Panitia Fellowship Paskah BKAG Kota Batam (ki-ka): Pendeta Henny Dortama Malau, Pendeta Otniel Harefa, Pendeta Surya Wijaya, Wirya Putra Silalahi, dan Pendeta Elinson Haloho dalam keterangan pers di Batamcenter, Kamis (12/4). | Chahaya Simanjuntak/Batam Pos
batampos.co.id – Sekitar 800 pendeta dan para hamba Tuhan di Batam akan merayakan ibadah paskah di Hotel Best Western Premier Panbil, Senin (16/4) mendatang. Acara ini merupakan kegiatan dari Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Batam dengan tujuan membangun kembali keakraban dan kebersamaan pendeta dari antar denominasi gereja.
“Sesuai maknanya, Paskah ini adalah kemenangan Tuhan atas dosa dan maut yang telah memerdekakan umat manusia. Maka ibadah dan acara fellowship ini juga bertujuan membuat saling kenal, menjaga keakraban dari sesama para hamba Tuhan dan keluarganya yang ada di Batam,” ujar Ketua Panitia Fellowship Paskah Hamba-Hamba Tuhan BKAG Kota Batam 2018, Wirya Putra Silalahi di Batamcenter, Kamis (12/4).
Wirya mengatakan, para hamba Tuhan disini termasuk semua pendeta dari Protestan, dan juga para pastor dari Katolik.
Berdasarkan data dari BKAG, para pemuka gereja, ada sekitar 576 pendeta dan pastor dari 460 gereja yang tersebar di Batam. “Jumlah jemaat sendiri ada sekitar 269.0900 jiwa, atau sekitar 21,83 persen dari penduduk Kota Batam,” jelas Wirya.
Ketua BKAG Kota Batam, Surya Wijaya menyebutkan, Fellowship Paskah ini mengangkat tema Membangun Batam Dalam Kebersamaan. “Kami punya kerinduan, dengan fellowship ini diharapkan sesama para pemuka gereja, kita menggali kebersamaan para hamba Tuhan di Batam untuk menyuarakan kebenaran di masyarakat,” jelas Surya.
Menurutnya, zaman sekarang ini ada begitu banyak permasalahan sosial di Indonesia, khususnya di Batam. Mereka berharap, sebagai pemuka agama, mereka bisa lebih mengakrabkan diri, menjadi agen perubahan suara kebenaran yang memberikan kesegaran informasi dan pesan moral kepada masyarakat supaya hidup dalam damai. “Karena kami juga mempunyai tanggung jawab menjaga kota ini untuk tetap kondusif,” ujar Surya.
Sementara itu, Sekretaris Fellowship Pendeta Dr Otniel Harefa menyebutkan, rencananya kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini akan dihadiri Gubernur Kepri dan Walikota Batam. Meski begitu, acara ini tidak ada unsur politis yang berkaitan dengan kampanye 2019 mendatang. “Gereja dilarang berpolitik praktis. Jadi acara ini bebas dari muatan politik dan tidak ada menggunakan APBD. Hanya keakraban, ibadah serta sekaligus himbauan kepada para pendeta supaya turut serta juga mengabarkan kabar baik Pesta Paskah Oikumene Kepri pada 21 April mendatang kepada masing-masing jemaatnya,” jelas Otniel.
Acara ini juga akan diisi dengan berbagai persembahan tari-tarian. Seperti tarian khas Karo dan Nias mewakili Sumatera, Tarian NTT dari Indonesia Timur, dan juga tari persembahan etnik Tionghoa. Untuk kotbah sendiri akan diisi oleh Pendeta Timbul Silalahi MTH dari GPT Batam Kota, serta turut serta mengundang Lembaga Aras Gereja Provinsi Kepri.
“Kami berharap ini bukan hanya seremoni biasa saja. Semoga ke depan berbuah hubungan yang harmonis, saling mengisi satu sama lain, sehingga pembangunan Batam madani menjadi tujuan kita bersama,” tutup Wirya. (cha)
ENTAH apa maksud Kristina Hoefs melamar pekerjaan jadi sipir (penjaga penjara) di Hillsborough, New Hampshire, Amerika Serikat. Yang pasti, apa yang dia inginkan akhirnya tercapai: benar-benar dipenjara. Dipenjara (sebagai tahanan), bukan (kerja) di penjara sebagai sipir.
Seperti dilansir ABC News pada Selasa (10/4), Hoefs ternyata buron kasus pencurian di Maine. Dia pun ditangkap tak lama setelah menyerahkan lamaran pekerjaan sebagai sipir ke Hillsborough County Department of Corrections. Hoefs dijadwalkan mulai menjalani pemeriksaan pada Senin (16/4) mendatang.
”Setelah membaca lamaran kerjanya, para staf lantas menyadari bahwa dia adalah buron,” bunyi keterangan resmi dari Hillsborough County Department of Corrections. (*/c9/ttg/JPG)
batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri terus menggali dugaan penggelembungan anggaran sewa kamar penginapan saatkunjungan kerja (Kunker) DPRD Bintan pada 2015. Hingga saat ini, pihak Kejati sudah memeriksa memeriksa 18 orang saksi.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Ferytas mengatakan, pihaknya telah memanggil saksi dari agen travel perjalanan yang digunakan saat kunker.
”Ada sekitar delapan saksi lagi untuk pemeriksaan lanjutan,” katanya di kantor Kejati Kepri, Kamis (12/4).
Mengenai adanya indikasi kerugian negara, Ferytas mengaku masih melakukan pengembangan dan tindak lanjut terkait dugaan penggelembungan anggaran. ”Tidak hanya sebatas mark up yang kami lidik, kalau ada indikasi lainnya, akan kami bongkar,” tegasnya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dua alat bukti tentang tindakan melawan hukum proses hukumnya dilanjutkan. ”Kalau ada bukti akan naik tahap,” janjinya.
Dari informasi yang didapat di lapangan, beberapa orang yang sudah datang dan memberikan keterangan, antara lain Wakil Ketua DPRD Bintan Trijono, Komisi I dan III yakni M Zuhdi, R Miskal, Sahak, dan Suardi. Kemudian Fiven Sumanti, Siti Maryani, Hesti Gustrian, Bani Suparti, Amran, dan Agustinus Purba.
Sebelumnya, penyidik juga sudah memanggil dan meminta keterangan anggota serta staf Sekwan Bintan lainnya. Antara lain mantan Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi, Kabag Keuangan Setwan DPRD Bintan Saadah, Sekwan DPRD Bintan Edy Yusri, dan mantan Sekwan DPRD Bintan Agustiawarman.(odi)
batampos.co.id – Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century semakin kuat. Rabu (12/4) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Gedung Merah Putih. Dia datang bersama anak dan isteri Budi Mulya, Anne Mulya juga Nadia Mulya.
Boyamin menjelaskan, kedatangannya bersama keluarga Budi Mulya tidak lain untuk menyampaikan surat permintaan agar KPK segera menindaklanjuti putusan PN Jaksel bernomor 4/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tersebut. ”Saya ke sini menyampaikan surat permintaan untuk dilaksanakan putusan itu,” ungkap dia kemarin.
Tujuannya tidak lain supaya kasus bailout Bank Century yang lama tidak terdengar perkembangannya dituntaskan oleh lembaga antirasuah.
Berdasar putusan Budi Mulya, Boyamin yakin betul bukan hanya satu orang yang seharusnya dipidana dalam kasus bailout Bank Century. Sebab, sejak awal KPK menyebut bahwa mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) itu melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain. ”Mestinya minimal ada dua orang. Ternyata satu orang,” kata dia. Karena itu, dirinya mempertanyakan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Dengan sejumlah barang bukti, saksi-saksi, berbagai dokumen, serta putusan Budi Mulya, sambung Boyamin, seharusnya KPK bisa memproses nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi setelah PN Jaksel membacakan putusan praperadilan yang dia ajukan. ”Mestinya (KPK) langsung jalan. Sehari, dua hari. Itu tinggal membuat sprindik dan penetapan tersangka baru,” bebernya.
Meski KPK tidak boleh gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, Boyamin menilai tidak seharusnya lembaga super bodi itu merespons putusan PN Jaksel dengan pernyataan yang dia nilai janggal. ”Kalau sekarang masih mempelajari lagi, itu namanya bodoh,” ucap dia. ”Dan terus terang saja kok saya kaget. Kok KPK sekarang seperti itu ya. Itu jawaban bodoh,” ujarnya menegaskan.
Di luar praperadilan yang dia ajukan, Boyamin mengakui bahwa dirinya juga mencium keanehan lain dalam penanganan kasus bailout Bank Century. Menurut dia hanya dua hal yang bisa menghambat proses penegakan hukum. ”Keuangan atau kekuasaan. Kalau keuangan tidak mungkin lah. Berarti kekuasaan,” jelasnya. Keterangan itu dia sampaikan bukan sekedar dugaan. Melainkan tuduhan lantaran perkembangan kasus itu lambat.
Lantaran ingin cepat ditindaklanjuti oleh KPK, Boyamin mematok batas waktu sampai tiga bulan ke depan. ”Kalau tiga bulan belum (ditindaklanjuti). Nanti mungkin saya mengambil opsi praperadilan lagi dengan ganti rugi,” imbuhnya. Soal polemik putusan yang dia minta cepat ditindaklanjuti oleh KPK, dia yakin betul putusan itu tidak melewati batas atau koridor. Sebab, dasarnya adalah pekerjaan yang sudah dilakukan KPK sebelumnya.
Dalam kesempatan kemarin, Boyamin turut membandingkan penanganan kasus bailout Bank Century dengan kasus e-KTP. Menurut dia, kasus e-KTP diproses cepat oleh KPK. Sedangkan kasus bailoutBank Century sangat lambat prosesnya. ”KPK ngomongdalam hal (kasus bailoutBank) Century masih berjalan, masih mengkaji, masih mendalami. Tapi, kok tiga tahun cuma begitu saja,” keluhnya.
Sementara itu, Nadia Mulya menyebutkan bahwa keluarganya merasa Budi Mulya menjadi korban dalam kasus bailout Bank Century. ”Bapak saya dikorbankan,” ungkap perempuan yang akrab dipanggil Nadia tersebut. Lebih dari itu, dia meras hukuman yang ditimpakan kepada ayahnya tidak adil.
”Bapak saya mendapat hukuman yang menurut saya kejam untuk seseorang yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Karena itu, Nadia meminta keadilan untuk keluarganya.
ilustrasi
”Jadi, kalau mau bilang kasus Century itu tidak bisa hanya Budi Mulya seorang,” tegas finalis Puteri Indonesia 2004 tersebut. Karena itu, dia merasa putusan PN Jaksel terkait kasus yang menjerat ayahnya menjadi momentum bagi KPK untuk menyelesaikan pekerjaan. ”Kalau demi keadilan memang harus ditetapkan tersangka baru, harus ada pengadilan lagi, dan so be it,” imbuhnya.
Di sela wawancara dengan awak media kemarin, Nadia juga kembali menceritakan pertemuan antara ayahnya dengan Boediono di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin dua tahun lalu. Dalam pertemuan yang turut disaksikan olehnya, sambung Nadia, Boediono memang tidak banyak bicara. Selain meminta maaf, mantan wakil presiden (wapres) itu sempat mengusulkan agar Budi Mulya menggiring opini media.
Berdasar keterangan Nadia, memang tidak ada intervensi dari Boediono saat itu. Hanya saja, dia dan ayahnya merasa heran dengan kedatangan mantan gubernur BI tersebut. ”Saat itu beliau (Boediono) mengatakan, oke bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan ini adalah kebijakan yang tak dapat dipidanakan,” terang ibu tiga anak itu. Namun demikian, tidak pernah ada kesepakatan apapun dari pertemuan tersebut.
Hanya saja, sampai saat ini Nadia dan keluarganya masih bertanya-tanya. Sebab, mereka yakin Boediono tahu banyak hal berkaitan dengan kasus bailoutBank Century. ”Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan,” ucap dia. ”Bahwa bapak saya dalam melaksanakan tugasnya sebagai deputi bidang moneter (BI), dialah yang ditumbalkan sebagai satu-satunya orang yang harus menjalani hukuman yang sangat berat ini,” kata dia tegas.
Menanggapi kedatangan Boyamin bersama keluarga Budi Mulya kemarin, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, instansinya tidak pernah menghentikan penanganan perkara kasus bailout Bank Century. Berkaitan dengan putusan praperadilan yang diketuk PN Jaksel, sampai saat ini KPK masih memelajarinya. Dia pun meyakinkan, instansinya segera menyelesaikan analisis putusan tersebut dan mengambil kesimpulan.
Untuk kelanjutan penanganan perkaranya Febri mengakui bahwa sejauh ini instansinya masih mendalami banyak hal. Yang pasti, ada atau tidak ada putusan tersebut, kata dia, penanganan perkara kasus bailout Bank Century terus berjalan. Instansinya harus sangat hati-hati lantaran penetapan tersangka tidak dilakukan sembarangan. ”Penetapan tersangka itu baru bisa dilakukan (apabila ada) bukti permulaan yang cukup,” imbuh Febri.
Sementara itu, pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai putusan PN Jakarta Selatan tidak tepat. ”Putusan kok harus mentersangkakan. Tidak bisa lah,” kata dia saat menjadi pembicara dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, menetapkan tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan kewenangan hakim.
Jika KPK tidak punya dua alat bukti, bagaimana lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dia mengatakan, tidak mempunyai alat bukti itu bisa saja karena KPK tidak melakukan pengumpulan atau belum menemukan alat bukti.Menurutnya, KPK bisa mengambil semangat dari putusan itu dalam menuntaskan kasus tersebut.
Jadi, komisi antirasuah didorong untuk mengusut tuntas perkara yang sudah lama mandek itu. Tapi, kata dia, KPK tidak boleh mentersangkakan orang karena perintah hakim. “KPK menetapkan orang sebagai tersangka karena mempunyai dua alat bukti, bukan perintah hakim,” tegas dia.KPK harus bergerak cepat menyelesaikan kasus bailoutBank Century yang sudah tiga tahun berhenti sejak Budi Mulya divonis bersalah.
Dia juga mengkritik KPK yang selama ini menyebutkan nama-nama dalam surat dakwaan, tapi status mereka tidak jelas. Jika disebutkan, seharusnya mereka sudah tersangka. “Mereka baru jadi saksi,” ucapnya.Misalnya, kasus e-KTP. Dalam surat dakwaan, komisi tersebut menyebutkan banyak nama, tapi sampai sekarang tidak jelas status mereka.
Menurut dia, KPK tidak boleh seperti itu. Jika mereka dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama, alat buktinya harus cukup. Kalau alat bukti tidak cukup, nama mereka harus dipisah.Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, PN Jaksel tidak ada bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dengan gampangnya meminta seseorang dijadikan tersangka. “Putusan ini merusak,” ucap dia.
Menurut dia, putusan tersebut cacat hukum. Kalau cacat bagaimana bisa dilaksanakan. Seharusnya hukum itu memperbaiki yang cacat, tapi hukumnya sendiri malah yang cacat.Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai putusan PN Jaksel terkait kasus Century harus menjadi momentum baru penegakan hukum mega skandal bailout itu.
Fahri menilai KPK sudah tidak layak untuk menindaklanjuti proses penanganan hukum kasus Century. Dia justru mengusulkan lebih baik penanganan kasus skandal Bank Century itu diambil alih oleh Mabes Polri.”Saya melihat bahwa kasus Century sudah tidak layak diproses oleh KPK. Sebaiknya Mabes Polri mengambil alih kasus ini,” ujar dia.
Fahri memandang di KPK sendiri ada banyak konflik kepentingan. Hal itu nampaknya menjadi salah satu penyebab kasus Century kemudian tidak di proses oleh lembaga tersebut. Apalagi, sebelumnya ada sosok Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK yang merupakan lawyer dari lembaga penjamin simpanan (LPS) yang sebenarnya bertanggungjawab dalam pencairan pinjaman dana bailoutCentury.
”Dulu saat Kabareskrimnya Susno Duadji kasus Century ini milik Mabes Polri yang sudah hampir menjangkau aktor-aktor intinya, tetapi kan kemudian dilakukan audit dan DPR mengambil alih dengan dibentuknya Pansus angket, sampai menghasilkan temuan luar biasa, yang kemudian di serahkan ke KPK,” paparnya.Fahri menilai, penanganan kasus Century oleh KPK sudah terbukti tidak berjalan.
Oleh karena itu, dirinya kembali menekankan agar penanganan kasus tersebut tidak lagi diproses oleh KPK, sebab sudah pasti tidak akan diproses. ”Karena sudah terbukti toh kasus ini yang sudah hampir 10 tahun umurnya, tapi tidak dijalankan KPK. Untuk itu selayaknya Mabes Polri mengambil alih kembali kasus ini, supaya dapat terlihat lebih terang seperti waktu Pak Susno Duajdi dulu,” katanya. (bay/lum/syn/JPG)
Polisi melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban yang diduga meninggal akibat laka tunggal di Jalan Raya Galang Batang, Rabu (11/4). F. AKP Dunot P Gurning untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Evans Machsel Supit, 31, ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya Galang Batang, Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (11/4) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat ditemukan, tubuh warga Jalan Wiratno, Kampung Baru, Tanjungpinang ini terdapat luka lecet di kiri, luka lebam di paha, dan luka membentuk garis melengkung di bagian dada.
Polisi menyimpulkan bahwa Evans tewas akibat kecelakaan (laka) tunggal. Dugaan sementara, korban kehilangan kendali saat motor Suzuki Shogun BP 4723 TM yang ia kendarai menabrak gundukan batu di pinggir jalan hingga terjungkal.
”Kemungkinan saat jatuh korban menghantam stang motor. Sedangkan luka di paha karena gesekan,” kata Kapolsek Gunung Kijang AKP Dunot P Gurning di Mapolsek Gunung Kijang, Kamis (12/4).
Korban pertama kali ditemukan sekuriti PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) Johan yang kebetulan melakukan patroli. Kejadian itu kemudian diceritakannya kepada rekan kerjanya Edi. ”Pak Edi melaporkan ke petugas Babinkamtibmas ada pengendara yang tidur di jalan,” ujar Dunot.
Anggota Polsek Gunung Kijang, kata Dunot, kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Korban kemudian dibawa ke RSUD Provinsi Kepri Raja Ahmad Thabib di Batu 8, Tanjungpinang.
”Sudah dilakukan visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,” ujar Dunot.
Menurutnya, korban diduga baru keluar dari tempat kerjanya dan berencana pulang ke rumahnya di Tanjungpinang. ”Korban tidak mabuk. Menurut keterangan pamannya, korban tidak pernah mengeluh sakit. Jadi, sementara kami menyimpulkan korban tewas karena laka tunggal,” katanya.
Meski demikian pihaknya tetap akan memanggil sejumlah saksi dari pihak keluarga dan teman-teman kerja korban. Kini jasad korban sudah dikembalikan ke keluarganya di Jalan Wiratno, Kampung Baru, Tanjungpinang. ”Tadi pagi sudah kami serahkan ke rumahnya di Tanjungpinang,” pungkasnya.(met)
Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Demokrat Dapil Karimun Joko Nugroho (tengah) saat berdialog dengan masyarakat Parit Pacitan. F. Dokumentasi Joko Nugroho untuk batam pos
batampos.co.id – Anggota DPRD Kepri Joko Nugroho melakukan reses di Pulau Kundur, Kamis (12/4). Berbagai usulan pembangunan infrastrukutur pun mencuat, disampaikan warga Parit Pacitan, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur, tempat lokasi reses berlangsung.
Usulan yang masuk di antaranya permintaan pembangunan jalan sepanjang 8,5 kilometer yang tembus ke Batu 14. Kemudian usul pembangunan pagar tempat pemakaman umum (TPU) dan pembangunan pagar masjid.
Kader Partai Demokrat ini mengatakan, reses dipergunakan untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat. Karena saat pertemuan hadir tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemuda. Usulan warga ditampung dan selanjutnya dicarikan solusi.
“Masa reses kali ini benar-benar saya manfaatkan untuk menemui warga masyarakat untuk mendengarkan langsung apa keluhan, sekaligus menyerap aspirasi. Alhamdulillah, ada tiga prioritas usulan dari masyarakat, pertama pembangunan jalan, pagar masjid dan pagar TPU,” kata Joko Nugroho.
Lebih lanjut dikatakannya, kondisi jalan antardesa sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas serta meningkatkan ekonomi.
“Masa reses kita manfaatkan untuk bertatap muka dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, dan kami dari Fraksi Demokrat siap menyerap aspirasi dan memberikan solusi. Kita harapkan semua usulan maupun aspirasi dari masyarakat dapat kita realisasikan,” janjinya.
Sumadi, 56, salah seorang warga berharap agar usulan yang disampaikan dapat terealisasi. Dikatakannya, jalan sepanjang 8,5 kilometer menghubungkan masyarakat Batu 14 kondisinya masih jalan setapak, sehingga diminta untuk dibangun lebih layak. Akses jalan tersebut menurutnya penopang ekonomi masyarakat karena rutenya menuju ke perkebunan milik warga.
“Tolong ya bapak dewan agar jalan penghubung di kampung kami dibangun agar masyarakat senang saat menuju kebun,” katanya.(ims)
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Kepala BKAD Syahrial Abdi, Kepala BAPENDA Indra Putrayana, dan Dirut BRK Irvandi Gustari menandatangani MoU tentang Integrasi Data Setoran Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu (11/4). F. Bank Riau Kepri untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi dan Dirut Bank Riau Kepri (BRK) Irvandi Gustari menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang integrasi data setoran pendapatan daerah Provinsi Riau.
Hijazi berkeyakinan bahwa pengelolaan transaksi nontunai di Pemprov Riau khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terlaksana dengan baik. Ini mengingat perkembangan teknologi yang dimiliki BRK selalu sejalan dengan perkembangan zaman.
Diakuinya, BRK sebagai BUMD tidak hanya melayani Pemprov Riau, namun juga melayani program transaksi nontunai untuk 20 pemprov, pemkab/kota lainnya. “Ini tentu dibutuhkan langkah-langkah konkrit dan strategis, sehingga seluruhnya dapat terlaksana,” ungkapnya.
Sekda juga mengapresiasi BRK yang telah menginisiasi kerja sama program pemerintah pusat. Kerja sama transaksi nontunai ini, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari peraturan Presiden.
“Pemprov Riau dan Bank Riau Kepri siap mewujudkan good governance dan good corporate governance melalui pelaksanaan transaksi nontunai,” ungkapnya.
Dikatakan Hijazi, integrasi data setoran pendapatan daerah dapat memudahkan pengelolaan penerimaan Provinsi Riau yang dikelola BPKAD dan Bapenda. Selain itu dapat mengontrol penerimaan daerah tunai dan nontunai yang masuk ke kas daerah.
“Nontunai juga memudahkan dalam melakukan verifikasi, validasi, rekonsiliasi data, dan setoran penerimaan daerah,” jelasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau Yusri menyampaikan bahwa perkembangan bisnis BRK sehat dan memiliki kinerja yang baik. “Transaksi nontunai ini dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.
Turut hadir Asisten II Pemprov Riau Masperi, Asisten III Indrawati Nasution, Kepala BKAD Syahrial Abdi, Kepala Bapenda Indra Putrayana, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Eka Afriadi di Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Rabu (11/4).
Di tempat terpisah, Bank Riau Kepri meraih penghargaan sebagai wajib pajak Pembayar Pajak Terbesar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepri, Jatnika kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Eka Afriadi di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (9/4).
Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepri Jatnika mengatakan, saat ini kantor pajak terus melakukan pembenahan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Jatnika, diperlukan sinergitas positif antara jajaran Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak untuk peningkatan penerimaan negara.
“Membayar pajak adalah suatu keharusan, sehingga tidak mesti diimbau, sudah melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Eka Afriadi mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan DJP Kanwil Riau dan Kepri. “Sebagai bank yang memiliki komitmen, Bank Riau Kepri selalu mentaati kewajibannya dalam membayar pajak. Kami selalu berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak,” ungkapnya.(cca)
batampos.co.id – Sejak tahun 2017 lalu suplai listrik di Karimun sudah 85,6 persen yang terpenuhi dari kebutuhan masyarakat. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan 82 persen. Artinya, kebutuhan energi listrik masyarakat sudah terpenuhi melalui program listrik pedesaan (Lisdes).
”Jadi sesuai dengan Rasio Elektrifikasi (RE) atau perbandinan jumlah penduduk sudah terpenuhi. Walaupun kewenangannya sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Tapi, dari Pemkab Karimun tetap terus melakukan usulan wilayah mana saja yang belum mendapatkan aliran listrik,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli, Kamis (12/4).
Untuk wilayah pulau Karimun besar saat ini sudah surplus kebutuhan daya listrik 16 Megawatt. Sedangkan, di wilayah pulau-pulau melalui program Lisdes sudah melakukan penambahan daya listrik sebesar 20,20 Megawatt, serta melakukan pembangunan jaring diiringi dengan penambahan daya listrik pada Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) dengan mendatangkan mesin pembangkit listrik sebanyak 28 unit untuk 7 pulau dari tahun 2017 hingga 2019.
”Kita sudah mengusulkan 19 pulau untuk dibangun PLTS pada tahun 2017 yang akan direalisasikan oleh PLN hingga tahun 2019 mendatang. Ini berarti, suplay kebutuhan listrik diseluruh pelosok desa sudah terpenuhi semuanya,” jelasnya.
Masih kata Yosli lagi, untuk kebutuhan daya listrik per tahunnya di kabupaten Karimun terjadi peningkatan rata-rata 1,5 Megawatt. Artinya, kebutuhan daya listrik tersebut untuk mengantisipasi defisit daya listrik dikarenakan adanya penambahan pelanggan baru dari rumah tangga, pariwisata dan industri. Selain itu dari Pemerintah Provinsi Kepri, juga telah membangun Jaringan Listrik Menengah (JTM) dan bantuan genset pada tahun 2017 lalu untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Durai tepatnya bukit selembak dan kecamatan Moro bantuan genset satu unit di dusun Nyiur Permai.
”Pada tahun lalu juga pihak PLN sudah membangun jaringan listrik didaerah terpencil dengan panjang 30,26 Kilo Meter Sirkuit (KMs) yang tersebar di beberapa pulau. Dan tahun ini juga dibangun PLTS dengan kapasitas daya mencapai 470 KWp di tiga kecamatan,” ungkapnya. (tri)
batampos.co.id – Data pemerintahan Johor Bahru Malaysia 2017, mencatat 14,4 juta wisatawan yang ke Johor Bahru Malaysia. Dimana wisatawan dari Indonesia menjadi penyumbang kedua sebanyak 1,3 juta setelah Singapura yang mencapai 10,6 juta.
Namun di tahun 2018 ini, Pemerintahan Johor Bahru Malaysia kembali mentargetkan wisatawan dari Indonesia meningkat hingga 2 juta wisatawan.
“Kami targetkan tahun ini wisatawan dari Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya saat ini kemudahan akses untuk ke sini (Johor) sudah lebih mudah,” ujar Director Tourism Johor, Tuan Abdul Malik Bin Haji Ismail, saat menggelar pertemuan dengan Asita Batam di Amari Johor, Malaysia, Senin (9/4) lalu.
Dikatakan Malik, tujuan kunjungan wisatawan Indonesia ke Johor Bahru Malaysia sangatlah beragam, mulai dari sekedar melancong, menempuh pendidikan, hingga untuk memeriksakan kesehatan (medical tourism). Johor memiliki teknologi kesehatan yang canggih dan modern, tercatat sekitar 5-10 persen wisatawan Indonesia ke Johor bertujuan untuk berobat. Melihat hal itu, di 2018 ini pihak Tourism Johor kembali menargetkan peningkatan kunjungan turis dalam hal pengobatan hingga 20 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
“Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, saat ini pihak Tourism Johor, telah menyiapkan anggaran hingga 6,5 juta Ringgit Malaysia untuk promosi di bidang pariwisata. Promosi ini akan kami lakukan ke Batam hingga Jakarta,” terang Tuan Malik.
Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan target tersebut, pihak pemerintah Malaysia, khususnya Johor terus meningkatkan infrastruktur yang ada.
Saat ini saja Johor memiliki banyak destinasi wisata yang baik untuk dikunjungi seperti wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, dan olah raga hingga destinasi wisata menarik Legoland dan Hello Kitty Town. Tak hanya itu masih banyak lagi produk pariwisata lain yang tengah dipersiapkan pemerintahan Johor, seperti Desaru Coast, Capital 21, Sea Life at Legoland Malaysia dan B5 Johor Street Market.
“Semua pariwisata itu akan selesai di 2018 ini. Apalagi saat ini akses menuju Johor juga telah dibuka lebar, mulai dari membuka jalur pelabuhan baru ditambah lagi dengan fasilitas Ferry Internasional yang sudah tersedia dari Batam ke Johor,” terangnya.
Meningkatkan hal tersebut, pemerintahan Johor melalui The Malaysian of Tours and Travel Agent (Matta) menjalin kerjasama dengan Association of Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam kegiatan Famtrip Asita Batam 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silahturrahmi dan meningkatan kunjungan wisatawan. Pertemuan ini digelar di Amari Johor Baru, Malaysia, Senin (9/4).
Salah satu sudut Johor Bahru, Malaysia | Leny / batampos
“Pertemuan ini bisa dijadikan sebagai penggerak industri kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang baik kedua negara Johor Bahru Malaysia dan Indonesia. Dimana situasi ini win win untuk kedua belah pihak yang terlibat. Saya juga harap dengan adanya pertemuan ini, Matta dan Asita bisa mengambil kesempatan agar pelancong bisa datang kedua negara ini,” harap Tuan Malik.
Sementara itu, wakil Ketua Bidang Organisasi Asita Kepri, Yuni sangat mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada pihak tourism Johor dan Matta yang sudah mengundang Asita ke Johor. Ia berharap dengan kegiatan bisa meningkatkan kerjasama antara Asita dan Matta untuk mendatangkan wisatawan kedua negara tersebut.
“Dalam pertemuan bisnis seperti ini biasanya kita sebagai pihak yang diundang hanya berperan sebagai pembeli. Tetapi berbeda disini, sebab kita diberikan kesempatan untun berjualan juga. Tentunya ini sangat luar biasa,” tutup Yuni.
Kegiatan Famtrip Asita Batam 2018 berlangsung selama 3 hari dari 8 April-1- April. Diikuti oleh 51 para agen travel Asita dan awak media asal Batam dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata seperti pusat pentadbiran kerajaan negeri Johor Kota Iskandar, Legoland Malaysia Resort, rumah sakit KPJ dan perkampungan sejarah Johor Bahru, Els Golf Club Desaru Coast dan perkampungan penghasil buah Desaru Fruit Farm, rumah limas Kampuang Tualang 3, Crocidile World dan lainnya. (ocu)
Gubernur Kepri Kepri Nurdin Basirun berdiskusi dengan Sekdaprov TS Arif Fadillah usai safari subuh di Masjid Al Barokah 11 Tanjungpinang, Kamis (12/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengajak pegawai di lingkungan Pemprov Kepri membersihkan hati sehingga menjadi ikhlas mengabdi kepada masyarakat. Hati yang tulus akan membuat program pembangunan semakin mengena bagi kemaslahatan umat.
“Janganlah hati dengan menjauhi buruk sangka yang tidak menentu yang bisa merusak hati kita,” kata Nurdin saat safari subuh di Masjid Al Barokah Km 11 Tanjungpinang, Kamis (12/4).
Usai safari subuh, Nurdin tampak berdiskusi soal pembangunan dan antisipasi berbagai hal, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Tampak pada diskusi sambil berdiri itu Sekdaprov TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang Naharuddin, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi, Kadisperindag Burhanuddin, dan Direktur Quran Center Mahadi Rahman.
Soal sembako, Nurdin kembali menegaskan agar OPD terkait untuk cepat melakukan antisipasi. Pemantauan dilakukan di seluruh Kepri. Gubernur juga minta komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan daerah tingkat dua semakin intens. “Kita tak ingin sembako susah didapat masyarakat,” kata Nurdin dalam perbincangan itu.
Pembahasan soal pengembangan kawasan Pulau Dompak juga dilakukan saat itu. Nurdin menyampaikan agar menjadikan Dompak sebagai kawasan wisata, termasuk wisata religi.
Masyarakat, kata Nurdin, bisa berpiknik dan ibadahnya tidak tertinggal. “Jadi agar itu terlaksanakan kita harus memperbaiki hati dulu. Ketika hati kita baik akan semakin bagus pelaksanaannya,” kata Nurdin.(bni)
