Minggu, 17 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12351

35 Pungutan Bebani Pengusaha

0

batampos.co.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain mengurai sistem perizinan yang berbelit, pemerintah juga mulai menghapus beragam pungutan yang dinilai membebani pengusaha.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan selama ini setidaknya ada 35 jenis pungutan yang harus dibayar pengusaha kepada pemerintah pusat dan daerah. 35 pungutan itu terdiri dari 15 penerimaan negara bukan pajak (PNBP), 10 pajak pemerintah daerah, dan 10 pajak pemerintah pusat.

Selain itu, pengusaha masih harus melalui 52 prosedur dan menyiapkan 41 persyaratan lainnya untuk mendirikan sebuah kawasan bisnis.

“Ini lucu sekali. Sangat membebani pengusaha,” kata Edy dalam acara bisnis forum dengan tema Menuju Kemudahan Perizinan Investasi di Kawasan Industri Melalui Rencana Penerapan OSS di Hotel Nagoya Hill, Batam, Rabu (2/5).

Makanya, kata Edy, pemerintah pusat getol sekali mengubah wajah birokrasi perizinan saat ini. Sehingga lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) 91/2017 tentang Percepatan Perizinan Berusaha.

“Ini merupakan evaluasi kebijakan agar lebih pro bisnis. Idenya lahir dari Kelompok Kerja (Pokja) 3 karena perizinan sangat lambat. Paket ini sebenarnya untuk menyayangi pengusaha supaya jangan merajuk,” paparnya.

Dari Perpres itu kemudian lahirlah sistem perizinan one single submission (OSS) yang akan mulai diterapkan di Batam per 20 Mei ini. Dengan sistem ini pengurusan izin usaha dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 menit saja.

Edy mengatakan pengurusan izin usaha yang ekstra cepat itu sudah meliputi semua perizinan. Mulai dari izin dasar, izin usaha industri, nomor induk perusahaan, dan lainnya.

“Maka setelah itu investor bisa langsung konstruksi,” kata Edy

Edy menjelaskan, secara garis besar sistem OSS memiliki 10 keunggulan. Yakni single filling, synchronous processing, single risk management, terintegrasi, single billing, single submission, single approval, single reference, single helpdesk, dan single monitoring.

Edy kemudian menjelaskan alur mudah berusaha dengan OSS yang dapat selesai dalam 30 menit. Pertama-tama, investor harus sudah memiliki badan usaha dan NPWP. Setelah itu baru mendaftar ke sistem OSS, lalu mengisi data tambahan untuk Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan izin dasar. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini hanya lima menit saja.

Setelah itu, baru memasuki tahap komitmen dan kepatuhan yang pertama. Tahap ini berfungsi untuk mengajak investor untuk meninjau izin lokasi. Dimulai dari menyetujui untuk pemenuhan izin lokasi, standar lingkungan, bangunan dan SLF Checklist serta mengisi data usaha dan permohonan fasilitas.

“Maka dalam lima menit berikutnya, OSS akan menerbitkan izin usaha sektoral dan penetapan fasilitas,” tambah Edy.

Setelah itu, maka masuk ke dalam tahap komitmen dan kepatuhan yang kedua. Tahap ini adalah dimana investor bersedia menyetujui untuk pemenuhan standar atau sertifikasi checklist dan mengisi data izin lainnya.

“Lalu setelah itu, maka izin komersial dan sertifikasi tertentu akan diterbitkan berikut penerbitan notifikasi perizinan dan komitmen kepatuhan. Setelah itu, Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan proses monitoring,” paparnya.

Sistem OSS juga mampu merekap semua Nomor Induk Perusahaan (NIP) seluruh perusahaan di Indonesia. Sehingga sekali masuk, maka bisa mengurus dokumen perizinan seperti SIUP, TDP, dan lainnya. Semuanya sudah dilacak oleh komputer sehingga lebih mudah keluar izin berusaha.

“Investor hanya tinggal ngopi-ngopi saja sambil menunggu,” ucapnya.

Saat ini ada sekitar 1.200-an investasi baru yang akan dikawal melalui program OSS.

Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen perizinan di di Mall Pelayanan Publik BP Batam yang sudah mulai beroprasi, Selasa (5/12/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Pengawalan dilakukan oleh Satgas sejak investor mendapatkan komitmen untuk berinvestasi,” katanya lagi.

Penyelenggaraan OSS tidak bisa lepas dari peran Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi tempat memperoleh perizinan. PTSP lahir karena dorongan dari Kementerian Dalam Negeri lewat Permendagri 138/2017.

Permendagri ini mengatur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui PTSP daerah sebagai upaya percepatan pelaksanaan berusaha di daerah dan pedoman penyelenggaraan PTSP yang prima.

“Peranan PTSP sangat strategis dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha agar lebih cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Saya yakin nanti akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan investasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo.

Sedangkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea mengatakan, perubahan perilaku birokrasi dari penguasa perizinan menjadi pelayanan perizinan sudah mulai terjadi untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia.

“Mendagri dan BKPM akan mendorong pembentukan Satgas bagi daerah yang belum membentuk Satgas sesuai dengan amanat Perpres 91/2017. Satgas ini penting karena sistem pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal terintegrasi secara OSS siap dioperasikan secara nasional,” ungkapnya.

Sistem OSS ini diluncurkan karena target rencana atau komitmen investasi periode 2015-2017 sebesar Rp 5.338,3 triliun. Dan dari Sumatera masih belum mencapai realisasi. Targetnya adalah Rp 1.010,6 triliun tapi yang terealisasi hanya Rp 321,9 triliun. Dari Kepri total realisasi invesasi yang diperoleh sebanyak Rp 31,4 triliun dan 61,8 persennnya datang dari Batam. Sehingga dianggap belum optimal.

Lalu bagaimana tanggapan pengusaha? Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi sehingga dapat memberikan efek yang cukup signifikan kepada investor yang akan berinvesasi di Indonesia.

“Saya berharap OSS ini dapat merasionalkan peraturan dengan menghilangkan duplikasi, melakukan keselarasan antar peraturan, melakukan konsistensi peraturan, simplifikasi seperti satu identitas pelaku, sedikit persyaratan, pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online,” katanya.

Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan dokumen lahan di PTSP BP Batam di Mal Pelayanan Publik. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Batam sebagai pilot projek OSS dianggap sangat tepat. Karena Mall Pelayanan Publik (MPP) sudah ada di Batam sebagai sarana implementasi OSS yang dapat menjadi percontohan bagi OSS di daerah lainnya di Indonesia.

“Kemudahan-kemudahan perizinan seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor. Tentu saja OSS ini dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik invesasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Penngusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya sudah siap melaksanakan OSS bekerjasama dengan Pemko Batam. “Kami siap laksanakan OSS perizinan di BP dan Pemko. Tinggal mengintegrasikannya,” jelasnya.

Lukita mengungkapkan bahwa BP memang memita agar Batam jadi pilot projek OSS. Penyebabnya adalah karena sudah memiliki MPP dan Batam juga merupakan kawasan industri yang butuh investor. “Kita sejak Desember langsung minta jadi pilot project. SDM kami siapkan dengan mengintegrasikannya dengan Pemko Batam,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengungkapkan pihaknya telah membentuk Satgas OSS tingkat provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri.

“Ini merupakan satgas pendukung dan tugasnya adalah ikut mencari solusi hambatan perizinan agar integrasi bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Batam memang sempat mengalami guncangan hebat saat banyak perusahaan memutuskan hengkang beberapa tahun yang lalu. Lalu kejatuhan ekonomi juga disebabkan pelemahan ekonomi global yang menyebabkan sektor galangan kapal limbung.

“Informasi OSS ini harus sampai seluas-luasnya. Kita harus ubah paradigma. Semoga pelaku industri dapat bersinergi dan kembangkan perizinan agar bisa laksanakan OSS,” harapnya. (leo)

Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online

0

batampos.co.id – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Res­krim Polres Karimun berhasil membongkar jaringan perdaga­ng­an orang atau prostitusi on­line yang dijalankan se­orang mucikari di salah satu wisma di Tan­jungbalai Karimun, Sela­sa (1/5).

”Iya, Selasa malam, Unit PPA yang dipimpin Ipda Mega Satriatama berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang atau prostitusi yang dijalankan dengan menggunakan media sosial atau online. Satu orang sudah kami tetapkan tersangka berinisial Mz. Dia mucikari,” papar Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febyantara, Rabu (2/5).

Membongkar jaringan prostitusi daring ini, anggotanya melakukan penyamaran. Polisi yang menyamar lalu memesan wanita yang diperdagangkan tersangka Mz melalui aplikasi Beetalk.

Setelah harga disepekati dan kemudian dibayar, selanjutnya ditetapkan wisma sebagai tempat pertemuan. Saat sampai di wisma, petugas langsung menangkap Mz.

”Dari pengungkapan ini, kami mengamankan empat orang korban wanita yang diperdagangkan secara online. Yakni, BMl, 24, warga Kecamatan Karimun. Kemudian perempuan berinisial Sn, 20, Uf, 20, dan RT, 19, yang merupakan warga Kecamatan Tebing,” jelasnya.

Petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai dan ponsel yang biasa digunakan untuk menawarkan perempuan ke pelanggan. Hasil penyidikan sementara, lanjut Lulik, empat orang korban perdagangan prostitusi on­­line ini sudah berbulan-bu­lan dipekerjakan ter­sang­ka Mz. Pendapatan yang di­peroleh para korban dibagi ra­ta dengan tersangka.

Selain itu, diketahui juga ham­pir setiap hari ada pelanggan yang membuat tawar menawar harga dengan tersangka. Dalam kasus ini, pasal yang diterapkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bisa juga pasal 296 KUHP jo pasal 506 KUH-Pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. (san)

PDIP Ogah Keluarkan Rekomendasi

0
Rahma. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Pengurus PDI Perjuangan mulai buka suara perihal sengkarut penerbitan surat keputusan pengunduran diri kadernya, Rahma, yang kini telah ditetapkan sebagai calon wakil wali kota nomor urut satu.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Tanjungpinang, Syahrial mengaku jika partainya tak bisa menerbitkan surat rekomendasi pengunduran diri Rahma. Hal ini lantaran selama ini yang diterima suratnya bersifat tembusan dan bukan ditujukan secara khusus.

”Yang ada surat tembusan. Surat itu ditujukan ke DPRD Tanjungpinang. Masa kami yang harus balas surat yang tidak ditujukan ke kami dan sekadar tembusan. Tembusan itu kan cuma pemberitahuan,” terang Syahrial, kemarin.

Atas dasar itu, secara resmi DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang merasa belum menerima surat permohonan resmi dari Rahma perihal pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang.  ”Tanpa surat permohonan yang disampaikan Bu Rahma, tentu kami tidak bisa menindaklanjuti surat pengunduran dirinya,” ujar Syahrial.

Sampai kemarin, DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang masih menunggu surat permohonan resmi dari Rahma perihal pengunduran dirinya. Syahrial berharap surat itu segera dikirim. Sebab, jika tidak, pengurusan pergantian antar waktu (PAW) keanggotaan Rahma di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjungpinang tidak kunjung bisa dilakukan. ”Surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD ke partai ini yang belum ada dan kami harapkan bisa secepatnya dipenuhi.

“Karena kalau mengundurkan diri pasti ada surat yang dikirimkan ke kami untuk memproses pemberhentian,” pungkas Syahrial.

Sementara itu, Sekretaris Partai Gerindra Kepri Onward Siahaan yakin polemik pengunduran diri Rahma bisa dituntaskan dengan baik. Bahkan pihaknya juga meyakini tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang sejauh ini sudah benar.

“Aktivitas KPU sebagai penyelenggara KPU sudah cukup jauh. Artinya, sangat disayangkan bila tidak tuntas. Karena anggaran negara yang sudah dipergunakan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Onward, kemarin.

Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, masih ada waktu untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Ia juga meyakini, KPU juga punya mekanisme untuk mendorong penyelesaian polemik tersebut.

Menurut, penyelesaian melalui jalur hukum adalah pilihan terakhir. Ia berharap semua pihak sama-sama menghormati. “Yang jelas, kita setiap warga negara punya hak politik. Artinya, tidak boleh dihalang-halangi,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun menilai, tarik ulur yang ditunjukan Partai PDI Perjuangan, bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas kandidatnya. Ia menyarankan, sebaiknya Rahmah diberikan ruang. Karena semakin ditarik ulur, akan menjadi preseden buruk bagi PDI Perjuangan.

“Kita harus menunjukkan sikap fair play, persoalan menang atau kalah adalah merupakan sesuatu yang wajar,” paparnya.

Seperti diketahui, Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang pasangan nomor urut satu, Rahma mengaku sudah tidak menerima gaji dan sederet fasilitas dinas sejak mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Tanjungpinang Februari 2018 silam. Sebab itu, menurut Rahma tidak ada alasan SK Gubernur tentang pengunduran dirinya ditunda-tunda. (jpg)

Sore Ini Pengumuman Kelulusan SMA, Polisi Tingkatkan Patroli

0

batampos.co.id – Hasil ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat akan diumumkan serentak, Kamis (3/5) sore ini. Untuk mengantisipasi aksi arak-arakan atau konvoi kendaraan di jalan raya sebagai perayaan kelulusan, jajaran Sat Sabhara Polresta Barelang sudah siap melakukan pengamanan.

Kasat Sabhara Polresta Barelang Kompol Ramses Marpaung secara tegas melarang adanya konvoi kendaraan di wilayah Batam. Sat Sabhara Polresta Barelang berjanji akan menindak tegas pelanggar lalu lintas saat perayaan kelulusan siswa SMA.

“Kegiatan konvoi perayaan kelulusan ini tentunya akan mengganggu pengendara lainnya maupun diri sendiri. Untuk itu kita akan membubarkan aksi konvoi di jalan,” kata Ramses, Rabu (2/5) siang.

Ramses mengatakan, pihaknya melaksanakan patroli dari pagi hingga pengumuman kelulusan pada sore harinya, kemudian dilanjutkan hingga malam hari. Untuk malam ada regu Raimas (pengurai masa) dan Batara (Batam Raya) Biru yang melaksanakan patroli siang maupun malam.

Dijelaskan Ramses, untuk regu Raimas terdiri dari 12 orang personil dengan menggunakan sepeda motor yang terdiri dari 12 orang personel dari jajaran Saruan Sabhara Polresta Barelang. Untuk regu Raimas, mereka akan melakukan patroli ke seluruh wilayah Batam.

“Untuk yang Batara Biru, ada tiga unit kendaraan roda empat yang melaksanakan patroli. Dari tiga kendaraan itu dibagi ke dalam beberapa wilayah,” tuturnya.

Polisi Lalulintas | Cecep Mulyana/Batam Pos

Dalam patroli Batara Biru dalam regu pertama akan melaksanakan patroli di wilayah Batamkota dan Nongsa. Kemudian untuk regu Batara Biru kedua melaksanakan patroli di wilayah Lubukbaja, Batuampar serta Bengkong. Serta untuk regu ketiga akan malaksanakan patroli di wilayah Sekupang, Marina serta Mata Kucing.

“Kalau kami temukan, pasti kami amankan dan bawa ke kantor (Sat Sabhara Polresta Barelang). Sementara kalau dia melanggar lalu lintas, akan kita koordinasikan dengan Sat Lantas Polresta Barelang,” tegasnya.

Ramses menambahkan, selain melakukan patroli pihaknya juga melakukan koordinasi dengan seluruh pihak sekolah untuk memberikan imbauan kepada muridnya agar tidak melakukan konvoi di jalan raya.

“Dari pada baju sekolah dicoret-coret, lebih baik diberikan ke orang yang lebih membutuhkan atau tidak mampu. Itu nantinya akan menambah amal pahala,” seru Ramses.

Hal senada juga disampaikan Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati. Ia mengimbau kepada seluruh siswa-siswi yang ingin merayakan kelulusan, lebih baik dilakukan di sekolah dan tidak melakukan aktivitas konvoi di jalan raya yang dapat membahayakan pengendara lain.

“Kita akan lakukan imbauan secara tertulis ke sekolah. Kalau melanggar, pasti akan kita tilang dan tidak ada alasan. Karena saat ini kita masih melaksanakan Operasi Patuh Seligi 2018,” katanya.

Ia menambahkan, pengamanan siswa-siswi yang merayakan kelulusan merupakan wewenang dari Polsek untuk melakukan pemantauan. Jika nantinya dibutuhkan bantuan pengamanan, jajaran Sat Lantas Polresta Barelang siap memberikan bantuan.

“Yang pasti nanti akan kita koordinasikan dengan Polsek dulu. Kalau memang butuh bantuan akan kita bantu untuk mengamankan pelajar yang melakukan konvoi di jalan raya,” imbuhnya. (gie)

Balqis Hafifah Ramdhani Suka Berburu Kuliner dengan Pacar

0

batampos.co.id – Dalam menjaga penampilannya, Balqis Hafifah Ramdhani mengaku selalu berusaha menyeimbangkan hobi makannya dengan olahraga yang seimbang.Terlebih, beberapa makanan mengandung kandungan minyak yang berlebihan.

“Aku gak pernah takut akan bobot tubuh yang terus bertambah. Selama itu tidak menimbulkan penyakit dan masih ideal versi saya. Kalo versi orang bilang gemuk, ya bodo amat,” ujarnya.

Perempuan kelahiran Batam, 17 Februari 1994 itu juga senang menghabiskan waktunya bersama dengan pacarnya dengan berburu kuliner di berbagai tempat di Kota Batam. Dia tidak penting, makan di restoran mewah atau pedagang kaki lima.

“Terkadang nyari makan itu sampai keluar masuk gang kecil. Sering saya jumpai makanan yang enak itu justru makanan yang ditepi jalan dan masuk ke dalam gang,” tuturnya.

Perempuan yang akrab disapa Balqis itu mengatakan, ia punya hobi berburu kuliner semenjak lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sewaktu itu, ia merasa bosan makan di rumah dan mencoba mencari makan diluar.

“Dari mencari makanan diluar itu, aku mulai menjadi hobby mencoba makanan satu ke makanan lain. Sampai lah sekarang ini jadi suatu kebiasaan,” katanya.

Sudah sejauh ini ia mengenal berbagai macam makanan, Balqis mengaku paling suka makanan yang pedas. Ia menyebut, dalam berburu kuliner tidak harus pada satu khas makanan saja. Asal makanan itu pedas, akan menjadi favorit Balqis.

“Tapi bukan berarti ga mau mencoba makanan yang rasanya manis. Selama makanan itu enak dan tidak menimbulkan efek alergi, oke saja menurut aku,” bebernya.

Dengan hobi makannya itu, Balqis juga mempunyai mimpi untuk membuka usaha kuliner suatu saat nanti. Namun, untuk saat ini dirinya belum bisa mewujudkan mimpinya itu karena belum ada partner dalam membuka usaha bidang kuliner.

“Kalo bayar karyawan kayaknya kurang enak aja, pengennya itu usaha bareng temen-temen. Lagi pula saat ini aku masih bekerja, jadi kalo sudah cukup modal dan ada orang yg bisa di bawa join, pasti bakal di coba,” imbuh karyawan perusahaan bidang ekspedisi ini. (gie)

Kapal Terbakar, 6 Kru Selamat

0
KAPAL pesiar Octopussy terbakar di perairan Dapur 12, Sagulung, Batam, Rabu (2/5) sore. F. Eusebius Sara/Batam Pos

batampos.co.id – Sebuah kapal terbakar di perairan Selat Pulau Air, Dapur 12, Sagulung, Batam, Rabu (2/4) sekitar pukul 17.00 WIB. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal jenis feri itu. Beruntung seluruh kru kapal sebanyak enam orang selamat dalam insiden tersebut.

Sejumlah warga Dapur 12 mengatakan, sebelum terbakar sempat terdengar dua kali ledakan dari dalam kapal. Dari ledakan itulah kami tahu ada kapal terbakar,” ujar ketua RT 02/RW 09 Kampung Tua Dapur 12, Mursidi.

Ledakan yang cukup kuat itu membuat warga kaget dan berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber ledakan. Bahkan sebagian warga berencana mendekat ke kapal dengan menggunakan perahu kayu atau pompong.

Namun belum sempat warga berangkat ke lokasi, terlihat sebuah pancung nelayan merapat di pelantar Dapur 12. Pancung tersebut membawa enam orang pria yang belakangan diketahui sebagai kru kapal yang terbakar itu. Enam pria tersebut dalam keadaan selamat tanpa luka atau cedera sedikitpun.

“Kami tak sempat nanya-nanya karena fokus mau ke lokasi kapal itu terbakar,” ujar Mursidi.

Saat warga tiba di lokasi kebakaran, ternyata api sudah membesar dan melumat habis seluruh badan kapal. Ledakan-ledakan kecil lain masih terus terjadi sehingga warga tak berani merapat ke kapal. “Kami tak bisa berbuat banyak. Api sudah besar. Tak ada alat untuk memadamkan api,” ujar Norman, warga lainnya.

Setelah hampir satu jam terbakar, kapal itu berangsur-angsur mulai tenggelam. Hingga pada pukul 18.00 WIB seluruh badan kapal sudah tenggelam. “Ada namanya kapal itu, cuma tak kelihatan lagi karena sudah tenggelam,” tuturnya.

Menurut warga, di dalam kapal tersebut tidak ada penumpang selain enam kru kapal. Mereka menceburkan diri ke laut dan minta pertolongan nelayan yang melintas sebelum kebakaran terjadi.

“Saat mereka (awak kapal) menjauh, baru suara ledakan itu terjadi dan kapal mulai terbakar,” kata Norman lagi.

Hingga berita ini diketik belum ada pihak kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian. Dua kapal pemadam kebakaran milik perusahaan galangan kapal terdekat sempat mencoba memadamkan api. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga akhirnya kapal hangus terbakar dan tenggelam. (eja)

Gubernur Kepri Tolak Upah Tinggi

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun belum juga mengesahkan angka upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam 2018. Namun secara umum Nurdin tidak ingin upah sektoral naik terlalu tinggi.

“Apa gunanya kita naikkan, tapi nantinya tak ada lagi perusahaan. Naik tinggi-tinggi, mereka (investor, red) pergi,” kata Nurdin saat menerima rombongan dari Apindo Kepri dan Kadin Provinsi Kepri di ruang kerjanya di Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/5).

Menurut Nurdin, saat ini semua pihak harus saling memahami kondisi perekonomian di Kepri. Termasuk dalam pembahasan upah buruh.

Dari pihak buruh, dia sangat paham jika kesejahteraan adalah kebutuhan utama para pekerja. Namun dia berharap agar mereka tidak menuntut upah terlalu tinggi yang bisa membebani pengusaha.

Di lain sisi, Nurdin juga mengaku paham bahwa pengusaha akan terbebani jika harus membayar upah terlalu tinggi di tengah ekonomi yang lesu saat ini.

“Jadi sama-sama kita jaga. Agar iklim investasi tetap kondusif,” kata dia.

Untuk itu, dalam pembahasan UMS Nurdin berharap dilakukan sesuai presedur dan aturan yang berlaku. “Biar saja dirundingkan perusahaan dan serikat (pekerja) di perusahaan itu. Sesuai Permenaker,” katanya.

Pada kesempatan itu Nurdin didampingi Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, dan Kadisnaker Tagor N. Sementara dari Apindo hadir Ketua Apindo Kepri Cahya, Abidin Hasibuan, Hengki Suryawan. Sedangkan dari Kadin Kepri dihadiri langsung ketuanya, Achmad Makruf Maulana. Selain itu, pertemuan kemarin juga dihadiri sejumlah pengusaha di Kepri.

Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan saat ini kondisi ekonomi memang sangat tidak berpihak kepada pengusaha. Menurut dia, saat ini sebagian besar pengusaha hanya bertahan agar usaha mereka tidak tutup dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja.

“Terutama dalam dua tahun terakhir. Sebenarnya kami ingin menangis, tapi sudah tak ada lagi airmata,” kata Cahya.

Menurut Cahya, upah buruh di Kepri saat ini sudah tidak kompetitif. Terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kecuali Singapura dan Brunei Darussalam.

“Mari kita jaga iklim investasi di Kepri supaya terus membaik,” kata Cahya.

Sementara Penasihat Apindo Kepri Abidin Hasibuan mengatakan pihaknya ingin terus menciptakan lapangan kerja dan menjadi pembayar pajak yang taat. Karena itu, pihaknya menginginkan persoalan upah ini segera selesai dan jangan ditarik ke ranah politik.

“Yang paling ideal untuk membahas UMS adalah PUK dan pemilik perusahaan,” katanya. (jpg)

IPH Lambat, Bisnis Poperti Terhambat

0

batampos.co.id – Para pengembang dan pelaku perbankan masih mengeluhkan lambannya pengurusan izin peralihan hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kondisi ini secara langsung menghambat proses transaksi jual beli properti dengan perbankan. Akibatnya, bisnis properti tersendat.

“IPH tak bisa lama-lama. Dulu 2017 selesai tiga bulan. Sekarang dua minggu hingga satu bulan. Harus ada kejelasan legalitas dan proseduralnya. Perusahaan tidak mau tahu, karena kejar target,” kata Achmad Yani dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indobaru Batam dalam acara Afternoon Tea antara Batam Pos bersama partner iklan dari kalangan pengusaha properti di Hotel Sahid Batam Center, Rabu (2/5).

Yani mengatakan, kondisi ini sangat merugikan. Baik bank maupun calon konsumen. Sebab taidak jarang nasabah yang batal membeli rumah karena terkendala IPH.

Hal senada disampaikan Pimpinan Cabang BNI Syariah Batam, Muhammad Rusdi. Ia berharap pemerintah terus berbenah untuk mempercepat proses perizinan terkait bisnis properti, khususnya peneritan IPH.

“Dari sisi nasabah maupun developer, kami butuh kecepatan,” kata Rusdi.

Meski begitu, Rusdi melihat tren pertumbuhan pasar sektor properti di Batam tahun ini cukup meningkat. “Di tahun ini trennya cukup bagus dan alami peningkatan,” katanya singkat.

Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal mengatakan ada gambaran menggembirakan bagi perekonomian Batam. Pada triwulan pertama tahun ini ekonomi Batam cenderung tumbuh positif.

“Secara kegiatan perekonomian bergerak. Meskipun belum mencapai angka harapan. Kita berharap tahun ini bisa lebih baik lagi,” paparnya.

Iqbal mengatakan alasannya sederhana. Kebijakan pemerintah daerah saat ini memberi ruang lingkup yang cukup luas bagi properti untuk berkembang. Contohnya dari penyederhaan persyaratan IPH hingga pengembalian lahan tidur yang telah dicabut untuk pembangunan kembali.

“Batam Pos adalah entitas bisnis. Makanya kami akan dorong supaya tahun ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi,” katanya.

foto: cecep mulyana / batampos

Acara Afternoon Tea ini digelar dengan tujuan silaturahmi antara pemasang iklan dan Batam Pos. Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim mengatakan Batam Pos bisa menjadi media terbesar di Kepri karena mendapat kepercayaan dari para rekan-rekan pengusaha.

“Tidak salah kami katakan kalau kami adalah media terbesar. Untuk itu kami berterima kasih atas kepercayaan dari semua yang mempercayai kami kami sebagai media partner dan promosi,” jelas Candra.

Direktur Batam Pos, Guntur Marchista Sunan juga mengatakan Batam Pos menjadi koran terbesar di Kepri. Survei dari Nielsen dan Morgan telah membuktikannya.

“Untuk penetrasi media cetak, Batam Pos nomor dua setelah Surabaya. Kita ada di angka 25 persen dan itu sangat tinggi melebihi Pekanbaru yang 22 persen dan Padang yang di bawah 20 persen,” jelasnya.

Sementara para pengusaha properti di Batam mengaku menaruh harapan besar kepada Batam Pos. Peran media dianggap sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar jangan sampai tidak pro pengusaha. Selain itu, kehadiran media sekelas Batam Pos dianggap dapat memperlancar usaha karena perannya sebagai nomor satu di Kepri.

“Dukungan dari Batam Pos sangat bagus dan sangat efektif. Dulu tak dikenal dan kesulitan promosi, tapi sekarang karena dibantu Batam Pos, branding movement benar-benar terbantu,” kata Pimpinan Produksi Citra Plaza Nagoya, Dony Priambodo.

Ia memaparkan pasar properti di Batam cukup unik. Penyebabnya adalah konsumen perlu kepercayaan yang lebih mengingat perekonomian Batam saat ini berada dalam tahap pemulihan. Masyarakat butuh keyakinan lebih untuk berinvestasi di bidang properti. “Market di Batam butuh trust lebih. Untungnya penjualan kami cukup baik di awal 2018 ini,” jelasnya.

Sedangkan Manajer Marketing Citra Plaza Nagoya Andri Yulianto mengatakan, Batam Pos harus menjadi corong untuk mengawal kebijakan ekonomi di Batam.

“Kami amati semua sektor hidup dari galangan kapal dan industri. Sehingga ketika turun, maka akan terkena dampaknya terutama di sektor properti,” ujarnya. (leo)

TNI AL Sapa Masyarakat Pesisir melalui Program Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

0
TNI AL memeriksa gigi warga saat bakti sosial di Tiban Lima, Sekupang, Rabu (2/5). Kegiatan ini yang diadakan oleh Mabes TNI AL. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Markas Besar TNI AL (Mabesal) Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutrisno meresmikan sejumlah bangunan fisik yang dibangun oleh jajaran TNI AL melalui program Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut di Batam dan Tanjung Balai Karimun, Rabu (2/5). Di Batam bakti sosial dari TNI AL ini berpusat di masjid Nurul Hidayah, Perumahan Pesona Rhabayun Tiban V, Sekupang.

Porgram Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut merupakan wujud aksi nyata dari TNI AL untuk terlibat langsung dengan masyarakat khsusunya masyarakat pesisir. Melalui program ini TNI AL menyalurkan kemampuan mereka untuk membantu masyarakat dengan sentuhan pembangunan fisik dan non fisik.

“Ini rutin tiap bulan. Kebetulan sebulan ini fokus di wilayah Kerja Lantamal IV Tanjungpinang maka kami pilih dua kecamatan di Batam (Sekupang) dan satu lagi di Karimun,” ujar Bambang kepada wartawan di lingkungan Masjid Nurul Hidaya, kemarin.

Pembangunan fisik yang sudah dikerjakan oleh satuan TNI AL tersebut di Batam dan Karimun diantaranya; perbaikan rumah ibadah, peningkatan akses jalan serta perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara kegiatan nonfisik meliputi; sosialisasi bahaya narkoba, masalah kelautan, pengobatan gratis hingga memberikan bantuan peralatan olaraga dan perlengkapan sekolah kepada sejumlah sekolah yang membutuhkan.

“Kegiatan ini sudah berlangsung sejak sebulan yang lalu. Dua minggu lagi kami lanjutkan ke Natuna. Sama juga ada fisik dan nonfisik,” tuturnya. (eja)

Selepas Isi Bensin, Mobil Terbakar

0
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Baru saja terjadi, sebuah mobil sedan BP 1551 ZE terbakar selepas mengisi bensin, Kamis (3/5/2018) sekira pukul 07.20

Sedan itu turun dari SPBU lalu masuk parit.

Tiada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Pengemudi mengalami luka bakar.

Petugas pemadam segera bekerja memadamkan api. Berhasil. Namun mobil tetap terbakar habis.

Budi Arianto, seorang petugas pemadam kebakaran Pos Sagulung mengatakan, mobil sedan itu menghindari motor yang lawan arah, hendak masuk ke SPBU. Supir sedan banting stir ke kiri, lalu nyemplung parit.

Terjadi gesekan yang menimbulkan percikan api. Api ini menyambar ke jeriken yang ada di bagian belakang sedan. Jok bagian belakang tak lagi ada sebab diisi jeriken yang diduga berisi bensin juga. (ali)

 

Play sound