Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 12581

Panen Perdana Padi Gogo, Bupati Lingga Optimis Pertanian Potensial

0

batampos.co.id – Bupati Lingga Alias Wello memberikan aparesiasi terhadap keberhasilan seluruh Mahasiswa Program Diplomq I Istitut Pertanian Bogor (IPB) dengan menghadiri panen perdana padi gogo di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Jumat (26/1) pagi.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh Mahasiswa yang tidak lain adalah purta daerah yang telah berhasil memanfaatkan lahan untuk menanam padi kualitas gogo di kawasan kering,” ujar Alias Wello, Jumat (26/1) pagi.

Bupati yang akrab disapa Awe ini menekankan, sejak lima bulan terakhir Pemerintah Kabupaten Lingga terus mengawal pendidikan anak daerah yang mengikuti program Diploma I IPB ini. Sehingga pada kesempatan tersebut, seluruh Mahasiswa telah memperlihatkan hasil kerja mereka dengan panen perdana.

Sehingga Alias Wello menginginkan pada September tahun ini Mahasiswa yang akan kembali ketengah-tengah masyarakat dapat menjadi pelopor dalam memperaktekkan ilmu mereka di dunia pertanian maupun peternakan.

“Keberhasilan panen kali ini jangan dilihat dari seberapa luas lahan yang digarap, namun seberapa besar keberhasilan mereka dalam menerapkan ilmu mereka, merubah tanah yang kering menjadi lahan menghasilkan ekonomi,” kata Alias Wello.

Program pertanian ini, sambung Alias Wello, salah satu fokus utama Pemerintahan Kabupaten Lingga untuk menjadikan wilayah Bunda Tanah Melayu ini menjadi salah satu kawasan lumbung pangan nasional di daerah perbatasan.

Dengan panennya padi gogo perdana buah karya Mahasiswa DI IPB ini, Alias Wello mengaku, kerjanyata ini menjadi salah satu bukti bahwasannya lahan di Kabupaten Lingga jelas memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Hal ini juga menjadi fokus bagi Pemkab Lingga untuk mendapatkan sejumlah perhatian dan bantuan dari Kementerian Pertanian nantinya.

“Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian juga memberikan target sebesar 500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Lingga,” kata Alias Wello.

Bupati Lingga juga mengucapkan terimaksih kepada seluruh jajaran dosen pembimbing yang telah membahikan ilmu mereka kepada seluruh Mahasiswa. Begitu juga dengan Direktur Program D1 IPB yabg bersusah payah untuk hadir dalam kegiatan panen perdana kali ini. (wsa)

Masyarakat Rela Rumahnya Dirobohkan Tim Terpadu

0
Tim terpadu Kota Batam melakukan penertiban bangunan kios liar di jalan bangunan di atas Right Of Way jalan pinggir Jalan Laksamana Bintan, Kamis (25/1). sedikitnya ada 78 bangunan yang ditertibkan diarea tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Puluhan bangunan yang berdiri di di atas Right Of Way jalan yang berada di pinggir jalan Laksamana Bintan dari simpang Frengky ke simpang Gelael ditertibkan tim terpadu, Kamis (25/1) pagi.

Di lapangan, tidak ada perlawanan dari masyarakat terkait penggusuran ini. Seluruh masyarakat yang rumahnya dibongkar setelah mendapatkan surat peringatan dari tim terpadu terkait penertiban ini.

“Mereka sadar kalau ini row jalan. Kalau dibilang keberatan macam mana mau bilang keberatan apalagi yang belum punya tempat tinggal,” ujar salah seorang warga Holden.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Batam Imam Tohari mengatakan, dalam penertiban kali ini ada sebanyak 15 rumah permanen dan 78 kios liar yang beridiri di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan Laksamana Bintan.

“Rumah permanen itu ada yang pagarnya kita bongkar dan ada yang dindingnya kita bongkar karena masuk ke dalam row jalan yang akan dilebarkan ini,” kata Iman.

Diakui Imam, tidak ada komplain dari masyarakat terkait penertiban ini. Menurutnya, masyarakat telah mengerti bahwa penertiban ini dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga penertiban bisa berjalan dengan lancar.

“Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang melakukan sosialisasi. Sehingga penertiban ini tidak ada komplain dari masyarakat,” tuturnya.

Iman menambahkan, untuk selanjutnya tim terpadu akan melanjutkan penertiban pada Selasa (30/1) mendatang tehadap bangunan-bangunan liar yang berada di belakang Hotel Novotel.

“Penertiban ini merupakan pembebasan lahan dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan pelebaran jalan,” imbuhnya. (gie)

Tak Ada Wagub, Gubernur Tunda Niat Umroh

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku belum mengetahui perkembangan proses Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang sekarang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Belum lama ini, Gubernur mengatakan terpaksa menunda niat Umroh lantaran tidak ada Wagub.

“Belum tahu apa perkembangannya. Karena prosesnya masih ditangani Kemendagri,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang belum lama ini.

Beberapa waktu lalu, Gubernur sempat mengungkapkan dirinya terpaksa menunda keinginan untuk melaksanakan ibadah Umroh. Lantaran tidak adanya Wakil Gubernur. Menurut Gubernur, niat tersebut sudah ada sejak terpilih menjadi Wakil Gubernur lalu.

“Niat untuk umroh ada, tetapi belum bisa,” papar Gubernur.

Terpisah, Akademisi Magister Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Andi Muhammad Asrun mengatakan dirinya terus mengikuti perkembangan proses Wagub Kepri sampai ke Kemendagri. Disebutkannya, dari informasi-informasi yang ia dapat terbuka peluang diulangnya proses pemilihan Wagub Kepri.

“Diskusi-diskusi yang berkembang seperti itu. Bagaimana keputusan pastinya, Kemendagri akan memberikan penjelasan khusus kepada Gubernur melalui surat,” ujar Andi Muhammad Asrun, kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Asrun tersebut, apabila keputusan Mendagri adalah pemilihan ulang, maka proses akan diulang kembali dari awal. Sehingga ia melihat, polemik yang terjadi sekarang ini, akan menyita waktu yang cukup panjang. Ia yakin, Kemendagri juga tidak akan sembarangan dalam membuat keputusan.

“Kemendagri berpotensi menjadi objek gugatan, jika menerima keputusan DPRD Kepri, tanpa adanya dasar hukum yang jelas,” papar Asrun.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah (OTDA), Soni Sumarsono mengatakan, sampai saat ini, Kemendagri masih menelaah hasil keputusan DPRD Kepri yang menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri terpilih. Mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, bagaimana sikap Kemendagri selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melalui surat.

“Kita tidak mau gegabah dalam bertindak. Tentu harus mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang ada. Maka kita telaah secara mendalam sebelum dilaporkan ke Presiden,” tegas Soni.(jpg)

Warga Sekupang Bisa Bayar Pajak Kendaraan di Kantor Camat

0
Ilustrasi motor. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Warga yang tinggal di daerah Sekupang bisa membayar pajak kendaraan di Kantor Camat Sekupang mulai Rabu (31/1) mendatang.

Sekretaris Camat Sekupang, Delferi mengatakan Sekupang menjadi salah satu tempat yang dipilih untuk memberikan pelayanan pembayaran pajak yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri.

“Karena kantor camat bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi mereka bisa urus lebih dari satu dokumen, dan sekarang bertambah bisa bayar pajak kendaraan bermotor tahunan,” jelas Delferi, Kamis (25/1).

Ia mengungkapkan, kecamatan bertugas memberikan kemudahan dan membantu kelancaran pembayaran pajak kendaraan tahunan ini, sedangkan untuk petugas tetap dari mereka.

“Tadi mereka sudah mengecek jaringan, dan sudah oke, jadi warga Sekupang bisa bayar di sini,” ujar pria yang pernah berprofesi sebagai guru ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam, Badan Pengelolaan dan Retribusi Provinsi Kepri, Teddymar mengatakan program ini merupakan upayan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan khususnya dari pajak kendaraan.

“Kami jemput bola, bersama Samsat bergerak, jadi warga yang ada urusan ke kantor kecamatan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak kendaraan mereka,” ungkapnya.

Selain itu, aksi jemput bola ini untuk memudahkan warga yang memiliki kesibukan cukup tinggi, atau tidak sempat mendatangi loket pembayaran pajak kendaraan.

“Ini memudahkan pastinya, jadi warga yang jauh dan tidak memiliki waktu cukup ke kantor kecamatan saja,” ujarnya.

Ia menambahkan selain Sekupang, pihaknya juga membuka pelayanan ini di tiga kecamatan lainnya yakni Bengkong, Seibeduk dan Nongsa.

“Jadwal pertama kami di Sekupang dulu, kami berharap warga yang pajak kendaraanya belum dibayar bisa datang. Cukup bawa STNK dan KTP saja,” tutupnya.(yui)

Anak Berseragam Sekolah Masih Banyak Main di Warnet

0
Pelajar di Karimun ketika digiring oleh Satpol PP untuk dilakukan pendataan. F Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Satpol PP Karimun, Kamis (25/1), melakukan razia terhadap pelajar yang tidak melakukan aktivitas belajar di sekolah. Di mana hasil razia di tempat warnet, didapat 19 pelajar tingkat SMP, SMA/Sederajat, dan 2 anak putus sekolah.

“Benar, pihak Satpol PP Karimun melakukan razia. Dari hasil razia rata-rata pelajar yang ada di Pulau Karimun dengan berbagai alasan mereka sampaikan kepada petugas saat razia,” kata Camat Karimun Arpan.

Sebab, lanjutnya, saat dirazia para pelajar tersebut sedang asyik main warnet di wilayah Kecamatan Karimun. Ada juga yang jalan-jalan ke pantai, dengan berbagai alasan. Setelah dilakukan pendataan, pelajar tersebut dipulangkan ke sekolahnya masing-masing.

“Yang jelas saya imbau kepada para orangtua, agar dipantau aktivitas anak-anaknya. Terutama keluar pada malam hari, pastikan apakah ada kegiatan diluar atau hanya memanfaatkan untuk mengambil tugas belajar ditemannya,” pesannya.

Selain itu kata Arpan lagi, pihaknya sudah sering memberitahukan kepada pihak pengelola warnet agar para pelajar tidak diperbolehkan masuk dengan alasan apapun. Sebab, mereka rata-rata alasannya mengambil tugas belajar. Apalagi di jam belajar, perlu dipertanyakan kepada para pelajar tersebut.

“Sama-samalah, kita melakukan pemantauan terhadap para pelajar yang melakukan bolos sekolah. Mereka (Pelajar-red) calon penerus kita, jadi siapa lagi kalau bukan kita yang peduli,” tuturnya.

Sementara itu praktisi pendidikan Karimun R Zurantiaz ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, harus ada formula yang tepat bagi para pelajar yang kecanduan game online. Sebab, rata-rata yang melakukan bolos sekolah maupun putus sekolah mereka asyik dengan dunia maya melalui game online.

“Kita tidak menyalahkan teknologi zaman sekarang, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada para pelajar dampak terhadap kecanduan game online,” ujarnya.
Mengingat, zaman sekarang para pelajar rata-rata sudah bisa bermain game online dengan mudah. Mulai dari SD sudah terbiasa, bermain game online yang berakibat kecanduan hingga ke tingkat SMP dan SMA.

“Katanya zaman now, tapi kita sebagai orangtua harus bisa membatasi anak menggunakan telepon pintar. Anda bisa lihat sendirikan, mereka tujuannya ke warnet untuk bermain game onlie,” katanya.

Pantauan di lapangan, para pelajar tersebut setelah dilakukan pendataan oleh Satpol PP Karimun. Langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan Karimun yang akandi kembalikan ke sekolah masing-masing.

“Berbagai alasan disampaikan pelajar. Ada yang berusaha mau kabur setelah naikmobil patroli kita,” ucap Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kabupaten Karimun, Denny. (tri)

Minat Sekolah di Pesantren Meningkat, Kemenag Gelontorkan Bantuan Rp 3 Miliar

0
batampos.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau menggelontorkan dana bantuan untuk pesantren sebesar Rp 3 miliar. Dana sebesar ini diperuntukkan untuk pembangunan asrama, rehabilitasi asrama, dan pembangunan ruang kelas belajar.
Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kanwil Kemenag Kepri Muhammad Syafii menyebutkan alokasi bantuan ini merupakan wujud dari komitmen atas peningkatan minat masyarakat menyekolahkan anaknya di pesantren.
“Hal tersebut ditandai dengan beberapa pesantren di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun yang mulai menolak calon peserta didik karena keterbatasan daya tampung,” terang Syafii, kemarin.
Dari tahun ke tahun, perbaikan kualitas pesantren memang turut menjadi fokus utama kerja Kanwil Kemenag Kepri. Karena itu, ketika mendapati minat masyarakat terhadap pesantren semakin tinggi, Kanwil Kemenag Kepri semakin percaya bantuan yang diberikan bisa turut membantu perbaikan kualitas sarana dan prasarana menyambut antusiasme yang meningkat.
Syafii menjelaskan ada beberapa alasan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, di antaranya di pesantreng. anak didik diajarkan nilai-nilai keagamaan (tafaqquh fiddin), akhlakul karimah, jiwa keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, dan kemandirian. “Dan di pesantren santri tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas,” kata Syafii.
Hingga saat ini di Kepulauan Riau terdapat 46 pesantren yang memiliki izin operasional. Kemungkinan juga bisa lebih dari itu, karena sebagian juga masih ada yang mengurus izin operasional. Oleh sebab itu Syafii mengimbau kepada pengurus pondok pesantren untuk segera mengurus izin operasional ke Kemenag Kabupaten dan Kota.
Menurut Syafii, hal itu bukan hal yang susah. Untuk mendapatkan izin operasional, ada lima unsur yang wajib dimiliki oleh pesantren, antara lain memiliki kyai atau ustadz yang mengasuh pondok tersebut, santri mukim dengan jumlah minimal 15 santri, asrama yang memadai, masjid atau musala sebagai pusat kegiatan pembelajaran, kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. (aya)

Lima Jabatan Bisa Kosong Tahun Ini

0
batampos.co.id – Lima jabatan utama di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang bisa kosong tahun ini. Hal ini terjadi lantaran empat pejabatnya akan masuk masa pensiun dan satu lagi  jikalau dinyatakan lolos seleksi terbuka di pemerintahan lain.
Empat pejabat yang akan purna jabatan tahun ini adalah Kepala Dinas Kominfo Efiyar M Amin, Kepala Inspektorat Rosita, Kepala Dinas Pajak dan Retribusi Adnan, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan. Lalu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Juramadi Esram yang santer dikabarkan lolos dalam seleski terbuka jabatan Sekretaris Daerah di Kabupaten Lingga.
Hal ini yang kemudian menjadi pikiran Sekda Tanjungpinang Riono. Bagaimana tidak. Pasalnya, kini Tanjungpinang sedang dipimpin penjabat wali kota yang secara aturan tidak dibenarkan melakukan pelantikan jabatan definitif. Maka bisa saja kekosongan lima jabatan utama ini sampai menunggu wali kota terpilih.
“Karena sudah jelas, penjabat tidak punya wewenang untuk melantik. Kecuali rekomendasi,” ujar Riono.
Namun, keadaan ini bukan suatu masalah yang tanpa solusi. Riono menyebutkan, ia akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri agar bisa ada rekomendasi pelantikan sebagaimana ketika delapan pejabat eselon III beberapa waktu lalu yang pelantikannya melewati batas semestinya.
“Kalau memang dalam dua atau tiga minggu ini rekomendasi yang diusulkan keluar, penjabat bisa melakukan pelantikan kan boleh saja,” ujar pria berkacamata ini.
Meski tak dapat langsung mencari pengganti para pejabat yang akan berakhir di 2018 ini, Riono merencanakan pemilihan pengganti pejabat tetap dilangsungkan melalui seleksi terbuka terlebih dahulu.
“Kalau open bidding kan boleh saja. Tapi tunggu semua selesai masa jabatan baru kita langsungkan. Karena mereka berakhirnya memang tak serentak,” pungkasnya. (aya)

20 Pejabat Ikut Lelang Jabatan

0

batampos.co.id – Panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan untuk eselon dua yang akan menjabat sebagai kepala badan dan kepala dinas, Selasa (23/1) resmi ditutup. Peserta yang melamar dan dinyatakan lulus berkas administrasi sebanyaik 20 orang yang saat ini duduk sebagai pejabat eselon tiga.

”Hari ini (kemarin, red) pejabat yang menjadi peserta untuk mengikuti lelang jabatan lima OPD sebanyak 20 orang. Semuanya berasal dari pejabat eselon tiga. Mulai dari sekretaris di badan dan dinas serta ada juga yang menjabat sebagai kepala bidang. Dan, berdasarkan pemeriksaan administrasi semuanya dinyatakan lulus,” ujar Ketua Pansel Lelang Jabatan Pemerintah Kabupaten Karimun, M Firmansyah, Kamis (25/1).

Tahapan selanjutnya yang harus diikuti oleh peserta pada Rabu (31/1) pekan depan. Pada waktu tersebut memang semua peserta wajib hadir. Karena, akan langsung dilakukan pemaparan bersama dengan makalah dari masing-masing peserta. Dan, untuk pembuatan makalah apakah akan langsung dibuat oleh peserta setelah paparan dilakukan atau ada kebijakan lain.

”Yang jelas, semua ketentuan yang yang sudah dijadwalkan untuk lelang jabatan ini harus diikuti olehs emua peswerta. Jika ada yang tidak mengikuti dari salah satunya, maka dipastikan gagal. Dan, untuk tim penguji dari Kabupaten Karimun hanya satu orang. Kemudian, juga dibantu dengan akademisi serta Kepala BKD SDM Provinsi Kepri. Pentingnya lelang jabatan untuk mengetahui kemampuan peserta yang melamar pada OPD tertentu,” papar Firman yang juga Sekda Kabupaten Karimun.

Dilanjutkanya, berdasarkan data yang melamar pada lima OPD tidak hanya satu orang melamar ke satu OPD yang dilelang. Rata-rata satu orang melamar untuk dua OPD. Yakni, untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diikuti 7 peserta, Dinas Sosial (Dinsos) 9 peserta dan Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan 4 peserta. Kemuidian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Disdalduk KB PPPA) diikuti 7 orang serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) 6 peserta.

Menyinggung tentang adanya satu peserta yang mengikuti lelang jabatan dari lingkungan Pemprov Kepri, Fiman menyebutkan, memang kegiatan lelang jabatan yang dilakukan kali ini terbuka se Provinsi Kepri. ”Sehingga, wajar jika ada dari luar yang ikut menjadi pesertanya. Satu perserta yang mengukuti lelang jabatan berasal dari Dinas Lingkungan Hidup,” ungkapnya. (san)

Bangunan Puskesmas Ungar Selesai

0
Gedung Puskesmas Kecamatan Ungar yang sudah selesai dibangun, saat ini masyarakat menunggu puskemas ini bisa melayani warga sekitar. F. Imam Soekarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ungar, sudah selesai dibangun. Bahkan peralatan medis pun sudah dilengkapi. Warga berharap, gedung yang dibangun di RT 02 RW 04 Jalan Raja Ahmad Abas Laut Kulah, Kelurahan Alai itu, segera dioperasikan.

Selama ini, warga Ungar yang ingin berobat maupun mendapatkan pelayanan kesehatan harus ke Puskesmas Kundur. Itupun harus menyeberang laut dengan menggunakan kapal pompong. Kehadiran Puskesmas Ungar diharapkan mampu menjadi solusi peningkatan pelayanan kesehatan warga secara lebih optimal.

“Warga sangat bersyukur sekali dengan dibangunnya gedung puskesmas di Kecamatan Ungar. Sebab akan lebih memudahkan, dan sangat membantu masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan. Selama ini jika hendak berobat, kami harus ke puskesmas Tanjungbatu dengan naik boat pancung,” ungkap warga Ungar, Elmi kepada Batam Pos, Kamis (25/1) kemarin.

Kehadiran Puskesmas Ungar, lanjut Elmi, tentu sangat membantu dari segi biaya. Karena warga tidak perlu lagi harus mengeluarkan biaya untuk sewa boat pancung untuk ke Puskesmas Kundur.

“Tentu sangat membantu. Tidak hanya segi peningkatan pelayanan kesehatan warga, tapi juga mengurangi beban yang selama ini harus ditanggung untuk sampai ke Puskesmas Kundur,” bebernya.

Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika dikonfirmasi menegaskan, Puskesmas Ungar segera dioperasikan. Meski infrastruktur sudah tersedia, namun terkendala pada personel. Sehingga pengoperasiannya tertunda.

“Kalau personelyang sudah tersedia, secepatnyalah Puskesmas Ungar kita resmikan pengoperasianya. Artinya, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Ungar sudah bisa dilakukan,” tutur Rafiq. (ims)

 

Pemkab Karimun Raih Penghargaan yang Ketiga Kalinya

0
Sekda Karimun M Firmansyah (tiga dari kiri) mewakili Bupati Karimun saat menerima penghargaan LHE AKIP dari Menpan RB Asman Abdun. F. Humas Pemkab Karimun untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun tahun ini kembali meraih penghargaan dengan predikat nilai BB dari Kementerian PAN RB berdasarkan penilaian Laporan Hasil Eveluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang diserahkan Menpan RB kemarin (25/1) di Hotel Radisson Batam.

”Penghargaan dari Kemen PAN RB dengan nilai BB merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut kita dapatkan. Predikat nilai BB ini merupakan yang terbaik kedua setelah AA. Dan, di Provinsi Kepri yang mendapatkan nilai yang sama seperti kita ada tiga. Yakni, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Sedangkan, secara nasional yang mendapatkan hanya ada 9 kabupaten/ kota,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Penghargaan yang diterima tahun ini, kata Rafiq, bukan semata-mata kerja dari Bupati Karimun. Melainkan, hasil dari kerja sama seluruh OPD yang didukung oleh seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Karimun. Karena, tidak mungkin prestasi ini bisa diraih oleh satu atau dua orang. Melainkan, karena kerja keras dan sesuai atyuran yang telah dijalankan oleh semua jajaran Pemkab Karimun.

”LHE AKIP ini bukan saja menjalankan administrasi pemerintahan di daerah berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi, juga pemerintahan yangnkita jalankan pada tahun lalu sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Karimun.Termasuk juga kinerja yang kita laksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka memengah daerah (RPJMD) selama lima tahun,” jelasnya. (san)