Kamis, 23 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12578

Pak Presiden, Tolong Permudah Regulasi Impor Garam Industri untuk Batam

Putut A
-
0
Pak Presiden, Tolong Permudah Regulasi Impor Garam Industri untuk Batam

batampos.co.id – Pemerintah memutuskan untuk membuka impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton pada tahun ini. Dunia industri di Batam menyambutnya dengan suka cita. Namun regulasi untuk mempermudah proses impornya diperlukan dan harus segera dilimpahkan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas Batam.

“Kalau niatnya mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di kawasan perdagangan bebas Batam, hal-hal semacam ini harusnya mendapat pengecualian dari aturan pembatasan impor,” kata Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Oka Simatupang, Senin (22/1).

Oka mengatakan Indonesia hingga saat ini Indonesia belum bisa memproduksi garam industri sehingga harus mengimpornya dari Amerika atau Jerman.”Bedanya antara garam industri dan konsumsi adalah kadar Natrium Klorida (NaCl)-nya berbeda. Diakui atau tidak untuk garam industri ini ternyata belum bisa diproduksi dalam negeri sehingga harus impor,” paparnya.

Untuk garam konsumsi, kadar Natrium Kloridanya adalah 94,7 persen. Sedangkan untuk garam industri, kadarnya diatas 97 persen.

Namun disamping dari keterbatasan tersebut, Oka mengatakan hal yang harus dipahami adalah konsep pembatasan barang larangan terbatas (lartas) di kawasan perdagangan bebas tidak seharusnya diterapkan. Garam industri juga termasuk dalam barang lartas. Sehingga perlu persetujuan dari pemerintah pusat sebelum mengimpornya.

“Tidak hanya untuk garam industri saja tapi juga pembatasan impor lainnya. Lebih baik didelegasikan kewenangan penerbitannya kepada BP Batam,” tambahnya.

Kemudian masalah lainnya adalah setiap persetujuan impor yang dikeluarkan masih memerlukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal impor oleh KSO Sucofindo Surveyor Indonesia yang notabenenya berada di Jakarta.

“Ini semua adalah hambatan yang harus menjadi perhatian bagaimana Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun mempunya daya saing dan daya tarik tersendiri dalam menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan global yang dinamis,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam industri dan dilakukan secara bertahap. Keputusan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Disamping itu, garam industri memang tidak dihasilkan di Indonesia. Hanya ada garam konsumsi sehingga impor dibutuhkan.

Sedangkan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya intens mengusulkan ke Kementerian terkait agar persetujuan lartas dilimpahkan ke BP Batam saja.

“Kami saat ini sedang mengusulkan agar lartas segera dibahas oleh tim teknis Dewan Kawasan (DK),” katanya.

Menurut Lukita, pembatasan lartas tak cocok diterapkan di Batam karena statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas. Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan 125/2015 yang mengatur hal tersebut perlu sedikit diubah.

“Kelihatannya perlu ada revisi dari Permendag tersebut dimana seharusnya izin lartas di kawasan perdagangan bebas diserahkan pada pengelolanya,” ungkapnya.

Prinsipnya, kata Lukita, adalah peraturan yang membatasi tata niaga di Batam tidak perlu diberlakukan.

“Karena prinsipnya masih belum impor, hanya pemasukan barang diproses lagi untuk dikirim keluar,” katanya. (leo)

Pasar Properti Batam akan Tumbuh 5 Persen

Putut A
-
0
Properti Batam

batampos.co.id – Pasar properti di Batam diyakini akan tumbuh dengan baik tahun ini. Ada sejumlah faktor yang mendasari hal tersebut, tapi yang paling utama adalah karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 yang dianggap dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat Batam.

“Secara nasional dan Asia Pasifik berdasarkan riset dari Jones Lang Lasalle, pasar properti akan tumbuh lima persen tahun ini,” kata Ketua Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Senin (22/1).

Jika dikaitkan dengan Batam secara global, maka tren positif itu ditimbulkan dari membaiknya harga batubara dunia. Dengan demikian maka peluang eksplorasi dan perdagangan batubara dan migas akan meningkat lagi.

Dan jika dikaji secara lokal, ada dua hal penting yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, terbitnya PMK 229. Dengan regulasi pendamping kebijakan Free Trade Agreeement (FTA) tersebut, maka dapat membuka pasar baru di dalam negeri bagi industri di Batam untuk memasarkan barang produksinya.

“Industri di Batam akan menyerap tenaga kerja lebih banyak karena produksi meningkat. Imbasnya nanti ke properti karena daya beli masyarakat akan meningkat,” paparnya.

Ditambah satu hal lagi, yakni karena Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah mau melakukan dialog terbuka dengan pengusaha. Sehingga kebijakan apapun terkait dengan dunia usaha akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pengusaha untuk menemukan kebijakan terbaik.

Sedangkan Principal Promax Batam City, Pandu Dinata Pramono pernah mengatakan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan pasar properti di Batam, pemerintah harus merelaksasi peraturan mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA). Saat ini WNA bisa memiliki properti dengan nilai minimal Rp 5 miliar dan dokumen kepemilikan bersifat hak pakai.

“Saya pikir selama dokumen lengkap tak ada masalah. Memudahkan orang asing membeli properti akan membantu perekonomian,” katanya lagi.

Disamping itu, kebutuhan pemukiman masih tinggi terutama pemukiman bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebutuhan lahannya juga tidak terlalu banyak.(leo)

Upaya Membangun Dunia Maritim BP Batam Bangun Kantor Baru KSOP

Putut A
-
0
Upaya Membangun Dunia Maritim BP Batam Bangun Kantor Baru KSOP
Deputi 3 Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo . F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Upaya untuk membentuk dunia maritim yang lebih baik terus digesa oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bekerjasama dengan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam.

Salah satunya adalah saat BP Batam ternyata akan menganggarkan sekitar Rp 9 miliar untuk pembangunan kantor KSOP Kementerian Perhubungan di Batam.

“Kami sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung KSOP di Batam sebagai komitmen kerjasama dengan KSOP,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo belum lama ini.

Lahan untuk pembangunan kantor KSOP merupakan janji BP Batam kepada Kementerian Perhubungan. Karena sebelumnya pihaknya sudah sepakat untuk melakukan pertukaran data serta informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal di kawasan perdagangan di kota Batam.

Sebelumnya, pembagian tugas secara jelas antara KSOP dan BP Batam telah dilaksanakan lewat penandatanganan fakta kerjasama.

BP Batam menjalankan tugasnya di bidang komersil sedangkan KSOP di bidang keselamatan pelayaran. Sedangkan fungsi penyelenggaraan pelabuhan dilakukan secara bersama-sama.

Dari fakta kerjasama tersebut, maka Kantor Syahbandar berganti nama menjadi KSOP dan Kantor Pelabuhan Laut BP Batam menjadi Badan Pengelola Pelabuhan Khusus Batam. Kantor KSOP pun direncakanan berdiri dekat Kantor Pelabuhan BP Batam saat ini.

Kepala KSOP Batam, Capt Bartlet sangat mengapresiasi sekali rencana BP Batam yang ingin membangun Kantor KSOP.

“Kami menyambut baik sehingga bisa mewujudkan Batam sebagai poros maritim dunia dan bisa bersaing dengan negara tetangga,” paparnya.

Disamping membangun kerjasama yang baik dengan KSOP Batam dari Kementerian Perhubungan. BP Batam juga berupaya terus membenahi Pelabuhan Batuampar. Salah satunya adalah segera menyelesaikan master plannya agar tender pembangunan segera dapat dilelang.

Menurut Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan ada tiga investor asing tertarik mengembangkan Batuampar. Pelabuhan ini direncanakan akan dikembangkan menjadi tiga kali lipat lebih besar dari saat ini.

Namun investor asing yang berminat harus membentuk konsorsium dengan perusahaan lokal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 44/2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Investor asing hanya bisa memiliki aset 49 persen dan sisanya dimiliki perusaaan lokal. Batuampar direncanakan dikembangkan dari kapasitas 300 TEUs menjadi 1 hingga 2 juta TEUs.

“Batuampar diperbaiki disesuaikan dengan permintaan industri lokal,” katanya.(leo)

Pemprov Segera Revisi Pergub tentang Pajak Air Permukaan

Putut A
-
0
Pemprov Segera Revisi Pergub tentang Pajak Air Permukaan
Pemandangan dari udara waduk Duriangkang. DOK/ATB

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Muhammad Hasbi mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan evaluasi kembali atas penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan (PAP). Ia berharap dari evaluasi tersebut, bisa menuntaskan polemik PAP yang terjadi di PT. Adya Tirta Batam (ATB).

“Dasar kami melakukan evaluasi tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP),” ujar Muhammad Hasbi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (22/1)

Pria yang duduk sebagai Asisten III Pemprov Kepri itu menjelaskan, ada beberapa hal yang akan dikaji kembali sesuai peraturan tersebut. Lebih lanjut katanya, NPAP diperoleh dari hasil perkalian, harga dasar air permukaan,faktor ekonomi wilayah, faktor nilai Air Permukaan, dan faktor kelompok pengguna Air Permukaan

“Jika mengacu pada Permen tersebut, pada pasal 4 ditegaskan bahwa harga dasar Air Permukaan ditetapkan oleh Menteri. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita melakukan evaluasi kembali atas Pergub yang sudah ada,” papar Hasbi.

Mantan Pejabat Pemkab Karimun tersebut juga mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas berat di 2018 ini, terutama dalam hal capaian penerimaan PAP. Diakuinya, piutang yang ada di ATB Batam saat ini mencapai Rp27 miliar. Menurutnya, jika menggunaan perhitungan sistem baru, jumlah tersebut bisa berkurang.

“Kita berharap setelah ini ada titik temunya. Tapi yang jelas, kebijakan yang kita buat tidak pernah memberikan konsekuensi kenaikan tarif air,” tegas Hasbi.

Ditambahkannya, khusus untuk sektor PAP target kerja pihaknya bertambah. Jika di 2017 ditargetkan sebesar Rp12.288.919.500. Sedangkan capainnya hanya Rp2.591.401.000. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya piutang ke ATB yang belum tertagih.

“Sementara di 2018 proyeksi tersebut meningkat drastis, yakni pada angka Rp20.000.000.000. PAP ATB adalah salah satu harapan potensial untuk mencapai target tersebut,” tutup Hasbi.(jpg)

Perpustakaan Pemko Batam Tak Tambah Koleksi Buku, Tahun Ini

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Pengadaan buku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Batam diduga akan ditiadakan tahun ini. Anggaran Rp 93 juta yang seharusnya digunakan untuk pengadaan buku ternyata tidak ada karena kondisi keuangan Batam defisit.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Aunar Karimsu membantah adanya peniadaan pengadaan buku tahun ini. Menurutnya, engadaan buku hanya ditunda dari waktu yang semestinya.

“Bukan ditiadakan, hanya ditunda dari jadwal yang seharusnya,” terang Aunar, Senin (22/1).

Dijelaskannya, pengadaan buku diajukan pada APBD 2018, namun karena kebijakan bagian keuangan, maka pengadaan buku pun ditunda. Kemungkinan ditunda pun belum pasti, tergantung dari anggaran APBD-P nantinya.

“Kalau tidak ditunda, pengadaan sekitar semester ke 2 atau bulan Juni. Jadi karena ada penundaan kemungkinan pengadaan baru bisa di bulan 9, tergantung APBD-P nantinya,” jelas Aunar lagi.

Pengadaan buku untuk Pemko Batam dirasa cukup penting, mengingat jumlah buku yang tersedia di Pemko masih minim. Apalagi, buku yang tersedia sudah cukup berumur. Karena itu tahun ini Dinas Pengarsipan dan Perpusataakn Pemko Batam menganggarkan pengadaan buku baru. Namun sayangnya, harus tertunda karena tak ada anggaran.

“Jenis buku yang dianggarkan normatif, tergantung katalog penerbit. Saat ini buku yang tersedia 27 ribu dan itu sangat kurang untuk perpustakaan,” rinci Aunar.

Menurutnya, dalam buku lintang juga sudah ada bintang untuk pengadaan buku. Yang artinya, pengadaan buku ditunda karena keuangan belum mencukupi.

“Di buku lintang semuanya ada, transparan. Anggarannya berapa dan pengadaan untuk apa saja,” pungkas Aunar.

“Dari mulai kantor sampai sekarang dinas anggarannya tak pernah berubah. Sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan buku masyarakat Batam,” komen anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo, Senin (22/1).

Menurut dia, minimnya anggaran pengadaan buku tersebut sangat menghambat kemajuan di bidang pendidikan khususnya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. “Bagaimana mungkin masyarakat bisa cerdas, sementara pengadaan buku untuk merangsang minat baca penduduk yang saat ini masih sangat rendah,” sesal Sukaryo.

Seharusnya pemerintah daerah lebih peka terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Perpustakaan sebagai wujud peradaban intelektual generasi bangsa perlu didukung dengan sarana perpustakaan sebagai gudang ilmu.

“Jangankan pengadaan buku, gedung pustaka saja sampai saat ini kita belum punya. Masih sebatas menumpang di gedung pemko. Ini yang selalu kami pertanyakan pada saat pembahasan anggaran,” sebut dia.

Padahal, kata dia, pada saat RPJMD walikota Ahmad Dahlan dulu, sudah dimasukan agar Batam memiliki gedung perpustakaan sendiri. Namun seiring perjalanan waktu pembangunan gedung perpustakaan ini dibatalkan sepihak oleh pemko Batam. Namun di RPJMD Wali Kota Rudi pengadaan gedung ini tak dimunculkan secara tegas.

“Makanya tak mengherankan anak-anak kita lebih suka ke warnet daripada membaca di perpustakaan. Karena memang peran pemerintah menumbuhkembangkan anak-anak usia dini untuk membaca memang tidak ada,” sesalnya.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa mengakui jika anggaran dinas arsip dan perpustakaan kota Batam paling kecil dibanding dinas lainnya. “Hal ini seakan-akan kita mengabaikan minat baca generasi muda. Dulu kita niat punya gedung pustaka juga ditolak dan sekarang gedung tak punya anggarannya sangat minim,” kata dia.

Diakui Musofa, pemerintah hanya sebatas mengejar pembangunan infrastruktur tapi menyiapkan SDM yang gemar membaca dikesampingkan. “Hampir tiga tahun terakhir ini anggaran dinas ini minim, hanya Rp 1 miliaran. Bayangkan sekelas dinas anggarannya segitu. Mana cukup untuk menangani arsip dan perpustakaan,” sesalnya.

DPRD Batam sendiri, sebut Musofa selalu mengingatkan dinas ini menaikan anggarannya terutama untuk pengadaan buku. Hanya saja alasannya pemerintah saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur kota.

Ia mengaku bukan membela dinas arsip dan perpustakaan kota Batam, namun pengadaan buku ini memang sudah menjadi suatu keharusan.

“Pak wali juga harus melihat ke belakang. Generasi kita kalau tak diajarkan gemar membaca bagaimana membangun SDM berkualitas. Apakah cukup dengan pembangunan infrastuktur saja,” sesalnya.

Ia menambahkan, pemko Batam harus bisa meniru daerah lain yang bisa menyediakan perpustakaan kota yang berkelas. Dikemas sedemikian menarik sehingga masyarakat yang datang menjadi betah membaca diperpustakaan.

“Yang terpenting kenyamanan dan akses, bandingkan dengan pustaka kita. Saya yakin tak semua masyarakat Batam tahu kalau kita memiliki perpustakaan. Pemko jangan hanya tutup mata untuk hal ini,” jelas Musofa. (she/rng)

Jalan Seibeduk Kotor dan Berlumpur, Kendaraan Proyek Itu …

Putut A
-
0
Truck pengengkut tanah yang melintas di jalan S. Parman depan kantor Camat Seibeduk yang dikeluhkan warga karena mengotori jalan dan berdebu, Senin (22/1). F Dalil Harhaap/Batam Pos

batampos.co.id – Aktifitas kendaraan proyek pematangan lahan di Sungaidaun, Seibeduk dikeluhkan warga. Pasalnya kendaraan proyek tersebut mengotori jalan utama menuju kampung Bagan dengan tumpahan tanah dan lumpur. Jalan jadi rawan sebab licin dan berlumpur.

Keluhan itu umumnya disampaikan warga kampung Bagan. Warga kampung tua itu yang paling merasakan dampaknya sebab jalan utama itu adalah satu-satunya akses keluar masuk mereka.

“Sudah cukup lama begini. Kalau musim panas, jalan penuh dengan debu, kalau hujan jadi licin dan becek. Tiap saat truk-truk tanah itu lewat jalan ini. Tak tutup bak penutup truk-truk itu,” ujar Harun, seorang warga.

Kondisi jalan yang kurang nyaman itu diakui Harun, sudah lama terjadi semenjak wilayah Sungaidaun marak dijadikan lokasi perumahan dan pemukiman warga. Aktifitas pematangan lahan yang tidak disertai dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan jalan membuat jalan jadi tak nyaman. Semakin hari tumpukan tanah yang tumpah dari kendaraan proyek kian bertambah banyak.

Bahkan, tumpahan tanah di atas aspal jalan ada yang sudah mengeras. Kondisi jalan benar-benar rawan, sebab tumpahan tanah itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi kendaraan roda dua.

Ismiati, warga kampung Bagan lainnya mengakui jika kecelakaan lalulintas kerap terjadi di sepanjang jalan tersebut. Itu karena pengendara yang bergelut dengan debu yang bertebaran di sepanjang jalan kerap hilang kendali saat memacu kendaraan roda mereka.

“Kalau pakai motor paling merasakan dampaknya. Kadang perih mata jadi hilang kendali,” ujar wanita berkerudung itu.

Ismiati sendiri mengaku, pernah jadi korban. Dia terjatuh dari sepeda motornya di lokasi jalan rusak sebelum kantor Camat Seibeduk. Saat itu dia berusaha menutupi mulut dan hidungnya dengan kain kerudung dari debu jalan, namun disaat bersamaan dia malah hilang kendali dan jatuh ke pinggir jalan.

“Memang benar-benar meresahkan. Tapi tak tahu mau komplain kemana,” katanya.

Selain warga kampung Bagan, keluhan serupa juga datang dari warga yang berkepentingan baik di kantor Camat ataupun Polsek Seibeduk. Untuk sampai ke sana, warga harus melaluai jalan yang kotor tersebut. Imbasnya sama, warga harus bergelut dengan debu atau lumpur saat melintasi jalan utama itu.

Pihak Kecamatan ataupun kepolisian setempat saat dicoba konfirmasi enggan memberikan tanggapan. Bahkan Camat Seibeduk Taufik juga enggan memberikan komentar terkait persoalan itu.

Padahal besar harapan warga bahwa keluhan mereka itu direspon oleh pihak kecamatan ataupun kepolisian setempat agar aktifitas kendaraan proyek itu bisa ditertibkan. “Kami tak mencegah ataupun melarang mereka (pihak proyek) bekerja tapi setidaknya perhatikan juga kenyamanan orang lain,” tutur Harun. (eja)

Dishub Kepri Surati Kemeterian Kominfo untuk Tutup Aplikasi hingga Izin Taksi Online Keluar

Putut A
-
0
Ratusan pengemudi taksi online saat melakukan demo di kantor Pemko Batam, Selasa (16/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dishub Provinsi Kepri menyurati Kementerian Kominfo untuk menutup aplikasi taksi online di Batam. Ini akan berlaku sampai izin dari Dishub tentang taksi online keluar.

Kepala dinas perhubungan Provinsi Kepri Jamhur Ismail mengatakan, aplikator taksi online melanggar pasar 65 Permenhub 108. Di mana aplikator tersebut bertindak sebagai badan usaha dan merekrut pengemudi.

“Bukan Kominfo yang merekrut pengemudi. Tetapi badan usaha. Kalau aplikasinya tutup sementara., Dishub akan membantu proses perizinan dan mempercepat penghitungan kuota,” katanya.

Langkah Kominfo yang terlalu cepat merekrut pengemudi menurut Jamhur kurang etis. “Anak gadis dan bujang saja utk berumah tangga harus izin ayahnya dan mengikuti peraturan yang berlaku. jika tak izin dan sesuai peraturan maka akan dirajam orang sekampung.,” katanya.

Menanggapi ini anggota DPD RI Haripinto meminta peran tegas dari Dishub Kepri. Menurutnya, provinsi harus bisa bertindak cepat. Apalagi taksi online selalu dibutuhkan masyarakat. Selain karena harganya yang murah jauh juga karena kemanan dan kenyamanan.

“Dishub harus tegas. Tak usah tutup aplikasi dulu. Sama saka itu mau menutup rejeki sopir taksi online. Dibuka saja izinnya ngapain harus tunggu pemblokiran oleh Kominfo.

“Harus dilihat kepentingan siapa lebih besar. Kalau misalnya kominfo tak memblokir, lalu bagaiman? Apakah izin tak akan diberikan,” katanya.

“Sebagai daerah pariwisata, menurut Haripinto, taksi online ini bisa menjadi jawaban dalam bidang transportasi. “Malu kita kalau ada sweeping taksi online. itu tidak boleh,’ katanya.

Bantuan Obat dari Pemprov Kepri Turun Pekan Ini

Putut A
-
0
Drg Ani Dewiyana

batampos.co.id – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Ani Dewiyana mengungkapkan bantuan obat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan disalurkan pekan ini.

“Sudah dibantu, saya minta dalam minggu ini (obatnya disalurkan),” ungkap Ani usai rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi serta bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam, Senin (22/1) sore.

Walau tak bisa merinci berapa banyak obat yang akan dibantu Pemprov Kepri, ia mengklaim bantuan tersebut mencangkup obat yang selama ini kosong seperti obat untuk penyakit asma, hipertensi, gula darah hingga obat magh.

“Sebagiankan ada, (yang dibantu) semua yang tidak ada sama kami. Itemnya banyak sekali,” ucapnya.

Ia mengaku penyediaan obat merupakan kewajiban rumah sakit, tanpa harus dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien untuk mencari di luar rumah sakit. Untuk itu pihaknya kini tengah mengusahakan semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terus terjadi.

“Iya betul (rumah sakit sediakan). Makanya kami sedang usaha (sediakan obat),” katanya

Dalam hal ini, ia mengklaim uang untuk pengadaan obat tersedia. Namun dalam proses pengadaan perlu melewati mekanisme yang telah ditentukan. “Ini uang negara harus sesuai aturan. Tak bisa beli suka-suka macam duit saya kalau saya nak beli,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan utang RSUD Embung Fatimah pada vendor penyedia obat sebesar Rp 7,9 miliar. Utang inilah yang disebut-sebut menjadi cikal bakal kosongnya obat di rumah sakit plat merah tersebut, bagaimana tidak para vendor memutuskan untuk menhentikan suplai obat.

“Yang utang saya tak hafal rinciannya tahun berapa saja. Bisa ditanyakan ke bagian keuangan kami,” pungkas Ani. (adi)

Narapidana pun Sanggup Berkarya

Putut A
-
0

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan kini lebih berdaya dan kreatif. Sejak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pelatihan kepada mereka. Dari balik jeruji penjara, mereka bisa menjadi barista, membuat kerajinan tangan yang menembus pasar internasional, dan menghasilkan uang.

Muhammad Toha memilih biji kopi di hadapannya. Ada sembilan jenis kopi lokal dalam toples bening. Mulai dari kopi Toraja, Kopi Mandailing, Flores hingga Wamena. Ia mengolah biji kopi dengan mesin pembuat kopi otomatis hingga menjadi bubuk lalu mulai meracik kopi. Tangannya lincah mencampurkan bahan. Ia membuat Espresso, kopi ala Italia. Kopi diseduh dengan sebuah mesin kopi canggih. Espresso yang sudah siap dituangkan ke dalam gelas kertas. Ia menyajikannya layaknya di kafe.

Kopi itu ia sajikan kepada pengunjung yang antre di depan stan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akhir tahun lalu. Pria 37 tahun, ini melayani dengan penuh senyuman bak barista profesional. Wajahnya yang bersih membuat senyumnya tampak manis. Rasa kopi seduhannya yang tak kalah mewah dengan Espresso di kedai kopi kelas atas membuat penikmat kopi tersenyum.

Melihat parasnya dan setelah mencicipi kopi buatannya, tidak ada yang menyangka sang barista adalah seorang narapidana (napi). Dia terpidana kasus narkotika di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Cipinang. Dia dihukum penjara selama dua tahun dan sudah setahun menjalani hukuman. Pria yang biasa disapa Toha ini mengaku mendapat pelatihan barista dari Yayasan Jera Foundation. Ia peserta pelatihan barista dari angkatan pertama.

Pelatihan dilakukan selama satu bulan mulai dari teori hingga praktek penyajian. Setelah mahir, Toha dipilih untuk mengikuti sejumlah pameran kopi bahkan menjadi instruktur bagi rekan lainnya. Tah heran, Toha bisa membedakan Espresso, Cappucino, Caffe Latte, dan istilah kopi lainnya.

“Ini bukan pameran pertama, saya sudah seringkali ikut even. Di dalam (penjara) saya lebih banyak aktivitas. Saya juga menjadi instruktur untuk calon barista,” katanya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Pria asli Jakarta ini mengatakan, kehadiran Jeera Foundation memberikan kontribusi nyata dalam proses perbaikan dirinya. Di penjara, ia kini menjadi barista di kafe dalam ‘rumah’ yang ia huni setahun ini. Bahkan setelah menjadi barista, ia bisa menghasilkan uang dan mengirimkan untuk anak dan istrinya di rumah. Tak banyak memang. Hanya Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Tetapi dengan hasil itu, keluargnya bisa menerima keadaannya.

“Pertama istri dan anak-anak saya menerima saya gitu. Oh, ayah di sana kerja bukannya dipenjara. Dan kedua, saya bisa mengirimi (uang) anak istri saya,” katanya.

Setelah keluar dari penjara nantinya, Toha ingin membuka usaha kedai kopi. Dengan keahlian meracik kopi ia akan merangkul rekan mantan narapidana lainnya. Dia berharap para mantan napi dapat menjalani hidup yang lebih positif.”Saya ingin buat usaha kopi sambil menampung teman-teman saya yang sudah bebas. Tak ingin lagi lah masuk penjara. Kapok,” ungkapnya lalu tersenyum.

Toha bukanlah satu-satunya penghuni lembaga pemasyarakatan yang kini berdaya dan punya keahlian. Di seluruh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham. Hasil karya mereka kemudian difasilitasi untuk menjangkau pasar berbagai daerah di Indonesia hingga pasar internasional.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Latkerpro) Harun Sulianto mengatakan ada 25 Lapas yang telah membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahan Negara (Rutan) se-Indonesia. Dari 25 Lapas itu, 11 telah mampu mengkepsor hasil karya WBP ke mancanegara.

“Ada 25 Lapas dan 11 produk karya WBP yang sudah diekspor ke luar negeri,” jelas Harus Sulianto di ajang pameran Trade Expo Indonesia ke-32.

Pada pameran di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tanggerang Selatan itu, beragam produk unggulan karya narapidana dipamerkan. Di antaranya jeera bag, produk tas karya WBP Rutan Kelas I Cipinang yang sudah diekspor ke Timur Tengah. Harganya mulai Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta. Terbuat dari kulit asli.

“Ini sudah di ekspor ke Dubai (Uni Emirat Arab). Tapi harganya lebih murah dibandingkan tas kulit yang sama yang saya temukan di Kota Kasablanka,” kata Harun.

Lalu ada kursi malas atau ayunan yang terbuat dari anyaman plastik. Harganya Rp 3,5 juta. Kursi ini karya napi Lapas Narkotika Cirebon. Produknya sudah diekspor Jerman, Perancis, dan Timur Tengah. “Ini ada juga meubelair karya WBP Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong yang diekspor ke Eropa,” ungkap Harun sembari menujukkan satu per satu produk karya napi.

Tak hanya produk buatan napi di Jawa. Ada produk karya napi di Lapas Kelas IIA Pontianak berupa tikar kayu yang juga sudah diekspor ke Malaysia. Dari ujung timur pulau Jawa, ada produk karya WBP Lapas Kelas IIB Banyuwangi berupa kerajinan kayu dan alat makanan yang sudah diekpor ke Jepang dan Korea Selatan.

Beberapa kerajinan tangan juga buatan napi-napi yang populer karena kasusnya. Mereka masuk karya eksklusif seperti karya batik tulis bermotif burung cendrawasih milik Mary Jane Fiesta Veloso. Terpidana mati wanita asal Filipina yang menghuni Lapas Perempuan Yogjakarta. Lalu ada karya kaligrafi milik napi teroris Lapas Semarang dan Lapas Madiun. Harganya tidak tanggung-tanggung, jutaan rupiah. Seperti batik karya Mary Jane yang ditawarkan seharga Rp 12 juta.

Harun Sulianto menjelaskan, acara pameran internasional di Jakarta menjadi kesempatan untuk menjual hasil karya para napi. Di sinilah potensi yang bisa diraih, terutama menambah jumlah pembeli dari mancanegara. Kemudian tentunya menambah penghasilan para narapidana yang menjadi perajin dalam penjara.

“Merek ini mendapat penghasilan karena digaji berdasarkan keahliannya. Kalau yang sudah punya skill, mereka mendapat premi (gaji) sesuai UMR,” ungkap Harun.

Meski sudah menembus pasar internasional, Harun mengharapkan, karya-karya produk-produk unggulan WBP atas pembinaan Ditjen PAS dapat mengikuti selera pasar. Tiap produk karya WBP harus memperhatikan desain kreatif dan inovatif. Sekaligus mengikuti perkembangan zaman dengan dipasarkan melalui cara online.

“Kami (Ditje PAS-red) sedang menuju bagaimana cara memiliki aplikasi Pemasyarakatan Online. Kemudian meningkatkan jumlah negara yang menerima produk karya WBP yang akan diekspor,“ katanya. ***

Duta Besar Republik Panama Promosikan Batam

Putut A
-
0

batampos.co.id – Duta Besar Republik Panama untuk Indonesia, H.E Ms. Deborah Ho bersama jajaran delegasi kedubes Panama, melakukan kunjungan ke BP Batam, Selasa (23/1/18). Panama yang secara strategis terletak di kawasan Amerika Tengah, sebagai negara transit yang menjadi otoritas pengaturan geografis Terusan Panama dikenal sebagai daerah maju dibidang jasa kelautan dan Colon Free Zone yang mereka anggap memiliki kemiripan dengan Batam.

Namun demikian, negara kecil dengan 4 juta penduduk ini mengakui bahwa Batam berkembang dengan sangat pesat dan menjadi bagian penting dari cross border pasar Asia. Ms. Deborah mengatakan bahwa kehadiran BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memberikan keistimewaan tersendiri bagi Batam untuk menjadi destinasi investasi bagi investor.

Dirinya melihat Batam memiliki regulasi yang memberikan kepastian dalam berusaha dan kemudahan berinvestasi seperti program i23J dan Mall Pelayanan Publik. Letak Batam yang strategis secara geografis di jalur lalu lintas perdagangan Selat Malaka tak bisa dipungkiri menjadi kelebihan tersendiri bagi Batam. Ditambah dengan keberadaan Batam yang berada diluar zona ring of fire, sehingga aman dari potensi bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami dan potensi bencana lainnya.

“All in One is here. Saya merasa ini kunjungan kedua di Batam yang sangat berkesan. Batam dengan BP Batam adalah paket kemudahan yang menarik. Saat investor ditempat lain harus menghabiskan waktu dan uang mereka untuk sesuatu yang lama, berbelit dan tidak pasti. Batam terus berinovasi mempermudah investasi dan menyederhanakan prosesnya”, ungkap Ms. Deborah.

Sementara itu, Anggota 3 / Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo yang menerima kunjungan tersebut meyakinkan bahwa kepastian dalam berusaha dijamin didalam regulasi saat ini diantaranya soal lahan dan perizinan yang semakin mudah baik disisi perizinan investasi maupun lalu lintas barang ekspor dan impor, ditambah lagi kini seluruh perizinan berada di satu tempat yakni di Mall Pelayanan Publik. Selain menciptakan flexibilitas dan kenyamanan bagi investor, BP Batam juga mengedepankan efisiensi waktu bagi investor dengan program i23J, dimana dengan 3 jam investor langsung mendapat kemudahan 8 produk perizinan.

Ms. Deborah juga menambahkan, bahwa usai melakukan kerja sama dengan China tahun lalu, perlahan Panama ingin melihat potensi besar lain di Asia khususnya pasar Asia Tenggara. Dirinya berjanji akan memberitahukan informasi tentang Batam kepada rekan-rekan pengusaha Panama dan berbagai negara lain di sekitar Amerika yang menjadi mitra dari negara Panama.

“Batam adalah bagian penting dari Asia Tenggara. Saya harap segera kami bisa melakukan suatu kerja sama dengan BP Batam”, kata Deborah di penghujung pertemuan ini.

Duta Besar Republik Panama dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi seperti Politeknik Negeri Batam, MRO Lion di Bandara HN, Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, dan Kinema Studio. (*)

1...12,57712,57812,579...14,196Halaman 12,578 dari 14,196

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000