Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 12420

Mengenal Asri Agung Putra, Kajati Kepri yang Baru

0
Asri Agung. F.Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Estafet komando di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, akan berpindah dari Yunan Harjaka ke tangan Asri Agung Putra yang merupakan Wakil Kepala Kejati Kepri, terhitung hari ini, Jumat (9/3). Asri Agung Putra merupakan salah satu jaksa terbaik yang pernah menyabet gelar Asisten Tidak Pidana Umum (Aspidum) terbaik 1 se-Indonesia.

“Amanah yang diberikan ini adalah merupakan ujian bagi saya. Apalagi belum lama ini, saya juga baru mendapatkan gelar Doktor di bidang hukum perpajakan. Artinya punya tambahan tanggungjawab,” ujar Asri Agung Putra dalam bincang-bincang bersama Batam Pos di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang, Selasa (6/3) lalu.

Pria kelahiran, Kotabumi, Lampung 54 tahun silam tersebut menjelaskan, selama 2,7 tahun bertugas di Provinsi Kepri sebagai Wakajati Kepri memberikan dirinya banyak pengalaman dan pengetahuan. Sehingga tidak perlu beradaptasi lagi, ketika sudah dilantik sebagai Kajati Kepri. Apalagi sejak lulus sebagai seorang jaksa, hingga saat ini, ia sudah mengemban lebih kurang 14 jabatan strategis di lingkungan kejaksaan.

“Dengan adanya amanah baru ini, artinya sudah 15 jabatan. Semoga kepercayaan yang diberikan ini, menjadi spirit bagi saya untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi korps kejaksaan,” paparnya.

Dikatakannya, ia tidak hanya malang melintang di belahan bumi Sumatera, tetapi juga pernah bertugas sebagai Kepala Kejari Jayapura, Papua pada tahun 2007 lalu. Asri Agung yang baru saja menyelesaikan gelar Doktor, Strata 3 (S3) di Universitas Airlangga, Surabaya tersebut berkomitmen untuk membangun sinergi dengan pihak penegak hukum lainnya.

“Untuk kepentingan negara, sudah seharusnya kita membangun sinergi yang kuat. Baik itu dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maupun Polri,” tegas Asri.

Diakuinya, sebagai seorang jaksa ia sudah ditugaskan di berbagai bidang khusus. Bahkan karena kepiawaiannya yang ditunjukan dengan kinerja yang baik, pria berpangkat Jaksa Utama Muda itu, pernah menyabet gelar Aspidum terbaik 1 se-Indonesia, ketika bertugas di Kejati Jawa Barat pada tahun 2012 lalu. Adapun tugasnya sebagai Wakajati Kepri adalah sejak 2015 yang lalu.

“Tanpa pengalaman, tentu saya juga tidak akan bisa sampai pada titik ini. Saya berharap bisa memberikan contoh bagi keberlangsungan kaderisasi kepimpinan di lingkar kejaksaan,” harapnya.

Perketat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Lebih lanjut paparnya, sebagai seorang pimpinan, ia akan menggunakan pola-pola tertentu dalam penanangan kasus korupsi maupun tidakan pencegahan korupsi. Apalagi sekarang ini, Kejaksaan mendapat tugas yang begitu berat, karena tergabung dalam Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D).

Suami dari Yusnelly tersebut mengatakan, perkara korupsi memang menjadi problema yang sangat masif. Ada tiga institusi yang diberikan tanggungjawab dalam memerangi ini. Menurutnya, dibentuknya TP4D memberikan kekeluasaan dalam mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Karena tidak dipungkiri, proses pengadaan barang dan jasa rentang menimbulkan perkara korupsi. “Banyak pihak yang terlibat di TP4D, artinya bukan hanya jaksa, tetapi ada juga pemeriksa keuangan dan ahli konstruksi. Sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa,” paparnya.

Disebutkannya, visi kerjanya adalah tepat guna dan hasil guna. Khususnya dalam mengawal pembangunan daerah, ia ingin masyarakt menikmati pembangunan secara benar. Ditegaskannya, dalam bekerja, jika ada kejanggalan-kejanggalan pihaknya dalam menjalankan tugas, jangan sungkan atau segan untuk memberikan kritikan.

“Rekan-rekan pers juga punya peran penting, bahkan menjadi mitra kami dalam bekerja. Artinya, kita bisa sama-sama membangunan sinergitas untuk pembangunan Kepri lebih baik,” tegasnya.

Bapak empat anak itu juga mengungkapkan, ia tidak ingin menimbulkan ekspektasi yang tinggi masyarakat terhadap pihaknya. Dalam bekerja, pihaknya juga membutuhkan dukungan dan kerjasama banyak pihak. Adapun pola bekerja yang akan diterapkannya nanti adalah melalui tindakan prepentif dan tidakan yang profesional dan proporsional.

Mantan Koordinator Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Kejagung tersebut juga menyebutkan, dirinya akan melakukan konsolidasi ke dalam. Ia tidak ingin, ada jaksa di Kepri yang tidak kompeten. Diakuinya, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) jaksa di Kepri masih terbatas. Seperti di Kejati Kepri saat ini, pihaknya juga mengandalkan bantuan honorer.

“Secara sistem kerja, tentu kapasitasnya terbatas. Khusus untuk jaksa di Kejati adalah sekitar 75 orang. Padahal idealnya adalah 120 orang. Kita akan memperkuat ini, tentunya perlu dukungan pusat,” ujarnya.

Dalam bekerja, ia juga akan membuat terobosan yakni, on the sport. Baik itu dalam melihat pelaksanaan pembangunan didaerah. Maupun dalam memantau aktivitas jaksa di meja persidangan. Atas dasar itu, ia berharap seluruh jaksa bisa bekerja secara profesional.

“Untuk pembangunan Kepri menjadi lebih baik. Kita harus sama-sama mengawasi antara satu sama lain. Sehingga tujuan yang ingin kita gapai tercapai,” tutup Asri Agung.(jpg)

Bule pun Nyanyi Jaran Goyang

0

batampos.co.id – Sudah hafal lagu dangdut berjudul Jaran Goyang?

Bule berikut ini hafal. Ia unggah videonya di kanal youtube.

Pria ini ialah Lexis Mazerski asal Los Angeles.

Dia mengaku perbendaharaan bahasa Indonesianya bertambah sejak menghafal dan menyanyikan lagu-lagu dangdut.

Kecintaannya pada Indonesia dan lagu dangdut baru muncul ketika Lexis datang ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 2014, dimana dia berlibur selama beberapa bulan di Bali. Dua tahun kemudian dia datang ke Indonesia lagi untuk ketiga kalinya dan tinggal beberapa bulan di Surabaya.

“Kedua kalinya ke Indonesia saya mulai kenal budaya dan orang-orangnya, lalu saya jatuh cinta. Dalam salah satu perjalanan saya dengar lagu dangdut dan langsung jatuh cinta. Sejak itu saya selalu senang dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan Indonesia, terutama lagu dangdut,” ujarnya kepada VOA dalam wawancara dalam bahasa Inggris.

 

 

“Mbah Dukun” yang dinyanyikan Alam adalah lagu dangdut pertama yang menarik perhatiannya. Videonya menyanyikan lagu ini telah ditonton hampir 200 ribu kali di YouTube.

Bagi Lexis, dangdut bukan sekedar lagu yang asyik dan menghibur, tapi juga medium untuk mempelajari bahasa Indonesia.

“Banyak orang bilang bahasa Indonesia mudah dipelajari, tapi tidak buat saya. Susah buat saya belajar bahasa baru. Tapi saya suka musiknya. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa lewat lagu. Dengan menyanyikan sebuah lagu pasti ada kata baru yang saya pelajari. Ini cara yang menyenangkan untuk belajar. Dan lagu-lagunya juga asik. Saya suka liriknya. Terutama lagu-lagu Meggy Z, Gombloh, dan lain-lain.”

Lexis mengatakan kepada VOA dia adalah penggemar berat Meggy Z, sampai-sampai membuat tato di bahu kiri bergambar hati dan keris dengan tulisan ‘Berdarah Lagi,’ lagu yang dipernah dipopulerkan penyannyi dangdut tersebut.

Kini warga Los Angeles ini telah membuat 25 video dangdut yang diunggah ke akun YouTube miliknya, ‘Raja Dangdut Dari Amerika.’ Dia juga semakin percaya diri berbahasa Indonesia. Seperti yang dibuktikannya dalam wawancara lewat telepon baru-baru ini.

Ketika ditanya apa yang ingin disampaikannya kepada para warganet yang menonton video-videonya, Lexis mengatakan, “Terima kasih banyak semua. Dangdut selamanya! Thank you for the support. Terima kasih supportnya and I will continue, aku akan lanjutkan,” ujarnya dengan semangat.

Selanjutnya? Para penontonnya di YouTube mungkin tidak akan lagi melihatnya menyanyikan lagu dangdut sambil menyetir mobil, karena mobilnya sudah diganti dengan motor sport. Tapi Lexis berjanji akan tetap mengunggah videonya menyanyikan lagu-lagu dangdut sambil naik motor mengelilingi kota Los Angeles. [vm/ii]

Pansus DPRD Batam Seriusi Godok Ranperda PK5

0

batampos.co.id – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PK5) perlu segera dibuatkan payung hukum. Sehingga nantinya bisa dilakukan penataan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Hal tersebut dikatakan oleh anggota DPRD Batam dari Komisi I, Erizal Kurai, Kamis (8/3) siang.

“Ada dua poin penting dengan dibuatkan payung hukum, yakni menyangkut bagaimana penataannya dilakukan. Kemudian bagaimana mengatur mekanismenya agar ada tambahan Pendapatan Asli Dearah (PAD) ke daerah yang selama ini belum tergali maksimal dari sektor UMKM,” ujar Erizal.

Kalau hal tersebut diimplementasikan, lanjut Erizal, timbal baliknya ke PAD daerah di Batam akan siginifikan. Sebab dari retribusi PK5 di Batam, mampu menghasilkan puluhan miliar rupiah.

“Asalkan dikelola secara tepat dan maksimal ya. Hitungan saya saat ini jumlah PK5 di Batam sudah mencapai angka 10 ribu. Kalau saja semua PK5 membayar retribusi Rp 500 ribu saja tiap bulannya, berapa potensi PAD yang didapatkan nanti selama setahun,” terang anggota legislatif dari PPP.

Dengan potensi keuntungan tersebut, lanjut Erizal, Pemko Batam sebaiknya segera melakukan penataan dengan menerbitkan payung hukum terkait PK5, bisa dengan Perda seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti di Surabaya, Yogyakarta maupun di Solo.

“Untuk mengimplementasikan hal itu, kami pansus DPRD Batam akan berkunjung atau studi banding langsung ke tiga daerah tersebut,” kata Erizal.

ilustrasi

Ranperda PK5 sendiri diinisiasi oleh dua anggota DPRD Batam, Erizal Kurai dan Harmidi Umar Husein. Setelah dari Pemko Batam ditanggapi, Ranperda pandangan dari sembilan fraksi di DPRD Batam tersebut dilanjutkan dengan pembentukan pansus. (gas)

Kawasan Wisata Tanjungriau Fisherism Dilengkapi Museum Pembangunan Batam

0

batampos.co.id – Museum pembangunan Batam (Seaside Batam Story) akan melengkapi pengembangan Kawasan Wisata Tanjungriau Fisherism. Keunikan museum ini nanti mengedepankan cerita awal tentang pembangunan Batam sebagai sarana edukasi bagi para pengunjung.

“Rencana pembangunan museum di Fisherism terinspirasi dari keberhasilan Museum Ullen Sentallu di Yogyakarta. Karena bisa menjadi museum nomor satu pilihan situs trip advisor,” kata Direktur Pemanfaatan Asset BP Batam, Dendi Gustinandar di BP Batam, Kamis (8/3).

Keunikan museum ini nanti ada di ceritanya. Misalnya, kebanyakan masyarakat belum mengetahui kisah pembangunan Jembatan Barelang.”Masyarakat pasti tidak tahu kalau tiap malam, para penjaga yang tinggal di mess lapangan kerap didatangi wanita-wanita cantik berpakaian putri raja dalam mimpinya,” jelasnya.

Dan herannya hampir semua penjaga mengalami mimpi yang sama.

“Wanita-wanita tersebut berusaha menggoda para penjaga. Dan yang tergoda, tidak lama kemudian kena sakit malaria. Dan masih ada cerita unik lainnya seputar pembangunan Batam,” jelasnya.

Disamping pembangunan museum, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga mempromosikan Tanjungriau Fisherism ini kepada masyarakat sekitar. Selain sebagai sarana promosi, BP Batam juga ingin mengajak peran serta masyarakat sekitar dalam kegiatan wisata di lokasi tersebut. Sosialisasi pertama dilakukan kepada masyarakat Kampung Bukit di Tanjungriau Sekupang.

Kasubdit Pemanfaatan Sarana BP Batam, Irfan Widyasa mengataakan partisipasi masyarakat sangat penting karena dimulai dari mereka, maka kawasan wisata baru ini dapat berkembang untuk memenuhi tuntutan ekonomi masyarakat sekitarnya.

“Pilihannya ada di edukasi kuliner dan edukasi kerajinan tangan. Untuk instrukturnya dari BP Batam bekerjasama dengan UMKM Batam,” jelasnya.

Setelah melewati proses bimbingan, maka masyarakat diharapkan dapat membuat produk yang memenuhi standar untuk produksi kuliner dan souvenir sebagai oleh-oleh.

“Kemudian market place nanti bisa dititip untuk dijual di agrosouvenir yang ada di kawasan wisata Tanjungriau Fisherism. Produk itu nantinya dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata Batam,” ujarnya.

Tanjungriau Fisherism ini diyakini dapat menjadi senjata andalan baru BP Batam dalam meraih target pertumbuhan ekonomi tujuh persen dalam dua tahun.

“Saat ini memang belum dibuka, baru soft launching akhir Maret ini. Untuk awal nanti fokus ke anak-anak sekolah dengan reservasi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah grand opening dan lengkap fasilitasnya baru akan diperluas untuk segmen masyarakat umum,” pungkasnya. (leo)

SMK Widya 2 Batam Dorong Siswa Ikuti Try Out

0

 


Siswa dan guru SMK Widya 2 Batam di Komplek Gajah Mada No.19 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang Batam foto bersama panitia try out Batam Pos, Kamis (8/3). | Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos.co.id – Wakil Kepala Sekolah SMK Widya 2 Batam Bidang Kesiswaan Henri Gotma Edison Sibarani, Spd menyambut baik langkah Batam Pos menggelar try out ujian nasional (UN) yang akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal. ”Kami sangat senang Batam Pos menggelar try out UN untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” kata Henri. Kamis (8/3).

Ia menuturkan, try out ini sangat baik karena dapat menguatkan mental anak-anak yang akan mengikuti ujian nasional. “Selain itu, manfaat try out bisa menjadi sarana untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan anak-anak yang akan mengikuti UN,” kata Henri.

Henri menambahkan, bahwa pihak sekolah tempatnya mendidik akan mendukung anak-anak didiknya untuk mengikuti try out tersebut agar nantinya pada ujian nasional siswanya dapat meraih nilai yang dapat membanggakan sekolah dan orangtua siswa.

“Kita dorong anak-anak untuk ikut try out ini agar nantinya mereka dapat meraih nilai yang dapat membuat pihak sekolah bangga dan orangtua mereka juga turut bangga dengan prestasi yang mereka raih. Dan para siswa dapat masuk perguruan tinggi ternama seperti harapan kami para guru di sini, orangtua siswa juga siswa itu sendiri,” ucap Henri.

Sementara itu, Manajer EO Batam Pos Herman Mangundap mengatakan, kegiatan ini merupakan program rutin dari Batam Pos yang bekerjasama dengan Ganesha Operation (GO), Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan Dinas Pendidikan Kota Batam.

“Program ini rutin kami adakan setiap tahun dan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar di Batam dan Kepri umumnya untuk mempersiapkan diri menghadapi UN nanti,” ujar Herman.

Lebih lanjut Herman mengatakan, try out ini sebagai support Batam Pos kepada para pelajar di Batam sebelum mengikuti UN nantinya. “Inilah bentuk kepedulian kami dalam dunia pendidikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi siswa yang akan menghadapi ujian nasional nantinya, kami harap dengan kegiatan ini para siswa lebih siap lagi mengikuti ujian nasional,” kata Herman.

Herman menambahkan bagi siswa yang ingin mengikuti kegiatan ini bisa mendaftar langsung ke lantai 2 Graha Pena Batam, Batamcenter atau menghubungi nomor 085264925741 dengan biaya Rp 50 ribu, sedangkan bagi pihak sekolah yang ingin mendaftarkan siswanya untuk mengikuti try out ini lebih dari 20 siswa maka Batam Pos akan menjemput berkas para siswa ke sekolah masing-masing.

Selain itu bagi 3 siswa dengan nilai tertinggi, kata Herman akan diberikan hadiah berupa uang tunai. (iwa)

DPRD Kota Batam Sesalkan Pemko Tak Bayar Iuran BPJS PTT

0

batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyayangkan tidak dibayarnya iuran Kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) di RSUD Embung Fatimah Batam. Menurut dia, hal ini bisa menjadi temuan baru bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika informasi ini benar tentu sangat memprihatinkan dan menambah penilaian buruk kinerja RSUD. Kalau ini tak segera diatasi akan sangat berbahaya, dan menjadi temuan baru,” sesal Aman, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Kamis (8/3).

Menurut dia, DPRD Batam akan memastikan kenapa pihak RSUD tidak membayar kartu BPJS mereka. Sebab, setiap pembayaran dan penerimaan gaji seharusnya menjadi kewajiban instansi terkait untuk membayarkan iuran BPJS para karyawannya.

“Diundang-undangnya sudah ada aturannya. Sekian persen dipotong dari gaji dan sekian persen dibayar oleh perusahaan. Dan ini berlaku untuk perusahaan negeri seperti RSUD dan swasta,” papar Aman. Hal ini semakin berbahaya jika memang terbukti gaji PTT ini dipotong oleh RSUD untuk BPJS, sementara pihak RSUD sendiri tidak melakukan pembayaran ke BPJS.

“Informasinya di slip gaji ada pemotongan. Pertanyaannya dikemanakan uang yang dipotong tersebut,” kata Aman.

Kondisi ini semakin menjadi indikasi tidak jujur dan ketidakberesan pengelolaan keuangan di RSUD Embung Fatimah.

“Langkah kami dari komisi IV tentu akan memastikan informasi ini. Dalam waktu dekat kita panggil pihak RSUD. Kalau ini benar, tentu sangat krusial. kita ingin pastikan, kemana uang tersebut mereka gunakan,” ungkap Aman.

Tidak dibayarnya kartu BPJS kesehatan PTT ini akan membuat masalah baru. Pertama ketika karyawan berobat tidak bisa menggunakan kartunya. Kedua, jika benar ada yang sengaja memainkan dana ini akan jadi temuan baru di RSUD.

Pasien RSUD antre mengambil obat didepan apotik RSUD Embung Fatimah, Batuaji. | Dalil Harahap/Batam Pos

“Kami selalu ingatkan pengelolaan keuangan di RSUD harus diperbaiki dan bahkan wali kota sudah meminta seluruh jajaran dan staf RSUD dipindahkan ke dinas lain agar RSUD bersih dan pelayanan bisa lebih baik,” terang dia.

Namun hal-hal ini tetap tidak bisa membuat citra RSUD menjadi baik. “Kalau ini terjadi lagi musibah bagi RSUD. “Bagaimana bisa mereka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, jika pengelolaan maanajemen dan keuangan mereka sendiri tak bisa. Saya harapkan ini menjadi perhatian serius bagi direktur RSUD saat ini,” jelas Aman. (rng).

Supir Angkot Minta Angkutan Online Ditertibkan

0
Ratusan kendaraan angkutan umum parkir didepan kantor Walikota Batam saat para supirnya melakukan aksi demo, Kamis (8/3). Mereka menolak keberadaan taksi online. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Persatuan Sopir Metro Trans Batu Aji (Persomet) berunjuk rasa di depan Gedung Wali Kota Batam, Kamis (8/3). Mereka menolak kehadiran mobil plat hitam (Online) dan meminta Pemko Batam segera menertibkan angkutan yang tak berizin tersebut.

“Kami tolak mobil plat hitam. Mereka orang kaya, bisa kredit mobil, sementara kami orang miskin,” teriak Binsar Panjaitan, salah seorang kordinator Persomet, kemarin.

Diakui dia, semenjak kehadiran angkutan online ini pendapatan mereka menjadi sangat berkurang, apalagi kendaraan plat hitam mengambil sewa di trayek mereka. Sementara disisi lain jumlah penumpang metro saat ini makin berkurang dan tidak sebanding.

“Sudah makin sepi sejak ada plat hitam (online) ini,” sesalnya.

Kepala Dinas Perhubungan Batam, Yusfa Hendri mengakui pemerintah daerah tak bisa menutup aplikasi yang tak melengkapi izin tersebut. Karena yang bisa menindaklanjuti adalah kominfo.

“Upaya kami hanya menertibkan angkutan online ini. Terbukti sejak akhir 2016 lalu sampai saat ini, kita sudah menahan 450 mobil plat hitam online ini,” kata Yusfa.

Mekanismenya, kata Yusfa, mobil tersebut ditilang pihak kepolisian karena belum memiliki izin dan dititipkan di dishub. Selanjutnya mobil ini bisa dilepas jika proses perizinan telah selesai, atau mereka buat perjanjian tidak beroperasi lagi.

Selain angkutan online tak berizin, kata Yusfa, pihak juga menertibkan kendaraan umum yang berizin tapi tidak sesuai aturan, semisal tidak melakukan uji KIR, tidak melakukan peremajaan, atau kendaraan yang tidak layak beroperasi.

“Tadi juga kami sampaikan pada mereka (Persomet), kalau dari 1.700 angkutan kota saat ini hanya 400 unit saja laik beroperasi,” sebut Yusfa.

Hal ini, kata Yusfa menjadi permasalahan dishub saat ini. Disatu sisi banyaknya angkutan kota yang sudah tak laik jalan, ditambah lagi dengan hadirnya mobil pelat hitam online yang sampai saat ini belum ada satupun yang memiliki izin.

“Ini yang jadi PR (Pekerjaan Rumah) kami saat ini. Kami sudah sampaikan kepada badan usaha angkutan kota untuk melengkapi kewajiban angkutan mereka sesuai perda dan perwako. Kita berikan waktu enam bulan,” tambahnya.

Jika badan usaha tetap tidak melengkapi hingga masa yang ditentukan, tidak menutup kemungkinan ada tindakan tegas dari dishub.

“Jadi bukan yang tidak berizin saja, angkutan kota yang tidak sesuai aturan juga kami tertibkan. Semua harus taat aturan, disana ditertibkan disini juga harus ditilang jika memang tidak sesuai aturan,” tegas Yusfa. (rng)

Polda Kepri dan PDRM Kerjasama Pencegahan TKI Ilegal

0
Kapolda Kepri Irjen Didid Wijadnardi didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri melakukan tatap muka dengan ATIPSON PDRM dalam rangka penegakan hukum pekerja migra antara Indonesia dan Malaysia, Kamis (8/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Polis Diraja Malaysia (PDRM) menyambangi Mapolda Kepri, Kamis (8/3). Kedatangan PDRM ke Polda Kepri dalam rangka koordinasi untuk pencegahan masuknya TKI Ilegal ke Malaysia. “Daerah Kepri ini berdekatan dengan Malaysia, sehingga sering dimanfaatkan menyelundupkan TKI ilegal ke luar negeri. Oleh sebab itu, kerjasama antar kedua instansi ini perlu ditingkatkan,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Kamis (8/3).

Ia mengatakan adanya keterbatasan di kedua belah pihak, sehingga kerjasama ini dipandang sangat penting. Hal itu demi memperkuat pengamanan dan pengawasan di masing-masing wilayah. “Garis pantai di Kepri sangat panjang. Di Johor, Malaysia juga begitu,” ungkapnya.

Pihak kerjasama ini, kata Didid perlu ditingkatkan. Pengawasan di perbatasan juga bisa dilakukan bersama-sama antar kedua negara.

Sementara itu perwakilan dari PDRM Maszely Minhad mengatakan kasus penyelundupan manusia di Malaysia cukup banyak. Penanganannya juga tidak bisa dilakukan dari pihak PDRM saja. “Perlu laku dari dua majelis, Insya Allah kami telah bertukar pikiran,” katanya.

Maszely mengatakan PDRM berjanji untuk memberantas praktek penyelundupan manusia. Dan pihak PDRM juga akan memberikan akses dan informasi ke Polda Kepri, untuk melakukan penegakan hukum terhadap otak pelaku penyelundupan manusia.
“Jenayah (kejahatan) selundup orang ini, jadi perhatian kami,” ungkapnya.

Setelah pertemuan kedua belah pihak ini. Penyidik dari PDRM dan Polda Kepri berbagi informasi. Penyidi subdit PPA Polda Kepri menunjukan tempat pemberangkatan TKI ilegal di Batam. “Kami mau lihatkan ke mereka, di Pantai Telukmata ikan,” ucap Kasubdit IV PPA Ditreskrimum, Suyanto.

Pihak PDRM juga membeberkan data-data pemain TKI ilegal di Malaysia dan tempat pendaratan. Suyanto mengatakan informasi itu tak bisa dibeberkannya, karena bersifat rahasi. Dari informasi ini, diharapkan penyidik Polda Kepri dapat mengungkapkan jaringan penyelundupan manusia di Kepri. (ska)

Pelayanan Angkutan Umum di Batam Buruk

0
Penumpang angkutan umum jenis carry diturun-paksa-kan karena supir lain menyuruh penumpang turun untuk diajak demo di Pemko Batam, Batamcentre, Kamis (8/3). Para supir carry menuntut supaya tidak ada beroperasi taksi online di Batuaji. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pelayanan angkutan umum di Batam hingga kini terus memburuk. Sebagian besar angkutan yang melayani penumpang saat ini dalam kondisi tak laiak beroparasi. Selain bentuk fisik yang memprihatinkan, mesin kendaraan sering menglami kerusakan.

Seorang pengguna angkutan, Masturah meminta pemerintah untuk mengandangkan angkot-angkot tak laiak jalan tersebut.

“Kami pengguna angkutan umum juga merasa tak nyaman,” ujarnya, Kamis (8/3).

Dia mengatakan angkot yang berseliweran di jalan Batam juga diklaim penyumbang kemacetan serta sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak sopir angkot yang kerap melanggar rambu lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas, berhenti tak sesuai rambu dan masih banyak lagi.

“Sudah berapa kali angkot yang terjungkal di jalan karena ugala-ugalan, Kami pengguna angkutan kan jadi takut,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi berpendapat angkutan kota yang melebihi usia operasional memang sudah tidak laiak jalan. Namun demikian, ia mengaku tak bisa mengambil tindakan yang buru-buru untuk mengandangkan angkutan-angkutan tersebut.
“Saya pribadi umurnya yang 10-15 tahun sudah tak laik jalan, tapi kalau saya hentikan mendadak tak ada pengganti kan masalah juga. ,” kata Rudi, belum lama ini.

Salah satu langkah yang kini tengah diusahakan oleh Pemko Batam yakni meminta tambahan bus angkutan dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

“Kami sudah minta, terkait ini pelan-pelan lah (penanganan transportasi). Kami minta 20 harapannya kasih 30, minta 30 mudah-mudahan dikasih 50,” imbuh Rudi.

Ia mengatakan, hal yang juga perlu diperhatikan adalah sopir-sopir angkutan umum jika kelak angkotnya dikandangkan. Terkait ini, ia menilai sopir-sopir tersebut bisa saja akan dipekerjakan untuk mengoperasikan bus-bus angkutan yang dikelola pemerintah.

“Supaya mereka juga tetap cari makan, tidak berhenti begitu saja,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Yusfa Hendri menyampaikan, sejak 2017 pihaknya telah mengajukan 40 bus angkutan umum ke Kemenhub RI Namun pada tahun tersebut Kemenhub RI tidak mengadakan bus angkutan umum.

Menurutnya jika permintaan Pemko Batam tersebut terpenuhi, bus baru digunakan untuk menganggti beberapa bus yang lama juga untuk memenuhi kebutuhan dua koridor baru yakni Nongsa-Punggur serta Tembesi-Galang.

“Tahun ini baru ada pengadaan, kalau demikian mereka juga akan berikan untuk Batam. Berapanya, sekarang belum diketahui,” ucap Yusfa. (une)

Baru Enam OPD Terapkan Kinerja Pegawai Berbasis IT

0
 Sudarmadi. F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Baru beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerapkan sistem Tunjangan Kinerja (Tukin) berbasis IT. Di antaranya Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKPSDM, Bappeda, Keuangan dan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu.

Tahun 2019 mendatang, sudah wajib seluruh OPD melaksanakan Tukin terhadap seluruh ASN. Penerapan Tukin secara otomatis akan terhubung dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karimun dengan berbasis teknologi internet.

“Penerapan Tukin, salah satunya menggunakan fingerprint. Dan cukup efektif yang sebelumnya, tingkat kehadiran mencapai 10 hingga 15 persen. Intinya, para ASN harus benar-benar disiplin dalam bekerja yang hasilnya dapat dilihat dari Tukin itu,” jelas Kepala BKPSDM Karimun MS Sudarmadi, kemarin (8/3).

Dimana, Tukin tersebut juga tergantung pada tingkat kehadiran dan kedisiplinan masing-masing ASN. Salah satunya, di OPD nantinya sudah harus menggunakan abesensi elektronik yaitu fingerprint. Yang langsung terkoneksi ke BKPSDM, sebagai data para ASN baik itu dalam disiplin maupun kehadiran apel pagi maupun sore hari.

“Kita bertahap, proses Tukin di setiap OPD termasuk penggunaan fingerprint yang terkoneksi langsung ke kita,” katanya.

Dengan terkoneksinya sistem tersebut, akan terdeteksi oleh bagian keuangan pemerintah setempat yang akan berdampak terhadap tunjangan ASN itu sendiri apabila terjadi indisipliner. Dimana, akan terjadi pemotongan tunjungan kinerja ketika terjadi indisipliner bagi ASN dengan bervariasi mulai dari 0,2 sampai 0,3 persen dari tunjangan.

“Kalau dilihat sistemnya bagus, jadi tidak ada kecurigaan bagi ASN yang terkena pemotongan nantinya. Semua data ada, sesuai dengan Tukin yang dikirim dari ASN itu sendiri,” jelas Sudarmadi. (tri)