Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11746

Kader Posyandu Harus Tingkatkan Kemampuan

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang Riono meminta kepada setiap kader di pos pelayanan terpadu (posyandu) yang ada di Tanjungpinang meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kota Tanjungpinang, kata dia, begitu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang ada. Termasuk di dalamnya posyandu.

”Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Perlu diberi pembinaan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar terbaik bagi masyarakat,” ujar Riono.

Atas dasar itulah, dari waktu ke waktu, pembinaan kader-kader posyandu masih menjadi program prioritas Dinas Kesehatan Tanjungpinang. Menurut Riono, posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Riono menilai, secara kualitatif perkembangan jumlah posyandu di Tanjungpinang sangat mengembirakan. ”Karena di setiap RW terdapat posyandu. Dengan 134 posyandu balita dengan jumlah kader yang aktif 840 orang dan 26 Posyandu Lansia di Tanjungpinang,” terang Riono.

Riono juga mengingatkan kegiatan yang dilakukan posyandu selalu berkaitan dengan masalah sosial, baik masalah kesehatan anak, remaja, kesehatan ibu, maupun masalah sosial lainnya. Hal ini dilakukan kaum ibu dengan penuh keikhlasan dan semangat yang tinggi.

Pada pelatihan kader pos-yandu akhir pekan lalu, Riono berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman dalam penyelenggaraan posyandu. Sehingga pelayan posyandu dapat maksimal dan kader posyandu dapat mengkolaborasikan kegiatan posyandu dengan kegiatan masyarakat lainnya.(aya)

Gubernur Tolak Bekukan BUMD

Putut A
-
0
Nurdin Basirun. F. Dalil Harahap/batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak melakukan pembekuan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri. Meskipun saat ini, kondisi perusahaan tersebut hidup segan mati tak mau. Gubernur akan segera mencari direksi baru untuk mengubah nasib BUMD Kepri ke depan.

”Meskipun kondisi BUMD Kepri memprihatinkan, tetapi kita tetap berusaha untuk melakukan perbaikan,” ujar Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (21/8) lalu.

Menurut Nurdin, peran BUMD adalah sebagai tulangpunggung pemerintah daerah. Atas dasar itu, pihaknya akan mengevaluasi dan membenahi. Begitu juga mengenai adanya tunggakan pajak yang tidak dibayar PT Pembangunan Kepri. Ditegaskannya, meskipun belum optimal, BUMD Kepri masih tetap beraktivitas.

”Tidak ada rencana untuk melakukan penambahan modal. Fokus ke depan adalah pembenahan dan evaluasi,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Ketua Pansus LPP APBD Kepri 2017, Onward Siahaan mengatakan kondisi BUMD Kepri memang sangat memprihatinkan. Atas dasar itu, ia meminta agar gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil.

“Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepri untuk me-review keberadaan PT Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra Kepri tersebut menegaskan, BUMD seharusnya menjadi tulangpunggung dalam membantu Pemprov Kepri untuk mengisi pembangunan daerah. Ia berharap, proses seleksi ke depan harus mencari orang yang tepat dan punya tekad yang kuat untuk membawa perubahan bagi BUMD Kepri kedepan.

”Direksi terpilih harus punya rencana kerja yang bagus. Karena BUMD Kepri butuh sentuhan untuk melakukan perubahan menyeluruh,” tegas anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut.(jpg)

4 Tahun Menteri Susi Tenggelamkan 488 Kapal Asing

Putut A
-
0
4 Tahun Menteri Susi Tenggelamkan 488 Kapal Asing
Proses penenggelaman kapal ikan asing di perairan Sabang Nawang Pulau Tiga Natuna, tidak lagi menggunakan bahan peledak, tapi dengan cara melubangi lambung kapal dan diberi pemberat. F. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Sepanjang empat tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 unit kapal milik pencuri ikan.

Sebanyak 488 unit kapal tersebut berasal dari Vietnam (276 kapal), Filipina (90), Thailand (50), Malaysia (41), Indonesia (26), Papua Nugini (2), dan satu kapal dari Tiongkok, Belize, serta tanpa negara.

Sementara itu, penenggelaman 125 kapal secara serentak dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bertepatan dengan momen peringatan hari kemerdekaan RI. Susi adalah komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115). Penenggelaman serentak dipusatkan di Bitung, Sulawesi Utara.

Susi menjelaskan, penenggelaman kapal serentak tersebut merupakan manifestasi pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan. Program penenggelaman kapal dilakukan berdasar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

”Mayoritas kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal perikanan berbendera asing,” katanya.

Ke-125 kapal yang ditenggelamkan serentak tersebar di 11 titik. Yakni, Pontianak (18 kapal), Cirebon (6), Bitung (15), Aceh (3), Tarakan (2), Belawan (7), Merauke (1), Natuna (40), Ambon (1), Batam (9), dan Tarempa/Anambas (23).

Berdasar asal bendera, kapal yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam (86 kapal), Malaysia (20), Filipina (14), dan Indonesia (5).

Susi menginginkan nilai-nilai kedaulatan itu mewarnai hari kemerdekaan. Dia juga tidak lupa menyebut prestasi tersebut merupakan sumbangsih Satgas 115.

(tau/c5/agm)

Jadikan Ibrahim sebagai Teladan

Putut A
-
0
Jadikan Ibrahim sebagai Teladan
Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur Kepri Isdianto menyerahkan hewan kurban, Rabu (22/8). F. Imam Soekarno/batampos.co.id

batampos.co.id – Gerimis mewarnai pelaksanaan salat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gelora Tanjungbatu Kota, Rabu (22/8). Gerimis turun saat Gubernur Kepri Nurdin Basirun membacakan isi khutbah Idul Adha. Akibatnya, sejumlah jemaah ada yang pindah berteduh namun ada juga yang tetap bertahan.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang menjadi cikal bakal peristiwa Idul Adha dapat dijadikan pedoman untuk mengerjakan pembangunan di Kepri. Termasuk konsep pembangunan masyarakat dan negeri saat Nabi Ibrahim merancang pembangunan Kota Makkah.

”Semangat kepatuhan dan pengorbanan secara ikhlas itulah kita gunakan untuk membangun Kepri,” ujar Nurdin

dalam khutbahnya saat menjadi khatib. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan Kabupaten Karimun Muhammad Tang beserta jajaran OPD Provinsi Kepri.

Nurdin bercerita tentang perjalanan kisah Nabi Ibrahim AS. Menurut Nurdin ada banyak kisah yang patut diteladani dan salah satunya kisah Nabi Ibrahim. Pertama tentang kokoh dalam keimanan yang tertanam sejak Ibrahim masih kecil. Dia selalu gelisah tiap melihat praktik penyembahan berhala, bahkan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.

”Saat ini kita dihadapkan dengan berhala zaman mo-dern yakni sifat mencintai dunia dan gila akan harta,” ujar Nurdin.

Untuk itu, Nurdin mengajak semua jemaah untuk hidup dengan mengimani Allah SWT dan berpedoman dengan Alquran. ”Keimanan yang kokoh akan melahirkan akhlak yang mulia,” lanjut Nurdin.

Sebelum meninggalkan lokasi salat, Nurdin bersama-sama Wagub Isdianto dan Sekda Arif menyerahkan tiga ekor sapi. Hewan kurban tersebut disalurkan ke PHBI Kundur, Masjid Al Furqan, Kundur Utara, dan Masjid Besar Kundur Barat. ”Semoga semua masyarakat yang berhak dapat menikmati daging pada Lebaran tahun ini,” tutup Nurdin. (ims)

Pemprov Kirim Tagana ke Lombok

Putut A
-
0
Pemprov Kirim Tagana ke Lombok

batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri Doli Boniara mengatakan Pemprov Kepri sudah mengutus sejumlah personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke lokasi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah memberikan bantuan untuk korban bencana, Doli mengatakan akan didiskusikan bersama gubernur.

”Kita tahu berbagai pihaknya yang peduli de-ngan situasi dan kondisi gempa Lombok sudah melakukan penggalangan dana. Sedangkan Tagana terjun langsung ke lokasi gempa untuk membantu evakuasi dan sebagainya,” ujar Doli, kemarin.

Menurut Doli, mengenai adanya SE dari Kemendagri kebijakannya berada ditangan Gubernur sebagai Kepala Daerah. Tentu hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu. Pihaknya akan segera melakukan diskusi. Karena sampai saat ini, status gempa Lombok belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

”Yang jelas kewenangan berada di tangan Pak Gubernur. Bagaimana keputusannya nanti, tentu harus melalui diskusi bersama dengan Bapak Gubernur,” tutup Doli.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat edaran nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 untuk seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Isinya terkait bantuan keuangan untuk Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat itu berisikan upaya bantuan penanganan bagi masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah NTB.

”Pertama, adanya permintaan Gubernur NTB di surat per tanggal 6 Agustus 2018 yang juga meminta bantuan ke pemerintah daerah, pusat, dan gubernur,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Rabu (22/8).

”Kedua, animo dari peme-rintah daerah selain NTB, terkait solidaritas membantu masyarakat Lombok untuk memberikan bantuan menggunakan APBD masing-masing,” lanjut dia.

Bahtiar meminta masyarakat menyikapi surat edaran tersebut dengan positif. Terlebih, bantuan keuangan antar daerah tersebut tidak menyalahi undang-undang. ”Karena daerah pada hakikatnya bisa memberikan bantuan keuangan ke daerah lain. Oleh karena itu, kita fasilitasi,” jelas Bahtiar.(jpg)

Polda Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Natuna

Putut A
-
0
Polda Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Natuna
Inilah bangunan Pasar Modern Ranai yang mangkrak di Jalan DKW Mohd Benteng Ranai yang tengah diselidiki Polda Kepri. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Pembangunan Pasar modern Natuna yang terbengkalai hingga saat ini akhirnya ditemukan penyebabnya. Diduga ada tindakan korupsi atas pembangunan yang menghabiskan dana Rp 40 miliar itu. Dari dana yang dikucurkan, seba-nyak Rp 4 miliar diduga dikorupsi.

Atas kasus ini, Polda Kepri telah menetapkan tiga tersangka. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga membenarkan, namun belum bisa memberikan penjelasan lebih banyak. ”Saya belum pegang data lengkapnya,” ujarnya, Rabu (22/8).

Dari informasi yang diterima Batam Pos tersangka pertama sudah dibawa ke Mapolda Kepri, sejak Senin (20/8) lalu. Dia adalah Minwardi, mantan Kepala Dinas PU Pemkab Natuna. Saat itu, ia berperan sebagai penanggung jawab pengguna anggaran.

Minwardi sebelumnya diperiksa penyidik Polda di Polres Natuna dan langsung berangkat menuju Batam ber-sama rombongan penyidik Polda Kepri. Menurut staf Asisten I dikantor Bupati Natuna, Minwardi sudah tidak masuk kantor dengan alasan ke Batam, sejak Selasa (21/8).

”Bapak tidak ngantor hari ini, bapak berangkat ke Batam,” ujar staf di ruangan Minwardi.
Namun, Sekda Natuna Wan Siswandi mengaku tidak menge-tahui keperluan bawahannya berangkat ke Batam.

”Saya tidak tahu (Minwardi, red), saya juga tidak tahu soal itu (Diperiksa penyidik Polda, red),” ujar Siswandi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Edy Wiyanto membenarkan tim penyidik Polda Kepri melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas. Selain Minwardi, ada dua nama dari pihak kontraktor dan pengawas proyek yang masih belum disebutkan namanya. Dua nama ini telah dibawa dari Jakarta ke Batam oleh penyidik, Rabu (22/8).

Mereka langsung diperiksa di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri. Selain tiga orang ini, ditenggarai masih ada beberapa orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern Natuna ini, sejak awal tahun telah diusut jajaran tindak pidana korupsi Polda Kepri. Dari audit BPKP ditemukan adanya kelebihan bayar kepada perusahaan pemenang tender saat itu, PT MP. Hal ini terungkap saat audit dilakukan tahun 2017.

Diberitakan sebelumnya, PT MP ini satu grup dengan kontraktor yang mengerjakan pembangunan gedung DPRD Natuna. Kucuran anggaran untuk pembangunan dua bangunan ini diberikan di tahun yang sama. Baik pembangunan Pasar Modern maupun gedung DPRD Natuna. Kedua bangunan ini memiliki nasib yang sama, tidak pernah selesai pembangunannya.

Beberapa waktu lalu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan adanya kelebihan bayar sebanyak Rp 5 miliar atas pembangunan proyek pasar mo-dern dan gedung DPRD Natuna itu. ”Temuan itu harus dikembalikan, pemenang gedung DPRD mengembalikan kelebihan bayar dengan dicicil. Tapi ada regulasi terkait pengembalian ini. Kalau tidak, bisa-bisa Pemda yang jadi sasaran,” ujar Hamid. (ska)

Hewan Kurban Dibagikan Langsung ke Rumah Warga

Putut A
-
0
Hewan Kurban Dibagikan Langsung ke Rumah Warga
Panitia memotong hewan kurban di Perumahan Intan Sari, Gang Raudhah, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjungpinang, Rabu (22/8). F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Kemeriahan Idul Adha atau hari raya kurban tidak disia-siakan umat Islam untuk berkurban. Seperti warga Perumahan Intan Sari, Gang Raudhah, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjungpinang Timur yang sangat antusias membantu pemotongan hewan kurban. Warga Gang Raudhah berkurban dengan memotong tiga ekor sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan.

”Selesai pemotongan, daging kurban dibagikan ke warga dan diantar langsung ke rumah warga,” kata Husin, panitia pemotongan hewan kurban Musala Syarifah Raudhah, Rabu (22/8).

Husin mengatakan, tujuan pembagian daging kurban tidak lain adalah untuk saling berbagi kepada semua warga dan sebagai wujud terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah. ”Dengan berkurban, kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan,” ujarnya.

Berkurban, kata Husin, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Musala Syarifah Raudhah setiap tahunnya. Dana pembelian hewan kurban dikumpulkan dari warga yang ingin berkurban dengan cara mencicil selama 10 bulan. ”Dengan mencicil, warga bisa ikut berkurban setiap tahunnya,” kata Husin.

Menurutnya, seluruh hewan kurban yang dipotong tersebut semuanya masuk dalam kriteria sehat. Sebelum membeli, panitia telah melakukan seleksi kesehatan pada hewan kurban. ”Alhamdulillah, semua sapi sehat dan siap dikurbankan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Kesehatan Hewan (TKH) Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang melakukan inspeksi mendadak ke pemotongan hewan kurban di tujuh kecamatan di Kabupaten Bintan pada Rabu (22/8) juga tak menemukan hewan kurban berpenyakit.

Sidak dari Tim Kesehatan Hewan yang terdiri dari dokter hewan dan paramedis veteriner ini melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). ”Total tim yang terlibat sebanyak 13 orang,” ujar Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan drh. Iwan Berri Prima, Rabu (22/8).

Ia menjelaskan, sidak ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan sekaligus melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban yang ada di Bintan. ”Pemeriksaan ante mortem sebelum hewan kurban disembelih dan pemeriksaan post mortem setelah hewan disembelih,” ujarnya.

Sejauh ini, menurutnya, dari pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan hewan berpenyakit yang dipotong.(odi/met)

Honorer Pemkab Bintan Jadi Tersangka Perusakan Hutan Lindung

Putut A
-
0
Honorer Pemkab Bintan Jadi Tersangka Perusakan Hutan Lindung
Dua tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Bintan, Selasa (21/8). F. Reskrim Polres Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Seorang honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Eko Subiantoro ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan kawasan Hutan Lindung Seijago di Tanjung-uban, Kecamatan Bintan Utara. Eko mengerahkan alat berat jenis loader untuk merambah hutan tersebut.

Selain Eko yang merupakan honorer Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bintan di Tanjunguban ini, penyidik kepolisian juga menetapkan Eding Sarifudin, 45, seorang buruh sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang melalui Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan membenarkan hal tersebut. Kedua tersangka terbukti melakukan perusakan kawasan hutan lindung yang berada di Jalan Kapas, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada 21-24 Juli 2018 lalu.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya kegiatan perataan lahan di kawasan hutan lindung Seijago. ”Di awal Agustus kami menerima laporan adanya pembukaan lahan dan pembuatan jalan di dalam kawasan hutan lindung,” kata Adi.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Pihaknya mendatangi lokasi di hutan lindung Seijago. Di dalam kawasan itu, pihaknya menemukan lintasan jalan bekas alat berat loader. Akibat aktivitas itu, sebagian pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan telah rusak dan mati.

Selanjutnya, pihak kepolisian kembali ke dalam kawasan hutan didampingi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menentukan area kawasan hutan yang rusak tersebut.

”Ternyata berdasarkan hasil titik koordinat yang didapatkan, disimpulkan lokasi pembuatan jalan dan pembukaan lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung,” terangnya.

Setelah penyelidikan itu, dua pelaku berikut alat berat loader dibawa ke kantor Polres Bintan. ”Alat beratnya telah diaman-kan,” katanya.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 92 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) Jo Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 94 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan Irma Annisa belum berhasil dimintai keterangan terkait adanya Honorer Pemkab Bintan yang terlibat kasus perusakan kawasan hutan lindung ini. (met)

Pemko Batam akan Bantu Lombok

Putut A
-
0

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menyikapi surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Sikap Pemko Batam dimungkinkan dengan menggerakan potensi dari aparatur atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) akan dibicarakan terlebih dahulu, pihaknya akan mempelajari surat edaran tersebut, pasca liburan idul adha atau hari ini.

“Tentu kami akan ambil langkah untuk memfollow up surat edaran itu. Memang, perlu ada kebersamaan membantu saudara kita yang terkena bencana,” kata Amsakar.

Hal serupa yang telah dilakukan oleh Pemko Batam untuk korban Tsunami Aceh 2004 silam.

Menurut dia, pihaknya akan menggerakna potensi yang ada dari masyarakat hingga aparatur yang bertugas di Pemko Batam. Bahkan ketika ditanya apakah dimungkinkan bantaun dapat diambild ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam, Amsakar mengatakan langkah ini bisa saja dilakukan dan ini tidak masalah karena berkenaan dengan solidaritas antar daerah.

“Sekarang pun masih ada dana tidak terduga fokusnya memang kalau ada bencana, sampai sekarang dana itu belum digunakan. Kalau nanti memang harus diambil anggaran itu kita akan ambil dari sana, tapi bisa hal lain yakni dengan memobilisasi di PNS kita juga masyarakat,” papar Amsakar.

Namun ia mengaku, tidak hafal terkait besaran dana terduga tersebut. Dan, ketika ditanya soal kemampuan Pemko Batam jika seandainya bantuan diambil dari APBD Kota Batam ia belum bisa berkomentar. “Jumlah kalau pakai APBD berapa, saya belum sejauh itu. Tetapi tentu kami akan gerakkan potensi yang ada,” ujarnya.

Menurut informasi yang ia peroleh, gempa lombok belum dikategorikan sebagai Bencana Nasional. Karena gempa tersebut masih dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan dianggap sebagai gempa yang belum memiliki eskalasi yang luas.

“Tetapi kalau edaran Mendagri sudah ada, kita mesti meyikapinya. Suratnya belum sampai ke kami, hingga selasa sore sembari menonton bola belum saya dapatkan. Besok (hari ini) setelah libur kami akan baca itu (surat edaran),” kata Amsakar.

Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tanggal 20 Agustus 2018, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia. Isinya memfasilitasi provinsi-provinsi di Indonesia memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam surat tersebut pemerintah daerah yang akan membantu dapat menggunakan APBD masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Menanggapi hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam menilai, terkait aturan keuangan daerah hal ini sangat memungkinkan dilakukan di setiap daerah. Salah satunya dengan memberikan bantuan dari pos anggaran yang tidak terduga. “Kita tiap tahun anggarkan untuk bencana alam ini,” kata Udin P Sihaloho, anggota Banggar DPRD Kota Batam, Selasa, (21/8).

Hanya saja kata Udin, dengan melihat kondisi anggaran Pemko Batam yang defisit saat ini, sangat tak memungkinkan mengeluarkan anggaran tersebut. “Mungkin cara yang lebih efektif tanpa menggangu keuangan kita dengan cara mengumpulkan langsung uang dari pejabat eselon hingga anggota DPRD. Apalagi sesuai surat edaran tersebut tak menentukan besaran sumbangan yang harus diberikan oleh daerah.

“Artinya sebagai bentuk empati kita atas kejadian yang menimpa saudara kita disana,” tutur Udin.

Gubernur Kepri atau Wali Kota Batam bisa mengeluarkan surat edaran ini terkait bantuan ini. Apakah itu dikumpulkan di tingkat provinsi atau cukup dari kota Batam, dan tentunya harus kesepakatan bersama.

“Kalau diambil dari APBD saya tidak yakin, karena untuk 2018 saja kita defisit Rp 268 miliar. Belum lagi tahun 2019 kita diwajibkan membayar tunda bayar kemarin (2017-red). Artinya tidak mungkin dipaksakan bila melihat APBD saat ini,” sebut Udin. (iza)

Warga Ruli Beverly kembali Bangun Rumah di Lokasi Kebakaran

Putut A
-
0
Warga Ruli Beverly kembali Bangun Rumah di Lokasi Kebakaran

batampos.co.id – Warga kembali membangun rumah liar (ruli) di lokasi eks kebakaran Ruli Beverly Batamkota. Pembangunan kembali ini merupakan reaksi dari tidak jelasnya persiapan kaveling untuk para korban, lagipula warga-warga ini menilai tempat relokasi sementara kurang memadai.

“Audiensi dengan BP Batam di DPRD Batam, mereka (BP Batam) belum ketemu lahan, dengar itu, dengan bacaan bismillah, nawaitu niat, kami dirikan lagi,” kata perwakilan warga, Suhartono, Jumat (17/8) siang.

Ia mengaku, sebagian warga ada yang masih bertaha di pengungsian di Ruko Alladin, sebagiannya memilih kos atau kontrak hingga menumpang di rumah keluarganya masing-masing. “Satu bulan lagi udah penuh lagi ini. Gimana, orang pada kerja di sekitar ini. Di pengungsian tak layak, air berebut. Mau tinggal di rusun kejauhan, ” keluh dia.

Ia mengaku, kepastian lahan merupakan hal yang ingin warga dapatkan informasinya dari pemerintah, baik BP Batam maupun Pemko Batam.

“Kalau ada lokasi baru yang disiapkan, kami akan pindah. Jika tidak kami akan bertahan di sini, bayar UWTO pun kami mau,” imbuh dia.

Hal lain, kata dia, warga masih gamang soal kebenaran kejadian kebakaran, apalagi hasil forensik warga sebut belum keluar.

Sisi lain, lanjut dia, warga melihat banyak kejanggalan dari kejadian ini, seperti rumah pertama yang terbakar memiliki dua tabung 12 kilogram yang cukup kontras dengan gas tabung subsisdi 3 kilogram yang biasa dimiliki warga ruli.

Solihin, pemilik rumah asal muasal api juga kini warga tidak tahu keberadaanya. Menurutnya, pemilik rumah tersebut baru sekitar dua bulan kembali setelah sempat tinggal di Seibeduk, sebelumnya memang tinggal di ruli tersebut di bagian tengah pemukiman dan setelah kembali memilih tinggal di pinggir.

“Ini sengaja dibakar atau musibah, ini yang belum jelas. Secepatnya pemko dan polisi kami minta terangkan hal ini,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku belum mendengar kabar soal pembangunan kembali ruli beverly. Ia mengaku, jajarannya akan mengecek hal ini.

Soal lahan relokasi, ia mengaku memang belum ada informasi dari BP Batam. Padahal, ia mengatakan kesiapan lahan sudah dijanjikan oleh Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Pak Lukita sudah janji, tapi sekarang belum ada kabar. Saya bilang, kalau bapak (lukita) dari ganti, saya akan larang bangun lagi (ruli), pak Lukita janji, oke,” ucapd ia.

Ia mengaku akan menghubungi kembali Lukita, agar kepastian lahan warga dapat terjawab. “Kalau mau ganti, kita akan selesaikan. Kalau tidak, kita akan pikir lagi,” pungkasnya. (iza)

1...11,74511,74611,747...14,094Halaman 11,746 dari 14,094

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000