Selasa, 14 April 2026
Beranda blog Halaman 11750

KPU 18 Triliun, Bawaslu 8,6 Triliun

0

batampos.co.id – Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2019 mulai dibicarakan di DPR. Dua lembaga penyelenggara pemilu sudah menghitung kebutuhan dana masing-masing. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta dana Rp 18.104.139.070.000 dan Bawaslu Rp 8,6 triliun.

Untuk KPU, pengajuan dana itu naik Rp 3 triliun dari pagu indikatif yang sebelumnya diajukan, yakni Rp 15 triliun. Menurut Ketua KPU RI Arief Budiman, dana sebesar itu bakal digunakan untuk dua hal. Yakni, program dukungan manajemen dan pelaksanaan Rp 14.577.591.378.000 dan program penguatan kelembagaan demokrasi Rp 3.526.547.692.000.

Mantan anggota KPU Jawa Timur itu mengatakan, besaran anggaran tersebut juga mempertimbangkan tugas KPU melaksanakan pemilu serentak. ’’Ini kan pemilu serentak yang baru pertama digelar,’’ terang dia saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR kemarin (6/9).

Wakil Ketua Komisi II Herman Khoeron menjelaskan, anggaran Rp 18 triliun sebenarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pengajuan awal. Saat itu, KPU membuat perencanaan anggaran dengan asumsi pemilu dua putaran. Nilainya Rp 29 triliun. ’’Yang sekarang, angka yang dipangkas cukup besar,’’ ucap dia.

Meski demikian, dana yang diajukan itu akan dibahas oleh Komisi II DPR. Minggu depan detail pengajuan anggaran dibahas satu per satu dalam rapat konsinyering. ”Yang menjadi konsen saya adalah soal sarana dan prasarana,’’ terang Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Wafiroh.

Politikus PKB itu menjelaskan, yang paling penting dalam aspek sarana dan prasarana adalah penyediaan server pemilu. Pengalaman menunjukkan sistem IT pemilu pernah bermasalah saat pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Begitu juga saat pilkada. Sistem IT diretas sehingga sempat ditutup beberapa hari.

Selain masalah IT, dia memberikan perhatian serius terhadap form C1 (sertifikat hasil pemungutan suara). Selama ini form C1 menggunakan hologram yang ditempel. Dia meminta agar hologram menjadi satu dengan form C1 saat dicetak untuk menekan potensi penyimpangan. ’’Memang biayanya lebih mahal. Tapi, itu demi menghindari pelanggaran,’’ papar dia.

Nihayatul mengatakan, tugas KPU dalam melaksanakan pemilu cukup berat karena pemilu dilakukan secara serentak. Karena itu, semua pihak harus mendukung terselenggarannya pemilu yang demokratis. (lum/c4/fat/jpg)

Parkir di Tempat Terlarang, Dishub Derek Mobil

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam terus melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di trotoar maupun bahu jalan. Dalam penertiban yang dilakukan Dishub, Rabu (5/9/2018) di Batamkota, satu unit kendaraan diderak oleh Dishub.

“Kendaraan itu kami derek dari lokasi depan Pemko Batam. Dimana, daerah tersebut menjadi pusat perhatian kami dalam melakukan penertiban,” ujar Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batam, Edward Purba.

Lebih lanjut, pihaknya menderek kendaraan itu ke kantor Dishub Batam. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pengendara, agar tidak kembali mengulang kesalahan dengan parkir disepanjang tempat hingga terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

“Bagi pemilik kendaraan itu sejauh ini kita berikan sanksi teguran dengan membuat surat pernyataan di kantor (Dishub, red). Kemudian kita pulangkan kembali kendaraannya,” katanya.

Ia menegaskan, penertiban kendaraan yang parkir sembarangan terus dilakukan. Hal ini dilakukan atas banyaknya keluhan dari pengguna jalan yang merasa terganggu dengan adanya kendaraan parkir disembarang tempat tersebut. Penindakan itu, dilaksanakan dengan cara hunting atu berpatroli keliling di sejumlah titik.

“Sebelum kita derek, tentunya kita memberikan waktu kepada pemiliknya untuk memindahkan kendarannya. Setelah kita tunggu beberapa menit dan pemiliknya tidak kembali, terpaksa kita derek kendaraannya,” tuturnya.

Sementara itu, Edward mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mensosialisasikan perda baru tentang parkir. Dimana, dalam aturan parkir terbaru itu, Dishub Batam akan memberikan sanksi tegas. Kendaran yang diderek akan dikenakan biaya derek sebesar Rp 500 ribu dan biaya inap sebesar Rp 300 permalamnya.

“Nantinya pembayaran denda itu akan dilakukan di Bank Riau Kepri dan langsung masuk dalam kas daerah. Jadi bukan kepada petugas. Setelah itu, baru kita kembalikan kendaraannya,” imbuhnya. (gie)

Target PAD dari Parkir Tak Berkurang, Tetap Rp 12 Miliar

0

batampos.co.id – Aturan drop off parkir dikhawatirkan akan mempengaruhi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir. Bahkan diasumsikan satu perempat dari potensi pajak parkir akan hilang, jika aturan drop off 15 menit tersebut sudah diberlakukan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Mesrawati Tambubolon menegaskan, tidak akan merevisi potensi pajak parkir di APBD Perubahan 2018. Bahkan ia juga tak khawatir aturan drop off 15 menit ini, akan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak parkir.

“Kalau potensi hilang ada, tapi kecil. Target pajak parkir kita pastikan tidak berubah yakni Rp 12 miliar,” tegas Mesra, Rabu (5/9).

Ia mencontohkan di bandara, jika aturan drop off diberlakukan yang diuntungkan adalah masyarakat. Pasalnya, mereka tidak lagi dikenakanan biaya parkir selama 15 menit parkir. Bagi Pemko Batam sendiri, hanya Rp 1.000 yang masuk kas daerah, sisanya dibagikan ke pengelola dan pihak BP Batam.

“Artinya kita tak akan dirugikan. Kalaupun berkurang (pajak parkir) tidak akan besar,” tuturnya.

Diakui Mesra, seharusnya Pemko Batam bisa mengantisipasi berkurangnya potensi pajak parkir dengan cara memaksimalkan retribusi parkir tepi jalan umum. Sebab, tidak dipungkiri kebocoran potensi parkir terbesar saat ini, ada pada retribusi parkir tepi jalan.

“Jangan drop off dipermasalahkan. Kalau mau tingkatkan potensi, ya dimaksimalkan dong,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Mesra, bila melihat pencapaian dan realisasi pajak parkir di triwulan kedua, ia optimis hingga akhir tahun tercapai. Sebab, dari target sebesar Rp 12 miliar, pencapainnya sudah menyentuh di angka Rp 6,97 miliar, atau sebesar 58 persen. Berbanding terbalik dengan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dari target Rp 10 miliar baru terealisasi Rp 4,8 miliar.

“Kalau retribusi kita lihat setiap ruas jalan ada jukirnya. Bila ini yang tidak tercapai tentu perlu dipertanyakan,” tutur Mesra.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak menyanyangkan belum berjalannya aturan drop off di sejumlah pengelola parkir. Padahal perda parkir sendiri telah jauh-jauh hari disahkan sejak 2017 lalu. Terkait evaluasi gubernur, ia melihat bagian dari perda parkir. Karena tanpa menunggu hasil evaluasi itu keluar, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai mensosialisasikannya.

“Bukan lagi sosialisasi, seharusnya sudah berjalan (aturan drop off),” tegas Jefri.

Masih banyaknya pihak pengelola parkir yang belum menerapkan aturan ini juga disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemko Batam. Pemerintah daerah dinilai tidak mampu menyampaikan jauh-jauh hari, disaat perda tersebut masih dalam bentuk pembahasan.

“Saat kita bahas di DPRD itu juga harus disampaikan sekaligus bentuk sosialisasi kepada pengelola parkir,” sebut Jefri. (rng)

Pipa DN 500 mm ATB Bocor, ATB Sudah Perbaiki, Tinggal Pemulihan

0
Tim repair saat memperbaiki pipa ATB yang mengalami kebocoran di Simp Basecamp Batu Aji

batampos.co.id – Pipa utama ATB diameter 500mm di Simpang Basecamp bocor pada Rabu (5/9/2018). Tim repair dari ATB langsung melakukan perbaikan, meski upaya perbaikan yang cukup rumit namun pekerjaan bisa dilakukan dengan baik.

“Kerja keras tim di lapangan dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan kebocoran pipa utama ATB di simp Basecamp. Pipa berukuran besar mensuplai ke banyak pelanggan terutama area Sagulung, Marina dan Tanjung Uncang yang membutuhkan waktu untuk pemulihan, jadi suplai air saat ini masih dalam tahap pemulihan,” jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB, Kamis (6/9/2018).

Maria menjelaskan, usai pekerjaan dilakukan suplai air tentunya tidak bisa langsung mengalir dengan lancar ke tempat pelanggan. Terlebih pipa berukuran besar yang sebelumnya kosong karena proses pekerjaan perbaikan.

“Proses normalisasi suplai air masih berlangsung hingga saat ini, jalur pipa yang sebelumnya kosong akibat pekerjaan teknis secara bertahap akan dialiri air mulai dari pelanggan yang berada di area terdekat dengan isntalasi pengolahan air hingga mencapai daerah pipa distribusi terujung termasuk dataran tinggi. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu, ATB menyampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan yang terjadi,” ujar Maria.

Kondisi suplai air yang belum maksimal usai pekerjaan dilakukan hanya bersifaat sementara, hal ini dipengaruhi tingginya pemakaian air dari pelanggan yang berada paling dekat daerah terdampak. Saat pelanggan sudah mendapatkan suplai air, secara otomatis akan menampung air dalam jumlah banyak sebagai persediaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan suplai air.

“Pola konsumsi air untuk persediaan juga mempengaruhi pelanggan yang ada di ujung pipa, semua pelanggan menampung ketika aliran air mengalir sebagai langkah antisipasi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan pelanggan paling ujung pipa distribusi belum dapat menikmati suplai air,” tambah Maria.

Meskipun suplai dalam tahap normalisasi, ATB tetap berupaya memonitor dan mengontrol perkembangan suplai air, sejumlah pengecekan di lapangan tetap selalu dilakukan.

“Setelah pekerjaan selesai kita tidak lepas tangan begitu saja, tim distribusi tetap selalu memonitor suplai air di area-area yang terdampak, hal ini untuk memastikan suplai air bisa selalu mengalir dengan baik,” harap Maria. (*)

USD Naik, Aktivitas Money Changer Normal

0
ilustrasi

batampos.co.id – Menguatnya Dolar Amerika Serikat (USD) per 15 September dengan nilai Rp 15.002 per 1 USD, belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perekonomian di Batam.

Pantauan Batam Pos di sejumlah Money Changer Batam, aktivitas transaksi masih terbilang normal. Salah satunya di Money Changer Banda Baru, Mega Mall, yang tidak mengalami lonjakan pengunjung untuk penukaran uang.

“Masih normal-normal saja. Walaupun USD lagi tinggi, tiak ada pengaruh karena banyak lebih menukar atau membeli Dolar Singapura (SGD),” ujar salah satu karyawan Money Changer Banda Baru, Leni, Rabu (5/9).

Menurutnya, masyarakat Batam tidak seantusias saat SGD melonjak untuk menukarkan uang. “Beda saat SGD ataupun Ringgit Malaysia (RM) naik, mungkin bakal banyak yang mnukarkannya ke Indonesia Rupiah (IDR),” terang Leni.

Di kawasan Nagoya yang cukup banyak tersedianya Money Changer, juga tidak mengalami dampak dari kenaikan USD. Pemilik maupun sejumlah karyawan dari beberapa Money Changer yang sempat dikonfirmasi mengaku, mata uang USD tidak memiliki perputaran yang tinggi di Batam yang dibandingkan dengan SGD.

“Masih aman lah. USD tak gitu ramai orang punya,” ucap salah satu pemilik Money Changer di Nagoya, Ko Aseng.

Dari papan kurs mata uang di sejumlah Money Changer, nilai jual USD berkisar Rp 15.002 hingga Rp 15.008, SGD berkisar Rp 10.912, dan EUR senilai Rp 17.408. (nji)

Tersebab Aturan Drop Off, Potensi Pajak Parkir Batam Hilang Rp 3,6 Miliar

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Ketentuan baru pembebasan biaya parkir untuk parkir khusus selama 15 menit awal seperti di mal, pelabuhan, bandara maupun rumah sakit seiring perubahan atas Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir akan menggerus pendapatan daerah sektor pajak parkir hingga 30 persen.

“Perkiraan sementara kami, (yang hilang) mungkin sekitar 20 persen, paling tinggi 30 persen dari target pajak parkir,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Amansyah, Rabu (5/9) siang.

Persentase tersebut tinggal dikalikan dengan target pajak parkir tahun 2018 Rp 12 miliar. Jika dihitung, perkiraan 20 persen kehilangan nominalnya yakni Rp 2,4 miliar sementara 30 persen kehilangan Rp 3,6 miliar.

Ia mengaku, data pasti belum BP2RD dapatkan karena menunggu laporan dari semua penyelanggara parkir khusus di Batam yang berjumlah sekitar 30-an penyelenggara. “Data yang sementara masuk, ada beberapa titik yang memang frekuensi parkir di bawah 15 menit cukup banyak, tentu ini akan pengaruhi pendapatan mereka dan bagi hasil pajaknya ke daerah juga akan turun,” papar dia.

Sementara itu, kapan aturan tersebut berlaku pihaknya menunggu informasi dari dinas teknis terkait parkir yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. “Nanti Dishub yang informasikan ke masyarakat kapan mulai berlakunya, tapi informasi yang kami dengar tunggu dilembar daerahkan terlebih dahulu. Setelah itu, otomatis berlaku,” ucap dia.

Sementara itu Kepala Dishub Batam Rustam Effendi menargetkan perubahan perda parkir akan efektif diterapkan Oktober mendatang, semabri menunggu penomoran (lembar daerah) dan sosialisasi. “Termasuk nanti drop oof sudah mulai berlaku,” kata dia, Selasa (5/9). (iza)

Enrique kepada Pemain Spanyol: Main PlayStation Boleh, Begadang Jangan

0
Luis Enrique

batampos.co.id – Liga Negara UEFA jadi pembuktian Luis Enrique untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menangani Timnas Spanyol.

Saat perkenalan sebagai pelatih awal Juli lalu, Enrique berkilah tak membuat banyak peraturan baru di internal tim. Namun, kenyataannya lain. Eks pelatih Barcelona ini bikin heboh Sergio Ramos cs.

AS melansir, pria 48 tahun itu menerapkan aturan disiplin super ketat atau setidaknya berbeda dengan dinasti sebelumnya.

Makan malam dan bangun tidur

Enrique memastikan makan malam pada pukul 20.30, lebih cepat setengah jam dari tradisi timnas Spanyol sebelumnya. Ini juga untuk memastikan pemain tidur lebih cepat dan bangun tidur lebih pagi.

Sarapan tim wajib untuk seluruh awak tim pada pukul 09.00, atau satu jam sebelum latihan pagi. Ini bukan kabar baik untuk pemain yang sulit bangun pagi.

Tak boleh bawa HP ke ruang makan

Enrique tidak mengizinkan pemain membawa ponsel ke ruang makan. Penggunaan telepon seluler juga dibatasi di ruang ganti.

Penggunaan media sosial masih mendapat toleransi, tapi dilarang memberikan informasi internal.

Denda karena terlambat

Denda dikenakan kepada seluruh anggota tim yang terlambat menghadiri setiap jadwal tim, dari mulai bangun pagi hingga tidur malam.

Main kartu dan PlayStation

Enrique masih memberikan toleransi kepada pemain bermain kartu dan PlayStation namun tidak sampai larut malam. Di Piala Dunia 2018 lalu, para pemain masih bermain ludo dan menonton televisi sepanjang malam

Mengontrol makanan

Enrique menghapus menu makanan yang digoreng dan memperbanyak makanan yang dibakar atau dikukus. Enrique memang dikenal sebagai salah seorang yang ahli dalam nutrisi. So, sayuran dan buah dapat terlihat di semua daftar menu timnas Spanyol saat ini. (adk/jpnn)

Pengusaha Batam Kurangi Dampak Penguatan Dolar

0

batampos.co.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan industri di Batam telah melakukan sejumlah langkah antisipatif terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah. Kendati terkena imbas negatif, namun dampak yang dihadapi industri di Batam tak terlalu besar.

“Para pengusaha sudah melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum ini. Makanya walaupun terkena dampak, namun dampaknya tidak terlalu besar,” ujarnya Rabu (5/9).

Menurut Jadi, Batam cukup kokoh untuk menghadapi pelemahan nilai tukar Rupiah. Hampir semua indikator ekonomi Makro menunjukan tren positif, sehingga aktifitas ekonomi masih berjalan dengan baik.

Industri di Batam telah berkali-kali menghadapi fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, industri telah mempersiapkan langkah antisipasi agar tetap berproduksi.

Pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar di Batam cukup tinggi. Pasalnya pengusaha di Batam mengunakan lebih satu mata uang (multi currency) sebagai acuan transaksinya. Selain Rupiah, Dollar Singapura dan Dollar Amerika merupakan acuan tansaksi di Batam.

Kondisi ini menuntut pelaku indutri dan pengusaha di Batam berpikir kreatif. Pengusaha harus memiliki strategi dalam rangka efektifitas agar usahanya tetap berjalan. Penghematan ongkos produksi menjadi salah satu cara yang ditempuh, agar produk tetap kompetitif.

“Dengan bahan baku yang lebih efisien, tapi mampu menghasilkan produk yang tetap kompetitif,” ujar Jadi.

Kadin Batam masih optimis langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar akan membuahkan hasil. Dia juga mendorong peran dari dunia usaha untuk membantu program pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar, dan memperkokoh fundamental ekonomi dalam negeri.

“Kami akan berikan masukan-masukan kepada pemerintah, agar kinerja ekonomi di kawasan FTZ bisa mendongkrak stabilitas ekonomi dalam negeri. Termasuk mengenai upaya memperkecil Current Acount Defisit (CAD),” jelas Jadi.

Di sisi lain, Batam memang masih mengimpor beberapa barang mewah dan branded dari luar negeri. Tapi untungnya barang-barang tersebut memiliki pangsa pasar sendiri.

“Contohnya mobil CBU, kamera DSLR, handphone dari dialer resmi. Itu cuma dibeli golongan tertentu saja. Tapi sekarang banyak yang menahan keinginannya karena daya beli masih dalam tahap pemulihan,” jelasnya lagi.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Valuta Asing (APVA) Indonesia Datuk Amat Tantoso mengatakan pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam menguatkan nilai Rupiah terhadap Dolar.

“Untuk September ini memang belum nampak arusnya. Tapi di akhir tahun nanti banyak pengusaha akan menukar valas dalam jumlah besar,” ucapnya.

Ia memaparkan saat ini banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjual Dolarnya ke Money Changer.

“Sedangkan pengusaha masih wait and see. Kecuali di akhir tahun nanti untuk bayar utang,” jelasnya.

Untuk saat ini pihaknya masih percaya pemerintah dapat menciptakan perubahan.

“Mudah-mudahan ada perubahan,” paparnya.

Untuk barang impor, menurutnya kenaikan harga yang disebabkan penguatan Dolar ini tidak akan berpengaruh.”Untuk barang impor, rata-rata tak diminati lagi. Daya beli menurun sekali. Tak main lagi,” pungkasnya.(leo)

Penetapan Pemenang Proyek G12 Molor

0
Kawasan Tepi laut menjadi kawasan proyek multiyears penataan Pantai Gurindam Tanjungpinang. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri batal menetapkan pemenang tender pembangunan infrastruktur penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Tanjungpinang senilai Rp514 miliar. Sejumlah legislator DPRD Kepri mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk menunda mega proyek tersebut pada tahun ini.

“Belum jadi ditetapkan hari ini (kemarin, red). Karena masih berdiskusi dengan LKPP di Jakarta. Tender proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp514 miliar ini memang perlu hati-hati dan telit untuk ditetapkan pemenang yang layak,” ujar Misbardi menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, kemarin.

Ditegaskan Misbardi, ketiga perusahaan yang sedang dievaluasi penawarannya adalah kontraktor nasional. Artinya tidak ada perusahaan lokal. Masuknya ketiga perusahaan tersebut tentunya melihat profile perusahaan. Bahkan Pokja yang bertugas menangani lelang juga sudah melakukan proses cek dan ricek di lapangan.

“Kami memiliki tanggungjawab besar untuk menetapkan pemenang pada perusahaan yang tetap. Karena tender proyek G12 adalah pembangunan strategis milik Pemprov Kepri untuk penataan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang,” tegas Misbardi.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar mendesak Pemprov Kepri untuk menunda pelaksanan fisik Proyek G12. Karena kondisi dan situasi keuangan Pemprov Kepri saat ini sedang tidak baik. Bahkan defisit anggaran sangat besar. Sementara kebutuhan awal pembangunan Proyek G12 sekitar Rp100 miliar lebih.

“Kita melihat Proyek G12 belum begitu mendesak. Penundaan adalah langkah yang bijak tentunya. Sehingga defisit anggaran tidak begitu besar,” ujar Amir Hakim.

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution menyarankan Gubernur Kepri Nurdin Basirun membuat pertimbangan khusus terkait pelaksanaan mega proyek penataan kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang. Ia menyaran-kan supaya ditunda pelaksanaanya tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menyiasati defisit APBD Kepri yang kian melebar.

“Proyek Gurindam 12 anggarannya cukup fantastis. Karena nilainya sekitar setengah triliun. Pada tahun pertama juga ratusan miliar anggarannya,” ujar Surya Makmur, kemarin.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, meskipun kesepakatan antara DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri sudah terjadi, nota kesepahaman tersebut masih bisa ditinjau kembali. Apalagi defisit anggaran per Juni nilainya sudah mencapai Rp 307 miliar. Angkanya diperkirakan akan terus melebar sampai akhir tahun nanti.

“Pemerintah pusat juga belum ada kepastian terkait besaran dana tunda salur yang akan dibayarkan pada tahun ini,” tegasnya.

Dikatakannya, kenapa diri-nya menyarankan proyek tahun jamak ditunda sementara? Tujuannya untuk menyiasati jangan sampai terjadi tunda bayar kepada pihak ketiga. Jika pada pelaksanaan APBD 2018 ini menyisakan utang, maka porsi APBD 2019 mendatang tidak akan sempurna. Karena sebagian alokasinya untuk pembayaran kewajiban.

“Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan. Karena sesuatu yang dipaksankan, akan ada konsekuensinya. Jangan sampai menimbulkan persoalan lain lagi,” papar Surya.(jpg)

Polda Kepri Tindak Lanjuti Laporan Keluarga Ahong

0

batampos.co.id – Polda Kepri akan menindaklanjuti laporan dari Keluarga Ahong, terkait meninggalnya Caik Hok alias Ahong dari lantai 8 hotel kawasan Jodoh, Senin (3/9) lalu. Ahong saat itu sedang bersama dengan petugas kepolisian dari Mabes Polri, dalam rangka pengembangan kasus narkoba.

Laporan keluarga Ahong ke Propam Polda Kepri ini, dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga.

“Kasus meninggalnya Ahong selaku pengendali narkoba sedang kami pelajari,” katanya, Rabu 5/9).

Hal-hal yang akan dipelajari terkait dengan proses penangkapan, dan kronologis kejadian jatuhnya Ahong.

“Nanti akan dilihat, apakah ada pelanggaran atau tidak. Semuanya sedang didalami,” tuturnya.

Erlangga menyebutkan proses autopsi dilaksanakan hari ini. Terkait hasil ini, ia mengatakan keluarga boleh mengetahuinya.

“Ya boleh-boleh saja (Keluarga mendapatkan informasi terkait hasil autopsi, red),” ungkap Erlangga.

Ahong, disebut Erlangga sudah menjadi target incaran Bareskrim Mabes Polri. Karena dari hasil pengembangan Direktorat Tindak Pidana 4 Bareskrim Mabes Polri, Ahong disebut-sebut sebagai pemasok narkoba ke berbagai daerah.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes S Erlangga (Boni Bani/JawaPos.com)

“Dia ini pengendali narkoba ke Tanggerang, Kendari, Makassar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia,” ungkap Erlangga.

Sebelumnya diberitakan meninggalnya Ahong ketika pihak kepolisian berusaha mengungkap jaringan narkoba mantan napi Lapas Klas II Tanjungpinang tersebut. Beberapa keterangan pelaku narkoba yang diamankan pihak kepolisian, menyebutkan peranan Ahong sangat sentral.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Eko Daniyanto menyebutkan sebelum kejadian meninggalnya Ahong, pria asal Tanjungpinang itu mulai kooperatif. Ahong mau membantu petugas kepolisian mengungkapkan letak gudang sabu milik bosnya di Batam.

Maka diaturlah pertemuan antara Ahong dengan penjaga gudang tersebut. Karena dari pengakuan Ahong, hanya penjaga gudang yang tau dimana letak sabu-sabu itu disimpan.
Pertemuan ini diatur di salah satu hotel kawasan Jodoh.

“Namun begitu anggota melepaskan borgolnya, agar pertemuan ini berjalan lancar. Ia (Ahong) memberikan perlawanan dan kabur lewat jendela, lalu lompat,” ungkap Eko.

Ahong mendarat di lantai 3, persisnya pinggir kolam renang hotel. Dan seketika itu juga meninggal dunia.

Keputusan Ahong untuk melompat inilah yang masih misteri hingga saat ini. Dalam pengembangan dilakukan pihak kepolisian dari penangkapan Ahong, polisi berhasil mengamankan beberapa orang kurir serta pengendali narkoba lainnya. Selain itu, didapat juga beberapa nama lainnya yang memiliki peranan penting dari jaringan ini.(ska)