batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Natuna menggerebek sejumlah warga yang sedang pesta tuak di salah satu kos-kosan, beberapa waktu lalu. Pesta miras tersebut didapati saat operasi rutin Satpol PP setelah mendapati laporan warga. Enam warga yang kedapatan diangkut ke kantor Satpol PP.
Kasi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Natuna Said Muhcdar mengatakan, dalam penggerebekan tersebut terdapat enam warga diamankan. Karena dianggap sudah melakukan tindakan dan perilaku maksiat serta meresahkan di bulan Ramadan.
”Dari enam warga tersebut, empat pria dan dua wanita. Mereka pesta miras tengah malam di kos-kosan di bulan puasa,” kata Said beberapa waktu lalu.
Said Muhcdar menilai, kegiatan penghuni kos-kosan tersebut sudah tidak lazim dan menyimpang. Bahkan dapat memicu kegiatan kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat. Bahkan Said mengaku, sangat menyesali adanya warga yang sudah beristri ikutan pesta tuak.
”Kami melakukan pendataan, membuat berita acara serah terima dari RT ke Satpol PP dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, tidak bertamu di luar jam tamu, dan tidak mengkonsumsi miras lagi,” sebut Said.(arn)
Bupati Anambas Abdul Harris melantik pejabat struktural di Aula Rumah Makan Siantan Nur, Tarempa, Senin (28/5). F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan perombakan kabinet. Total pejabat struktural yang dilantik 37 orang. Rinciannya, 11 pejabat struktural eselon II dan 26 pejabat eselon III. Pelantikan dilaksanakan di Aula Rumah Makan Siantan Nur Tarempa, Senin (28/5).
Pejabat struktural eselon II, Khairul Syahadat yang awalnya menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol, kini menjadi staf ahli bidang sosial. Kemudian Effie Zuhairi yang awalnya menjabat Kepala Dinas PU menjadi Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
Untuk sementara jabatan Kepala Dinas PU dijabat Sekretaris Dinas PU Khairul Anwar sebagai pelaksana tugas (plt).
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah termuda di Kepri.
“Pelantikan ini tidak ada maksud apapun tapi untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini untuk kebersamaan kita jangan salah tafsir,” ungkapnya.
Diakuinya, kabar pelantikan sudah mencuat sejak awal 2018, tapi pada Mei ini baru terlaksana. “Pelantikan ini bukan suatu yang digesa tapi sudah kita siapkan jauh-jauh hari,” jelasnya.
Dirinya menyadari sebagai pejabat tidak ada yang sempurna. Semua pejabat memiliki nilai positif dan negatif, maka harus saling memperbaiki. Oleh karena itu pelantikan ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai perbaikan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. “Semuanya di dunia ini tidak ada yang abadi apalagi jabatan bahkan nyawa pun tidak abadi,” tandasnya. (sya)
batampos.co.id – Tim terpadu Kota Batam melakukan razia di beberapa penginapan kelas melati kawasan Kampung Pelita dan panti pijat di kawasan Nagoya, Senin (28/5) sekitar pukul 00.30 WIB. 30 orang dan satu orang WNA terjaring razia tersebut.
Sasaran pertama tim gabungan adalah penginapan kelas melati di Jalan Teuku Umar. Berbekal daftar nama tamu yang menginap, petugas Satpol PP, Polisi serta TNI menyebar ke kamar-kamar penginapan yang mayoritas berlantai 4 ini.
“Dari sana kita amankan 25 orang dengan salah satunya seorang WNA bersama dengan wanita Indonesia. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen sebagai pasangan suami istri,” kata Anto, Kasi Operasi Satpol PP Kota Batam disela-sela kegiatan.
Dari beberapa hotel kawasan Kampung Pelita itu, tim gabungan bergerak menuju panti pijat di bilangan Nagoya. Saat didatangi petugas sekitar pukul 01.30 WIB, panti pijat itu masih buka dan masih melayani beberapa orang tamu.
Saat dilakukan penggerebekan tim gabungan, salah seorang tamu bahkan dalam keadaan tanpa mengenakan pakaian. Di dalam kamar berukuran 1,5 x 2 meter itu, tamu tersebut tengah berhubungan badan dengan perempuan panti pijat itu.
“Mereka (panti pijat, red) ini menyediakan kamar-kamar yang melanggar perizinan diberikan oleh BPM-PTSP. Dimana, kamar panti pijat ini diberi sekat dengan menggunakan triplek dan pintunya dalam keadaan tertutup rapat,” tuturnya.
Dijelaskan Anto, tiga panti pijat yang bernama Ag Massage, Hello Kitty Massage dan Tradisional Massage ini terindikasi adanya prostitusi terselebung. Dari sana, diamankan 6 orang yang terdiri dari terapis beserta dua orang tamu dari dalam Ag Massage.
“Sementara untuk pemiliknya diduga sudah kabur duluan saat kita datang. Karena, kita lihat pintu belakang massage ini sudah dalam keadaan terbuka,” tuturnya.
Sekitar pukul 02.00 WIB, tim gabungan bergerak menuju Kampung Bule, Nagoya. Sasarannya merupakan tempat hiburan malam yang masih buka dari batas ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemko Batam. Namun, disana tim gabungan tidak menemukan tempat hiburan yang masih buka.
Selain itu, tim terpadu juga megitari Komplek ruko Maritim Square dengan sasaran PSK yang tengah mangkal. Namun, lagi-lagi petugas tidak menemukan PSK yang sedang mangkal.
Dijelaskan Anto, terhadap puluhan orang yang terjaring razia itu, mereka selanjutnya akan diberikan pembinaan. Selain dibina, mereka juga diharuskan menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa mereka tak akan mengulangi perbuatannya lagi.
“Kalau yang menjemput bukan keluarga, kami tidak izinkan dibawa pulang,” bebernya .
Anto menambahkan, razia penyakit masyarakat ini sasarannya adalah anak-anak dibawah umur yang menginap dan pasangan kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan. Selain itu kegiatan ini juga menyasar jam operasional tempat hiburan malam.
“Untuk kedepannya kegiatan ini akan terus kami laksanakan selama bulan ramadan. Selain penginapan, kami juga akan menyasar ke kosan yang dijadikan tempat kumpul kebo,” imbuhnya. (gie)
Sejumlah warga binaan menggunakan fasilitas Kamar Bicara Umum (KBU) di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F. Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 75 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tersebar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang berada di bawah Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapatkan remisi.
“Benar, 75 WBP se-Kepri mendapatkan remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2018,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kepri Dedi Handoko melalui Kepala Bagian Humas Kanwil Kemenkumham Kepri Rinto Gunawan, Senin (28/5).
Disebutkannya, dari 75 WBP yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Waisak 2018 terdiri dari 19 WBP di Lapas Kelas II A Tanjungpinang, 34 WBP di Lapas Kelas II A Batam dan 7 WBP di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang dan 2 WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Batam.Kemudian 2 WBP di Rutan kelas I Tanjungpinang, 7 WBP di Rutan kelas II A Batam, 1 WBP di Rutan Kelas II B Tanjungbalai Karimun, dan 3 WBP di Cabang Rutan Dabo Singkep. “Sedangkan di Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam, nihil,” katanya.
Dia menjelaskan, pemberian remisi khusus Hari Raya Waisak 2018 berdasarkan usulan yang dilakukan masing-masing lapas maupun rutan yang tersebar di wilayah Provinsi Kepri. Pemberian remisi merupakan hak WBP dan diberikan jika WBP berperilaku baik dan mentaati peraturan selama berada di lapas atau rutan. ”Remisi merupakan upaya pembinaan yang dilakukan di lapas maupun rutan untuk memotivasi WBP supaya berkelakuan lebih baik,” katanya.(met)
batampos.co.id – Setelah berulang kali tertunda, Dinas Pendidikan Tanjungpinang akhirnya mengumumkan hasil pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP, Senin (25/5). Dibandingkan tahun lalu, hasil UN SMP 2018 mengalami peningkatan walau tidak signifikan.
Dari data resmi yang dilansir, diketahui hasil rata-rata UN SMP Tanjungpinang tahun ini mencapai 56,31 atau lebih baik ketimbang raihan tahun sebelumnya yang rata-ratanya hanya 55,50. Walau begitu, capaian rata-rata ini belum berhasil membawa Tanjungpinang ke peringkat pertama. Kota Batam masih menjadi yang terbaik dengan rata-rata 56,96.
Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang, HZ Dadang AG mengapresiasi capaian tahun ini. Setidaknya, kata dia, prestasi terbaik kedua se-Kepri masih bisa dipertahankan. ”Toh dengan Batam juga selisihnya tipis sekali,” kata Dadang, kemarin.
Lagipun, sambung Dadang, raihan rata-rata hasil UN SMP Tanjungpinang tahun ini sudah berhasil melewati rata-rata di tingkat provinsi yang hanya 54,28. Sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga, dan Anambas rata-rata nilai UN SMP-nya masih di bawah rata-rata provinsi.
Adapun siswa dengan jumlah nilai terbaik dipegang oleh siswa asal Kota Batam di peringkat pertama dan kedua. Sedangkan siswa asal Tanjungpinang yang masuk peringkat 10 besar hanya dua orang. Angelina Jolie dari SMPN 5 Tanjungpinang di peringkat ketiga dan Felysia Dianni dari SMPN 1 Tanjungpinang di peringkat kedelapan.
Dadang tidak ingin lekas puas. Justru ini adalah motivasi baginya dan Dinas Pendidikan agar pelaksanaan UN SMP tahun depan bisa semakin baik lagi. ”Ya, harus begitu. Kalau soal peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh lekas puas. Kami berjanji meningkatkan terus dari tahun ke tahun,” pungkas Dadang. (aya)
Anggota Bakamla mengecek kabel dan berjaga di dalam kapal di Jembatan Dua Barelang, Senin (28/5). Kabel ini hasil curian dengan delapan ABK Kapal. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Kasus pencurian 3.200 meter kabel optik bawa laut ditemukan dalam kapal kayu KM Topan Ocean oleh Kapal Negara Belut Laut di periaran Tanjungberakit, Sabtu (26/5) lalu terus didalami pihak Bakamla di Dermaga Bakamla, Jembatan II Batam di Barelang.
Dalam penangkapan itu, petugas Bakamla menahan delapan orang nelayan dari berbagai daerah yang mencuri kabel optik. Dari kapal yang digunakan delapan nelayan itu petugas mendapati 800 potongan kabel optik hasil curian mereka dengan total berat keseluruhan mencapai 12 ton (sebelumnya ditulis lima ton).
Tindak lanjut dari penangkapan itu pihak Bakamla akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Telkom atau provider jaringan lainnya untuk mengetahui pemilik dan kegunaan kabel optik itu.
“Kabel sudah diangkat dan dipotong-potong tentu ada dampaknya. Nah untuk mencari tahu dampaknya itu kami harus koordinasi dengan pihak Telkom atau pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Kabakamla RI Laksamana Madya TNI Arie Soedewo, saat menggelar siaran pers di atas KN Belut Laut di dermaga Bakamla, Jembatan Dua Batam di Barelang, Senin (28/5).
Sejauh ini kata Arie, pihak belum mendapat laporan gangguan jaringan dari pihak manapun termasuk dari Singapura. Namun demikian pihaknya terus mencari tahu sebab dipastikan akan ada gangguan karena keruskan jaringan kabel itu. “Dampaknya mungkin belum langsung terasa apalagi ini berhubungan dengan jaringan telekomunikasi. Bisa saja masih tercover dengan jaringan lain tapi lambat laun akan terganggu juga,” tutur Arie.
Senada disampaikan oleh Andi, petugas dari Triasmitra yang merupakan patner kerja PT Telkom yang dihadirkan oleh pihak Bakamla sebagai tim ahli menjelaskan dampak dari kerusakan kabel optik itu tidak langsung dirasakan oleh providernya.
“Dampaknya banyak sekali cuman tidak bisa langsung plok seperti listrik padam gitu, karena mungkin masih tercover oleh jaringan lain. Ini yang akan ditelusuri termasuk punya PT mana kabel-kabel ini,” ujar Andi di lokasi yang sama.
Terkait penangkapan kapal yang mengakut kabel optik jarahan bawa laut itu kata Arie, bermula dari kecurigaan tim patroli Bakamla yang bertugas di KN Belut Laut dengan keberadaan kapal kayu yang mencurigakan itu. Saat didekati KN Belut Laut, kapal kayu itu tidak bisa menunjukan dokumen berlayar yang sah.
Delapan ABK KM Tapan Ocean digiring oleh Bakamla saat ekspos di Dermaga Bakamla Jembatan Dua Barelang, Senin (28/5). Para ABK ini mencuri kabel optik dibawah laut. F Dalil Harahap/Batam Pos
“Delapan awak kapal ini juga tidak bisa mempertanggung jawabkan barang muatan mereka (potongan kabel optik). Ditanya lebih dalam lagi mereka akui kalau itu hasil jarahan mereka di sekitar perairan Tanjungberakit,” kata perwira TNI berbintang tiga itu.
Barang bukti lain yang turut diamankan dari atas kapal itu diantaranya; alat potong kabel optik, kompresor, selang dan alat selam.
Delapan tersangka kepada wartawan mengakui kalau kabel optik tersebut sengaja dijarah mereka atas suruan dari seorang tekon yang disebutkan bernama Naim di Bangka.
“Kapten kapalnyta Naim. Dia yang suruh kami. Cuman dia tak ikut karena isterinya sakit. Kami cuman pekerjanya. Kami diupah permeter (kabel optik) Rp 2.500 untuk angkat dari dalam laut,” tutur Hendi,seorang tersangka.
Kabel-kabel itu diakui Hendi dijarah dari periaran Tanjungberakit yang kedalamanya hanya belasan meter. Kabel-kabel tersebut sebenarnya dibenamkan dalam dasar laut. Sebelum dipotong kabel tersebut sudah terlebih diangkat keatas permuka dengan bantuan alat pengampung.
“Potongnya diatas (kapal). Kabel itu diikat dulu didasar kemudian ditaruh pelampung sehingga naik ke permukaan,” ujar Hendi.
Disinggung terkait dari mana mereka tahu bahwa di dasar laut tersebut ada kabel, Hendi mengaku sudah diberi petunjuk oleh Naim sebelumnya. (eja)
Mobil menerobos banjir di Jalan Seilekop, depan PT Palindo, Sagulung, Senin (28/5). Banjir ini setinggi pusar orang dewasa. Banjirnya ini akibat tidak adanya drainase. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Aktifita pekerja galangan kapal di Seilekop, Sagulung terhambat, Senin (28/5) pagi sampai siang kemarin. Itu karena akses jalan menuju kawasan industri galangan kapal tersebut ditutupi banjir besar. Banjir dengan ketinggian sepinggang orang dewasa menyebabkan arus lalulintas macet total. Tidak saja kendaraan roda dua, tapi roda empat jenia minibus juga tak bisa lewat.
Pantauan Batam Pos dilapangan, tidak sedikit pekerja galangan yang tidak masuk kerja karena dihadang banjir tersebut. Pekerja yang sudah datang sejak pukil 07.00 WIB hanya bisa bertahan di sisi jalan yang tidak tergenang banjir. Mereka tak berani menerobos banjir karena takut kendaraan mereka mogok.
“Lori saja ada yang mogok (karena terobos banjir), apalagi sepeda motor. Biarlah hari ini masul setengah hari saja saya. Tak mau ambil risiko,” ujar Jakson, seorang pekerja galangan.
Jakson dan kawan-kawannya mengaku, tak bisa meninggalkan sepeda motor di lokasi banjir dengan alasan keamanan sepeda motor mereka.
“Lagian masih jauh juga ke PT makanya tunggu sampai air turun dulu,” ujar warga Seilekop.
Selain pekerja keluhan dan kendala serupa juga dialami manajemen perusahaan galangan kapal di sana. Tidak sedikit kerugian perusahaan akibat terjangan banjir tersebut. Jadwal operasional kendaraan perusahaan jadi terhambat karena tak bisa menembus genangan banjir.
“Saya misalkan mau antar cat ke dalam jadi tak bisa. Padahal sudah ditungguin di sana. Mau gimana lagi memang akses jalan tak bisa lewat,” ujar Hendra, seroang staff HRD salah satu perusahaan galangan di Seilekop.
Persoalan itu diakui warga di sekitar lokasi banjir sudah lama berlangsung. Setiap kali hujan deras akses jalan tersebut selalu digenangi banjir. Banjir terjadi lantaran saluran drainase menujuk galangan kapal itu sudah tak berfunsi normal. Bahkan beberapa titik sudah benar-benar tak bisa menampung air lagi karena sudah ditimbun oleh aktifitas pematangan lahan di bagian depan kawasan galangan tersebut.
“Dulu ada sungai di ujung sana. Cuman karena ada pematangan lahan itu jadi ketutup sungainya. Air tak bisa kemana-mana lagi jadi banjir terus jalan ini,” kata Saptono, pekerja lainnya.
Dengan adanya keluhan itu, warga dan pekerja disana berharap agar pemerintah terkait segera turun tangan melalukan normalisasi drainase di sana.
“Sudah kami sampaikan juga ke kelurahan tapi katanya ini tanggung jawab Badan Pengusahaan (BP) Batam,” tutur Saptono.
Camat Sagulung Reza Khadafi saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima aduan masyarakat dan pekerja itu. Tindak lanjutnya pihak kecamatan sudah menyampaikan ke Dinas Bina Marga Kota Batam.
“Sudah kami sampaikan ke Dinas Bina Marga, tunggu tindak lanjut dari mereka,” ujar Reza. (eja)
batampos.co.id – Menjelang hari terakhir masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang kembali menyosialisasikan cara pelaporan dana kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada 23 Juni mendatang.
“Pelaporan penggunaan dana kampanye pasangan calon harus dilaporkan kepada KPU Tanjungpinang setelah pelaksanaan kampanye selama pilkada,” tutur Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, kemarin.
Ia melanjutkan, setelah KPU menerima laporan dana kampanye calon, maka KPU Tanjungpinang akan menyerahkan berkas tersebut kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU guna melakukan audit laporan yang dibuat oleh pasangan calon.
KAP akan melakukan audit lebih kurang dua minggu untuk memeriksa seluruh pengeluaran dan penerimaan sumbangan dana kampanye calon.
Termasuk apakah ada sumbangan yang dilarang diterima pasangan calon, misalnya dari luar negeri. “Kita harapkan semua syarat bisa dipenuhi oleh tim paslon dalam melaporkan dana kampanye dengan rincian yang dapat diterima oleh auditor,” katanya.
Robby juga mengingatkan, pelaporan dana kampanye tersebut harus diserahkan tepat waktu. ”Lambat melaporkan dari jadwal yang ditetapkan sanksinya bisa berat,” pungkasnya.(aya)
batampos.co.id – Kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dua tahun belakangan dinilai mengalami kemunduran. Penegasan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Tahun 2017.
“Dari beberapa indikator yang menjadi tolok ukur. Hasil yang kita dapati adalah, capaian kinerja kepemimpinan Gubernur Kepri dua tahun belakangan mengalami kemunduran,” ujar Ketua Pansus LKPj Taba Iskandar saat rapat istimewa di Gedung DPRD Kepri, Senin (28/5).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kepri tersebut menjabarkan, dari hasil penilaian, didapati beberapa indikator yang sungguh memprihatikan. Seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka meningkat. Sementara di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Kepri mengalami penurunan.
Disebutkan Taba, tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 5,78 persen, tahun 2016 naik menjadi 5,84 persen dan 2017 kembali naik menjadi 6,13 persen.
Selain itu, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu tahun 2015 sebanyak 125.020 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 128.430 jiwa atau naik sebanyak 3.410 jiwa.
Menurut Taba, jumlah penduduk miskin Provinsi Kepri tahun 2013 hingga tahun 2017 meningkat, yaitu pada 2013 sebesar 119.000 jiwa meningkat menjadi sebanyak 125.370 jiwa pada 2017. Kondisi ini berbeda dengan kondisi nasional 2017 yang secara nasional malah mengalami penurunan.
Di sektor lapangan kerja, Pemprov Kepri gagal membuat terobosan membuka lapangan kerja. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri tahun 2017 mencapai 7,16 persen, mengalami peningkatan dibandingkan 2013 sebesar 5,63 persen.
“Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri paling tinggi,” paparnya.
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada 2017 menurun menjadi 2,01 persen padahal sebelumnya pada 2016 pertumbuhan ekonomi 5,03 persen dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 6,02 persen.
Selain angka-angka tersebut, kinerja anggaran Pemprov Kepri dinilai pansus memprihatinkan. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kepri saat ini 39,88 persen masih bersumber Pendapatan Transfer dan 0,021 persen bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Provinsi Kepri masih bergantung dari pemerintah pusat sebesar 39,88 persen untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, pansus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan kajian atas potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pendapatan daerah. Kedua, membentuk tim khusus untuk mendorong pencapaian realisasi pendapatan. Pasalnya, realisasi penerimaan yang telah ditetapkan banyak yang tidak mencapai target.
Ditambahkan Taba, selain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Dana alokasi umum dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang sesuai target ditetapkan, seluruh jenis pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan.
Capaian terendah adalah Retribusi Daerah yang hanya mencapai 4,98 persen dari target yang ditetapkan. “Kritikan yang kita sampaikan ini berdasarkan fakta yang ada. Gubernur harus melakukan evaluasi atas kinerja dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri,” tutup Taba Iskandar.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan bahwa pada 21 Mei lalu seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Menurut Jumaga, rekomendasi yang diberikan DPRD harus menjadi media evaluasi bagi kepemimpinan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
“Seluruh rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan pansus telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegas Jumaga. (jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan tidak ada alokasi anggaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para honorer di lingkungan Pemko Batam dalam APBD 2018. Sehingga sebanyak 5.160 honorer Pemko Batam tidak akan mendapat THR untuk Lebaran tahun ini.
“Honorer tidak dapat (THR),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Batam, Sahir, Senin (28/5) siang.
Menurut Sahir, sesuai surat edaran Menteri Keuangan, yang akan menerima THR tahun ini hanya PNS, TNI-Polri, dan pensiunan. “Tidak disebutkan honorer,” kata dia.
Namun demikian, Sahir menyebut saat ini Pemko Batam masih mempertimbangkan perlu tidaknya mengalokasikan anggaran untuk THR honorer. Untuk itu, ia meminta menanyakan hal ini ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.
Sahir juga mengatakan, bisa jadi para honorer akan mendapat THR dari masing-masing dinas atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tempat para honorer bekerja. “Apakah dapat, bisa ditanya ke BLUD terkait,” ucapnya.
Sementara untuk para PNS di lingkungan Pemko Batam, Sahir memastikan semuanya akan mendapat THR plus gaji ke-13. Namun, ia mengaku belum memiliki data terkait berapa jumlah anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 untuk 5.623 PNS di lingkungan Pemko Batam, tahun ini.
“THR dibayar melalui APBN. Gaji 13 juga, namanya gaji kan. Tidak dibebankan ke daerah. Kalau tunjangan tanya dengan keuangan belum diputuskan apakah tunjangan bisa dibayar atau tidak,” paparnya.
Terpisah, Kepala BPKAD Kota Batam, Abdul Malik, mengatakan tak ingin buru-buru berkomentar soal THR bagi honorer ini. Ia malah meminta wartawan menanyakan hal ini kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Kalau Pak Wali (Muhammad Rudi, red) arahin ke saya, baru saya ngomong,” kata dia.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, Pemerintah Kota Batam menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberian THR bagi honorer. Jika ada edaran yang mengharuskan pemda membayar THR bagi honorer, maka Pemko Batam akan melakukan penyesuaian pada APBD 2018. Sebab selama ini memang tidak ada alokasi anggaran untuk THR honorer dalam APBD Kota Batam tahun 2018.
“Jika ada aturan itu, tinggal nanti di APBD perubahan dilakukan penyesuaian itu,” ucap dia.
Ia mengaku kini postingan anggaran untuk gaji honorer di APBD Kota Batam 2018 ini hanya untuk 12 bulan atau setahun penggajian. “Kalau memang diminta dibayar, kami akan tambah dari 12 bulan jadi 13 bulan,” tambahnya.
Menurutnya, jika melihat kondisi keuangan Pemko Batam saat ini, Amsakar menilai pemberian THR honorer ini memberatkan. Apalagi kondisi APBD saat ini defisit.
“Tentu akan cukup berat,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memastikan honorer tidak mendapatkan dana THR. Hal itu dikarenakan di dalam PP 19/2018 tentang THR tidak ada peruntukan bagi honorer.
“Enggak ada buat honorer. Kalau pensiunan ada karena diatur dalam PP,” ujarnya, di Jakarta.
Selain PNS aktif, pemerintah juga akan memberikan THR kepada para pensiunan PNS. Termasuk pensiunan PNS Pemko Batam. “Alhamdulillah, sangat berterima kasih dengan pemerintah akan kebijakan baru ini. Artinya, kami masih tetap diperhatikan,” kata Suhartini, pensiunan PNS Pemko Batam, kemarin.
Mantan Kepala Bagian Humas Kota Batam ini mengatakan, sebagai pensiunan, dirinya sangat membutuhkan THR tersebut. “Apalagi semua harga sekarang melonjak,” katanya.
Dari perhitungan Suhartini, nominal THR yang akan diterima lebih kurang sama dengan dana pensiunan dan gaji 13 yang sudah diterima sebelumnya. “Kan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, sama tunjangan penghasilan. Jadi lebih kurang sama dengan dana pensiun,” katanya.
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Gunakan Dana Silpa
Anggota DPRD Batam Sukaryo mengaku miris jika honorer dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemko Batam tak mendapatkan THR. Kondisi ini akan sangat kontras dengan para PNS yang menerima THR ditambah gaji 13.
Menurut Sukrayo, seharusnya Pemko Batam membayar THR untuk honorer dan THL. Sebab sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah daerah boleh membayar THR honorer asalkan mampu.
“Kita mampu kok. PAD kita tinggi dan masuk dalam kategori A. Jadi alangkah manusiawinya jika Pemko Batam anggarkan untuk membayar THR honor dan THL,” kata Sukaryo, Senin (28/5).
Soal anggaran, politikus PKS itu mengusulkan agar Pemko Batam merumuskan melalui dinas terkait. Mana saja kegiatan yang tidak diperlukan dilakukan efisiensi. Begitu juga kegiatan yang bisa disisip dengan mengubah pembayaran THR honor dan THL.
“Secara aturan sah-sah saja. Mengefisiensi kegiatan dan mengubahnya pada kegiatan lain,” papar Sukaryo.
Namun demikian, tentunya harus sepersetujuan DPRD Batam. Pemko Batam lewat dinas terkait merumuskan kegiatan apa saja yang bisa diefisienkan. Selanjutnya diusulkan ke DPRD dan diubah dalam bentuk kegiatan lain. Sehingga THR yang menjadi harapan bagi pegawai kontrak bisa menjadi kenyataan.
Selain itu, anggaran THR bagi honor dan THL, kata Sukaryo, bisa diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran atau dana Silpa. Apalagi saat ini sudah memasuki pertengahan tahun, sehingga berapa uang yang tersisa pada lelang di semester pertama sudah bisa diketahui. Ia menambahkan, rata-rata 5-10 persen dari total anggaran belanja fisik dan non fisik akan berbentuk Silpa.
“Kalau belanja tahun 2018 ada sekitar Rp 800 miliar. Maka silpa dari sisa lelang bisa di angka Rp 40 miliar. Kan bisa diambil dari sini,” papar dia.
Sementara anggota DPRD Kota Batam lainnya, Riki Indrakari, menegaskan THR untuk honorer memang tidak atau belum dianggarkan dalam APBD 2018. Pembahasan atau penyesuaian anggaran dalam waktu dekat juga tidak memungkinkan, karena Lebaran sudah di depan mata.
“Seharusnya bisa dilakukan jauh-jauh hari. Tetapi hingga saat ini data honorer di Pemko pun kita tidak pernah dapat,” kat Riki, Senin (28/5).
Menurut Riki, dalam ketentuannya, THR yang dimaksud kepada tenaga honorer tidak harus berupa uang. Tetapi bisa dalam bentuk paket atau bingkisan.
Satgas Demo Tuntut THR
Sementara itu, ratusan anggota satuan tugas (satgas) persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam sudah bereaksi menyikapi polemik THR. Mereka menggelar demo di depan Kantor Wali Kota Batam, Senin (28/5) menuntut THR.
Namun, aksi demo kemarin berlangsung singkat. Karena demo tersebut tanpa izin dari kepolisian. “Kemarin janjinya mau ketemu pagi ini. Saya tunggu tak datang di kantor, mereka beralasan langsung ke lapangan, dan tiba-tiba aksi di Batam Center,” kata Kepala DLH Batam, Herman Rozie, kemarin.
Herman menjelaskan, pihaknya memang tidak akan memberikan THR kepada para satgas persampahan itu. Sebab, kata dia, gaji satgas sudah jauh lebih tinggi dari honorer.
“Istilah gaji 13 mereka itu ada, dan pembayaranya dilakukan setiap bulannya. Ya, seperti disisipkan,” terangnya. (nji/ian/yui/rng/iza)
