Rabu, 22 April 2026
Beranda blog Halaman 12374

Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan Anak

0
Bupati Bintan Apri Sujadi mewisuda 211 santri se Kecamatan Teluk Sebong di Gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebong, Simpang Lagoi, Minggu (18/3) pagi. F. Slamet Nofasusanto/batampos.co.id

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mewisuda 211 santri dan santriwati di Gedung Community Center, Simpang Lagoi, Bintan, Minggu (18/3) pagi. Wisuda kali ini disejalankan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Teluk Sebong.

Apri Sujadi mengatakan, di era teknologi dan modernisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah harus semakin kuat. “Kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang,” bebernya.

Karena itu, akhlak generasi muda di Kabupaten Bintan harus terus dipupuk dengan berbagai kegiatan keagamaan. Sebab ke depan tongkat estafet pembangunan di Kabupaten Bintan akan diserahkan kepada para generasi muda. “Tingkatkan iman dan takwa untuk membentengi diri dari hal yang tak baik,” pesan dia.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Alquran Kecamatan Teluk Sebong, Andi Khoirulhadi mengatakan, 211 santri yang diwisuda sebelumnya telah lulus munaqosahMunaqosah diikuti 27 TPA dan dilaksanakan selama dua hari di dua lokasi yakni Kelurahan

Kota Baru dan Desa Sri Bintan. Dijelaskannya, munaqosah merupakan salah satu syarat masuk ke Sekolah Menenah Pertama (SMP).

Harapannya usai lulus munaqosah dan diwisuda, santri terus belajar dan meningkatkan ilmunya ke TPQ. Tak hanya itu, ia berharap para santri menerapkan ilmu di lingkungan sekitar.

“Tingkatkan akhlak dan budi pekerti. Tidak sekedar memahami ilmu ilmu agama yang didapat namun harus menerapkannya di lingkungan masyarakat,” tukas dia. (met)

Budayakan Donor Darah

0
Sejumlah warga mengikuti donor darah di Aula Bukit Tabot Batu Kucing Tanjungpinang, Minggu (18/3). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Komunitas Medik Katolik Indonesia (KMKI) Wilayah Kepri bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Tanjungpinang menggelar aksi sosial donor darah Selamatkan Sejuta Jiwa di Aula Bukit Tabor Batu Kucing Tanjungpinang, Minggu (18/3).

Kegiatan rutin yang dilaksanakan tiga bulan sekali oleh KMKI ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya donor darah sekaligus membantu PMI yang masih kekurangan stok darah. Nantinya, kantong darah yang terkumpul akan diserahkan ke PMI Tanjungpinang untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

“Kegiatan ini salah satu bentuk kepedulian kami terhadap sesama,” kata Ketua Panitia Acara, dr. Sunarto.

Menurutnya, donor darah juga merupakan bentuk amal dan diharapkan kepada pendonor berniat untuk saling membantu dan darah dapat dimanfaatkan guna membantu orang lain yang membutuhkan. Selain itu, donor darah yang dilakukan tiga bulan sekali memiliki banyak manfaat untuk kesehatan pendonor. “Golongan darah apapun pasti dibutuhkan,” kata Sunarto.

Kepala Unit Tranfusi Darah PMI Tanjungpinang dr. Sudianto mengatakan, PMI sangat mengapresiasi dan sangat terbantu dengan kegiatan donor darah ini. Menurutnya, PMI Tanjungpinang membutuhkan setidaknya 600 kantong darah setiap bulannya. “Sangat jarang memenuhi target, hanya 50 persen saja setiap bulannya,” jelasnya.

Sudianto mengimbau, bagi yang ingin mendonorkan darah bisa langsung ke PMI Tanjungpinang dan pendonor harus sehat, tidur cukup dan harus sarapan pagi. “Setidaknya harus cukup tidur selama lima jam,” himbaunya. (odi)

Disnaker Sampaikan UMSK ke Gubernur

0
Buruh demo di depan kantor Disnaker Kota Batam di Sekupang, Selasa (13/3). Para buruh berdemo menuntut kenaikan UMK dan UMS Kota Batam. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam akan menyampaikan usulan upah minimum sektor kota (UMSK) Batam kepala Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Senin (19/3).

“Ya, besok (hari ini, red) kami akan berangkat menemui Pak Gubenur untuk menyampaikan usulan UMSK Batam,” kata Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Minggu (18/3).

Sebelumnya, hasil rapat tentang usulan UMSK ini sudah diserahkan kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi untuk ditandatangani.

“Pak wali sudah ok, tinggal nanti penetapannya dari Gubernur,” ujarnya.

Ia menjelaskan rapat usulan UMSK Batam ini turut dihadiri perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan serikat pekerja yang ada di Batam. Berdasarkan hasil voting tertutup yang dilakukan didapatlah angka yang akan diusulkan kepada gubernur.

“Kemarin saya sempat baca APINDO keberatan tentang usulan UMSK ini. Padahal dalam rapat mereka juga ikut menyetujui usulan ini. Dari tiga orang yang hadir dua orang menyetujui,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam ini menyebutkan ada tiga sektor yang diusulkan yakni ringan itu untuk mereka yang bekerja di pariwisata dan garmen, sektor sedang itu industri dan ketiga berat untuk perkapalan.

Besaran masing- masing sektor di hitung berdasarkan UMSK 2016 plus PP nomor 78 tahun 2015 (kenaikan sebesar 8,71 persen) dengan perhitungan sektor I Rp 3.528.537, sektor II Rp 3. 563.137 dan sektor III Rp 3. 770. 067.

“Angka ini kami dapatkan dari voting bersama termasuk APINDO dan bukan semata-mata pemerintah yang usulkan. Apapun hasil ketetapan terkait UMSK ini nantinya menjadi kewenangan dari gunernur,” ungkapnya. (une)

Perempuan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

0
Raja Ariza. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang punya atensi terhadap geliat ekonomi yang diprakarsai kaum perempuan. Bersama ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Tanjungpinang, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan warga melalui kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan.

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza berkeyakinan Ipemi bisa mewujudkan hal tersebut. “Karena itu, kami siap memfasilitasi kegiatan positif semacam ini,” kata Ariza ketika meninjau stan bazar Ipemi Tanjungpinang, Sabtu (17/3) lalu.

Kepada para anggota Ipemi Tanjungpinang, Ariza berharap semakin banyak peluang bisnis yang bisa diciptakan dan disambut baik oleh segenap warga. Misalnya, dari produk kuliner yang sudah lekat dengan ibu-ibu anggota Ipemi sejak di dapur rumahnya sendiri. Ariza menilai itu hal positif yang bisa ditularkan kepada masyarakat.

Soal fasilitasi yang bisa diberikan, sambung Ariza, Pemko Tanjungpinang mempersilakan Ipemi dalam sejumlah kegiatannya memanfaatkan kawasan-kawasan strategis yang dikelola Pemko Tanjungpinang sebagai lokasi pelaksanaan bazar.

“Misalnya Gedung Gonggong, kan juga bisa dipakai untuk bazar semacam ini. Dengan begitu diharapkan bazar bisa semakin semarak karena lokasinya strategis,” ungkap Ariza.

Apa yang ditawarkan Ariza, disambut secara positif oleh Ipemi Tanjungpinang. Suryana, selaku ketua berharap, ia dan teman-temannya bisa memberi inspirasi agar kaum muslimah di Tanjungpinang bisa semakin berdaya secara peran atau ekonomi. Ia yakin fasilitasi dan apresiasi dari pemerintah akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Ipemi ke depannya.

Di kalangan Ipemi sendiri, sambung Suryana, tidak cuma berkutat dari bazar ke bazar belaka. Melainkan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pelatihan atau bidang sosial. “Ada juga kegiatan keagamaan yang kami laksanakan. Jadi bisa melibatkan anak-anak juga,” ujar Suryana. (aya)

Pemerintah Masih Evaluasi Lokasi Cetak Sawah dan Petani

0
Kepala Dinas Pertanian Pemkab Natuna survei lokasi sawah di Desa Kelarik Bungaran Utara. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah masih evaluasi lokasi program cetak sawah 200
hektare tahun 2018 ini di Natuna, agar hasil yang dicapai sesuai target pemerintah.

Kepala Dinas Pertanian Pemkab Natuna Tengku Fauzan Tambusai mengatakan, program cetak sawah tahun 2018 ini seluas 200 hektare. Namun tim masih melakukan evaluasi dalam menentukan lokasi cetak sawah. Sebelumnya di Kecamatan Bunguran Utara.

“Lokasi cetak sawah masih dalam evaluasi tim, supaya program cetak sawah tahun ini lebih baik hasilnya,” ujar Fauzan, Minggu (18/3).

Dikatakan Fauzan, belum ditentukan lokasi cetak sawah saat ini karena menyangkut ketersediaan petani. Sehingga terus dipelajari kesiapan petani untuk cetak sawah. Dan akan diutamakan petani yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk bercetak sawah.

“Dalam waktu dekat, lokasi cetak sawah akan ditentukan tim. Tentu yang dipertimbangkan petaninya,” ujar Fauzan.

Dikatakan Fauzan, Pemerintah daerah dalam program cetak sawah ini hanya mendukung program pemerintah menciptakan ketahanan pangan dengan kerjasama TNI dalam membuka lahan, dengan harga kontrak per hektarenya sudah ditetapkan Pemerintah.

“Tentu lokasi cetak sewah juga menentukan keberhasil, sesuai hasil kajian dan survei tim,” ujar Fauzan.(arn)

Awe Berencana Bangun Industri Gula Pasir di Lingga

0

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello menemui Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Awe melaporkan rencananya untuk membangun industri gula pasir dan gula merah berbahan baku dari umbi tanaman bit di Bumi Bunda Tanah Melayu itu.

“Kemarin, saya dan tim sudah menemui pak Menperin. Saya melaporkan dan minta dukungan rencana Pemkab Lingga membangun industri gula dari umbi tanaman bit,” ungkap Awe, Sabtu (17/3).

Awe mengaku tak sendirian untuk mewujudkan cita – cita besarnya itu. Ia didampingi salah seorang putra terbaik Indonesia yang sudah berpengalaman selama 40 tahun menangani industri gula bit di negara Jerman.

Hanya bermodalkan sekitar Rp 35 miliar, kata Awe, industri gula bit yang akan dibangunnya di Lingga itu, mampu memproduksi gula pasir sekitar 12 ton dan gula merah sekitar 9 ton per hari. Sementara lahan yang dibutuhkan, hanya sekitar 150 hektare.

“Ini sebuah terobosan yang mampu menjawab tantangan masa depan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada gula impor. Apalagi, lahan yang dibutuhkan tak perlu terlalu luas dan hasilnya bisa sampai 100 ton umbi bit per hektare,” bebernya.

Ketika ditanya bagaimana respon Menperin atas gagasannya membangun industri gula bit itu, Awe hanya mengumbar senyum dan berharap suatu saat industri gula bit ini dapat terealisir, sekaligus mampu memberi kontribusi terhadap kebutuhan gula nasional yang dikabarkan masih mengalami defisit sekitar 3 juta ton per tahun.

“Pak Menteri masih ragu – ragu, karena belum ada bukti tanaman bit ini bisa hidup di Indonesia dan dapat dibudidaya secara massal. Padahal, sejumlah ujicoba sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman bit ini bisa hidup di daerah tropis dan bisa panen hingga 2 kali dalam setahun,” jelasnya. (cca)

Tilep Barang Perusahaan, Shinta Dipolisikan

0
ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Shinta, 22, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, dia kedapatan telah menggelapkan sejumlah uang dari tempatnya bekerja. Pasalnya, dia kedapatan telah menipu dan menggelapkan barang dari tempatnya bekerja. Atas kelakuannya, perusahaan merugi hingga mencapai Rp. 10 juta.

Shinta diketahui berstatus karyawan di salah satu perusahaan yang berada di kawasan Lubukbaja. Perempuan yang menjabat sebagai petugas administrasi di perusahaan distribusi sembako itu membuat pembukuan secara fiktif untuk di laporkan kepada atasannya. Masalah ini pun kemudian berlanjut pada laporan pemilik perusahaan ke Polsek Lubukbaja.

Kanit Reskrim Polsek Lubukbaja Iptu Awal Sya’ban Harahap mengatakan, awalnya istri korban melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan barang-barang yang masuk ke perusahaannya. Dari hasil pemeriksaan itu, istri korban melihat adanya keganjalan antara barang yang masuk dengan barang yang keluar dari perusahaan. Kejanggalan ini pun kemudian di laporkannya kepada suaminya, Steven, 30.

“Dari laporan itu, kemudian korban melakukan pengecakan langsung. Ternyata memang benar ada kejanggalan. Misalnya barang yang masuk satu kontainer itu 100 kilogram, tapi tersangka membuat di pembukuan perusahaan hanya 80 kilogram yang keluar,” kata Awal, Minggu (18/3) siang.

Dari adanya kejanggalan yang ditemukan itu, selanjutnya Steven memanggil Shinta untuk menananyakan uang tersebut. Namun, dari pengakuan Shinta, uang itu telah habis digunakannya untuk keperluannya sehari-hari. Merasa geram dan dirugikan dengan kelakuan karyawannya itu, Steven selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Lubukbaja, Kamis (15/3).

“Setelah mendapatkan laporan tentang peristiwa dugaan tindak pidana pengelapan dalam jabatan tersebut, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pengelapan dalam jabatan dan selanjutnya pelaku di bawak ke Polsek Lubukbaja untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tuturnya.

Awal menambahkan, tersangka dijerat dengan pasal 374 KUH Pidana, mengenai penggelapan dalam jabatan atau penggelapan dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya selama lima tahun penjara. Sejauh ini, jajaran Polsek Lubukbaja masih memintai keterangan dari Shinta untuk dilakukan proses lebih lanjut. (gie)

KPU Tetapkan 144.241 DPS

0
Pilwako Pinang

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Tanjungpinang pada 27 Juni 2018 sebanyak 144.241 jiwa. Jumlah ini telah disepakati melalui sidang pleno akhir pekan lalu.

Dari data hasil rekapitulasi tersebut, DPS Tanjungpinang Timur adalah kecamatan dengan jumlah pemilih sementara terbanyak mencapai 55.373 pemilih. Lalu Kecamatan Bukit Bestari berjumlah 38.599 pemilih, Kecamatan Tanjungpinang Barat berjumlah 34.903 pemilih, dan Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan jumlah 15.366 pemilih. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 317 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Tanjungpinang.

Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria menjelaskan, setelah penetapan DPS tersebut, KPU akan mengumumkan daftar nama warga Tanjungpinang yang masuk dalam DPS di kelurahan. “Diharapkan setelah KPU menyerahkan DPS kepada PPS, selanjutnya mereka mengumumkan DPS mulai 24 Maret sampai 2 April,” ujarnya, Minggu (18/3).

Warga yang belum masuk DPS dapat dimasukkan dengan menunjukkan identitas KTP elektronik atau suket yang diterbitkan Dinas Kependudukan (Disduk) Tanjungpinang. “Tentunya data DPS dan DPT pilkada ini menjadi basis awal bagi KPU Tanjungpinang untuk menjadikan DPS pemilu 2019. Bahkan basis pendataan wajib menggunakan KTP elektronik,” katanya.

Robby meminta partisipasi warga untuk sama-sama mengecek data pleno DPS yang akan diumumkan di kantor kelurahan. “Jika namanya tidak ada, silakan melapor ke KPU,” imbau Robby.

Hal ini penting dilakukan agar hak pilih warga yang bersangkutan tidak hilang begitu saja. Cara untuk melapor ke KPU Tanjungpinang cukup mudah. Robby menerangkan, warga yang namanya belum terdata di DPS hanya diminta membawa surat KTP elektronik dan Kartu Keluarga ke sekretariat KPUD di bilangan Batu 8 Atas. “Jika belum punya e-KTP bisa juga pakai Surat Keterangan bahwa KTP nya sedang masih dalam proses cetak,” ujar Robby. (aya)

Perbaikan Jalan Marina City Diusulkan ke Pemprov

0
Truck pengangkut tanah melintas di Jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji. Truck pengangkut tanah ini merusak jalan dan dikeluhkan oleh warga. | Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kerusakan jalan Marina City kian parah. Nyaris tak ada jalan yang mulus lagi di sepanjang jalan menuju kawasan wisata Marina itu.

Warga pengguna jalan di sana kembali menyuarahkan situasi jalan yang kurang nyaman itu. Warga berharap agar kerusakan jalan itu secepatnya diperbaiki agar kerusakan tidak semakin lebar dan dalam.

Camat Sekupang M Arman saat dikkonfirmasi mengaku, sudah menyampaikan harapan warga tersebut ke Musrembang tingkat kecamatan dengan harapan agar usulan perbaikan jalan itu dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi Kepri.

“Itu jalan provinsi makanya usulan Musrembang (tingkat kecamatan) kemarin akan dilanjutkan ke tingkat Provinsi,” ujar Arman di Marina, Minggu (18/3).

Meskipun bukan wewenang Pemko Batam, Arman tetap berharap agar usulan itu segera direspon oleh Pemprov sehingga kerusakan jalan di sana segera diperbaiki. “Upaya perbaikan masih minim. Makanya kita berharap agar segera ditanggapi,” tutur Arman.

Jalan Marina City, diakui Arman merupakan akses jalan yang sangat dibutuhkan warga ataupun pelaku usaha wisata di sekitar wilayah Marina. Jika jalan tersebut tak segera diperbaiki tentu akan berdampak buruk bagi iklim pariwisata di Batam secara umum. Wisatawan tentu punya penilaian sendiri. Jika situasi jalan tak mendukung tentu mereka akan minder mendatangi lokaasi tersebut nantinya.

“Itu yang harus kita jaga juga,” ujar Arman.

Disinggun terkait tanggung jawab pihak proyek reklamasi yang sebelumnya diprotes warga karena dianggap merusak jalan utama itu, Arman enggan berkomentar banyak. Itu wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan Batuaji.

“Kalau itu masuk ke Kecamatan Batuaji. Tapi dengar-dengar sudah diproses juga (pihak proyek reklamasi) itu,” ujar Arman.

Sementara Camat Batuaji Ridwan sebelumnya mengaku sudah menindak lanjuti proyek yang menyebabkan jalan Marina City rusak parah tersebut dengan melaporkan ke DLH kota Batam. Namun demikian sampai siang kemarin, tindak lanjut atas pelanggaran tersebut belum bisa dipastikan. (eja)

Seragam Sekolah Tak Kunjung Dibagikan

0

batampos.co.id – Sejumlah orang tua siswa SMKN 7 Batam mengeluhkan seragam sekolah untuk siswa kelas X yang tak kunjung dibagikan pihak sekolah. Padahal, untuk biaya pembelian seragam ini sudah dibayarkan orang tua siswa pada saat mendaftarkan anak mereka di sekolah tersebut.

“Sudah bayar, malah bajunya tak kunjung selesai,” sesal Wati, salah satu orang tua siswa, Minggu (18/3).

Diakuinya, anaknya saat ini sudah naik ke kelas XI dan belum mendapatkan seragam. Pihak sekolah hanya menjanjikan, nyatanya sampai memasuki tahun ajaran baru, seragam yang dijanjikan masih belum diterima.

“Orang tua selalu dijanjikan, namun realisasinya nol besar,” tuturnya.

Selain persoalan seragam, guru honor dana bantuan Operasional Sekolah juga mengeluhkan pihak sekolah. Sebab, sejak beberapa bulan terakhir mereka belum menerima gaji. Akibatnya, mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya trasnpor sehari-hari.

“Kami yang honor di sini sangat menantikan dana BOS, karena dari situ kami dapat penghasilan,” keluh salah seorang guru honor di SMKN 7.

Ia mengakui, tidak adanya transparansi penggunaan dana BOS menjadi penyebab tertundanya pembayaran gaji guru honor.

“Informasinya demikian, pengelolaan anggarannya tidak transparansi. Padahal seharusnya 15 persen dari dana BOS itu bisa dibayarkan untuk gaji guru,” sesalnya.

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman mengatakan, menyesalkan permasalahan di SMKN 7 ini. Ia mengaku memang sering menerima laporan masyarakat terkait seragam dan gaji guru honor ini. Bahkan ada juga yang mengadu jika anaknya belum menerima nomor ujian nasional.

“Keluhan ini sering disampaikan masyarakat. Tapi SMK dan SMK domain adalah propinsi,” kata Aman.

Ia berharap, teman-teman di DPRD provinsi menelusuri guna memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut.

“Kalau betul beberapa masalah ini terjadi di SMKN 7, maka kepala dinas pendidikan provinsi harus segera mengambil langkah tegas terhadap pihak terkait,” tegasnya. (rng)