Kamis, 23 April 2026
Beranda blog Halaman 12615

Warga Batam Minati Paspor Elektronik

0

batampos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam mencatat penerbitan Elektronik Pasport meningkat. Periode Januari hingga November 2017 mencapai 4.951 e-passport. data ini jauh meningkat dibanding kepengurusan Januari-Desember 2016 yang hanya 1.910 e pasport.

“E-passport telah memenuhi standar ICAO, international civil aviation organisation sehingga akan memudahkan pengguna paspor tersebut masuk ke negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan sebagainya,” ucap Kepala Imigrasi Kelas I Batam, Lucky Agung Binarto, Selasa (9/1).

Lucky mengatakan negara Asia seperti Jepang juga telah memberikan tambahan fasilitas bagi pemegang paspor elektronik Indonesia. Yaitu apabila sudah tiga kali masuk ke Jepang, akan diberikan pembebasan visa.

Tak hanya e pasport, pasport 24 halaman juga meningkat. Periode Januari-November 2016 jumlah paspor 24 halaman yang diterbitkan Imigrasi Batam sebanyak 3.140 paspor. Sedangkan periode yang sama tahun 2017 sejumlah 7.373 paspor 24 halaman.

Sebaliknya penerbitan paspor 48 halaman justru berkurang. Pada Januari-November 2016 jumlah paspor 48 halaman yang diterbitkan yakni 54.015 paspor. Sedangkan di 2017 periode yang sama, Imigrasi menerbitkan 30.856 paspor 48 halaman.

Namun demikian secara umum, berdasarkan data Ditjen Imigrasi dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, tahun 2017 permohonan paspor mencapai 3.093.000. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3.032.000 dan tahun 2015 sebanyak 2.878.099 paspor.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno mengatakan penyebab peningkatan tersebut adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya paket perjalanan murah ke luar negeri, perubahan trend jamaah haji menjadi jamaah umrah, WNI yang bekerja ke luar negeri, dan indikasi adanya oknum masyarakat yang menggangu sistem aplikasi antrian paspor,” kata Agung.

Hasil investigasi menunjukan adanya permohonan fiktif yang datanya mencapai 72 ribu lebih. Modus yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran online dengan maksud untuk menutup peluang masyarakat lainnya sehingga kuota akan habis. Akibatnya berapapun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut. Selain itu juga ditemukan adanya oknum petugas yang bermain dengan calo.

Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa E-KTP dan Paspor lama.

ilustrasi

“Untuk memberikan kemudahan pemberian paspor Ditjenim telah bekerjasama dan berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) agar Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) dapat terintegrasi dengan data base Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya integrasi database ini maka masyarakat tidak akan direpotkan dengan persyaratan kependudukan lagi,” paparnya.

Kemudian menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), 3 Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan 2 Mall Pelayanan Publik (MPP).

Selanjutnya Ditjenim juga menambah kuota setiap Kanim agar dapat lebih banyak melayani masyarakat. Kemudian memberikan pelayanan Sabtu/Minggu sejak Desember 2017 hingga Januari 2018. Terakhir pada tanggal 29 Desember Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada seluruh Kanim di Indonesia yang masih mengalami penumpukan pemohon paspor untuk menyelesaikannya dalam waktu dua minggu.

Terkait dengan adanya gangguan terhadap sistem aplikasi antrian paspor, sejak tanggal 25 Desember 2017 Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, sehingga pada Februari 2018 aplikasi dengan performa baru akan diimplementasikan setelah terlebih dahulu didaftarkan di google apps.

Terhadap oknum petugas imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik telah dilakukan pemeriksaan dan diambil tindakan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. (cr13)

Pemko Batam Lobi Jakarta untuk Bikin Jalan Layang di Simpang Kabil

0
Para pengendara melintas di jalan layang Haluan Madani yang baru diresmikan oleh Gubernur Kepri bersama Walikota Batam berserta Muspida, Kamis (21/12/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (pemko) Batam melobi Pemerintah Pusat agar pembangunan jalan layang Simpang Kabil dan melebarkan jalan di dekat simpang Kabil agar penumpukan kendaraan tidak lagi terjadi.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Manusia (DBM SDA) Yumasnur menyampaikan, selesainya jalan layang Laluan Madani Simpang Jam membuat Simpang Kabil semakin padat. Alhasil membuat aktivitas kendaraan dari arah Batuaji juga semakin padat.

“Jalan layang ini yang kami harapkan akan dibangun lagi tahun 2018 ini,” ucap dia, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (10/1) siang.

Selain lobi ke pusat, yang pasti akan dilakukan adalah pelebaran jalan di sekitar simpang. Hal ini telah dimulai di beberapa simpang yang lain sejak tahun 2017, seperti di Simpang Panbil (arah Batamcenter-Batuaji) alahasil arus kendaraan menuju Batuaji dan Seibeduk menjadi lancar.

“Memang untuk simpang Kabil kami akan bangun pada 2019 nanti, kalau Simpang Panbil arah Batuaji ke Batamcenter kita lakukan bertahap,” katanya.

Ia menyampaikan, pelebaran di sekitar simpang sepanjang 300 meter hingga 500 meter dengan menambah lajur dari yang semula dua lajur menjadi lima lajur. Tindakan ini dipercaya dapat mengurai kemacetan, karean pelebaran ini diiringi dengan memperbesar lengan jalan.

“Kalau mulut simpang diperlebar pasti akan terurai, karena kendaraan dari Batuaji yang belok kiri ke Nagoya tidak akan terhalangi. Ini yang kita klihat ruang buat belok kiri kadang dipakai kendaraan lain yang mau ke Batamcenter, dan akhirnya macet,” paparnya.

Ia menyampaikan,selain dua hal tersebut pihkanya juga telah bersurat ke Kementrian Pekerjaan Umum yakni meminta bantuan pelebaran jalan nasional. Seperti Jalan Ahmad Yani, Letjend Suprapto, juga jalan dari simpang Jam ke Sekupang.

“Bahkan pak Wali sudah persentasekan di depan dirjen Bina Marga beberapa waktu lalu, kita tunggu saja realisasinya. Mereka juga akan sesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. (cr13)

Pemko Jangan hanya ndompleng BP Batam

0
Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam, Sabtu (2/9).Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dalam hal rencana mengembangkan sektor pariwisata di Batam, harusnya pemerintah daerah atau Pemko Batam yang jadi leading sector atau yang membuat program konsep pengembangan pariwisata. Namun saat ini terbalik, justru Pemko Batam yang mengekor atau mendompleng BP Batam.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari kepada Batam Pos melalui sambungan telepon, Selasa (9/1) siang.

“Saat ini BP Batam yang getol akan mengembangkan pariwisata di Batam, karena memang mereka yang memiliki kompetensi untuk itu. Artinya Pemko Batam ke mana, peran dari pemerintah daerah ini mana, itu yang kami sayangkan. Jangan sampai BP Batam yang membuat program konsepnya, tapi Pemko Batam yang ikut dilibatkan. Itu kan terbalik,” ujar Riki Indrakari.

Seharusnya, lanjut Riki, Pemko Batam lah yang melakukan di depan atau jadi leading sector atau konseptornya dalam hal pengembangan pariwisata di Batam atau jadi yang terdepan dengan melibatkan BP Batam, bukan sebaliknya.

“Sekarang ini kami dari Komisi IV DPRD Batam, istilahnya kembali kepada daulat tuanku. Siapa itu? Ya BP Batam lah, karena mereka yang akan mengembangkan pariwisata, mereka yang punya konsepnya dan yang memiliki kompetensi di situ,” terang Riki.

Riki Indrakari mengakui, bicara konsep pengembangan pariwisata memang tak mudah, tapi memang harus didudukkan bersama seluruh lintas sektor maupun stake holder. Sedangkan sampai saat ini, lanjut Riki, untuk lintas sektor saja belum pernah duduk bersama membahas arah pengembangan pariwisata di Batam.

“Untuk menjadikan Batam sebagai kota pariwisata memang tidak mudah. Butuh keseriusan dan keterlibatan semua pihak. Ini peran Wali Kota Batam untuk menyelesaikan persoalan terkait pariwisata di Batam. Kalau tak betul-betul diseriusi, Batam akan tertinggal jauh dengan daerah lainnya,” kata Riki.

Sampai saat ini di Batam belum ada rancangan peraturan daerah terkati dengan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Harusnya menurut Riki, itu sudah tahun lalu dimintanya ke Pemko Batam.

“Tahun ini saya menginisiasi rancangan perda rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Sebenarnya konsepnya sudah ada, ini lagi menyusun naskah akademik. Kemarin dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam, kami sudah sampaikan langsung, mohon nanti setelah naskah akademik selesai, atau dalam proses penyusunan, kami paduserasikan dengan konsep yang ada di BP Batam,” ujar Riki.

BP Batam, lanjut Riki, sangat welcome dalam mengembangkan program kerja sama kepariwisataan di Batam. Riki mengakui, pihaknya juga tidak sanggup mendorong kegiatan anggaran mereka lebih besar dari Rp 5 miliar yang sekarang. Padahal di daerah lain, pariwisata sudah menjadi unggulan.

“Apalagi pengembangan pariwisata di Batam ini sifatnya hanya mengandalkan ke event saja. Hampir semua kegiatan Rp 5 miliar itu, termasuk juga untuk belanja aparat, outcome nya tidak ada. Event itu kegiatan yang sifatnya hanya sekali selesai, setelah itu tak ada tindak lanjutnya. Harusnya kan sambil merangkul stake holder, even itu diserahkan atau dititip ke misalnya pihak resort. Sehingga pemerintah justru yang memberikan kemudahan-kemudahan bagaimana untuk mendatangkan tamu, memberikan fasilitas yang sifatnya insentif,” terang Riki.

Riki mengakui pihaknya belum memegang konsep pengembangan pariwisata. Karena dari Wali Kota Batam sendiri belum memiliki konsep pariwisata seperti apa nantinya di Batam.

“Pariwisata itu bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata semata, meski mereka leading sektor. Ada tujuh dinas lainnya yang juga harus ikut terlibat langsung dalam mengembangkan sektor pariwisata seperti misalnya dinas PU karena merupakan bagian dari sarana dan prasaran, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Cipta Karya, Pemuda dan Olahraga, bahkan Dinas PMPKUKM pun itu juga menjadi tulang punggung dari kegiatan pengembangan pariwisata,” ujar Riki.

Harus dilibatkannya semua dinas, lanjut Riki, agar dapat meningkatkan nilai tambah untuk tumbuhnya roda perekonomian masyarakat. Karena kalau hal itu menjadi terintegrasi, akan menjadi multi player efect yang besar yang akan membuka lapangan pekerjaan luas. (gas)

10 Ruas Jalan Dilebarkan, Sei Panas-Bengkong Jadi Dua Jalur

0
Sejumlah kendaraan melintas dijalan yang baru dilebarkan dikawasan Tanah Longsor Nagoya, Minggu (7/1). Jalan tersebut akan segaera di selesaikan pengerjaan setelah menunggu hasil lelalng. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemko Batam terus menggesa perbaikan infrastruktur jalan di Batam. Tahun ini ada 10 Ruas jalan yang akan diperbaiki. Delapan ruas jalan adalah pelebaran di sisi kiri dan kanan. Sementara dua ruas jalan lainnya seperti jalan raya simpang KDA sampai ke bundaran RS Elisabet Batamcenter dan jalan raya dari Patungkuda Seipanas ke Bengkong Seken akan dibuat dua jalur.

“Kalau anggaran saya kurang tahu pasti. Tetapi yang jelas ruas jalan itu semua akan diperbaiki tahun ini. Merupakan bagian dari RPJMD Walikota,” kata Kabag Protokol dan Humas Pemko Batam Yudi Admaji, Selasa (9/1).

Ia menyebutkan sepuluh ruas jalan tersebut adalah

  • jalan dari simpang Sincom ke Simpang Frangki.
  • jalan dari simpang frangki ke simpang Rosedale,
  • jalan dari simpang Rosedale ke terowongan Pelita,
  • jalan dari simpang Frangki ke Masjid Raya,
  • jalan dari simpang Frangki ke simpang Kabil,
  • jalan dari Simpang Indomobil ke Simpang Baloi,
  • jalan dari depan Polsek Lubuk Baja ke simpang Pizzahut,
  • jalan dari perempatan Baloi sampai ke simpang SPBU koko.

Sementara dua ruas jalan yang akan dibuat menjadi dua jalur adalah dari

  • simpang Patungkuda ke Bengkong Seken dan
  • jalan dari KDA ke bundaran RS Elisabet Batamcenter.

“Kalau untuk yang kita buat dua jalur ini memang sudah sangat mendesak. Sudah sangat padat dan memang sudah sering terjadi kecelakaan. Sama seperti jalur jalan lainnya, di tengahnya akan kita buat taman atau median jalan,” katanya.

Semua proyek perbaikan jalan ini sudah dalam tahap lelang. bahkan dalam waktu dekat sudah ada yang akan mulai dikerjakan.

“Masih ada beberapa yang masih tahap perencanaan. Tetapi sudah ada juga yang akan dikerjakan,” katanya.

Selain itu, ada satu proyek yang juga akan dikerjakan tahun ini. Yakni ruas jalan simpang Rosedale ke Simpang Jam. Pengerjaan jalan ini sebenarnya dimasukkan dalam program 2017 lalu. Tetapi tertunda dan baru akan dikerjakan tahun ini.

Setelah selesai pengerjaan jalan ini, maka rencananya akan dialanjutkan pembangunan dan perbaikan jalan ke arah Batuaji dan Sekupang. Di mana akan dimulai dari pembangunan jalan dari simpang Panbil ke simpang Kabil.

“Semua jalan di kota Batm akan diupayan untuk diperbaiki. Tetapi untuk tahun ini yang 10 ruas jalan itu dulu. Ini juga untuk mendukung Batam sebagai daerah pariwisata dan industri,” katanya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Kota Batam Werton P mengapresiasi langkah yang dilakukan walikota untuk memperbaiki infrastruktur di Batam. Tetapi ia berharap infrastruktur kelurahan juga jangan sampai terlupakan.

“Kita harus akui, infrastruktur jalan saat ini di Batam sangat bagus. Tetapi kita harapkan ini harus merata,” katanya.

Wakil ketua komisi II DPRD Kota Batam Sallon S mengatakan infrastruktur ini memang harus terus diperbaiki untuk mendukung dan mendorong Batam sebagai daerah pariwisata. Di mana jalan sangat penting untuk kelancaran lalu lintas barang dan orang.

“Daerah pariwisata dan industri harus didukung jalan dan infrastruktur yang bagus. Pak Walikota sudah melakukan ini. Kita harus apresiasi. Kemacetan sudah terurai di daerah Nagoya dan lubuk baja. dan Perbaikan jalan ini akan dilakukan merata di seluruh Batam,” katanya. (ian)

BP Batam Bentuk Biro Harmonisasi Kebijakan

0

batampos.co.id – Setelah biro pariwisata, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan membentuk biro harmonisasi kebijakan. Tugasnya adalah menjembatani komunikasi antara Kepala BP Batam dan jajaran Deputi.

“Tugasnya adalah permudah komunikasi dari Kepala BP Batam ke Deputi. Ketika Kepala ingin mengkoordinasikan kebijakannya ke Deputi, maka biro ini yang bekerja,” kata Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto, Selasa (9/1).

Selain menambah dua divisi baru, BP Batam juga akan melakukan penggabungan divisi. Seperti Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan digabung dengan Direktorat Lalu Lintas (Lalin) menjadi Direktorat Perizinan. Begitu juga dengan Direktorat Perencanaan dan Pentarifan, namun belum diketahui apa nama direktorat hasil penggabungan ini.

“Selain itu ada juga pemindahan. Contohnya pemindahan Direktorat Promosi yang sebelumnya bergabung dengan Humas dibawah naungan Deputi V ke Deputi II. Dan juga Dirpam yang pindah dari Deputi V ke Deputi IV,” ujarnya.

Untuk anggarannya nanti karena belum masuk dalam anggaran pokok tahun ini, maka akan disesuaikan dengan rencana lama. Artinya dananya akan mengambil dari Direktorat lainnya atau yang ditumpangi sebelumnya.

Proses ini akan dibarengi dengan restrukturisasi BP Batam pada bulan Februari nanti, dimana hasil assestment sudah berada di meja Kepala BP Batam.

Dari hasil assestment tersebut akan ditentukan pejabat yang dinilai potensial untuk menempati biro-biro baru tersebut.”Makanya kami akan segera gulirkan perputaran personel,” pungkasnya.(leo)

Dibuka Maret, Harga Sewa Rusunawa Tanjunguncang Mulai Rp 127 Ribuan

0
Pengendara melintas di Rusun Tanjunguncang, Batuaji, Jumat (5/1). Tinggal dirusun itu murah dan nyaman. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Badan Pengusahaan (BP) Batam yang ebrada di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang memenuhi target. Rusunawa itu dipastikan sudah bisa dihuni awal Maret 2018 nanti.

“Tinggal finishing. Mungkin sekitar awal Maret,” kata Humas BP Batam, Andi Antono, Selasa (9/1).

Rusunawa BP Batam di Tanjunguncang sendiri merupakan program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk menyediakan rumah sewah yang murah kepada pekerja di Tanjunguncang dan sekitarnya.

Sesuai dengan rencana yang ada, rusunawa tersebut terdiri dari dua twin blok (TB) seperti yang sudah dibangun itu dengan total rumah ratusan unit rumah. Selain rusun, Kementerian PUPR menyediakan tiga kios dan ruang serbaguna.

Pada satu TB rusun memiliki empat lantai. Dimana lantai satu 18 kamar, lantai dua dua 24 kamar dan lantai tiga 24 kamar. Sementara itu lantai empat memiliki 24 kamar serta tiga ruangan untuk kios dan ruang serbaguna.

Bila melihat harga sewa sendiri terbilang cukup ringan yakni dimulai Rp 127.500 untuk lantai empat. Lantai tiga harga sewanya Rp 142.500 per orang, lantai dua Rp 157.500, lantai satu Rp 172.500 serta kios Rp 1 juta per bulan.

“Harga ini juga bisa berubah nanti jika ada revisi perka,” jelas Andi.

Rampungnya pembangunan rusunawa itu disambut baik oleh kalangan pekerja galangan di Tanjunguncang. Mereka berharap agar biaya sewa rusun tersebut benar-benar murah sehingga bisa dijangkau oleh kalangan pekerja.

“Bagus itu tapi kalau boleh ya jangan mahal-mahal sewanya nanti. Namanya sewah murah ya harus benar-benar murah dan tidak salah sasaran,” harap Hartono, warga Kampung Cunting yang lokasinya tak jauh dari pembangunan Rusunawa. (rng)

Jalan Kampung Air Rusak dan Tanpa Penerangkan

0
Sejumlah kendaraan melintas dijalan didepan ruli Kampung Air Batamcenter yang rusak dan berlubang, Selasa (9/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Jalan di Kampung Air atau sekitar kawasan Industri Batamcenter rusak dan becek. Bahkan pada malam hari, jalan tersebut gelap gulita tanpa penerangan lampu jalan.

Kondisi jalan rusak di Kampung Air ternyata sudah lama berlangsung. Padahal akses jalan itu banyak dilewati kendaraan warga hingga kendaraan industri. Saat melintasi jalan, pengendara harus memperlambat laju kendaraan karena banyak lubang yang dipenuhi air. Apalagi disisi jalan, terdapat parit besar yang tidak ada pembatas dengan jalan. Padahal kalau dilihat sekilas, parit besar itu memiliki kedalaman 3 meter.

Kondisi semakin menakutkan apabila melewati jalur tersebut pada malam hari. Sepanjang jalan tersebut minim penerangan atau lampu jalan.

“Sudah jalan rusak. Kalau malam hari gelap gulita, karena tak ada lampu jalan,” ujar Lisya, Selasa (9/1).

Menurut dia, harusnya pemerintah setempat bisa memperhatikan kondisi jalan tersebut. Sebab, akses jalan tersebut sudah lama dibuka dan ramai dilalui pengendara karena merupakan akses jalan pintas.

“Jalannya sudah lama rusak dan sepertinya belum diperbaiki. Padahal banyak yang lewat sana (Jalan Kampungair, red) karena lebih cepat sampai,” imbuh wanita berusia 25 tahun ini.

Hal senada disampaikan Endriko karyawan salah satu kawasan industri di Batamcenter. Menurutnya, tak adanya penerangan jalan sangat menganggu laju kendaraan. Apalagi ada pengendara yang memakai lampu jauh (sorot) untuk saat melewati jalur tersebut.

“Ada pengendara yang nggak ngerti, mereka pakai lampu jauh dan menyilaukan. Padahal kondisi jalan gelap, tapi mereka tak memikirkan kendaraan yang beda arah,” jelas Endriko.

Petugas keamanaan kawasan industri juga membenarkan jika kondisi jalan rusak tersebut sudah lama rusak. Kondisi semakin parah saat hujan turun. “Kalau hujan lubang jalan tertutup air dan pengendara banyak tak tahu ada lubang,” pungkas pria yang enggan namanya dikorankan. (she)

Dendi Purnomo Besok Disidangkan

0
Dendi Purnomo saat meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Batam, 7 Desember 2017 lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, akhirnya melimpahkan kasus dugaan suap di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, dengan tersangka Dendi Purnomo dan Amirudin ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tanjungpinang, Jumat (5/1).

Humas PN Tanjungpinang, Santonius Tambunan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan berkas kasus tersebut.

“Berkas perkaranya sudah masuk, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam, sejak empat hari lalu,” ujarnya, Selasa (9/1).

Ia mengatakan untuk sidang perdana atas kasus tersebut, dijadwalkan akan dilaksanakan, Kamis, (11/1) mendatang. “Kamis besok sidangnya kita gelar, dengan formasi majelis hakim yang dipimpin Eduart MP Sihaloho, dengan didampingi mejelis hakim anggota Corpioner, serta Jhoni Gultom,” terangnya.

Dendi diduga sebagai penerima suap dan dijerat Pasal 12 Huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Amir sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b UU No31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Kadis Lingkungan Hidup Pemko Batam Dendi Purnomo dan Direktur Telaga Biru Semesta Amiruddin ditangkap usai bertransaksi serah terima uang untuk memperlancar pengurusan dokumen limbah. Kesepakatan bernilai Rp 25 juta itu, Amiruddin meminta Dendi juga tak melakukan pengawasan saat proses Tank Cleaning berjalan.

Tapi hal tersebut, tercium oleh pihak kepolisian, dan mengamankan kedua orang ini di rumah Dendi dengan barang bukti Rp 35 Juta. Uang Rp 25 juta sudah diserahkan Amiruddin ke Dendi. Dan Rp 10 juta lagi dalam dua amplop, rencananya akan diserahkan Amiruddin ke Kabid dan Kasi DLH. (cr20)

Indonesia Economic Forum akan Dihelat di Batam

0

batampos.co.id – Konferensi bisnis terkemuka di Indonesia dan di Asia bakal digelar di Batam pada Februari mendatang. Ini menjadi kali pertama Indonesia Economic Forum (IEF) digelar di daerah, sejak dihelat mulai 2014 silam.

“Sejak 2014 kami selalu menggelar Indonesia Economic Forum di Jakarta. Tapi tahun ini kita mau bikin berbeda, kita bikin di daerah. Kita pilih Batam bukan tanpa alasan, tapi karena Batam ini punya sejarah dengan Pak Habibie,” ujar Co-Founder Indonesia Economic Forum (IEF), Sachin Gopalan saat melakukan presentasi rencana perhelatan IEF di Dinas Kominfo Kepri, Selasa (9/1).

Batam bakal menjadi titik tolak Regional Economic Forum yang digagas IEF. Disusul Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali, Bandung, Makasar, Palembang, Jakarta.

Rencananya selama dua tahun ini, Regional Economic Forum akan dihelat di 24 kota.

“Bukan besar atau kecil kota yang menjadi pertimbangan kita. Tapi punya potensi dan pemerintahnya punya visi,” ujar Shoeb Kagda, Founder Indonesia Economic Forum (IEF). Apalagi IEF meyakini rahasia kemajuan kini ada di daerah.

Sejak 2014, IEF telah menghadirkan para pembicara ternama. Mulai dari Juruf Kalla, Bambang Brojonegoro, Darmin Nasution, Sandiaga Uno, Ilham Habibie. Di Batam mendatang, sejumlah nama terpandang telah dipersiapkan untuk mengisi forum yang diberi tema The Making of Batam : Creating an Inovation Digital Hub.

Diharapkan dengan forum ini akan muncul para start up di dunia digital di Kepri, terutama di Batam. Apalagi kini Batam sedang bergerak menuju pariwisata berbasis digital. Shoeb dan Sachin khusus datang ke Dinas Kominfo Kepri untuk mempresentasikan rencana tersebut.

Hal itu disambut baik Kepala Dinas Kominfo Kepri, Guntur Sakti, S.Sos, M.Si.

“Kami welcome sekali. Malah kami bersyukur IEF hadir di Batam, karena kami memang mengharapkan hadir start up dari dunia digital di Kepri ini,” sebut Guntur. (*)

Pemprov Dorong Investasi

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melihat rencana pembangunan yang dilakukan PT Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Gunung Kijang, Bintan, Selasa (9/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan segala pembangunan membutuhkan kerja sama semua komponen. Hal ini untuk membantu daerah agar terus berkembang, salah satunya menyerap banyak investor untuk terus mendorong meningkatnya investasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Nurdin saat melakukan peninjauan pembangunan sejumlah proyek PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Gunung Kijang, Bintan, Selasa (9/1). “Untuk itu negara hadir ditengah-tengah masyarakat bersama-sama untuk mendorong investasi,” ujar Nurdin.

Dilanjutkan Nurdin proyek-proyek pembangunan yang ada, harus memiliki dampak positif seperti terjaganya lingkungan sekitar, memberdayakan sumber daya manusia di daerah serta meningkatkan roda perekonomian.

“Kita tekankan sekali lagi bahwa anak-anak daerah harus mendapatkan tempat di sini. Segala bentuk pembangunan masyarakat setempat harus ikut andil dan menjadi prioritas,” tegas Nurdin.

Adapun lokasi yang ditinjau Nurdin antara lain pembangunan alur laut dan DAM, pembangunan jalan, pengerjaan resort Bintan Vista serta meinjau pembangunan gedung pelayanan terpadu di lokasi tersebut.

“Kedatangan kami kemari untuk melihat sejauh mana progres pembangunan serta mencari berbagai kendala dihadapi. Jika ada kita segera bantu selesaikan agar proses pembangunan tidak terkendala dan terhambat,” ujar Nurdin lagi.

Sementara itu, Manager PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) Santoni mengatakan, pihaknya saat ini terus menggesa berbagai proyek pembangunan. Untuk pemberkasan dan perizinan juga sudah terus digesa untuk diselesaikan. Tahun 2018 ini secara bertahap beberapa proyek sudah bisa dikerjakan seperti pembangunan DAM, Alur Laut, pembangunan Pelabuhan, pembangunan jalan, Drainase, gorong-gorong juga jembatan.

“Hingga saat ini 2 hingga 3 ribu orang pekerja sudah kita kerahkan dan memprioritaskan tenaga kerja asli daerah,” ujar Santoni.

Di akhir peninjauannya, Nurdin mengatakan bahwa pihak pemerintah akan terus bersama membantu berbagai aspek pembangunan seperti Dinas PU untuk bantu pembangunan jalan serta berbagai perizinan juga tidak akan dipersulit, tentu semua itu dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. (bni)