Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11824

Akses Jalan Menuju Rusunawa Pemko Batam Mukakuning II Makin Hancur

0

batampos.co.id – Intesitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir ini menyebabkan akses jalan masuk menuju rumah susun sewa (Rusunawa) Pemko Batam Mukakuning II semakin hancur. Akses jalan yang masih berupa galian tanah lahan perbukitan itu berubah jadi hamparan lumpur tebal.

Kendaraan bermotor penghuni rusun sama sekali tak bisa lewat sehingga diinapkan di pinggir jalan ruli Simpang Dam, Mukakuning. “Sudah tiga hari kami parkir (sepeda) motor pinggir jalan dekat ruli itu. Ke bawa (rusunawa) sama sekali tak bisa masuk. Kalau paksa bisa tenggelam dalam lumpur motor kami. Mobil apalagi sudah pasti tak bisa masuk sama sekali,” ujar Rudi, seorang warga.

Situasi ini diakui Rudi merepotkan penghuni rusunawa di sana. Untuk keluar atau masuk dari kawasan rusun mereka harus berjalan kaki mendaki jalan perbukitan yang penuh dengan lumpur tebal tadi. Alas kaki hingga pakai dipastikan kotor setiap kali beraktifitas keluar rusunawa. Tidak itu saja tenaga dan waktu mereka dipastikan banyak terkuras.

“Kalau bawa barang atau galon air ya harus pikul melewati lumpur ini. Tak ada lagi akses jalan lain. Ke bawa tak bisa karena pagar (kawasan industri) Batamindo,” tutur Rudi.

Situasi ini sudah berlangsung sejak sebulan belakangan ini setelah akses jalan diratakan oleh alat berat dari Pemko Batam.

“Sebelum diratakan masih aman karena hujanpun tak lumpur. Jalan tanah memang tapi tetap keras seperti dibauksit gitu. Tapi setelah dikerjakan malah jadi begini,” kata Frendi, warga lainnya.

Pengendara sepeda motor membawa galon kosong dengan kesusahan karena jalan licin dan berlumpur jalan masuk Rusunawa Mukakuning II, Seibeduk, Senin (15/10). F Dalil Harahap/Batam Pos

Selama jalan tersebut becek dan berlumpur, banyak penghuni rusunawa yang jadi korban. Tidak saja kaum wanita dan ibu hamil tapi kaum pria atau bapak-bapak juga banyak yang jatuh karena nekad menerobos genangan lumpur tersebut dengan sepeda motor.

“Sudah banyak korban. Kemarin bapak-bapak boncengan sama anak dan isterinya yang lagi hamil terguling di turunan ini. Dia nekat terobos,” kata Frendi

Pantauan Batam Pos, Senin (15/10), kondisi jalan tersebut masih seperti sebelum-sebelumnya. Lumpur tebal terlihat merata di seluruh badan jalan. Menjelang siang, akses jalan sudah bisa dilalui beberapa sepeda motor sebab jalur yang dilaluli sepeda motor itu perlahan-lahan mengering. Beberapa penghuni rusun sebelumnya nekad menerobos genangan lumpur karena kuatir keamanan sepeda motor mereka yang sudah berhari-hari parkir di ujung jalan tersebut.

“Semalam sampai pagi tadi belum bisa lewat. Siang ini sudah bisa karena tadi ada beberapa warga yang nekad terobos jadi agak kering,” ujar Fina, penghuni rusunawa lainnya.

Akses jalan yang bisa dilalui kendaraan itu tidak lebih dari satu meter seukuran stapak perumahan sehingga kendaraan roda empat masih belum bisa lewat sama sekali.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Pemko Batam, Teguh saat dikonfirmasi mengaku belum bisa mengatasi persoalan itu dalam waktu dekat ini. Itu karena faktor cuaca yang mana curah hujan masih tinggi.

“Rencananya mau pengerasan dulu baru aspal, tapi karena hujan ini belum bisa. Alat berat sudah di sana (pengerjaan). Faktor alam ini tak bisa kita lawan,” ujar Teguh.

Pengerjaan jalan tersebut sebenarnya sudah dimulai dengam pembukaan akses jalan baru yang dilakukan sejak sebulan yang lalu. Namun pengerjaan terhambat karena rencana pengerasan dengan bauksit belum bisa dilaksanakan sebab hujan terus sepeken terakhir ini. (eja)

Insentif Guru Madrasah Terjadi Kesalahan Nomenklatur

0

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan ada kesalahan nomenklatur terkait tatacara penyaluran insentif guru madrasah. Alhasil dana insentif gurus madarasah tahun ini tak tersalurkan.

“Salah nomenklatur. Tak bisa dikeluarkan (terbayar). Tahun depan baru kami perbaiki. Tanya Sekda apa kelirunya,” kata Rudi di Aula PIH Batam Kota, Senin (15/10) pagi.

Sekda Batam ketika dikonfirmasi sedang di Jakarta dan meminta waktu untuk menjelaskan, Rabu (17/10) mendatang.

Rudi mengatakan, dana tersebut harus hibahkan terlebih dahulu ke Kementrian Agama (Kemenag) tidak bisa disalurkan langsung. “Kalau tidak seperti itu, sudah kami cairkan. Hibah ke bagian keuangan baru ke kemenag . Ini bukan kegiatan di kami (Penyaluran ke guru disalurkan Kemenag, red),” ucapnya.

Ditanya apakah pemabayaran tahun ini akan dibayarkan sekaligus tahun depan, Rudi mengatakan tidak ada rapel dalam anggaran. Hanya saja, ia berharap persoalan ini tak terjadi kembali tahun depan.

“Tak ada rapel, anggaran mana ada rapel. Hibah tahun depan, mudah-mudahan tak keliru lagi,” imbunya.

Apakah artinya insentif guru madrasah tahun 2018 ini gugur? “Saya tak sebut itu, takut salah,” tambah dia.

Untuk diketahui, sejatinya insentif ini sudah dianggarkan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Hanya saja karena ada masukan dari BPKP, dinas terkait atau Pemko Batam tak menyalurkannya dan dana tersebut tercatat di SILPA 2018.

Soal insentif guru madrasah ini bukanlah persoalan baru di lingkungan Pemko Batam. Juni lalu, Rudi juga menyebutkan untuk instansi vertikal penyalurannya harus disampaikan ke instansi di mana penerima manfaat bernaung terlebih dahulu, tak terkecuali insentif bagi guru madrasah yang harus melalui Kementrian Agama (Kemenag).

Bahkan, saat itu Rudi menyampaikan proses penyaluran menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

“Sekarang belum bisa, anggaran sudah diketuk. Saya tak bisa merubah, yang boleh ubah DPRD atas ajuan dari kami. Maka di APBD Perubahan kami ajukan, nanti kalau nomenklaturnya berubah dan disetujui, kami akan hibahkan (anggaran ke Kemenag),” terang dia, Senin (25/6) lalu.

Justru saat itu ia mengataka, Pemko akan mencari cara agar pemenuhan insentif tersebut dapat terlaksana. Namun penyelesaian hak guru madrasah ini harus diringi dengan kataatan akan aturan yang ada, yakni harus melalui proses hibah. Sehingga, menurut Rudi, pengelolaan keuangan berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami ini mau dapat (opini) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kalau tabrak tak dapat WTP dong,” imbuhnya.

Kepala Disdik Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, berdasarkan arahan dari BPKP, jelas Pemko tidak diperkenankan menyalurkan langsung insentif tersebut. “Makanya tak bisa kami bayarkan,” ucapnya, Senin (15/10) siang.

Menurutnya lebih jauh dia, seperti kebijakan ia mengaku tidak bisa berkomentar banyak karena bukan gaweannya. Namun demikian, arahan BPKP harus dilaksanakan.

“Nanti di 2019 kalaupun ada perbaikan, harus dalam bentuk hibah dulu, tak bisa seperti yang sudah-sudah (bayar langsung, red),” imbuhnya.

Soal kepastian apakah akan tebayar atau tidak, ia kembali tika ingin berkomentar banyak. Hanya saja pihaknya akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BPKP. “Kami mau koordinasi lagi,” ucapnya.

Jika insentif guru madrasah tahun 2018 terancam tak terbayar, berbeda dengan insentif guru swasta yang justru dijanjikan naik. Hal ini disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi di hadapan 1.209 guru swasta dari Nongsa dan Batam Kota saat acara penyerahan secara simbolis insentif guru swasta bulan Oktober, di Golden Prawn, Selasa (9/10) sore.

“Wali Kotanya Rudi, insentif tidak akan dikurangi, angkanya akan naik, tunggu tanggal mainnya,” kata Rudi pada acara yang juag dihadiri sejumlah caleg itu.

Besaran insentif per bulan bagi guru swasta beragam. Salah satunya bergantung masa pengabdian dan lokasi mengajar, dalam hal ini guru di hinterland mendapat lebih banyak.

“Dibawah lima tahun Rp 650 ribu, diatas lima tahun Rp 1 juta. Guru di hinterland Rp 1,150 juta,” papar Rudi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan memaparkan jumlah guru swasta penerima insentif mencapai 3.490 orang. Dengan rincian guru TK 936 orang. SD 1.854 dan SMP sebanyak 641 serta ditambah PAUD, 128 orang.

“Guru swasta (penerima insentif) di hinterland sudah di atas lima tahun semua (insentif Rp 1,150 juta perbulan),” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Kota Batam Andi Agung mengatakan, pembayaran insentif Oktober akan segera disalurkan dengan total
Rp 2.948.450.000 untuk guru swasta sejumlah 3.490 yang dimaksud, secara simbolis penyerahan insentif bulan tersebut dilakukan di Golden Prawn, Selasa (9/10).

Angka pembayaran pada Oktober tersebut, ia akui sama dengan pembayaran bulan yang lain yakni sejak Januari hingga September, matematisnya yang terbayar dalam kurun waktu tersebut yakni Rp 26.536.050.000. “Total setahun kami bayar Rp 35.381.400.000,” terangnya.

Namun diketahui, informasi dari DPRD Batam anggaran untuk guru swasta mencapai Rp 43 miliar untuk tahun 2018 ini. Soal ini, Andi memastikan data yang dibayarkan hanya sekitar Rp 35 miliar tersebut.

“Ini angka realnya (yang terbayar). Saya masih akan cek dulu, karena inikan satu DPA, ada juga di situ (dalam anggaran) untuk guru honor komite yang ngajar di sekolah negeri. Satu kesatuan DPA nya,” pungkasnya. (iza)

2019, Anggaran Peningkatan Tenaga Kerja Naik Rp 10 Miliar

0
Pekerja pabrik pulang kerja dari perusahaan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk.
Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, anggaran sertifikasi dan peningkatan tenaga kerja 2019 naik sekitar Rp 10 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 23 miliar. Anggaran ini bakal difokuskan untuk meningkatkan kompetensi para angkatan kerja.

“Tahun 2019 kita dapat plafon khusus untuk pelatihan sebesar Rp 23 miliar,” kata Rudi, Senin (15/10).

Diakuinya, anggaran tersebut sudah dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang akan dibahas bersama Komisi IV DPRD Kota Batam. Besaran anggaran sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja ini juga menyesuaikan payung hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

“Masih kita bahas di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kita sesuaikan dengan perda, dimana 70 persen Imta untuk pelatihan tenaga kerja,” tutur Rudi.

Diakuinya, angka Rp 23 miliar ini didapat dari jumlah keseluruhan dana Imta yang diterima kota Batam tahun 2018. “Tahun 2018 ditargetkan Imta Rp 34 miliar. 70 persennya yakni Rp 23 miliar,” terang dia.

Rudi menambahkan, bila tahun-tahun sebelumnya aturan terkait 70 persen ini belum diterapkan disnaker. Alhasil dana Imta banyak yang diplot di sejumlah kegiatan disnaker lain. Penerapan perda Imta ini juga mendapat desakan legislatif. Dewan meminta payung hukum tersebut segera diterapkan Disnaker Batam.

“DPRD tidak ingin sesuai perda. Karena ada payung hukumnya, tahun depan kita jalankan,” beber Rudi.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyebutkan, selain dukungan melalui pembangunan infrastruktur, Pemko Batam juga berupaya menghadirkan sumber daya manusia yang mumpuni di sektor pariwisata. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk pemberian pelatihan dan sertifikasi pada pekerja di sektor pariwisata.

Pada 2018 ini, Pemko Batam memberikan pelatihan dan sertifikasi pada 2.320 peserta. Sekitar 833 adalah mereka yang menekuni bidang pariwisata. Sementara untuk 2019 mendatang, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 23 miliar. Dana ini diperkirakan mampu mengakomodasi pelatihan sekitar 4.000 orang peserta.

“Industri dan pariwisata paling mendominasi. Untuk industri ada 971 peserta,” terangnya.

Anggota komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari mengatakan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. “Rp 23 miliar dari target dana IMTA 2018 harus untuk pelatihan. Dan itu harus dilaksanakan, karena telah amanah dari perda,” kata Riky. (rng)

Batam Pintu Masuk Pariwisata Kepri

0
Rombongan turis Korea Selatan tiba di Bandara Hang Nadim, Batam

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkenalkan potensi pariwisata di Kepri kepada dunia dalam lawatan acara Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali minggu lalu.

“Kami bukan hanya kenalkan Batam, tapi juga Kepri khususnya mengenai destinasi wisata seperti di Anambas dan Bintan,” ujar Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (15/10).

Anambas dan Bintan memiliki destinasi wisata yang bagus. Sehingga sangat tepat jika dipromosikan dalam acara kelas internasional tersebut.”Kami tampilkan videonya disana dan inilah gunanya jaringan sehingga bisa promosikan Kepri secara keseluruhan,” jelasnya.

Batam kata Lukita merupakan pintu masuk menuju seluruh destinasi wisata di Kepri.”Kami sampaikan disana bahwa Batam bisa jadi pintu gerbang. Sehingga Batam nanti akan terima manfaatnya karena banyak wisman pasti masuk dari Batam,” paparnya.

Tren pertumbuhan wisman mancanegara saat ini tengah meningkat. Pada Bulan Agustus, jumlah kunjungan mencapai 236.436 kunjungan. Naik 10,55 persen dibanding jumlah wisman pada bulan sebelumnya yakni 213.876 kunjungan.

Sedangkan untuk negara asal, wisman dari Singapura menjadi wisman terbanyak yang berkunjung ke Kepri. Dengan total 47,40 persen dari wisman pada Januari hingga Agustus yakni sebesar 1.662.476 kunjungan.

Dari Batam jumlah kunjungan wisman untuk Agustus mencapai 159.218. Meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 144.235 kunjungan. Sedangkan untuk Bintan, jumlah kunjungan wisman juga meningkat. Dari 52.853 di Bulan Juli menjadi 57.995 kunjungan di Bulan Agustus.(leo)

SMK Kartini Jadi Pemenang Utama Lomba ESDM

0
ki-ka: Rangga, Febriana, Vito, dan Hugo (bawah) menunjukkan sertifikat dan penghargaan yang diterima dari Kementerian ESDM RI sebagai pemenang utama lomba video hemat energi, di SMK Kartini, Senin (15/10). F. Febby Anggieta Pratiwi/Batam Pos

batampos.co.id – SMK Kartini kembali menoreh prestasi. Kali ini, prestasi itu didapatkan melalui lomba video yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, dalam mengkampanyekan aksi hemat energi.

“Pencapaian yang luar biasa karena SMK Kartini menjadi pemenang utama lomba yang terbuka umum tersebut,” kata guru pembimbing Ekskul Sinematografi dan Fotografi SMK Kartini, Febriana Garniz Kusumo, Senin (15/10).

Mengangkat judul ‘Mengejar Waktu’, ia yang sekaligus menjadi pembina tim dalam pembuatan video lomba itu, mampu bersaing dengan 50an peserta lainnya yang berasal dari berbagai kalangan. “Prosesnya lebih kurang dalam waktu seminggu dan pengambilan video hanya dalam sehari,” terangnya.

Tim yang dimaksud terdiri dari Vito Aurelio Hermawan sebagai produser dan juru kamera, M.Rangga Azvin Pangestu sebagai pemeran, Hugo Santana sebagai director of photography (DOP) dan editor, serta Crisna Vieri Prawira sebagai juru kamera. “Pengambilan gambar dilakukan di Nongsa dengan peralatan bermodalkan kamera DSLR dan mic,” sebut Vito, yang juga menjadi ketua tim.

Ketua Ekskul Sinematografi dan Fotografi SMK Kartini itu menjelaskan, dalam video berdurasi satu menit tersebut berisikan pesan untuk disiplin melakukan penghematan energi yang dimulai dari hal kecil, guna mencapai keberhasilan yang besar.

“Dikonsep dengan seorang anak yang disiplin mematikan listrik ketika tidak terpakai, mencabut colokan saat tidak dipergunakan, dan memilih produk berlabel hemat energi. Berkat kedisiplinannya itu, ia mampu menyelesaikan latihan balap motor dengan waktu yang tepat,” papar Vito yang didampingi Hugo dan Rangga.

Pencapaian ini, lanjut Hugo, menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi SMK Kartini. “Karena tim pesaing kebanyakan dari universitas dan pihak-pihak yang memang bergerak dibidang videografi,” ungkapnya.

Atas prestasi yang diterima di BSD Green Office Park 9, Tangerang pada 11 Oktober lalu itu, begitu diapresiasi Kepala SMK Kartini, Mujiono. “Kami akan selalu mendukung kreatifitas anak (siswa) dengan catatan aktivitas akademik tidak terabaikan. Sekali lagi, selamat kepada tim yang sudah mengharumkan nama sekolah,” tutur Mujiono. (nji)

Masih Banyak Papan Reklame Tak Berizin

0
Baliho
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id –  Masih banyaknya papan reklame yang berdiri di pinggir jalan, bahkan berada diatas pedistrian.

Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Batam, Gustian Riau tak membantah masih banyaknya reklame yang tak berizin dan tak sesuai ketentuan berdiri. Penertiban masih dilakukan di jalan yang barus diperlebar.

“Memang masih banyak yang belum ditertibkan. Tapi dijalan yang sudah diperlebar, sudah kami tertibkan semua,” kata Gustian, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah memberi beberapa perusahaan reklame agar segera menertibkan sendiri papan reklame mereka. Namun jika dalam batas waktu tertentu tak juga digubris, maka pihaknya akan menertibkan.

“Masih kami beri dispensasi. Bahkan ada papan reklame yang sudah kami segel. Contohnya papan reklame di depan Hotel Kaliban,” jelas Gustian.

Disisi lain, Gustian mengaku tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari iklan. Dimana pendapatan iklan terbanyak di dapat dari vidio tron.

“Izin dan pajak vidio tron itu jauh lebih mahal dibandingkan papan reklame biasa. Hitunganya itu detik, menit, jam hingga hari,” imbuh Gustian.

Meski begitu, Gutian mengaku akan lebih menata letak dari vidio tron dan papan reklame, agar nantinya tidak berusah estetika kota.

“Di persimpangan sekarang tak dibolehkan lagi papan reklame, kecuali vidio tron yang memang ada spacenya,” pungkas Gustian. (she)

DPRD Rekomendasikan Tujuh Nama Kadidat KPAD Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – DPRD Batam merekomendasikan tujuh nama kandidat anggota Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam. Ketujuh nama tersebut selanjutnya akan diberikan ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk dirampingkan kembali menjadi lima orang anggota KPAD Batam.

“Tahap seleksi sudah kita selesaikan. Ada tujuh nama yang kami rekomendasikan,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho, Senin (15/10).

Adapun ketujuh nama ini adalah

  1. Abdilah,
  2. Dewi Oktora,
  3. Suhartini,
  4. Siti Aminah,
  5. Nina Inggit,
  6. Leny Fitriana
  7. Azmendra.

Menurut Udin, ketujuh nama yang direkomendasikan ini menjadi kewenangan Pemko Batam untuk memilih lima nama terbaik. Pemilihan anggota KPAD Batam mutlak di tangan Wali Kota Batam.

“Tugas kita hanya fit and proper test dan rekomendasi. Siapa saja lima orang yang terpilih kita belum tahu,” terang Udin.

Sebelum rekomendasi tujuh kandidar ini ada 10 nama yang mencalonkan diri sebagai anggota KPAD Batam. Ada beberapa tahapan yang dilakukan DPRD Kota Batam mulai dari fit and proper test sampai memberikan sejumlah pertanyaan serta bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan seputar anak.

“Salah satunya mengenai anak yang terlibat pelecehan seksual atau pun pelaku seksual. Permasalahan ini dianggap penting melihat tingginya kasus tersebut di Kota Batam,” papar Udin.

Satu orang calon peserta atas nama Marlina Ramli mengundurkan diri dari pencalonannya saat digelar fit and proper test di hadapan beberapa anggota DPRD Batam dari Komisi IV. Mundurnya Marlina karena ia terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari PKS Dapil Sagulung pada DCT.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari menegaskan awalnya secara perda itu tidak diatur seorang kandidat anggota KPPAD Batam yang juga terdaftar sebagai caleg untuk harus mundur.

“Ternyata di dalam perwako hal itu diundur. Ya kami harus ikuti dan hormati perwako itu Proses pencarian anggota KPPAD Batam ini sebenarnya sudah menjadi amanat perda,” ujar Riki.

Tugas KPPAD sebenarnya tak bisa dilakukan sendiri secara personal dengan berbekal kemampuan atau kepandaian yang luar biasa.

“Fungsi koordinasi itulah yang dibutuhkan yang nantinya menjadi simpul koordinsi bagi semua stakeholder. Itulah fungsi sebenarnya dari KPPAD,” jelas Riki.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengklaim telah menyeleksi 10 nama calon komisoner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang kemudian disampaikan ke DPRD Batam telah melewati proses yang prosedural.

“Sudah sesuai dengan perwako dan sudah diumumkan di media. Laporan kami lengkap,” kata mantan Sekretaris Pansel Riama yang dulu ikut menyeleksi 10 nama tersebut, Senin (15/10).

Ia mengaku tim saat itu telah mengikuti sesuai dengan petunjuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Sudah sangat jelas, on the track,” tambahnya.

Bahkan, ia menyebutkan dirinya pribadi tidak mengenal siapapun terkait rekruitmen tersebut. Tugas pansel, kata dia, yakni menghasilkan dua kali lipat nama dari jumlah kebutuhan komisioner yang hanya 5 orang.

“Dua kali lima, 10. Ini kami lakukan,” imbuhnya.

Ia juga menilai, tidak ada masalah terkait tidak adanya perseta yang tidak memiliki latar belakang psikolog, apalagi psikiater.

“Mereka komisi pengawasan bukan pelaksana, kalau ada persoalan anak, mereka menggandeng psikolog bukan harus merekanya (komisioner sebagai psikolog, red),” pungkasnya. (iza/rng)

Ngaku sebagai Dukun, Berhasil Raup Duit Rp 1 Miliar

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dengan mengaku sebagai dukun yang dapat menyembuhkan pasiennya dari gangguan gaib, CDR, 39 dan ASW, 43 berhasil menguras harta benda milik korbannya berinisial Es sebesar Rp 1 miliar lebih yang digunakannya untuk berfoya-foya.

Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku tersebut mengatakan kepada korban yang tidak lain adalah gurunya sendiri bahwa anaknya mendapat gangguan gaib dan harus segera diobati. Penipuan yang dilakukan oleh keduanya pun berhasil hingga dapat menguasai uang, mobil dan emas yang ditotalkan mencapai Rp 1 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, penangkapan terhadap CDR dan ASW bermula dari laporan yang diterima pihaknya dari korban Es terkait dengan masalah penipuan bermodus sebagai dukun beberapa waktu yang lalu.

“Dengan modusnya dia akan mengobati apa yang jadi keinginan dari pasien tersebut. Dan ini sudah berlangsung lama, lebih kurang satu tahun lebih berjalan sampai akhirnya bisa kita ungkap perkara ini,” ujarnya kemarin.

Dijelaskannya, kedua pelaku tersebut diamankan pihaknya di Batam, Minggu (14/10) kemarin. Selama satu tahun itu, total kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp 1 miliar lebih. Namun, jumlah kerugian tersebut masih bisa bertambah karena pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Total keseluruhannya secara pasti masih kita dalami sampai saat ini. Nanti akan diketahui dari konsolidasi dengan pihak bank,” tuturnya.

Ia mengatakan, selain Es masih ada beberapa laporan dari korban dengan modus yang sama. Dimana, laporan dari korban itu diterima Satreskrim Polresta Barelang pada tahun 2016 dan tahun 2017 lalu. Untuk itu, pihaknya akan mengusut kembali, apakah korban yang pernah membuat laporan itu juga menjadi korban penipuan CDR dan ASW.

“Nanti laporannya akan kita akan kembangkan lagi. Modusnya bermacam-macam, tergantung dia bisa meyakini bagaimana si korban ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pelaku. Salah satunya seperti pengobatan tadi,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi baru mengamankan dua orang dalam kasus penipuan bermodus dukun ini. Dimana kedua tersangka itu bukan berstatus sebagai suami istri. Akan tetapi, dari pengakuannya kepada penyidik, mereka memang memiliki hubungan khusus diluar menjalankan aksi penipuan ini.

“Untuk tersangkanya, kita jerat dengan pasal 372 KUH Pidana tentang penipuan dengan ancaman lebih kurang empat tahun penjara,” imbuhnya. (gie)

Urus Surat Pindah Cukup Gunakan KK dan KTP

0
Warga memadati kantor Catatan Sipil, Kota Batam.
F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan mengurus surat pindah. Warga yang ingin mengajukan permohonan tidak perlu disertai surat keterangan dari RT/RW.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Said Khaidar mengatakan sudah menerima informasi tersebut namun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya.

“Hingga saat ini masih menggunakan syarat RT/RW. Karena kami belum tahu juknis pasca tidak lagi menyertakan surat dari perangkat RT/RW,” sebutnya.

Ia menjelaskan saat ini penerbitan surat pindah masih berpegang pada Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2008 yang masih menyarankan surat keterangan dari RT/RW dan kecamatan.

“Jadi sampai ada juknis terkait perubahan ini. Semua permohonan masih melampirkan syarat-syarat lama,” ujarnya.

Menurut informasi terbaru saat ini draft perubahan Perpres sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui. Ia menambahkan intinya Disdukcapil mendukung kebijakan dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan data kependudukan.

“Kami siap melaksanakan. Yang penting warga terbantu,” sebutnya.

Dalam kebijakan baru tersebut, permohonan pengajuan surat pindah cukup melapirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP saja. Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan pusat saat warga hendak pindah dari satu daerah ke daerah lain.

“Ya kalau sudah dapat kami suratnya tentu akan kami jalankan. Tidak saja itu kami juga akan sosialisasikan kepada warga terkait kemudahan ini,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, Disdukcapil Batam, Teddy Nuh mengaku setiap harinya jumlah pengurusan surat pindah bisa mencapai 200 pemohon. Untuk mendapatkan surat pindah warga wajib mengurus surat keterangan dari RT/RW dan kecamatan sebagai berkas pendukung dikeluarkannya surat pindah.

“Katanya mau ada perubahan. Cukup Fotokopi KK dan e-KTP saja. Ya sebagai pelaksana kami menunggu juknisnya saja. Hingga kini masih menggunakan syarat yang lama,” sebutnya.(yui)

Dia mengaku surat edaran terkait kemudahan tersebut memang benar adanya. Namun untuk merealisasikan perlu penyesuaian termasuk waktu pelaksanaan. “Untuk kemudahan kami tak ada masalah, yang penting kami mendukung kebijakan pusatlah,” imbuh Teddy.(yui)

Perbaikan Jalan Bekas Galian Bauksit, Walikota Tanjungpinang: Itu Tanggungjawab Pemprov

0

x.batampos.co.id – Sekarang yang bisa dilakukan hanya menunggu tindak lanjut dari Pemprov Kepri. Syahrul berharap bisa cepat diambil tindakan lanjutan.

Play sound