x.batampos.co.id – 462 atlet panahan baik lokal maupun internasional akan bergabung dalam penyelenggaraan even olahraga, Batam Open Archer 2018 yang akan dihelat di Stadion Tumenggung Abdul Jamal mulai dari kemarin (19/10) hingga Minggu (21/10).
Kejuaraan ini merupakan kerjasama antara Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Pusat dan daerah dengan klub panahan milik Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bifza Archery Sport Community (ASC).
“Kejuaraan ini memperebutkan Piala Kepala BP Batam dalam rangka Hari Bakti BP Batam Ke-47. Dan saat ini sudah ada 462 pendaftar dari seluruh kategori,” kata ketua klub Bifza ASC sekaligus ketua harian Perpani Batam Feri Nawo Pamungkas di Marketing Centre BP Batam, Kamis (19/10) malam.
Atlet dari luar negeri yang sudah terdaftar datang dari Singapura sebanyak 28 atlet dan Malaysia sebanyak 33 atlet. Sedangkan dari lokal, atlet-atlet yang merupakan atlet yang pernah berlaga di Sea Games, PON, Olimpiade dan Asian Games akan ikut berlaga.
Salah satunya adalah atlet panah yang mewakili Indonesia di Olimpiade Rio 2016 yakni Hendra Purnama. Kemudian ada Okka Bagus Subekti yang baru saja menunaikan tugas negara di Asian Games 2018. Sedangkan dari Batam ada Nurul yang merupakan atlet panahan Kepri pertama yang bersekolah di Sekolah Atlet Ragunan dan lainnya.
Kejuaraan ini mempertandingkan delapan divisi yakni divisi nasional/standard bow 15 meter tingkat SD putra dan putri, divisi nasional/standard bow 20 meter tingkat SMP putra dan putri, divisi nasional/standard bow 40 meter tingkat umum putra dan putri, divisi barebow 20 meter umum putra, divisi tradisional horsebow umum putra, divisi compound 50 meter putra dan putri dan divisi recurve 70 meter putra dan putri standar FITA.
Di tempat yang sama, Kabid Perwasitan dan Perlombaan PP Perpani Pusat Ibnu Marwata mengatakan kejuaraan ini merupakan yang pertama menggelar lomba panahan dengan kategori terbanyak mencapai delapan divisi.
“Inilah perlombaan dengan tanding divisi terbanyak. Saya yakin Batam kedepannya layak dipercaya untuk menggelar even nasional maupun internasional,” katanya.
Jika kompetisi ini digelar rutin, ia yakin Batam akan berkembang ke arah destinasi wisata olahraga. Dan dapat menjadi magnet yang menarik wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Batam.(leo)
batampos.co.id – Upah minimum Kota (UMK) Batam 2019 naik sebesar delapan persen atau Rp 282.931 dari UMK tahun ini yang besarnya Rp 3.523.427 menjadi Rp 3.806.358. Rencana kenaikan ini disambut gembira buruh di Batam. Namun mereka berharap tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami senang upah naik karena memang kebutuhan juga pada naik,” ujar Ofrija Kabrata, 20, karyawan kontrak di sebuah perusahaan di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, saat ditemui di kantin Panasera, Jumat (19/10).
Delima, 21, karyawan kontrak perusahaan lain pun bersyukur jika memang di 2019 nanti UMK Batam naik delapan persen menjadi Rp 3,8 juta.
“Ya senanglah, upah naik sangat membantu,” ujarnya, kemarin.
Kendati para buruh menyambut bahagia rencana kenaikan UMK itu, namun masih ada kekhawatiran di mereka. Bukan tidak mungkin sejumlah perusahaan di Batam melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan.
“Kami berharap tak ada PHK atau pemutusan kontrak kerja,” ujar Ofrija dan Delima.
Hal berbeda disampaikan Andri M Lumbantoruan, 19. Pria asal Samosir itu justeru khawatir upah tinggi namun peluang kerja semakin sedikit. Sebab, perusahaan pasti akan melakukan efisiensi tenaga kerja untuk menekan pengeluaran. Bahkan bisa jadi tidak menambah karyawan.
“Buktinyas sekarang saja, saya sudah 10 bulan cari kerja belum dapat-dapat juga. Apalagi 2019 nanti kalau UMK naik, makin sulit cari kerja,” ujarnya Andri di Community Centre Batamindo, kemarin.
Namun Andri tetap berharap agar segera mendapatkan pekerjaan supaya tidak menjadi beban pikiran orang tuanya di kampung.
“Saya juga ingin hidup mandiri di perantauan ini,” ujarnya. (peri)
batampos.co.id – Dinas Perhubungan Kota Batam melakukan pertemuan internal tertutup dengan seluruh pelaku usaha parkir khusus di kantor Dishub Batam sekitar satu setengah jam lamanya, Jumat (19/10) pagi.
Dalam pertemuan tertutup tersebut menurut Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Alexander Banik yang langsung menemui para pelaku usaha parkir khusus menegaskan, semua pelaku usaha parkir khusus sudah menjalankan aturan parkir gratis atau drop off selama 15 di area parkir khusus.
Namun selama dua hari diterapkan parkir gratis atau drop off 15 di area parkir khusus seperti di mal, pelabuhan, rumah sakit ataupun bandara, lanjutnya, mayoritas pengusaha parkir khusus sudah menyampaikan keluhannya.
“Keluhan yang dimaksud seperti misalnya, mereka takut dengan diberlakukan parkir gratis 15 menit ini, area parkirnya dijadikan perlintasan pengendara lainnya yang sebenarnya tak berniat parkir, hanya melintas untuk menghindari kemacetan atau niatnya memotong jalan saja, seperti di parkir kawasan Kepri Mal,” ujar Alex panggilan akrabnya.
Begitu juga dengan omzet atau pendapatan selama dua hari memberlakuan parkir drop off, para pengelola parkir khusus ini mengaku sudah merugi omzetnya turun hingga sepertiga bahkan separuh dibandingkan sebelum adanya penerapan parkir gratis atau drop off selama 15 menit.
“Untuk menekan penurunan omzet, para pelaku usaha parkir khusus ini berencana untuk mengurangi pekerjanya, khususnya tenaga operator parkir yang berjaga di pintu keluar parkir. Belum lagi masalah kertas parkir juga dikeluhkan oleh pelaku usaha parkir khusus ini,” terangnya.
Dengan keluhan yang sudah disampaikan pengelola parkir khusus tersebut, lanjutnya, mereka meminta Dishub memfasilitasi agar terkait aturan parkir gratis 15 menit atau drop off tersebut dilakukan penyesuaian.
“Penyesuaian yang dimaksud para pengelola parkir khusus ini seperti misalnya jalur keluar masuk parkirnya diubah, tenaga operatornya dikurangi. Utamanya penyesuaian yang diminta para pengelola parkir khusus adalah tetap memberlakukan kutipan tarif di 15 menit itu tapi besarannya hanya 30 sampai 50 persen dari tarif parkir normal, tidak penuh 100 persen,” terang Alex.
Yang paling terasa merugi atau omzet turun drastis dengan adanya aturan parkir gratis 15 menit atau drop off lanjutnya, adalah parkir khusus yang ada di kawasan pelabuhan serta bandara.
“Namun karena ini sudah diundangkan, diperdakan, mau tak mau semua pihak harus patuh dan wajib menjalankan aturan itu. Terkait keluhan dari para pengelola parkir khusus, ini nanti akan jadi bahan masukan ke pemerintah untuk dipertimbangkan apakah bisa direvisi lagi aturan parkir gratis atau drop off 15 menit itu,” terang Alex.
ilustrasi
Sebab, lanjutnya, dalam pembuatan perda parkir khususnya mengenai parkir gratis 15 menit atau drop off, sudah melalui berbagai pertimbangan akademis, melihat daerah lain serta sudah melalui sosialisasi ke seluruh pengusaha parkir khusus yang waktunya juga tak pendek, sampai enam bulan sebelum perda tersebut diberlakukan atau diketuk.
“Sudah kami berikan mereka para pengelola parkir khusus ini kesempatan untuk protes atas keberatannya dengan adanya parkir gratis 15 menit atau drop off klausul perda parkir itu. Nyatanya sepanjang itu waktu yang kami berikan, tak satupun pengelola parkir khusus yang menyampaikan keberatannya sebelum perda ditetapkan. Artinya kan semua menyepakati dan menyetujuinya, tak perlu kan ada dipermasalahkan,” ujar Alex.
Sementara Ketua Pansus Perda Parkir yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menegaskan, tak ada alasan untuk pengelola parkir khusus keberatan atas penerapan parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus.
Sebab jauh sebelum Perda Parkir diketuk atau disetujui, baik Pemko Batam maupun DPRD Batam saat pembahasan sudah mengundang semua pengusaha parkir khusus, sekaligus memberikan kesempatan untuk berkonsultasi.
“Tahapan itu sudah kami jalankan semuanya. Kalau baru beberapa hari diberlakukan, para pelaku usaha parkir khusus ini sudah mengeluh, merengek-rengek mengaku merugi banyak dan minta untuk direvisi, jangan mereka anggap perda itu barang mainan. Itu adalah aturan yang sudah mengacu dan sejalan dengan undang-undang yang ada di atasnya,” tegas Udin yang juga penginisiasi awal aturan parkir drop off.
Terkait usulan dari para pelaku usaha parkir khusus agar aturan parkir gratis 15 atau drop off di kawasan parkir khusus untuk dilakukan penyesuaian atau dikaji uang, Udin lihat hal tersebut tak boleh dan tak bisa dilakukan.
“Mustahil perda baru jalan beberapa hari sudah mau direvisi atau dilakukan penyesuaian. Kalau mungkin sudah dua tahun lamanya atau lebih, bisa saja dipertimbangkan. Tapi untuk sekarang ini parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus wajib dijalankan semua pelaku usaha parkir khusus di Batam,” terangnya.
Udin juga ingin melihat sampai di mana pelayanan parkir yang nantinya diberikan oleh pelaku usaha parkir ke masyarakat. Kalau para pelaku usaha parkir khusus pendapatannya jatuh atau menurun drastis, itu sah saja.
“Tapi ingat, selama ini di Batam parkir itu tak pernah bisa menerima pemasukan yang maksimal dari sektor pajak parkir atau retribusinya.. Justru sebenarnya kami minta bagaimana parkir di tepi jalan di Batam ini harusnya digratiskan dalam tiga bulan terakhir ini,” katanya mengakhiri.
Di akhir pertemuan di Dishub Batam, tak satupun pengelola parkir khusus yang bersedia diwawancara. Mereka menyuruh media menanyakan ke Dishub langsung terkait pertemuan itu dan keluhan-keluhan mereka atas pemberlakuan parkir gratis 15 menit atau drop off di kawasan parkir khusus. (gas)
batampos.co.id – Soal masih banyaknya masyarakat miskin di Batam yang belum tersentuh bantuan pusat, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, hal ini tergantung data yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda).
Ia menilai, sistemnya yakni Bottom Up. Di level pemerintah daerah menyiapkan nama dan mengusulkan kuota sesuai dengan jumlah masyarakat miskin. Sementara di kementrian, menyiapkan anggaran dan menetapkan kuota.
“Ada sekitar 15 juta sekian KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Rastra (Beras Sejahtera) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai,” kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah terus mendorong ada peningkatan baik dari segi anggaran maupun jumlah KPM setiap tahunnya.
“Kami dorong supaya baik secara kualitas maupun kuantitas bisa lebih besar dan lebih baik,” ucapnya.
Jika belum ada yang tersentuh bantuan terkait pengentasan kemiskinan, ia mengaku pemerintah punya kewajiban yang cukup kompleks, dari kemiskinan hingga penanganan bencana.
“Tetapi paling tidak anggaran alokasi anggaran untuk menangani kemiskinan naik tiap tahun, artinya ada perhatian besar tentang program pengurangan kemiskinan,” paparnya.
Sebelumnya, Data Basis Terpadu mencatat warga miskin Kota Batam mencapai 37.250 jiwa. Sementara itu, Batam hanya mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari jumlah tersebut , artinya sebanyak 4.757 warga miskin tak tersentuh bantuan pemerintah pusat terkait program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah mengatakan, membantu 4 ribu lebih masyakarat miskin ini dikembalikan ke daerah dan penganggarannya dibenankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
“Apa nanti di APBD Perubahan atau 2019, kita tengok nanti kemampuan keuangan. Tentu akan dibantu, tapi ini kan usulkan dulu,” kata Hasyimah belum lama ini.
Menurutnya, Pemko Batam membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membantu warag miskin yang tak tersentuh program BNPT ini.
“Perkiraan kami, sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, duit dari mana coba,” ucap dia. (iza)
batampos.co.id – Gaji honorer dan insentif guru swasta direncanakan naik pada 019 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, kini pembahasan tengah bergulir bersama DPRD Batam. Jika ada kata sepakat, tahun depan guru honorer bakal menerima gaji dengan nominal yang lebih tinggi.
“Kami sudah usulkan kenaikan dan sedang dalam pembahasan,” imbuhnya.
Karena masih dalam pembahasan, Hendri belum ingin menyampaikan nominal gaji yang akan kelak diterima para guru honorer.
“Pokonya naik, kalau sebut angka dan hasil pembahasan tak sesuai orang bisa kecewa,” kata dia.
Tidak hanya untuk guru honorer, kabar baik tersebut juga untuk guru swasta. Hanya saja, kini masih dalam proses perhitungan dan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kami hitung dan akan kami laporkan ke walikota,” ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan gaji maupun insentif atas arahan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai bentuk penghargaan bagi pendidik Batam. Karena dinilai telah ikut andil mencerdaskan anak bangsa. “Selama ini gaji mereka dibawah UMK, jadi atas arahan walikota, kami diminta hitung lalu usulkan untuk ditingkatkan gajinya, mereka garda terdepan mencerdaskan anak bangsa di Kota Batam,” papar dia.
Beda hal dua dua kategori guru non PNS tersebut, insentif untuk guru madrasah tidak bisa disalurkan karena terkendala nomenklatur. Untuk diketahui, meknasime yang harus dilalui yakni denagn cara dhibahkan terlebih dahulu ke Kementrian Agama.
“Arahan BPKP, dana untuk guru madrasah tdak bisa masuk kegiatan Disdik (Pemko Batam),” ucap dia.
Hendri mengaku pihaknya tidak memiliki niat sama sekali untuk menahan atau tidak menyalurkan insentif untuk guru madrasah. Dengan bukti tahun sebelumnya insentif tetap disalurkan, bahakn tahun ini pun dianggarkan walau pada akhirnya batal disalurkan dan menjadi silpa.
“Ini semata-mata tentang aturan, dan ats arahan BPKP,” ujarnya.
Soal kenaikan insentif guru swasta, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahkan langsung dijanjikan di depan ribuan guru swasta belum lama ini.
Guru SDN 019 Perumahan Villa Mukakuning, Tembesi, Sagulung memberikan arahan saat pertama masuk sekolah, Senin (16/7). F Dalil Harahap/Batam Pos
“Wali Kotanya Rudi, insentif tidak akan dikurangi, angkanya akan naik, tunggu tanggal mainnya,” kata Rudi.
Besaran insentif per bulan bagi guru swasta beragam. Salah satunya bergantung masa pengabdian dan lokasi mengajar, dalam hal ini guru di hinterland mendapat lebih banyak.
“Dibawah lima tahun Rp 650 ribu, diatas lima tahun Rp 1 juta. Guru di hinterland Rp 1,150 juta,” papar Rudi.
Soal insentif guru madrasah, Rudi mengungkapkan ada kesalahan nomenklatur terkait tatacara penyaluran insentif guru madrasah. Alhasil dana insentif gurus madarasah tahun ini tak tersalurkan.
“Salah nomenklatur. Tak bisa dikeluarkan (terbayar). Tahun depan baru kami perbaiki,” kata Rudi di Aula PIH Batam Kota, Senin (15/10) pagi.
Rudi mengatakan, dana tersebut harus hibahkan terlebih dahulu ke Kementrian Agama (Kemenag) tidak bisa disalurkan langsung. “Kalau tidak seperti itu, sudah kami cairkan. Hibah ke bagian keuangan baru ke kemenag . Ini bukan kegiatan di kami (Penyaluran ke guru disalurkan Kemenag, red),” ucapnya.
Ditanya apakah pemabayaran tahun ini akan dibayarkan sekaligus tahun depan, Rudi mengatakan tidak ada rapel dalam anggaran. Hanya saja, ia berharap persoalan ini tak terjadi kembali tahun depan.
“Tak ada rapel, anggaran mana ada rapel. Hibah tahun depan, mudah-mudahan tak keliru lagi,” imbunya.
Apakah artinya insentif guru madrasah tahun 2018 ini gugur? “Saya tak sebut itu, takut salah,” tambah dia. (iza)
x.batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengunjungi kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Kunjungan ini dipimpin Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan, Rabu (18/10) kemarin.
Rombongan disambut Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr bersama Direktur Perdagangan, Direktur Investasi. Seperti dirilis Humas Pemkab Natuna, kunjungan di Kedubes Amerika Serikat tersebut, untuk promosi potensi daerah.
“Tujuan kunjungan untuk pemaparan teknis terkait peluang investasi terhadap beberapa potensi unggulan daerah, seperti pada sektor pariwisata, perikanan dan migas,” kata Abdul Hamid
Diharapkan dari pertemuan ini, Kedubes Amerika bisa turut mempromosikan peluang investasi di Natuna.
Dalam pemaparan Hamid Rizal, Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan berupa kemudahan yang bersifat administratif serta keamanan berinvestasi.
Selain itu, juga diharapkan upaya pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk program pengembangan, pelatihan dan pendidikan.
“Perlu adanya upaya pengembangan potensi daerah, sehingga ke depan putra daerah dapat ikut serta mendukung pertumbuhan investasi.
Menurutnya, pihak Kedubes tertarik untuk membangun kerja sama investasi dan berencana melakukan kunjungan di Natuna yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat. (arn)
Wakil Bupati Natuna Ngesti saat penanaman padi di Air Lengit
x.batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna terus menggenjot sektor pertanian, melalui upaya meningkatkan hasil produksi di percetakan sawah Desa Air Lengit. Pihak pemerintah telah menggandeng SMK Pertanian yang bekerja sama dengan kelompok tani dalam menggarap lahan.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, kerja sama antara SMK pertanian dan kelompok tani Desa Air Lengit sudah dibuktikan melalui pengolahan lahan, pengolahan pupuk organik hingga penanaman bibit padi.
“Hari ini bersama-sama penanaman bibit perdana. Setelah lahan diolah dan pengolahan pupuk organik,” kata Ngesti, Jumat (19/10), didampingi Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pertanian serta pihak Bank Riau Kepri cabang Natuna yang turut membantu dalam program swasembada pangan tersebut.
Penanaman padi perdana tersebut juga dilakukan bersama puluhan siswa SMK Pertanian.
Dengan lahan seluas lebih kurang satu hektare tersebut, Ngesti berharap tanaman padi tumbuh subur dan menghasilkan gabah antara 5-7 ton setelah panen nantinya.
Dikatakannya proyek percontohan ini diharapkan bukan sekadar mimpi, tetapi juga didukung dengan usaha dan kerja tim yang solid. Mulai dari pematangan lahan sawah oleh petani dan siswa SMK Pertanian serta pembuatan pupuk organik yang menggunakan bahan alami.
“Alhamdulillah, kerja keras dan dukungan pemerintah Desa Air Lengit, maka program penanaman padi bersama SMK Pertanian bisa berjalan,” ucap Ngesti.
Kegiatan penanaman padi sampai dengan penyediaan pupuk organik tersebut kata Ngesti, adalah program rangsangan dan selanjutnya jika berhasil akan terus dikembangkan oleh petani Air Lengit maupun petani di Kecamatan lainnya di Natuna.
”
Kedepan nantinya, lahan sawah di Natuna harus berproduksi. Dengan demikian, rencana program swasembada beras di Natuna akan terwujud. Saya akan terus memantau pertumbuhan bibit padi ini. Jika perlu nanti kita panen sama-sama,” ujarnya memotivasi puluhan petani disela meninjau pengolahan pupuk organik.(arn)
x.batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lingga Junaidi Adjam mengatakan, mengatasi 93 anak di Desa Suak Buaya agar tetap mengenyam pendidikan, pemerintah daerah telah mendirikan SMP Negeri di Desa Posek. Namun karena jarak desa terpisah lautan, maka mereka yang ingin melanjutkan pendidikan hari menyeberang terlebih dahulu.
Selain itu, pemerintah kabupaten akan mempersiapkan transportasi siswa yang pulang pergi menyeberang laut untuk aktivitas belajar mereka.
Sementara usulan pembangunan sekolah di Desa Suak Buaya seperti yang diinginkan masyarakat di sana, menurut Junaidi mesti melalui kajian beberapa aspek terlebih dahulu termasuk pembangunan baru yang melalui Penelitian Pembangunan Kelas (PTK) dan lainnya.
“Untuk tahap awal, dapat juga dengan mengadakan moda transportasi laut untuk penyeberangan anak di kawasan tersebut,” kata Junaidi.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 93 anak usia sekolah di Desa Suak Buaya terancam putus sekolah. Ini disebabkan tidak adanya sekolah SMP di tempat mereka.(wsa)
Sejumlah pesawat saat parkir di Bandara Hang Nadim Batam. | Cecep Mulyana/Batam Pos
x.batampos.co.id – Sebuah bandara perlu alat pemantau bandara atau advance surface movement guidance control surveilance (A-SMGCS).
Berdasarkan catatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Indonesia baru ada dua bandara yang dilengkapi A-SMGCS, yaitu Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
Padahal fungsi perangkat A-SMGCS itu cukup vital, yakni memantau pergerakan kendaraan maupun pesawat di bandara untuk mencegah terjadinya tabrakan atau senggolan. Kepala Pusat Teknologi Elektronika BPPT Yudi Purwantoro mengatakan, perlengkapan A-SMGCS yang terpasang di kedua bandara itu pun buatan luar negeri.
“(tapi) BPPT saat ini juga mengembangkan perangkat A-SMGCS,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/10).
Yudi menargetkan, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) perangkat A-SMGCS itu nantinya lebih dari 50 persen. Dia menuturkan, targetnya nanti mulai dari requirement, desain, manufaktur, pengujian, hingga peranti lunak perangkat A-SMGCS karya BPPT merupakan hasil karya anak negeri.
“Hanya komponen dasar yang harus ekspor,” jelasnya.
Menurut Yudi, perangkat A-SMGCS karya BPPT sudah melalui proses uji coba di kompleks Puspiptek, Serpong. Caranya sensor kendaraan dipasang di mobil, kemudian mobil tersebut berkeliling kompleks Puspiptek.
Uji coba berikutnya rencananya bakal dilakukan di Bandara Juanda akhir Oktober ini. Yudi berharap pemantauan kendaraan oleh perangkat A-SMGCS karya BPPT ini lebih akurat.
Sebab mereka sudah bekerja sama dengan Jepang terkait pemanfaatan sinyal satelit QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Kerja sama dengan Jepang itu dilakukan pada Jumat (19/10).
Dia mengatakan sistem satelit QZSS itu terdiri atas empat unit satelit, tiga di antaranya sudah mengorbit di angkasa. Rencananya satelit keempat diluncurkan April 2019.
“Satelit QZSS nanti beredar di atas Indonesia,” pungkasnya.
batampos.co.id – Anggota 1/Deputi Bidang Adminitrasi dan Umum Purwiyanto mewakili Kepala BP Batam membuka Kejuaraan panahan “Batam Open Archery Championship 2018”. Kegiatan ini diikuti 462 atlit dan dilaksanakan dalam rangka menyambut hari bakti BP Batam ke 47 di Lapangan Bola Tumenggung Abdul Jamal, Muka Kuning pada Sabtu (20/10/2018) pagi.
“perlombaan panahan ini merupakan bagian dari bulan bakti BP Batam kepada masyarakat dalam menyambut hari bakti BP Batam pada 26 Oktober mendatang yang akan merebutkan piala Kepala BP Batam,” kata Purwiyanto.
Ia menyampaikan kegiatan Batam Open Archery Championship 2018 yang dilaksanakan pihaknya ini bagian dari bakti nyata pihaknya kepada masyarakat untuk mengabdi mencapai tujuan, semangat dan cita cita di tengah masyarakat.
“Apresiasi setinggi tingginya atas pelaksanaan perlombaan ini yang sifatnya internasional, ini sangat bagus dan dimensinya peserta nya juga sangat antusias dari usia dini hingga dewasa,” ucapnya.
Menurutnya Olahraga panahan kini mulai diminati dan menjadi olahraga yang menarik bagi masyarakat Indonesia. ” kalau dilihat ini salah satu olahraga bergengsi meskipun hadiahnya kecil tapi peserta datang dari jauh-jauh dan semangat untuk menunjukan aktualisasi diri, jadi posisi juara jauh lebih membanggakan daripada sekedar hadiah,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut Purwiyanto memberikan piagam dan penghargaan kepada pemenang kategori aduan perorangan tingkat SD kepada Cynthia Mariska Putri P. (Vieneth Archery Bandung), Nadia Jasmine Maharani (BIFZA ASC), Adza Nisrina Ramadhniya (Vieneth Archery Bandung).
Kejuaraan ini berlangsung mulai Jumat, 19 Oktober hingga Minggu, 21 Oktober bertempat di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan diikuti 462 peserta dari berbagai Kota, Provinsi di Indonesia seperti Bangkabelitung, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, serta mancanegara Singapura dan Malaysia.
Ketegori yang dipertandingkan yakni, divisi nasional /standardbow 15 meter tingkat SD, putra/putri, divisi nasional / standardbow 20 meter tingkat SMP, putra/putri, 40 meter tingkat umum putra/putri, divisi barebow 20 meter umum putra, divisi tradisional horsebow 20 meter umum, putra, divisi compound 50 meter putra/putri, divisi recurve 70 meter putra/putri standar FITA, dan piala Kepala BP Batam (juara umum).
Sementara Ketua Panitia pelaksana Feri Nawa Pamungkas menyebutkan perlombaan yang digelar pihaknya mendapat respon positif dan apresiasi dari Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Pusat. Menurutnya dengan fasilitas dan antusias yang dimiliki Batam, Batam dapat melaksanakan kegiatan serupa dengan skala nasional.
“Menurut Perpani, Batam dapat menggelar perlombaan ini dengan skala nasional dan perlombaan ini memecahkan rekor untuk kategori lengkap dan peserta terbanyak,” ucapnya.
Ia pun berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan dukungan berbagai pihak.
“kegiatan ini dilaksanakan secara gratis dalam rangka hari bakti BP Batam, harapannya melahirkan generasi panahan di masa akan datang,” harapnya. (*)
x.batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengunjungi kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Kunjungan ini dipimpin Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan, Rabu (18/10) kemarin.
