batampos.co.id – Calon wali kota dan calon wakil wali kota dilarang menyampaikan visi-misi kerjanya pada hajatan atau dalam forum apa pun kecuali dalam agenda kampanye. Hal ini, dinilai sebuah pelanggaran jikalau sampai dilakukan oleh kandidat calon. Sekali pun itu pesta perkawinan yang kini semakin kerap dihadiri oleh masing-masing kandidat.
“Termasuk itu, hanya di forum atau agenda kampanye saja mereka boleh menyampaikan visi-misi atau mengajak masyarakat memilih mereka. Selebihnya, tidak boleh. Termasuk ketika menghadiri pesta pernikahan,” tegas Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini, kemarin.
Hal ini, sambung Zaini, sudah diatur dalam peraturan resmi. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka pasangan calon tersebut bisa mendapatkan sanksi. Baik itu berupa teguran tertulis maupun teguran lisan. Sebab itu, Zaini berharap, ada kesadaran bagi masing-masing calon agar memerhatikan imbauan ini.
“Karena itu, yang paling baik dan tepat adalah memanfaatkan masa-masa kampanye yang sudah ditetapkan ini sebaik-baiknya. Dan bukan menggunakan forum atau kegiatan lain, untuk sebuah kepentingan Pilkada,” ungkap Zaini.
Menciptakan Pilkada Tanjungpinang yang aman, damai, dan tertib, kata Zaini, menuntut kesadaran dari masing-masing pasangan calon. Ia yakin, baik itu Syahrul-Rahma atau Lis-Maya berkeinginan mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang baik dan tertib.
“Dan akan jadi tugas Panwaslu untuk terus mengawasi setiap kemungkinan pelanggaran yang ada,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Arus lalulintas di sepanjang jalan Ahmad Yani, Mukakuning, padat merayap sejak pukul 07.00 WIB pagi tadi. Itu karena buruh kembali turun ke jalan untuk menuntut hak mereka ke kantor Wali Kota Batam.
Pantauan di lapangan, macet panjang terjadi di sepanjang jalan tersebut mulai dari Simpang Dam hingga depan kawasan industri Panbil. Ribuan kendaraan umum lain ikut terjebak macet sebab buruh yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat memenuhi badan jalan persis di simpang Panbil.
Arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan roda empat susah bergerak. Sementara kendaraan roda dua masih bisa bergerak sebab memanfaatkan trotoar jalan untuk menghindari kemacetan.
Situasi tersebut menjadi keluhan serius pengendara umum lainnya. Akibat aksi tersebut sebagian warga harus telat ke tempat kerja ataupun ke Bandara Hang Nadim Batam.
“Saya mau ke Bandara, cek in pukul 10.00 WIB nanti. Kalau gini jadi kuatir telat,” ujar Mario, seorang penumpang mobil taksi yang terjebak macet di depan Rusunawa Simpang Dam.
Pihak kepolisian sudah berupaya keras mengurai kemacetan itu dengan memisahkan jalur jalan khusus untuk pengunjuk rasa, namun kemacetan tetap terjadi. (eja)
batampos.co.id – Industri digital sulit berkembang di Batam jika pemerintah tidak segera membenahi tiga persoalan utama yang berpotensi menjadi penghambat. Ketiga persoalan itu adalah regulasi, akses permodalan, dan infrastruktur digital.
Sekretaris Asosiasi Digital Entrepeneur Indonesia (ADEI) Kepri, Ammar Satria, mengatakan aturan mengenai akses permodalan untuk industri digital belum mendapat dukungan dari pemerintah.
“Sedangkan jika berusaha mengajukan kepada perbankan, susah-susah gampang mendapatkannya,” jelas Ammar di Batamcentre, Senin (12/3).
Disamping dukungan pemerintah belum terlihat, pembiayaan perbankan untuk pelaku di sektor industri kreatif, khususnya digital, juga masih minim. Kendala yang menyebabkannya adalah mayoritas industri digital yang biasanya membuat perusahaan startup belum dianggap bankable oleh perbankan.
Menurut Ammar, perbankan memang punya banyak pertimbangan dalam membiayai perusahaan perintis seperti perusahaan start up. Hal seperti ini sangat disayangkan karena perlindungan terhadap ide perusahaan start up lewat konten pematenan hak cipta dalam Hak kekayaan Intelektual (HKI) telah lama digaungkan oleh pemerintah. Dengan adanya HKI, pengusaha start up muda tidak perlu takut lagi idenya dibajak oleh pihak lain.
“Akses modal ini sulit. Karena orang yang punya banyak ide akan terganjal biaya operasionalnya,” paparnya.
Kemudian persoalan berikutnya adalah regulasi yang mengatur industri digital ini belum ada sama sekali. Menurut Ammar, regulasi yang berkaitan hanya UU ITE dan Peraturan Presiden (Perpres) 6/2015 yang pada kenyataannya tidak mengatur secara spesifik regulasi terkait industri digital. Hal tersebut sangat disayangkan karena industri lainnya seperti industri tekstil dilindungi keberadaanya lewat regulasi khusus seperti Peraturan Menteri Perindustrian 123/2010 tentang program revitalisasi dan penumbuhan industri melalui restrukturisasi mesin atau peralatan industri tekstil. Secara mudahnya peraturan tersebut membuat industri tekstil bisa berkembang dengan lebih baik.
Keberadaan regulasi menjadi sangat penting karena menjadi payung hukum bagi industri digital untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya adalah persoalan infrastruktur. Batam memang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap karena merupakan hub digital Indonesia keluar negeri. Tenaga kerjanya sudah bagus karena Batam memiliki sejumlah perguruan tinggi dan industri digital di Nongsa yang mendidik anak-anak muda untuk melek teknolog. Untuk infrastruktur ini, Ammar hanya meminta agar pemerintah benar-benar serius untuk mengembangkannya lebih baik lagi.
“Batam punya peluang, coba lihat berapa banyak ruko-ruko kosong sekarang, seandainya itu mampu dijadikan co-working space akan menghidupkan banyak start up baru yang akan berkontribusi terhadap perekonomian Batam,” jelasnya lagi.
Ia yakin dalam lima tahun kedepan, jika terus dibenahi maka industri digital akan menyumbang 20 persen dari perekonomian Batam. Satu lagi yang harus menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap pengusaha start up lokal Batam. Pemerintah ia minta jangan sampai melonggarkan peraturan mengenai ketentuan modal minimum bagi investor asing untuk investasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, modal minimum yang dibutuhkan agar investor asing bisa masuk ke Indonesia adalah Rp 100 miliar, namun hal tersebut tidak berlaku di wilayah yang menerapkan Izin Investasi 3 Jam (i23J).
Peraturan tersebut ia nilai dapat membantu pengusaha start up muda untuk bisa berkembang tanpa takut tersaingi oleh perusahaan-perusahaan digital asing yang notabene telah mapan, seperti dari Singapura.
“Saya tak mendukung sama sekali jika itu dikendorkan. Karena lebih baik peraturan yang ada mendukung berkembangnya perusahaan start up lokal,” tuturnya.
Pada umumnya perusahaan start up asing tidak melakukan hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan lokal. Mereka hanya menyewa. Ammar memberi contoh perusahaan Singapura yang bergerak di bidang outsourcing digital yang berfokus kepada anak magang.
“Mereka hanya menyewa saja, tidak ada hubungan bisnis disitu,” katanya.
Berbeda dengan Ammar, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing mengatakan peraturan modal minimum investasi itu lebih baik dilonggarkan saja. Penyebabnya adalah banyak perusahaan digital dari Singapura yang ingin masuk ke Batam terganjal peraturan tersebut.
“Banyak yang mau masuk ke Batam, cuma jadi susah karena terganjal dari segi aturan dimana minimal investasi harus Rp 100 miliar untuk murni investasi asing,” jelasnya.
Ia mengatakan perusahaan-perusahaan digital asing tersebut tidak memiliki modal sebanyak itu karena banyak yang bersifat Usaha Kecil Menengah (UKM). Modalnya tak besar tapi punya peluang untuk memajukan ekonomi Batam.
“Akhirnya tak ada yang mau karena modal yang dibutuhkan terlalu besar,” jelasnya.
Peraturan juga tersebut berbunyi bahwa investor asing bisa masuk dengan modal dibawah Rp 100 miliar dan diatas Rp 50 miliar, tapi dengan syarat harus mencari kemitraan dengan perusahaan lokal.
“Tidak mudah mencari mitra lokal yang berkualifikasi. Itu tak gampang,” jelasnya.
Ia berharap agar pemerintah bisa meninjau ulang peraturan tersebut karena tingginya minat perusahaan digital asing untuk masuk ke Batam.
“Mereka kan tidak butuh kantor, pabrik atau semacamnya, hanya butuh ruko kecil. Hanya dengan laptop sudah bisa jalankan usahanya,” paparnya.
Lalu bagaimana tanggapan pemerintah, terutama BP Batam yang berkeinginan untuk mengembangkan industri digital sebagai salah satu andalan perekonomian Batam di masa depan. Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan untuk investor startup, tentunya tidak bisa masuk melalui program izin investasi tiga jam (i123J). Karena kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengurusan izin melalui program itu.
Tapi Angga berjanji, setiap perusahaan startup atau industri digital yang berinvestasi di Batam, dirinya akan menempatkan dua orang stafnya membantu perusahaan itu dalam pengurusan izin.
“Satu dari legal, satunya dari teknisnya. Kami bantu tidak hanya di BP Batam tapi ke instansi lainnya, agar pengurusan izinnya cepat selesai,” ucapnya.
Angga mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun formula yang baik, agar dapat mengenjot pertumbuhan industri digital di Batam.
“Sedang kami pikirkan,” ungkapnya.
Industri digital sangat berpeluang tumbuh dengan subur di Batam, maupun Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari bonus demografi. Dengan sumber daya manusia di usia produktif yang melimpah, industri digital ini dimungkinkan dapat terus berkembang pesat.
“Talent-talent di Batam atau Indonesia ini sangat berkualitas. Lihat saja perusahaan startup terus menjamur,” ucapnya. (leo)
Sejumlah pekerja sedang menambang pasir di sekitar dam Tembesi, Jumat (9/3). Tambang pasir ilegal yang berada di hutan lindung ini merusak dam dan daerah tangkapan air. | Alfian/ Batam Pos
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji akan melakukan penertiban tambang pasir ilegal di dam Tembesi dalam waktu dekat. Ini untuk menjaga kelestarian daerah tangkapan air yang sudah semakin rusak.
“Informasi mengenai tambang liar itu sudah kita terima. BP Batam berjanji akan kita tertibkan. Tak boleh beroperasi di sana,” kata Plt Direktur Humas BP Batam, Topan di ruang kerjanya, Senin (12/3).
Ia mengatakan dam Tembesi merupakan cadangan air bersih di Batam. Jadi tidak sepantasnya kalau dirusak hanya untuk kepentingan segelintir orang.
“Dalam waktu dekat kami akan langsung ke sana melakukan penindakan,” katanya.
Kasubag perencanaan dan evaluasi Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Susanto mengatakan, penambangan pasir di sekitar dam Tembesi memang membuat kerusakan yang luar biasa. Ini bisa dilihat dari bekas galian tambang pasir yang sudah ditinggalkan penambang.
“Dulu itu, sudah pernah kita masuk ke dalam, dan memang langsung kami hentikan operasionalnya. Ini juga akan kami tertibkan, dan alat-alat mereka akan kami tahan,” katanya.
SPI dalam waktu dekat bersama Direktorat Pengamanan (Dirpam) akan langsung turun ke lapangan. Ia berharap, aktifitas di sana akan berhenti mengingat kepentingan umum yakni ketersediaan air bersih lebih penting.
“Seperti yang di daerah bandara, itu sudah langsung kami tertibkan. Ini juga akan langsung kita tertibkan,'” katanya.
Anggota komisi I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov mengapresiasi BP Batam jika melakukan tindakan tegas terhadap penambangan pasir ilegal di Tembesi. Menurutnya pemerintah harus bisa mengutamakan kepentingan umum.
“Tapi kalau bisa penindakan harus berkelanjutan. Jangan sekali saja sudah selesai. Dan cari siapa yang memodali itu sehingga alat berat biasa bebas beroperasi di sana,” katanya. (ian)
batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyayangkan sikap Camat Batuaji yang terkesan tidak tegas terkait pembangunan kios liar baru. Menurutnya, Camat harusnya tidak boleh ragu untuk menertibkan bangunan baru yang berada di Ruang Terbuka Hijau.
“Itu tidak boleh. Camat Batuaji itu tidak tegas,” kata Harmidi Husesin,wakil ketua komisi I DPRD Kota Batam, Senin (12/3).
Ia mengatakan saat ini pembangunan kios sama sekali tidak diperbolehkan. Apalagi saat ini, panitia khusus (Pansus) Ranperda pemberdayaan pedagang kaki lima sedang bekerja. “Kalau menurut saya, dibongkar saja itu,” katanya.
Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Musofa, juga tegas menuntut ketegasan camat Batuaji. “Pada prinsipnya kita dukung pihak kecamatan. Kalau surat peringatan diabaikan, tertibkan saja,” katanya.
Menurutnya, untuk penertiban kios liar ini, ada anggaran tersendiri yang sudah disiapkan. Apalagi untuk bangunan kios liar yang baru agar distop dan tidak diizinkan. “Kalau dibiarkan, maka akan lebih banyak lagi nanti di lokasi lain,” katanya.
Sementara itu, kios liar di dekat pasar seken Aviari itu semakin banyak. Sudah banyak yang ditempati pedagang. Dan masih banyak yang sedang progres pengerjaan. Dan sudah ada yang sebagian selesai dibangun tetapi belum ditempati.
Camat Batuaji, Ridwan menolak dibilang tidak tegas. Ia mengaku sudah melayangkan surat larangan pembangunan kios liar. Dan dalam waktu dekat, pihaknya bersama Satpol PP akan membongkar bangunan tersebut.
“Kita akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa itu tidak boleh dibangun,”katanya. (ian)
Kepala sekolah SMAN 19 Sagulung, Nelly menyalami Kadisdik Arifin Nasir usai rapat akibat siswa dan siswi yang demo soal diduga korupsi dana KIS dan lainnya, Senin (12/3). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Aksi unjukrasa siswa yang terjadi di SMAN 19 Batam di Sagulung menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir. Arifin mengaku geram sebab belakang banyak beredar berita dan informasi miring terkait pendidikan di Kepri.
Saat menengahi aksi protes siswa dengan kebijakan Kepala SMAN 19 Nelly Chandrawati di gedung SMAN 19 di Seibinti, Sagulung, Senin (12/3) Arifin menegaskan tidak ada ampun bagi guru ataupun kepala sekolah bermasalah.
“Kepala sekolah akan pindahkan jadi guru biasa. Guru PNS juga begitu akan pindah ke sekolah lain. Honorer akan dihentikan. Kalau masalah besar yang berbenturan dengan hukum kami akan giring diproses (pidana) sesuai hukum yang berlaku. Siapapun dia tak ada ampun. Saya tegaskan lagi tak ada ampun,” tutur Arifin dengan nada meninggi.
Peringatan ini disampaikan Arifin untuk seluruh kepala sekolah dan guru yang ada di Provinsi Kepri. Berbagai pungutan liar yang mungkin saja masih terjadi Arifin memintah agar segera dihentikan.
“Ini akan terus kami pantau. Ini harus benar-benar dibersihkan. Alokasi anggaran (pendidikan) dari pemerintah cukup banyak. Jadi jangan ada alasan untuk pungli dan lain sebagainya,” tegas Arifin.
Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kepala sekolah dihimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraversi ataupun bertentangan dengan aturan pendidikan yang ada.
“Semua harus transparan. Kalaupun ada kutipan. Harus ada persetujuan kami (dari Disdik) dan orangtua siswa,” tuturnya.
Kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kepri jika berhadapan dengan persoalan yang berhubungan dengan anggaran Arifin menghimbau agar berkoordinasi dengan pihaknya.
“Jangan paksakan sendiri kalau memang tidak sanggup. Apalagi sampai membebankan kepada siswa. Koordinasi dengan kami biar dicarikan solusi yang tepat,” imbau Arifin.
Untuk itu Arifin memintah kepada segenap kepala sekolah dan guru di Kepri untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga pengajar yang profesional dan berdedikasi.
“Kalau ada prestasi tentu ada penghargaaan juga dari kami. Itu yang harus dikejar, bukan mengeluarkan kebijakan yang kontraversi atau melakukan pelanggaran yang mencoreng nama pendidikan,” tegasnya lagi. (eja)
Pedagang Pasar Induk mengungkapkan pendapatnya saat rapat dengar pendapat dengan Pemko Batam dan Komisi I DPRD Batam, Senin (12/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Puluhan pedagang sekitar dan di dalam Pasar Induk Jodoh mendatangi kantor DPRD Batam. Kedatangan mereka guna melakukan dengar pendapat. Agendanya, meminta transparansi pemerintah terkait transparansi kebijakan pemindahan para pedagang.
“Kami minta Pemko Batam transparan. Jangan ada yang terselubung-terselubung, kami enggak suka. Terbuka lah ke pedagang,” kata Ketua Asosiasi Dewan Pimpinan Wilayah (Pedagang Kaki Lima (APKLI), Israel Ginting di depan kantor DPRD Batam.
Ia menyampaikan Pemerintah Kota Batam melalui tim terpadu telah menyampaikan surat peringatan namun kini pedagang mengaku bingung akan kemana karena Pemko tak menyiapkan lokasi sementara.
“Ini pindahnya kemana, belum,” katanya.
Ia juga mempertanyakan rencana pemerintah yang ingin membangun pasar induk hingga 7 lantai, namun bagaimana konsepnya dan bisakan menampung harapan masyarakat hingga kini belum diketahui pedagang.
“Kami tak tahu, konsep awalnya gimana. Layaknya untuk pedagang sayur atau buah misalnya,” ucapnya
Sementara itu, salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengaku bingun jika tidak disediakan temapt berjualan yang baru. ia akui, berjualan merupakan cara ia menghidupi keluarganya sehari-hari.
“Tiba-tiba ada surat seperti itu, udah disuruh beres-beres. Tapi tempatnya kemana tidaka da,” kata dia.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku Pemerintah Kota Batam tak memiliki lahan khusus untuk merelokasi para pedagang tersebut untuk sementara waktu. Karena pengelolaan lahan ada di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Tak punya lahan bagaimana kami mau siapakan,” kata dia.
Paham akan hal ini, sejak awal ia mengaku telah memerintah kan Satpol PP Batam untuk mendudukkan hal ini.Selain, itu juga mencari lahan kosong swasta yang mau bersedia menampung para pedagang tersebut untuk sementara waktu sembari menunggu PAsar Induk Jodoh dibangun.
“Kami cari mana yang lahan kosong situ, kita dudukan. Saya kira pasti ada yang bermurah hati soal ini,” pungkasnya. (adi)
batampos.co.id – Kasus penyakit stroke di Batam kian mengkhawatrikan. Pasien dengan penyakit yang bisa menyebabkan matinya sel-sel di sebagian area otak itu mendominasi ruang Insentif Care Unit (ICU) di sejumlah rumah sakit di Batam.
Di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam, misalnya. Sekitar 90 persen penghuni ICU merupakan penderita stroke. Kondisi ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir.
“Kami hanya memiliki enam tempat tidur di ICU. Lima di antaranya digunakan pasien stroke,” kata Direktur RSBP Batam dr Sigit Riyarto, M.Kes, Senin (12/3).
Sigit mengatakan, jika dirata-rata jumlah pasien stroke di RSBK Batam mencapai 15 hingga 20 orang per bulan. Mereka harus menjalani rawat inap minimal satu hingga dua minggu.
Selain terbatasnya ruang ICU, dokter ahli bedah saraf di RSBK Batam saat ini juga minim. Sehingga rumah sakit yang dulunya bernama RSOB itu kerap menolak pasien stroke.
Sigit menjelaskan, saat ini RSBP Batam hanya memiliki dua ahli bedah saraf. Meski serba terbatas, Sigit memastikan pihaknya akan maksimal dalam menangani pasien stroke, sesuai kemampuan dan kapasitas yang ada.
“Kami juga akan menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Gatot Subroto dan nantinya dokter dan perawat kita akan dididik di sana,” ujarnya.
Menangani penderita stroke, kata Sigit, bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu dibedah dan dengan cara Digital Subtraction Angiography (DSA) atau cuci otak.
Seperti halnya penyakit jantung, Sigit menyebut stroke juga menjadi pembunuh utama di Batam, umumnya Kepri. “Jadi kasusnya (stroke) semakin banyak dan itu pembunuh utama di Kepri,” katanya.
Karenanya, Sigit berharap bila masyarakat mengalami gejala-gejala awal sakit stroke agar segera berobat dan menjalani perawatan dokter. Sebab jika sudah masuk tahap lumpuh, pasien akan sangat disembuhkan.
“Jadi yang paling penting adalah secepatnya dirujuk apabila sudah ada tanda-tanda dan harus hati-hati,” pungkasnya.
Disamping stroke, kasus penyakit jantung juga masih cukup dominan di RSBK Batam. Sigit mengatakan, dalam sehari RSBP Batam menanggani sekitar dua pasien gangguan jantung. “Sebelum memiliki cath lab semua pasien jantung dirujuk ke Jakarta, tapi sekarang sudah bisa kita tangani, tapi setelah ada cath lab,” katanya.
Sigit menambahkan, rata-rata pasien jantung yang datang ke RSBP Batam sudah dalam fase yang parah. Umumnya mereka sudah mengalami penyumbatan pada pembuluh darah. Kondisi ini sangat fatal. Nyawa pasien bisa terancam.
“30 sampai 40 persen akan meninggal karena serangan jantung, karena yang namanya proses penyumbatan itu tinggal nunggu waktu. Setelah itu dia akan mampet,” ujarnya.
Sigit mengatakan, dalam sehari pasien yang memeriksakan jantung ke RSBP Batam ada sekitar 60 orang. Saat ini pihaknya memiliki sekitar 40 tenaga dokter. Dari 17 di antaranya merupakan dokter spesialis, dan hanya satu dokter spesialis jantung.
“Kami saat ini masih memerlukan tambahan dokter spesialis jantung karena sekarang kita hanya memiliki satu spesialis jantung yaitu dokter Afdhalun,” katanya.
Terpisah, ahli bedah saraf dr. Hadi Sirwandanu, SpBS mengatakan penyebab utama stroke ada berbagai macam. Dimulai dari gaya hidup tidak sehat, stres, kelainan jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit diabetes.
Mengenai gaya hidup, Batam memang identik dengan kota industri sehingga tingkat kesibukan masyarakatnya sangat tinggi. Imbasnya adalah mereka menjadi kurang peduli terhadap kesehatannya.
“Karena pengen cepat, tak jarang makan junk food dan makanan berlemak. Disamping itu, juga jarang olahraga dan malas gerak. Itu yang mendorong stroke terjadi,” jelasnya.
Selain menyebabkan stroke, konsumsi makanan berlemak dan junk food secara berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Dan obesitas juga dapat meningkatkan risiko terkena stroke. “Makanya saya menyarankan agar masyarakat Batam memperhatikan pola hidupnya. Utamakan pola hidup sehat dan manajemen stres yang baik. Dan rajinlan berolahraga,” tuturnya
Tuntutan kerja yang tinggi di Batam juga memicu tingkat stres warganya.”Stres itu dapat meningkatkan risiko terkena stroke,” paparnya. (leo)
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah merestui tujuh proyek strategis di Kepulauan Riau (Kepri). Semuanya boleh dibilang proyek prestisius.
Ada tujuh megaproyek yang disetujui pria yang karib disapa Jokowi itu. Yaitu, pembangunan jembatan Batam Bintan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjungsauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, pengembangan pelabuhan Batuampar, pengembangan dan modernisasi bandara Hang Nadim, dan Pembangunan Batam Light Rapid Transit (LRT).
Akankah proyek-proyek prestisius itu bakal terwujud?
Ataukah hanya sekadar lip service jelang tahun politik?
Entahlah. Yang pasti ada pro dan kontra. Meskipun banyak yang pro alias mendukung. Hehehe.
Asal tidak dipolitisir, saya sih setuju saja. Toh, semuanya demi kemajuan Kepri.
Perdebatan soal apa motif di balik menggesa tujuh proyek strategis itu memang terus bermunculan. Terlepas dari itu, mari berpikiran positif.
Menurut “penerawangan” saya, jika ketujuh proyek strategis itu benar-benar terealisasi, bisa jadi Kepri akan semakin maju. Tak hanya dari segi ekonomi, melainkan dari berbagai sektor. Mulai dari tenaga kerja, transportasi, dan sektor lainnya.
Contohnya saja jembatan Batam-Bintan. Beberapa tahun lalu, saat saya masih tinggal di Kaltim, sempat mendengar kabar pembangunan jembatan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar itu hilang ditelan angin.
Baru-baru ini, kabar jembatan itu mencuat lagi. Mulai ramai jadi perbincangan.
Apa sih untungnya jembatan itu?
Ya, salah satu kendala yang dihadapi Kepri adalah kawasan kepulauan. Kepri terdiri dari banyak pulau. Berbeda dengan Kalimantan, Jawa, atau Sumatera, akses transportasi di Kepri lebih banyak menggunakan moda transportasi air.
Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Kepri sebagian besar terpusat di Batam. Kota paling maju di provinsi ini. Sedangkan kabupaten/kota lainnya bisa dibilang hanya sebagai “pelengkap” saja.
Nah kalau jembatan itu terbangun, praktis akan menghubungkan dua pulau besar. Tiga daerah utama akan terkoneksi: Batam-Bintang-Tanjung Pinang. Nama terakhir merupakan ibu kota Kepri. Sehingga, kesenjangan antara satu daerah dengan lainnya bisa diminimalisir.
Tak hanya jembatan Batam-Bintan, megaproyek lainnya juga diprediksi akan membuat Kepri semakin berkembang. Bahkan, bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Mengingat posisi Kepri yang strategis, berada di jalur internasional. Juga berbatasan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.
Kabarnya, beberapa investor kelas dunia siap bergabung. Ada yang dari Tiongkok, Amerika, hingga Eropa. Investasinya pun tidak main-main. Sekitar 30 miliar dolar Amerika. Menurut team leader Percepatan Investasi dan Pembangunan Strategis Kepri, Hadi Pranoto sejumlah proyek bisa mulai dikerjakan pada April ini.
Saat ini, tinggal membahas sekema dan mekanisme.
Dia mencontohkan KEK Tanjung Sauh yang dipastikan akan memicu aktivitas perindustrian. Juga ikut menopang pariwisata. Yang pasti semua optimistis jika proyek-proyek prestisius itu akan terwujud.
Sampai-sampai, April bulan depan, diagendakan peletakan batu pertama oleh Jokowi.
Yah, asal tidak proyek politis saja. Maklum, saat ini sudah memasuki tahun politik. Beberapa daerah menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemudian, tahun depan dilanjutkan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres). Lalu, dilanjutkan lagi kenduri politik di daerah.
Yang pasti, proyek-proyek prestisius yang digembar-gemborkan ini menjadi ujian terberat pemerintah daerah.
Jika terealisasi, pasti akan mendapat pujian dari masyarakat Kepri. Bahkan memenangkan hati rakyat.
Tapi kalau sampai gagal terwujud, siap-siap saja di-bully. Bisa dianggap sebagai “noda” pemerintah. (*)
batampos.co.id – Keributan antara pengemudi online dengan sopir taksi pangkakan terjadi di kawasan Batuampar, Senin (12/3) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Diduga, keributan ini dipicu karena salah satu sopir taksi online ditahan oleh taksi pangkalan. “Kepada teman-teman online diharapkan membubarkan diri. Teman kita yang ditahan sudah dilepas dan saya akan melakukan mediasi di Polresta Barelang,” ujar salah seorang pengemudi online melalui pengeras suara. Pantauan Batam Pos, didepan hotel GGi, Batuampar tampak berkumpul ratusan pengemudi online yang terdiri dari ojek online maupun taksi online. Sementara ratusan sopir taksi pangkalan berdiri di depan kawasan Harbourbay.
Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Batuampar menuju Jodoh dan arah sebaliknya sempat terganggu akibat sebagian badan jalan disesaki kedua kelompok. Mereka saling melontarkan kata-kata kasar kepada lawannya.
Aksi kejar-kejaran antara keduanya pun tak terhindarkan. Namun, beruntung, puluhan anggota polisi berpakaian lengkap maupun berpakaian preman yang berada di lokasi langsung menenangkan kedua kubu.
Kedua kubu pun akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 21.00 WIB setelah satu unit mobil water canon milik Satuan Sabhara Polresta diterjunkan ke lokasi kejadian untuk membubarkan kedua kubu.
Wakapolresta Barelang AKBP Muji Supriadi mengatakan bahwa keributan antar kedua kubu ini bermula dari salah seorang pengemudi taksi online yang mengambil penumpang di dalam kawasan Harbourbay.
“Taksi konvensional tidak terima hingga terjadi keributan dan pengumpulan masa dari masing-masing,” kata Muji.
Muji menambahkan, terkait dengan sopir taksi online yant ditahan dan diamankan oleh sopir taksi konvensional telah dilakukan penilangan karena sejauh ini taksi online belum bisa beroperasi karena belum mempunyai izin dari pemerintah.
“Kepada pemerintah kita harap segera tetapkan kuota agar selesai. Silahkan yang mempunyai wewenang untuk membuat keputusan agar tidak terulang kembali kejadian serupa,” imbuhnya. (gie)
batampos.co.id – Keributan antara pengemudi online dengan sopir taksi pangkakan terjadi di kawasan Batuampar, Senin (12/3) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Diduga, keributan ini dipicu karena salah satu sopir taksi online ditahan oleh taksi pangkalan.