Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12550

DPRD Batam Sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan Melayu

Putut A
-
0
DPRD Batam Sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan Melayu

batampos.co.id – Peraturan Daerah (Perda) tentang pemajuan kebudayaan melayu disahkan di rapat paripurna, Jumat (2/3). Sembilan fraksi di DPRD Batam menyetujui perda tersebut. Diharapkan perda ini menjadi payung hukum dalam upaya pemajuan kebudayaan melayu dan sekaligus menjadikan Batam sebagai kota pariwisata berbasis budaya.

“Ini merupakan langkah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan,” kata Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda pemajuan kebudayaan melayu, Rohaizat, kemarin.

Menurut dia, perda ini mengatur 12 objek pemajuan kebudayaan melayu, seperti tradisi lisan, manuskrip, cagar budaya, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Dari sisi adat istiadat misalnya, diatur mengenai pakaian adat melayu dan kelengkapannya. Penetapan dilakukan walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam. Selain itu juga diatur kewajiban pengelola tempat hiburan, hotel, restoran, bandara, pelabuhan dan tempat perbelanjaan untuk memperdengarkan musik dan lagu melayu kepada pengunjung dan wisatawan. Termasuk menyediakan makan melayu bagi pengelola hotel.

“Aturan teknisnya nanti dijelaskan di perwako,” sebut Rohaizat.

Di perda ini juga mewajibkan bagi pengelola bandara, pelabuhan dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya untuk mempergunakan bahasa mlayu dalam memberikan informasi publik. Contoh di Bandara Hang Nadim, bila selama ini informasi publik disampaikan dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris, maka nanti ditambah bahasa melayu.

“Sebelum ditetapkan kita undang pihak terkait, dan mereka menyambut baik dengan kewajiban ini,” paparnya.

Anggota DPRD Kota Batam saat mengikuti rapat paripurna pembahasan Pemajuan Budaya Melayu, Jumat (2/3). Ada hal menarik dari rapat paripurna tersebut karena hampir anggota dewan yang hadir mengenakan baju adat melayu dan tanjak. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Perda ini juga mengatur bagaimana cara atau strategi dalam memajukan kebudayaan melayu, yakni melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Dengan penegasan ini diharapkan Batam tidak kehilangan jati diri dan mampu memperkuat ketahanan budaya yang bertumpu pada kebudayaan melayu ditopang kebudayaan lain.

“Hal ini juga sejalan dengan visi misi wali kota Batam untuk menjadikan Batam sebagai kota wisata,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Ia berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membahas ranperda ini sehingga bisa disahkan menjadi perda. Adapun langkah selanjutnya ialah menyerahkan ke gubernuruntuk dievaluasi dan sekaligus ditembuskan pada menteri dalam negeri.

“Pemko mengucapkan terimakasih kepada pansus. Semoga apa yang kita cita citakan dapat terwujud,” kata dia. (rng)

Maaf Atas Ketidaknyamanan Ini

Putut A
-
0
Maaf Atas Ketidaknyamanan Ini
Antrian kendaraan berjalan merayap saat melintas dijalan Pelita, Jumat (2/3). Antrian diakibatkan adanya pelebaran diruas jalan tersebut. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Proyek pengerjaan jalan Sriwijaya di Kawasan Pelita menganggu arus lalu lintas. Apalagi aktifitas pengerjaan jalan dilakukan pada jam sibuk yang membuat jalanan macet.

Seperti Jumat (1/3) siang, puluhan kendaraan harus terlibat antre agar bisa melewati jalur yang tengah diperbaiki. Hal itu dikarenakan adanya truk pengakut tanah dan alat ekskavator yang tengah menurunkan tanah di pinggir jalan. Sehingga jalur yang sebelumnya bisa dilewati dua jalur kendaraan (mobil, red), hanya bisa satu kendaraan. Bahkan, pengendara harus merasakan debu akibat tanah yang diturunkan dari truk.

“Pengerjaan kalau tak salah hampir dua minggu, sebelumnya sudah macet, sekarang tambah macet sejak dikerjakan lagi. Apalagi kami bawa mobil,” terang Efendy warga Batamcenter.

Menurutnya, kontraktor juga tak memberi batas jalan antara pengerjaan proyek dan jalan yang dilalui pengendara. Truk yang menurunkan tanah berhenti dipinggir jalan dan menganggu arus lalu lintas.

“Truk tanah tiba-tiba berhenti dan pengendara diminta berhenti. Itu yang membuat macet jalanan, karena jalan hanya bisa dilewati satu kendaraan, dan jalur yang lain harus antre hingga tanah selesai diturunkan,” ujar Efendy.

Hal senada juga dikatakan Moza. Ia harus dihadang debu setiap melewati jalur tersebut. Tak hanya berdebu, jalanan juga kerap macet apalagi di jam sibuk.

“Kalau sudah jam 12 keatas, jangan harap bisa mulus lewat sana. Pasti macet,” imbuhnya.

Harusnya, lanjut Moza, kontraktor proyek atau instansi terkait memberikan jalan alternatif untuk pengendara agar tidak terjebak macet. Apalagi saat penurunan tanah kering yang berakibat debu semakin tebal.

“Saya paham adanya perbaikan jalan, namun kalau kondisinya seperti ini pasti sangat menganggu. Pelebaran jalan ini juga entah kapan selesainya, perasaan sudah lama, tapi tak selesai-selasai,” pungkas wanita berusia 30 tahun ini. (she)

Tahun Ini Kecamatan Sekupang Bangun 70 Paket PIK

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tahun ini Kecamatan Sekupang mendapatkan dana Rp 7,7 miliar untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur kelurahan (PIK). Anggaran yang bersumber dari APBD Kota Batam ini akan digunakan untuk membangun drainase dan jalan di permukiman.

“Prioritas hanya jalan dan drainase saja, khusus untuk Tanjungriau kami tambahkan pembangunan jerambah,” kata Camat Sekupang, Muhammad Arman, Jumat (3/2).

Ia mengatakan tahun ini pelaksanaan PIK yang memfokuskan pada jalan dan drainase. Sedangkan untuk pembangunan gedung serbaguna dan batu miring tidak ada. “Sesuai dengan Perwako. Biaya untuk gedung serbagunan cukup besar makanya ditiadakan dulu,” jelasnya.

Ia menyebutkan dari anggaran Rp 7,7 miliar tersebut, pihaknya akan membangun sedikitnya 70 paket PIK untuk tahun ini. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang hanya 60 paket pengerjaan.

“Anggaran kan ditambah, jadi PIK juga semakin banyak. Untuk pembangunan jalan kami masih melanjutkan dari program tahun lalu,” ujarnya.

Disinggung mengenai pelaksanaan PIK ini, Arman menngungkapkan PIK akan mulai dibangun April atau paling lambat Juni mendatang

Untuk waktu pelaksanaan PIK ini direncanakan akan dimulai April atau paling lambat Juni mendatang. Dia berharap PIK ini bisa meningkatkan kualitas jalan dan drainase yang ada di Kecamatan Sekupang.

Sementara itu, Lurah Tanjung Pinggir Ersan mengatakan tahun ini pihaknya tidak mendapatkan PIK karena permasalahan lahan. “Kami cuma dua yang pertama Perumahan Sangrila dan itu masih dikelola developer dan yang kedua itu Otorita Batam (OB),” kata dia.

Ersan menambahkan selain Tanjungpinggir satu lagi kelurahan yang tidak mendapatkan PIK adalah Muka Kuning. “Jadi alokasi kami dialihkan ke kelurahan lain yang ada di Kecamatan yang sama. PIKnya tetap berjalan hanya kalau satu kelurahan tidak bisa melaksanakan diberikan ke kelurahan lain yang membutuhkan perbaikan infrastruktur lebih banyak lagi,” tutupnya.(yui)

Waduk Seigong Ditargetkan Rampung Agustus

Putut A
-
0
Waduk Seigong Ditargetkan Rampung Agustus

batampos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Wasuk Seigong selesai Agustus mendatang. Target ini diutarakan Basuki usai meninjau progres pembangunannya, Jumat (2/3).

“Waduk ini dikerjakan sejak Desember 2015. Kontrak sampai Desember 2018. Kita rencanakan Insya Allah bisa selesai Agustus. Sebelum Desember bisa kita tutup,” ujarnya.

Menurut Basuki, progres pembangunan fisik Waduk Seigong sudah mencapai 77 persen. Tinggal pembangunan tubuh waduk yang baru berjalan setengah dari target.

“Ini sekarang level 6 meter. Kami mau sampai ke 12 meter. Kurang 6 meter lagi,” ungkapnya.

Selain persiapan fisik, saat ini juga sedang disiapkan penyerahan uang kerohiman bagi warga yang memiliki kebun di sekitar daerah resapan air. Tanaman budidaya masyarakat tersebar di beberapa persil tanah genangan. Ganti rugi berupa uang kerohiman ini, menurutnya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tentang Pembebasan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Sudah ada Pergubnya (Peraturan Gubernur) juga, dan sudah dibahas di DPRD. Akhir Maret ini mulai dibayarkan,” sebut pria yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU ini.

Segera setelah uang kerohiman diserahkan, tim akan melakukan pembersihan di satu dari 49 bendungan PSN tersebut. Daerah genangan, kata Basuki, harus bersih karena akan mempengaruhi kualitas air.

Menurutnya tanaman budidaya yang membusuk bisa membuat kualitas air jadi tidak baik. Padahal air di Seigong ini akan menjadi air baku untuk masyarakat Batam dan sekitarnya.

Basuki mengatakan pembangunan waduk berkapasitas 11 juta meter kubik ini untuk memenuhi kebutuhan air Kota Batam hingga 2022. Sebagai daerah kepulauan, pemerintah perlu memaksimalkan potensi air yang ada. Waduk Seigong bersifat estuari, berada di muara sungai dan menampung aliran air sebelum lepas ke laut. Luas genangannya mencapai 355 hektare dengan potensi penyediaan air baku 400 liter per detik.

Di Batam, estuari DAM seperti Seigong ini sudah ada beberapa titik. Seperti DAM Duriangkang yang pertama kali dibangun, dan DAM Tembesi yang terbaru.

“Tidak semua Pulau Batam punya potensi ini, jadi harus kita bawa (alirkan) ke Batam. Kalau tidak disiapkan tampungan air ini, 2020-an Batam sudah kekurangan air,” tutur Doktor Teknik Sipil dari Coloradi State University Amerika Serikat tersebut.

Pemenuhan kebutuhan air di Batam ini bahkan akan dicari sampai ke Busung, Pulau Bintan. Apalagi Presiden Joko Widodo berencana membangun jembatan Batam-Bintan (Babin) yang diyakini akan semakin mengembangkan kedua wilayah.

“Bayangkan, sampai Pulau Bintan pun kita kejar reservoir-reservoir. Tak hanya untuk Batam. Karena kalau jembatan Babin jadi, pasti akan berkembang. Kalau berkembang pasti butuh air. Jadi kita cari terus, sesuai kebutuhannya,” kata alumni Universitas Gadjah Mada ini.

Kunjungan Basuki ke Seigong ini didampingi oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Selain itu juga hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Syamsul Bahrum, mewakili Gubernur. (mta)

Menanti Perusahaan Tiongkok Pindah ke Batam

Putut A
-
0
Menanti Perusahaan Tiongkok Pindah ke Batam
Direktur Divisi Perdagangan dan Ekonomi Tianjin Wang Xing Chun rapat dengan Johanes Kennedy membicarakan relokasi industri.

batampos.co.id – Wakil ketua Kadin Indonesia bidang pengembangan wilayah dan investasi sekaligus penasehat ekonomi gubernur Kepri Johanes Kennedy menggelar rapat dengan pimpinanTianjin Free Trade Zone, Kamis (1/3) malam. Rapat ini membahas relokasi industri dari Tianjin ke Kepri.

“Kita sudah rapat dengan mereka. Direktur FTZ nya yang langsung menerima. Ini sangat luar biasa karena mereka sangat berminat untuk merelokasi sejumlah perusahaannya ke Kepri dan Batam pada khususnya,” kata Johanes Kennedy.

Pria yang akrab dipanggil Jhon ini mengaku saat ini ada ribuan perusahaan di Tianjin, Tiongkok. Dan sudah sangat banyak yang terpaksa ditutup di sana karena polusi udara yang sangat tinggi. Dan saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut sedang berupaya untuk melakukan relokasi.

“Tianjin itu termasuk kota terbesar setelah Beijing. Kota Industri yang sangat padat. Perusahaan yang ditutup ini tidak memungkinkan lagi untuk beroperasi di sana. Makanya kita menunggu mudah-mudahan, ke Batam menjadi tujuan utama mereka,” katanya.

Bahkan Direktur FTZ Tianjin, Bao Jian sudah menyatakan akan langsung datang ke Batam untuk melihat lokasi dan tempat untuk relokasi industri yang dimaksud. “Jadi mereka akan ke Kepri untuk menjajaki relokasi industri,” tambahnya.

Bahkan menurut Managing Director Panbil Group itu, sudah ada perusahaan baja yang sudah menyatakan minatnya untuk relokasi ke Batam tetapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah mempermudah birokrasi pengurusan izin termasuk Amdal. Juga Batam harus melengkapi beberapa infrastruktur pendukung.

“Jadi kita harus siapkan pelabuhan mereka nantinya. Termasuk lahan karena butuh lahan yang luas. Termasuk kehandalan air dan listrik,” katanya.

Setelah pertemuan dengan pejabat FTZ Tianjin, Jhon Kennedy juga menggelar rapat dengan Direktur Divisi Perdagangan dan Ekonomi Tianjin, Wang Xing Chun. Yang paling banyak mereka bicarakan masih sebatas relokasi.

“Memang mereka sudah niat betul mau relokasi industri. Tergantung kesiapan kita,” katanya.

Tetapi nama-nama perusahaan yang akan direlokasi ke Kepri nantinya akan disampaikan saat kunjungan
kepala BP Batam Lukita D Tuwo dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke Tianjin. “Jadi akan disiapkan nanti perusahaan-perusahaan yang akan relokasi. Ini sangat bagus untuk Batam dan Kepri pada umumnya.

Selain masalah relokasi industri ini, Nantinya, gubernur dan kepala BP Batam juga akan menjajaki kerjasama dengan pengusaha dan pemerintah Tiongkok. Di mana perusahaan negeri tirau bambu tersebut sudah menyatakan niatnya membangun jembatan Batam Bintan dan Pelabuhan kontainer Tanjungsauh yang sudah disetujui oleh presiden beberapa waktu lalu.

“Jadi tetap akan ada pertemuan lanjutan. Kabar gembira ini harus kita sambut. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dan berharap semua ini akan cepat terealisasi. Kalau masalah lahan, menurut saya, masih ada beberapa kawasan industri yang masih kosong,” katanya. (ian).

Kasatres Narkoba Polresta Barelang: Batam Bukan Gudang Narkoba

Putut A
-
0
Kasatres Narkoba Polresta Barelang: Batam Bukan Gudang Narkoba
Kapolresta Barelang Kombes Hengki bersama Wakapolresta AKBP Mudji dan Kasat Narkoba Kompol Agung Gima menunjukan barang bukri narkoba jenis sabu dan ektasi saat ekspos di Mapolresta Barelang, Senin (12/2). F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kasatres Narkoba Polresta Barelang Kompol Agung Gima Sunarya mengatakan dari sekian banyak kasus pengungkapan narkotika di wilayah Kepri, khususnya Batam, disimpulkan Batam hanya merupakan daerah favorit sebagai daerah transit peredaran narkotika di Indonesia.

Dari beberapa kasus pengungkapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang maupun instansi terkait lainnya, narkotika yang berasal dari negara tetangga Malaysia, masuk ke Indonesia melalui sejumlah pelabuhan tikus maupun pelabuhan resmi di Batam dan kemudian akan dibawa ke daerah lain di Indonesia.

“Hal ini tidak terlepas dari letak Batam yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga dimanfaatkan jaringan narkoba interonal menjadikan Batam sebagai transit,” ujarnya disela pemusnahan sabu, Jumat (2/3) pagi.

Barang haram tersebut, lanjut Gima, sebagian besar akan disebarkan ke beberapa kota besar lain di Indonesia, di daerah Jawa dan daerah Sumatera, seperti Palembang, Jakarta dan Surabaya yang merupakan daerah tujuan utama dari sindikat narkotika jaringan internasional tersebut.

“Bahkan dalam penangkapan yang terakhir kita di Barelang kemarin, rencananya kurir yang kita tangkap akan membawa narkoba jenis sabu itu sebanyak enam kilo sama 27 ribu ekstasi ke Palembang,” tegasnya.

Disinggung mengenai apakah jalur udara telah dijadikan rute terbaik oleh sindikat narkoba untuk meloloskan narkoba ke sejumlah wilayah Indonesia, Gima membenarkan hal tersebut. Sebab dari sabu yang dimusnahkan pihaknya kemarin, rencananya sabu itu akan dibawa dengan melalui jalur udara dari Batam tujuan Bali.

“Ada lima kurir yang diamankan sama Bea Cukai. Kalau melalui jalur udara ini macam-macam modusnya. Narkoba itu dimasukkan dalam tubu dan ada juga disembunyikan di sepatu seperti lima kurir tujuan Bali ini,” katanya.

Gima menambahkan, meski sejauh ini pihaknya sudah berhasil mengungkap kasus dalam jumlah yang besar, dari hasil penyelidikan anggotanya belum ditemukan bahwa Kota Batam dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkotika. Melainkan hanya sebagai kota transit untuk selanjutnya di pasarkan ke daerah lain.

“Bukan berarti Batam tidak ada (narkoba). Jika kita lihat dari wilayah Batam dan jumlah penduduknya, yang manjadi target utama peredaran narkoba bukan Batam. Jika satu ton yang kemarin ditangkap untuk di Batam, mau berapa lama untuk menghabiskannya dan memasarkannya,” imbuh Gima. (gie)

Timbun Hutan Bakau, Proyek Reklamasi Diprotes Warga

Putut A
-
0
Timbun Hutan Bakau, Proyek Reklamasi Diprotes Warga
Inilah hutan bakau yang ditimbun oleh salah satu pengembang di Sagulung, Kamis (2/3). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Aktifitas reklamasi menimbun hutan bakau masih marak di Sagulung. Meskipun sudah ada beberapa proyek yang dihentikan karena berdampak bagi lingkungan namun proyek serupa terus bermunculan hingga saat ini.

Proyek reklamasi di belakang Kaveling Flamboyan, kelurahan Seipelenggut, Sagulung misalkan, meskipun baru sebulan beroperasi, proyek tersebut telah menimbun hutan bakau yang menjadi lokasi resapan air seluas satu hektare. Warga sekitarpun bereaksi. Mereka merasa tak nyaman sebab kuatir akan berdampak bagi lingkungan sekitar.

“Kalau itu ditimbun semua, tak ada lagi daerah resapan air. Bisa-bisa tenggelam rumah-rumah kami yang ada di sekitar sini,” ujar Harun, warga Kaveling Flamboyan.

Warga disana kata Harun pada dasarnya tak menolak ataupun menentang proyek reklamasi itu. Mereka hanya ingin memastikan jika proyek tersebut tidak berdampak bagi lingkungan sekitar nantinya, sehinga mereka memintah agar instansi pemerintah terkait segara turun cek ke lokasi dan mempertanyakan legalitas perizinan proyek itu.

“Kami berharap mereka(proyek) ada izinnya sehingga tidak berdampak. Jika tidak harus dihentikan karena akan merusak lingkungan di sini,” tutur Harun.

Senada disampaikan oleh Fahrozi, warga lainnya yang mengaku dampak langsung yang dirasakan warga dari aktifitas proyek itu memang belum ada sebab aktifitas proyek itu hanya di malam hari saja. Namun besar harapan dia agar pemerintah segera mengambil tindakan sebelum ada dampak yang serius nantinya.

“Dampak langsung memang belum begitu dirasakan, tapi kalau sempat hutan bakau itu ditimbun tentu jadi masalah besar bagi kami di sini. Ini harus secepatnya ditanggapi,” tutur Fahrozi.

Camat Sagulung Reza Khadafi saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui keluhan warga Dapur 12 Sagulung itu. Tindak lanjutnya pihak kecamatan bersama kelurahan Seipelenggut sudah turun cek ke lokasi.

“Kami sudah turun kemarin (Kamis, 1/3). Memang ada aktifitas penimbunan hutan bakau. Kami belum bisa temui pihak proyek karena tak ada di lokasi. Mereka sudah kami panggil untuk mempertanyakan perizinan mereka,” ujar Reza.

Bahkan sebagai langkah tegas menanggapi keluhan masyarakat itu, sambung Reza, mereka juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam untuk sama-sama cek perizinan proyek reklamasi tersebut.

“Kalau perizinan kami belum tahu lagi. Kami sudah koordinasi dengan DLH untuk cek perizinannya. Jika tidak ada harus dihentikan dan disegel. Tak ada yang istimewah. Bagi yang merusak lingkungan dan tidak berizin akan ditindak tegas,” ujar Reza.

Ini ditegaskan Reza, murni untuk menjaga lingkungan Sagulung dari ancaman bahaya banjir dan kerusakan lingkungan lainnya. Sejauh ini sedikitnya sudah empat proyek reklamasi yang bermasalah dihentikan karena berdampak bagi lingkungan. “Sudah banyak yang kita segel (bersama PNS DLH). Ya bukan mau menghalangi pembangunan tapi kalau bermasalah untuk apa dibiarkan,” tutur Reza.

Sementara Pelaksana Kepala DLH kota Batam Herman Rozie saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Pesan singkat dan panggilan telepon belum direspon.

Pantauan Batam Pos di lapangan, aktifitas reklamasi itu sudah menimbun hutan bakau sekitar satu hektare. Kendaraan proyek diduga mengakut tanah dari lokasi pemotongan lahan kaveling Seroja. Informasi yang disampaikan warga aktifitas proyek hanya terjadi di malam hari saja. Siang kemarin saat Batam Pos ke lokasi memang tidak terlihat aktifitas apapun di lokasi reklamasi itu. Dua unit truk pengangkut tanah tampak parkir di lokasi lahan yang sudah ditimbun. Sekeliling lahan yang sudah ditimbun merupakan hamparan hutan bakau yang digenangi air laut. Hutan bakau yang belum ditimbun masih cukup luas sebab proyek itu baru menimbun lokasi hutan bakau bagian pinggir.

Tidak ada satu pekerja yang dijumpai di lokasi proyek tersebut. Begitu juga pihak proyek belum bisa dikonfirmasi sebab tak ada orang di lokasi proyek. Warga sekitarpun mengaku tidak tahu pasti nama perusahaan yang menimbun lahan hutan bakau itu.

“Kerjanya malam terus jadi tak tahu PT apa itu. Tak ada plang juga,” kata Fahrozi. (eja)

Jalan Layang Simpang Kabil Dikerjakan Tahun 2019

Putut A
-
0

batampos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono memastikan jembatan layang (flyover) Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mall tidak dikerjakan tahun ini.

“Belum tahun ini (2018), paling nanti di (tahun) 2019. Mudah-mudahan bisa tahun depan,” kata Basuki usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) di Aston Hotel Batam, Jumat (2/3) sore.

Bahkan menteri yang mahir memainkan alat musik drum ini belum bisa memastikan bulan berapa perkiraan proyek tersebut mulai dikerjakan. Ia menyampaikan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran akan ditetapkan terlebih dahulu sebelum masuk pada proses tender atau lelang. Lamanya proses tender mempengaruhi permulaan pengerjaan jembatan layang kedua Batam itu.

“Lagipula tender belum tentu sekali jadi, mungkin ada sanggahan atau batal. Tapi (jembatan layang) pokoknya 2019,” terangnya.

Menurutnya, bukan hal yang mungkin rangkaian pelaksanaan proyek (lelang hingga pengerjaan) tersebut butuh waktu satu tahun di 2018 ini. Artinya, yang paling masuk akal pengerjaanya dilakukan pada 2019 mendatang.

“Ya enggak bisa, sekarangpun (dipksakan di 2018) tak mungkin setahun selesai, itukan (flyover Simpang Kabil) panjang juga sekitar 400 meter. Jadi tak mungkin satu tahun,” paparnya.

Ia menerangkan sejatinya jembatan layang di Simpang Kabil direncanakan awalnya seiring pengerjaan Flyover Simpang Jam. Namun belakangan KemenPUPR menunda dulu pengerjaan. Ia menampik penundaan tersebut karena ketiadaan anggaran namun anggaran dialihkan ke daerah lain.

“Sekarangkan (jembatan layang) Simpang Jam sudah selesai, nah kami akan programkan kembali yang di simpang Kabil,” ucapnya.

Walau memprogramkan kembali, Basuki mengaku studi pembangunan masih bisa menggunakan studi yang sudah ada. “Desain kalau masih setahun masih bisa dipakai,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota Batam masih menatruh harapan permulaan penganggaran flyover ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018.

“Peletakan kontruksi awal di APBN Perubahan 2018 dan pekerjaan berikutnya di APBN 2019,” kata Amsakar singkat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Yumasnur menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam hal ini langsung dilakukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi berkoordinasi dengan Kementrian PUPR terkait pembangunan Fly Over (Jalan Layang) di Simpang Kabil. dengan harapan jembatan layang bisa mulai dikerjakan Desember 2018 ini.

Ia menyampaikan, upaya melobi pusat untuk mempercepat pembangunanjalan layang Simpang Kabil bukan tanpa alasan. Menurutnya dengan terbangunnya jalan layang pertama di Simpang Jam kini terjadi penumpukan kendaraan di Simpang Kabil karena kendaraan dari arah Nagoya ke Bandara tanpa kendala.

“suapay macet terurai,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan Pemko Batam telah punya desain jalan layang kedua Batam tersebut. Karena, rencana fly over ini sejak dua tahun lalu namun tertunda karean keterbatasan anggaran. “Konsepnya sama dengan yang sekarang, cuma memang fly over ini lebih panjang, ada dua kali lipat,” sebut dia. Sementara itu, seperti diketahui jalan layang di Simpang Jam bernuansa Melayu dan menjadi salah satu jalan layang tercantik se Indonesia.

Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi di beberapa kesempatan bersama masyarakat kerap meminta dukungan dari agar Desember 2018 nanti jembatan layang di Simpang Kabil terealisasi. Menurutnya pembangunan ada penyertaan arsitektur melayu.

“Saya minta nuansa melayu 100 persen. Saya minta doanya Desember flyover ini dapat mulai dikerjakan,” pungkasnya. (adi)

Jembatan Babin Harus Libatkan Pemerintah

Putut A
-
0
Jembatan Babin Harus Libatkan Pemerintah

batampos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut berkomentar terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan ditangani investor Tiongkok. Menurut Basuki, pembangunan jembatan tersebut harus melibatkan pemerintah.

Basuki menjelaskan, konsep kerja sama nantinya berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan kerja sama ini, investor tidak akan hanya fokus mencari laba dengan menerapkan tarif tol yang mahal di atas jembatan.

“Kalau ada investasi dan kerja sama dengan pemerintah, bisa diturunkan tarifnya,” kata Basuki di Hotel Aston Batam, Jumat (2/3).

Menteri mengatakan, kerja sama ini penting. Sebab tujuan utama dari pembangunan Jembatan Babin adalah untuk mendongkrak perekonomian di Batam dan Bintan, serta pulau-pulau di sekitarnya. Sehingga jika murni dikelola swasta, dikhawatirkan tujuan tersebut sulit terwujud.

Ditanya soal rencana perusahaan asal Tiongkok, China Communications Construction Company (CCCC) yang tertarik membangun Jembatan Babin, Basuki mengaku tidak terlalu mempersoalkannya. Asalkan perusahaan tersebut mau bekerja sama dengan pemerintah.

Basuki menambahkan, pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor asing yang ingin membantu membangun infrastruktur di dalam negeri. “Namun kami akan mencari skema yang paling menguntungkan untuk kita semua dengan sistem KPBU,” jelasnya.

Basuki kemudian mengatakan rencana pembangunan Jembatan Babin ini sudah digaungkan sejak lama. Bahkan saat ini Kementerian PUPR sudah memegang desain lama dari jembatan tersebut yang pernah disusun Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Namun masih sebatas desain, belum ada penentuan dimana kaki-kakinya dan lain-lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengkritisi nilai investasi sebesar Rp 7 triliun untuk membangun Jembatan Babin, seperti yang sering digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut Basuki, nilai tersebut terlalu tinggi.

“Dalam hitungan kami mencapai Rp 4 triliun dengan total panjang jembatan mencapai 7 kilometer,” kata Basuki.

Sedangkan Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan, untuk membangun Jembatan Babin sangat sulit jika hanya mengharapkan peran dari investor. “Jembatan ini sebagai pengungkit ekonomi. Investor tak akan balik modal,” jelasnya.

Ia kemudian berkomentar bahwa rencana pembangunan Jembatan Babin sangat erat kaitannya dengan kehadiran pelabuhan peti kemas di Tanjungsauh. Keduanya akan menjadi kombinasi yang akan saling mendukung satu sama lain. Apalagi rencana awal pembangunan Jembatan Babin ini akan dimulai dari Batam ke Tanjungsauh.

Angga mengatakan, mengacu pada survei, kapasitas volume kargo kontainer di Selat Malaka pada 2030 nanti akan tumbuh mencapai 143 juta TEUs. Saat ini dari pelabuhan Singapura saja sudah mencapai 32 juta TEUs, Pelabuhan Tuas sekitar 20 juta TEUs, Port Klang 20 juta TEUs, Tanjung Pelepas 20 juta TEUs, Bangkok dan Myanmar masing-masing 10 juta TEUs. Masih ada perkiraan potensi traffic sekitar 32 juta TEUs yang bisa dimanfaatkan Kepri.

“Mau tidak mau, Kepri harus membangun Pelabuhan Batuampar dan Tanjungsauh untuk menampung potensi tersebut,” ujarnya.

*Rekrut Pekerja Lokal
Sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri menyambut rencana investasi besar-besaran yang ingin dilakukan investor Tiongkok terhadap sejumlah proyek raksasa di Kepri, khususnya Jembatan Babin. Namun HIPMI mengingatkan, proyek tersebut harus melibatkan tenaga kerja lokal.

“Karena dengan demikian, maka akan secara langsung meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal,” kata Ketua HIPMI Kepri, Huzeir Zul, Jumat (2/3).

Huzeir mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kecolongan seperti di daerah lain. Dimana banyak proyek yang didanai investor asing, sekaligus dikerjakan oleh tenaga kerja asing pula.

“Tenaga kerja lokal kita tak dapat kesempatan,” paparnya.

Secara teknis, ia menyebut tenaga kerja lokal Kepri sangat potensial karena terbiasa hidup melihat kawasan industri tumbuh berkembang. Mereka belajar dari hal tersebut. Di samping itu banyak perusahaan lokal dengan tenaga kerja muda berkualitas yang mampu menjadi subkon dari setiap proyek infrastruktur yang dibangun di Kepri.

Lebih jauh lagi, jika mampu direalisasikan, maka Jembatan Babin dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kepri. Nilainya pasti akan bertambah karena dibangun oleh orang daerah.

“Daya beli mereka juga pasti bertambah karena mendapat pekerjaan tersebut,” jelasnya.

Ia hanya berharap pemerintah segera menyusun strategi agar pembangunan Jembatan Babin berjalan secara simultan dan seimbang antara swasta dan lokal. “Supaya tenaga kerja lokal dapat memberikan kontribusi kepada ekonomi di Kepri lewat karyanya di bidang konstruksi,” katanya. (leo)

Ada Perusahaan Arab Investasi di Batam Senilai Rp 50 Miliar

Putut A
-
0
Ada Perusahaan Arab Investasi di Batam Senilai Rp 50 Miliar
ilustrasi

batampos.co.id – Investor asal Uni Emirat Arab (UEA) yang bergerak di sektor pendukung industri minyak dan gas (migas), PT Proclad Asia International, akan membuka pabrik di Batam dengan nilai investasi sebesar Rp 50 miliar. Masuknya Proclad ini diyakini sebagai sinyal kebangkitan industri migas di Batam.

Presiden Direktur PT Proclad Asia Internasional, Irving Raymond, mengatakan pihaknya akan mendirikan pabrik di Kawasan Industri Kabil. Perusahaan ini akan memproduksi pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi untuk diekspor keluar negeri.

“Kami dari UEA dan memilih Batam sebagai tempat investasi karena Batam memiliki pelayanan yang baik, biaya tenaga kerja yang murah dan lokasi strategis karena dekat Singapura,” kata Raymond di Mal Pelayanan Publik Batam, Jumat (2/3).

Dalam sudut pandang Raymond, Batam adalah tempat yang sangat tepat untuk berinvestasi di bidang migas maupun sektor pendukung migas. Selain lokasi strategis, Batam juga menjadi lumbung dari industri manufaktur. Tentu saja hal tersebut menjadi sinergi yang baik untuk mengakselerasi pertumbuhan industri di Batam.

“Batam di masa depan bisa saja menjadi depot minyak karena terus bertumbuh,” katanya.

Sedangkan Direktur Kabil Citra Nusa Peter Vincent mengatakan, tahun 2018 ini menjadi titik balik kebangkitan dari sektor industri migas dunia. Tak terkecuali. “Dengan harga di atas 60 dolar Amerika per barel, kami lihat mulai ada pergerakan di industri migas,” jelasnya.

Selain kedatangan dari Proclad, banyak tenant-tenant di Kabil yang notabene adalah perusahaan-perusahaan migas mendapatkan proyek dari luar daerah dan luar negeri. Contohnya dari Australia. “Di bulan April, mereka sudah mulai mendapatkan proyek sehingga nanti produksinya lumayan,” katanya.

Di samping itu, industri shipyard juga ikut terbantu. Namun bukan dengan order pembuatan kapal, kebangkitan sektor migas menyebabkan mereka alih fungsi menjadi kontraktor migas. Industri migas di Kabil banyak desain modul dan pipa sebagai utilitas alat-alat perminyakan.

“Hal tersebut mendorong shipyard yang lagi sepi untuk alih fungsi ke bidang konstruksi di bidang migas,” paparnya.

Sedangkan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam Ady Soegiharto mengungkapkan, Proclad merupakan investor asing kelima yang masuk Batam pada tahun 2018. Nantinya, total kapasitas produksi Proclad mencapai 100 pcs per hari dengan persentase ekspor mencapai 100 persen.

“Mereka akan mempekerjakan 20 tenaga kerja lokal di lahan seluas 2103 meter persegi di Kabil,” jelasnya. (leo)

1...12,54912,55012,551...14,308Halaman 12,550 dari 14,308

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000