Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 11726

2019, Anggaran Peningkatan Tenaga Kerja Naik Rp 10 Miliar

0
Pekerja pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk.
Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, anggaran sertifikasi dan peningkatan tenaga kerja 2019 naik sekitar Rp 10 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 23 miliar. Anggaran ini bakal difokuskan untuk meningkatkan kompetensi para angkatan kerja.

“Tahun 2019 kita dapat plafon khusus untuk pelatihan sebesar Rp 23 miliar,” kata Rudi, Senin (15/10).

Diakuinya, anggaran tersebut sudah dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang akan dibahas bersama Komisi IV DPRD Kota Batam. Besaran anggaran sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja ini juga menyesuaikan payung hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

“Masih kita bahas di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kita sesuaikan dengan perda, dimana 70 persen Imta untuk pelatihan tenaga kerja,” tutur Rudi.

Diakuinya, angka Rp 23 miliar ini didapat dari jumlah keseluruhan dana Imta yang diterima kota Batam tahun 2018. “Tahun 2018 ditargetkan Imta Rp 34 miliar. 70 persennya yakni Rp 23 miliar,” terang dia.

Rudi menambahkan, bila tahun-tahun sebelumnya aturan terkait 70 persen ini belum diterapkan disnaker. Alhasil dana Imta banyak yang diplot di sejumlah kegiatan disnaker lain. Penerapan perda Imta ini juga mendapat desakan legislatif. Dewan meminta payung hukum tersebut segera diterapkan Disnaker Batam.

“DPRD tidak ingin sesuai perda. Karena ada payung hukumnya, tahun depan kita jalankan,” beber Rudi.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyebutkan, selain dukungan melalui pembangunan infrastruktur, Pemko Batam juga berupaya menghadirkan sumber daya manusia yang mumpuni di sektor pariwisata. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk pemberian pelatihan dan sertifikasi pada pekerja di sektor pariwisata.

Pada 2018 ini, Pemko Batam memberikan pelatihan dan sertifikasi pada 2.320 peserta. Sekitar 833 adalah mereka yang menekuni bidang pariwisata. Sementara untuk 2019 mendatang, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 23 miliar. Dana ini diperkirakan mampu mengakomodasi pelatihan sekitar 4.000 orang peserta.

“Industri dan pariwisata paling mendominasi. Untuk industri ada 971 peserta,” terangnya.

Anggota komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. “Rp 23 miliar dari target dana IMTA 2018 harus untuk pelatihan. Dan itu harus dilaksanakan, karena telah amanah dari perda,” kata Riky. (rng)

Batam Pintu Masuk Pariwisata Kepri

0
Rombongan turis Korea Selatan tiba di Bandara Hang Nadim, Batam

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkenalkan potensi pariwisata di Kepri kepada dunia dalam lawatan acara Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali minggu lalu.

“Kami bukan hanya kenalkan Batam, tapi juga Kepri khususnya mengenai destinasi wisata seperti di Anambas dan Bintan,” ujar Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (15/10).

Anambas dan Bintan memiliki destinasi wisata yang bagus. Sehingga sangat tepat jika dipromosikan dalam acara kelas internasional tersebut.”Kami tampilkan videonya disana dan inilah gunanya jaringan sehingga bisa promosikan Kepri secara keseluruhan,” jelasnya.

Batam kata Lukita merupakan pintu masuk menuju seluruh destinasi wisata di Kepri.”Kami sampaikan disana bahwa Batam bisa jadi pintu gerbang. Sehingga Batam nanti akan terima manfaatnya karena banyak wisman pasti masuk dari Batam,” paparnya.

Tren pertumbuhan wisman mancanegara saat ini tengah meningkat. Pada Bulan Agustus, jumlah kunjungan mencapai 236.436 kunjungan. Naik 10,55 persen dibanding jumlah wisman pada bulan sebelumnya yakni 213.876 kunjungan.

Sedangkan untuk negara asal, wisman dari Singapura menjadi wisman terbanyak yang berkunjung ke Kepri. Dengan total 47,40 persen dari wisman pada Januari hingga Agustus yakni sebesar 1.662.476 kunjungan.

Dari Batam jumlah kunjungan wisman untuk Agustus mencapai 159.218. Meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 144.235 kunjungan. Sedangkan untuk Bintan, jumlah kunjungan wisman juga meningkat. Dari 52.853 di Bulan Juli menjadi 57.995 kunjungan di Bulan Agustus.(leo)

SMK Kartini Jadi Pemenang Utama Lomba ESDM

0
ki-ka: Rangga, Febriana, Vito, dan Hugo (bawah) menunjukkan sertifikat dan penghargaan yang diterima dari Kementerian ESDM RI sebagai pemenang utama lomba video hemat energi, di SMK Kartini, Senin (15/10). F. Febby Anggieta Pratiwi/Batam Pos

batampos.co.id – SMK Kartini kembali menoreh prestasi. Kali ini, prestasi itu didapatkan melalui lomba video yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, dalam mengkampanyekan aksi hemat energi.

“Pencapaian yang luar biasa karena SMK Kartini menjadi pemenang utama lomba yang terbuka umum tersebut,” kata guru pembimbing Ekskul Sinematografi dan Fotografi SMK Kartini, Febriana Garniz Kusumo, Senin (15/10).

Mengangkat judul ‘Mengejar Waktu’, ia yang sekaligus menjadi pembina tim dalam pembuatan video lomba itu, mampu bersaing dengan 50an peserta lainnya yang berasal dari berbagai kalangan. “Prosesnya lebih kurang dalam waktu seminggu dan pengambilan video hanya dalam sehari,” terangnya.

Tim yang dimaksud terdiri dari Vito Aurelio Hermawan sebagai produser dan juru kamera, M.Rangga Azvin Pangestu sebagai pemeran, Hugo Santana sebagai director of photography (DOP) dan editor, serta Crisna Vieri Prawira sebagai juru kamera. “Pengambilan gambar dilakukan di Nongsa dengan peralatan bermodalkan kamera DSLR dan mic,” sebut Vito, yang juga menjadi ketua tim.

Ketua Ekskul Sinematografi dan Fotografi SMK Kartini itu menjelaskan, dalam video berdurasi satu menit tersebut berisikan pesan untuk disiplin melakukan penghematan energi yang dimulai dari hal kecil, guna mencapai keberhasilan yang besar.

“Dikonsep dengan seorang anak yang disiplin mematikan listrik ketika tidak terpakai, mencabut colokan saat tidak dipergunakan, dan memilih produk berlabel hemat energi. Berkat kedisiplinannya itu, ia mampu menyelesaikan latihan balap motor dengan waktu yang tepat,” papar Vito yang didampingi Hugo dan Rangga.

Pencapaian ini, lanjut Hugo, menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi SMK Kartini. “Karena tim pesaing kebanyakan dari universitas dan pihak-pihak yang memang bergerak dibidang videografi,” ungkapnya.

Atas prestasi yang diterima di BSD Green Office Park 9, Tangerang pada 11 Oktober lalu itu, begitu diapresiasi Kepala SMK Kartini, Mujiono. “Kami akan selalu mendukung kreatifitas anak (siswa) dengan catatan aktivitas akademik tidak terabaikan. Sekali lagi, selamat kepada tim yang sudah mengharumkan nama sekolah,” tutur Mujiono. (nji)

Masih Banyak Papan Reklame Tak Berizin

0
Baliho
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id –  Masih banyaknya papan reklame yang berdiri di pinggir jalan, bahkan berada diatas pedistrian.

Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Batam, Gustian Riau tak membantah masih banyaknya reklame yang tak berizin dan tak sesuai ketentuan berdiri. Penertiban masih dilakukan di jalan yang barus diperlebar.

“Memang masih banyak yang belum ditertibkan. Tapi dijalan yang sudah diperlebar, sudah kami tertibkan semua,” kata Gustian, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah memberi beberapa perusahaan reklame agar segera menertibkan sendiri papan reklame mereka. Namun jika dalam batas waktu tertentu tak juga digubris, maka pihaknya akan menertibkan.

“Masih kami beri dispensasi. Bahkan ada papan reklame yang sudah kami segel. Contohnya papan reklame di depan Hotel Kaliban,” jelas Gustian.

Disisi lain, Gustian mengaku tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari iklan. Dimana pendapatan iklan terbanyak di dapat dari vidio tron.

“Izin dan pajak vidio tron itu jauh lebih mahal dibandingkan papan reklame biasa. Hitunganya itu detik, menit, jam hingga hari,” imbuh Gustian.

Meski begitu, Gutian mengaku akan lebih menata letak dari vidio tron dan papan reklame, agar nantinya tidak berusah estetika kota.

“Di persimpangan sekarang tak dibolehkan lagi papan reklame, kecuali vidio tron yang memang ada spacenya,” pungkas Gustian. (she)

DPRD Rekomendasikan Tujuh Nama Kadidat KPAD Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – DPRD Batam merekomendasikan tujuh nama kandidat anggota Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam. Ketujuh nama tersebut selanjutnya akan diberikan ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk dirampingkan kembali menjadi lima orang anggota KPAD Batam.

“Tahap seleksi sudah kita selesaikan. Ada tujuh nama yang kami rekomendasikan,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho, Senin (15/10).

Adapun ketujuh nama ini adalah

  1. Abdilah,
  2. Dewi Oktora,
  3. Suhartini,
  4. Siti Aminah,
  5. Nina Inggit,
  6. Leny Fitriana
  7. Azmendra.

Menurut Udin, ketujuh nama yang direkomendasikan ini menjadi kewenangan Pemko Batam untuk memilih lima nama terbaik. Pemilihan anggota KPAD Batam mutlak di tangan Wali Kota Batam.

“Tugas kita hanya fit and proper test dan rekomendasi. Siapa saja lima orang yang terpilih kita belum tahu,” terang Udin.

Sebelum rekomendasi tujuh kandidar ini ada 10 nama yang mencalonkan diri sebagai anggota KPAD Batam. Ada beberapa tahapan yang dilakukan DPRD Kota Batam mulai dari fit and proper test sampai memberikan sejumlah pertanyaan serta bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan seputar anak.

“Salah satunya mengenai anak yang terlibat pelecehan seksual atau pun pelaku seksual. Permasalahan ini dianggap penting melihat tingginya kasus tersebut di Kota Batam,” papar Udin.

Satu orang calon peserta atas nama Marlina Ramli mengundurkan diri dari pencalonannya saat digelar fit and proper test di hadapan beberapa anggota DPRD Batam dari Komisi IV. Mundurnya Marlina karena ia terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari PKS Dapil Sagulung pada DCT.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari menegaskan awalnya secara perda itu tidak diatur seorang kandidat anggota KPPAD Batam yang juga terdaftar sebagai caleg untuk harus mundur.

“Ternyata di dalam perwako hal itu diundur. Ya kami harus ikuti dan hormati perwako itu Proses pencarian anggota KPPAD Batam ini sebenarnya sudah menjadi amanat perda,” ujar Riki.

Tugas KPPAD sebenarnya tak bisa dilakukan sendiri secara personal dengan berbekal kemampuan atau kepandaian yang luar biasa.

“Fungsi koordinasi itulah yang dibutuhkan yang nantinya menjadi simpul koordinsi bagi semua stakeholder. Itulah fungsi sebenarnya dari KPPAD,” jelas Riki.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengklaim telah menyeleksi 10 nama calon komisoner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang kemudian disampaikan ke DPRD Batam telah melewati proses yang prosedural.

“Sudah sesuai dengan perwako dan sudah diumumkan di media. Laporan kami lengkap,” kata mantan Sekretaris Pansel Riama yang dulu ikut menyeleksi 10 nama tersebut, Senin (15/10).

Ia mengaku tim saat itu telah mengikuti sesuai dengan petunjuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Sudah sangat jelas, on the track,” tambahnya.

Bahkan, ia menyebutkan dirinya pribadi tidak mengenal siapapun terkait rekruitmen tersebut. Tugas pansel, kata dia, yakni menghasilkan dua kali lipat nama dari jumlah kebutuhan komisioner yang hanya 5 orang.

“Dua kali lima, 10. Ini kami lakukan,” imbuhnya.

Ia juga menilai, tidak ada masalah terkait tidak adanya perseta yang tidak memiliki latar belakang psikolog, apalagi psikiater.

“Mereka komisi pengawasan bukan pelaksana, kalau ada persoalan anak, mereka menggandeng psikolog bukan harus merekanya (komisioner sebagai psikolog, red),” pungkasnya. (iza/rng)

Ngaku sebagai Dukun, Berhasil Raup Duit Rp 1 Miliar

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dengan mengaku sebagai dukun yang dapat menyembuhkan pasiennya dari gangguan gaib, CDR, 39 dan ASW, 43 berhasil menguras harta benda milik korbannya berinisial Es sebesar Rp 1 miliar lebih yang digunakannya untuk berfoya-foya.

Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku tersebut mengatakan kepada korban yang tidak lain adalah gurunya sendiri bahwa anaknya mendapat gangguan gaib dan harus segera diobati. Penipuan yang dilakukan oleh keduanya pun berhasil hingga dapat menguasai uang, mobil dan emas yang ditotalkan mencapai Rp 1 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, penangkapan terhadap CDR dan ASW bermula dari laporan yang diterima pihaknya dari korban Es terkait dengan masalah penipuan bermodus sebagai dukun beberapa waktu yang lalu.

“Dengan modusnya dia akan mengobati apa yang jadi keinginan dari pasien tersebut. Dan ini sudah berlangsung lama, lebih kurang satu tahun lebih berjalan sampai akhirnya bisa kita ungkap perkara ini,” ujarnya kemarin.

Dijelaskannya, kedua pelaku tersebut diamankan pihaknya di Batam, Minggu (14/10) kemarin. Selama satu tahun itu, total kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp 1 miliar lebih. Namun, jumlah kerugian tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Total keseluruhannya secara pasti masih kita dalami sampai saat ini. Nanti akan diketahui dari konsolidasi dengan pihak bank,” tuturnya.

Ia mengatakan, selain Es masih ada beberapa laporan dari korban dengan modus yang sama. Dimana, laporan dari korban itu diterima Satreskrim Polresta Barelang pada tahun 2016 dan tahun 2017 lalu. Untuk itu, pihaknya akan mengusut kembali, apakah korban yang pernah membuat laporan itu juga menjadi korban penipuan CDR dan ASW.

“Nanti laporannya akan kita akan kembangkan lagi. Modusnya bermacam-macam, tergantung dia bisa meyakini bagaimana si korban ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pelaku. Salah satunya seperti pengobatan tadi,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi baru mengamankan dua orang dalam kasus penipuan bermodus dukun ini. Dimana kedua tersangka itu bukan berstatus sebagai suami istri. Akan tetapi, dari pengakuannya kepada penyidik, mereka memang memiliki hubungan khusus diluar menjalankan aksi penipuan ini.

“Untuk tersangkanya, kita jerat dengan pasal 372 KUH Pidana tentang penipuan dengan ancaman lebih kurang empat tahun penjara,” imbuhnya. (gie)

Urus Surat Pindah Cukup Gunakan KK dan KTP

0
Warga memadati kantor Catatan Sipil, Kota Batam.
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan mengurus surat pindah. Warga yang ingin mengajukan permohonan tidak perlu disertai surat keterangan dari RT/RW.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Said Khaidar mengatakan sudah menerima informasi tersebut namun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya.

“Hingga saat ini masih menggunakan syarat RT/RW. Karena kami belum tahu juknis pasca tidak lagi menyertakan surat dari perangkat RT/RW,” sebutnya.

Ia menjelaskan saat ini penerbitan surat pindah masih berpegang pada Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2008 yang masih menyarankan surat keterangan dari RT/RW dan kecamatan.

“Jadi sampai ada juknis terkait perubahan ini. Semua permohonan masih melampirkan syarat-syarat lama,” ujarnya.

Menurut informasi terbaru saat ini draft perubahan Perpres sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui. Ia menambahkan intinya Disdukcapil mendukung kebijakan dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan data kependudukan.

“Kami siap melaksanakan. Yang penting warga terbantu,” sebutnya.

Dalam kebijakan baru tersebut, permohonan pengajuan surat pindah cukup melapirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP saja. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan pusat saat warga hendak pindah dari satu daerah ke daerah lain.

“Ya kalau sudah dapat kami suratnya tentu akan kami jalankan. Tidak saja itu kami juga akan sosialisasikan kepada warga terkait kemudahan ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, Disdukcapil Batam, Teddy Nuh mengaku setiap harinya jumlah pengurusan surat pindah bisa mencapai 200 pemohon. Untuk mendapatkan surat pindah warga wajib mengurus surat keterangan dari RT/RW dan kecamatan sebagai berkas pendukung dikeluarkannya surat pindah.

“Katanya mau ada perubahan. Cukup Fotokopi KK dan e-KTP saja. Ya sebagai pelaksana kami menunggu juknisnya saja. Hingga kini masih menggunakan syarat yang lama,” sebutnya.(yui)

Dia mengaku surat edaran terkait kemudahan tersebut memang benar adanya. Namun untuk merealisasikan perlu penyesuaian termasuk waktu pelaksanaan. “Untuk kemudahan kami tak ada masalah, yang penting kami mendukung kebijakan pusatlah,” imbuh Teddy.(yui)

Perbaikan Jalan Bekas Galian Bauksit, Walikota Tanjungpinang: Itu Tanggungjawab Pemprov

0

x.batampos.co.id – Sekarang yang bisa dilakukan hanya menunggu tindak lanjut dari Pemprov Kepri. Syahrul berharap bisa cepat diambil tindakan lanjutan.

BPTP Kepri Sinkronkan Materi LITKAJI dan Program Penyuluhan di Kepulauan Riau Tahun 2018

0

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Riau sebagai unit pelaksana teknis Badan Litbang pertanian di daerah ini mendukung dalam tugas dan tanggung jawabnya melalui pelaksanaan fungsi informasi, komunikasi dan diseminasi (3-Si) berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 350/Kpts/OT 210/6/2001. Pelaksanaan tupoksi diharapkan menjadi roda penggerak dalam mempercepat dan memperluas pemanfaatan berbagai inovasi pertanian hasil penelitian/pengkajian oleh pengguna (pelaku utama dan pelaku usaha).

Selain sebagai lembaga penelitian, pengkajian, dan diseminasi serta mengemban fungsi penyuluhan, posisi BPTP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pusat yang memiliki mandat daerah memiliki peran strategis sebagai jembatan/penghubung (bridging) kebijakan pertanian pusat dengan pemerintah daerah.

Posisi inilah yang menjadikan BPTP Balitbangtan Kepri mendapatkan tugas-tugas selain tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan pertanian.

Permentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017, BPTP mendapat tambahan fungsi berupa “pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi”.

Arahan Kepala Badan Litbang Pertanian pada kegiatan Workshop Perbenihan dan Penyuluhan (Agustus 2017) bahwa Badan Litbang Pertanian bukan hanya menghasilkan inovasi atas dasar perhitungan statistik yang indah tapi atas dasar kemanfaatan secara sosial daan ekonomi. Artinya bermuara kepada penerapan yang bermanfaat dan berkualitas bagi petani. Sehingga penting BPTP Balitbangtan Kepri melaksanakan kegiatan singkronisasi materi hasil litkaji dan programa penyuluhan pertanian.

BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau pada tanggal 11-12 Oktober 2018 yang bertempatan di ruang rapat II melaksanakan pertemuan sinkronisasi materi litkaji dan programa penyuluhan di Kepulauan Riau.

Peserta berasal dari Dinas Pertanian yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/kota se Kepulauan Riau serta para penyuluh pertanian yang berkompeten dalam penyusunan programa penyuluhan.

Narasumber kegiatan terdiri dari:

  1. Kepala BPTP Balitbangtan Kepri (Dr.Ir. Mizu Istianto, M.S),
  2. Penyuluh Utama dari BPTP Balitbangtan Yogyakarta (Ir. G.Retno Dwi Wahyuningrum, M.S),
  3. Penyuluh Pertanian BPTP Balitbangtan Kepri (Robinson Putra, SP., M.Si).

Tujuan kegiatan adalah:

  1. Menyelaraskankan program pembangunan pertanian yang dilenggarakan dinas teknis dengan substansi programa penyuluhan pertanian ditingkat provinsi dengan isu – isu strategis pengembangan inovasi hasil litkaji dari lembaga perakitan dam penghasil inovasi pertanian,
  2. Menyusun matrik programa penyuluhan ditingkat provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BPTP Balitbangtan Kepulauan Riau (Mizu Istianto) dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan penelitian dan pengembangan harus sampai kepada pengguna. BPTP Ballitbangtan Kepri setelah melakukan berbagai pengkajian akan dan sudah melakukan diseminasi inovasi teknologi yang dihasilkan.

Beberapa teknologi yang sudah dihasilkan oleh BPTP Balitbangtan Kepri adalah:

  1. Teknologi budidaya padi,
  2. Teknologi budidaya salak sari intan,
  3. Teknologi Biourine,
  4. Teknologi manajemen pakan ,
  5. Teknologi budidaya sayuran ramah lingkungan,
  6. Teknologi Budidaya cabai,
  7. Teknologi pascapanen sayuran,
  8. Teknologi pemanfaatan lahan pekaranfan,
  9. Metode dan model pembinaan dan pendampingan masyarakat berbasis kelompok dan pulau,
  10. Penanganan hama dan penyakit tanaman,
  11. Teknologi pemanfaatan dan penataan lahan pekarangan,
  12. Teknologi pemanfaatan pestisida nabati dan teknologi-teknologi lainnya yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan baik on-farm atau off-farm.

Penanggungjawab kegiatan (Robinson Putra, SP., M.Si) menyampaikan bahwa strategi dalam menderaskan inovasi teknologi dari hasil penelitian adalah melibatkan penyuluh-penyuluh didaerah. Inovasi teknologi yang dihasilkan harus menjadi acuan dasar dalam materi penyusunan programa penyuluhan di berbagai tingkatan.

Bagaimana strateginya tentu hasil-hasil inovasi teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan harus dimasukan dalam programa penyuluhan di berbagai tingkatan. Dan tidak kalah pentingnya pemerintah daera provinsi Kepulauan Riau memberikan kebijakan dalam penataan kelembagaan penyuluhan di Provinsi Kepulauan Riau (Robinson Putra).

Disdukcapil Pemko Batam Terapkan Sistem Jemput Bola

0
Petugas merapihkan KTP warga yang sudah jadi.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Batam terapkan sistem jemput bola untuk merampung pengurusan e-KTP warga Batam. Target pemilihan umum tahun 2019 nanti semua masyarakat yang sudah bisa memilih bisa menggunakan hak suara baik untuk pemilihan presiden atau legislatif.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Disdukcapil Muhammad Teddy Nuh mengatakan, pelayanan e- KTP di Batam belum rampung 100 persen. Tersisa tiga persen lagi dari jumlah seluruh masyarakat Batam yang sudah berhak mendapatkan e- KTP.

“Yang tiga persen ini sedang kami gesah. Selain di masing-masing kecamatan, pelayanan juga kami buka dengan sistem jemput bola,” ujar Teddy saat sosialisasi data kependudukan di Sagulung, Minggu (14/10).

Masyarakat yang belum memiliki e KTP itu umumnya adalah pemilih pemula atau remaja yang baru genap usia 17 tahun serta pendatang baru. Sehingga dalam beberapa bulan kedepan Disdukcapil Batam akan berupaya merampungkan semuanya dengan sistem jemput bola.

“Target (kapan rampung) tak ada karena setiap hari tentu ada penambahan warga baru (pemula atau pendatang baru), tapi kami akan berupaya maksimal terlayani semuanya hingga Pemilu nanti semua yang berhak memilih bisa memberikan hak pilihnya,” kata Teddy.

Sistem jemput bola yang sudah diterapkan ini bertujuan untuk membantu pihak kecamatan yang mungkin saja masih kewalahan melayani pengurusan e-KTP.

Seperti yang dilakukan di lingkungan gereja Maria Bunda Pembantu Abadi (MBPA), Sagulung. Disdukcapil Batam telah membuka posko pelayanan pengurusan data kependudukan di sana hingga tiga bulan kedepan. Masyarakat Sagulung yang belum mengurus e KTP bisa memanfaatkan posko yang dibuka setiap hari kerja tersebut.

“Di wilayah Sagulung masih banyak juga yang belum mengurus e KTP, jadi kita buka posko di sini dengan harapan agar masyarakat di sini yang mungkin saja kesulitan atau belum mengurus di kecamatan bisa diurus di sini,” ujar Teddy.

Pembukaan posko pelayanan data kependudukan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Jika masyarakat di suatu wilayah masih banyak yang belum memiliki ataupun bermasalah dengan e KTP bisa mengajukan ke Disdukcapil Batam.

“Siapapun dan dimanapun akan kami layani. Asalkan kumpul semua seperti Jemaat di gereja (MBPA) ini,” ujar Teddy.

Posko pelayanan data kependudukan di lingkungan gereja MBPA ini merupakan permintaan dari pengurus gereja dimana masih banyak jemaat mereka yang belum ataupun bermasalah dengan e KTP.

“Dalam paroki kami ada yang namanya KBG. Total ada 90 an KBG dan masing-masing KBG ada sekitar 10 warga yang bermasalah ataupun belum memiliki e KTP. Jadi jika ditotalkan semua bisa seribuan warga. Ini yang kami perjuangkan agar mereka punya e KTP dan bisa menggunakan hak suara saat pemilu nanti,” ujar Erwin, perwakilan pengurus gereja MBPA. (eja)