batampos.co.id – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam Heri Supriyadi mengatakan harapan wali kota agar sekolah swasta menurunkan iuran akan berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta dan berimbas pada mutu pendidikan padahal peran sekolah swasta bagi pendidikan cukup besar.

“Mau diturunin apa lagi, kalau biaya turun bagaiman kami akan berikan kesejahteraan bagi guru dan mutu layanan pendidikan,”ucap Heri.

Ia mengungkapkan, persoalan di sekolah negeri dan sekolah swasta berbeda. Jika sekolah negeri seluruh kesejahteraan pendidik ditanggung pemerintah tetapi di swasta murni dari uang sekolah. Ia mencontohkan, jika satu orang siswa uang sekolahnya Rp 300 ribu hingga Rp 550 ribu (standar) butuh lebih sekurang-kurang tujuh pembayaran dari siswa bahkan lebih hanya untuk satu guru.

“Kalau bicara insentif itu kan hanya tambahan, masalahnya gaji guru kami sepenuhnya ditanggung dari uang sekolah, ” imbuhnya.

Bahkan, ia mengatakan kini kesejahteraan pendidik di sekolah swasta memprihatinkan. Tak heran banyak guru dis ekolah swasta digaji jauh dari kata layak, dengan bahasa lain jauh di bawah UMK.

“Bisa di cek, guru kami bahkan ada yang gajinya dibawah Rp 2 juta. Kami punya datanya. Beban di sekolah swasta itu, tertinggi biaya pegawai yakni 70 sampai 80 persen dari total biaya pendidikan, “ucap dia.

Dalam hal ini, ia mengatakan, merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang baik. Nah bicara soal hak tersebut, ia samapaikan kebijakan pemerintah harus ada kesetaraan antara swasta dan negeri yang berbasis anggaran.

“Negeri sudah dibantu gedung, guru dan sarana lain. Sementara swasta? bukan malah murah lagi,” pungkasnya. (adi)

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta sekolah swasta menurunkan iuran untuk peserta didik. Insentif bagi masyarakat ini ia minta karena Pemko Batam telah membantu pembayaran insentif bagi guru-guru swasta.

“Kami udah bantu guru nih, masa tak mau turunkan, turunkanlah,” kata Rudi di depan Kantor DPRD Batam, Kamis (26/4) siang.

Rudi mengungkapkan, pemberian insentif tersebut bertujuan agar iuran di sekolah swasta tidak tertalu mahal. “Jadi kalau murah anak-anak kita ke swasta mau,” tambahnya.

Ia mengatakan, masyarakat kerap ngotot menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena biaya di sekolah swasta lebih mahal. Untuk itu, Pemko Batam sedang mempersiapkan jadwal pertemuan dengan yayasan-yayasan sekolah swasta di Batam membicarakan permintaannya tersebut.

“Salah satu poinnya itu (disampaikan di rapat), anak-anak enggan di sekolahkan ke swasta karena biaya bulanannya mahal,” ucapnya.

Ia mengaku paham, jika ada beberapa sekolah swasta kekurangan murid. Sementara sekolah swasta juga berperan dalam pendidikan di Batam. Maka dari itu, jika siswa lebih diarahkan ke sekolah negeri tentu akan berdampak pada sekolah swasta. Ini Rudi tidak inginkan.

“Kalau siswa diambil semua sama sekolah negeri, tutup nanti swasta,” imbuh Rudi.

Menurutnya, tidak ada persoalan daya tampung di Batam jika anak-anak ada yang ke swasta. Persoalan kekuranag daya tampung kerap jadi isu pendidikan di Batam. “Nampung anak sekolah sudah cukup, ditambah swasta tentunya,” terangnya.

Sementara itu dalam kesempatan rapat paripurna laporan reses di DPRD Batam, fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan di beberapa wilayah di Batam masih butuh Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk menampung siswa baru.

“Terutama untuk pendidikan dasar. Jika dibandingkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk Batamkini, kita masih dibutuhkan SMA, SMP, Sekolah Luar Biasa untuk siswa berkebutuhan khusus bahkan SD,” papar Anggota fraksi Golkar, Ides Mardi dalam laporannya.

Menyikapi ini Rudi mengatakan, sejatinya pembangunan sekolah sudah masuk dalam program kerja Pemko Batam. Baik untuk tahun 2018 maupun tahun 2019 mendatang.

Ia memastikan, walau pihaknya sedang gesitnya membangun infrastruktur tak berarti meninggalkan tugas yang lain , seperti sektor pendidikan, kesehatan maupun penanganan kemiskinan.

“Pendidikan diperlukan untuk Sumber Daya Manusia. Tak infrastruktur doang, saya kembangkan infrastruktur hari ini tak kurangi jatah yang lain,” ucapnya.

(adi)

batampos.co.id – Banyaknya anak usia sekolah tahun ini yang dipastikan tak semua bisa tertampung masuk ke sekolah negeri harus disikapi Kadisdik Batam dengan solusi yang efektif dan cermat.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho kepada Batam Pos, Kamis (26/4) siang.

Menurut Udin, solusi yang realistis yang ada saat ini dan terkait tak tertampungnya anak usia sekolah di sekolah negeri nantinya adalah memberdayakan keberadaan sekolah swasta.

“Caranya seperti apa? Ya Kadisdik Batam ataupun Wali Kota Batam sesegera mungkin  mengagendakan pertemuan dengan pengelola sekolah swasta se-Batam untuk dibuatkan MoU yang intinya sekolah swasta minimal harus mau setidaknya memberikan dispensasi atau keringanan ke anak-anak yang tak tertampung sekolah di negeri. Misalnya dengan mengurangi biaya pendaftaran masuk sekolah ataupun menguranig biaya uang gedung,” ujar Udin.

Sebab, lanjutnya, selama ini Pemko Batam sudah berkontribusi banyak terhadap keberadaan sekolah swasta seperti mengalokasikan dana untuk insentif guru-guru swasta.

“Selama ini Pemko Batam sudah mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta dari APBD. Belum lagi dari APBN seperti dana BOS. Sekolah swasta ini sebenarnya banyak terbantu dengan banyaknya anak yang mereka tampung di sekolahnya. Karena dana dana BOS kan dihitung berdasarkan jumlah siswa yang ada. Kami berharap sekolah swasta seperti itu. Kami minta Pemko Batam harus ada MoU dengan sekolah swasta, jangan justru menganaktirikan keberadaan sekolah swasta,” terang Udin.

Masih kata Udin, bahkan tahun ini Pemko menghibahkan ke sekolah swasta berupa pembanguna RKB. Hibah RKB untuk sekolah swasta tersebut bukan hanya untuk tahun ini saja.

“Tiap tahun selalu ada dari Pemko menghibahkan ke sekolah swasta dalam bentuk pembangunan RKB. Karena selama ini Pemko Batam juga sudah berkontribusi banyak ke sekolah swasta, ya harus ada timbal baliknya lah sekolah swasta ke Pemko Batam. Timbal baliknya seperti apa? Berilah keringanan biaya untuk anak sekolah yang tak tertampung masuk ke sekolah negeri dan beralih masuk ke sekolah swasta. Itu saja, sekolah swasta sudah banyak membantu dunia pendidikan di Batam, dan Pemko juga akan terbantu dan berterimakasih, tak muluk-muluk kok,” kata Udin.

Udin juga meminta Kepala Dinas Pendidikan agar tak berkomentar asal-asalan di media yang dapat memicu dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti misalnya terkait daya tampung sekolah. (gas)