Kamis, 21 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12259

BKKBN Kepri Gelar Buka Bersama untuk Pererat Nilai Kekeluargaan Antarpegawai

0
Kepala BKKBN Kepri, Medi Heryanto saat memberi sambutan

batampos.co.id – Keluarga besar BKKBN Provinsi Kepri menggelar acara buka bersama di Hotel Pacific, Jodoh, Selasa (5/6) sore. Buka bersama ini dihadiri oleh seluruh karyawan dan pegawai BKKBN Kepri dan keluarganya serta Kepala BKKBN Kepri, Medi Heryanto.

“BKKBN Kepri menggelar buka bersama ini tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar BKKBN Kepri. Karena kalau di kantor, tiap harinya kita hanya betemu dengan para pegawai saja, tapi sama anak dan istrinya kan tak pernah ketemu. Makanya dengan momen inilah kami ingin keluarga besar BKKBN Kepri tak hanya antar pegawai saja, tapi seluruh pegawai dan keluarganya,” ujar Medi Heryanto.

Melalui kesempatan buka bersama tersebut, Medi Heryanto ingin menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai kekeluargaan.

“Melalui buka bersama ini BKKBN Kepri harus menjadi satu keluarga, betul-betul keluarga besar, bersatu antara yang satu dengan yang lain itu tidak ada jaraknya seperti keluarga kita sendiri antara orangtua dengan anak. Apalagi kami sebagai atasan, karyawan dan pegawai itu adalah anak-anak kita. Anak mereka adalah cucu kita juga. Kita tarik garis seperti itu. Harus kita tanamkan rasa kekeluargaan itu,” terangnya.

Paling tidak, lanjut Medi, kegiatan seperti bukber atau pertemuan BKKBN Kepri, minimal harus digelar sebulan sekali. Sebab, BKKBN itu programnya adalah pembangunan keluarga.

“Itulah salah satunya Kami akan mencoba membangun keluarga di dala lingkup BKKBN. Kita ingin melakukan pembinaan keluarga. Kami berharap ke depan, keluarga kita itu bisa jadi contoh positif kepada keluarga lainnya. Itulah harapan kami,” kata Medi.

BKKBN sendiri ingin mewujudkan delapan fungsi keluarga. Salah satu fondasi fungsi keluarga yang pertama adalah agama. Medi berharap di dalam keluarga, itu merupakan wadah untuk menerapkan nilai-nilai agama, di masing-masing keluarganya.

“Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan melalui ajaran-ajaran agama, itu yang kami harapkan diterapkan di semua keluarga yang ada. Siraman rohani ini sangat penting sekali. Makanya kami juga mengundang Ustaz Didi Suryadi untuk mengisi tausiah di acara bukber keluarga besar BKKBN Kepri,” terang Medi Heryanto.

“BKKBN membangun keluarga, Agama merupakan pondasi pertama. Jadi harus tetap diisi,” kata Medi.(gas)

Dam Sei Harapan Kritis

0

batampos.co.id – Dam Sei Harapan memasuki masa kritis. Penyebabnya adalah pendangkalan parah sehingga menyebabkan daya tampung dam yang berlokasi di Sekupang itu berkurang drastis.

Menurut Presiden Direktur ATB Benny Andrianto, rationing atau penggiliran air terpaksa harus dilakukan pada bulan Juli mendatang untuk daerah Sekupang. Ia juga mengatakan setelah rationing, maka Dam Sei Harapan paling lama akan bertahan selama empat bulan saja.

“Karena pendangkalan ini, banyak curah hujan pun, Dam Sei Harapan sudah tak bisa menampung lagi. Empat bulan saja dari Juli nanti, jika memang tak fungsi lagi,” ujarnya di Hotel Davienna, Selasa (5/6).

Pendangkalan disebabkan sedimentasi atau pengendapan lumpur. Dan akibat pendangkalan tersebut, saat ini tingkat elevasi di Dam Sei Harapan sudah berada di angka minus 2,7 meter. ATB kata Benny hanya bisa mengambil air hingga batas minus 5 meter.

“Ini bagian yang membuat kami prihatin. Apalagi pelanggan tak mau tahu. Ini akan jadi konsen ATB karena bagi Batam yang ambil air dari curah hujan, maka kebutuhan air baku ini luar biasa sekali,” ungkapnya.

ATB sebenarnya punya skenario lain agar rationing tidak perlu diberlakukan. Caranya adalah mensuplai air bagi daerah Sekupang dari Dam Sei Ladi dan Dam Duriangkang.

“Namun, akibatnya daerah sekitar Dam Sei Ladi akan terganggu suplainya. Sehingga nanti akan disuplai lagi dari Duriangkang. Jika seperti itu nanti seluruh pulau akan terganggu,” jelasnya.

Ada harapan jika Dam Tembesi beroperasional, maka suplai air baku Batam akan tercukupi meskipun Dam Sei Harapan tak berfungsi lagi.

“Namun Dam Tembesi belum layak operasi. Karena airnya payau dan belum ada instalasi Water Treatment Plant (WTP) disana,” katanya.

Sehingga opsi terbaik saat ini adalah melakukan rationing di Sekupang sampai ada upaya dari pemerintah daerah untuk membuat Dam Sei Harapan normal kembali.

Memang sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pemilik aset Dam Sei Harapan pernah berencana untuk mengeruk dam tersebut.

Dalam operasionalnya, BP akan menggunakan dana dari Bank Dunia. Rencana tersebut sudah bergulir sejak musim kekeringan akibat El-Nino tahun 2015 silam.

“Saat El-Nino 2015, sudah dijanjikan pengerukan. Namun hingga saat ini belum ada progres,” katanya.

Dam Seiharapan.
F. Dalil Harahap/Batam Pos

Terpisah, Kepala Kantor Pengelolaan Air BP Batam Binsar Tambunan mengatakan pihaknya tengah berupaya menggesa agar dana dari Bank Dunia bisa dicairkan untuk mengeruk Dam Sei Harapan.

“2016 sudah kita usulkan. 2017 belum termasuk kita, baru rencana tahun ini dan tahun depan. Masih diproses,” katanya.

Solusi jangka pendek dalam mengatasi persoalan ini, Binsar mengatakan ATB harus segera menuntaskan interkoneksi untuk distribusi air bersih.

“Tiap waduk punya interkoneksi. Jadi semua nyambung dari Sei Ladi ke Sei Harapan. Dari Duriangkang ke Nongsa. Semua tersambung distribusinya,” paparnya.

Sehingga ketika musim kemarau panjang terjadi, maka suplai air di Batam tak akan terganggu. Apalagi saat ini total kemampuan seluruh dam di Batam dalam mendistribusikan air mencapai 3.800 liter perdetik. Dan saat ini baru 3.200 liter detik yang digunakan.

“Jadi tidak ada alasan untuk melakukan rationing,” tegas Binsar.

Tapi, Binsar mengakui memang kondisi Dam Sei Harapan secara operasional hanya 50 persen saja. Dan butuh penanganan segera agar bisa kembali seperti kondisi semula.

“Ini sebagai peringatan kepada kami sebagai pengelola waduk. Ini akan kami sikapi segera,” tuturnya. (leo)

Kurang Promosi dan Kajian

0
Salah seorang model menampilkan busana Malay Culture Carnival pada Festival Pulau Penyengat di Pulau Penyengat, beberapa waktu lalu. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyadari kebudayaan yang ada di tengah masyarakat hari ini adalah sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan sebagai magnet mendatangkan wisatawan dalam dan luar negeri. Untuk memanfaatkan potensi itu tinggal melakukan promosi dan pengelolaan yang lebih baik.

“Saya yakin, jikalau pemanfaatan kebudayaan ini berhasil akan menjadi daya dorong bagi wisatawan untuk datang ke Tanjungpinang,” ujar Sekretaris Daerah Tanjungpinang Riono dalam rapat kerja kebudayaan, Rabu (6/6).

Seperti Pulau Penyengat. Tempat itu merupakan aset yang tidak bisa sekadar dibiarkan begitu-begitu saja, mengingat unsur kebudayaan dan sejarah yang kuat adalah modal lain yang bisa dijadikan bagian dari pemajuan pariwisata Tanjungpinang. Ada juga 10 bidang kebudayaan dengan berbagai etnis yang ada di Kota Tanjungpinang yang bisa digali dan dicari peluang kepariwistaannya.

“Coba dilakukan beberapa terobosan dari kebudayaan khusus, sehingga kita bisa mengetahui kebudayaan yang muncul dan dilakukan kajiannya dengan benar dan baik dari segi fasilitas pendukung lainnya, seperti sarana tempat parkir, toilet umum, sarana ibadah, pusat oleh-oleh dan lainnya,” paparnya.

Riono kembali menambahkan, mengambil contoh destinasi wisata baru seperti di Pulau Basing yang memiliki pantai yang berpasir putih dan ada peninggalan sejarah di sana. “Pulau Basing memiliki nilai historis dan punya daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Hal ini bisa dikembangkan dengan ditambahkan fasilitas-fasilitas umum, seperti sarana transportasi, toilet umum, akses jalan dikembangkan, industri usaha kecil dan lain sebagainya yang harus kita perhatikan,” kata Riono.

Riono juga mengimbau kerjasama antar-OPD dan pemangku kebijakan yang terkait untuk lebih memperhatikan perkembangan pariwisata. “Kerja sama antar-OPD dan masyarakat harus terbangun dan bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Ketua Kadin Kota Tanjungpinang Boby Jayanto menambahkan, ia sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pemko Tanjungpinang. Ia berharap perkembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang ini dapat membuahkan hasil yang baik.

“Saya apresiasi kepada Pemko Tanjungpinang yang telah serius dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Tanjungpinang. Semoga ini dapat berhasil dan membantu masyarakat untuk memiliki peluang usaha serta meningkatkan perekonomian di Kota Tanjungpinang,” pungkasnya. (aya)

BPJS Gandeng Kejaksaan Atasi Tunggakan Iuran

0
Kacabjari Tarempa Muhammad Bayanullah menandatangani MoU dengan pihak BPJS Tanjungpinang, Selasa (5/6). F. Dokumen Kacabjari untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Cabang Kejaksaan Negeri Tarempa diberikan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tanjungpinang untuk menyelesaikan permasalahan perdata seperti masalah tunggakan iuran.

Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Pinang dr. Lenny Marlina.T.U.M. AK dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Muhamad Bayannullah. Penandatangan dilaksanakan di Hotel Best Western Panbil, Batam, Selasa (5/6).

Penandatanganan disaksikan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kajati Kepri Nanang Gunaryanto dan Deputi BPJS Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi Siswandi.
Muhammad Bayanullah mengatakan, selama ini jaksa dikenal sebagai penyidik dan penuntut umum saja. Namun, sebenarnya jaksa juga dapat menjadi jaksa pengacara negara.

”Ini sebagaimana Undang-Undang RI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dimana Kejaksaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan mewakili pemerintah ataupun BUMN/BUMD,” jelas Bayan, Rabu (6/6).

Menurut dia, Cabjari Tarempa diberikan tugas sebagai pengacara negara oleh BPJS Cabang Tanjungpianang untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan iuran. “Hal ini disebabkan karena BPJS Tarempa masuk dalam bagian BPJS Tanjung Pinang,” tuturnya.

Ke depan pihaknya akan melakukan langkah-langkah secara keperdataan dengan melalui undangan Datun dan Somasi untuk melunasi tunggakan kewajiban sebagaimana aturan pelayanan kesehatan. (sya)

Mengenal Sanggar Seni Wansendari Batam Berprestasi di Indonesia, Diundang ke Australia

0

Baru dua tahun terbentuk, tapi puluhan piala sudah terpajang rapi di Sanggar Seni Wansendari Batam di Perumahan Marbella Residence, Batamcenter. Tak hanya berprestasi di lokal saja, sanggar ini juga sudah mengharumkan nama Batam dan Indonesia dalam pameran budaya lintas negara. Terbaru, diundang tampil ke Australia.

EMPAT orang itu tampak akrab menaiki tangga menuju lantai dua di salah satu kopi tiam di kawasan Greenland, Batamcenter, Jumat, pekan lalu. Mereka datang dengan busana kasual, celana pendek dan kaus. Menunggu azan Maghrib untuk berbuka puasa, mereka berbincang satu sama lain, sambil sesekali menyeka keringat.

“Kami baru selesai latihan tari dari gedung LAM,” ujar Dhori kepada Batam Pos di Batamcenter, Rabu (6/6) kemarin.

Ia menjadi salah satu pendiri Sanggar Seni Wansendari bersama rekannya yang lain, Iskandar, pada Januari 2016 lalu. Di sanggar ini, Dhori bertugas sebagai pengurus, sedangkan Iskandar bertugas sebagai penanggung jawab.

“Awal terbentuknya sanggar kami ini hanya ada 10 personel. Namun sekarang, alhamdulillah sudah ada 30 personel yang aktif dan berasal dari berbagai usia dan juga profesi. Ada yang masih pelajar, ada guru, dan ada juga karyawan swasta,” ujar pria yang akrab disapa Nandar ini.

Nandar mengungkapkan, terbentuknya sanggar ini berawal dari komunitas penggiat seni anak muda di Batam yang mereka lakoni. Dari hobi menari bersama teman-teman, terbentuk komunitas, lalu membuat kegiatan kesenian.

Lalu ia berfikir, kenapa kita tak membentuk sanggar seni saja untuk mewadahi hobi tersebut? Apalagi komunitas ini terdiri dari beragam etnis dan latar belakang profesi.

“Pasti bisa saling bertukar ide mengenai seni tari daerah masing-masing,” jelas Nandar.

Menurut Dhori, mereka menamakan sanggar itu dengan Sanggar Seni Wansendari, karena Wan Sendari diambil dari nama tokoh leluhur nenek moyang raja-raja Melayu. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka atas dasar itu pula lah, kami menamai sanggar tari ini menjadi Sanggar Seni Wansendari,” jelasnya.

Dua bulan terbentuk, sanggar ini dengan percaya diri ikut dalam festival tari Kota Batam dan langsung berprestasi mendapatkan juara satu, membawa pulang hadiah berupa uang tunai Rp 10 juta, trofi, serta piagam. Kala itu, mereka membawakan Tari Hantaran Wansendari. Sebuah tarian khas Melayu.

Prestasi tersebut pun sukses mengantarkan mereka ke kancah perlombaan nasional lewat Parade Tari Nusantara ke 35 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Di Jakarta, kami berhasil membawa pulang lima piala. Itu menjadi prestasi nasional pertama kami,” ujar Dhori.

Ada pun gelar kategori juara yang mereka raih kala itu yakni, kategori 13 Unggulan Nasional, Penyaji Terbaik Wilayah Se-Sumatera, Penata Tari Unggulan Nasional, Penata Musik Unggulan Nasional, serta Penata Rias dan Busana Unggulan Nasional. “Syukur banget, awal terbentuk kita langsung berprestasi,” jelas Dhori.

Nama mereka pun mulai dikenal. Apalagi, saat itu Dinas Pariwisata Kota Batam kerap mengundang mereka untuk berbagai acara pemerintahan dan acara resmi lainnya di kota ini.

Seiring berjalannya waktu, para personel sanggar ini pun makin mengepakkan sayapnya secara mandiri. Masing-masing mereka kerap berdiskusi mengenai tarian antardaerah, bahkan hingga tarian internasional. Masing-masing dari mereka menjadi pelatih, belajar make-up sendiri, bahkan menjahit kostum sendiri.

“Semua kami kerjakan mandiri. Mau manggung pun seperti itu,” jelas Nandar.

Usaha tak mengkhianati hasil. Nandar yang lahir di Magelang, 35 tahun lalu, demikian juga sahabatnya Dhori, yang kelahiran Rembang, 33 tahun lalu itu memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai teknisi mesin dari salah satu perusahaan vendor bank swasta.

“Kami memilih fokus mengurus sanggar. Biaya awal mendirikan sanggar ini, kami gunakan dari tabungan dan juga hutang. Alhamdulillah sekarang kami bisa berkembang dan selalu ada job setiap harinya,” jelas Nandar.

Pria dengan pendidikan terakhir Diklat Pariwisata di Surakarta ini menyebutkan, dalam setiap hari, mereka bisa menerima tiga sampai lima job menari. Beruntung, semua make-up, kostum sudah tersedia. Terlebih masing-masing personel juga sudah diajari make-up sendiri selain latihan menari.

“Jadi pernah itu, habis manggung di mal yang satu, buru-buru lari dari panggung, selanjutnya kabur ke hotel lainnya. Semua itu kami lakukan demi komitmen menghibur secara profesional. Di ibaratkan ya, kami ini buruh keliling yang bertugas menghibur,” ujar Dhori merendah.

Sudah tak terbilang tempat dan acara yang mereka hadiri untuk manggung. Kerap kali juga mereka diundang ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Terbaru, Mei lalu, mereka juga diundang ke Australia, mengisi acara fashion show trilateral Indonesia-Timor Leste- Australia, serta pesta rakyat bertajuk Warisan Budaya Indonesia yang diadakan Darwin Indonesian Women’s Association (DIWA).

Di Australia, mereka tampil di Parlemen House di Darwin pada 18 Mei.

Di sana, mereka kolaborasi dengan desainer fesyen kenamaan Batam, Ronald Moreno. Mereka tampil membawakan tarian pesona Indonesia yang terdiri dari medley tari Melayu, tari piring Minang, tortor Batak, tari Jaipong, dan tarian Kalimantan selama tujuh menit.

“Kami memakai busana merah putih, dan juga perpaduan pakaian mewakili jenis tarian yang dibawakan dengan basic batik,” ujar Penanggung Jawab Busana Sanggar Wansendari, Dewi Sri Wuriani.

Keesokan harinya, sanggar ini pun tampil di Goyder Square Park di Kota Darwin. Mereka mengisi acara misi Festival Warisan Budaya Indonesia. Mereka menampilkan enam tarian sekaligus, seperti Tari Sekapur Sirih dari Melayu, Sulung Dayung dari Jawa Tengah, Tari Piring dari Sumatera Barat, Bajidor kahot dari Jawa Barat, dan tari Enggang dari Kalimantan, serta tari medley Pesona Indonesia. Penampilan mereka yang membawakan tari-tarian tersebut secara apik mendapat apresiasi dari warga Australia dan juga para komunitas Indonesia yang tinggal di negeri Kanguru tersebut.

“Enam orang kami yang berangkat, semuanya excited banget. Bangga dan terharu kala kami membawakan tarian Indonesia dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Konsulat RI di sana. Begini rasanya nasionalisme itu kala berada di luar negara. Apalagi antusiasme warga di sana melihat penampilan kami. Senang campur haru banget,” jelas Dhori.

Setelah ke Australia ini, sejumlah jadwal ke luar negeri dan luar kota pun sudah menunggu mereka usai Lebaran ini. “Sekarang, mengisi waktu selama Ramadan ini, kami perbanyak latihan dulu. Kami latihan setiap hari,” jelasnya.

Mengenai jenis tarian yang mereka kuasai, Nandar menyebut tak menghitungnya secara spesifik. Mereka komitmen untuk selalu membawa tarian tradisional Indonesia ke mana pun mereka diundang. “Ratusan enggaklah. Basic-nya tarian Melayu, tapi kuasai hampir semua tarian nusantara, dan beberapa tarian internasional,” katanya.

Namun mereka mengkolaborasikannya dengan kreasi modern supaya anak-anak muda milenial juga tertarik belajar seni tari. Sehingga tarian nasional dan tari daerah tidak tergerus dan terlupakan.

“Pokoknya kami berkarya dengan motto Cintai Tradisimu, Junjung Budayamu,” tutupnya. (CHAHAYA SIMANJUNTAK, Batam Kota)

Kementerian Keuangan Investigasi Pembuatan Jalur Pipa Gas

0

batampos.co.id – Kementerian Keuangan Malaysia menginvestigasi dua proyek pembuatan jalur pipa gas di Malaysia. Namun mantan perdana menteri Malaysia, Najib Razak, yang terlibat dalam proyek tersebut meyakinkan proyek-proyek itu telah mengikuti prosedur dan hukum yang berlaku.

Menteri keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, sebelumnya mengumumkan pihaknya menemukan sebuah skandal sebesar RM 9,4 miliar atau setara Rp 32,8 miliar terkait dengan dua proyek pembuatan jalur pipa gas tersebut.

Lim juga mengatakan pemerintahan mantan perdana menteri Najib telah membayar RM 8,25 miliar atau 88 persen dari total nilai proyek tersebut kepada pemenang proyek, China Petroleum Pipeline Bureau atau CCPB. Padahal, kenyataannya proyek tersebut pengerjaannya baru berjalan 13 persen.

Dikutip dari situs channelnewsasia.com pada Rabu, 6 Juni 2018, dugaan skandal ini bermula ketika pada November 2016, CCPB memenangkan tender untuk membuat dua jalur pipa gas. Pertama, jalur pipa gas 600 km di sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia, dan kedua, pipa gas Trans-Sabah sepanjang 662 km di sebelah timur negara bagian Sabah.

Namun pada Maret 2017, Kementerian Keuangan Malaysia menemukan 85 persen pendanaan proyek pipa bersumber dari pinjaman bank EXIM China melalui anak perusahaannya, Suria Strategic Energy Resources (SSER). Sisanya didapatkan dengan menerbitkan sukuk, semacam obligasi yang sesuai dengan syariat Islam.

“Pinjaman dari bank Exim China dan penerbitan sukuk dijamin oleh pemerintah pusat,” Lim menambahkan.

Perjanjian-perjanjian tambahan untuk pendanaan proyek jalur pipa ini telah menambah anggaran pemerintah Malaysia sebesar RM.1 miliar.

Lim mengatakan negosiasi kontrak ini dilakukan secara langsung oleh pihak Najib. Dia juga mengatakan bahwa mantan perdana menteri itu telah mengabaikan peringatan dari kantor kejaksaan agung Malaysia terhadap dua kesepakatan tersebut.

Menjawab tuduhan itu, Najib dalam unggahannya di Facebook mengatakan semua prosedur dan hukum yang berlaku telah diikuti.

“Berdasarkan ingatan saya, saya yakin semua prosedur dan undang-undang yang diperlukan telah dipenuhi berkaitan dengan negosiasi serta pelaksanaan dua proyek pipa yang dipermasalahkan oleh Menteri Keuangan Lim Guan Eng hari ini,” kata Najib.

Menjelang pemilu Malaysia beberapa saat lalu, Najib berada di bawah sorotan karena investasi besar-besaran dari Tiongkok yang disetujui pemerintahannya. Lawan-lawan politik Najib menuduh pemerintahannya menjual Malaysia ke Tiongkok. Akan tetapi, Najib menepis tuduhan-tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai strategi politik.

Mantan perdana menteri tersebut pada unggahannya juga membela kesepakatan yang telah dibuatnya. Dia mengatakan bahwa proyek yang melalui jalur negosiasi antar pemerintah dengan Tiongkok, akan membawa keuntungan ekonomi dan keamanan energi untuk Malaysia.

“Saya juga mencatat bahwa Guan Eng telah menyatakan bahwa semua pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dengan CPPB, bukan pihak lain. CPPB adalah anak perusahaan dari salah satu perusahaan terbesar di dunia yang dimiliki oleh pemerintahan Cina -China National Petroleum Corporation. Perdana Menteri China, Li Keqiang dan saya telah menyaksikan penandatanganan MoU untuk proyek-proyek pipa bersama dengan proyek-proyek lain pada 14 Mei 2017 di Beijing,” beber Najib.

Dalam keterangannya, Najib mengatakan Tiongkok berkomitmen mengimpor barang senilai 2 triliun dolar AS selama lima tahun ke depan dari Malaysia dan mengucurkan investasi hingga 150 miliar dolar AS di Malaysia serta menawarkan 10.000 tempat untuk pelatihan dan studi di berbagai institut di Tiongkok.

Najib pun memperingatkan, tuduhan Kementerian Keuangan Malaysia dapat menyakiti hubungan dan investasi luar negeri. (JPG)

Komsos TNI AL di Batam Sasar Pulau Hinterland

0

batampos.co.id – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batam bekerjasama dengan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) melaksanakan kegiatan Komsos TNI AL Tahun 2018 dan kegiatan Safari Ramadhan 2018 ke Pulau-Pulau Pesisir di wilayah Batam, Minggu 3 Juni 2018.

Kegiatan Komsos TNI AL 2018 dan Safari Ramdhan 2018 ke pulau-pulau dengan dukungan dari Prajurit Lanal Batam menggunakan sarana angkutan laut Patkamla Pelampong Lanal Batam, dengan keberangkatan dari Pelabuhan Internasional Sekupang Batam.

Beberapa pulau yang menjadi tujuan Komsos TNI AL dan Safari Ramadhan 2018 diawali kunjungan di Pulau Seraya, Pulau Pemping, Pulau Kasu dan kunjungan di diakhiri di Pulau Bertam Batam. Kegiatan tim Komsos dan KKKS adalah melaksanakan kegiatan tatap muka, pemberian bingkisan lebaran dan sembako bagi orang-orang jompo. Selama di Pulau Bertam tim juga melaksanakan tatap muka dan memberikan bingkisan lebaran dan sembako kepada suku laut yang terdiri dari Pulau Lingke, Pulau Gara dan Pulau Arang.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan kerja sama antara Pangkalan TNI AL Batam dengan KKKS dan sudah terjalin selama 4 tahun.

Komsos ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL dan KKKS serta merupakan pembinaan komunikasi sosial sentuhan maritim dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahana laut (Dawilhanla) untuk menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek laut.

Kegiatan dihadiri oleh Paspotmar Lanal Batam Mayor Laut (PM) Syarifuddin, S.Ag., SH., ketua KKKS Ibu Sri Sudarsono serta prajurit Lanal Batam dan anggota KKKS. (*)

Pemko Batam Berharap Dana Tunda Salur dari Pemprov Kepri

0

batampos.co.id – Meski tidak masuk dalam anggaran, Pemko Batam tetap berupaya membayar tunjangan hari raya (THR) PNS secara penuh, yaitu gaji pokok disertai tunjangan kinerja daerah (TKD). Sumber dana yang diharapkan Pemko Batam berasal dari dana tunda salur Pemprov Kepri tahun 2017-2018.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, saat ini Pemprov Kepri memiliki utang dana tunda salur sebesar Rp 60 miliar. Jika dibayar setengahnya saja, Amsakar yakin masalah kekurangan dana untuk membayar THR untuk 5.623 PNS di lingkungan Pemko Batam bakal teratasi.

“Mudah-mudahan dapat segera dibayar, sehingga dalam waktu dekat (tunjangan) THR dalam terbayarkan,” kata Amsakar, Rabu (6/6).

Amsakar menjelaskan, Rp 60 miliar dana tunda salur itu merupakan utang triwulan empat 2018 dan triwulan pertama 2018. Jumlahnya masing-masing sekitar Rp 30 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, uang THR untuk 5.623 PNS di Pemko Batam menelan anggaran sebsar Rp 56 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari komponen gaji pokok sebesar Rp 25 miliar, dan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar Rp 31 miliar.

Saat ini anggaran yang tersedia hanya Rp 25 miliar, karena anggaran tersebut ditanggung pemerintah pusat. Sementara Rp 31 sisanya belum tersedia karena memang tidak dianggarkan dalam APBD Kota Batam 2018.

Menurut Amsakar, Pemko Batam tetap mengupayakan agar TKD dalam THR dibayarkan karena sudah diatur dalam PP Nomor 18 tahun 2018. Selain itu, PP tersebut dipertegas oleh surat edaran menteri dalam negeri (Mendagri).

“Jadi ini rujukan dan referensi, bahwa kita diminta memberikan THR sesuai gaji pokok dan tukin (tunjangan kinerja, red),” kata dia.

Amsakar menambahkan, tunjangan kinerja dalam komponen THR ini menjadi hak PNS. Sehingga harus segera dibayarkan. Dia juga mengklaim, langkah Pemko Batam menggunakan uang tunda salur untuk membayar THR tersebut sudah mendapat restu dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

“Pak Wali sudah sampaikan, otomatis harus diselesaikan,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota menjelaskan, THR dari komponen gaji pokok sudah dibayarkan ke seluruh PNS di lingkungan Pemko Batam, Rabu (6/6) kemarin.

“Yang dari gaji pokok sudah keluar hari ini (kemarin). Tinggal yang tukin (tunjangan kinerja) saja,” imbuhnya.

ilustrasi

Menunggu Sinyal KPK

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditakuti kepala daerah belum memiliki sikap resmi atas potensi kerawanan pengalihan anggaran APBD untuk THR.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sampai kemarin pihaknya memang belum melakukan kajian atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

”Kami belum melakukan kajian khusus tentang THR ini, karena baru. Kami belum bisa memberikan pendapat kelembagaan,” kata Laode, Rabu (6/6).

Laode menyebut, selama ini pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah meminta masukan resmi KPK sebelum mengeluarkan aturan itu. Sehingga, KPK pun tidak bisa bersikap.

Meski demikian, Laode secara personal berpendapat bahwa sejatinya tidak ada masalah dalam skema pengalihan anggaran APBD untuk THR. Sepanjang, hal tersebut memiliki payung hukum yang kuat.

”THR ini kan ada dasar hukumnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), seharusnya tidak masalah. Tapi ini jangan dianggap pendapatnya KPK. Saya takut salah,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menambahkan, pemerintah boleh saja meloloskan kebijakan terkait THR dan gaji ke-13. Asalkan, hal itu dibarengi dengan kajian komprehensif tentang kapasitas fiskal seluruh daerah.

”Karena itu (THR dan gaji ke-13) menjadi tanggungan daerah melalui anggaran APBD,” tuturnya.

Berdasar kajian Fitra, di antara 34 provinsi, terdapat 17 yang memiliki ruang fiskal kategori rendah dan sangat rendah. Sedangkan di antara 93 kota terdapat 47 yang memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah. Sementara dari 415 kabupaten ada 207 yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.

”Artinya masih banyak daerah yang secara ruang fiskal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini.”

Bila daerah tetap “memaksa” mengalihkan anggaran APBD untuk THR, maka dikhawatirkan akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik. Ujung-ujungnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.

”Pemberian tunjangan kinerja harus ditinjau ulang karena kinerja anggaran pemerintah yang mengecewakan,” tegas Yenny.

Fitra pun menyarankan pemerintahan Jokowi harus memperhatikan prinsip efektivitas, efesiensi, dan keadilan sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebelum membuat kebijakan semacam itu. ”Kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus berlandaskan prinsip yang pro rakyat, jangan malah sebaliknya,” imbuh Yenny.

Selain itu, pemerintah seharusnya mengedepankan hasil analisis yang komprehensif dan memperhatikan diskresi fiskal APBN dan APBD sebelum membuat kebijakan THR dan gaji ke-13. Sebab, masih banyak daerah yang tidak memiliki keleluasaan fiskal APBD.

”Pemerintahan Jokowi tentu harus melihat secara menyeluruh daerah-daerah yang ruang fiskalnya rendah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan aturan pemberian THR yang dibebankan pada APBD. Ada empat komponen yang menentukan besaran THR dan gaji ke-13 dalam SE Mendagri yang dikirim ke gubernur dan bupati/walikota. Antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tambahan penghasilan/tunjangan kinerja. (iza/tyo/JPG)

Pilot Malindo Air Divonis 8 Bulan

0
Terdakwa Ahmad Syahman (dua kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang putusan di PN Batam, Rabu (6/6). Ia yang berprofesi sebagai pilot Malindo Air ini divonis penjara delapan bulan, yang terbukti memakai narkotika jenis sabu. F. Febby Anggieta Pratiwi/Batam Pos

batampos.co.id – Persidangan perkara narkotika terhadap Ahmad Syahman Shaharuddin, yang merupakan Pilot dari maskapai Malindo Air divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (6/6).

Hakim ketua Tumpal Sagala mengatakan, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih subsider jaksa penuntut umum (JPU) Hendarsyah.

“Bahwa unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara delapan bulan, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani,” ujar Tumpal, yang didampingi anggota Chandra dan Rozza.

Sementara, terhadap dakwaan primair yakni Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemimpin majelis hakim yang juga Ketua PN Batam itu menyebutkan, tidak terpenuhinya unsur pidana yang dilakukan terdakwa terhadap kedua pasal tersebut.

Padahal, saat terdakwa yang diamankan langsung oleh Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso, 30 Desember 2017 lalu di depan toilet Bandara Hang Nadim, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,9 gram yang juga dihadapkan ke persidangan.

“Terhadap barang bukti, bahwa terdakwa tidak bermaksud mengedarkan atau memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut melainkan untuk dipergunakan secara pribadi,” jelas Tumpal Sagala.

Menanggapi putusan majelis hakim yang lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa sebelumnya, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Zuhrin Pasaribu menyatakan pikir-pikir, juga JPU.

Di luar persidangan, PH terdakwa mengaku, sikap pikir-pikir yang diambil mengingat terdakwa cukup untuk menjalani rehabilitasi saja karena terbukti hanya sebagai pengguna narkotika dan bukan pengedar. “Dalam pembelaan kami juga disampaikan keberatan itu yang membawa terdakwa ke ranah pidana,” singkatnya.

Diketahui, pilot maskapai Malindo Air dengan rute Malaysia-Batam ini, kedapatan mengkonsumsi sabu saat dilakukannya penertiban narkotika di lingkunag bandara melalui pemeriksaan tes urine di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu (30/12) 2017 lalu.

Saat itu ia baru mendarat di Batam. Sebelum melewati pemeriksaan imigrasi yang juga terdapat petugas BNNP Kepri, terdakwa bergegas menuju toilet untuk menghilangkan barang bukti berupa sabu. Namun, aksinya itu menaruh curiga Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso yang langsung menunggu terdakwa di luar ruang toilet.

Terdakwa yang panik, diminta untuk melakukan tes urine. Seketika itu ia mengaku mengkonsumsi sabu dan membuang sisa sabu yang dimilikinya di tong sampah toilet tersebut. (nji)

BP Batam Bersyiar Berjalan Sukses

0
Budayawan MH Ainun Najib memandu dialgo keagamaan dengan narasumber Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, KH Hasan Abdullah Sahal Pimpinan Pondok Moder Darussalam, Ustad Ismail Budi Prasetyo saat peringaat Nuzulul quran pada acara BP Batam bersyiar, Selasa (5/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kegiatan Ramadan, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersyiar resmi ditutup, Selasa (5/6) kemarin. 1000 santri dari seluruh Batam ikut menyaksikan penutupan acara ini.

“Alhamdulillah acara yang sudah dimulai sejak 20 Mei sampai 5 Juni ini berjalan dengan lancar. Animo masyarakat juga luar biasa,” kata Ketua Panitia BP Batam Bersyiar, Raden Bambang Cahya.

1000 santri bukan hanya berasal dari Batam tapi juga dari Anambas, Natuna dan dari Tanjung Balai Karimun.

“Sedangkan 55 alumni santriwan dan santriwati Gontor dari Batam juga dinyatakan telah lulus tahun ini,” katanya lagi.

Ia yakin dengan animo masyarakat seperti ini, kegiatan seperti BP Batam bersyiar ini akan dapat menjadi kegiatan rutin dan membawa efek positif bagi masyarakat di kota Batam.

Senada dengan Raden, Deputi I BP Batam Purwiyanto mengatakan bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik sebagai media silaturahmi dan komunikasi yang berkah bagi seluruh masyarakat kota Batam.

“Tentunya acara ini dapat menjadi sarana untuk membangun silaturahmi yang lebih luas guna memperkokoh persaudaraan, demi tegaknya ukhuwwah Islamiyah sesama muslim. Yang mana akan bermuara pada terwujudnya ketentraman di Batam yang didasarkan pada sikap persatuan, kesatuan serta saling pengertian.” terangnya.

Purwiyanto juga turut berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh seluruh warga Batam yang telah berkenan untuk turut serta memeriahkan acara ini.

“Kami sangat berbesar hati dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, para tokoh agama, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan kaum muslimin sekalian yang berkesempatan untuk hadir.” jelasnya lagi.

Acara yang berlangsung sejak 20 ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Selain itu tokoh-tokoh ulama ternama seperti Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal, Syekh Ali Jabar, Cak Nun, dan Ustad Ismail Abdullah Budi Prasetyo.

Penutupan dimulai pada sore hari dengan tabligh akbar yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabar dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Dan diteruskan dengan Shalat Magrib berjamaah, hingga Shalat Isya’ dan Tarawih berjamaah yang berlokasi di Masjid Raya Batam.  (leo)