batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang mengamankan Js,19 pelaku cabul terhadap pacarnya Y,16, Minggu (14/1) lalu. Warga Batu Kucing tersebut diamankan setelah orang tua korban melaporkan anaknya yang tidak pulang ke rumah.
Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwihatmoko Wiroseno menjelaskan, korban dan pelaku sudah berpacaran selama tiga bulan. Korban dibujuk rayu oleh pelaku untuk menginap di rumahnya dan korban pun bersedia. Tidak hanya itu, korban juga dibujuk untuk melakukan hubungan intim dengan pelaku.
Hubungan intim keduanya diduga diketahui keluarga setelah korban pergi meninggalkan rumah sejak 8 hingga 14 Januari lalu. Keluarganya berusaha mencari dan melaporkan ke polisi bahwa Y belum pulang ke rumah beberapa hari.
“Korban diketahui kabur dari rumahnya. Karena itu orangtuanya membuat laporan, kami langsung lakukan penyelidikan dan ditemukanlah korban di rumah pelaku,” jelas Dwihatmoko, Senin (22/1).
Menurut pengakuan korban dan pelaku, sambung Dwihatmoko, mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak empat kali sejak 8 Januari lalu.
“Atas bujuk rayu pelaku, korban yang berstatus pelajar ini terpaksa melakukan hubungan badan sebanyak empat kali,” papar Dwihatmoko.
Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara,” pungkasnya. (odi)
BUPATI Bintan Apri Sujadi menyampaikan ceramah saat menghadiri majelis taklim di Masjid Al Hikmah, Desa Penaga, Bintan, Minggu (21/1).f. kominfo bintan untuk batam pos
batampos.co.id – Siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bintan akan mengikuti program 15 menit mengaji. Sebelum belajar, siswa muslim harus membaca ayat suci Alquran, sedangkan siswa non muslim membaca kitab suci.
Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, seluruh sekolah nantinya akan menerapkan program 15 menit mengaji sebelum jam belajar dimulai. Tujuannya untuk mendidik pelajar supaya terhindari dari kegiatan negatif yang bisa menjerumuskan. “Kita harus memiliki filter yang kuat bagi generasi penerus,” katanya saat menghadiri majelis taklim di Masjid Al Hikmah, Dusun Rekoh, Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan, Minggu (21/1).
Dalam kesempatan itu, ia meminta orangtua dan masyarakat mendukung program yang digulirkan pemerintah tersebut. “Tujuan pendidikan ini bukan semata mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai agama dan membentuk kepribadian di dalam diri siswa,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Apri juga menyerahkan 60 paket sembako untuk masyarakat. Sedangkan, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi juga ikut menyerahkan bantuan dana alat kompang bagi ibu – ibu majelis taklim.
Hadir pada kegiatan itu, Wabup Bintan Dalmasri Syam, Sekdakab Bintan Adi Prihantara, dan sejumlah kepala OPD Kabupaten Bintan. Termasuk Camat Teluk bintan Assnu Ani dan Pj Kepala Desa Penaga Doddi. (met)
Dam Sei Harapan yang menjadi salah satu sumber air baku di Pulau Batam. F. Dok Batam Pos.
batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Muhammad Hasbi mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan evaluasi kembali atas penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan (PAP). Ia berharap dari evaluasi tersebut, bisa menuntaskan polemik PAP yang terjadi di PT. Adya Tirta Batam (ATB).
“Dasar kami melakukan evaluasi tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP),” ujar Muhammad Hasbi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (22/1)
Pria yang duduk sebagai Asisten III Pemprov Kepri itu menjelaskan, ada beberapa hal yang akan dikaji kembali sesuai peraturan tersebut. Lebih lanjut katanya, NPAP diperoleh dari hasil perkalian, harga dasar air permukaan,faktor ekonomi wilayah, faktor nilai Air Permukaan, dan faktor kelompok pengguna Air Permukaan
“Jika mengacu pada Permen tersebut, pada pasal 4 ditegaskan bahwa harga dasar Air Permukaan ditetapkan oleh Menteri. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita melakukan evaluasi kembali atas Pergub yang sudah ada,” papar Hasbi.
Mantan Pejabat Pemkab Karimun tersebut juga mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas berat di 2018 ini, terutama dalam hal capaian penerimaan PAP. Diakuinya, piutang yang ada di ATB Batam saat ini mencapai Rp 27 miliar. Menurutnya, jika menggunaan perhitungan sistem baru, jumlah tersebut bisa berkurang.
“Kita berharap setelah ini ada titik temunya. Tapi yang jelas, kebijakan yang kita buat tidak pernah memberikan konsekuensi kenaikan tarif air,” tegas Hasbi.
Ditambahkannya, khusus untuk sektor PAP target kerja pihaknya bertambah. Jika di 2017 ditargetkan sebesar Rp 12.288.919.500. Sedangkan capainnya hanya Rp 2.591.401.000. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya piutang ke ATB yang belum tertagih.
“Sementara di 2018 proyeksi tersebut meningkat drastis, yakni pada angka Rp 20.000.000.000. PAP ATB adalah salah satu harapan potensial untuk mencapai target tersebut,” tutup Hasbi. (jpg)
Seorang wartawan sedang melihat barang bukti mesin gelanggang permainan yang diamankan oleh Polda Kepri di Mapolda Kepri, Senin (22/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Ada pemandangan yang tidak biasa di lapangan Mapolda Kepri, Senin (22/1) pagi. Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi memanggil 21 orang anggota Direktorat Reserse Narkoba.
Sebanyak 21 orang ini dipanggil bukan untuk ditindak, namun diberikan penghargaan. Namun bukan penghargaan atas prestasi bidang narkoba. Jajaran Ditresnarkoba ini diganjar atas penggerebekan yang mereka lakukan, di gelper Three Kingdom yang diduga melakukan tindak perjudian, 14 Januari lalu.
“Upacara yang digelar hari ini, merupakan wujud penghargaan kepada anggota yang menunjukan prestasi melebihi panggilan tugas,” kata Irjen Pol Didid Widjanardi, Senin (22/1).
Ia berharap penindakan yang dilakukan Ditresnarkoba ini, menjadi contoh untuk jajaran lain. Dan berlomba-lomba untuk mengukir prestasi.
“Saya berikan reward bagi yang berprestasi, tapi akan menindak polisi yang melanggar peraturan,” tuturnya.
Personel Ditresnarkoba yang mendapatkan penghargaan tersebut yakni
Diresnarkoba Kombes Pol Yani Sudarto,
AKBP Achmad Suherlan,
AKBP Arthur Sitindaon,
Iptu Suko Wibowo,
Ipda Marum,
Ipda Sarianto,
Aiptu Davit,
Aipda Yance,
Bripka Surya,
Bripka Andria,
Bripka M Ambran,
Brigadir Andry Garcia,
Brigadir Denny,
Brigadir Alfaian,
Briptu Novri,
Briptu Rinaldi,
Briptu Alamin,
Bripda Mitun,
Bripda Wendy,
Bripda Rery,
Bripda Gery.
Atas prestasi ini. Polda Kepri mendapat hadiah empat unit mobil dari Mabes Polri. Dua unit Toyota Innova, satu Toyota Fortuner dan Mitsubishi Strada tersebut diklaim memiliki teknologi canggih. Sehingga dapat membantu polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus sulit saat berada di lapangan.
“Mari kita tunjukan ke masyarakat, kinerja Polda Kepri,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Senin (22/1).
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Wijardi bersama Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri melihat mobil opersional bantuan dari Mabes Polri untuk Ditresnarkoba Kepri, Senin (22/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Mobil itu diberikan untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri. Tapi pemberian kendaraan ini tidak cuma-cuma. Didid memberikan target tinggi ke direktorat ini. “Dalam tiga bulan kita lihat, kalau tidak ada. Kami pindahkan ke satuan lain,” ucapnya.
Mobil tersebut diyakini dapat dioperasikan dalam fungsi pelayanan hukum dan penegakan hukum yang lebih baik. ”Jadikan hal ini sebagai tolak ukur reserse dalam pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku kriminalitas,” ujar Didid. (ska)
Jajaran Direksi bersama Sekda Tanjungpinang Riono melakukan pemotongan pita saat grand opening BPR Dana Mulia Sejahtera, Senin (22/1). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Dalam upaya menggairahkan pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, perlu melibatkan peran serta kontribusi dari instansi swasta. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mulia Sejahtera (DMS) mencoba mengambil peran tersebut dengan menggulirkan modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Pada guncangan ekonomi sepanjang tahun lalu, tentu dampaknya besar bagi usaha besar. Namun kondisi yang berbeda justru terjadi di pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,” ujar Komisaris Utama BPR Dana Mulia Sejahtera, Mulia P, usai peresmian kantor BPR di Jalan Pos Tanjungpinang, Senin (22/1) kemarin.
Kemudahan dalam pengguliran modal ini lantas mampu membangkitkan optimisme para pelaku UMKM di Tanjungpinang. BPR Dana Mulia Sejahtera memang berkomitmen memberikan kemudahan kredit bagi para pelaku UMKM. Mereka punya alasan tersendiri.
“Karena kalau semuanya menunggu dan melihat, maka jelas perputaran ekonomi ini berjalan lambat. Tapi kalau ada yang berani untuk memulai usaha, tentu akan memberikan dorongan pada perputaran ekonomi. Sehingga segala lini pun merasakan manfaat ini,” ucap Mulia lagi.
Di tempat yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Iwan M Ridwan menerangkan, bahwa keuangan di Kepri memiliki potensi. Bahkan total penyaluran kredit pun mengalami peningkatan.
“Namun dari sisi kualitas, kami harapkan DMS mampu menjaga kualitas perkreditan,” ucap Iwan.
Pernyataan OJK pun diperkuat oleh Bank Indonesia. Kepala Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka mengatakan, pertumbuhan kredit paling tinggi terjadi di Kepri dan ini adalah peluang besar. “Bisa tembus 30 persen, ini bahkan jauh di atas rata-rata pertumbuhan kredit nasional,” ucap Raizal.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono menuturkan, kehadiran BPR Dana Mulia Sejahtera bukan hanya memberikan informasi untuk iklim investasi, melainkan juga mampu membantu tumbuh kembang usaha yang ada di Tanjungpinang. “Utamanya bagi mereka yang membutuhkan modal usaha,” ujar Riono yang turut hadir pada pembukaan BPR ini.
BPR Dana Mulia Sejahtera yang hadir di Tanjungpinang ini berkomitmen juga untuk senantiasa memastikan pelayanan yang cepat juga mudah bagi para nasabahnya.
“Kami juga fleksibel. Ketika ternyata ada satu persyaratan yang belum dapat segera terlengkapi, selama masih bisa ditolerir, kami tetap cairkan,” terang Direktur Utama BPR DMS, Kanto.
Kanto juga menjelaskan bahwa karater nasabah, turut dipertimbangkan, demi menjaga kualitas perkreditan.
“Tentu kami harus teliti dan lakukan survei terhadap seluruh calon nasabah. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengusaha UMKM Tanjungpinang,” pungkas Kanto. (aya)
batampos.co.id – Kekosongan stok obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam masih berlangsung hingga Senin (22/1). Sehingga sejumlah pasien terpaksa harus membeli obat di luar rumah sakit, meskipun mereka merupakan pasien dengan fasilitas kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.
Aidit, misalnya. Warga Kabupaten Lingga ini mengaku kecewa karena di apotek RSUD Embung Fatimah tak tersedia obat-obatan yang ia butuhkan untuk sang ibu, Yanti, yang telah dua hari rawat inap karena tekanan darah tinggi.
“Sejak awal masuk sini pada Sabtu (20/1) lalu, memang tak ada obat ini,” ujar Aidit sambil menunjukan obat tablet yang baru saja ia beli di luar RSUD, Senin (22/1).
Adit mengaku kecewa. Sebab, kata dia, seharusnya ia tak perlu keluar uang lagi untuk membeli obat. Karena ibunyaYanti merupakan pasien BPJS Kesehatan.
“Padahal di sana (Lingga) digaung-gaungkan kalau rumah sakit (RSUD) ini cukup bagus karena rumah sakit rujukan,” keluhnya.
Selain pasien rawat inap, pasien BPJS di poliklinik rawat jalan juga banyak yang mengeluhkan persoalan serupa. Meskipun dilayani dengan baik oleh petugas medis di klinik rawat jalan, namun mereka tetap tak bisa mendapatkan obat di apotek rumah sakit tersebut.
“Masih banyak yang kosong. Obat asam lambung memang tak ada sama sekali. Ini kali yang kedua saya ke sini seminggu ini, tetap sama persoalannya,” kata Hendro, warga Sagulung, Batam.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam Irfan Racmadi mengatakan, setiap rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani seluruh peserta BPJS tanpa terkecuali. Rumah sakit atau klinik tak boleh memunggut biaya sepeser pun terhadap pasiennya yang menjadi peserta BPJS. Bahkan, jika kekurangan obat, rumah sakit atau klinik wajib mencari obat penganti di luar atau menganti dana sesuai obat yang tidak ada.
ilustrasi
Irfan menjelaskan, seluruh biaya perawatan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit atau klinik serta pukesmas sudah ditanggung oleh BPJS. Aturan ini mengacu kepada IndonesiaCase Base Groups (INA-CBGs) atau pembayaran digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan rumah sakit. INA-CBGs merupakan sistem
pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA-CBGs yang merupakan rata-rata biaya untuk suatu kelompok diagnosis. Misalnya, seorang pasien menderita asma, maka, sistem INA-CBGs sudah menghitung layanan apa saja yang akan diterima pasien. Termasuk pengobatan hingga dinyatakan sembuh atau selama satu periode di rawat di rumah sakit.
“Peserta tak boleh dipunggut biaya apapun lagi, baik untuk obat, jasa, ataupun diagnosa. Karena pembayaran sudah pakai INA-CBGs yang artinya satu paket untuk keseluruhan biaya selama di rumah sakit,” terang Irfan, Senin (22/1).
Sehingga, kata Irfan, rumah sakit dalam hal ini RSUD Embung Fatimah Wajib menyediakan obat bagi pasiennya. Jika rumah sakit tersebut kekurangan obat, maka pihak rumah sakit harus mencarinya di luar rumah sakit. Bukan malah meminta pasien membeli di luar rumah sakit.
“Karena kami sudah bayar paket untuk satu diagnosa penyakit pasien. Hal ini berlaku di seluruh rumah sakit dan klinik yang bekerja sama dengan kami,” jelas Irfan.
Menurut dia, aturan tersebut sudah tertuang dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 serta Nomor 69 Tahun 2013. Hal itu dipertegas kembali dalam kontrak kerja sama antara BPJS dengan rumah sakit dan klinik.
“Sudah ada aturannya dan itu kewajiban rumah sakit. Atau rumah sakit wajib mengembalikan dana sesuai obat yang tidak ada di sana. Karena pembayaran kami ke rumah sakit sudah paket, tidak mungkin separuh-separuh,” terang Irfan.
Menunggu Bantuan Pemprov Kepri
Direktur RSUD Embung Fatimah, dr. Ani Dewiyana. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Sementara Direktur RSUD Embung Fatimah Ani Dewiyana mengungkapkan, bantuan obat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan disalurkan pekan ini. “Sudah dibantu, saya minta dalam minggu ini (obatnya disalurkan),” ungkap Ani usai rapat dengan Pemerintah Provinsi Kepri bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Kantor Wali Kota Batam, Senin (22/1) sore.
Walau tak bisa merinci berapa banyak obat yang akan dibantu Pemprov Kepri, ia mengklaim bantuan tersebut mencangkup obat yang selama ini kosong di RSUD Batam. Seperti obat untuk penyakit asma, hipertensi, gula darah hingga obat mag.
“Sebagian kan ada, (yang dibantu) semua yang tidak ada sama kami. Itemnya banyak sekali,” ucapnya.
Ia mengakui jika penyediaan obat merupakan kewajiban rumah sakit, tanpa harus dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien untuk mencari di luar rumah sakit. Untuk itu pihaknya kini tengah mengusahakan semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terus terjadi.
“Iya betul (itu kewajiban rumah sakit). Makanya kami sedang usaha,” katanya
Ani mengatakan, sebenarnya saat ini RSUD Embung Fatimah memiliki anggaran untuk pengadaan obat. Namun dalam proses pengadaan perlu melewati mekanisme yang telah ditentukan.
“Ini uang negara harus sesuai aturan. Tak bisa beli suka-suka macam duit saya kalau saya nak beli,” imbuhnya.
Namun saat ditanya sola utang obat RSUD Batam sebesar Rp 7,6 miliar, Ani enggan banyak berkomentar. Maklum, ia baru dua pekan menjabar sebagai direktur di rumah sakit pelat merah tersebut.
“Yang utang saya tak hafal rinciannya. Bisa ditanyakan ke bagian keuangan kami,” kata Ani. (adi/eja/atm/she)
batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Natuna Tasrif Amran mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2018 ini menerima kucuran dana APBN sebesar Rp 114 miliar, untuk pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan yang mengalami kerusakan.
Tasrif mengatakan, meskti terjadi pemangkasan anggaran ke daerah, namun untuk penerimaan dana APBN bidang prasarana dan infrastruktur dari pemerintah pusat melalui Kementerian PU cukup besar. Terutama untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
“Jalan dan jembatan rusak tahun ini diperbaiki, pusat kucurkan dana Rp 114 miliar,” kata Tasrif kemarin.
Dikatakannya, saat ini pembangunan di Natuna masih banyak yang belum tersentuh. Ditambah banyak kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mengalami kerusakan, seperti jembatan penghubung Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Khusus jembatan, ada beberapa akan diperbaiki. Di antaranya jembatan menuju pantai Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut, jembatan Kelurahan Bandarsyah Serta Jembatan Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur.
Kucuran dana APBN tahun ini sambungnya, juga akan dibangun jalan dibeberapa lokasi. Diantaranya jalan menuju Teluk Depeh Kecamatan Bunguran Selatan dengan anggaran sekitar Rp 72 miliar, pembangunanjalan dari Telok Buton menuju Kelarik Kecamatan Bunguran Utara dengan total anggaran sekitar Rp 13 miliar.
“Jalan yang rusak juga diperbaiki, seperti jalan di Bunguran Selatan, mulai dari Desa Batu Gajah sampai Cemaga akan diperbaiki tahun ini melalui dana APBN,” jelasnya.
Tasrif mengatakan, khusus jalan dari Batubi menuju Kelarik, jalan tersebut akan dilanjutkan melalui dana DAK dari Provinsi Kepri sekitar Rp 23 miliar. Lokasi jalan yang rawan terendam banjir akan diprioritaskan.(arn)
batampos.co.id – Prestasi membanggakan datang dari remaja putri kelahiran Batam. Yulia Ultri Diana Effendi berhasil lolos bersama empat perwakilan Kepri lainnya di Liga Dangdut Indonesia (LDI) yang bakal ditayangkan di televisi swasta.
Mahasiswa Unrika semester 3 ini, berhasil mengalahkan ratusan peserta di Kepri saat audisi 22 Oktober lalu di Gedung Wan Seri Beni,Tanjungpinang. Babak pertama, Yuli sapaan akrabnya diminta menyanyikan lagu. Berbeda dengan peserta lain yang hanya diminta menyanyikan satu lagu, ia harus menyanyikan hingga 5 lagu.
“Sempat bertanya-tanya dan gugup juga kenapa sampai 5 lagu, apalagi ruangan yang saya masuki tersebut adalah ruangan dengan juri yang paling ditakuti oleh peserta lain, karena banyak peserta yang tidak lolos di ruangan tersebut.” kata Yuli, Minggu (21/1)
Rasa deg-degan itu terbayar baik karena juri memutuskan Yuli berlanjut ke babak ke dua. Babak kedua ini, di luar rencana Yuli harus menerima tantangan juri untuk menyanyikan lagu yang baru saja dihafalnya.
“Lagi, saya ada salah menyanyikan lirik, tapi saya pikir harus tetap optimis,” ujarnya.
Diumumkan bersama dengan 4 kandidat lain dari Kepri, Yuli pun siap tampil di hadapan masyarakat banyak di Jakarta.
“Kami bakal tampil di televisi, 23 Januari pukul 19.00 – 24.00 WIB. Dari 5 kontestan Kepri, akan diambil 1 saja berdasarkan perolehan polling SMS,” jelas Yuli.
Meskipun persaingannya cukup berat, ia mengaku harus tetap optimis dan ikhlas jika tidak terpilih.
“Yang terpenting, saya bisa menampilkan yang terbaik dan selalu berdoa siapapun yang terpilih bisa membawa harum nama Kepri di tingkat nasional,” ungkapnya.
Namun, Putri dari pasangan Yur Endra Effendi dan Reni Efriosrita ini berharap masyarakat Kepri memberikan dukungannya melalui SMS. Dengan acara ketik LIDA (spasi) YULI kirim ke 97288.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orangtuanya yang tidak henti memberikan dukungan moril kepadanya. Ia juga merasa sangat rindu dengan keluarganya yang sederhana.
“Ayah saya supir taksi dan ibu bekerja di rumah makan. Rindu sama ayah karena ayah lagi sakit. Meskipun begitu, keduanya selalu memberikan dukungan dan mengingatkan untuk terus berdoa agar bisa menampilkan yang terbaik,” ungkapnya.
Tidak mudah memang, bahkan menjelang penampilannya ia sempat kehilangan suaranya karena faktor kelelahan.
“Karena dua hari berturut-turut dari Tanjungpinang ke Batam dan langsung berangkat ke Jakarta. Sedih dan sempat nangis juga karena enggak bisa ambil nada buat nyanyi. Akhirnya mentor bilang sempatin istirahat, alhamdulilah sekarang sudah membaik,” tutupnya. (why)
batampos.co.id – Bank Mandiri bersama Rumah sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP) melaksanakan Ceremony Penyerahan MoU Mandiri Hospital Applications System (MHAS).
Penyerahan MOU ini dilakukan oleh Bapak Brian A. Nugroho Vice President Bank Mandiri Area Batam/ Kepri dan Bapak Sigit Riyarto M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, bertempat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, Jl Cipto Mangunkusumo No.01, Sekupang Batam- Senin (22/01).
MoU ini merupakan suatu langkah kerjasama untuk saling mendukung kegiatan masing-masing bidang usaha, dimana RSBP merupakan Badan Layanan Umum yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang membutuhkan jasa dan produk perbankan guna mendukung pengembangan usahanya, dan Bank Mandiri merupakan lembaga perbankan yang memiliki berbagai macam jasa dan produk yang dapat mendukung usaha sesuai kebutuhan nasabahnya dalam hal ini yaitu RSBP.
Melalui MoU ini diharapkan akan terjalin aliansi dan kerjasama intensif dengan lembaga kesehatan lain sejenis di Kota Batam.
“Mandiri Hospital Applications System (MHAS) ini merupakan salah satu produk Bank Mandiri berupa layanan system web based yang memberikan kemudahan bagi rumah sakit dalam memproses penerimaan dan pembayaran dari pasien dan menyediakan laporan penerimaan harian. Dengan adanya MHAS maka rumah sakit akan terbantu untuk mengetahui detil penerimaan perpasien atau perlayanan,” ujar Brian A Nugroho Vice President Bank Mandiri Area Batam / Kepri, Brian A Nugroho.
Selain fitur rekonsiliasi dan pelaporan yang lebih detil , MHAS ini juga memiliki Dashboard Eksekutif dimana pihak rumah sakit akan mengetahui informasi penerimaan dan pembayaran dari pasien berupa grafik dan chart untuk periode waktu yang ditentukan , sehingga benefit yang di rasakan oleh RSBP akan menjadi lebih informative, detail, easy, dan automatically. Ungkap Pak Sigit Riyarto M.Kes Direktur RSBP. (yui)
batampos.co.id – Untuk kesekian kali, Pemerintah Desa Penaga mengusulkan pembangunan jembatan beton di Kampung Belak Desa Penaga Kecamatan
Teluk Lobam. Pembangunan jembatan sekaligus akses jalan antara Kampung
Belak dan Kampung Kemalay itu diprediksi menelan anggaran Rp 7 miliar.
Pj Kepala Desa Penaga Doddi yang dihubung Senin (22/1) siang mengatakan, usulan pembangunan jembatan beton di Kampung Belak menjadi prioritas dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Bintan tahun 2018, karena kondisi jembatan kayu yang digunakan masyarakat sudah lapuk akibat selalu tergenang air laut.
Doddi mengatakan tim perencanaan sudah melakukan pengkajian terkait rencana pembangunan jembatan beton itu dan diprediksi biaya yang diperlukan untuk membangun jembatan di Kampung Belak sekitar Rp 7 miliar.
Nantinya, lanjut Doddi dengan anggaran itu akan dilakukan penimbunan lahan setinggi 2 meter dan kemungkinan pemasangan batu miring lalu pematangan lahan dan pembangunan jembatan beton lebih kurang 1 kilometer. “Itu untuk pembangunan jembatan saja karena kami utamakan kenyamanan bagi pengguna jalan dahulu, sedangkan untuk lanjutan jalan hingga tembus jalan aspal akan menyusul,” jelasnya.
Ia berharap, pembangunan jembatan di Kampung Belak bisa dilakukan mulai tahun ini, karena tidak mungkin dilakukan sekaligus dalam setahun mengingat anggaran yang cukup besar. “Karena anggarannya besar, kemungkinan multiyears,” tukasnya.
Sementara itu, Kandra, pengguna jalan mengatakan, dirinya setiap hari berjalan di jalan yang tergenang air laut pasang. Bahkan, jembatan kayu yang digunakan juga sudah nyaris roboh. Ia berharap, melihat kondisi jembatan yang sudah tidak layak, pemerintah bisa membangun jembatan di kampung itu. (met)