Rabu, 20 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12270

Perlu Kajian Khusus Untuk Kembalikan Fungsi Sungai Seilangkai

0
Alat berat escavator mengeruk drainase yang mendangkal di Jalan Marina Citi, Tanjunguncang, batuaji, Rabu (30/5). Di lokasi ini sering banjir bila hujan datang akibat dankalnya drainase. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Camat Sagulung Reza Khadafi memastikan penutupan alur sungai di Seilekop Sagulung akan segera ditindak lanjuti sehingga dampak banjir tidak meluas hingga pemukiman warga.

“Kemarin dari Dinas Bina Marga (kota Batam) sudah monitoring. Itu akan segera ditindak lanjuti tentunya,” ujar Reza, Kamis (31/5).

Terkait teknis untuk mengatasi persoalan itu, Reza belum bisa berkomentar banyak sebab masih dikaji oleh pihak Dinas Bina Marga kota Batam.

“Kami hanya menyampaikan bahwa ada persoalan itu. Teknisnya seperti apa nanti sama pihak Dinas Bina Marga,” kata Reza.

Namun demikian secara kasat mata kata Reza, memang perlu kajian yang lebih mendalam untuk bisa mengatasi persialan banjir dan penutupan alur sungai itu. Bagaimanapun lokasi yang banjir itu merupakan lokasi pesisir pantai yang tentunya akan berhadapan dengan masalah alam yakni air laut pasang. “Rata-rata sungai yang bermasalah di dekat pesisir pantai. Persoalan air pasang juga perlu dikaji sehingga saat perbaikan nanti benar-benar efektif,” ujarnya.

Disinggung terkait tanggung jawab pihak perusahaan menutup alur sungai melalui proyek pematangan lahan, Reza juga belum bisa berkomentar banyak sebab itu wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Bina Marga Kota Batam.

“Apapun prosesnya bagi kami kembalinya alur sungai itu yang penting,” harap Reza.

Pada kesempatan yang sama Reza juga menghimbau kepada siapa saja dan instansi apa saja jika ingin membangun perusahaan, perumahan dan lain sebagainya, hendaknya memperhatikan dampak lingkungan yang ada. Jangan mempersempit alur sungai atau drainse apalagi sampai menutupnya.

“Kita bukan mengambat pembangunan apapun, tapi tolong perhatikan dampak lingkungannya. Pemerintah sudah berupaya keras mengatasi persoalan banjir ini mari kita dukung karena untuk kepentingan kita bersama ini,” ujar Reza.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, akses jalan depan kawasan galangan kapal Seilekop lumpuh total saat hujan deras mengguyur Batam, Senin (28/5) lalu. Banyak pekerja yang tak bisa masuk kerja karena dihadang banjir setinggi sepinggang orang dewasa. Banjir terjadi sepanjang hari sehingga benar-benar mengganggu aktifitas pekerja dan pihak perusahaan di sana.

Kepada Batam Pos warga mengaku banjir di sepanjang jalan menuju galangan kapal itu terjadi setiap kali hujan. Itu karena sungai Seilekop yang menjadi aliran air ke laut telah ditutup oleh aktifitas pematangan lahan di Seipelenggut. (eja)

THR 2018, Gaji Pokok Plus Tunjangan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018 dihitung dari gaji pokok plus tunjangan kinerja daerah (TKD).

Penyertaan TKD dalam besaran THR ini baru diberlakukan tahun ini, seiring penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2018 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, serta anggota TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, THR hanya dibayar sesuai besaran gaji pokok.

“THR dihitung gaji pokok plus TKD. Pokoknya berapa yang PNS terima dalam sebulan, sebesar itulah yang dia dapat THR nya. Setiap PNS beda TKDnya,” kata Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, Rabu (30/5).

Ia mengatakan, kehadiran PP tersebut memengaruhi pola anggaran di Pemko Batam, karena TKD dibebankan di APBD berbeda dengan gaji pokok yang dibebankan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum. Maka dari itu, Pemko Batam tengah mempersiapkan perubahan penjabaran APBD untuk mengakomodir TKD dalam komponen THR.

“Sedang kami minta OPD usulkan perubahan. Maka total kebutuhan menunggu laporan mereka. Inshaa Allah pekan ini ada hasilnya,” kata Malik.

Ia menambahkan, skema perhitungan THR sama dengan perhitungan gaji ke 13 PNS yang akan dibayar Juli mendatang. Artinya, Pemko Batam tak hanya mencari cara mengakomodir TKD dalam komponen THR namun juga penyertaan TKD dalam komponen gaji 13.

“Kami agak berat sih sebenarnya. Tapi THR akan kami prioritaskan,” keluhnya.

Untuk diketahui kini kondisi keuangan Pemko Batam memang sedang tidak bagus. Bahkan, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho mengunkapkan, guna membayar utang tahun 2017, Pemko Batam memangkas anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dipangkas mencapai Rp 41 miliar. Irnonisnya, pemangkasan anggaran delapan OPD ini tidak dilaporkan ke DPRD Batam. Terbesar yakni di Dinas kesehatan yakni sebesar Rp 20,8 miliar. Dinas Kesehatan yang di APBD murni 2018 dianggarkan Rp 149 miliar berubah menjadi Rp 128,1 miliar atau terjadi selisih Rp 20,8 miliar. Selanjutnya dinas pendidikan dari sebelumnya Rp 286,7 miliar menjadi Rp 281,6 miliar atau terjadi selisih sekitar Rp 5,09 miliar.

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dari Rp 26,9 miliar menjadi Rp 20,6, selisih Rp 6,3 miliar. Selanjutnya dinas pemuda dan olahraga dipotong Rp 1,1 miliar, serta RSUD Embung Fatimah dipotong Rp 3,86 miliar. Belum lagi dinas tenaga kerja sekitar Rp 1,2 miliar, dinas kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp 700 juta, serta dinas P3P2 dan KB Rp 2 Miliar.

Malik menyebutkan, utang tunda bayar ini sudah tuntas dibayarkan. “Hanya tersisa satu kegiatan saja, nilai kecil paling ratusan juta,”ucap Malik.

Sementara itu dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 30 Mei 2018 dengan nomor 903/3387/SJ perihal pemberian THR dan gaji ke 13 yang bersumber dari APBD, disebutkan dalam nomor 6 bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji ke 13 dalam APBD 2018, pemerintah Daerah segera menyediakan THR dan gaji ke 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari dana tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Selanjutnya, bagi daerah yang tersedia anggaran dalam APBD 2018 tetapi menggunakan nomenklatur anggaran “Gaji Ketiga Belas”dan “Gaji Keempat Belas” supaya melakukan penyesuaian nomenklatur anggaran menjadi “Tunjangan Hari Raya” dan “Gaji Ke tiag Belas”.

Lalu dalam poin 7 disebutkan penyediaan atau penyesuaian, dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD 2018 tanpa menunggu perubahan APBD 2018, yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah perubahan penjabaran APBD.

Soal THR ini, senada dengan disampaikan Abdul Malik, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan Pemko Batam tengah menghitung jumlah kebutuhan seiring penyertaan TKD dalam THR maupun gaji 13. “MAsih dihitung,” kata dia singkat. (iza)

1.002 Warga Batam Mudik Ke Medan

0
Calon penumpang memadati pintu keberangkatan Bandara hang Nadim Batam, kamis (31/5). meskipipun hari raya Idul Fitri masih lama, namun arus mudik lebaran sudah mulai terlihat di Bandara Hang Nadim Batam. f Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Ribuan penumpang memadati pelabuhan Batuampar Kamis, (31/5). Sebagian besar dari penumpang, hendak menuju ke Belawan, Medan untuk merayakan lebaran di kampung halaman.

Kapolsel KPPP AKP Reza Morandi Tarigan mengungkapkan jumlah penumpang yang akan berangkat dari batam berjumlah 1.002 orang penumpang. Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah dengan masuknya penumpang non seat.

“Jumlah penumpang yang tercatat 1.002 orang. Jumlah itu dari jumlah tiket yang terjual sejak kemarin,” katanya.

Untuk penumpang yang turun di Batam dari Tanjung Priok, Jakarta, menurut Ending berjumlah 88 orang.

Reza menambahkan, keberangkatan pada hari Kamis kemarin merupakan awal arus mudik menjelang lebaran. Untuk keberangkatan selanjutnya menuju ke Belawan, Reza memperkirakan jumlah ini akan terus semakin bertambah.

“Puncak arus mudik itu kita perkirakan pada tanggal 9 Juni besok. Biasanya jika sudah mendekati hari raya itu, jumlah penumpang melonjak tiga kali lipat atau sekitar 3 ribu orang,” tuturnya.

Kepada seluruh masyarakat yang hendak mudik, Reza mengimbau untuk menjaga barang bawaan selama berada di dalam kapal.

“Sejauh ini kondisi masih terpantau aman. Kepada penumpang diharapkan untuk Menjaga barang bawaan selama perjalanan. Semoga perjalananya lancar dan selamat sampai tujuan,” ujarnya. (gie)

Pusat Renovasi 198 Rumah di Batam

0
Pekerja menggesa pembangunan perumahan di Tanjunguncang, Batuaji | F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun ini KemenPUPR melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam mengalokasikan Rp 2,97 miliar untuk perbaikan rumah warga kurang mampu sebanyak 198 unit di tiga kelurahan. Untuk setiap rumah dialokasikan Rp 15 juta.

Kepala bidang perumahan Disperkimtan Kota Batam, Bambang Sukirwan mengatakan bantuan ini murni dari Dana Alokasi Khusus. Program dengan nama bantuan stimulan perumahan swadaya ini diperuntukkan untuk daerah yang ada di pesisir.

“Ini semua murni dari DAK, tidak ada dari APBD. Setiap rumah akan mendapatkan Rp 15 juta,” kaatanya.

Bambang menyebutkan, tiga kelurahan yang mendapatkan program ini adalah kelurahan Batu Merah sebanyak 80 unit, kelurahan Sengkuang sebanyak 45 unit dan di Kelurahan Kabil sebanyak 73 unit.

“Jadi pendataan ini kita lakukan bersama dengan pihak kelurahan.Dan kita langsung verifikasi ke lapangan calon penerimanya,” katanya.

Ia mengakui anggaran Rp 15 juta ini masih sangat minim. Makanya yang dilakukan hanyalah untuk penambahan kualitas rumah atau renovasi penambahan kualitas.

“Jadi yang diperbaiki adalah atap, lantai dan dinding. Kalau kami menyebutnya aladin. Jadi bukan bangun baru,” katanya.

Dalam waktu dekat akan dimulai pembangunan. Di mana pembangunannya dilakukan swadaya dan tidak ada upah tukang.

“Jadi untuk anggaran dari pusat itu memang tidak ada untuk tukang. Tetapi tahun depan kita berharap akan ada upah tukang sehingga lebih maksimal,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean mengatakan pendataan penerima ini harus objektif. Dan penerimanya harus benar-benar yang kurang mampu.

“Jangan nanti yang menerima itu sembarang orang. Pendataan harus benar-benar objektif. Ini sangat membantu warga yang kurang mampu,”katanya.

Menurut Werton, perbaikan rumah ini menambah rumah yang diperbaiki setelah adanya prograM RTLH dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat.(ian)

Dam Tembesi Makin Dangkal

0
Sejumlah pekerja sedang menambang pasir di sekitar dam Tembesi. Tambang pasir ilegal yang berada di hutan lindung ini merusak dam dan daerah tangkapan air. | Alfian/ Batam Pos

batampos.co.id – Tambang Pasir Ilegal di dam tembesi masih terus berlanjut. Tanah penggalian tambang pasir dibuang langsung ke dam Tembesi yang mengakibatkan pendangkalan.

Dari pantauan Batam Pos, Kamis (31/5) kemarin, pipa pembuangan tanah sudah terpasang dan langsung dibuang ke dam. Suara mesin dompeng pencuci pasir kedengaran hingga jalan trans Barelang.

Sementara alat berat jenis backhoe standby untuk mengisi pasir ke dalam truk-truk pasir yang sudah antre.

“Mau hujan atau tidak hujan sama saja. Mereka tetap buka. Itu suara mesinnya kedengaran sampai ke sini,” ujar Wardi, pemilik warung di dekat SPBU jalan trans Barelang.

Wardi yang juga mengusahai lahan di kawasan tangkapan air dekat tambang pasir ilegal tersebut mengaku truk pengangkut pasir sudah masuk ke lokasi tambang mulai pukul 07.00 WIB.

“Paling dulu ada penertiban sekali dari pihak BP Batam, alat berat saya lihat dikeluarkan. Tetapi setelah itu sudah langsung masuk lagi,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi III Jefri Simanjuntak beberapa kali sudah mengingatkan BP Batam dan Pemko untuk melakukan penertiban. Ini demi kelangsungn dam dan juga sangat berbahaya untuk masyarakat, karena penambangan pasir meninggalkan galian besar yang menjadi kolam.

“BP Batam dan Pemko harus bertanggungjawab. Ini sudah berlangsung sejak dulu tetapi tidak ada penertiban serius. Sudah pasti dam itu semakin dangkal,” katanya. (ian)

Pencapaian PAD Belum Optimal

0

batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto menyebutkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam belum menunjukan tren yang positif. Bahkan, dari sejumlah target yang sudah diproyeksikan masih ada yang belum mencapai target.

“Pencapaian PAD kita belum optimal,” kata Nuryanto, Rabu (30/5).

Realisasi PAD Batam pada 30 Mei 2018 yang baru menyerap 28,91 persen dari target PAD Batam tahun 2017 sebesar Rp 1,258 triliun. Ia pun meminta pemerintah daerah mengevaluasi terhadap kinerja beberapa instansi dalam menyikapi persoalan ini.

“Pemko dan BP Batam dalam menjalankan pemerintahan harus bersinergi. Segala sesuatu yang dianggap mempersulit harus dipermudah. Hal-hal yang bersifat perizinan jangan bertele-tele. Sehingga target PAD Batam bisa tercapai,” tegas Nuryanto.

Salah satu yang masih minim pencapaiannya ialah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak yang jadi andalan PAD Kota Batam tersebut baru terealisasi di angka 27,28 persen atau Rp 103,88 miliar dari target Rp 380,8 miliar.

“Ini kan hubungannya juga di BP Batam. Soal IPH (Izin Peralihan Hak), saya lihat juga masih stagnan,” lanjutnya.

Begitu juga dengan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dari target Rp 158,5 miliar terealisasi Rp 19,45 miliar atau 12,27 persen. Sektor lain pajak penerangan jalan umum, target Rp 188,5 miliar tercapai Rp 63,4 miliar.

Begitu juga dengan pajak mineral bukan logam, target Rp 8,4 miliar tercapai Rp 700 juta atau 8,26 persen. Kondisi yang tak jauh berbeda juga dialami pajak parkir. Pajak ini dipatok dengan target Rp 12 miliar, namun baru tercapai Rp 3,85 miliar.

“Untuk pajak-pajak tertentu memang masih ada yang belum mencapai target,” sebut Mukriyadi, anggota Komisi II DPRD Batam.

Namun untuk pajak reklame, hotel dan restoran, lanjut dia sudah menunjukan tren positif. Pajak reklame misalnya, dari paparan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sudah tercapai diangka 56,8 persen dari target sebesar Rp 6,9 miliar.

Begitu juga dengan pajak restoran diangka 40,17 persen dari target Rp 68,6 miliar. Pajak hotel target Rp 117,9 miliar terealisasi Rp 45,2 miliar atau 38,4 persen. Selanjutnya pajak hiburan terealisasi 41,5 persen dari target Rp 29,1 miliar.

Selain pajak, PAD lain bersumber dari retribusi daerah. Hasilnya juga tidak terlalu jauh dari pajak, bahkan masih banyak di bawah 30 persen. Retribusi pelayanan persampahan misalnya, terealisasi Rp 9,9 miliar dari target sebesar Rp 35 miliar.

Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan yang parkir dikawasan Jodoh. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Begitu juga dengan retibusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Target yang direncanakan sebesar Rp 10 miliar, baru tercapai Rp 25,6 persen. Kondisi yang sama juga terlihat di retribusi pengujian kendaraan bermotor yang baru tercapai 33,4 persen.

Retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) terealisasi 38,86 persen dari target Rp 1,95 miliar tercapai Rp 757 juta. Sementara itu retribusi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), dari target sebesar Rp 34 miliar tercapai Rp 10,54 miliar.

Terakhir, retribusi izin mendirikan bangunan, target Rp 30 miliar tercapai Rp 2,6 miliar. Retribusi ini paling rendah yang baru tercapai 8,69 persen. Ada juga retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Rp 5,6 miliar realisasi Rp 305 juta. (rng)

Kampung Terih Masuk Nominasi API 2018

0

batampos.co.id – Kampung Terih Nongsa masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018, ajang penghargaan yang diprakarsai PT Ayo Jalan Jalan dan didukung Kementerian Pariwisata RI. Wisata kampung tua ini masuk kategori Tujuan Wisata Baru Terpopuler (Most Popular New Destination), bersaing dengan sembilan destinasi lain dari Indonesia. Artinya, Kampung Terih menjadi satu-satunya destinasi wisata dari Kepri.

Awalnya pengembangan kampung tersebut tercetus berkat kerjasama Komunitas Penjelajah Alam Kepri (Pari) Batam dengan masyarajkat setempat, hingga akhirnya ikut serta Generasi Pesona Indonesia (Genpi).

“Destinasi wisata ini baru berjalan enam bulan, dikembangkan mulai 10 Desember 2017 lalu,” kata Koordinator Genpi kepri, Nunung Sulistiyanto, kemarin.

Pria yang juga Ketua PARI Batam ini, mengaku senang dengan capaian yang diraih bersama masyarakat Kampung terih dan PARI Batam tersebut. Agar dapat memenangkan anugerah ini pihaknya akan membentuk tim kecil untuk menjaring dukungan masyarakat agar mendukung Kampun Tua Terih memenangkan nominasi tersebut. Masyrakat dapat mendukung dengan mengetik API 17D lalu dikirim ke 99386 sampai 31 Oktober 2018 mendatang.

“Kami berharap masyrakat Batam dan kepri memberikan dukungan,” kata dia.

berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung di Kampung Terih, seperti pelantar mangrove, pondok-pondok tempat berteduh dan pondok tempat berjualan makanan khas melayu hingga tempat berkemah. Lokasi ini sudah jadi destinasi digital, artinya menjadi destinasi wisata yang dengan mudah dapat diakses diinternet, hal ini didukung oleh kemnetreian Pariwisata.

“Yang mau jelajah bakau bisa juga, ada pemandunya,” terang dia.

Saking populernya Kampung Terih, bahkan lokasi ini kerap jadi tempat belajar pelajar hingga mahasiswa, tak hanya dari Batam bahkan ada dari pelajar luar negeri, seperti mahasiswa Malaysia hingga Tiongkok. Tak hanya itu, lokasi ini kerap dikunjungi wisatwan dari daerah di Batam, daerah lain, bahkan dari negara lain . Dan juga menajdi pilihan studi banding kelompok Sadar wisata dari berbagai daerah.

” Kalau wisatawan asing, sudah ada dari 15 negara berkunjung di Kampung Terih. Italia, Perancis, Singapuran, Uzbekistan, Tiongkok, Malaysia, Thailand, dan lain-lain,” paparnya.

Ia berharap, sarana di Kampung Terih kini dapat ditingkatkan dengan bvantuan pemerintah, seperti tempat parkir dan tambahan toilet serta sarana lain. Kini, toilet hanya ada yang dibantu oleh Komunitas Sugeng Batam yakni komunitas orang-orang yang bernama Sugeng.

” Kami sudah maksimal berbuat, hasilnya salah satunya masuk nominasi ini, alhamdulillah. Kami harap peemrintah juga bantu,” harap dia.

Menurutnya pengembangan kampung tersebut berdampaka pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat, masyalata dapat berjualan hingga menyewakan perahu. Hal inilah yang jadi satu alasan pihaknya mengembangkan kampung tersebut.

“Masyarakat jadi terbantu,” pungkasnya. (iza)

Sisa Bangunan Liar di Seipanas akan Dibongkar Sendiri

0
Walikota Batam, Rudi SE meninjau ruas jalan Laksamana Bintan, Sei Panas

batampos.co.id – Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari membantah pilih kasih dalam membongkar bangunan liar di sepanjang Seipanas. Diakuinya, pembongkaran akan dilakukan sebelum pihak kontraktor jalan melakukan pengerukan tanah di lokasi tersebut.

“Karena kesepakatannya seperti itu. Pemilik bangunan yang belum dibongkar janji bongkar sendiri sebelum dimulai pengerukan tanah,” kata Imam, Kamis (31/5).

Ia membenarkan masih ada beberapa bangunan liar yang masih berdiri di lokasi itu. Terutama yang berada di samping Zia Hotel dan pintu masuk TPU Seipanas.

“Beberapa diantaranya juga sudah dibongkar. Artinya kita beri waktu sebelum pengerukan tanah bangunan liar sudah steril dari lokasi tersebut,” tegas dia.

Pelebaran jalan Seipanas, lanjut Imam, nantinya akan dimulai dari Terowongan Pelita sampai Simpang BNI. Pelebaran jalan disana direncanakan bakal dimulai setelah Hari Raya Iduil Fitri.

“Saya dengar seperti itu. Tapi kalau mau pastinya bisa ditanyakan langsung ke kontraktornya,” beber Iman.

Ia menambahkan, selama Ramadhan hingga Iduil Fitri tidak ada jadwal penertiban. Pihaknya lebih fokus pada razia tempat hiburan malam yang menyalahi aturan. Tak terhitung hingga memasuki hari ke-10 Ramadhan ini belasan tempat hiburan malam terjaring razia karena terbukti menyalahio aturan yang sudah disepakati.

“Bersama tim gabungan, setiap malam kami bergerak terus,” jelas Imam. (rng)

Pemilik Bongkar Sendiri Bangunan di Atas ROW

0
Sejumlah kendaraan melintas di jalan pelita yang sedang dilakukan pelebaran. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan setiap bangunan pada Right Of Way (ROW) pada jalan yang akan diperlebar akan ditertibkan. Tak terkecuali di ruas Jalan Laksamana Bintan dari Simpang Gelael ke Terowongan pelita.

“Akan kena semua, itu tanah pemerintah dan kini pemerintah ingin gunakan untuk membangun fasilitas umum yakni jalan,” tegas Kabid Trantibum Satpol PP Batam, Imam Tohari, kemarin.

Ia mengatakan, soal bangunan yang kini masih berdiri tegak di lokasi tersebut akan ditertibkan seiring pengerukan tanah.

“Bahkan, pemiliknya bongkar sendiri,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DBM SDA) Yumasnur mengatakan, ROW di jalan tersebut selebar 50 meter akan dimanfaatkan sepenuhnya baik untuk bagian jalan maupun pedestrian dan drainase.

“Kalau memang ada utilitas, bangunan atau apa akan terdampak. Kami berharap bersedia pindah,” kata Yumasnur.

Ia juga mengungkapkan, beberapa titik median jalan ini, khusus dari Simpang Gelael ke Terowongan Pelita akan digeser. Kini penandaan titik juga tengah dilakukan. Ia mengatakan, median digeser guna menyeimbangkan luasan jalan yang akan diperlebar masing-masing lima lajur setiap jalur tersebut.

“Sekarang ini kan lebih ke kanan (Terowongan ke Simpang Gelael), makanya akan geser ke kiri (Gelael ke Terowongan),” terangnya.

Tak hanya itu, lokasi jalan yang tidak rata juga akan disesuaikan. “Badan jalan akan ditinggikan. Tapikan enggak selesai setahu, bertahap,” imbuhnya. (iza)

Perlengakapan Jalan Terdampak Pelebaran Jalan

0
Sejumlah pekerja Dinas Kebersihan Kota Batam memangkas pohon di jalan Ahmad Yani Batamcenter, Jumat (18/5).
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Perlengkapan jalan seperti halte dan lampu lalu lintas terdampak pelebaran jalan. Seperti kamera pengintai di Simpang Kuda di ruas Jalan Laksamana Bintan.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri. Ia mengatakan pemindahan sarana dan perlengakapan jalan memang tengah dilakukan, seiring pelebaran jalan yang gencar dilakukan Pemko Batam.

“Terutama di jalan-jalan yang dilebarkan. Sarana yang harus kami relokasi akan direlokasi. Berapa banyak, belum saya dapatkan jumlahnya,” ucap dia, kemarin.

Berdasarkan wawancara Batam Pos dengan pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air beberapa waktu lalu, salah satu jalan yang akan diperlebar adalah jalan Ahmad Yani dari Simpang Masjid Raya ke Simpang Kabil dan sebaliknya.

Ada sembilan halte di lokasi tersebut. melihat kontruksi halte, diprediksi sebagian akan dipindahkan yang berbahan besi sementara yang beton diprediksi bakal dirobohkan.

Sebelumnya, ia menyampaikan persoalan penempatan halte memang hal yang dilematis dan bukan tanpa perencaaan yang matang. Pasalnya, pendirian halte yang sudah ada jika dibangun dipenghujung Right Of Way (ROW) justru akan menelan anggaran yang cukup banyak dibanding biaya pergeseran. Biaya yang ia maksud meliputi pembangunan jalan tambahan menuju akses halte.

“Misal ROWnya 50 meter selebar itulah dibangun, ini biayanya banyak. Pilihannya digeser saja, makanya sekarang beberapa tahun terkahir kontruksi halte adalah baja (besi), kalau beton memang tidak bisa (digeser),” ucapnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Namun ia menekankan setiap kebijakan memang punya konsekuensi masing-masing.

Kalau mau kota ini cantik harus ada yang dikorban kan, kalau nggak, tidak berubah,” kata dia.

Ditanya apakah perencanaan tidak matang, Rudi menegaskan pihaknya tak memandang ke belakang. Menurutnya, sesuatu yang pasti ia telah menyampaikan hal ini kepada OPD agar terus meningkatkan koordinasi.

“Ke depan harus tingkatkan koordinasi, bahasa kerennya seinergi. Masa sih saya harus kasih tahu terus ke mereka (OPD),” ucapnya. (iza)