batampos.co.id – Polsek Dabo Singkep mengamankan lima anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dengan kondisi mabuk akibat meminum minuman keras jenis tuak di kafe remang-remang kawasan wisata pantai Sergang, Sabtu (3/11) malam.
Selain lima anak yang duduk di bangku SD tersebut, razia cipta kondisi oleh Polsek Dabo Singkep juga mengamankan 18 anak yang kmasih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keseluruhan anak diamankan Polsek Dabo Singkep karena kedapatan keluyuran pada malam hari.
“Total anak yang kami amankan 26 orang. Satu di antaranya perempuan yang duduk di bangku sekolah salah satu SMK di Dabo,” ujar Kapolsek Dabo Singkep Iptu Hanif Chanifa kepada Batam Pos, Senin (5/11) pagi.
Untuk delapan anak termasuk lima orang yang masih duduk di bangku SD Hanif memberikan hukuman wajib lapor setelah diserahkan kepada orang tuanya. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mabuk-mabukan lagi.
Lebih lanjut Hanif mengatakan, sanksi yang diberikan kepada pengelola kafe di kawasan pantai Sergang juga dikenakan wajib lapor. Tindakan ini diambil karena terbukti memberikan peluang anak sekolah untuk melakukan tindakan yang semestinya belum mereka lakukan seperti mabuk-mabukan, keluar hingga larut malam dan lainnya.
Selain itu, kafe tersebut ditutup sementara waktu sampai adanya izin yang jelas dan resmi dari Pemkab Lingga. Sebab pemlik kafe, sambung Hanif, belum dapat menunjukkan izin usaha kafe tersebut. (wsa)
batampos.co.id – Kuota dari beberapa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka Pemko Batam tahun ini terancam tak terisi. Sebab dari separoh lebih peserta yang ikut tes, hanya 90 orang yang lulus. Padahal kuota CPNS yang dibutuhkan sebanyak 363 kursi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Batam, M Syahir, menyebutkan sejak Jumat (26/11) hingga Senin (5/11) lalu, sudah ada 2.600 peserta yang masuk jadwal tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Namun dari jumlah itu, hanya 2.458 yang ikut tes. Sebanyak 142 lainnya absen atau tidak ikut tes.
“Dari 2.458 yang ikut tes, hanya 90 yang lulus,” kata Syahir, Senin (5/11).
Padahal, jumlah peserta yang ikut tes itu sudah mencapai lebih dari separoh dari total pelamar CPNS yang lolos seleksi administrasi, yakni sebanyak 5.399.
Melihat hasil tes sementara ini, Syahir mengaku bukan tidak mungkin nantinya akan ada formasi CPNS yang lowong karena tidak terpenuhi kuotanya. Terkait hal ini, Syahir mengaku akan melaporkannya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB).
“Tentu itu akan dibahas nanti, belum ada keputusan. Sekarang kami fokus pada tahapan yang sedang berjalan,” imbuhnya.
Selain itu, Syahir juga menyebut lima formasi atau jatah untuk honorer kategori 2 (K2) sudah dipastikan akan lowong. Sebab dari tujuh kuota yang tersedia, formasi K2 ini hanya dilamar oleh dua orang saja.
Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sementara Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengaku akan menyampaikan kondisi rendahnya tingkat kelulusan peserta tes CPNS ini ke KemenPAN-RB. Selanjutnya, Pemko Batam akan meminta arahan dari pusat terkait langkah apa yang akan diambil jika hingga akhir tes nanti kuota CPNS tak terpenuhi.
“Misal kuota 250, lulus hanya enam orang, itu kan tak sampai lima persen. Kami akan laporkan ke Jakarta, apa solusi untuk ini. Prinsipnya, semua itu kewenangan pusat, saya hanya melaporkan,” kata Rudi di Kantor DPRD Batam, kemarin.
Namun, Rudi menilai kekosongan formasi CPNS nanti harus diusulkan kembali ke pusat.
“Kalau tidak begitu, nanti tak ada pegawai (baru). Sekarang masih proses tes SKD kan, belum tes yang lain, masih banyak,” ucapnya.
Selain itu, ke depannya Rudi mengaku akan mengevaluasi soal nilai batas minimal kelulusan atau passing grade. Jika memungkinkan, ia akan mengusulkan agar passing grade tes CPNS diturunkan agar tidak memberatkan peserta.
“Mungkin saja, misal hari ini passing grade 290, jadikan 200,” imbuhnya.
Seperti diketahui, ada 5.399 pelamar akan berebut 363 formasi CPNS di lingkungan Pemko Batam. Mereka akan mengikuti tes SKD secara bergelombang dengan jumlah peserta tes rata-rata 250 orang per hari, kecuali hari Jumat.
Tes SKD ini akan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 17 November mendatang. Tes akan digelar setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu. (iza)
batampos.co.id – Pasokan gas elpiji tiga kilogram (kg) kembali stabil di wilayah Batuaji dan Sagulung. Namun masyarakat belum sepenuhnya senang karena untuk mendapatkan gas dengan tabung berbentuk melon itu harus merogoh kocek hingga Rp 20 ribu per tabung. Pasalnya, saat ini gas 3 kg lebih banyak menumpuk di pedagang-pedagang eceran.
Penyebabnya, karena banyak pangkalan di dua wilayah tersebut menyuplai gas elpiji 3 kg ke pedagang eceran. Tentunya pedagang eceran menjual gas bersubsidi tersebut di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 18 ribu untuk mendapatkan keuntungan.
Pantauan di lapangan, pedagang eceran ini umumnya pemilik warung, kios atau kedai kopi di pinggir jalan utama. Gas melon sengaja dibeli dalam jumlah yang banyak dari pangkalan dengan harga nornal yakni Rp 18 ribu per tabung, kemudian dijual lagi seharga Rp 20 ribu per tabung.
Deretan kios yang berjejer di sepanjang pinggir jalan Seibinti dan Kaveling Lama, Sagulung misalkan, mudah mendapati tumpukan gas melon di depan kios. Padahal kios-kios tersebut bukan pangkalan resmi.
Ini disayangkan warga karena menganggap pendistribusian gas 3 kg ini tidak diawasi secara serius. Akibatnya, tidak saja berdampak pada kenaikan harga jual, tapi juga pemicu terjadinya kelangkaan gas selama ini.
”Kenyataan selama ini memang seperti ini pangkalan mendrop ke pedagang eceran. Jadi sulit mendapat gas 3 kg di pangkalan. Kalau di warung eceran banyak dan malahan tak pernah habis, namun harganya sudah mahal, Rp 20 per tabung,” ujar Surya, warga Kaveling Lama, Sagulung, Senin (5/11).
Sejumlah pemilik warung dan kios yang menjual gas eceran tak menampik kalau harga jual gas melon Rp 20 ribu per tabung.
”Ambilnya ya dari pangkalan juga. Kadang kita kasih lebih buat orang pangkalan, makanya dikasih banyak,” ujar Dahlia, pedagang gas eceran di pinggir jalan Seibinti, kemarin.
Sementara pemilik pangkalan kebanyakan mengelak jika mereka bersekongkol dengan pedagang eceran demi mendapatkan keuntungan lebih. Pemilik pangkalan berdalih, stok menumpuk di pedagang eceran karena mereka membelinya dari banyak pangkalan dengan alasan untuk usaha.
”Nggak bisa kami seperti itu. Bisa dicabut izin pangkalan kami. Itu pandai-pandai orang itu saja (pedagang eceran, red). Mereka beli di banyak tempat (pangkalan, red). Belinya bisa dua tiga tabung dalam satu pangkalan dengan alasan untuk usaha,” kata Neni, seorang pemilik pangkalan gas di Seibinti.
Distribusi Mulai Merata
Masyarakat Kota Batam mulai lega atas ketersediaan gas bersubsidi, apalagi distribusinya sudah merata di semua wilayah. Sayangnya, selain di pangkalan, gas bersubsidi itu juga banyak dijual oleh pedagang eceran. Tentunya harga yang diberikan diatas HET.
”Kemarin tak ketemu di pangkalan, belinya di pedagang eceran. Harganya Rp 21 ribu,” ujar Agung, penjual makanan di kawasan Bengkong.
Menurut Agung, ketersediaan gas baru ia lihat hari ini (kemarin, red). Sejumlah pangkalan yang sempat kosong, kini sudah tersedia.
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto meminta agar masyarakat membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi. Selain ketersediaan banyak, harga gas di pangkalan juga relatif normal, yakni Rp 18 ribu.
”Kami minta warga beli di pangkalan resmi, jangan di pengecer,” ujar Rudi, kemarin.
Menurut dia, PT Pertamina juga telah menambah pasokan gas bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu di Batam. Sehingga dipastikan pasokan akan aman.
”Hari ini (kemarin, red) ada penambahan fakultatif sebanyak 18.200 tabung. Jadi dipastikan pasokan elpiji 3 kg tetap aman,” sebutnya.
Dijelaskan Rudi, peruntukan elpiji 3kg hanya bagi rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari Rp 1,5 jt per bulan atau usaha mikro. Bagi warga mampu, Pertamina menyediakan elpiji non subsidi seperti Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12kg dan Elpiji tabung biru 12 kg serta 50 kg untuk usaha komersial.(she/eja)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna dipastikan gagal mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, akhir November 2018 mendatang.
Dari 21 cabang olahraga yang tergabung dalam KONI di Natuna, dipastikan tidak satupun atlet yang akan ikut berlaga seperti yang diharapkan sebelumnya.
Dana tunda salur dianggap sebagai penyebab utama gagalnya atlet Natuna tampil dalam perhelatan akbar olahraga tingkat Provinsi yang dilaksanakan empat tahun sekali tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemkab Natuna Suherman mengatakan, tahun ini atlet Natuna batal ikut pertandingan di Porprov dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran diakomodasi maupun transportasi.
”Sulit untuk bisa ikut serta pada Porprov tahun ini. Kondisi keuangan daerah kosong, hingga kini belum mendapat transferan dari Pusat,” kata Suherman, Senin (5/11).
Mendengar kabar bahwa pemerintah tidak bisa memberangkatkan atletnya, sontak membuat sejumlah pengurus cabang olahraga kecewa. Mereka menilai pemerintah gagal dalam membina atlet daerah.
”Kemarin kami menggelar rapat dengan pemerintah. Katanya anggaran tak ada, maka disepakati semua cabang olahraga tak ada yang ikut Porprov,” kata Pelatih Pencak Silat Natuna, Hariadi.
Namun begitu, Hariadi mengaku maklum dengan kendala tersebut. Karena kondisinya berada di luar kemampuan semua pihak.
”Tapi mending begitu. Ketimbang nanti kami berangkat ikut Porprov, jatuhnya jadi hutang. Lebih baik diputuskan bersama antara pemerintah dan seluruh Pengcab. Dan itu sudah dilakukan,” ujarnya.
”Kami berharap ke depannya tidak terjadi kendala seperti ini lagi. Agar bakat atlet bisa tersalurkan dan prestasi dapat diraih. Mudah-mudahan Porprov mendatang tidak seperti ini lagi,” harapnya. (arn)
batampos.co.id – Proses identifikasi jenazah kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 bergerak cepat. Bila sampai Minggu (4/11) hanya ada 14 korban yang teridentifikasi, Senin (5/11) kemarin tim Disaster Victim Indonesia (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi 13 korban lain.
Mereka adalah Reni Aryanti, 51; Ravi Andrian, 24; Eryanto, 41; Vera Junita, 22; Resti Amelia, 27; Fifi Hajanto, 42; Dede Anggraini, 40; Petrous Rodlf Sayers, 58; Eka Suganda, 49; Niar R. Soegoyono, 39; Sudibyo Onggo Wardoyo, 40; Hendra, 39; dan Mito 37.
Komandan Operasi DVI Polri Kombespol Lisda Cancer menjelaskan, 8 di antara 13 korban itu teridentifikasi dengan metode DNA. Lima sisanya menggunakan metode sidik jari.
Dengan demikian, hingga kemarin total korban yang teridentifikasi sudah 27 orang. Untuk korban lainnya, tim DVI memastikan terus berupaya mengidentifikasi.
”Saya dengar ada body part jenazah yang akan dikirim ke DVI lagi,” kata Lisda, kemarin.
Sementara itu, Kepala Laboratorium DNA Pusdokkes Polri Kombespol Putut Cahyo menjelaskan, perjalanan identifikasi korban masih panjang. Namun, metode tes DNA tidak akan terpengaruh kerusakan body part karena waktu.
”Memang kerap kali sampel rusak, tapi ini soal DNA. Dalam tiap sel ada. Misalnya, ada lima DNA, yang rusak tiga, lainnya masih bisa,” terangnya.
Dengan begitu, keluarga korban tidak perlu khawatir. Sebab, selama masih ada bagian tubuh (body part) yang bisa diambil sampelnya, tentu jenazah akan teridentifikasi.
”Kami sudah dapatkan 249 body part yang diambil sampelnya,” ujar Putut.
Sampai kapan proses identifikasi berlangsung? Putut menjelaskan, bila berkaca pada kasus Air Asia, identifikasi bisa sampai 1,5 bulan. ”Mungkin bisa sama,” ucapnya.
Sementara itu, Kapusdokkes Polri Brigjen Arthur Tampi menuturkan, identifikasi korban sangat penting untuk mengeluarkan dokumen. Misalnya dokumen kematian. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat agar keluarga korban mendapatkan hak asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.
Tanpa dokumen kematian itu, proses pencairan cukup sulit. Untuk yang tidak teridentifikasi, prosesnya melalui persidangan.
”Ini butuh waktu kalau sidang,” ujar jenderal berbintang satu tersebut. (idr/c9/oni/JPG)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengingatkan pegawai maupun pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar memperhatikan dan menyelesaikan laporan keuangan menjelang akhir tahun ini.
Rudi mengatakan, laporan keuangan harus jelas, baik pendapatan maupun belanja. Ia tidak ingin persoalan keuangan akan menjadi masalah hukum di kemudian hari.
”Tinggal sebulan lagi. Laporkan segera, uang masuk maupun uang keluar,” kata Rudi saat apel di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (5/11) pagi.
Tidak hanya minta segera diselesaikan, Rudi juga minta agar laporan harus bebas masalah.
Maka pegawai maupun pejabat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam harus teliti. ”Dari atas sampai ke bawah tak boleh ada persoalan,” tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Batam pada peluncuran penerapan pajak online untuk dua provinsi, yakni Riau dan Kepri, Rabu (28/11) mendatang.
”Batam ini dijadikan contoh penggunaan anggaran. Saya minta ini dianalisa baik-baik, kedatangan mereka (KPK) apa hanya untuk meresmikan itu atau ada hal lain?” ujar Rudi yang pernah berkarir di kepolisian ini.
Ia menilai, sejauh ini pegawai Pemko Batam sudah bekerja sangat baik. Tapi terlepas dari penilain tersebut, bukan tidak mungkin masih ada yang kurang. Untuk itu, ia meminta pegawai dan pejabat juga mengevaluasi diri. ”Hasil kerja yang baik harus dipertahankan. Saya ingin sampaikan supaya selamat dari permasalahan, perhatikan betul-betul kerja kita,” ujarnya.
Rencana kedatangan pimpinan KPK ke Batam diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, Minggu (4/11) lalu. Rencananya pimpinn KPK yang akan hadir dalam peluncuran penerapan pajak online itu, adalah Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
Pada acara tersebut juga disejalankan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penerapan tapping box antara Bank Riau Kepri dengan pemerintah daerah di Provinsi Kepri (Batam, Bintan dan Tanjungpinang) maupun Provinsi Riau (Dumai dan Pekanbaru). ”Pimpinan KPK yang nanti datang adalah Basaria Panjaitan,” kata Raja, kemarin.
Tidak hanya untuk dua provinsi tersebut, KPK juga akan mengundang Gubernur Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Di kesempatan itu, para kepala daerah tersebut juga akan melakukan PKS dengan bank daerahnya masing-masing terkait penerapan tapping box.
”Batam adalah pilot project. Targetnya program ini jadi program nasional,” sebut Raja lagi.(iza)
Dag-dig-dug. Perasaan itu muncul tatkala menunggu kelahiran putri ketiga.
Kebahagiaan itu akhirnya tiba. Tanggal 03 November 2018 pukul 19.10 WIB, Adeeva Lanoverian Guntur Sunan telah lahir ke dunia. Gadis cilik itu merupakan putri ketiga kami. Menyusul kedua kakaknya, Akeila Lanoverian Guntur Sunan dan Ajeng Lanoverian Guntur Sunan.
Yang unik, ketiganya lahir di bulan yang sama. November. Akeila tanggal 20, Ajeng tanggal 07, Adeeva tanggal 03. Pastinya, ulang tahun mereka digelar sekali di bulan November. Dirapel. Kwakakakakak.
Lagi-lagi, awalan huruf A jadi idola. Namun diambil dari bahasa berbeda. Akeila bahasa Rusia yang berarti bijaksana. Ajeng dikutip dari bahasa Jawa yang berarti cantik. Sedangkan Adeeva dari bahasa Arab dengan arti berbakat.
Lanoverian merupakan akronim dari “lahir bulan November dari Afriani”. Guntur diambil dari nama pipinya (panggilan lain untuk ayah). Sunan merupakan gabungan dari nama kakek-neneknya. Supriyono-Nanik-Abdul Aziz-Sumini.
Terima kasih tak terhingga untuk jajaran RS Keluarga Husada dan Puskesmas Botania. Lewat keramahan dan profesionalisme mereka, ibu dan si bayi selamat. Meskipun nyaris dioperasi lantaran tensi yang tinggi. Itulah mengapa perasaan saya dag-dig-dug.
Sama dengan bisnis koran, bisnis pelayanan kesehatan merupakan bisnis kepercayaan.
Ketika pasien mendapat pelayanan bermutu, sudah barang tentu akan jadi rujukan untuk berobat. Kunci utamanya adalah pelayanan.
Jika pasien dilayani dengan baik, profesional, dan ramah, tingkat kesembuhannya pasti tinggi. Kepercayaan terhadap instansi itu sudah barang tentu meningkat. Pastinya akan diterpa gosip yang baik-baik.
Si pasien akan cerita pengalamannya ke keluarga, tetangga, dan teman kerja. Lalu, yang mendapat cerita akan meneruskan cerita baiknya. Begitu seterusnya. Bak menjadi pesan berantai.
Puskesmas Botania yang saya datangi pertama kali memberi perhatian ekstra. Padahal saat itu pelayanan kesehatan tutup. Namun bidan tetap melayani dengan ramah. Ketika mengharuskan untuk dirujuk, seketika itu juga pihak puskesmas yang berinisiatif menghubungi rumah sakit terdekat.
Tanpa ba-bi-bu, langsung mendapat rujukan. Kebetulan rumah sakit terdekat adalah RS Keluarga Husada. Jaraknya tidak sampai satu kilometer. Saya ke rumah sakit itu sendirian. Anak-anak saya yang masih kecil saya tinggal di puskesmas. Alhamdulillah, dijaga. Bahkan diajak main.
Tiba di rumah sakit, dokternya sedang melakukan operasi. Namanya dr Decyaran Lebang SpOG. Dokter senior. Oleh pihak rumah sakit, saya disuruh menemani istri saja. Tidak perlu menunggu. Nanti pasti dihubungi dengan meninggalkan nomor telepon. Akhirnya saya kembali ke puskesmas.
Eh, beberapa saat kemudian mendapat telepon. Diminta membawa istri ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, langsung dilayani dengan baik. Si dokter juga menyambut di ruang tunggu. Tak berselang lama langsung ditangani. “Ini baru keren,” kata saya.
Pihak rumah sakit langsung menangani istri saya. Katanya, dampingi dulu istri, administrasi menyusul. Atau sambil jalan. Keselamatan pasien lebih utama. Dalam kondisi darurat, memang harusnya begitu. Setelah masuk ruang bersalin, barulah administrasi diurus. Hati pun tenang.
Ini yang saya maksud happy ending. Maklum. Sesaat sebelum prosesi persalinan, saya nekat masuk kerja. Saat itu, sudah bukaan pertama. Bukan tanpa sebab. Ada janji dengan agen koran Batam Pos yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sampaikan kepada teman-teman kantor:
“Urusan kantor ya kantor, urusan keluarga ya keluarga”.Setelah rapat kelar, Suzuki Ertiga Dreza BP 1851 HR saya pacu. Namun tetap mengutamakan keselamatan. Meskipun agak kencang sedikit. Kwakakakakak.
Alhamdulillah, belum terlambat. Masih sempat mengantar istri ke puskesmas. Meskipun akhirnya dirujuk karena tingginya tensi. Tapi tak apa. Semua berjalan sesuai rencana. Yang penting semua selamat dan sehat.
Tugas pertama untuk mengumandangkan azan menyambut si kecil dilakukan. Tugas berikutnya tentu menjaga amanah yang diberikan. Menjadikan Adeeva anak yang saleha, berguna bagi bangsa, agama, dan negara.
Rasa lelah dan letih terobati. Sontak hilang ketika melihatnya lahir. Makin bahagia ketika melihat miminya sehat. Duh… Sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Kehadiran buah hati merupakan berkah bagi kita para orangtua. Mereka adalah titipan. Amanah dari Sang Pencipta yang harus kita jaga. Tidak boleh disia-disiakan. Harus benar-benar dijaga.
Mau jadi apa mereka nantinya, tergantung kita. Bagaimana orangtua membimbingnya. Dengan ajaran baik, anak-anak akan menjadi baik. Jika diajarkan buruk, bisa-bisa menjadi lebih buruk.
Kelahiran putri ketiga mengingatkan saya akan sesuatu. Kedewasaan. Baik dalam bersikap, berbuat, dan bertanggungjawab. Ini menjadi motivasi untuk terus berbuat baik. Entah untuk diri sendiri, keluarga, perusahaan, lingkungan, atau untuk bangsa dan negara.
Tentunya, sebagai orangtua kita tidak ingin mendapat “stempel” negatif dari anak-anak kita. Sehingga kita termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Minimal untuk keluarga. ***
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam memperkirakan pencapaian retribusi parkir hingga akhir tahun hanya Rp 7 miliar. Artinya, target retribusi parkir Rp 10 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABDP) pada 2018 ini, tidak tercapai. Sebab, dengan sisa waktu tak sampai dua bulan masih minus Rp 3 miliar.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Kota Batam, Jeksel Alexander Banik mengatakan alasan utama tak tercapainya target retribusi parkir tersebut, karena kondisi ekonomi yang belum pulih alias masih lesu. Alhasil, titik parkir baru tidak memberikan sumbangsih signifikan terhadap pendapatan daerah.
”Jadi target Rp 10 miliar itu sudah termasuk titik baru. Mau naikkan target, ekonomi susah, titik baru belum bisa dikelola, banyak di daerah Batam Center,” sebutnya.
Dia menyebutkan, saat ini terdapat 552 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Batam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 472 titik sudah dikelola. Masih ada 80 titik yang merupakan titik baru belum memberikan sumbangsih pada pendapatan daerah.
Alex mengklaim, dari seluruh titik parkir yang sudah dikelola tersebut rata-rata naik pendapatannya. Namun sayang kenaikan tersebut tak menutupi target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 10 miliar tahun 2018 ini. Tapi, kata Alex lagi, peningkatan tersebut memberi dampak kenaikan pendapatan parkir dibanding tahun lalu.
”Kenaikan parkir bervariatif tiap titiknya, saya tak bisa jabarkan seluruhnya. Tahun lalu (pendapatan retribusi parkir, red) hanya Rp 5 miliar, tahun ini mudah-mudahan tercapai Rp 7 miliar itu,” ujarnya.
Seiring waktu, ia mengklaim pihaknya terus melakukan evaluasi rutin akan potensi titik parkir yang ada.
”Kami evaluasi antara tiga bulan atau enam bulan sekali,” tambahnya.
Data yang dirangkum Batam Pos, dari tahun ke tahun pendapatan retribusi parkir ini memang rendah. Berkisar antara Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun. Secara rinci, pada 2013 hanya Rp 3,29 miliar dari target Rp 18,75 miliar. Lalu, tahun 2014 dengan target yang sama hanya tercapai Rp 3,59 miliar.
Kemudian pada 2015 target retribusi parkir terjun bebas menjadi Rp 7,5 miliar, tetapi pencapaian tetap stagnan di angka Rp 3,6 miliar. Selanjutnya pada tahun 2016, target kembali diturunkan menjadi Rp 3,8 miliar namun yang tercapai hanya Rp 3,6 miliar. Pada tahun 2017, target kembali dinaikan, tidak tanggung-tanggung sebesar Rp 30 miliar, namun hanya tercapai Rp 5,06 miliar.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Sementara itu, sebelumnya Kepala Dishub Batam, Rustam Effendi mengatakan, potensi parkir berdasarkan survei bersama instansi lain seperi Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni sebesar Rp 26 miliar. Dengan data tersebut, Rustam menyanggah pendapat DPRD Batam yang menyebut potensi parkir Batam mencapai Rp 300 miliar.
Potensi Rp 26 miliar, kata dia, termasuk titik parkir yang belum terkelola. Sehingga tahun ini Dishub Batam hanya menargetkan Rp 10 miliar.
”Bingung juga data darimana itu (potensi Rp 300 miliar versi DPRD Batam, red). Ditambah pajak parkir yang di mal-mal saja tak sampai segitu,” terangnya.
Ironisnya, meski target sudah di bawah potensi berdasarkan survei BPS, Kejaksaan maupun BPKP tersebut, tapi Dishub juga belum mampu merealisasikan target tersebut.
Yakni, hanya pencapaian Rp 7 miliar berdasarkan data Kepala UPT Parkir Dishub Kota Batam, Jeksel Alexander Banik.
Rustam mengaku, jika merujuk pada jumlah kendaraan, tidak semua kendaraan memarkirkan kendaraannya tiap hari pada Saran Ruang Parkir (SRP) yang dikelola Dishub.
Potensi Rp 26 miliar telah menimbang hal ini. ”Motor tak semua jalan, ada yang di rumah saja juga. Seperti kendaraan trailer di Tanjunguncang, mana ada parkir di SRP mereka,” sebutnya.
Untuk itu, menurut Rustam, saat ini pendapatan sektor retribusi parkir sudah membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya hanya pada kisaran Rp 3 miliar per tahun, sekarang hanya dalam satu semester sudah mampu tercapai Rp 3,5 miliar dari target Rp 10 miliar tahun 2018 ini.
Ia mengaku akan terus melakukan evaluasi agar pendapatan retribusi parkir terus ditingkatkan.
”Kami akan evaluasi terus, bisa enam bulan sekali, tiga bulan sekali. Sehingga yang semula dapat hanya 30 ribu (per titik, red) nanti bisa lebih. Yang biasanya Rp 50 ribu bisa dapat Rp 100 ribu per hari,” paparnya.
Rustam mengaku dengan sisa waktu tak sampai dua bulan lagi tahun anggaran 2018 berakhir, ia masih cukup optimistis mampu merealisasikan target Rp 10 dari retribusi parkir. Melalui evaluasi ia akan terus melakukan perbaikan penataan pendapatan retribusi parkir di Batam.
”Jadi saya masih optimis target kita tahun ini (Rp 10 miliar) tercapai,” terangnya. (iza)
Manajemen PT CPM foto bersama masyarakat Desa Pekajang.
PT CPM (Cipta Persada Mulia) gelar Baksos di Desa Pekajang, Pulau Tujuh, Kabupaten Lingga, Sabtu (3/11) lalu. Bakti sosial tersebut diisi dengan acara ramah tamah dan pembagian 160 paket sembako, serta bantuan dana untuk pemeliharaan rumah ibadah.
General Manager PT CPM Perry Kemit, menjelaskan aksi ini merupakan kegiatan pertama sejak perubahan manajemen baru di perusahaan tambang timah tersebut.
“Memang benar ini merupakan aksi sosial pertama yang kita lakukan sejak perubahan manajemen di tahun ini. Meski kami sadar, ini masih jauh dari sempurna, tapi kami berkomitmen, ke depannya, PT CPM akan berbuat banyak untuk masyarakat di Lingga, khususnya Desa Pekajang, Pulau Tujuh,” jelasnya, di sela-sela acara.
Ditambahkannya lagi, ke depan PT CPM sudah menyusun beberapa program CSR untuk pengembangan warga Desa Pekajang
“Kami berharap dengan manajemen baru ini akan berdampak positif buat perkembangan masyarakat. Tentu ini butuh waktu dan kerjasama semua pihak, khususnya perangkat Desa Pekajang.Tolong bantu kami untuk mewujudkan semua program ini,” jelas Perry Kemit, berharap.
Plt Kabid Pertambangan Mineral Eddy Qurniawan, yang turut hadir mewakili Pemprov Kepri, menyambut baik kegiatan baksos tersebut. Eddy mengingatkan agar manajemen PT CPM menjalin komunikasi yang intens bersama masyarakat Desa Pekajang.
(kiri ke kanan) Plt Pertambangan Mineral Eddy Qurniawan, Dirut PT CPM Suharsono (Ahua) dan GM Perry Kemit, menyerahkan bantuan kepada masyarakat.
“Dari penuturan warga, sebelumnya ada masalah komunikasi dengan manajemen lama. Kita berharap agar ini lebih diperhatikan oleh manajemen yang baru. Saya pikir ini langkah awal yang baik, yang nantinya turut memajukan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lingga, khususnya masyarakat Desa Pekajang,” jelas Eddy.
Turut hadir dalam acara itu, Kepala Desa Pekajang Siman, Ketua BMPD Jupriyono serta masyarakat Desa Pekajang. Selain baksos, acara juga diisi dengan sosialisasi Amdal oleh Didi Safriyadi dari konsultan PT Prisma Payung Sekaki.
Untuk diketahui, PT CPM berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki ijin usaha pertambangan untuk melakukan eksplorasi pertambangan timah di Lingga. Sejak Juni 2018, lalu, PT CPM telah berganti kepemilikian 100% dan akan berkantor di Kota Batam. Saat ini PT CPM berkomitmen untuk memajukan Lingga, khususnya masyarakat pesisir dan tentu saja Propinsi Kepulauan Riau secara menyeluruh. (wel/adv)
batampos.co.id – As, warga Batuaji, menjual kehormatan istri dan adik iparnya ke pria lain demi uang.
Aksi bejat As ini dilaporkan oleh F, kakak kandung N, istri pelaku ke polisi. F tak terima karena N dan B adik perempuannya yang lain dijual oleh As ke pria hidung belang. Semula F mendatangi Mapolsek Batuaji, Senin (5/11) pagi untuk mengadu perbuatan bejat As, namun aduan tersebut diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang.
”Karena ini ranahnya PPA kita arahkan ke Polres saja,” ujar Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, kemarin.
Kepada polisi F yang ditemani N dan B mengatakan, perilaku tak terpuji yang dilakukan As sudah berlangsung lama, yakni setelah menikah lima tahun lalu. Semula hanya N yang dijajakan As ke teman-teman prianya yang lain, namun setahun belakangan B, adik perempuan N yang datang dan tinggal bersama mereka juga dijajakan As ke teman-teman prianya.
”Ke teman-temannya juga dia (As) jual. Tak malu dia, padahal istri dan adik iparnya sendiri,” ujar F di Mapolsek Batuaji.
N dan B sendiri mengakui perilaku tak terpuji yang dilakukan As itu. Kakak beradik itu bahkan mengaku tak ingat pasti sudah berapa kali mereka dipaksa melayani kawan-kawan As. ”Sudah lama kami diperlakukan seperti ini. Kawan-kawannya suruh ke rumah untuk tidurin kami dua,” cerita N.
N dan B mengaku tak bisa berbuat banyak saat dipaksa melayani tamu-tamu yang dibawa As. Keduanya nurut saja seperti terkena hipnotis. ”Setiap kali ada tamu kami disuruh minum dulu air yang disediakannya (As). Mungkin itu yang membuat kami seperti tak sadar,” kata N lagi.
N dan B juga mengakui keduanya sengaja dijual As untuk mendapatkan uang. Sebab, setelah keduanya digauli, As selalu menerima uang dari tamu-tamu mereka tersebut.
Dengan adanya aduan itu, baik F, N ataupun B berharap agar As bisa diproses karena telah merusak harga diri dan nama keluarga besar N.(eja)
Distribusi Mulai Merata
