batampos.co.id – Bangunan liar semakin tumbuh subur di wilayah Seibeduk. Hal itu terlihat banyaknya kios liar yang baru dibangun, salah satunya di jalan Perumahan Puri Agung 2.
Di sisi kanan jalan tersebut ada sekitar dua hingga tiga kios liar yang baru dibangun. Kios liar itu umumnya dijadikan tempat usaha.
Lokasinya sangat mepet dengan jalan raya, bahkan saluran drainasenya sudah ditutupi oleh bangunan. Jarak antara aspal jalan dengan kiosnya tak lebih dari satu meter. Kondisi ini memperburuk kelancaran arus lalu lintas di jalan lingkungan itu. Ruas jalan yang sempit kerap menyebabkan kemacetan panjang di saat jam sibuk.
“Setiap sore pasti macet. Apalagi disitu ada pasar kaget,” ujar Linda warga Puri Agung 2, blok C.
Begitu juga di jalan S Parman Seibeduk, tepatnya di depan Perumahan Rabhayu Asri juga dipenuhi dengan bangunan liar yang umumnya dijadikan lokasi usaha.
Warga pengguna lahan row jalan mengaku betah dan nyaman selama berjualan ataupun menjalankan usaha lainnya di sepanjang jalan itu. Tak ada rasa khawatir sedikitpun dalam benak mereka sebab selama ini memang belum ada teguran apapun dari instansi pemerintah terkait. Itu karena mereka membeli kios tersebut dari warga ataupun oknum perangkat RT/RW setempat.
“Kami beli. Selama ini juga belum ada teguran,” kata Diana, pedagang di kios tersebut.
Lokasi lain yakni terlihat di bukit Mangsang, atau berada di sekitar Perumahan Puriagung IV. Hampir puluhan rumah liar berdiri di atas bukit tersebut. Semakin hari bukit itu gundul karena pembangunan kios liar.
“semakin banyak penghuninya. Warga yang digusur pindah di sana,” ujar Rahmawati, warga Seibeduk lainnya. (une)
Konferensi pers pencopotan bos Pertamina. Komut Pertamina Tanri Abeng, Deputi BUMN Fajar Harry Sampurno dan Stafsus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro. (Uji Sukma/JawaPos.com)
batampos.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno secara resmi memberhentikan dengan hormat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, Jumat (20/4/2018).
Selain Elia, keempat direksi Pertamina juga diganti.
Sementara Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan Dirut definitif.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan sejatinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir seperti insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN.
“Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Selain itu dewan komisaris melaporkan kondisi terkini kebetulan ada kejadian di Balikpapan, premium, pertalite, RDEP yang diharap sudah selesai. Dengan (perombakan) ini diharap bisa segera selesai,” kata Harry di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/4).
Pegawai dari salah satu enam kelurahan di Kecamatan Sagulung menunjukkan KTP Elektronik yang sudah dicetak | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mendapatkan tambahan 16 ribu keping blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kamis (20/4).
Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar mengatakan penyelesaian pencetakan e-KTP akan rampung hingga akhir bulan ini. Jadwal ini lebih cepat dari target sebelumnya yakni Mei.
“Pertengahan tahun tak ada lagi e-KTP yang lama pencetakannya,” kata Said saat dijumpai di kantornya.
Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan e-KTP saat sudah mulai mendapatkan pelayanan normal yakni paling lambat 14 hari kerja.
“Dokumen sesuai pencetakan bisa saja diproses lebih cepat sesuao dengan arahan Kemendagri,” ujarnya.
Sebanyak 16 ribu keping blanko e-KTP tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan penumpukan pencetakan yang ada di Kecamatan Sekupang dan sisanya akan didistribusikan ke sembilan kecamatan di mindland (perkotaan, red).
Ia menyebutkan sedikitnya 15 ribu lebih pengajuan yang harus diselesaikan dalam waktu minggu ini.
“Paling lambat akhir bulan e-KTP warga Sekupang sudah bisa diambil. Mereka yang mengajukan dari tahun lalu sudah bisa miliki fisiknya akhir bulan ini,” tambah mantan Kabag Tapem ini.
Disinggung mengenai jatah per kecamatan. Said mengungkapkan itu tergantung kondisi pengajuan di masing kecamatan tersebut. “Kalau habis kami tinggal minta ke pusat. Yang jelas jangan ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan kartu identitas tersebut,” tutupnya.(yui)
Kapolsek Batuaji Kompol Sujoko bersama anggotanya menggiring Dedi Pebrianto, 28, kedalam mobbil saat di Mapolsek Batuaji, Senin (25/12). Dedi Pebrianto adalah pelaku tunggal pembunuh Deli Cinta di rumahnya di Perumahan Central rata, Tanjunguncang, Batuaji. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Polsek Batuaji akhirnya melimpahkan berkas perkara Dedi Purbianto, 28, ke Kejaksaan Negeri Batam, Kamis (19/4). Penyerahan tersangka dan barang bukti itu merupakan pelimpahan tahap dua setelah kejaksaan menyatakan berkas perkaranya lengkap atau P21.
“Berkasnya kan sudah lengkap sehingga tersangka sudah bisa kami serahkan bersama barang bukti,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji Ipda Yanto.
Dia mengatakan barang bukti yang diserahkan antara lain mobil Toyota Rush BP 1661 GI, televisi LED merek Panasonic, ponsel Samsung J 5 yang dicuci tersangka dari rumah korban.
“Tidak ada temuan alat bukti baru untuk pelimpahan ini,” katanya.
Ia menyebutkan tersangka dikenakan Pasal berlapis. Yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 339 tentang pembunuhan didahului kejahatan, Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dan Pasal 333 tentang penyekapan dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup.
Sebelumnya, Deli Cinta Sihombing ditemukan tewas dengan posisi setengah telanjang di kamar tidur di rumahnya di perumahan Centra Raya, RT04/RW08, kelurahan Tanjunguncang, Batuaji pada 21 Desember 2017 lalu. Tangan wanita berusia 28 tahun itu diikat dengan tali.
Disampingnya juga terkurung anak pertamanya yang masih berusia tiga tahun. Anaknya selamat namun saat dijumpai warga kondisinya sudah lemas. Diduga dia sudah seharian dia terkurung bersama jenazah sang ibu di dalam kamar rumah tersebut.
Polsek Batuaji yang menanangi kasus kematian Deli itu akhirnya menetapkan dan membekuk Dedi Purbianto, 28, sebagai pelaku tunggal. Kepada polisi Dedi yang sehari-hari bekerja sebagai bar tender itu mengaku nekad membunuh Deli karena upahnya sebagai gigolo tak dibayar penuh oleh korban. (une)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam telah menerima banyak ditemukan data fiktif saat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) turun ke lapangan sejak Selasa (17/4) lalu.
“Laporan sementra yang kami terima memang banyak data yang masih lari-lari,” kata Agus, Kamis (19/4).
Data yang tengah dicoklik merupakan data pemilih tahun 2015 lalu. Ia menjelaskan dalam rentan waktu kurang lebih tiga tahun mungkin banyak yang terjadi. Sebab itu Pantarlih turun untuk memastikan jumlah pemilih pastinya.
Berbagai alasan bisa menyebabkan ditemukannya data fiktif atau nama terdaftar sedangkan orangnya sudah tidak ada.
“Bisa saja mereka sudah balek kampung namun tidak mengurus kependudukannya di Batam. Jadi masih terdaftar di sini,” terang Agus.
Pihaknya menurunkan 2.808 Pantarlih yang terdiri dari perangkat RT/RW hingga tokoh masyarakat setempat demi memastikan keberadaan masyarakat mereka.
“Karena melibatkan orang dalam makanya ketahuanlah warga yang masih ada di tempat mereka melakukan coklik,” imbuh Agus.
Berdasarkan data yang diterima dari KPU RI, tahun ini jumlah daftar penduduk pemilih potensial (DP4) Batam mencapai 826.300 jiwa.
KPU akan melakukan coklik data pemilih yang akan berpartisipasi di Pemilihan Legislatif (Pileg) April tahun depan selama satu bulan. Selanjutnya jumlah ini akan diserahkan ke pusat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Batam.(yui)
batampos.co.id – Ratusan TKI saat ini berada di Kantor Polair Sekupang. Beberapa dari mereka terlihat tengah menukarkan uang yang mereka punya ringgit dengan rupiah.
Hasan misalnya, pria asal Cilacap ini menjadi salah seorang TKI yang menukarkan uangnya.
“Tadi tukar 310 ringgit,” kata dia.
Uang tersebut akan digunakan untuk membeli makan dan kartu SIM baru untuk menghubungi saudaranya di kampung. (yui)
batampos.co.id – Sepeda motor Royal Enfield milik Presiden RI Joko Widodo turut dipamerkan di lokasi pameran Otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta sejak, Kamis (19/4/2018).
Bersanding dengan sepeda motor classic Honda CB 125 milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, sepeda motor bergaya chopper itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung di lokasi IIMS itu.
Siapa saja yang datang ke lokasi pameran otomotif tersebut pasti menyempatkan diri untuk berfoto dengan dua sepeda motor clasic tersebut. “Ini punya pak Presiden dan mas Gibran. Makanya jadi perhatian. Banyak yang foto-foto disini sejak pemeran ini dibuka,” ujar Anggi, penjaga stand pameran sepeda motor Clasic kepada Batam Pos, Jumat (20/4).
Saking banyaknya peminat untuk berfoto, sepeda motor orang nomor satu di Indonesia itu terpaksa diberi garis pembatas berwarna merah.
Sepeda motor berplat nomor B 6366 ZJV itu tampak berbeda dengan sepeda motor clasic lainnya. Dipadu warna keemasan dan dengan jok warna hitam, sepeda motor itu tampak mencolok. Meskipun secara umum bodinya lebih ramping dari jenis-jenis sepeda motor classic yang dipamerkan lainnya, namun chopperland milik Jokowi itu terlihat lebih bergaya sebagai sepeda motor classic.
Berbeda dengan sepada motor clasic milik Gibran puteranya. Sepeda motor Honda CB 125 tampak lebih lebar warna cat bodi kombinasi biru mudah dan putih. Sepeda motor yang disematkan angka 69 itu juga menyita perhatian banyak pengunjung. (eja)
batampos.co.id – Sekertaris Daerah Labupaten Lingga Juramadi Esram membuka kegiatan budaya turun temurun di Kabupaten Bunda Tanah Melayu dalam menyambut bulan suci Ramadhan, yakni kegiatan Haul Jamak di Daik Lingga, belum lama ini. Juramadi berpesan agar kegiatan ini dilaksanakan terus hingga anak cucu.
“Bukan hanya kegiatan budaya, namun kegiatan ini lebih kepada mempererat tali silaturahmi antara warga,” kata Juramadi saat memberikan sambutan.
Selain itu, Juramadi juga mengajak dengan adanya kegiatan Haul Jamak ini, masyarakat lebih merasakan suka cita dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan. Karena seperti yang diketahui bersama, bulan suci Ramadhan adalah bulan untuk mengumpulkan amal sebagai bekal kelak.
Haul Jamak yang dilakukan setiap setahun sekali dalam satu bulan sebelum Ramadhan, menurut Juramadi akan dapat menarik wisatawan jika dijadikan suatu agenda wisata di Kabupaten Lingga. Untuk itu, kegiatan ini kedepan dapat dipromosikan lebih luas agar diketahui warga lainnya.
“Di Bintan, saat Israk Mikraz itu banyak dikunjungi warga Malaysia dan Singpura. Makam Bukit Batu ramai oleh turis karena di promosikan dengan baik,” kata Juramadi memberikan contoh agar kegiatan Haul Jamak juga mendapat perhatian khusus.
Haul Jamak yakni kegiatan doa bersama untuk para leluhur biasanya diadakan dalam satu bulan menjelang bulan suci Ramadhan. Haul Jamak dilakukan bergiliran dari satu Masjid ke Masjid lainnya membaca doa dan ayat Alquran serta makan bersama di penghujung kegiatan. (wsa)
batampos.co.id – Kondisi ekonomi Batam yang belum pulih berimbas pada kemampuan masyarakat membayar cicilan properti mereka. Tak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaan terpaksa merelakan rumah disita bank karena tak mampu lagi membayar cicilan.
Kepala Cabang BTN Batam, Ali Irfan, membenarkan banyaknya kredit macet properti belakangan ini. BTN sendiri tak ingin merugi, sehingga properti yang menunggak melebihi batas toleransi yang diberikan terpaksa disita untuk dilelang.
“Kami hanya memberikan tenggang waktu selama tiga bulan. Kalau tak dilunasi juga, baru bank bisa ambil alih (sita),” katanya, Kamis (19/4).
Rumah sitaan tersebut dilelang dengan harga miring. BTN bisa melelangnya sendiri atau menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Mengapa lewat KPKNL karena BTN merupakan aset negara. Setelah masuk administrasinya, maka bisa diurus KPKNL,” paparnya.
Irfan mengungkapkan, BTN Batam menampilkan informasi mengenai rumah yang dilelang tersebut di website www.rumahmurahbtn.com. Website ini menyajikan informasi mengenai properti termasuk rumah lelang. Website ini diluncurkan sejak Januari 2018.
Ia menyebutkan tahun 2018 ini, ada 106 properti yang dilelang BTN Batam. Terdiri dari rumah, ruko, dan townhouse. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Penyebabnya karena kondisi rumah yang tidak terawat lagi setelah ditinggal pemiliknya. Kondisi rumah-rumah lelang ini memang memprihatinkan. Bahkan ada sebagian besar fisik bangunanya sudah hancur.
Irfan mencontohkan salah satu rumah tipe 30/66 di Perumahan Putra Jaya Residence Tanjunguncang. Harga normal rumah yang menggunakan fasilitas KPR bersubsidi ini sekitar Rp 129 juta. Namun setelah rumahnya disita, maka harganya saat ini jatuh di angka Rp 89 juta. Bahkan ada yang dihargai Rp 78,6 juta.
Ada juga salah satu rumah di Perumahan Marina Green Tanjunguncang bertipe 21/60 yang harganya sekitar Rp 85 juta. Setelah disita dan dilelang, harga hanya Rp 46 juta.
“Beli lewat lelang juga nanti dimediasi lewat KPR lelang. KPR lelang juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan BTN. Tentunya nilai jualnya ditentukan dengan harga likuidasi yang merupakan harga wajar properti tersebut,” jelasnya.
Menurut Irfan, penyebab utama mengapa banyak terjadi kredit macet adalah daya beli masyarakat yang sangat menurun. “Yang jadi penyebab utama itu biasanya korban PHK atau penghasilannya yang menurun karena pelemahan ekonomi,” katanya.
Meskipun kredit macet banyak terjadi, namun angka Non Performing Loan (NPL) di BTN masih terjaga di angka 1,8 persen. Nilai tersebut memang mampu menjaga kesehatan BTN. Tapi mereka tetap berhati-hati dalam memberikan KPR.
“Tahun ini target KPR sebanyak Rp 800 miliar dengan aliran dana per bulan rata-rata Rp 70 miliar. Turun dibanding tahun lalu yang targetnya mencapai Rp 1,2 triliun,” sebutnya.
Irfan mengakui kehadiran website untuk menjual rumah lelang ini mampu membantu BTN dalam mempertahankan NPL-nya meskipun banyak terjadi kredit macet.
Portal web dan aplikasi daring www.rumahmurahbtn.com telah menampung 5.200 unit aset properti sejak diluncurkan pada 9 Januari 2018 silam. Aplikasi ini mampu mendorong rumah mangkrak sebagai aset macet, terjual dengan harga likuidasi yang merupakan harga wajar properti tersebut.
Aset properti tersebut terdiri dari rumah subsidi dan nonsubsidi, tempat usaha dan kavling tanah. Tersebar hampir di seluruh Indonesia dan diawasi sedikitnya 64 cabang BTN.
Sejak diluncurkan sampai sekarang, aset yang terjual rata-rata dengan rentang harga Rp 300 juta – Rp 900 juta. Hingga pertengahan April, total penjualan tercatat mencapai 106 unit dengan nilai total Rp 30,7 miliar.
Selain memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan rumah murah serta peluang berinvestasi, langkah ini memberi kesempatan Bank BTN untuk menambah transaksi KPR dari rumah bekas jika nasabah menginginkan proses kredit dari rumah bekas tersebut.
“Kualitas kredit Bank BTN bisa membaik dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk membeli rumah lelang tersebut. Di sisi lain Bank BTN juga bisa memasarkan produk lain seperti KTA dan Kredit Agunan Rumah,” katanya.
Rumah bekas bisa didaur ulang menjadi aset yang menguntungkan. Sejumlah investor bahkan mampu meraup untung sebesar harga 1 rumah baru melalui pembelian rumah bekas melalui mekanisme lelang.
Rumah bekas yang dilelang memang dibanderol dengan harga miring dan kalau beruntung bisa mendapatkannya tanpa persaingan ketat saat dilelang. Tak jarang, tanpa proses renovasi, rumah bekas tersebut laris dijual kembali.
Di tempat terpisah, Kepala Perhimpunan Bank Swasta (Perbanas) Kepri, Daniel Samzon, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang lesu memang memicu daya beli masyarakat semakin lesu. Kondisi itu memang sangat berpengaruh kepada sektor KPR di perbankan.
“Banyak rumah dijual bahkan banyak yang masih menyicil rumah malah kabur pulang kampung karena tak bisa bayar cicilan,” jelasnya lagi.
Fenomena ini tentu mengganggu kinerja perbankan secara umum. Ketika rumah kredit ditinggal pergi pemiliknya, maka bank akan mengalami kesulitan dalam melelangnya karena daya beli masyarakat tengah menurun.
Seorang warga melihat rumah kosong di Tanjunguncang, Batuaji akibat kredit macet. | Dalil Harahap/Batam Pos
Pengaruh lain yang menyebabkan hal tersebut juga karena proses penerbitan IPH yang sempat macet pada tahun lalu. Karena hal tersebut, maka perbankan memberikan solusi untuk melakukan proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menerbitkan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum penandangatangan Akta Jual Beli (AJB). PPJB berfungsi sebagai pengganti IPH, namun fungsinya tidak mengikat secara hukum.
“PPHB belum punya kekuatan hukum. Sehingga ada apa-apa bakalan susah, sangat berisiko meskipun rekeningnya sudah ditahan,” imbuhnya.
Di samping banyak terjadi kredit macet, saat ini bank-bank konvensional bersikap konservatif dalam mengeluarkan kredit, begitu juga dengan masyarakat yang juga ikut-ikutan menahan diri untuk mengajukan kredit.
“Kalau bicara mengenai perusahaan, pengusaha mana yang sekarang berani ekspansi. Pengusaha sekarang sangat berhati-hati. Mereka saat ini hanya berpikir bagaimana cara melunasi kredit,” katanya lagi.
Saat ini, pola pikir pengusaha lebih tertuju bagaimana caranya bisa bertahan dan tetap eksis daripada mengajukan kredit yang akan menjadi beban baru perusahaan. Sehingga tingkat kredit modal kerja menurun drastis.
“Untuk ekspansi sendiri juga gak bisa. Karena ekspansi butuh banyak biaya. Jadi pengusaha pun harus ngerem,” imbuhnya.
Sedangkan pada masyarakat, perilaku ekonomi berubah secara drastis. Sikap konservatif dan menahan keinginan dipilih mengingat gaji yang tak kunjung naik. “Masyarakat lebih memilih untuk menahan keinginan membeli sesuatu secara kredit,” jelasnya.
Sepi Peminat
Sementara itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Batam menyebutkan minat masyarakat untuk ikut lelang terbilang rendah. Berbanding terbalik dengan jumlah hak tanggungan yang dilelang. Terbukti dari 146 hak tanggungan yang dilelang tahun 2018, baru terjual 18 unit.
Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Batam, Dian Subakti, mengungkapkan sepinya peserta lelang sudah terjadi sejak dua tahun terakhir. Bahkan ada beberapa lelang malah tidak ada pesertanya. Alhasil, harus dilelang ulang.
“Saat ini agak sulit laku. Karena beberapa lelang tak ada pesertanya,” kata Dian, Kamis (12/4).
Bila melihat permintaan lelang yang masuk dari pihak perbankan sendiri terbilang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah hak tanggungan yang dilelang tiap bulan rata-rata 45 sampai 50 unit. Sebagian besar hak tanggungan seperti ruko dan rumah yang dilelang ini merupakan rumah sitaan bank atau kredit macet perbankan.
“Memang menurun saat ini. Kadang kita lelang 20 cuma laku 2. Lelang lima laku satu,” sebut Dian.
Bila dibandingkan data tiga tahun terakhir, lelang hak tanggungan terbilang cukup baik. Misalnya di tahun 2015, dari 524 kali yang dilelang, laku terjual 116 unit. Tahun 2016 ada 373 kali, dengan penjualan 88 unit. Sementara di tahun 2017, KPKNL melelang 552 kali hak tanggungan kredit macet perbankan. Terjual 84 unit.
“Paling banyak kredit macet di BTN. Biasanya sekali lelang bisa mencapai 20 unit,” paparnya.
Proses lelang rumah kredit macet di KPKNL, kata Dian, dimulai dari permintaan lelang oleh pihak perbankan. Baik itu bank pemerintah atau swasta akan mengajukan dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti perjanjian kredit debitor dengan bank, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan dan bukti kredit macet.
“Biasanya yang masuk lelang itu dinyatakan macet oleh bank dan baru bisa diajukan pelelangan,” jelasnya.
Setelah persyaratan dilengkapi pihak perbankan, kemudian pihak KPKNL akan memeriksa berkasnya. Syarat-syarat yang dilengkapi ini haruslah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tentang Proses Lelang. “Kalau KPKNL sudah menyatakan lengkap, barulah kantor lelang membuat surat balasan untuk memberikan jadwal lelang,” paparnya.
Ia menambahkan, dalam hal ini pihak bank wajib mengumunkan pelelangan di media cetak sebanyak dua kali. Rentang waktu pun dibatasi per 15 hari. Hal ini dimaksud agar ada kesempatan dan tenggang waktu bagi kreditur untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Selain itu, juga untuk menginformasikan bahwa akan ada pelelangan.
“Jadi ada dua, pertama memberi tahu pada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atau gugatan. Kedua, orang yang berminat lelang jadi banyak. Karena kita mengandalkan pengumuman itu,” lanjutnya.
Selain diumumkan di koran, lelang juga ditampilkan secara online di website lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
“Kalau tak sempat baca koran bisa buka di website tersebut. Di link ini menampilkan lelang seluruh Indonesia. Jadi misalnya mau pilih wilayah Batam tinggal klik KPKNL Batam,” papar Dian lagi.
Semantara nononline, lelang ditentukan jadwal dan lokasinya. Biasanya di KPKNL atau bank bersangkutan. Pemenang lelang adalah mereka yang menawar dengan harga tertinggi. Namun tidak sedikit juga peserta lelang hanya satu orang, sehingga tidak ada saingan, harga yang didapatkan pun adalah harga limit pihak bank.
“Tapi kalau banyak yang nawar, kadang-kadang bisa dua kali lipat dari harga limit,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali menurunkan tim yustisi untuk menertibkan pelanggaran pembuangan sampah di jalan yang ada di Kota Batam.
Kepala Bidang Persampahan, DLH Kota Batam, Faisal Novrieco mengatakan kegiatan penertiban sudah mulai berjalan di April ini. Tim yang terdiri dari PPNS DLH, Kepolisian dan Satpol PP Batam ini sudah turun ke jalan guna menemukan warga yang membuang sampah bukan pada tempatnya.
Ia menyebutkan untuk memaksimalkan penertiban, tim yustisi akan turun dua hingga tiga kali seminggu. Target operasi adalah beberapa jalan yang selama ini menjadi tempat mereka membuang sampah material.
“Biasanya mereka buang di jalan yang dekat dengan hutan,” sebutnya.
Faisal menambahkan ini merupakan upaya Pemko Batam dalam menekan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar. “Jika ada satu pelanggar maka akan ada lagi pelanggar yang lain. Untuk mencegah ini makanya kami turun,” ujarnya.
Ia menyebutkan jenis pelanggaran yang banyak dijumpai adalah warga membuang sampah material bangunan di pinggir jalan. Salah satu lokasi yang menjadi tempat mereka adalah dekat Perumahan Sandona, Tibanindah Sekupang.
“Kemarin ada satu yang kami tilang di lokasi tersebut. Mobil bak terbuka yang memuat bahan material berencana membuang sampah material di pinggir jalan,” sebutnya.(yui)
