Minggu, 24 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12412

Gubernur Siap Uji Adrenalin

batampos
-
0
Gubernur Siap Uji Adrenalin
Meifrizon. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Perhelatan akbar bagi para petualang atau pecinta trabas adventure dimulai, Sabtu 12 Mei mendatang. Para komunitas motor trail akan berkumpul di Dompak Tanjungpinang dan berakhir di Pantai Trikora Bintan setelah melewati bukit, hutan, dan perkampungan dengan menunggangi trail andalannya.

Selain menjelajahi jalanan menantang, para bikers akan melewati objek wisata andalan di Tanjungpinang dan Bintan. Event besar yang digawangi Batam Pos dan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Kepri ini akan menampung ribuan peserta dalam maupun luar negeri.

Manager Event Organizer (EO) Batam Pos Herman Mangundap menjelaskan, event perdana ini akan diikuti peserta dalam dan luar negeri.

“Nanti peserta akan melewati jalan raya dan perkampungan. Tujuannya untuk memperkenalkan keindahan alam Kepri dan keramahtamahan masyarakatnya kepada pecinta komunitas motor trail,” ungkapnya.

Destinasi wisata yang dilalui yakni, Jembatan Dompak, Patung Seribu, Bukit Panglong Kijang, Danau Biru Kawal, Danau Kampung Bloreng, Gunung Pasir Busung, dan Pantai Trikora Bintan. “Start di Dompak, finisnya di Trikora,” jelasnya.

Kepala Dispora Kepri Maifrizon berharap event ini dapat memperkenalkan Kepri khususnya Tanjungpinang dan Bintan ke dunia internasional. “Karena pesertanya banyak dari luar negeri. Mudah-mudahan dapat mendongkrak pariwisata maupun budaya kita ke mancanegara,” ujarnya.

Maifrizon juga menyampaikan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sangat mendukung event ini. Bahkan ia ingin men­guji nyali dengan menunggangi motor trail. “Insya Allah pak gubernur siap,” ujarnya.

Dirinya berharap, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan ikut mendukung event besar yang akan digelar Batam Pos 12 Mei mendatang. “Dengan acara ini kami berharap, dapat memberikan efek positif bagi Kepri, khususnya Tanjungpinang dan Bintan,” pungkasnya.(cca)

Angkot Kian Berulah, Warga Desak Dishub dan Polisi Segera Bertindak

batampos
-
0
Angkot Kian Berulah, Warga Desak Dishub dan Polisi Segera Bertindak
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Warga pengguna jalan di Batuaji dan Sagulung desak Dinas Perhubungan (Dishub) kota Batam dan Satlantas Polresta Barelang untuk segera menertibkan angkot yang ugal-ugalan di jalan raya. Desakan ini cukup beralasan sebab dalam sehari ada saja kecelakaan lalu lintas akibat angkot yang ugal-ugalan itu.

Kecelakaan terakhir terjadi di jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Selasa (24/4). Sebua angkot Anugerah menabrak sebuah truk trailer. Beruntung saat kecelakaan fatal itu terjadi angkot tersebut tak ada penumpang. Informasi yang didapat di lapangan, kecelakaan itu karena aksi kebut-kebutan sopir angkot warna biru tersebut.

Sehari sebelumnya kecelakaan serupa juga terjadi depan perumahan Villa Mukakuning. Sebuah angkot jenis Bimbar menabrak. seorang wanita yang mengendarai sepeda motor matik. Akibat kecelakaan itu wanita pemotor tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat. Penyebabnya sama karena angkot terlampu ngebut sehingga mencelakai pengendara lain.

Tidak itu saja sepekan yang lalu kecelakaan juga menimpa seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor Satria FU di jalan Seibinti tak jauh dari simpang Fanindo. Pemuda itu terpelanting dari sepeda motornya karena disenggol oleh angkot Bimbar yang melaju kencang dari arah Seibinti ke simpang Fanindo.

Kejadian-kejadian itu membuat warga pengguna jalan di sana tak nyaman. Warga kuatir jika mereka yang akan jadi korban berikutnya jika angkot-angkot tersebut tak segera ditertibkan.

“Selain ngebut-ngebutan, angkot di sini umumnya masa KIR sudah habis. Lampu rem atau sign banyak yang tak berfungsi kalau mau belok atau berhenti tak ada tanda buat pengendara di belakang,” keluh Supriadi, warga Kaveling Nato, Sagulung.

Warga berharap agar Disbub dan pihak Satlantas Polresta Barelang segera ambil tindakan tegas dengan turun menertibkan angkot yang ugal-ugalan tersebut.

“Jarang di sini ada razia angkot. Paling razia sepeda motor di dekat pospol-pospol yang ada oleh Polisi,” ujar Reza, warga lainnya.

Pihak Dishub sendiri sebelumnya berjanji akan segera turun menertibkan angkot-angkot tersebut termasuk angkot berkaca gelap. Namun itu hanya wacana semata sebab sampai siang kemarin belum ada tindakan apapun atas keluhan warga itu. (eja)

Bintan Masuk Nominasi Daerah Terbaik Nasional

batampos
-
0
Bintan Masuk Nominasi Daerah Terbaik Nasional
Bupati Bintan Apri Sujadi memantau pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan, belum lama ini. f. Kominfo Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Kabupaten Bintan kembali terpilih sebagai nominator peraih penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan capaian kinerja terbaik bagi Kabupaten Bintan.

”Kabupaten Bintan masuk dalam nominasi kami sudah menerima undangan dari Kemendagri,” ujar Kabag Pemerintahan Setda Pemkab Bintan Herika Silvia, Rabu (25/4).

Penilaian tersebut diperoleh dari sejumlah indikator mulai dari laporan keuangan daerah, tata sistem pemerintahan, pelayanan hingga pelaksanaan urusan pemerintahan.
”Sejumlah indikator kinerja pemerintahan dinilai langsung oleh Kemendagri. Dan penyerahan penghargaan tersebut disejalankan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXII di Jakarta,” ujarnya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi memberikan apresiasi karena pemerintahan pusat kembali memilih Kabupaten Bintan sebagai nominator peraih penghargaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik nasional. Menurut dia, nominator itu diberikan seiring dengan peningkatan kinerja yang dilakukan Pemkab Bintan.

”Ini harus diapresiasi dan dijadikanpenyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, setiap tahunnya, pemerintah pusat melakukan evaluasi kinerja pemerintahan dan hasilnya tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya.(met)

 

Kuota Solar Anambas Ditambah

batampos
-
0
Kuota Solar Anambas Ditambah
Pedagang premium eceran di pelantar Semen Panjang sedang melayani pembeli, Rabu (25/4). Khusus untuk solar, Anambas mendapatkan tambahan kuota sebanyak 100 kiloliter.

batampos.co.id – Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 100 kiloliter. Sebelumnya, kuotanya hanya 370 kiloliter. Kini menjadi 470 kiloliter per bulan. Sementara kuota minyak tanah dan premium masih sama, masing-masing 122 kiloliter dan 290 kiloliter tiap bulannya.

“Hanya kuota solar yang bertambah,” ungkap staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Muhammad Yunus, Rabu (25/4).

Ia menjelaskan, penambahan kuota ini mulai berlaku sejak awal Januari 2018. Penambahan kuota solar ini khusus untuk APMS (agen premium minyak solar) yang baru dibangun di Kecamatan Jemaja.

Pada 2017 lalu, APMS milik Aken mendapat jatah 270 kiloliter, kemudian milik Gan Hok 100 kiloliter. Jadi, totalnya 370 kiloliter. Namun, pada 2018 Aken membuat APMS baru di Jemaja dengan kuota 100 kiloliter. “Sekarang di Jemaja sudah ada APMS baru,” ujarnya.

Yang menjadi catatan pihak dinas yakni untuk kuota premium, meski sudah ditentukan sebanyak 290 kiloliter, tapi pihak agen bisa mengambil premium dari Pertamina lebih dari kuota atau kurang dari kuota. Tergantung kebutuhan di Anambas.

Seperti yang sudah terdata, pada Januari 2017 lalu, kuota premium 290 kiloliter. Namun, pe­ngambilan premium dari Pertamina melebihi kuota yakni mencapai 310 kiloliter. Lebih banyak 20 kiloliter. Bulan berikutnya pihak agen mengambil 205 kiloliter. Kurang 85 kiloliter dari jatah yang harus diambil. (sya)

Haris Terkait Penetapan Tersangka Dirinya, Semua Demi Kepentingan Masyarakat

batampos
-
0
Abdul Haris. F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengaku sudah ikhlas dengan ditetapkan dirinya sebagai tersangka terkait kasus PT Kartika Jaya Jemaja (KJJ). Menurutnya, apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan itu bagian dari tugasnya dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.

”Saya sudah ikhlas, sebagai warga negara yang baik akan mentaati proses hukum yang berlangsung,” ungkapnya, Ra­bu (25/4).

Haris juga berpesan kepada masyarakat untuk tenang dan tidak berbuat hal-hal yang dapat berdampak buruk. “Jangan ber­buat hal-hal yang merugikan, jalankan aktivitas seperti biasa,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan dari tokoh masyarakat Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Joni Kusnadi, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menilai semua aspek terkait penetapan tersangka Bupati Abdul Haris.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan ini dilaporkan Mohamad Abdul Rahman dengan Nomor: LP/359/IV/2017 Bares­krim tanggal 06 April 2017.

Menurutnya, penetapan tersangka tidak mendasar karena Abdul Haris membela kepentingan masyarakat yang bertujuan menyelamatkan hutan Anambas.
“Masyarakat tidak pernah diintervensi atau disuruh bupati agar menolak investasi perkebunan karet di Pulau Jemaja dan Jemaja Timur,” ungkapnya.

Hingga saat ini masyarakat masih tetap mempertahankan komitmennya yakni tidak menerima perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet. Dikhawatirkan ke depannya hutan yang ada akan ditebang untuk mempermudah menanam bibit karet.

”Semua aspirasi yang kami sampaikan murni keinginan masyarakat. Kami yang mendesak bupati agar tidak mendukung perusahaan tersebut,” ungkap Joni.

Dia juga khawatir akan terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Yakni antara masyarakat yang mendukung perusahaan dengan masyarakat yang menolak peru­sahaan. Menurutnya, masyarakat yang mendukung perusahaan tersebut tidak banyak jika dibandingkan dengan yang menolak.

Adanya kondisi ini, kata Joni, masyarakat su­dah mulai resah dan tidak nya­man. Apalagi atas penetapan tersangka atas nama Bupati Ke­pu­lauan Anambas Abdul Haris dikarenakan membela masyarakat.

”Kenapa, karena membela masyarakat bupati kami ditetapkan sebagai tersangka, itu jelas tidak adil. Jika ingin tangkap, tangkap saja semua masyarakat yang menolak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet itu,” tegasnya.

Ia berharap kepada pihak penegak hukum agar dapat melindungi dan memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Mestinya Pemerin­tah memberi penghargaan ke­pa­da Bupati Kepulauan A­nam­bas Abdul Haris atas upaya pe­nyela­matan hutan dari kemus­na­han, bukan malah memproses hukum dia,” ujar Joni. (sya)

Bentengi Keluarga dari Narkoba

batampos
-
0
Bentengi Keluarga dari Narkoba
Kepala BNN Kepri dan FKPD foto bersama di acara talk show bahaya narkoba di gedung Sri Serindit Ranai, Rabu (25/4). F. Aulia Rahmat/batampos.

batampos.co.id – Kepala BNN Kepu­lauan Riau Brigjen Pol Richard Nainggolan menga­jak seluruh generasi muda di Natuna berpartisipasi memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Ajakan tersebut disampaikannya dalam talk show tentang bahaya narkoba bagi kehidupan terutama generasi muda di Gedung Sri Serindit Ranai, Rabu (25/4).
Menurut Richard, seseorang bisa terlibat narkoba karena banyak hal. Di antaranya karena banyak tekanan dari masalah yang dihadapi. Baik dari keluarga maupun dari lingkungan dan individu itu sendiri.

Selain itu, disebabkan aspek pergaulan, rasa ingin tahu yang tinggi serta faktor ekonomi juga bisa menjadi seseorang ter­li­bat narkoba. “Bentengi diri dengan iman dan takwa kepada Allah SWT, supaya dapat terhindar dan dijauhkan dari bahaya narkoba, agar ma­syarakat Natuna cerdas dan maju,” katanya.

Menurut Richard, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah bagian dari peran keluarga. “Mari kita bangun keluarga yang harmonis agar terhindar dari narkoba, keluarga benteng paling ampuh perangi narkoba,” ujarnya.

Dalam talk show tersebut Sekda Natuna Wan Siswandi menambahkan, generasi muda merupakan generasi pemersatu bangsa. Penyalahgunaan narkoba akan menghancurkan bangsa, khususnya kemajuan Natuna di masa mendatang.

“Natuna beranda depan NKRI diujung Utara. Pemerintah daerah sudah berkomitmen memberantas narkoba. Terutama dikalangan pegawai pemerintah dengan memberikan sanksi tegas, yakni peme­catan,” ujar Wan Siswandi.(arn)

Angka Partisipasi Sekolah 2017 Meningkat

batampos
-
0
Angka Partisipasi Sekolah 2017 Meningkat

batampos.co.id – Bupati Natuna Hamid Rizal mengklaim bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Natuna mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan saat pembacaan LKPj tahun anggaran 2017.

Dikatakan Hamid, APS merupakan ukuran daya serap Lembaga Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Sekaligus menjadi indikator dasar, digunakan untuk melihat akses pendidikan pada fasilitas pendidikan, khususnya usia sekolah.

“Semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk berkesempatan mendapat pendidikan. Untuk APS di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan pada 2017 lalu,” kata Hamid Rizal di ruang Paripurna DPRD Natuna, Selasa (24/4).

Hamid merinci, APS anak Sekolah Dasar (SD), usia 7-12 tahun telah mencapai 99,24 persen. Sehingga hanya 0,76 persen usia SD 7-12 tahun belum mengenyam pendidikan SD.

Sementara APS Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajad usia 13-15 tahun mencapai 96,10 persen. Angka ini menunjukkan hanya 3,90 persen anak usia 13-15 tahun belum mengenyam pendidikan setingkat SMP.

Bahkan Hamid mengatakan, tingkat SLTA, usia 16-18 tahun mencapai 86,19 persen. Menunjukkan bahwa hanya 13,81 persen, belum menamatkan pendidikan setingkat SMA sederajat.

“APS di Natuna pada 2017 lalu sudah membaik. Kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya sudah tinggi. Tentunya ke depannya angka kemiskinan akan terus menurun dengan angka pendidikan yang terus meningkat,” ujar Hamid.

Hamid mengaku optimis, dengan kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi juga mengalami peningkatan tahun ke tahun. Bahkan pemerintah daerah pun memberikan dukungan dalam pendidikan.(arn)

Polisi Tidak Temukan Aliran Dana Pungli

batampos
-
0
Polisi Tidak Temukan Aliran Dana Pungli
ilustrasi

batampos.co.id – Penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tidak menemukan aliran dana pungli Kepala Pos (Kapos) Syahbandar Pelabuhan Kabil, Tp, yang diamankan Senin (16/4) lalu.

“Selama ini kami berasumsi, tidak mungkin (dilakukan Tp,red) sendiri. Tapi asumsi ini harus dibuktikan. Tapi tak ada fakta yang kami temukan (atas dugaan aliran pungli, red),” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Rabu (25/4).

Kesulitan petugas kepolisian mengembangkan kasus ini, karena beberapa saksi tidak menceritakan semua yang diketahuinya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang pernah dimintain uang oleh Tp.

“Tidak mau menceritakan apa adanya, jadi tidak bisa juga diusut hingga ke atas,” ungkap Erlangga.

Namun terkait penyidikan ini, Erlangga mengatakan hal itu adalah problematika pengusutan kasus pungli. Karena masih ada budaya segan dan sungkan.

“Kebanyakan masih gak enakan lah (bicara apa adanya ke penyidik,red), sungkan atau gimanalah. Kita juga tak bisa menetapkan status tersangka seseorang tanpa alat bukti yang cukup,” ujarnya.

Saat ditanya kemana saja aliran uang itu, Tp tidak memberikan keterangan rinci. Dari pengakuan Tp, uang Rp 5 juta yang didapatnya digunakan untuk pribadi.

“Memang ada Rp 500 ribu yang disisihkan untuk uang kas,” katanya.

Walaupun keterangan dari para saksi maupun tersangka tak ada aliran uang pungli ini. Erlangga mengatakan pihaknya akan terus menggali dengan cara mencari informasi lain dengan cara lain.

“Saat ini masih proses pemberkasan. Hingga kini kami telah meminta keterangan saksi dari 5 orang dari pelayaran, staffnya 3 orang, dari kesyahbandaran, dan tersangka juga,” ucapnya.

Seperti sebelumnya diberitakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat, disebut sering terjadi pungutan liar oleh petugas syahbandar ke pemilik atau agen kapal yang mengurus dokumen di Pos Syahbandar Kabil.

Tim gabungan dari Subdit Tipidkor Polda Kepri dan Satuan Reskrim Polresta Barelang mendatangi Pos Syahbandar Pelabuhan Kabil, Jumat (13/4), setelah menerima informasi adanya transaksi pungli.

Sesampai disana tim gabungan mendapati Kapos Syahbandar Kabil Tp menerima uang sebesar Rp 5 juta, dari pihak perusahaan bongkar muat. Uang itu diminta Tp, karena adanya kegiatan pengapungan Tagboat dan pekerjaan bawah laut, dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat itu.

Padahal perusahaan bongkar muat itu, 31 Maret lalu sudah menyetorkan uang ke negara sesuai aturan yang ada seperti PNBP Salvet dan PNBP PBM. Namun, Tp diduga masih meminta sejumlah uang, untuk memuluskan pengeluaran dokumen yang diminta perusahaan itu. (ska)

Imbau Kades dan Perusahaan Konstruksi Ikut BPJS Ketenagakerjaan

batampos
-
0

batampos.co.id – BPJS Kete­na­gakerjaan Cabang Natuna menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Natuna Hotel, Ranai, Rabu (25/4). Diskusi tersebut difo­kuskan pada tiga sektor yang akan menjadi sasaran BPJS Ketenagkerjaan ke depannya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Natuna, M. Afdal mengatakan, pada 2017 lalu BPJS Ketenagakerjaan Natuna mampu menyerap 505 perusahaan sebagai anggota BPJS dengan jumlah 2.664 orang. Diantaranya 800 orang dari kalangan non pemerintahan. Capaian ini cukup bagus. Semuanya ini tidak lepas dari dukungan Pemkab Natuna.

“Namun capaian ini masih banyak sektor-sektor yang belum bisa dijangkau maksimal oleh BPJS Ketenagakerjaan di Natuna,” katanya.

BPJS Keternagakerjaan Natuna berencana mengembangkan lagi jangkauan. Tahun ini menyasar tiga sektor yakni sektor desa, sektor usaha konstruksi dan sektor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).

“Kami ingin Kades dan perangkatnya, BPD dan BUMDesnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga ingin semua pengusaha konstruksi dapat melakukan hal yang sama,” terangnya.

Menurutnya, terdapat satu kendala merekrut anggota BPJS Ketenagakerjaan di Natuna, yakni minimnya pahaman masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Natuna diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami yakin BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu lembaga yang bisa memu­tus mata rantai kemiskinan di Natuna. Kami ingin kerja sa­ma ini tetap baik untuk kemajuan Natuna,” harapnya.(arn)

Di Sagulung Kekurangan Jumlah Sekolah

batampos
-
0
Di Sagulung Kekurangan Jumlah Sekolah
Siswi SMPN 9 Sagulung belajar diskusi diteras sekolah, Rabu (25/4). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Antisipasi daya tampung dalam menghadapi PPDB Juni mendatang, Camat Sagulung Reza Khadafy memanggil seluruh kepala sekolah Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Rabu (25/4), di SMPN 9 Batam.

“Seperti kita ketahui tahun ini mulai zonasi, jadi rapat kali ini membahas kesiapan hingga jarak yang akan diterapkan nantinya,” kata dia.

Reza menungkapkan permasalahan daya tampung ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ia menyebutkan untuk tingkat dasar jumlahnya cukup banyak, sedangkan SMP dan SMA negeri terbatas.

“Hal ini ditakutkan jadi masalah. Apalagi orangtua berebut ke negeri. Makanya kami harus memetakan zonasi secepat mungkin,” terang Reza.

Contohnya untuk sekolah dasar, setiap kelurahan hanya memiliki satu sampai tujuh sekolah. Sedangkan SMP dan SMA cukup minim, bahkan ada kelurahan yang tidak memiliki sekolah SMP dan SMA sama sekali, seperti Kelurahan Sungailekop. “Setiap tahun ada tiga ribu siswa yang mau mendaftar dan jumlah ini naik setiap tahunnya. Dan melihat kondisi saat ini pasti tidak akan tertampung. Sekolahnya kurang,” katanya.

Untuk solusinya, ia meminta pihak sekolah swasta untuk ikut berperan mengurai masalah daya tampung tersebut. “Nanti saya koordinasi lagi dengan sekolah swasta, sistem zonasi ini tidak hanya diperuntukkan sekolah negeri saja tapi swasta juga,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta sekolah yang terdapat di wilayah yang kekurangan sekolah dapat menampung mereka, misalkan Kelurahan Sungailangkai yang hanya memiliki satu sekolah dasar.

“Sekolah dasar yang terdapat di sekitar Sungailangkai, dapat menerima anak Sungaiangkai, jangan sampai ada warga yang di situ yang tidak sekolah, kan kasihan,” jelas Reza

Sementara itu, meski alami kekurangan, Reza mengaku sistem zonasi tetap harus diterapkan. Dia menyebutkan sistem zonasi sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menghindari penumpukan siswa disalah satu sekolah tertentu.

Keluhan daya tampung juga banyak disampaikan beberapa sekolah di Sagulung. Bahkan karena kekurangan kelas, ada sekolah yang harus menampung lebih dari 50 siswa per kelas.

“Memang ada tadi beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan kekurangan kelas,” jelasnya. (une)

1...12,41112,41212,413...14,364Halaman 12,412 dari 14,364

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000