Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilla saat mengunjungi OPD di lingkup Sekretariat Pemprov Kepri, Selasa (24/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah mengajak seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disetiap OPD agar dapat menghasilkan kontribusi yang maksimal.
Hal tersebut disampaikan Sekda Arif saat mengunjungi OPD-OPD di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kepri seperti Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Biro Kesra, di Kompleks Perkantoran Gubernur, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Selasa (24/11).
“Kontribusi yang maksimal tersebut harus dituangkan kepada hasil output dan outcome dari masing-masing kegiatan, tentu di dukung dengan laporan yang jelas dan jika dilakukan pemeriksaan siap untuk dipertanggungjawabkan,” ujar Arif.
Arif melanjutkan bahwa komitmen dari Gubernur Kepri dalam mewujudkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat tidak serta merta dapat terwujud tanpa bantuan dan kinerja dari seluruh OPD.
“Intinya nikmati pekerjaan yang sudah di emban oleh masing-masing PPTK, kebersamaan yang terjalin dalam team work juga dibutuhkan dan dengan keikhlasan tentu pekerjaan yang dihasilkan dapat maksimal,” lanjut Arif.
Tak lupa Arif juga berpesan kepada seluruh OPD agar tidak mengesampingkan kedisiplinan, karna kinerja yang baik juga ditopang oleh disiplin yang tinggi.
“Ingatkan kepada teman-teman di masing-masing OPD agar tetap disiplin dalam bekerja, apel pagi dan masuk pulang tepat waktu juga garus terus di kerjakan,” pesan Arif.
Sementara itu Kabiro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi menambahkan bahwa pihaknya memiliki tupoksi melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi khususnya di lingkup sekretariat, untuk itu kedepan terkait kinerja yang dihasilkan OPD setiap bulannya akan terus di evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang dihasilkan.
“2017 kita memulai pekerjaan di bulan Maret dan hasilnya secara nasional realisasi fisik Kepri berada di posisi ke-6, namun karna 2018 ini kita bisa memulai pekerjaan sejak Januari diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi,” tambah Aries. (bni)
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah mengajukan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2018 ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tenaga pendidik mendapatkan prioritas utama.
“Kami sudah mengajukan 400 formasi CPNS 2018 ke BKN. Kita berharap, jumlah tersebut bisa diakomodir semuanya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah, Rabu (24/1) di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang.
Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, formasi-formasi yang diajukan adalah terdiri dari 98 untuk tenaga kesehatan, 193 guru, dan 109 tenaga administrasi umum. Seperti informasi teknologi, planologi, keuangan dan sebagainya.
“Dalam pariwisata penyampaian hasil reses DPRD Kepri juga menyinggung terkait ketersediaan tenaga pendidik di desa-desa,” papar Arif.
Mantan Sekda Karimun itu, mengatakan, meningkat atau tidaknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepri juga dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) guru di daerah-daerah terdepan memang menjadi persoalan. “Kita berharap dengan adanya penerimaan tahun ini, bisa menutupi kebutuhan tenaga pendidik. Sehingga kualitas pendidikan Kepri bisa lebih baik lagi,” paparnya lagi.
Masih kata Arif, selain itu, Pemprov Kepri juga akan memperkuat pelaksanaan pelayanan berbasis teknologi informasi (IT). Maka dari itu, lewat penerimaan tahun ini, Pemprov Kepri juga membuka peluang bagi sarjana-sarjana IT untuk berkompetisi.
“Belum lama ini, kita sudah melaunching Kepri Smart Province (KSP). Tentu untuk mendukung itu, kita membutuhkan SDM yang handal dibidang tersebut,” jelas Arif.
Ditanya mengenai banyaknya pegawai di Kabupaten/Kota yang mengajukan pindah ke Pemprov Kepri? Terkait persoalan tersebut, pihaknya akan sangat selektif. Jika memang formasi yang dibutuhkan ada, tentu kepindahan tersebut bisa diterima.
“Jika tidak ada, tentu tidak bisa kita paksa. Apalagi harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Memang banyak pegawai dari Anambas yang mengajukan permohonan pindah,” jelasnya lagi.
Ditambahkan Arif, ia sudah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk mendata kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja yang ada. Arif punya keyakinan, apabila semua ASN berkompeten, penambahan pegawai bukan merupakan satu solusi.
“Untuk apa jumlah pegawai banyak, jika tidak kompeten. Artinya hanya menambah beban anggaran daerah. Maka kita akan sesuaikan dengan kebutuhan rilnya,” tutup Arif. Persiapkan Open Bidding Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Provinsi Kepri, Firdaus mengatakan, saat ini masing-masing OPD tengah fokus menyusun daftar kebutuhan pegawai. Karena pengajuan formasi CPNS, harus melalui analisis jabatan (anjab).
“Pengajuan sekarang ini, ada kebutuhan skala prioritas untuk mendukung rencana kerja pembangunan daerah. Berapa kebutuhan pegawai, akan dapat setelah selesainya proses tersebut,” ujar Firdaus, kemarin.
Menurut Firdaus, selain persoalan CPNS, pihaknya juga sedang mempersiapkan rencana lelang jabatan (open bidding) di lingkungan Pemprov Kepri. Apalagi pada tahun 2018 ini, ada tiga Kepala OPD yang akan pensiun. Karena rentang waktu yang berbeda, pihaknya akan berkonsultasi dengan BKN.
“Untuk meminimalisir anggaran, kita berharap bisa melaksanaan open bidding sekali saja. Meskipun pensiunnya pada Desember 2018 nanti,” papar Firdaus.
Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) tersebut menyebutkan, sekarang ini posisi yang lowong adalah, Kepala Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dan Staf Ahli. Sedangkan pejabat yang akan pensiun di tahun ini adalah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Dinas Kebudayaan.
“Selain posisi eselon II,eselon III juga ada beberapa kosong. Sementara itu, memang sudah ada Plt, tetapi bukan pejabat definitif,” jelas Firdaus.(jpg)
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendesak agar peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur taksi online segera diterbitkan. Pasalnya jika tidak, permasalahan antara operator taksi konvensional dengan taksi online akan tetap meruncing.
“Tolong percepat disiapkan sesuai dengan kapasitasnya supaya tidak berbenturan seperti ini,” tegas Nuryanto, kemarin.
Diakui politisi PDI Perjuangan itu, pengaturan kuota taksi online sepenuhnya menjadi tanggungjawab Gubernur. Sebagai wakil pemerintah daerah, ia mengaku sudah memberikan rekomendasi kepada gubernur agar penetapan kuota ini harus segera dipercepat.
“Apa yang menjadi kewajiban pemerintah tolong jangan diperlambat,” kata Nuryanto.
Disisi lain taksi online juga harus mempersiapkan administrasinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang ada di pergub ini nantinya harus ditaati. Termasuk juga aturan yang harus diikuti sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108.
“Aturan di pusat kan sudah ada. Tinggal pergub, saya rasa juga tak akan jauh berbeda,” bebernya.
Ia juga menghimbau agar taksi yang belum berizin bisa menahan diri. “Kita menyambut baik kehadiran taksi online. Tapi yang namanya aturan harus di taati. Jadi jika transportasi online dan konvensional ada yang satu tidak berizinkan berarti tidak ada keadilan disini. Makanya kami meminta agar sama-sama menahan diri, menjaga kota Batam agar tetap kondusif,” jelas dia.
Pengemudi taksi online saat demo
Sementara itu, Anita salah seoarng pelanggan taksi online mengaku kesulitan setelah adanya larangan beroperasi taksi online. Ia yang megaku sehari-hari menggunakan transportasi berbasis aplikasi tersebut sangat terbantu khususnya dari sisi harga.
“Kalau konvensional harga cukup mahal, karena saya bandingkan selisihnya cukup besar,” kata Anita.
Ia berharap kepada pemerintah daerah agar larangan tersebut segera dicabut, mengingat tingginya angka kebutuhan masyarakat terhadap taksi online ini.
“Saya rasa warga lain juga keberatan kalau online dilarang operasi,” sebut wanita 27 tahun itu. (rng)
batampos.co.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon mengatakan pemerintah pusat sampai saat ini belum mencabut larangan ekspor pasir laut. Karenanya, ia memastikan limbah pasir laut dari kegiatan pendalaman alur laut di wilayah Kepri tidak akan dimanfaatkan, apalagi dijual ke luar negeri.
Meski begitu, Amjon tak memungkiri jika proyek pendalaman alur laut ini berpotensi menghasilkan pasir laut yang cukup besar. Sebab potensi pasir laut di Kepri memang sangat banyak.
“Kepri memang memiliki potensi pasir laut yang menjanjikan. Bisa atau tidaknya dimanfaatkan, tentu tergantung pada kebijakan nasional,” kata Amjon di Tanjungpinang, Rabu (24/1).
Ditanya soal proyek pendalaman alur laut di Kepri, Amjon mengaku belum tahu banyak. Sebab kegiatan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.
“Kami juga belum dapat penjelasan lebih lengkap terkait wacana tersebut,” ujar Amjon.
Ditegaskan Amjon, meskipun sudah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, tetapi teknis di lapangan harus mengacu pada ketentuan yang ada. Artinya, jika memang limbah pendalaman alur (pasir laut,red) akan diekspor, tentu pelarangan ekspor pasir harus dicabut.
“Sampai saat ini, belum ada kuota ekspor yang diterbitkan. Jika memang kebijakan pendalaman alur merupakan langkah strategis pusat, kita tentu akan diberikan penjelasan,” papar Amjon.
Menurut Amjon, khusus untuk pendalaman alur juga harus ada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari aktivitas yang akan dilakukan. Diakui Amjon, memang banyak Kawasan Pertambangan (KP) yang sudah dikuasai pengusaha penambang pasir laut. Tetapi, regulasi masih belum membenarkan adanya aktivitas penambangan.
Sebelumnya, Ketua Bidang Koperasi Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Kepri Feri Chairyadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan program-program khusus jika tambang pasir laut dibuka di Provinsi Kepri. Yakni dengan membentuk koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan nelayan. Bahkan wilayah pertambangannya juga dibatasi di atas 4-12 mil dari bibir pantai. Sehingga aktivitas tambang pasir tidak akan mengganggu kegiatan nelayan tradisional.
“Kita menyadari untuk membangun Kepri membutuhkan anggaran yang mahal. Sehingga potensi pasir laut yang ada, bisa dimanafaatkan bagi percepatan pembangunan tersebut,” ujar Heri.
ilustrasi reklamasi. foto: imdc.be
Dikatakan Feri, pihaknya bersama pengusaha tambang yang tergabung dalam APPL Kepri sepakat untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sebagai bapak angkat. Apalagi BUMD Kepri sudah membentuk anak perusahaan, PT Sarana Kepri. Pihaknya berharap, pemerintah bisa memberikan kuota ekspor pasir laut kepada perusahaan tersebut.
“Sehingga di sini ada sinergi bersama antara APPL dengan pemerintah daerah melalui BUMD. Dan hitung-hitungan juga akan menjadi jelas. Bahkan dana yang didapat akan berputar di Kepri, bukan keluar daerah,” papar Feri.
Dijabarkan Feri, APPL menghitung harga jual free on board (FOB) pasir laut Kepri adalah 7,72 dolar Singapura per kubik. Dari harga tersebut, sebesar 0,40 dolar Singapura akan disetorkan ke pemeritah pusat. Jumlah yang sama juga akan diterima Pemprov Kepri. Sementara pemerintah kabupaten/kota akan menerima 0,20 dolar Singapura dari setiap kubik pasir laut yang dijual. Kemudian, sebesar 0,15 dolar Singapura akan disisihkan untuk program Corporate Social Responsibilty (CSR). Lalu sebesar 1 dolar Singapura akan diberikan untuk dana bantuan sosial..
Selain itu, ada juga peruntukan bagi iuran APPL sebesar 0,22 dolar Singapura. BUMD Kepri akan mendapatkan 0,50 dolar Singapura, sedangkan masing-masing pemilik Kawasan Pertambangan (KP) akan menerima 1,70 dolar Singapura dari setiap kubik pasir laut yang terjual.
“Sekarang ini sudah ada 67 perusahaan yang memiliki KP di Kepri dan bergabung dalam APPL Kepri,” jelas Feri. (jpg)
Sejumlah warga binaan menggunakan fasilitas Kamar Bicara Umum (KBU) di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Haswen Hasan yang ditemui Batam Pos di kantornya Batu 18 Kijang, Rabu (24/1) siang kemarin membenarkan salah seorang warga binaan bernama Muchtar,33, yang merupakan warga negara Malaysia diamankan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri.
“Benar memang (Muchtar) ditahan di sini di blok D, satu kamar 10 orang. Kemarin, dia
dibon petugas BNN, lalu kami serahkan,” kata dia menegaskan pihaknya terbuka dan
tidak sedikipun menghalang-halangi penyelidikan yang dilakukan penyidik BNN terkait
kasus narkoba.
Disinggung penggunaan handphone yang diduga untuk mengendalikan jaringan narkoba dari balik Lapas, ia menegaskan, dirinya tidak tahu hal itu. Namun demikian ditegaskannya, warga binaan tidak boleh memiliki handphone selama di Lapas.
“Boleh bicara karena itu haknya namun kami sudah disediakan warnet di Lapas, tapi selama bicara tetap diawasi petugas. Tapi orang seperti ini mungkin menggunakan beragam cara, kita kan tidak tahu,” katanya.
Sementara itu, Kasi Pembinaan Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Gatot S yang ditemui Batam Pos, mengatakan, Muchtar merupakan warga binaan yang dikirim dari Rutan Batam. Ia divonis hukuman 14 tahun penjara, namun sisa masa penahanan sekitar 12 tahun, 11 bulan dan 1 hari.
“Tercatat masuk tanggal 4 Oktober yang lalu, namun sebelum masuk ke Lapas, dia dikirim ke Lapas Narkotika. Mungkin di sana ada masalah, akhirnya dikirim ke sini. Biasanya begitu, kalau di sana ada masalah dikirim ke sini, demikian juga kalau di sini ada masalah,” jelasnya.
Menurutnya, selama di dalam Lapas, Mochtar sangat taat beribadah. “Tidak diprediksi, karena orangnya rajin salat, tapi tiba tiba ada masalah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Keamanan di Lapas, Rio M Sitorus menegaskan, pihaknya terbuka ketika petugas BNN hendak menjemput Muchtar sampai mengeledah kamarnya. “Kami ikut membantu, tapi tidak lama saat pemeriksaan di kamarnya, jadi saya kurang tahu, apakah ada barang yang dibawa sama petugas BNN, silakan tanya ke BNN saja,” katanya. Ia juga menegaskan, selama ini, pihaknya selalu rutin melaksanakan razia di
kamar warga binaan.
Dan lanjutnya, apabila ada warga yang ketahuan menyimpan hape, maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku, yakni dicabut salah satu haknya. “Salah satu hak narapidana yang akan dicabut apabila melanggar maka hak dikunjunginya akan dicabut,” katanya tegas.
Untuk berkomunikasi, ia menegaskan, pihaknya telah menyediakan warnet untuk warga binaan, namun setiap komunikasi yang dilakukan warga binaan tetap dipantau. “Saya juga tidak tahu apa, namanya penjahat tentu berbagai macam cara atau sandi digunakan, namun nomor nomor yang dihubungi sudah kami serahkan ke BNN, kami sangat kooperatif membantu pihak penyidik,” tegasnya.
Dengan kejadian ini, pihaknya akan meningkatkan pengawasan terutama terhadap pengunjung yang ingin menjenguk warga binaan di Lapas dan akan meningkatkan pemeriksaan kamar kamar warga binaan.
Dihubungi terpisah, Humas Kanwil Kemenhum & HAM Kepri, Rinto, Rabu (24/1) mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kepri terkait diamankannya warga binaan yang diduga mengendalikan jaringan narkotika
dari balik Lapas Kelas IIA Tanjungpinang.
“Kami akan koordinasi karena kabar ini masih simpang siur. Ini seperti bola panas yang dilemparkan ke kami, sebab kami tidak tahu itu,” katanya.
Ia menegaskan, jika pengendali narkoba benar dilakukan warga binaan dari balik Lapas maka pihaknya akan menyerahkan ke pihak kepolisian atau BNN. Karena, pihaknya juga tidak akan menganggu apalagi menghambat penyelidikan yang dilakukan BNN. “Kami terbuka,” katanya.
Disinggung soal handphone yang diduga digunakan sebagai media komunikasi dalam mengendalikan sabu dari balik lapas, ia menjelaskan, untuk komunikasi narapidana sudah disediakan wartel. Nomor nomor yang dituju narapidana juga sudah dicatat dan dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian. “Napi tidak bisa menggunakan hape di dalam Lapas,” katanya.
Demikian juga petugas Lapas, ia mengatakan, tas petugas sebelum berjaga harus dititip.
“Jadi, tidak mungkin ada hape di dalam Lapas, apalagi kita juga ada penganggu sinyal hape di dalam lapas,” katanya.
Ia kembali menegaskan, bahwa sikapnya tegas terhadap pemberantasan narkotika. “Sikap kami tegas soal narkoba sesuai perintah dan petunjuk Pak Menteri Kemenhum dan HAM. Kami tidak main main dengan narkoba. Tujuan kami juga sama dengan instansi yang lain, memberantas narkoba,” tegasnya. (met)
Bupati Lingga Alias Wello (baju hijau) bersama anggota Satpol PP membersihkan lahan sawah yang bakal ditanami padi. F. Dok Batam Pos.
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga, menjadwalkan kegiatan penanaman padi dan jagung secara serentak di atas lahan seluas 1.800 hektar guna mendukung ketersediaan bahan pangan di wilayah Bunda Tanah Melayu ini menjelang datangnya bulan puasa dan lebaran Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan tahun.
“Insya Allah, agenda tanam padi dan jagung di Lingga akan dilakukan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2018 mendatang. Luas lahan tanam yang sudah tersedia sekitar 1.800 Ha yang terdiri dari lahan sawah baru 600 Ha dan lahan perkebunan jagung 1.200 Ha,” ungkap Bupati Lingga, Alias Wello dalam keterangan persnya, Rabu (24/1).
Menurut dia, kegiatan penanaman secara serentak itu melibatkan ribuan massa dari kelompok tani, pelajar, mahasiswa, TNI/Polri, ASN, Organisasi Kepemudaan dan Ormas, termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lingga. Khusus untuk penanaman padi akan dilakukan secara serentak di lima desa, yakni Desa Resang, Marok Kecil, Panggak Darat, Bukit Langkap dan Sungai Besar.
“Saya baru dapat informasi dari Ketua STPP Malang yang akan mengirim 200 orang mahasiswa dan 52 orang dosen pembimbing untuk mendukung kegiatan pananaman padi secara serentak di Lingga. Kemudian mahasiswa D1 IPB sekitar 105 orang juga ikut berpartisipasi mulai dari penanaman hingga panen,” kata Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini.
Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang, Fat’han A Rasyid, membenarkan rencana pengiriman 200 orang mahasiswa dan 52 orang dosen pembimbing ke Lingga untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) guna mendukung program Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kementerian Pertanian yang akan menjadikan Lingga sebagai lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.
“Pengiriman 200 orang mahasiswa STPP ke Lingga ini, merupakan implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani Ketua STPP Malang dengan Bupati Lingga tahun 2017 lalu. Para mahasiswa STPP Malang ini, berada di Lingga selama 90 hari,” bebernya.
Fat’han mengatakan, STPP Malang menaruh perhatian besar terhadap Kabupaten Lingga karena daerah ini masih minim pengetahuan dan pengalaman tentang pertanian dan peternakan. Selain itu, posisi geografis Lingga yang berada di wilayah perbatasan Singapura dan Malaysia, memiliki nilai strategis bagi pengembangan komoditas pertanian beorientasi ekspor.
“Saya berharap, kerjasama STPP Malang dengan Pemkab Lingga, tidak hanya pada kegiatan penanaman padi, tapi juga berkembang hingga pasca panen dan pengemasan. Apalagi, Kabupaten Lingga ini juga mendapat perhatian serius dari pak Mentan,” tambahnya. (wsa)
batampos.co.id – Pengelolahan pasar Dabo lama menuai protes seluruh pedagang di pasar basah tersebut, terutama sejumlah pedagang di pasar ikan yang kecewa karena tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi. Pedagang mengaku kecewa setelah sejumlah fasilitas pasar yang mengalami kerusakan tidak dibenahi atau di perbaiki.
“Pintu gerbang pasar ini rusak sejak empat bulan lalu dan kami juga telah memberitahukan terkait kerusakan tersebut sejak empat bulan lalu tapi hingga saat ini tidak ada perbaikan,” kata Junaidi salah seorang pedagang ikan di pasar ikan Dabo Singkep, Rabu (24/1) pagi.
Padahal, sambung Junaidi, seluruh pedagang tidak pernah absen membayar iyuran sebesar Rp 90 ribu setiap bulan sesuai kesepakatan antara pedagang kepada dinas terkait. Namun pedagang tidak merasakan pelayanan ataupun perbaikan fasiltas pasar yang telah rusak.
Mereka juga mengaku kegelapan ketika memulai berjalan pada subuh hari. Pasalnya, seluruh lampu di pasar tersebut sudah tidak menyala lagi kecuali satu lampu saja. Kondisi ini juga telah disampaikan pedagang kepada dinas terkait namun hingga saat ini pasar tersebut masih gelap karena tidak memiliki penerangan yang baik.
“Lampu semua putus (tidak menyala lagi, red) tapi tidak ada pengganti. Kalau pagi ya kami gelap-gelapan lah,” ujar pedagan lainnya.
Mereka juga mengaku telah memperbaiki pintu gerbang pasar yang roboh tersebut. Dengan kebersamaan mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan akhirnya membeli satu bilah rantai besi dan gembok untuk dapat mengunci pintu gerbang pasar ikan tersebut.
“Sebelum pintu gerbang ini kami perbaiki dan membeli kunci kemungkinan banyak ikan kami yang hilang cuma kami tidak ambil pusing lah. Sekarang pintu sudah bisa kami gunakan,” kata pedagang lainnya.
Seluruh pedagang meminta kepada dinas terkait agar memperhatikan perawatan gedung pasar ikan tersebut. Mereka hanya menginginkan untuk menciptakan rasa nyaman kenapa seluruh masyarakat Dabo Singkep yang datang membeli datangan mereka.
Untuk diketahui, dua bangunan pasar di Dabo Singkep adalah hasil dari pembangunan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah diserahkan kepada Pemkab Lingga. Hingga saat ini Pemkab Lingga sebagai penerima bangunan dua unit pasar dan juga sebagai pengelola pasar tersebut.
Menurut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga melalui Kasi Perdagangan Dalam Negeri, Razwin, retribusi yang selama ini dikutip dari seluruh pedagang langsung masuk ke dalam kas daerah melalui Badan Pemdapatan Daerah. Sedangkan untuk mengajukan biaya perawatan harus melalui pembahasan dalam APBD.
“Karena kondisi keuangan Pemkab Lingga masih belum stabil pada APBD tahun ini belum ada anggaran untuk pemeliharaan bangunan pasar. Mungkin dalam APBD Perubahan akan kami ajukan,” ujar Razwin. (wsa)
batampos.co.id – Bakal Calon Wakil Walikota (Balon Wawako), Rahma adalah perempuan bergerak dalam mengkampanyekan anti korupsi. Meskipun ia seorang perempuan, tetapi tidak membatasi dirinya untuk berkarya.
Militansinya tinggi, sehingga ia dipercaya menjadi kader perempuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kepri. “Sejak dua tahun lalu, KPK sudah meliriknya untuk menjadi kader perempuan anti korupsi. Tentu ada beberapa alasan yang mendasar,” ujar Ketua Tim Pemenangan SABAR (Syahrul Bersama Rahma) Ade Angga, belum lama ini.
Menurut Angga, hal itu tidak lepas karena kinerja Rahma yang jujur, terbuka dan transparan. Rahma juga sudah dua kali mengikuti pelatihan oleh KPK yakni di Palembang dan Makassar. Yang di Makassar adalah pelatihan kader perempuan anti korupsi se-ASEAN.
Berdasarkan modal pelatihan itu, Rahma kini sudah punya rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan bersama Syahrul jika menang di Pilwako Juni nanti. Faktor-faktor itu juga yang menjadi pertimbangan strategis Golkar mendukung Rahma mendampingi Syahrul.
Menurut Angga, Rahma ada figur perempuan yang bisa mengimbangi Maya. Ia melihat duet Syahrul-Rahma sangat ideal untuk memenangkan Pilkada Kota Tanjungpinang 2018. Bahkan dia memperkirakan duet tersebut bisa mengungguli pasangan calon lainnya yakni Lis Darmansyah-Maya Suryanti.
“Ketika kita sudah komitmen mendukung, tentu kita akan sama-sama berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” tutup Angga.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang akan menggelar pesta demokrasi, yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang priode 2018-2023 pada 27 Juni mendatang. Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria mengharapkan dukungan masyarakat untuk memberikan hak pilihnya, demi masa depan Tanjungpinang lebih baik.(jpg)
batampos.co.id – Direktorat Polair Polda Kepri mengamankan kapal yang memuat kayu, Selasa (24/1) lalu. Kapal itu memuat sebanyak 249 batang atau kurang lebih 8 ton kayu berbagai jenis dibawa dari Lingga, tujuan ke Dapur 12, Batam.
“Kami amankan di perairan Barelang,” kata Kasubdit Gakum Ditpolair Polda Kepri AKBP, Nur Santiko, Rabu (24/1).
Dari pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, Kapal hanya melanggar aturan administratif. Oleh sebab itu, Nur Santiko mengatakan pihaknya akan melimpahkan kapal dan isinya serta nakhoda ke Dinas terkait. “Kami limpahkan semuanya,” ucapnya.
Tidak hanya menangkap kapal membawa kayu. Nur Santiko mengatakan pihaknya juga menangkap kapal membawa barang bekas, Minggu (21/1) lalu. Kapal dari Batam, tujuan ke Tanjungpinang itu ditangkap di perairan Tanjungrambut, Tanjungpinang.
“Barang itu masuk ke Batam melalui kontainer. Lalu dikirim ke Tanjungpinang,” ujarnya
Ditpolair Polda Kepri mengamankan sebanyak tujuh orang yang terdiri dari 1 nakhoda dan 6 orang ABK. Dari pemeriksaan dilakukan, kapal itu membawa 20 buah kasur besar, 120 buah kasur kecil, 427 pasang kursi kantor, kaki kursi, 4 gulung kabel, 42 buah panel, 284 koli alat rumah tangga, 369 mainan anak anak, 50 koli pelak mobil, 154 pakaian jadi, 1 buah kaca meja, 37 koli bola lampu, 99 koli sandal, 10 rangka sepeda, 4 buah speaker besar dan 11 buah speaker kecil.
“Namun selain itu, terdapat beberapa barang yang tidak tercatat dalam manifest kapal yaitu, 20 kotak kosmetik, 1 koli dompet, 100 karung botol parfum dan 20 koli spare part,” ujarnya.
Dari pengakuan nakhoda kapal, kapal itu tak semuanya memuat barang bekas. Tapi terdapat ada beberapa barang baru.
“Kami akan menyerahkan nakhoda, ABK,kapal serta isinya ke Bea Cukai Tanjungpinang,” ungkapnya. (ska)
Tim basket putri SMA Mondial (pink) saat berduel melawan SMA Yos Sudarso. F. Octo Zainul Ahmad/Batam Pos
batampos.co.id – Setelah dua tahun terakhir ini, gelaran Batam Pos Honda Student Basketball League (HSBL) 2018 hanya mempertandingkan tim putri secara eksebisi. Nah, di Batam Pos HSBL 2018 kali ini, tim putri bakal bersaing dan mencicipi sengitnya turnamen basket antar pelajar SMA se-Kepri secara resmi.
12 tim putri akan ikut menyemarakkan ajang yang dihelat mulai 26 Januari hingga 4 Februari 2018 mendatang.
Ke-12 tim tersebut terbagi kedalam empat pool. Masing-masing pool diisi tiga tim peserta. Pool H ditempati SMA Mondial A, SMA Maha Bodhi, SMKN 2 Batam. Pool I diisi SMA Bodhi Dharma, SMK Kartini, SMA Harapan Utama.
Pool J ditempati SMKN 5 Batam, SMAN 17 Batam, SMA Ananda. Dan di pool terakhir, K terdapat SMA Yos Sudarso, SMA Mondial B dan SMA Maitreya.
Juara dan runner up pool akan lolos ke babak delapan besar.
Sebelum berlaga di Batam Pos HSBL 2018, ada turnamen basket tim putri yakni Global Cup 2018 yang dilangsungkan di Sekolah Global Indo Asia (SGIA) belum lama ini.
Gelaran Global Cup 2018 tampaknya menjadi ajang pemanasan bagi tim-tim basket putri jelang Batam Pos HSBL.
Final Global Cup 2018 di basket putri sendiri mempertemukan SMA Yos Sudarso melawan SMA Mondial. Menariknya kedua tim tersebut berada satu pool di Batam Pos HSBL 2018, yakni di pool K.
Dalam partai puncak Global Cup yang digelar Rabu (24/1) kemarin, SMA Yos Sudarso sukses mempecundangi SMA Mondial dengan skor yang cukup telak 61-39.
Pelatih SMA Mondial, Pardo saat diwawancarai Batam Pos seusai laga mengatakan, masih banyak kekurangan yang dialami anak asuhnya dalam partai final tersebut.
“Anak-anak bermain tidak konsisten,” kata Pardo kepada Batam Pos, Rabu (24/1).
Ia juga menuturkan, salah satu kekurangan dan kelemahan anak didiknya adalah lemahnya free throw dan penyelesaian akhir.
“Free throw anak-anak harus diperbaiki,” tuturnya.
Pardo optimis kelemahan tersebut mampu diatasi Kristina dan kawan-kawan untuk menghadapi Batam Pos HSBL 2018 mendatang.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Kita belajar dari pengalaman ini. Target kita adalah juara. Kita balas kekalahan ini di Batam Pos HSBL,” tegas Pardo.
Sementara itu pelatih SMA Yos Sudarso, Dion mengaku puas dengan performa yang ditampilkan anak didiknya dalam final itu.
“Sebenarnya, kedua tim secara teknik dan skill lumayan berimbang. Namun, anak-anak bermain lebih semangat,” akunya.
Meski begitu, ia sadar dalam olahraga basket tidak ada yang mustahil dan semua masih bisa terjadi. Dion juga mewanti-wanti Elza dan kawan-kawan untuk tidak cepat berpuas diri atas gelar juara Global Cup ini.
“Kita tetap terus berbenah dan waspada dengan lawan-lawan kita di Batam Pos HSBL. Dengan gelar juara ini, kita antusias menyambut Batam Pos HSBL,” tutup Dion. (oza)
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendesak agar peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur taksi online segera diterbitkan. Pasalnya jika tidak, permasalahan antara operator taksi konvensional dengan taksi online akan tetap meruncing.
