batampos.co.id – Jumat (6/4/2018) Patroli yang dilakukan WakasatLantas Polres barelang mendapati kecalakaan laulintas di depan Kawasan Mega Legenda.
Sebuah motor dengan pengendara seorang permpuan ditabrak sebuah taksi.
Korban segera dibawa ke rumah sakit.
Kejadaian kecalakaannya pun masih ditangani unit laka lantas. (ali)
batampos.co.id – Sepanjang 2018 ini, Dinas Kesehatan telah menemukan 25 pengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) positif, 11 penderita Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Tanjungpinang. Tiga orang diantaranya meninggal akibat penyakit tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Rustam memaparkan, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. “Tahun 2017 ada 28 pengidap HIV positif, 17 penderita AIDS dan 12 orang meninggal dunia,” beber Rustam.
Sementara itu dua dari 25 pengidap HIV yang ditemukan saat ini merupakan ibu yang sedang mengandung. Kepada para penderita yang merupakan wanita hamil, Dinkes memberikan Anti Retroviral Propilaxis (ARV pencegahan). Sehingga janinnya tidak tertular HIV. “Pada saat melahirkan juga direkomendasikan melalui bedah sesar, untuk mengurangi resiko penularan,” tambah Rustam.
Rustam juga menjabarkan bahwa pengidap HIV positif tahun ini mayoritas merupakan lelaki.”17 orang berjenis kelamin laki-laki dan delapan orang berjenis kelamin perempuan,” imbuh Rustam.
Angka pengidap HIV selama periode Januari sampai Maret 2018 tersebut diperoleh dari 1.810 warga yang mengikuti konseling dan testing sukarela, 846 diantaranya merupakan ibu hamil. Melihat peta distribusi pengidap HIV berdasarkan faktor resiko tersebut, maka terlihat bahwa penularan melalui hubungan seks merupakan penyebab dominan kejadian HIV di Kota Tanjungpinang.(aya)
batampos.co.id – Penerapan sistem pajak online di Kota Batam masih minim. Sebab, dari 2.000 an wajib pajak yang terdaftar, baru sekitar 64 wajib pajak yang memakai sistem berbasis online tersebut. Selebihnya masih secara manual.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging sangat menyayangkan hal tersebut. Padahal, dengan pajak online diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sektor pajak. Selain itu, pajak online mampu meminimalisir kebocoran pajak.
“Kalau dilihat dari perbandingan jumlah wajib pajak, tentu minim sekali. Apalagi ini sudah tahun kedua,” sesal Uba.
Kewajiban pajak online sebenarnya telah diatur di Peraturan Daerah (Perda). Penerapan pajak online juga merupakan misi Walikota Batam Muhammad Rudi setelah adanya penandatanganan kerjasama, sosialisasi kepada sejumlah wajib pajak.
“Guna mengenjot PAD, Seharusnya sistem ini yang lebih dimaksimalkan untuk penganggarannya,” lanjut Uba.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah membenarkan jika 64 wajib pajak yang memakai sistem pajak online. Kendati demikian, ia mengakui tahun ini akan menambah 100 aplikasi pajak online.
“Target kita 100 wajib pajak. Dimana 50 diantaranya dari kami dan 50 lain bekerjasama dengan Bank Riau,” tuturnya.
Untuk mekanismenya sendiri, kata Raja, sudah dalam proses instalasi. Penyesuaian equipment yang dimiliki masing-masing wajib pajak. Pemasangan instalasi dilakukan di dua tempat yakni Empek Citra BCS Mall dan Bunaken Kopi Tiam.
“Masih proses nanti kalo sudah fungsional kita info kan. Masalahnya spesifikasi peralatan wajib pajak masing-masing beragam. Sehingga harus ada modifikasi dan re-program untuk penyesuaiannya,” terang Raja.
Wajib pajak yang memakai sistem online ini nantinya akan dipilih oleh tim survey BP2RD.
“Tak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Termasuk Morning Bakery kami pasang juga. Target semua wajib pajak akan kita onlinekan,” sambung dia. (rng)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi masih mengeluhkan dualisme kepemimpinan di Batam. Bahkan ia menyebut dualisme tersebut sangat menghambat iklim investasi di Batam.
Karenanya, Rudi mengaku akan mengadukan hal ini ke Presiden Joko Widodo serta ke sejumlah menteri terkait. Hal itu ia sampaikan saat peresmian kantor cabang Bank Riau Kepri di Batuaji, Batam, Kamis (5/4).
“Saya tak bisa lama-lama bapak ibu. Saya mau ke Jakarta,” kata Rudi, kemarin.
Kepada Presiden dan para menteri, Rudi mengaku akan meminta ketegasan pembagian kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Selain kewenangan, Rudi juga akan meminta pembagian wilayah kerja.
“Sudah tak tahan lagi seperti ini,” kata Rudi lagi.
Menurut Rudi, saat ini masih ada tumpang tindih kewenganan antara BP dan Pemko Batam. Sehingga, kata dia, perlu ada aturan dari pusat yang secara tegas membagi kewenangan dan wilayah kerja itu.
“Tidak bisa digabung. Kalau digabung agak susah. Investasi dan lain sebagainya jadi terhambat,” ujar Rudi.
Rudi menyebut, jika kewenangan BP Batam meliputi investasi dan segala pendukungnya, pemerintah pusat harus memberikan kewenangan itu secara penuh ke BP Batam.
“Begitu juga Pemko, urusan pemerintah diserahkan ke kami,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Rudi menegaskan, tujuannya mempertegas pembagian kewenangan dan wilayah kerja ini murni untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau sudah jelas dan teratur, insya Allah akan baik buat kita semua nantinya,” tutur Rudi.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kasubdit Humas BP Batam Muhamad Taofan mengatakan pihaknya selalu siap berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemko Batam dalam menjalankan pembangunan.
Misalnya soal pelebaran jalan dan pengalihan aset ke Pemko Batam. BP Batam, kata Taofan, selalu memberikan dukungan sehingga semuanya berjalan lancar.
Begitu juga sebaliknya. Pemko Batam selalu mendukung semua kegiatan, terutama kegiatan pariwisata, yang digelar BP Batam.
“Jadi dualisme itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya sinergi untuk membangun,” kata Taofan, tadi malam. (eja/leo)
batampos.co.id – Operasi Poros Sagara 2018 di Kepri yang digelar TNI AU sejak Selasa (3/4) lalu resmi berakhir Kamis (5/4. Dalam operasi tiga hari tersebut, TNI AU menemukan sejumlah indikasi penyelundupan di wilayah perairan Kepri.
Komandan Skuadron Udara I Lanud Supadio, Letkol Agung Indrajaya mengatakan di antara temuan yang menonjol adalah banyaknya kapal yang mengangkut pasir. Setiap hari selama operasi, pesawat TNI AU melihat kapal-kapal tersebut lalu-lalang di sejumlah titik di laut Kepri. Namun Agung belum bisa memastikan jenis pasir yang diangkut kapal itu dan akan dibawa kemana.
“Ini tentunya harus dipastikan lagi, kami sudah koordinasikan dengan satuan samping (instansi terkait, red),” ucap Agung.
Selain itu, lima jet tempur jenis Hawk tipe 100 dan 200 yang dikerahkan dalam operasi tersebut juga menemukan sejumlah indikasi penyelundupan lain. Misalnya, kata Agung, ada kapal besar yang labuh jangkar di tengah laut.
Kapal besar tersebut dikelilingi sejumlah kapal kecil. Diduga, kapal tersebut melakukan transfer muatan ke kapal-kapal kecil yang mengelilinginya itu.
“Kapal-kapal kecil itu sebagai support-nya,” kata Agung.
Kemudian, Agung melanjutkan, pihaknya juga menemukan sejumlah kapal yang berlayar di perairan Kepri tanpa dilengkapi bendera.
Menurut Agung, pemandangan seperti itu terjadi setiap hari selama operasi digelar. Ia menduga, di antara kapal yang lalu-lalang di wilayah perairan Kepri itu melakukan aktivitas ilegal.
“Kondisi yang ramai ini, kadang dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang akan melakukan penyelundupan,” ucapnya.
Selama operasi, lima jet tempur Hawk 100 dan 200 terbang di ketinggian 10 ribu kaki hingga 500 kaki saja. Saat terbang rendah itu, selain mengambil foto objek, pesawat juga melakukan deterrence effect atau efek gentar kepada kapal-kapal yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal.
“Kami ingin mereka tahu, bahwa TNI AU itu ada dan selalu mengawasi wilayah NKRI,” ungkapnya.
Agung mengatakan, semua temuan selama Operasi Poros Sagara ini akan dilaporkan ke Mabes TNI AU di Jakarta.
Seperti diberitakkan sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepri memang tengah mewacanakan proyek pendalam alur laut di sejumlah titik di Kepri. Namun sejumlah kalangan mencurigai, proyek tersebut hanyalah kedok dari kegiatan penambangan pasir laut secara ilegal di Kepri. (ska)
batampos.co.id – Sebanyak 1.096.000 atau 1,3 persen data informasi pengguna akun Facebook di Indonesia bocor perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga dalam jumlah kebocoran data Facebook.
Dalam rilis resminya Facebook menyebut korban kebocoran data terbanyak datang dari Amerika dengan total pengguna menjadi korban sekira 70,6 juta, atau sekira 81,6 persen. Sedangkan di urutan kedua ada Filipina dengan jumlah korban mencapai 1,17 juta atau sekira 1,4 persen dari total korban.
Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiatara memerintahkan Facebook Indonesia untuk mematikan (shut down) seluruh aplikasi yang dikerjasamakan Facebook dengan pihak ketiga. Utamanya yang berkaitan dengan kuis-kuis model personality test dan analisa kebiasaan seperti Cambridge Analytica.
”Jangan dibolehkan dulu di indonesia, matiin dulu,” kata Rudiantara usai memanggil pihak Facebook Indonesia, Kamis (5/4).
Rudi menegaskan bahwa semua platform media sosial wajib patuh (comply) terhadap aturan yang ada di Indoensia. Dalam hal ini, Rudi menyebut Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Keamanan Data Pribadi yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bagaimana jika melanggar? “Ya ada sanksinya, ada sanksi administrasi, denda, maupun hukuman badan,” kata Rudi.
Rudi menyebut, teguran lisan sudah beberapa kali dilayangkan ke Facebook beberapa hari lalu melalui Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika). Ia sendiri mengaku beberapa kali menelpon Facebook. Sementara sanksi administrasi berupa surat teguran juga sudah dilayangkan.
”Untuk sanksi yang bersifat hukuman badan atau kriminal, saya sudah koordinasi dengan Kapolri, mereka akan siapkan prosesnya,” jelas Rudy.
Selain itu, Rudi juga mewajibkan Facebook untuk menyerahkan hasil audit internal yang dijanjikan CEO Facebook Mark Zuckeberg terhadap semua aplikasi di platform media sosial sejagat tersebut pada pemerintah Indonesia.
Sementara pada masyarakat, Rudi mengimbau untuk sementara tidak menggunakan media sosial (medsos). Apalagi meyerahkan data-data pribadi pada aplikasi-aplikasi pihak ketiga. ”Biasanya kita kan kalo pake medsos, dimintai macam-macam di yes-yes saja, di accept begitu saja,” ujarnya.
Rudi meminta agar masyarakat “puasa” menggunakan medsos untuk sementara waktu sampai semua tertata dengan baik.
“Bukan apa-apa, kita cuma menjaga agar keamanan data kita semua terjamin,” kata Rudi.
Menurut Rudi, digunakan untuk apapun data tersebut, namanya sudah penyalahgunaan (missuse). Dalam UU ITE disebutkan, menggunakan identitas orang lain secara tidak sah di dunia maya adalah pelanggaran yang bersifat kriminal. “Kalau ini (kobocoran data pengguna, red) kan sama aja tanpa izin, bukan hanya di medsos, registrasi prabayar pun yang menggunakan data tidak sah pasti kena,” jelas Rudi.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan kantor pusat Facebook tentang perintah Menkominfo ini. “Saya tidak tahu butuh waktu berapa lama, tapi kami akan terus buka komunikasi dengan Kominfo,” katanya.
Ruben menyebut, upaya untuk mengatasi kebocoran data ini sudah dijalankan oleh Facebook sendiri. Tidak hanya di Indonesia. Sesuai statemen dari Mark Zuckeberg, tidak hanya aplikasi yang melakukan Behavioral Analysis seperti Cambridge Analytica saja yang akan diaudit, tapi seluruh aplikasi yang terdaftar di platform Facebook.
Peneliti Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CissRec) Ibnu Dwi Cahyo mengungkapkan pencurian data di Facebook itu memang berpotensi pula dipergunakan untuk kepentingan politik sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Data yang dicuri melalui pihak ketiga itu bisa dipergunakan untuk memotret perilaku pengguna Facebook.
”Dan paling penting itu data behaviour kita. Itu jadi riset yang mahal harganya. Seperti kita posting apa, kemana saja. Itu diteliti untuk menganalisis kebiasaan,” ujar Ibnu, kemarin.
Meskipun memang sejuta data yang dicuri itu terjadi sekitar 2013 dan 2014. Ada kemungkinan masih berlanjut hingga sekarang. Lantaran data itu diambil dengan cara pengguna Facebook memainkan kuis dari penyedia pihak ketiga. Kuis tersebut biasanya dipakai untuk bahan candaan misalnya seperti menilai wajah mirip artis siapa atau usia sekian akan seperti tokoh siapa.
”Sebelum main game itu akan ada pemberitahuan apakah aplikasi boleh mengakses data di Facebook atau tidak. Termasuk data kontak pribadi kita,” jelas dia.
Nah data yang bisa diakses itu juga termasuk data unggahan. Sebagai langkah pencegahan pengguna media sosial bisa membuat pengaturan akses informasi data pada aplikasi.
Tapi, menurut Ibnu, untuk kepentingan keamanan data jangka panjang pemerintah perlu lebih tegas kepada Facebook. Misalnya mengharuskan mereka membuat server data di Indonesia. Hal yang sama penah dilakukan pada aplikasi lainnya semisal Blackberry. ”Dengan membangun server di Indonesia. Artinya Kominfo bisa kontrol terhadap pengguna di Tanah Air,” tegas dia.
Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah menuturkan perlu dipastikan dulu kebocoran data sejuta akun milik warga Indonesia itu sudah dipergunakan untuk apa saja. Lantas ditelisik kemungkinan kebocoran data itu dipergunakan untuk kepentingan ilegal atau tidak. Selama ini belum ada kasus yang spesifik mengarah pada penyalagunaan data yang tercuri lewat Cambridge Analytica.
”Perlu dipastikan hal itu agar tidak terjadi kekhawatiran berlebihan di masyarakat. Kita perlu melihat secara proposional,” kata dia.
(tau/jun/JPG)
batampos.co.id – Petugas gabungan Samsat Kepri bersama Polresta Barelang melakukan razia di Sri Deli, Batuampar, Kamis (5/4). Razia kali ini menyasar para pelanggar lalu lintas dan pengendara yang kedapatan menunggak pajak kendaraan bermotor.
Kasubag Penetapan dan Penerimaan KPPD Kota Batam, Syarifuddin mengatakan, sedikitnya ada 62 kendaraan yang terjaring razia. Razia yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB sampai 11.00 WIB itu berhasil mengumpulkan Rp 44 juta dari para penunggak pajak.
“Ada yang bayar di tempat. Ada juga yang kami beri surat peringatan,” kata Syarifuddin.
Kendaraan yang membayar di tempat terdiri dari 11 mobil dan 30 unit sepeda motor. Sementara mereka yang mendapat surat peringatan, terdiri dari delapan mobil dan 18 unit sepeda motor. Razia pajak kendaraan ini masih dilakukan secara persuasif.
“Tak mungkin paksa kalau mereka tak punya uang. Makanya kita kasih surat peringatan agar segera bayar pajak,” lanjut dia.
Selain itu, surat peringatan juga diberikan bagi pemilik kendaraan yang kedapatan STNKnya sudah mati. “Sekalian kita memberikan edukasi. Kalau STNK yang sudah mati ini harus diganti. Proses pergantian dilakukan di kantor samsat,” terangnya.
Syarifuddin menambahkan, razia pajak kendaraan ini diharapkan semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat Batam untuk taat bayar pajak. Ia mengakui, selama Juni 2018 nanti, Samsat dan Polresta Barelang akan melakukan razia sebanyak 12 kali.
“Untuk lokasi kita berpindah-pindah. Sebelumnya di Tiban dan sekarang Batuampar. Bisa saja nanti di Batamcentre,” ungkapnya.
Dalam razia kendaraan, samsat akan selalu berkordinasi dengan pihak kepolisian sebagai tim teknis. Sebab, selain pajak kendaraan, kelengkapan kendaraan juga jadi target tim gabungan. “Kalau SIM dan STNK itu domain polisi,” jelas Syarifuddin. (rng)
batampos.co.id – Sebanyak 46 jabatan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kosong. Untuk itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta para pejabat yang kini tidak memiliki jabatan untuk mengumpulkan data ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) untuk ditempatkan di jabatan yang kini kosong.
Kepala BKP SDM, M Sahir mengatakan hingga Senin (2/4) sore sudah ada 28 pejabat yang menyampaikan keinginan untuk ditempatkan di posisi-posisi yang kosong. “Kami beri waktu satu dua hari lagi,”kata Sahir.
Ia mengatakan, rata-rata posisi yang kosong berada di hinterland yakni dengan jumlah 37 posisi dan tersebar di Kecamatan Belakangpadang dan Galang. Artinya hanya sembilan di mainland.
“Sebagian dari teman-teman yang nonjob tadinya di mainland, nah untuk ke hinterland sepertinya tidak tertarik, sehingga mereka memilih tak apalah kami staf saja di Mainland,”ucapnya. Namun ia tak menampik, kekosongan karean ada beberapa posisi karean pejabat ada yang meninggal dan pindah.
Ia mengatakan, walau belum memiliki data jumlah pasti pejabat eselon IV yang nonjob juga banyak eks eks Rumah Umum Daerah Embung Fatimah. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu rumah sakit plat merah ini disorot Badan pemeriksa Keuangan, salah satu pointnya yakni pergantian komposisi pejabata untuk posisi tertentu.
“Nanti mereka yang dari Embung Fatimah ini bisa di Pustu (Puskesmas Pembantu),”ucap dia.
Ia mengklaim, kini pihaknya tengah gencar melakukan pemerataan penugasan hingga ke hinterland, pejabat tidak seharusnya ingin bertugas di pusat kota. Bertugas di hinterland, ia yakini dapat menambah pengalaman aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Penempatan disesuaikan dengan latar belakang kemampuan aparatur.
“Kini purna praja IPDN kami tempatkan dipinggiran semua, dalam rangka upaya suapay punya pengalaman. Misal di tempatkan di Pulau Karas atau Pulau Kasu, mereka dapat menimba ilmu yang banyak,”paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhamamd Rudi mengatakan jabatan yang kosong cukup banyak dan harus diisi. Ia mengaku memberikan kesempatan kembali pada beberapa pejabat yang tidak memiliki jabatan termasuk yang pernah melakukan kesalahan, namun tidak diperkenankan memegang jabatan yang berkaitan dengan keuangan.
“Orang ada saatnya salah, pada waktunya akan benar. Yang bermasalah kita kembalikan, supaya mereka memperbaiki diri,”kata Rudi.
Menurutnya, dalam mengelola Sumber Daya Manusia tidak juga bisa diterapkan hal yang frontal tanpa memebrikan kesempatan kepada pejabat untuk memperbaiki diri, semasih kesalahan dalam batas yang wajar.
‘Mereka juga butuh penghidupan untuk anak istri mereka. Kalau tidak baik juga ya tindak. Mudah-mudahan mereka membaik,”katanya.
Sementara eselon tiga tidak ada yang kosong, sementara eselon dua hanya satu yang kini dijabat pejabat sementara yakni Kepala Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam yang kini dirangkap oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Eryudhi Apriadi. Sementara dua posisi lain yang akan kosong yakni Kepala DInas Pendidikan dan Assisten ekonomi Pembangunan yang pimpinannya akan pensiun. April dan Juni mendatang. (adi)
batampos.co.id – Camat Sekupang Muhammad Arman menyatakan hingga saat ini sedikinya 11 ribu pengajuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) siap untuk dicetak.
“Warga memang banyak juga yang bertanya e-KTP mereka, tapi kami sudah jelaskan bahwa pencetakkan tengah mengarah kepada masyarakat yang ada di Bengkong dan Lubukbaja,” ujarnya.
Sesuai dengan target Walikota Batam, pencetakkan e-KTP ditargetkan akan selesai Mei mendatang, jadi masih ada waktu kurang lebih satu bulan lagi untuk menyelesaikan target tersebut. “Semua proses pencetakan berada di Disduk, kami hanya menyiapkan data yang lengkap saja dan memastikan data itu sesuai dan siap cetak,” terangnya.
Lanjutnya, untuk perekaman e-KTP masih terus berjalan, terutama anak-anak sekolah yang akan melanjutkan sekolah mereka. “Pemula tetap prioritas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar saat ini pihaknya masih menyelesaikan pencetakkan 30 ribu e-KTP untuk beberapa kecamatan diantaranya Bengkong, Lubukbaja dan disusul nantinya Seibeduk dan Sekupang.
“Kami sudah ajukan permintaan penambahan blanko ke pusat untuk menyelesaikan kecamatan yang masih menumpuk,” jelas Said.
Pihaknya masih terus berusaha menggesa pencetakkan e-KTP tersebut agar target yang diberikan Walikota Batam bisa terwujud. Selain itu, percepatan ini juga mendukung pemilihan yang akan dimulai April 2019 mendatang. “Semuanya masih bekerja, semoga pertengahan tahun ini tumpukan selesai dan warga bisa memiliki haknya untuk punya e-KTP,” tambahya.
Sebelumnya Disdukcapil Batam telah mendistribusikan 13 ribu e-KTP ke Kecamatan Sagulung. Warga antusias mengambil e-KTP yang telah lama dinantikan karena kekosongan blanko yang sempat berlangsung tahun lalu.(yui)
batampos.co.id – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan serentak mulai Senin (9/3) mendatang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mempersiapkan segalah sesuatu untuk menyambut pelaksaan UN itu.
Kadisdik Kepri Arifin Nasir menuturkan, total ada 224 SMA/MA yang ada di Kepri. Dari jumlah tersebut 60 persen diantaranya akan menerabkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “40 persen lainnya masih UNBKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil),” ujar Arifin.
Untuk sekolah yang akan menerapkan UNBK kata Arifin, sudah dalam keadaan siap. Dalam arti bahwa peserta UNBK ataupun pihak sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar nantinya.
“Untuk sekolah yang UNBK, kami juga sudah surati pihak PLN untuk mengantisipasi pemadam listri. Persiapan sudah cukup matang,” ujar Arifin, Rabu (4/4).
Peneraban sistem UNBK di Kepri diakui Arifin memang belum merata sebab masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai baik komputer ataupun jaringan.
“Yang ikut UNBK pun tidak semuanya memiliki fasilitas. Beberapa sekolah masih harus numpang di sekolah lain. Ya tak apa-apa asalkan tidak terganggu saja,” ujarnya.
SMAN 5 Batam di Sagulung misalkan, memasuki tahun kedua pelaksanaan UNBK, sebanyak 475 peserta UNBK dijadwalkan mengikuti UNBK di gedung SMKN I Batam. Itu karena sekolah yang dikepalai oleh Bahtiar itu belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap.
“Belum lengkap fasilitas kami. Tahun kedua ini masih numpang di SMKN I,” ujar Bahtiar.
Sementara SMA/MA lainnya yang masuk dalam kategori 40 persen yang melaksankan UNBKP diakui Arifin memang belum bisa menerapkan UNBK karena benar-benar belum memiliki fasilitas UNBK.”Itu yang di Hinterland yang memang benar-benar tak ada jaringan internet dan komputer belum cukup,” tuturnya.
Penerapan UNBK yang belum merata ini juga dialami oleh tingkat SMK yang sudah dimulai sejak Senin (2/4) lalu. Tingkat SMK kata Arifin masih ada 30 an sekolah yang masih UNBKP.
“Baru 60 (SMK) yang UNBK. 30 masih manual (UNBKP),” tuturnya.
Meskipun demikian Arifin menjamin jika pelaksaan UNBKP di Kepri baik tingkat SMK ataupun SMA akan berjalan lancar seperti biasanya. Dia juga menjamin bahwa soal UNBKP siswa tidak bocor ataupun mengalami kendala teknis lainnya. “Semua sudah ada SOP (Standr Operasional Prosedur). Pengawasan dari proses distribusi soal sampai pada pengawasan saat ujian sudah diatur dengan baik. Insyallah semuanya akan berjalan dengan baik,” ujar Arifin. (eja)
