batampos.co.id – Bagi masyarakat yang ingin memiliki e-paspor (paspor elektronik) untuk kunjungan ke luar negeri harus bersabar. Pasalnya, hingga saat ini blangko e-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Batam, sedang kosong. Diperkirakan blangko baru tersedia pada Maret mendatang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Lucky Agung Binarto meminta masyarakat bersabar.
“Distribusinya dari pusat, kami masih menunggu. Informasinya Maret itu baru ada (blangko e-paspor, red),” katanya, Kamis (24/1/2019).
Kendati demikian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap melayani pengurusan paspor. Hanya saja, untuk sementara hanya melayani pengurusan paspor 48 halaman maupun 24 halaman.
“Nanti setelah blangko (e-paspor, red) sudah tersedia, masyarakat bisa menggantinya ke paspor elektornik.
“Syarat perubahan gampang saja, e-KTP ditambah paspor lama,” sebutnya.
Diakui Lucky, setiap tahun permintaan masyarakat untuk pembuatan paspor elektronik sangat tinggi. Sebab, sambungnya, memang sudah mulai banyak masyarakat yang mengetahui kelebihan dari e-paspor tersebut.
“Kelebihannya banyak. Misalnya, ke Jepang tidak perlu menggunakan visa lagi,” terangnya.
Kelebihan lainnya, lanjutnya, memudahkan masyarakat di pintu pemeriksaan Imigrasi. Karena dapat menggunakan fasilitas autogate dengan memindai e-paspornya. E-Paspor juga sangat sulit dipalsukan karena memiliki chip yang berfungsi untuk menyimpan data biometrik pemilik paspor.
“Bisa dikatakan pengguna e-paspor lebih nyaman dan aman. E-paspor ini juga sudah diakui ICAO (International Civil Aviation Organization),” jelasnya.
Adapun biaya untuk pembuatan e-paspor sesuai dengan aturan yakni sebesar Rp 600 ribu.
“Syaratnya hampir sama dengan pembuatan paspor 48 halaman maupun 24 halaman,” pungkasanya.(ska)
batampos.co.id – Jajak pendapat yang digelar selama tujuh hari di fanpage Batam Pos berakhir sudah. Jajak pendapat tersebut mengambil tema: “Debat perdana Pilpres sudah digelar, Kamis 17 Januari 2019. Setelah hasil debat, siapa capres-cawapres pilihanmu… Nomor 1 atau Nomor 2”.
Sejak berakhir, Jumat (25/1/2019) pukul 10.30, total netizen yang berpartisipasi sebanyak 1.308 orang. Aktivitas yang tercatat adalah 25 komentar dan 2.967. Sementara, jangkauan jajak pendapat mencapai 35.441 orang.
Di banding jangkauan, jumlah partisipasi yang ikut jajak pendapat sangat rendah.
Dari hasil jajak pendapat, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 927 klik atau 71 persen. Sedangkan Joko Widodo-Maruf Amin mendapat 381 klik alias 29 persen.
“Jajak pendapat ini dilakukan secara fair dan transparan dengan menggunakan media sosial (medsos) Facebook. Satu akun Facebook hanya bisa memilih salah satu calon,. Jajak pendapat digelar untuk mengetahui pendapat netizen setelah debat pertama” kata Guntur Marchista Sunan, Direktur Utama batampos.co.id. (gun)
batampos.co.id – Kampanye melawan politik uang (money politics) gencar dilakukan. Namun, tingkat kesadaran publik untuk menghindari praktik kotor itu masih sangat rendah. Mayoritas calon pemilih sangat permisif terhadap pemberian imbalan dari para kandidat. Meski demikian, praktik itu tidak linier terhadap potensi kemenangan para kontestan.
Hal itu terungkap dari hasil riset politik bertajuk Kontestasi Pemilu 2019 di Jatim: Mengurai Potensi Konflik dan Praktik Money Politics yang digelar Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi-Universitas Muhammadiyah Surabaya (Pusad-UMS).
Survei itu melibatkan 1.076 responden dari seluruh provinsi di Jatim. Salah satu yang diteliti adalah sikap calon pemilih saat diberi imbalan (baik uang maupun dalam bentuk lain) oleh kontestan pemilu-pilpres. Hasilnya cukup mengejutkan. Dari seluruh responden, hanya 1,87 persen yang menyatakan menolak sepenuhnya pemberian tersebut. Sebanyak 98,13 persen sisanya memilih untuk menerima money politics.
”Hal ini menjadi tantangan besar untuk bisa menciptakan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan luber,” kata Direktur Pusad-UMS Satria Unggul.
Ada sejumlah yang hal yang jadi pemicu masih permisifnya sikap publik terhadap money politics. Yang paling dominan, mereka masih menganggap politik uang itu lumrah.
”Pemberian itu dianggap sebagai rezeki,” ujarnya.
Meski demikian, ada fakta lain di balik tingginya tingkat penerimaan publik terhadap politik uang. Ternyata, praktik itu tak lagi linier dengan pilihan mereka saat coblosan. Sebanyak 66,5 persen responden memilih calon sesuai dengan hati nurani meski telah menerima pemberian dari kandidat lain.
Bahkan, yang mengejutkan, 15 persen lainnya memutuskan tidak mencoblos kandidat yang memberi imbalan. Sementara itu, pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon yang memberikan imbalan hanya 16 persen.
”Artinya, belum tentu imbalan yang diberikan calon akan berimbas pada perolehan suara mereka,” jelasnya.
Dari penelitian itu, sebenarnya dasar utama pemilih untuk menentukan pilihan bukan lagi pemberian.
”Ternyata, yang jadi parameter utama adalah program-janji kandidat, figur, hingga cara pendekatan kandidat,” katanya.(ris/c6/fat)
batampos.co.id – Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari menganggap adanya sebagian masyarakat menyuarakan golput merupakan tantangan serius bagi peserta Pemilu 2019.
“Seruan itu karena apa? Kalau baca statemennya ya karena belum yakin terhadap penampilan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/1).
Hasyim menegaskan, gerakan golput sendiri menjadi tamparan keras bagi partai politik, kubu Jokowi-Ma’ruf Amin serta kubu Prabowo Sandiaga agar bisa tampil meyakinkan pemilih.
KPU sendiri menargetkan angka partisipasi pemilih dalam ajang Pemilu Serentak 2019 sebesar 77,5 persen. Adapun partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 sebesar 75,11 persen.
Kasak kusuk gerakan golput dalam ajang Pemilu 2019 mulai terdengar nyaring. Sekelas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bersikap golput bukanlah suatu pelanggaran hukun, melainkan bagian dari ekspresi politik.
“Golput bukan tujuan, tapi ekspresi politik untuk memprotes keras, mengkoreksi sistem politik pemilu hari ini,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Rabu (23/1/2019).
Sebelumnya sejumlah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia menyatakan golongan putih (golput) atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang.
Langkah ini ditempuh karena tidak ada satupun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut hak asasi manusia, maupun aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.
Koordinator KontraS Yati Andriani mengungkapkan, munculnya fenomena golput merupakan bentuk ancaman terhadap kedua pasangan calon capres-cawapres. Terlebih, dalam debat sesi pertama tidak tegas terhadap masalah hukum, korupsi, HAM dan terorisme.
“Fenomena semacam ini jangan dianggap enteng, ini semacam pengingat alarm kepada penyelenggara negara bahwa ada kekecewaan, ada ketidakpuasan kemarahan di masyarakat baik untuk petahana dan kandidat lainnya,” ucap Yati.
Oleh karenanya, Yati menyebut golput merupakan hak yang wajib dilindungi.(jaa/jpc/jpg)
batampos.co.id – Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini. Sebab, kedua sektor itu yang dianggap paling membutuhkan.
“Catatan Kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan) masih kekurangan guru sekitar 91 ribu,” tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Di Istana, Syafruddin menyampaikan laporan rencana seleksi CPNS tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Presiden, lanjut Syafruddin, sudah memberi lampu hijau. Hanya, tahapannya tidak dilakukan pada Maret sebagaimana informasi yang beredar.
“Tahapan 2019 juga kita akan laksanakan, tapi nanti bulan enam (Juni),” ujarnya kepada media.
Mantan Wakapolri itu menambahkan, perekrutan CPNS dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada. Sebab, dalam kurun 2018 hingga akhir 2019 mendatang, ada 102 ribu PNS yang memasuki masa pensiun. Masing-masing 50 ribu di 2018 dan 52 ribu di 2019.
“Jadi, harus kita kejar untuk jaga keseimbangan. Supaya jangan lagi ada rekruitmen honorer terlalu banyak,” imbuhnya.
Terkait kuotanya, Syafruddin mengatakan pihaknya mengajukan sebanyak 100 ribu pegawai. Tapi, ini belum final. Sebab, perlu dikalkulasikan dengan ketersediaan anggaran negara. Untuk itu, kata dia, Menkeu Sri Mulyani akan menghitung lebih lanjut.
Selain CPNS 2019, pemerintah juga akan membuka rek-ruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi yang dikhususkan bagi pegawai honorer itu rencananya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai bulan depan dan tahap kedua setelah pemilu mendatang.
Terpisah, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyam-but baik rencana pemerintah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Menurut dia skema PPPK bisa menjadi alternatif bagi para guru honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS karena usia lebih dari 35 tahun.
Unifah berharap dalam rekrutmen PPPK itu, pemerintah memberikan prioritas kepada para guru honorer yang usianya sudah lanjut dan telah mengabdi lama.
’’Kita akan minta honorer yang sudah lebih dulu mengabdi seperti kategori 1 dan kategori 2 atau bahkan non kategori diberikan kesempatan, prioritas, dan kemudahan,’’ katanya.
Meskipun begitu Unifah menuturkan dalam rekrutmen PPPK pemerintah tetap mengutamakan aspek kualitas. Dia juga tidak mempersoalkan para guru honorer yang sudah lama itu menjalani tes untuk rekrutmen PPPK.
Menurut Unifah kemudahan atau prioritas bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi itu sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah. (far/wan/ttg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menahan izin berlayar kapal tanker berbendera Mongolia, MT Eastern Glory yang menabrak Jembatan II Barelang, Rabu (23/1/2019) lalu. Kapal akan dilepas jika pemiliknya membayar ganti rugi kerusakan jembatan tersebut.
“Kami akan meminta pemilik bertanggung jawab seperti kasus jembatan enam yang lalu,” kata General Manager (GM) Komersil dan Pengembangan Usaha Kantor Pelabuhan BP Batam Johan Effendy, Kamis (24/1/2019).
Johan mengatakan, kapal MT Eastern Glory ini masuk ke Batam dari Malaysia pada 4 September 2018. Ketika berlayar di wilayah perairan Indonesia, kapal tanker ini ditangkap oleh tim gabungan WFQR Lantamal IV dan Lanal Batam karena berlayar tidak sesuai dengan dokumen berlayar dan port clearance. Selain itu, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) nakhoda tidak sesuai dengan klasifikasi kapal.
Dari kapal tersebut, TNI Angkatan Laut mengamankan 5.000 ton solar bersama dengan 19 kru, termasuk satu orang nakhoda.
“Mereka ditangkap dan jadi tahanan Kejaksaan. Setelah kasus selesai, kemudian melakukan perbaikan di galangan shipyard milik PT Jagad Energy yang dekat dari Jembatan Dua,” tambah Johan.
Dalam mengurus administrasi yang diperlukan, kapal ini difasilitasi oleh PT Jaticatur Niaga.
“Mereka mengajukan permohonan keluar. Belum siap, tahu-tahu malah menabrak jembatan. Makanya kita tahan dulu sampai kasus selesai,” ungkapnya.
Untuk jumlah kerugiannya, Johan mengatakan masih menunggu tim dari Direktorat Sarana dan Prasarana melakukan pengecekan.
“Setelah selesai, baru kita kasih izin berlayarnya,” paparnya.
Hal senada disampaikan Kepala BP Batam Eddy Putra Irawadi. Eddy mengatakan pihak MT Eastern Glory harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang timbul akibat tabrakan, Rabu (23/1) lalu.
“Ini sedang identifikasi kerugian, tapi belum ada detail laporan kerusakan, masih dicek,” kata Eddy, Kamis (24/1) di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam.
Eddy memaklumi insiden ini. Sebab saat kejadian arus laut memang cukup deras. Angin juga bertiup kencang. Sehingga mengakibatkan kapal tersebut terseret arus sebelum akhirnya menabrak jembatan.
“Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Secara hukum, kerugian dibayar oleh majikan (yang punya kapal, red),” ungkapnya.
Eddy yakin tabrakan tersebut mempengaruhi struktur jembatan. Maka ke depannya, BP Batam akan melakukan upaya pencegahan dengan menentukan standar kapal yang boleh berlayar di sekitar enam jembatan penghubung Batam menuju Rempang dan Galang.
Sedangkan Kasubdit Pembangunan Jalan dan Jembatan BP Batam Boy Zasmita mengatakan, pihaknya sudah menurunkan dua tim serta meminta konsultan independen untuk mengecek kerusakan jembatan.
“Kami masih menunggu hasil pengecekan untuk mendapatkan detail jembatan yang rusak dan juga telah melapor ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,” katanya.
Secara visual, memang tidak terlihat ada kerusakan jembatan. Tapi, pile cap yang terdapat di sejumlah titik jembatan, berikut juga box gilder dipastikan rusak.
“Untuk sekarang masih aman. Mengenai kepastian akan diperbaiki, kita masih menunggu hasil dari tim yang mengecek. Mudah-mudahan segera dapat detailnya,” katanya.
Setelah menabrak jembatan dua, tanker Eastern Glory telah dievakuasi ke jeti tempat asal tanker tersebut bersandar. Jarak jeti dan jembatan hanya sekitar 200 meter.
Tanker tangkapan TNI AL itu ditarik menggunakan empat tugboat dan tim penyelamat gabungan, Rabu (23/1) malam. Usai ditarik tim gabungan langsung menyelidiki kerusakan jembatan akibat tabrakan tersebut.
Pantauan di lapangan, sampai Kamis (24/1/2019) tim gabungan masih terus mengamati kondisi jembatan termasuk pada bagian kolong jembatan menggunakan tugboat. Petugas gabungan juga tampak terus mengawasi tanker tersebut.
Sementara masyarakat dan nelayan sekitar menilai insiden kapal menabrak jembatan itu merupakan bentuk kelalaian pihak kapal. Pasalnya pelepasan ikatan tanker tersebut dilakukan saat arus laut sedang deras dan bergerak dari arah Pulau Lance ke arah Jembatan II Barelang.
“Kalau kami orang pulau cakap ini nekad. Arus tak boleh dilawan sekalipun ada angin dari arah berlawanan,” ujar Syafarudin, nelayan dan juga penambang pancung di Jembatan II Barelang, kemarin.
Syafarudin menduga, kru kapal salah membaca arus sehingga nekat melepaskan tali pengikat.
“Kami yang pakai pancung saja tak berani lawan arus. Kalau mau nambang harus cari-cari celah dulu. Memang kencang arus di sini,” katanya.(leo/eja)
batampos.co.id – SMA Yos Sudarso Batam akan menurunkan tim putra dan tim putri di ajang Batam Pos-Honda Student Basketball League (HSBL) IV 2019, yang mulai bergulir hari ini, Jumat (25/1) pukul 14.00 WIB di Hi-test Arena, Batam Kota.
Manager Tim Basket SMA Yos Sudarso Ademas Tri Nugraha mengaku persiapan timnya menghadapi kompetisi sudah sa-ngat mantap. Bahkan, pemantapan sudah melebihi 90 persen.
”Masing-masing tim sudah berlatih maksimal untuk mengikuti pertandingan,” ujar Ade, Kamis (24/1).
Tiga kali keikutsertaan tim putra dan dua kali untuk tim putri di kompetisi bola basket antarpelajar tingkat SMA/SMK ini, memberikan pengalaman yang cukup untuk kesiapan timnya dalam kompetisi kali ini. Namun, pihaknya tidak menargetkan kemenangan maksimal terkhusus bagi tim putra.
”Soalnya untuk persaingan di tim putra cukup ketat. Tapi jika dibandingkan prog-res dari tahun-tahun lalu, paling tidak kami bisa masuk semifinal,” terangnya.
Sementara untuk tim putri, Ade mengaku optimis bisa mendapatkan hasil yang baik.
”Targetnya juara I. Kami mengunggulkan tim putri karena progres permainan mereka terus meningkat, sebanding dengan tim lawan yang akan dihadapi,” jelas guru olahraga SMA Yos Sudarso itu.
Di sisi lain, proses babak penyisihan grup yang akan digelar di lapangan basket Sekolah Yos Sudarso menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya.
”Karena sudah biasa latihan di sana, sehingga tim kami sudah paham kondisi arena. Semoga itu dapat membantu melaju hingga ke final,” ungkap Ade. (nji)
batampos.co.id – Jajaran Bea Cukai (BC) berjanji akan mengusut tuntas kasus penyelundup mobil mewah eks Singapura yang masuk melalui Batam. Penyelidikan kasus tersebut, tak hanya dilakukan bersama Lantamal IV saja, tapi juga melibatkan Ditjen BC.
“Iya, kita tak main-main, itu arahan dari pimpinan pusat untuk fokus membongkar hal yang merugikan negara. Tak hanya diawasi langsung BC pusat dalam penyelidikan ini,” ujar Susila Brata, Kepala BC Batam, Kamis (24/1).
BC Batam juga akan berkoordinasi dengan BC daerah lainnya di Sumatera daratan, misalnya dalam menangkal upaya penyelundupan mobil mewah.
Pantauan Batam Pos di gudang PT Batam Trans Persada di sekitar wilayah Kampung Air, Batam Center, tiga unit mobil selundupan tersebut penjagaannya masih dipercayakan ke penjaga gudang.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Tak ada aktivitas seperti sebelumnya, yakni penjagaan ketat oleh beberapa personel TNI AL.
Hingga Kamis (24/1/2019), Bea dan Cukai belum bisa menyampaikan perkembangan dari penyelidikan yang sudah dilakukan. “Belum ada perkembangan,” ujar Kepala Bidang Lepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea Cukai Batam Sumarna, kemarin.
Dari keterangan pengawasan gudang PT Trans Batam, tiga mobil mewah tersebut dititipkan seorang berinisial Lt. Saat dikonfirmasi mengenai seseorang yang berinisial Lt tersebut, Sumarna juga belum bisa menyampaikannya.
“Belum bisa ngasih statement, teman-teman P2 (penindakan dan pengawasan Bea Cukai, red) sedang dalam proses lidik,” katanya.
Tak Lewat Batam
Sementara itu, untuk dua mobil yang berada di Tanjung Priok, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Priok. Dari hasil koordinasi, dua mobil tersebut lang-sung dibawa ke Tanjung Priok dari Singapura tanpa melewati Batam.
“Jadi setelah di Tanjung Priok, lanjut lagi ke Dumai, Riau. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Batam. Di Tanjung Priok hanya untuk transit ke Dumai,” bebernya.
Sebelumnya, Sumarna menga-takan bahwa pihaknya baru menerima limpahan kasus penyelundupan mobil mewah itu dan masih melakukan verifikasi berkas hingga Rabu (23/1) sore. Pihaknya belum memutuskan untuk memindahkan barang bukti tersebut dari gudang PT Trans Batam. Namun, barang bukti itu sudah terpasang segel. (gas/egi)
batampos.co.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akhirnya mulai menginvestasikan dana haji secara langsung. Tahap pertama, mereka mengalokasikan 20 persen untuk investasi langsung.
Kepala BPKH Anggito Abimanyu menuturkan, pada 2018 dana kelola yang ada di BPKH mencapai Rp 113 triliun. Melebihi dari target yang ditetapkan, yakni Rp 111 triliun. Tahun ini BPKH menaksir potensi dana kelola meningkat menjadi Rp 121 triliun. Angka itu berasal dari asumsi pendaftar haji yang mencapai 700 ribu orang.
Anggito menampik kabar bahwa investasi langsung uang haji digunakan untuk proyek infrastruktur pemerintah.
’’Fokus kami investasi langsung untuk jamaah. Kami tetap amanah untuk alokasi dana semata-mata untuk umat,’’ jelasnya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Anggito menegaskan, tidak ada sepeserpun dana haji yang digunakan untuk proyek infrastruktur nasional.
Mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu menjelaskan, lokasi investasi langsung BPKH nantinya ada di dua tempat. Yakni Arab Saudi dan Indonesia.
Untuk di Arab Saudi, BPKH mengincar investasi di sektor usaha pengadaan katering bagi jemaah haji.
Selain itu, bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), BPKH berencana mengakuisisi perusahaan penyedia valas di Arab Saudi. Pertimbangannya, jemaah haji Indonesia selama di Saudi tentu memerlukan penukaran uang. Sehingga, investasi pada perusahaan penyediaan valas cukup strategis. BPKH juga menjajaki kerja sama dengan PT Pertamina untuk penyediaan avtur bagi penerbangan haji dan umrah. Selain ada potensi imbal hasil atau laba, penyediaan avtur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
BPKH tetap berupaya investasi langsung masih terkait dengan kegiatan penyelenggaraan haji.Anggito mengatakan, target tahun ini, dana kelola mereka bisa mencapai Rp 121 triliun. Kemudian, komposisi investasi 50 persen untuk deposito di bank syariah.
Kemudian, 30 persen di surat berharga syariah dan 20 persen untuk investasi langsung serta investasi lainnya.(wan/tau/oni)
batampos.co.id – Manajer Operasional Nayadam (jajan oleh oleh khas Batam), Syarif Hidayatullah menuturkan, dampak bagasi berbayar sudah mulai dirasakan oleh pelaku UKM yang bergerak di bidang oleh-oleh khas daerah. Biasanya, ia bisa mengumpulkan omzet Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per hari, kini menurun drastis hanya Rp 2 jutaan.
”Dampaknya omzet turun hampir 60 persen. Orang jadi berpikir dua kali mau beli oleh-oleh,” ujar Syarif.
Diakuinya, seperti outlet Nayadam yang berada di Nagoya dan bandara. Jika pihaknya menawarkan, alasan pengunjung takut dikenakan charge oleh maskapai penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar.
”Belinya sedikit-sedikit. Palingan satu buat makan atau dua untuk dibawa balik yang bisa dimasukkan ke dalam tasnya,” katanya.
Syarif menilai, dengan kondisi perekonomian yang belum stabil, ditambah lagi dengan adanya kebijakan ini membuat daya beli masyarkat makin menurun.
Apalagi Batam merupakan daerah kepulauan, dimana transportasi yang digunakan sebagian besar menggunakan pesawat.
”Berbeda kita tinggal di Jawa. Bisa lewat darat. Batam langsung terasa dampaknya,” ujar Syarif.
Ia juga berharap kebijakan ini bisa dikaji ulang, karena sangat merugikan pelaku UKM.
”Harapan kami bisa kembali pulih,” harap Syarif.(rng)
“Jajak pendapat ini dilakukan secara fair dan transparan dengan menggunakan media sosial (medsos) Facebook. Satu akun Facebook hanya bisa memilih salah satu calon,. Jajak pendapat digelar untuk mengetahui pendapat netizen setelah debat pertama” kata Guntur Marchista Sunan, Direktur Utama batampos.co.id. (gun)
