batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan target perolehan pajak di tahun 2018 ini mengalami peningkatkan. Atas dasar itu, ia mengharapkan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri untuk bekerja lebih giat dalam melakukan penagihan-penagihan kepada wajib pajak.
“Kita memiliki kewenangan dalam mengelola beberapa sektor pajak. Tentu tanggungjawab ini harus dioptimalkan, sehingga bisa mencapai target yang diharapkan,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan media belum lama ini.
Mantan Sekda Karimun tersebut menjelaskan, salah satu persoalan yang belum kunjung rampung adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menekankan, BP2RD harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BP Batam dan Adya Tirta Batam (ATB).
“BP2RD belum lama ini sudah membuat laporan tentang prosgres penyelesaian PAP ATB. Saya minta masalah ini segera diselesaikan. Karena jika dibiarkan berlarut, nilai piutang terus bertambah dari waktu ke waktu,” tegas Arif.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Muhammad Hasbi mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan evaluasi kembali atas penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan (PAP). Ia berharap dari evaluasi tersebut, bisa menuntaskan polemik PAP yang terjadi di ATB.
“Dasar kami melakukan evaluasi tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP),” ujar Muhammad Hasbi.
Pria yang duduk sebagai Asisten III Pemprov Kepri itu menjelaskan, ada beberapa hal yang akan dikaji kembali sesuai peraturan tersebut. Lebih lanjut katanya, NPAP diperoleh dari hasil perkalian, harga dasar air permukaan,faktor ekonomi wilayah, faktor nilai Air Permukaan, dan faktor kelompok pengguna Air Permukaan
“Jika mengacu pada Permen tersebut, pada pasal 4 ditegaskan bahwa harga dasar Air Permukaan ditetapkan oleh Menteri. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita melakukan evaluasi kembali atas Pergub yang sudah ada,” papar Hasbi.
Mantan Pejabat Pemkab Karimun tersebut juga mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas berat di 2018 ini, terutama dalam hal capaian penerimaan PAP. Diakuinya, piutang yang ada di ATB Batam saat ini mencapai Rp 27 miliar. Menurutnya, jika menggunaan perhitungan sistem baru, jumlah tersebut bisa berkurang.
“Kita berharap setelah ini ada titik temunya. Tapi yang jelas, kebijakan yang kita buat tidak pernah memberikan konsekuensi kenaikan tarif air,” tegas Hasbi.
Ditambahkannya, khusus untuk sektor PAP target kerja pihaknya bertambah. Jika di 2017 ditargetkan sebesar Rp 12.288.919.500. Sedangkan capainnya hanya Rp 2.591.401.000. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya piutang ke ATB yang belum tertagih.
“Sementara di 2018 proyeksi tersebut meningkat drastis, yakni pada angka Rp 20.000.000.000. PAP ATB adalah salah satu harapan potensial untuk mencapai target tersebut,” tutup Hasbi. (jpg)
Sawah di Lingga yang kini mulai dilirik Bulog. F. Dokumentasi Batam Pos.
batampos.co.id – Program yang menjadi andalan serta prioritas di Kabupaten Lingga yakni menjadi lumbung padi nasional di kawasan perbatasan ternyata mendapat perhatian khusus dari Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Riau – Kepri dengan menawarkan program on farm (usaha tani) untuk meringankan beban pembiayaan petani di Kabupaten Lingga.
“Program ini lebih kepada mempermuda petani dan meringankan beban pembiayaan petani mulai dari pengolahan lahan sampai panen. Dengan cara Bulog dan kelompok tani menjadi mitra,” kata Kepala Divre Bulog Riau – Kepri, Awaluddin Iqbal, Sabtu (10/2) siang.
Ada sejumlah program on farm yang ditawarkan Bulog kepada Pemerintah Kabupaten Lingga antaranya, on farm mandiri. Program ini meningkatkan kemandirian petani dalam hal modal menanam hingga panen dengan biaya sendiri namun, Bulog akan mengambil peran sebagai penerima hasil panen petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Namun tidak hanya itu, Iqbal menambahakan masih banyak program on farm lainnya dari Bulog yang dapat meringankan beban petani sejak menanam padi, program tersebut disebut on farm Bulog. Sehingga segala sesuatunya sejak kelompok tani menanam akan disediakan Bulog.
“On farm Bulog program yang menanggung biaya petani sejak menanam. Semua ada program dan peraturannya, masing-masing,” ujar Iqbal.
Lebih lanjut Iqbal menekankan, walau program yang diberikan Bulog ini sangat bagus dan membantu petani, namun keseluruhan program ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dukung Pemerintah Daerah. Karena harus mendapat dukungan penuh dari Pemda setempat.
Iqbal juga menambahkan dengan memberikan contoh dukungan dari Pemkab seperti Dinas Pertanian bertanggungjawab menempatkan penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada petani dan pengawalan agar program on farm berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello memberikan apresiasi dengan tawaran yang diajukan Bulog tersebut. Menurutnya program yang disampaikan bulog dapat memperepat pencapaian target Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini menjadi daerah lumbung pangan di wilayah perbatasan pada 2020.
“Program on farm ini secepatnya akan ditindaklanjuti. Pada pertengahan februari, Pemkab sudah melakukan kegiatan tanam serentak seluas 600 hektare. Kedepan dengan penanaman yang lebih luas on farm ini sudah dapat dijalankan,” kata Alias Wello. (wsa)
batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017 mendesak Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD). Permendagri tersebut sudah diterbitkan pada 29 Januari 2017 lalu.
“Terbitnya Permendagri tersebut memang menjadi pekerjaan besar sedang kami kaji. Kami sudah menyampaikan persoalan ini ke Sekda dan Gubernur Kepri,” ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Daerah, Haryono, Minggu (11/2) di Tanjungpinang.
Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, mengacu pada Permendagri yang ada, Kepri masuk daerah bertipe A. Karena ada lima Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Bahkan dari kelima daerah tersebut memiliki lebih dari lima lokasi prioritas (Lopri) di kawasan perbatasan.
“Secara keseluruh kita memiliki 41 Lopri yang berada di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna,” papar Haryono.
Menurut Haryono, apabila terbentuk BPPD di Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota tersebut tentu akan memberikan dampak yang postif bagi daerah. Selain itu juga akan mempermudah garis koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Dari lima Kabupaten/Kota hanya Natuna yang masih mempertahankan OPD tersebut. Sedangkan daerah lainnya sudah dilebur sejak adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu,”paparnya lagi.
Lebih lanjut katanya, jika BPPD Kepri masuk skala A, maka strukturnya memiliki satu kepala badan untuk posisi esselon II, tiga kepala bagian (Kabag) esselon III, dan tiga kepala sub bagian (kasubag) bagi esselon IV di setiap bagian.
Dijelaskannya juga, berdasarkan Permendagri tersebut, BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang, melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan, melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Sementara itu kewenangan BPPD Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya, dan melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
“Adapun tugas BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota, yakni menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” jelasnya.
Melihat tugas tersebut, kata Haryono, keberadaan BPPD nanti berbeda dengan gugus tugas sebelumnya. Karena bisa melakukan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan strategis disetiap Lopri. Sedangkan fungsi BPPD adalah penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara.
“Selain itu ada juga penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan,” tutup Haryono.(jpg)
Rosmawati ketika memberikan edukasi pemanfaatan sampah di Ponpes Ar Raudhah. F. Dok Dinas Kebersihan, Perumahan dan Pemukiman Pemkab Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Kepala Dinas Kebersihan, Perumahan dan Permukiman Karimun Rosmawati, Sabtu (10/2) lalu memberikan edukasi kepada para santri dan santriwati pondok pesantren Ar Raudhah kecamatan Tebing tentang pemanfaatan pengolahan sampah yang berada dilingkungan pesantren. Supaya para santri dan santriwati bisa memilah-milah sampah yang ada di lingkungan tersebut agar dapat bermanfaat dan bisa menghasilkan barang berharga.
“Di sini kita memberikan edukasi bagaimana caranya mengelola sampah yang ada. Kalau dilihat, potensi sampah di pondok pesantren tersebut cukup banyak sekolah. Tinggal, bagaimana para santri dan santriwati memanfaatkan sampah tersebut agar dapat jadi barang dengan nilai seni yang cukup tinggi,” kata Rosmawati, kemarin (11/2).
Dijelaskan, pihaknya hanya memberikan penjelasan terhadap kelima tong sampah tersebut yang perlu diketahui oleh para santri dan santriwati. Sebab, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap arti dari lima tong sampah dengan berbagai warna. Yang pertama warna Hijau untuk sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Kemudian, warna Kuning sampah non organik untuk bekas minuman yang berbahan plastik maupun kemasan dari plastik.
Warna Merah yang bertuliskan B3 (bahan yang berbahaya dan beracun) seperti sampah kaca, gelas kaca, bekas detergen, obat nyamuk. Selanjutnya, warna Biru yang rata-rata dipergunakan diperkantoran maupun sekolah dan pesantren untuk membuang kertas bekas. Dan terakhir warna Abu-abu residu yang artinya tempat sampah ini hanya boleh diisi sampah-sampah selain 4 jenis atau ampas.
“Dengan diberikan edukasi jenis tong sampah. Diharapkan, anak-anak tersebut bisa berkreatif untuk memanfaatkan sampah. Supaya ramah lingkungan dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah,” ujarnya.
Sementara itu pengurus pondok pesantren Ar Raudhah Wahyu Amirullah menyambut baik atas edukasi yang disampaikan oleh Dinas Kebersiha, Perumahan dan Permukiman Karimun sehingga para santri dan santriwati bisa menambah wawasan tentang pengelolaan sampah dilingkungan pesantren.
“Walaupun sudah tau. Tapi, apasalahnya untuk diulang lagi bagaimana pengelolaan sampah. Terutama, sampah organik dan non organik yang banyak ditemukan disini. Jadi, kita berikan kebebasan kepada para santri dan santriwati untuk berkreasi pemanfaatkan sampah itu,” ujarnya. (tri)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak tiga tiga tahun lalu. Pembentukan TPID tidak lain untuk menekan angka inflasi yang akan memberikan dampak positif terhadap harga kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Berdasarkan rapat koordinasi dan sinkronisasi triwulan keempat pada Selasa (6/2) TPID Kabupaten Karimun bersama Bank Indonesia (BI), Polri, TNI, BC, Bulog dan BPS serta organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui inflasi daerah kita 2,4 persen pada tahun lalu. Angka inflasi ini dihitung sejak Januari sampai dengan Desember 2017.
“Jika dilihat inflasi tingkat provinsi 4,02 persen dan nasional 3,61 persen, maka inflasi daerah kita terendah,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Karimun, Dedi Sahori, Sabtu (11/2).
Bahkan, kata Dedi, berdasarkan penghitungan inflasi untuk daerah sampel, seperti Kota Batam dan Tanjungpinang, maka inflasi Kabupaten Karimun masih tetap rendah. Kedua kota tersebut masing-masing inflasinya pada tahun lalu 4,13 persen dan 3,37 persen. Kemudian, khusus untuk Desember 2017 inflasi hanya sebesar 0,24 persen. Secara menyeluruh, angka inflasi pada tahun lalu memang merupakan yang terbaik dalam tiga tahun terakhir. Khususnya, sejak TIPD terbentuk.
Berdasarkan hasil survei yang lakukan ada beberapa komoditas barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan indek. “Kita mendapatkan beberapa kelompok pengeluaran. Yakni, kelompok kesehatan 1,99 persen, sandang 1,17 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,11 persen. Selanjutnya, kelompok bahan makanan 0,14 persen dan pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,02 persen. Sedangkan, ada kelompok yang mengalami penurunan indeks.Yakni, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,01 persen,” jelasnya.
Dilanjutkannya, untuk indeks harga konsumen (IHK), pada tahun lalu berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat angka sebesar 130,35. Artinya, terjadi peningkatan sebesar 30,35 persen. Hal ini menujukkan bahwa telah terjadi peningkatan terhadap kebutuhan masyarakat Karimun pada tahun lalu. Kemudian, IHK tersdebut juga dapat dijadikan pedoman untuk menghitung indeks harga pada tahun ini. (san)
Kapolsek Kundur Barat, AKP Eddi Suryanto menunjukan barang bukti hasil curian berupa laptop. F. Imam Soekarno/Batam Pos.
batampos.co.id – Jajaran Polsek Kundur Utara/ Barat, berhasil meringkus Sn, 20, warga Jalan Afrika Sei Lakam, Kecamatan Karimun, Jumat (9/2) lalu. Tersangka merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) di Kundur Barat pada Senin (5/2) lalu.
Tersangka berhasil menggasak satu unit laptop, kamera canon 60D, uang sebesar 28 Ringgit Malaysia, dan satu buah jam tangan merek expidtion, cincin mutiara milik Rosmainur, warga Sawang, Kecamatan Kundur Barat. Akibatn pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Kundur Utara/Barat dalam proses penyidikan lebih lanjut.
“Iya Jumat (9/2) sekitar pukul 14.00 WIB, unit Reskrim Polsek Kuba dibantu tim Operasional Satreskrim Polres Karimun berhasil menangkap SN di jalan Afrika Sei Lakam Kecamatan Karimun. Tersangka diamankan bersama barang bukti Laptop dengan chargenya. Termasuk satu buah tas merek livesport warna biru,” ungka[ Kapolsek Kundur Utara/Barat AKP Edy Suryanto.
Kronologis penangkapan tersangka Sn, bermula adanya laporan tindak pencurian dengan pemberatan di rumah korban Rosmainur di Sawang, Senin (5/2). Tersangka Sn berhasil masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela kaca nako kamar. Selanjutnya tersangka mengambil barang milik korban, dan keluar melalui pintu belakang.
Saat itu kondisi rumah sedang kosong karena korban sedang bekerja. Tersangka sendiri merupakan warga jalan Afrika Sei Lakam Kecamatan Karimun. Menurut pengakuan tersangka, saat melakukan aksinya kondisi rumah korban sedang sepi sehingga tersangka masuk melalui jendela kamar.
Selesai menggasak barang berharga dari rumah korban selanjutnya tersangka Sn kembali ke Tanjungbalai Karimun, dan Jumat (9/2) lalu, tersangka berhasil ditangkap. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan kerja keras anggota Polsek Kundur Utara/Barat dibantu tim opresinal Satreskrim Polres Karimun. (ims)
Seorang warga melihat kebun pucuk ubi di kebun sayur Kampung Seroja, Sagulung, Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam Gunawan Satary menilai, mahalnya harga kebutuhan pokok di Batam, khususnya sayuran, karena Batam masih tergangtung pada daerah lain. Pasokan lokal belum mampu 100 persen.
“Kami memperkirakan sayuran produksi Batam baru mampu menyuplai sekitar 40 persen dari total kebutuhan,” ujar Gunawan, Sabtu (10/2).
Meski begitu, Gunawan menilai kehadiran petani sayuran di Batam menjadi solusi di saat pasokan dari daerah tersendat. Sayangnya, jenis sayuran yang bisa diproduksi di Batam masih terbatas. Antara lain kangkung, bayam, terong, cabai, mentimun, kemangi, sawi, dan beberapa jenis tanaman hortikultura lainnya.
Khusus sayuran dari dataran tinggi seperti kol, wortel dan lainnya, Batam belum mampu memproduksi karena faktor iklim. Adapun sayuran jenis selada, sawi varietas tertentu, sudah mampu dibudidayakan dalam bentuk hidroponik dengan sedikit modifikasi iklim.
Gunawan mengatakan, pasokan sayuran lokal Batam bisa saja produksinya ditingkatkan jika Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun Pemko Batam bisa menyediakan lahan-lahan pertanian, baik dalam kota maupun di hinterland dan pulau-pulau tertentu yang potensial. Selama ini, lahan pertanian hanya terpusat di Tembesi, Barelang, dan beberapa tempat lainnya, termasuk di Seitemiang, Sekupang.
“Perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” ujarnya.
Tak hanya dukungan lahan dan peningkatan pengetahuan petani, para petani juga membutuhkan suntikan modal. Sejauh ini, sektor pertanian terbilang masih sulit mendapatkan pinjaman lunak dari perbankan.
“Tapi Bank Indonesia termasuk peduli petani di Batam. Bahkan BI menganggap HKTI sebagai mitra. Sudah ada kelompok tani yang mereka bina,” ujarnya.
HKTI Batam sendiri mengaku sudah membina beberapa kelompok tani hidroponik walapun produktivitasnya masih rendah.
“Mereka juga butuh dukungan modal dan pendampingan,” terang Gunawan.
HKTI sendiri menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan produksi sayuran di Batam. Antara lain, peningkatan SDM petani agar lahan sempit mampu berproduksi tinggi.
Dalam waktu dekat, HKTI Batam juga akan berkoordinasi dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk perluasan areal pertanian. Di wilayah kota dan yang terhubung jembatan adalah kewenangan BP Batam, sementara pulau-pulau kewenangan Pemko Batam.
“Mana yang bisa digarap dan bisa diperluas, mana yang tidak harus jelas,” ujarnya.
Terkait masalah pemasarannya, HKTI Batam sudah menyiapkan market place untuk pertanian yang akan soft launching di Rakerda HKTI Provinsi di Lingga pada 15 Januari mendatang.
“Di market place itu sendiri ada namanya permintaan dan memang pemasaran. Jadi permintaan ada sekian, ada penawaran sekian nantinya,” ujar Gunawan.
Tak hanya petani sayuran, Gunawan juga meminta Pemko Batam dan BP Batam memperhatikan juga para peternak ayam potong dan petelur serta pembudidaya ikan air tawar. Kendalanya relatif sama, lahan, akses modal, dan sarana produksi pertanian dan atau budidaya. (gas)
Alvin seorang pedagang di pasar Mitra Raya Batam Centre sedang menimbang beras yang dibeli pelanggan, Selasa (6/2). Harga beras di pasar tersebut mengalami kenaikan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutana beras, di awal tahun membuat masyarakat Batam menjerit. Isi dompet terkuras dan terpaksa membeli bahan pokok dalam jumlah yang lebih kecil agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi.
Sri, warga Batuaji, terpaksa memilih untuk membeli beras per kilo saja karena mahalnya harga beras sejak awal tahun. Bahkan merangkak naik sejak akhir tahun 2017. Beras merek Ramos, katanya, sekarang harganya Rp 275 ribu per 25 kilogram. Padahal sebelumnya harganya Rp 240 ribu. Kemudian beras merek Rambutan dari Rp 270 ribu kini harganya sudah Rp 300 ribu per 25 kilogram (kg).
“Sebenarnya rugi kalau beli per kilo, karena jadinya mahal. Tapi mau gimana lagi, beli per karung uang tak cukup,” ujar Sri, Senin (5/2).
Warga Batuaji lainnya, Rahman, juga menyebutkan demikian. Kenaikan harga beras benar-benar menguras isi kantong. Sebab, beras yang biasa ia konsumsi rata-rata harganya Rp 300 ribu per karung kemasan 25 kg. Misalnya beras merek Anak Ajaib kualitas premium harganya Rp 304 ribu per 25 kg. Harga sebelumnya Rp 280 ribu per 25 kg. Begitu juga dengan beras Anak Ajaib super harganya Rp 311 ribu dari Rp 290 ribu per 25 kg.
“Mau nggak mau saya beli beras yang murah seharga Rp 200 ribu per 25 kg. Kalau nggak saya beli per kilonya,” ucap Rahman.
Di Batuaji, harga sayuran tak kalah mahalnya. Senin (5/2) lalu, harga cabai setan benar-benar “kesetanan”, menembus angka Rp 70 ribu- Rp 80 ribu per kg. Sedangkan untuk tiga jenis cabai lainnya yakni cabai rawit, cabai merah panjang dan hijau masih kisaran Rp 50-Rp 60 ribu per kg.
“Harga cabai masih mahal,” ujar Murni, penjual sayur di Pasar Fanindo, Batuaji.
Murni mengungkapkan tingginya harga cabai karena pasokan barangnya yang terbatas.
Ria seorang pedagang sayur Tos 3000 Jodoh menunjukan cabai rawit setan, Rabu (4/1). harga cabai setan melonjak akibat kelangkaan stok di beberapa pasar. F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Untuk cabai setan memang stoknya sedikit. Dari distributor paling banyak kami ambil lima kilo saja, takut tak laku,” katanya.
Di Pasar Jodoh, harga cabai memang naik. Tetapi tak setinggi di pasar lainnya. Harga cabai merah Rp 36 ribu per kg. Naik dari harga Rp 25 ribu per kg. Sementara cabai rawit dari Rp 25 ribu per kg, naik seharga Rp 37 ribu per kg.
Selain cabai, harga komoditi pangan lainnya juga terus merangkak naik. Mulai dari ikan, daging sapi, hingga daging ayam potong.
Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok khususnya beras benar-benar menambah beban masyarakat. Survei yang dilakukan FSPMI, Januari 2018 hingga pekan pertama Februari 2018, harga beras naik berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu per karung (25 Kg). Atau sekitar Rp 2.400 per kg.
Yang paling menderita dari meroketnya harga kebutuhan pokok di awal tahun ini adalah buruh. Sebab, dengan upah hanya Rp 3,5 juta per bulan, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan.
“Jauh dari kata sejahtera, mereka masih pusing menutupi kebutuhan sampai akhir bulan,” ujar Suprapto, Minggu (11/2).
Padahal, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 silam Batam merupakan kota dengan biaya hidup termahal kelima di Indonesia. Dengan biaya hidup Rp 6,3 juta per bulan untuk keluarga dengan dua anak. Survei itu dinyatakan berlaku lima tahun atau sampai 2017.
“Ini sudah 2018. UMK-nya saja baru Rp 3,5 juta. Urutan ke-15 seluruh Indonesia. Sangat-sangat jauh dari kebutuhan biaya hidup yang sesungguhnya,” ujar Suprapto.
Kondisi saat ini diperparah dengan kenaikan tarif listrik PLN Batam yang kali ketiga. Pengeluaran mayarakat makin besar. Belum lagi biaya sekolah anak yang luar biasa mahal di Batam. Bahkan, meski gratis di sekolah negeri, namun buku-buku sekolah yang tiap bulan ganti masih tetap dibebankan ke orangtua murid dan beragam biaya lainnya.
Di tengah kondisi seperti itu, Suprapto menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Jangan hanya pasrah pada mekanisme pasar.
“Operasi pasar itu hanya bisa menyelesaikan masalah sesaat,” katanya.
Pemerintah Kota Batam semestinya berani memperjuangkan ke pusat agar kepentingan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Batam, kewenangannya diberikan ke daerah. Khususnya soal kebutuhan pokok, sehingga pemda bisa lebih kreatif mengatasi persoalan daerahnya. Apalagi Batam berstatus FTZ.
Contohnya soal kewenangan importasi sembako yang selama ini masih dipegang erat oleh pusat. Padahal, jelas-jelas Batam bukan daerah penghasil.
“Untuk apa ada UU Otonomi daerah dan FTZ Batam kalau kebutuhan dasar masyarakat saja dipegang semua oleh pusat,” ujar Suprapto.
***
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyebutkan penyebab kenaikkan harga beras belakangan ini karena tidak seimbangnya antara permintaan dengan persediaan.
Selain itu, besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendatangkan beras membuat pedagang kesulitan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mana ada pedagang yang mau rugi, jadi mereka pun terpaksa menaikkan harga,” kata Amsakar di Sekupang, Rabu (7/2).
Amsakar menilai impor beras menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan harga pasar. Ia pun menyebutkan sudah bertemu anggota DPR, Nyat Kadir. Nyat menyatakan ada kesepakatan dengan Menteri Perdagangan terkait impor beras termasuk daerah perbatasan.
“Ada sekitar 360 ribu ton yang sudah disepakati. Batam termasuk salah satu daerah perbatasan yang akan mendapatkan jatah. Namun untuk jumlahnya belum diketahui,” sebut Amsakar.
Pendapat berbeda disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Batam, Mardanis. Ia memastikan stok beras Batam sejatinya cukup. Data sementara yang masuk yakni 7 ribu ton, angka ini dipastikan bertambah sembari menunggu laporan distributor lain.
“Kebutuhan Batam satu bulan sekitar 10 ribu ton, data yang sekarang ini cukup karena ada juga yang belum lapor,” sebut Mardanis, Rabu (7/2) siang.
Ia menolak pendapat yang mengatakan jika tingginya harga beras disebabkan karena kelangkaan stok beras. Menurutnya kenaikan justru terjadi karena kecenderungan masyarakat pada jenis tertentu dari komoditi beras. Belum lagi beras yang kini diedarkan bulog yang sudah pasti menjual dengan harga yang ditentukan pemerintah.
“Misal pada mau beras Pandan Wangi, banyak yang minta tentu harganya naik. Padahal kalau beras premium dan medium merk lain harganya tak masalah,” ucap dia.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam Zarefriadi juga memastikan tak ada permainan stok yang berimbas pada harga di level distributor. Bahkan beberapa kali pihaknya terus berdiskusi dengan distributor.
“Di Batam ini tak masalah (permainan stok). Tak ada buka tutup kran dari mereka,” ujarnya.
Kepala Bulog Sub Divre Batam Agung Rohman yang dikonfirmasi Jumat (9/2) menegaskan, stok beras dan gula di Batam masih cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Khusus beras, stoknya kurang lebih dua ribu ton.
Untuk menekan harga, lanjutnya, Bulog Batam saat ini sedang melaksanakan operasi pasar beras medium di sejumlah pasar maupun melalui jaringan rumah pangan milik bulog.
“Untuk operasi pasar tidak dibatasi, kuantumnya sesuai permintaan pasar. Untuk operasi pasar sampai sekarang sudah tersalur 200-300 ton dan masih terus berjalan,” ungkap Agung.
***
Status Batam bukan daerah penghasil bahan sembako kerap dituding sebagai biang harga pangan tak menentu dan pada momen tertentu selalu naik. Pemerintah Kota Batam pun mulai memikirkan agar bahan pangan, terutama kebutuhan pokok, selalu tersedia. Caranya membuat gudang penyimpanan.
Untuk itu seiring perombakan Pasar Induk Jodoh kelak, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mempersiapkan gudang penyimpanan bahan pangan (cool storage).
“Untuk cool storage ini kami sedang siapkan proposalnya dulu, sembari menunggu proses peralihan aset pasar induk,” kata Kepala Disperindag Kota Batam Zarefriadi.
Dengan begitu, komoditi pangan yang akan didatangkan dari daerah lain dapat ditampung. Cara ini dinilai efektif, karena selama ini alasan tingginya komoditi adalah kelangkaan barang. Dengan tersedianya komoditi dalam gudang penyimpanan, sewaktu-waktu bisa diedarkan jika harga mulai naik.
Ia mengatakan, sembari menunggu terwujudnya gudang penyimpanan, pihaknya kerap melakukan operasi pasar. Selain itu, pasar murah juga akan kembali dilakukan tahun ini, tepatnya menjelang lebaran kelak.
Sementara itu Kapolresta Barelang Kombes Hengky mengungkapkan, kenaikan harga beberapa komoditi terjadi karena ulah pengecer nakal. Ia menyampaikan, pada tingkat distributor justru dalam batas wajar.
“Kami imbau dulu, penindakan bisa di Disperindag dulu. Soal kartel, penimbunan dan monopoli harga kami (polisi) akan tindak,” tegas Hengki.
Soal ini, Kepala Disperindag Kepri Burhanuddin mengklaim sudah beberapa kali pihaknya menindak temuan di lapangan bersama Satgas Pangan yang dikoordinir Polda Kepri. Ia meminta kepada masyarakat agar dapat melaporkan langsung ke pemerintah dan polisi. Ia memastikan jika ada laporan, penindakan tingkat pengecer dapat dilakukan.
“Kita tegas soal ini, soal pengecer itu bisa ditindak apalagi yang kartel-kartel,” imbuhnya.
Impor Beras Jadi Solusi
Seorang pekerja toko sembako Multi Sukses dipasar Mega Legenda mengangkat karung beras saak akan disusun , Rabu (7/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk menilai, persoalan harga beras yang cenderung meroket akan terus terjadi di Batam, jika impor langsung tak dibuka. Sebab Batam benar-benar tergantung pasokan dari luar.
Dua tahun lalu (2016) Kadin Batam bersama Pemprov Kepri sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Thomas Lembong, agar ada impor terbatas beras langsung ke Batam. Ada respon penambahan kuota namun kewenangan importasinya tetap melalui Bulog. Namun pintu masuknya dari luar negeri ke Indonesia ada di Jakarta dan Dumai, bukan di Batam.
Persoalannya, kata Jadi, biaya transportasi dari dua tempat masuk itu ke Batam cukup tinggi, sehingga wajar jika sampai ke Batam harga beras impor ini juga lebih tinggi.
“Distributor sekarang malah dilema. Dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) melanggar, dijual di bawah harga HET atau sama dengan HET merugi. Mana ada pengusaha yang mau merugi,” ujarnya.
Jadi mengatakan, para distributor beras saat ini sudah membentuk asosiasi. Saat ini tercatat ada 10 perusahaan anggotanya. Semua memiliki kemampuan untuk impor langsung jika kelak keran impor beras langsung ke Batam dibuka pemerintah.
Impor langsung ini penting sebab Batam bukan daerah penghasil beras. Batam benar-benar tergantung pasokan dari daerah luar Batam yang rentan terkendala faktor cuaca dan mahalnya biaya transportasi.
“Kalau impor langsung ke Batam melibatkan importir lokal kan lebih dekat. Harga beras premium pun bisa di bawah Rp 10 ribu per kilo, sekarang sudah di atas Rp 10 ribu semua,” ujar Jadi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan, Apindo dari awal sangat setuju jika pemerintah memberikan izin secara legal untuk para perusahaan yang bergerak di bisnis sembako di Batam untuk melakukan impor langsung dari negara penghasil beras.
Bahkan belum lama ini Apindo mengusulkan kepada Kepala BP Batam agar kuota impor diperjuangkan ke pusat agar diberikan ke daerah. Tujuannya, supaya daerah bisa mengimpor langsung kebutuhan pokoknya, sesuai jumlah yang dibutuhkan. Namun usulan itu belum dipenuhi, padahal, Batam jelas-jelas bukan penghasil sembako, khususnya beras.
Jika keran impor langsung dibuka, Cahya menjamin harga sembako di Batam, khususnya beras akan semakin murah. Kebutuhan hidup juga otomatis akan murah.
“Memang perlu pengawasan ketat baik dari segi harga jual maupun kuota yg diberikan agar tidak merembes ke daerah lain seperti yang dikhawatirkan pemerintah pusat,” ujar Cahya, Minggu (11/2).
Cahya melihat ada kesalahan di pihak Pemda selama ini yang tak mampu mencari solusi bagaimana mengendalikan harga kebutuhan pokok. “Ini harus dibenahi, jangan pengusaha terus yang dibebani,” ujar Cahya.
Sementara itu, Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Raden Evy Suhartantyo menegaskan, importasi bahan pangan, kewenangannya ataupun perizinannya, mutlak masih berada di beberapa kementerian.
“Sampai sekarang dari kami BC Batam belum ada penugasan pengawasan terkait importasi kebutuhan pangan seperti beras dari luar negeri masuk ke Batam,” ujar Raden, Rabu (7/2).
Importasi kebutuhan pangan itu, lanjut Raden, diatur khusus. Tak bisa asal impor. Apalagi perizinannya tak hanya satu kementerian saja, tapi berkaitan beberapa kementerian.
Beberapa kementerian yang dimaksud antara lain; Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta Bulog. Kalau memang ada izin impor bahan pangan langsung, mesti ada data kuota pasti yang dikeluarkan Menteri Perdagangan.
Tak itu saja. Jumlah kuota yang diimpor itu serta pelabuhan tujuannya di mana, itu juga harus ada. Untuk pelabuhan tujuan, itu menentukan jumlah sentral-sentral yang harus ada importasi
Raden mengungkapkan, jika memang ingin impor langsung ke Batam, Pemda harus mampu meyakinkan pusat dengan menunjukkan data yang valid dari Bulog, bahwa memang terjadi kekosongan stok komoditi pangan di Batam dan Batam bukan daerah penghasil komoditi pangan.
“Di Indonesia, saat ini satu-satunya yang berwenang melakukan importasi seperti beras hanyalah Bulog,” kata Raden.
Jika ternyata ada pihak swasta yang mendatangkan atau mengimpor komoditi pangan dari luar negeri ke Batam atau Kepri, Raden memastikan itu ilegal dan menyalahi aturan importasi komoditi pangan.
“Itu sudah pasti penyelundupan,” terang Raden. (uma/nur/adi/yui/gas/une)
Ratusan pelajar SMAN 1 Tanjungbalai Karimun sedang belajar membuat pra karya dari barang bekas. F. Sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Ratusan pelajar SMAN 1 Tanjungbalai Karimun mengikuti pelatihan pra karya dan wirausaha yang diselenggarakan oleh pihak sekolah yang bekerja sama dengan Rumah Kreatif Kabupaten Karimun, Sabtu (10/2). Salah satu tujuannya, untuk mendidik pelajar itu untuk mengasah kreativitas para pelajar.
”Di dalam kurikulum 2013 terdapat salah satu mata pelajaran yang harus diikuti oleh pelajar SMA. Yakni, pelajaran pra karya dan wirausaha. Dengan adanya mata pelajaran ini, sudah tentu tidak hanya mempelajari secara teori. Karena, kalau selalu mempelajari teori, tidak ada prakteknya, maka ilmu tidak bisa diserap,” ujar Kepala SMAN 1 Tanjungbalai Karimun, Alta Fetra.
Untuk itu, kata Alta, dengan adanya kegiatan praktek untuk mata pelajaran pra karya dan wirausaha ini mampu menghasilkan siswa yang mandiri di masa mendatang. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bisa menciptakan wirausaha-wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja. Mungkin, di daerah ini belum banyak seperti ini. Tapi, jika studi ke SMA di Pulau Jawa dan Sumater, maka praktek untuk mata pelajaran bukan hal yang baru. Sehingga, setelah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan lagi, maka kemampuan membuat pra karya bisa dijadikan lapangan kerja.
Sementara itu, Meri salah seorang guru dan penggagas kegiatan ini secara terpisah menyebutkan bahwa pra karya yang dibuat oleh ratusan pelajar kelas X (kelas 1, red) dari IPA dan IPS membuat bunga matahari dan bunga sabun. ”Apa yang kita lakukan ini untuk mengadopsi budaya lokal. Pembuatannya menggunakan barang-barang bekas. Seperti kayu dan botol bekas. Artinya, barang yang sudha tidak dipakai, tapi dengan kegiatan ini kita bisa buat,” terang Meri. (san)
batampos.co.id – General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Area Tanjungpinang Fauzan mengatakan, sebanyak 11 desa yang berada di pesisir Kabupaten Karimun pada tahun 2018 ini akan dapat dinikmati aliran listrik. Sehingga, seluruh desa yang ada di Kabupaten Karimun sudah mendapatkan aliran listrik nantinya.
“Tahun ini akan kita terangi listrik sebelas desa. Ini menjadi prioritas PLN dalam program pemerintah supaya masyarakat yang berada didesa dapat menikmati listrik,” kata GM PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Area Tanjungpinang Fauzan, belum lama ini.
Mengingat kapasitas daya listrik yang dibutuh setiap desa tidaklah terlalu besar, dimana rata-rata berkisar 500 hingga 600 kilowatt. Dengan demikian, setelah menyala listrik disetiap desa nantinya bisa mendongkrak perekonomian masyarak desa itu sendiri. Yang secara otomatis bisa memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah (Pemda) dimasa-masa yang akan datang.
“Listrik masuk desa, semua bisa terang benderang dan langsung dinikmati oleh masyarakat Desa. Apapun bisa dilakukan, dengan pemanfaatan listrik. Tapi, tetap harus cerdas dalam pemanfaatan daya listrik,” pesannya.
Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq, pemerintah desa sudah mengusulkan sejumlah lokasi agar dialiri listrik dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya. Dimana, masih ada 20 Desa yang belum teralisi listrik. Sedangkan, 11 Desa yang telah difasilitasi PT PLN, yakni Desa Nyiur, Desa Rawa Jaya, Desa Tanjung Semongkol, Desa Selat Binga, Desa Buluh Patah, Desa Selat Mi, Desa Sanglar, Desa Semembang, Desa Pulau Jaga, Desa Kampung Kang, Desa Pulau Sandam, Desa Kampung Bawah Batang, Desa Pulau Seraya, dan Desa Pulau Panjang.
“Kita juga sudah mengusulkan agar dapat diakomodir paling tidak tahun ini ada bayangan sisanya. Ya tahun 2019 sudah dapat dinikmati listrik masuk desalah,” katanya.
Selain itu kata Rafiq lagi, pihaknya juga sedang merencanakan usulan pemasangan kabel listrik dibawah tahan yang membentang disepanjang wilayah Karimun. Tujuannya, untuk memperindah penataan kota baru yang ada dilakukan dalam waktu dekat.
“Intinya, kita sama-sama untuk ” sharing” dalam menata keindahan kota Karimun melalui penerangan,” ucapnya. (tri)
