
BRK Sebagai Wajib Pajak Kontributor Besar

Tiga Kasus Pencabulan Anak Dibawa Umur

Bersama Membuat Terobosan Baru di Musrenbang Kepri

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun membuka Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2018 di Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (28/3). Musrenbang ini untuk menyusun rencana pembangunan yang dilakukan pada 2019.
Pembukaan ditandai pemukulan gong Gubernur didampingi Wakil Gubernur Isdianto, Sekretaris Daerah (Sekda) TS. Arif Fadillah, Ketua DPRD Jumaga Nadeak, Anggota DPR RI Dapil Kepri Dwi Ria Latifa beserta jajaran FKPD dan unsur terkait.
Gubernur mengatakan pentingnya bekerja bersama melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan energik. Terobosan kreatif itu bukan hanya milik Gubernur berserta jajaran OPD saja, namun juga pihak DPRD, Kabupaten, dan Kota juga seluruh elemen masyarakat serta pemerintah pusat dalam membangun sinergi. “Agar hasilnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Nurdin.
Pertumbuhan Kepri yang selama ini berpusat di Batam seharusnya dijadikan acuan bagi kabupaten dan kota lainnya untuk terus meningkatkan dan menunjukkan kemampuannya. Nurdin yakin semua daerah di Kepri mampu melakukannya. “Karena pembangunan harus merata untuk semua daerah,” lanjut Nurdin.
Menjadi poros maritim dunia dikatakan Nurdin bahwa Kepri merupakan tempat yang strategis untuk mencapai hal itu. Maka beberapa pelaksanaan proyek strategis Nasional diharapkan terus diupayakan.
Kepada Wakil Gubernur yang baru saja dilantik Presiden, Nurdin mengucapkan selamat bertugas dalam membangun Kepri. Semoga segera dapat mejawab apa yang dibutuhkan masyarakat yang tertuang dalam proses pembangunan di Kepri.
Musrenbang ini berlangsung selama 2 hari yakni 28-29 Maret 2018, dengan mengundang Drs. Eko Subowo, MBA Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri RI dan Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata MCRP. PhD Deputi pengembangan regional Bappenas RI yang bertindak sebagai narasumber.
Diikuti oleh kurang lebih sebanyak 800 orang yang terdiri dari FKPD, DPR dan DPD RI, Kementerian dan Lembaga, BUMN, Bupati dan Wali Kota beserta jajaran OPD, Perguruan Tinggi, Insan Pers dan tokoh masyarakat.
“Output yang dihasilkan adalah kesepakatan program kegiatan pembangunan berserta usulan-usulan program,” kata Kepala Barenlitbang Naharuddin dalam laporannya.
Dengan mengambil tema peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan Melayu Kepri, dilanjutkan Nahar merupakan cerminan dalam acuan rencana jangka menengah daerah serta menyelaraskan dengan tema pembangunan nasional.
“Sebagai forum musyawarah antar stakeholder yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah,” lanjut Nahar.
Nahar melanjutkan Musrenbang tahun ini berfokus pada 5 item antara lain: peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pusat kebudayaan Melayu, pengembangan infrastruktur wilayah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya bersama-sama dalam menunjang kinerja pemerintah daerah. “Kita terus mengikuti dan mengevaluasi semua program pembangunan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Jumaga.
Mewakili Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo mengatakan tahapan yang panjang telah dilalui sehingga sampai pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi ini diharapkan dapat menjadi acuan yang pasti dalam program pembangunan.
“Agar semua pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman kembali program-program yang diusulkan sehingga timbul kesepakatan bersama terkait pembangunan daerah,” kata Eko.
Kemudian Deputi pengembangan regional Bappenas RI Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang harus terus berfokus dan mempertajam juga mensinergikan pemikiran untuk pembangunan berkualitas.“Untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Kepri,” kata Rudy.
Tampak pula hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Tokoh masyarakat, Insan Pers beserta tamu undangan lainnya. (bni)
Terjatuh di Kantor, Staf DPRD Batam Wafat

batampos.co.id – Staf senior Komisi III DPRD Batam, Sopian terjatuh di lantai ruang DPRD dan tewas mendadak terkena serangan jantung sesaat usai rapat paripurna selesai, Kamis (29/3) sekitar pukul 12.45 WIB.
Ia terjatuh dan tewas di lantai gedung DPRD Batam, tepat di dekat pintu masuk ruang Komisi III.
ASN yang sudah bertugas di DPRD Batam sejak tahun 2003 ini sebelumnya sempat mengobrol bersama salah satu kawannya sesama staf DPRD Batam.
Saat terjatuh, beberapa staf DPRD Batam langsung berteriak dan membopong tubuh Sopian. Begitu juga anggota DPRD Batam seperti Werton, Nono, Amintas, Sugito, Idawati Nursanti langsung ikut membopong dan mencoba memompa dada korban.
Tahu kondisi Sopian sudah parah, beberapa staf anggota DPRD Batam langsung membopong korban dan memasukkannya ke dalam mobil. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth Batamkota.
Sopian meninggalkan empat anaknya yang masih kecil-kecil dari pernikahannya bersama istrinya, Yani.
Kepada Batam Pos, anggota Komisi III DPRD Batam, Bustamin yang ikut mengantar dan membawa jenazah hingga ke RS Elizabeth Batamkota mengatakan, Sopian meninggal dunia sebelum sampai ke RS. (gas)
Kapolresta Barelang Berharap Pelaku Pembuang Bayi Bisa Diungkap
batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki memerintahkan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama polsek jajaran untuk berupaya maksimal mengungkapkan kasus pembuangan bayi di Batam.
“Kami upayakan untuk mengejar siapa pelaku pembuangan bayi ini. Kami juga sudah terima laporannya. Kami harapkan dalam waktu dekat tim di lapangan bisa segera membongkar kejahatan ini,” kata Hengki, Kamis (29/3).
Menurut Hengki, maraknya kasus pembuangan bayi tidak terjadi begitu saja. Ada aspek lain yang menjadi pemicu berlakunya pelanggaran ini. Salah satunya aspek moral orang-orang atau generasi sekarang yang tidak terbatasi. Sehingga mereka melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Faktor pemicu lainnya adalah kondisi ekonomi Batam yang masih belum pulih. Sehingga membuat oknum-oknum tersebut cenderung terbebani dengan hadirnya anak. Mereka lebih memilih meninggalkan bayinya karena tidak mampu membiayainya.
“Biasanya mereka ini orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya karena tidak bekerja. Bisa juga karena (bayi) ini hasil hubungan yang tidak sah. Akibat dari pergaulan bebas yang memang meprihatinkan,” ulas Hengki.
Kasus pembuangan bayi menunjukkan kalau Batam memiliki masalah serius yang berkaitan dengan aspek moral, sosial dan ekonomi. Kondisi ini memang cukup memprihatinkan. Mengingat Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah mengupayakan perbaikan perekonomian.

Terpisah, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Batam Eri Syahrial turut merespons kasus pembuangan bayi di Sei Pelenggut. KPPAD sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait upaya menemukan siapa pelaku pembuangan bayi perempuan tersebut.
Upaya dilakukan bukan untuk mengembalikan si bayi kepada orangtuanya. Namun lebih kepada mencari asal-usul sang jabang bayi. Kalau sudah tertangkap, pelaku akan menjalani proses hukum terlebih dahulu karena memang melakukan pelanggaran.
Jika dalam jangka waktu tertentu pelaku tidak ditemukan, maka bayi tersebut diberikan pengasuhan alternatif. Seperti di panti asuhan atau perorangan atas penetapan pengadilan dan rekomendasi Dinas Sosial (Dinsos).
“Pengasuhan alternatif disiapkan kalau orang tua atau keluarga bayi tidak ditemukan,” jelas Eri.
Bayi tersebut bisa diadobsi orang atau diasuh di dalam lembaga seperti panti asuhan. Tapi proses itu dilakukan harus dibawah pengawasan Dinsos. Tujuannya agar bayi tidak lagi terlantar dan mendapat pengasuhan yang baik. Begitu juga dengan semua kebutuhannya yang tentunya akan terpenuhi. Sekaligus guna menghindari terjadinya proses adobsi secara ilegal.
Namun demikian, Eri menegaskan bahwa sekarang prioritas utama adalah mencari siapa orang tua dan asal-usul bayi. Jika nanti ada keluarga pelaku yang bisa atau memenuhi persyaratan untuk mengasuhnya, maka bayi akan diserahkan kepada keluarganya. Tapi hal tersebut setelah melalui proses panjang agar tidak terulang lagi kejadian serupa. (bbi/JPC)
Pemerintah Imbau ASN Taat Zakat
batampos.co.id – Bupati Natuna Hamid Rizal mengimbau, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Natuna taat menyetor zakat. Salah satu untuk membantu pembinaan TPQ.
“ASN sangat berperan, menyalurkan zakat menjadi bagian pembinaan TPQ,” kata Hamid Rizal saat menghadiri Wisuda Bersama Santriwan/Santriwati TPQ sebagai Natuna ke-9 di gedung Sri Serindit Ranai kemarin.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan perlu upaya mempersiapkan generasi muda yang berkarakter, berakhlak dan membekali dengan nilai-nilai ketuhanan merupakan salah satu bekal yang harus didasari menjadi tanggungjawab bersama sesuai peran dan fungsi yang dimiliki.
Namun pemerintah daerah, upaya untuk mendukung tersebut melalui program kerja dan pengelolaan anggaran daerah tidak diperbolehkan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional pembinaan berbagai lembaga non formal seperti Taman Pendidikan Al Qur’an, sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Untuk itu, dihimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk dapat menyisihkan 2.5 persen gaji dan berbagai pendapatan lainnya sebagai zakat penghasilan yang diserahkan kepada lembaga Baznas Kabupaten Natuna. Selanjutnya diperuntukkan membantu operasional para guru mengaji dan lembaga-lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an yang ada di daerah.
“Natuna memiliki potensi Tilawatil Qur’an yang sangat besar. Namun dibutuhkan upaya pengenalan dan pembinaan secara terus menerus. Sehingga potensi tersebut mampu bersaing ditingkat lebih tinggi. Tidak hanya ditingkat kabupaten,” ujarnya.
Badan Musyawarah Guru mencatat, terdapat 33 Taman Pendidikan Al Qur’an di Kabupaten Natuna, dan sebanyak 219 orang peserta yang diwisuda tahun 2018.(arn)
PT SDU dan KPP Harus Segera Bangun Infrastruktur

batampos.co.id – PT Soma Daya Utama (SDU), dan PT Karimun Power Plant (KPP) dideadline oleh Pemerintah Karimun untuk segera membangun infrastruktur di wilayah zona 1 dan zona 2. Hal ini sesuai dengan hasil rapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, PT SDU, PT KPP, dan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri serta Pemkab Karimun yang diwakili Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun belum lama ini.
“Kedua perusahaan listrik ini diminta segera bangun infrstruktur dalam satu tahun ke depan. Kedua zonasi kelistrikan sudah disepakati untuk bekerjasama dalam menyalurkan listrik kepada masyarakat,” jelas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli, Rabu (28/3).
Untuk itu pihaknya, akan menindaklanjuti dengan segera menyurati pihak PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri agar segera merealisasikan penyambungan listrik di dua zona itu. Yang saat ini sudah ada daftar tunggu mencapai 969 pelanggan baru di dua zonasi tersebut, termasuk pelayanan publik.
“Dalam waktu dekat kita kirim surat ke PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri setelah ditandatangani oleh Pak Bupati Karimun. Anda bisa lihat sendiri, Puskesmas Meral Barat sudah siap dibangun terkendala di pemasangan listrik termasuk penerangan lampu jalan,” ungkapnya.
Kebutuhan listrik di kedua zona tersebut harus segera dipasang oleh pihak PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri. Setelah, ada kesepatan dengan kedua perusahaan yang memiliki pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di pulau Karimun besar.
“Kami (Pemkab Karimun-red) berusaha untuk menyelesaikan permasalahan zonasi kelistrikan ini. Semuanya, sudah kita upayakan baik pertemuan antara kedua perusahaan maupun pemerintah Provinsi Kepri dan pihak PLN,” tegasnya.
Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Karimun Raja Jurantiaz menanggapi kisruh zonasi kelistrikan di Pulau Karimun besar yang berlarut-larut ini. Semuanya ada kebijakannya di Pemerintah Provinsi Kepri, artinya pemberlakuan zonasi kelistrikkan tersebut tidak siap direalisasikan termasuk kedua perusahaan tersebut.
“Saya sih cukup menyayangkan, kenapa kebutuhan mendasar seperti listrik di kotak-kotak. Pulau Karimun kan, sangat kecil dan perusahaan maupun investor belum tentu mau memakai daya listrik dari pihak swasta,” tanyanya.
Selama ini perusahaan yang beroperasi di kedua zona tersebut tidak pernah mengeluhkan tidak tersedianya daya listrik yang mencukupi. Ditambah lagi, pihak PLN sekarang sudah suplus daya mencapai 12 Megawatt yang siap menerangi seluruh pulau Karimun besar.
“Yang jelas ini ada indikasi permainan pelaku usaha pemegang izin penyedia tenaga listrik. Dulu katanya, akan membangun PLTU swasta, sekarang kok berubah menjadi gas. Dan saya tidak yakin dalam satu atau dua tahun bisa membangun infrastruktur kelistrikan oleh pihak swasta,” kata Jurantiaz. (tri)
BP Kawasan Karimun Lobi Trader Kapal
batampos.co.id – BP Kawasan FTZ Karimun sedang melakukan pembicaraan terhadap salah satu trader company atau perusahaan dagang yang ada di Malaysia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan arus masuknya kapal-kapal ke salah satu perusahaan di kawasan FTZ Karimun.
”Saat ini kami memang sedang melakukan lobi-lobi terhadap salah satu trader kapal yang ada di Malaysia. Sebelumnya kita pernah melakukan pertemuan dan membahas masalah kapal-kapal yang masuk di FTZ Karimun. Dan, trader tersebut cukup tertarik dengan penjelasan yang kami sampaikan,” ujar Ketua BP Kawasan FTZ Karimun, Cendra Nawazir, Rabu (28/3).
Selain itu, katanya, dia melihat trader Malaysia yang biasa membawa kapal-kapal masuk ke Malaysia cukup banyak. Dalam satu bulan pengurusan kapal yang masuk ke Malaysia bisa mencapai 20 sampai 30 kapal. Untuk itu, jika memang lobi yang dilakukan pihaknya berhasil, maka tidak menutup kemungkinan kapal-kapal yang biasa masuk ke Malaysia akan berpindah ke Karimun.
Kapal-kapal yang dimaksud merupakan kapal-kapal yang biasa membawa muatan minyak ke Malaysia. Sehingga, jika trader tersebut jadi memindahkan kapal-kapal yang biasa diuruskan masuk ke Malaysia pindah ke Karimun, maka sedikit banyak akan mempengaruhi posisi Karimun di mata internasional. “Untuk itu, salah satu tugas dari kita bagaimana meningkatkan investasi di kawasan FTZ. Sehingga dapat memberikan dampak positif di Karimun. Khususnya, untuk pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. (san)
56 Tim Siap Jelajahi Hutan Bintan

batampos.co.id – Untuk ke-4 kalinya Trakking Bintan Camteras, event olahraga wisata akan digelar 7 hingga 8 April mendatang. “Sudah ada 56 tim yang mendaftar,” ujar Ketua Panitia Trakking Bintan Camteras, Fauzi Fahmi saat dihubungi, Rabu (28/3).
56 tim itu berasal dari Tanjunguban, Kijang, Seri Kuala Lobam, Tanjungpinang, dan Lingga. Pendaftaran peserta akan berakhir 6 April.
Dijelaskan Fauzi, peserta Trakking Bintan Camteras dibagi dalam dua kategori yaitu pelajar dan umum. Kedua kategori akan melalui 13 pos dan 1 pos game dengan keseluruhan jarak sekitar 9,24 kilometer.
Di masing-masing pos kata Fauzi, disiapkan tantangan permainan tradisional yang sudah lama tak dimainkan, seperti permainan lempar kayu dan dompu atau lempar batu dan lompat batu yang merupakan permainan tradisional dari Pulau Nias.
Ada pula permainan tradisional Melayu yaitu lempar tangkap bola atau disebut gebok. Hanya permainan tradisional ini dimodifikasi. “Bukan digebok atau dilempar keras tapi ditangkap, jadi peserta yang memainkan tak merasakan sakit,” katanya.
Dijelaskan dia, maksud kegiatan ini untuk membangun jiwa sportifitas dan mempererat tali persaudaraan diantara peserta. Selain itu untuk menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap alam dan tanah air, serta lingkungan.
Kadis Pariwisata Kabupaten Bintan, Luki Zaiman Prawira usai rapat persiapan event Trakking Bintan Camteras di Kantor Bupati Bintan, Rabu (28/3) menyampaikan, antusias tim peserta sangat tinggi.
Jika tiga kali pelaksanaan event ini diikuti tim peserta dalam daerah, untuk event ke-4 ini akan diikuti tim peserta dari luar daerah.
“Untuk tahun ini dibuka kesempatan bagi peserta dari luar daerah, dan pendaftaran diperpanjang sampai 6 April mendatang,” tukasnya.(met)
Usulan Pemekaran Tiga Kecamatan Ini Sudah Dibahas
batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengusulkan pemekaran tiga kecamatan yakni kecamatan Kute Siantan, Siantan Utara dan kecamatan Jemaja Barat. Usulan tersebut sudah digagas tim pemekaran Kecamatan sejak beberapa tahun yang lalu.
Namun dari tiga yang diusulkan, dikabarkan hanya dua kecamatan yang dibahas oleh Menteri Dalam Negeri yakni kecamatan Siantan Utara dan kecamatan Jemaja Barat. Sementara itu kecamatan Kute Siantan belum dibahas. Surat tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Dhanun, mengatakan, surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepri Kepri Nuridin Basirun.
“Dua kecamatan yang diusulkan untuk dimekarkan sudah dibahas oleh Menteri Dalam Negeri yakni Kecamatan Jemaja Barat dan Kecamatan Siantan Utara, sedangkan Kecamatan Kute Siantan belum dibahas, bukan tidak disetujui,” ungkap Dhanun, ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/3).
Kecamatan Kute Siantan yang belum dibahas tersebut mengalami beberapa faktor kendala yakni terkait persoalan rentang kendali. “Mestinya Kecamatan Kute Siantan dibahas juga oleh pihak Kementerian Dalam Negeri,” terang Dhanun.
Persetujuan tentang rentang kendali dan letak geografis, Pemda mesti dapat persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebab mereka yang mengeluarkan kebijakan untuk itu. Jika itu disetujui oleh KKP maka sudah tentu ada dasar hukum Kementerian Dalam Negeri melakukan pembahasan. “Kami tetap menunggu hasil dari rapat yang dilakukan oleh Pemda nantinya. Mudah-mudahan solusi yang terbaik dapat diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD KKA Imran, membenarkan hal itu. Oleh karena itu dalam waktu dekat DPRD dan Pemda KKA akan menggelar rapat untuk mencari solusi yang terbaik. “Benar, ada dua kecamatan saja yang dibahas oleh Menteri, sedangkan Kecamatan Kute Siantan belum dibahas,” ungkapnya.
Tambahnya, untuk dua kecamatan yang sudah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri selanjutnya dipastikan bisa dimekarkan. Sehingga setelah dua kecamatan tersebut dimekarkan, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tujuh menjadi sembilan kecamatan. (sya)
