batampos.co.id – Provinsi Kepri genap berusia 16 tahun hari ini, Senin (24/9). Namun masih ada sejumlah rencana pembangunan yang sampai saat ini belum terealisasi. Salah satunya rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).
“Rencana pembangunan Jembatan Babin sudah gaungkan gubernur Kepri pertama, Ismeth Abdullah. Sampai saat ini, sudah berganti tiga kepala daerah. Akan tetapi mimpi tersebut masih belum terwujud,” ujar anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, Minggu (23/9) di Tanjungpinang.
Politikus Partai Hanura tersebut menjelaskan, jika proyek ini terkendala anggaran, sebenarnya ada beberapa skema pembiayaan yang bisa dijalankan. Misalnya dengan menggunakan sistem gotong royong. Yakni, dengan melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, Pemkab Bintan, dan Pemko Tanjungpinang.
“Ada enam instansi punya kepentingan yang sama dengan hadirnya Jembatan Babin ini. Kenapa kita tidak gotong royong saja sesuai dengan porsi kemampuan anggaran masing-masing,” tegas Rudy.
Karenanya, Rudy mendorong Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera mewujudkan proyek prestisius itu. Sebab jika Batam-Bintan terhubung oleh jembatan, Rudy yakin akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Kepri. Terutama bagi Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
“Saya optimis, apabila Jembatan Babin terwujud akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kepri,” tegasya lagi.
Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri itu menjelaskan, kondisi ekonomi Kepri saat ini berada pada titik terendah jika bandingkan dengan tahun-tahun belakangan ini. Apalagi di Kota Tanjungpinang, daya beli masyarakat terus berkurang. Karena penggerak ekonomi bergantung pada APBD, bukan investasi. Sedangkan APBD Kepri beberapa tahun terus mengalami defisit.
“Pembangunan Jembatan Babin bisa menjawab itu. Artinya, akan ada hubungan simbiosis mutualisme antara Batam, Bintan, dan Tanjungpinang,” kata Rudy.
Belum lama ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, Jembatan Babin merupakan cita-cita besar Provinsi Kepri yang belum terwujud. Dikatakan Gubernur, setelah melakukan pertimbangan mendalam, pemerintah Provinsi Kepri memutuskan untuk membatalkan kerja sama dengan investor yang akan melakukan pembangunan jembatan tersebut.
“Karena kita melihat jika dibangun investor tentu ada kontrak yang cukup panjang dan itu tentunya dapat memberatkan masyarakat,” ujar Nurdin.
Sebagai solusinya, Pemprov Kepri gencar melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat agar mau mendanai pembangunan jembatan tersebut. Dari hasil lobi itu, lanjut Nurdin, pemerintah pusat bersedia untuk menjajaki rencana pembangunan Jembatan Babin.
“Alhamdulillah, Kementerian PU sudah membentuk tim. Dan kita juga masuk dalam tim itu,” ungkapnya.
Sementara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang Endri Sanopaka mengatakan, meskipun sudah 16 tahun berdiri menjadi provinsi, masih banyak rencana pembangunan di Kepri yang belum terwujud. Terutama dari aspek pembangunan secara fisik, khususnya di ibukota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang.
“Kalau dari sisi partisipasi anak-anak tempatan mengisi formasi-formasi di pemerintahan sudah sebagian terpenuhi. Hanya saja provinsi ini masih terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan politik yang sampai mempengaruhi kinerja birokrasi baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” papar Endri.
Menurut Endri, seharusnya pemerintah Provinsi Kepri meningkatkan SDM-nya. Misalnya dengan memberikan fasilitas pendidikan hingga S2 dan S3 kepada para PNS di lingkungan Pemprov Kepri.
Dapat Kado Pahit
Timpangnya struktur APBD Kepri 2018 menjadi kado pahit bagi Pemprov Kepri di hari jadinya yang ke-16. Sebab masalah ini dilaporkan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena timpangnya struktur APBD Kepri TA 2018.
“Terjadinya defisit APBD 218 Provinsi Kepri yang mencapai Rp 360 miliar atas adanya over estimate target PAD APBD 2018 terindikasi adanya kepentingan DPRD dan pemerintah dalam memuluskan pembiayaan sejumlah program kegiatan proyek di APBD 2018,” ujar tokoh masyarakat Kepri, Huzrin Hood, kemarin.
Menurut Huzrin, hal itu terlihat dari sejumlah proyek kegiatan belanja langsung yang diswakelolakan 41 OPD di pemerintah Provinsi Kepri dengan alokasi dana Rp 1,015 triliun. Namun, tujuan dan maksud kegiatan tersebut, tidak berdampak langsung pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan.
Alokasi dana DIPA masing-masing OPD di pemerintah Provinsi Kepri itu juga belum mencerminkan target capaian riil dari alokasi anggara dana yang digunakan. Khususnya dalam meningkatan program pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat.
Selain kegitan OPD yang terindikasi mubazir, pihaknya juga menyoroti besaran alokasi dana APBD Kepri untuk kegiatan mega proyek jamak atau multiyears APBD Provinsi Kepri. Seperti proyek Gurindam 12 dengan alokasi anggaran Rp 530 miliar, proyek jalan lingkar, proyek jembatan, serta proyek lainnya.
“Di tengah defisit dan minimnya anggaran APBD Kepri saat ini, sejumlah proyek ini akan sangat merugikan masyarakat,” kritiknya. (jpg)
