Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12642

KPU Batam Persiapan Pemutahkiran Data Pemilih

0
Ilustrasi dokumen jpnn

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam tengah bersiap untuk pemutakhiran data pemilih tetap yang akan berpartisipasi pada pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, Agus Setiawan mengatakan setelah menyelesaikan rangkaian verifikasi ulang parpol hingga perekrutan PPK, pihaknya bersiap untuk pemutakhiran data pemilih.

“Maret nanti kami sudah mulai tahap pemutakhiran ini,” kata Agus, Senin (19/2) saat dijumpai kantornya di Sekupang.

Ia menjelaskan PPK dan PPS yang sudah dibentuk nanti akan bersosialisasi ke tingkat RT/RW untuk membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan data tahun 2015 lalu, jumlah DPT mencapai 648.012 pemilih. Ia mengungkapkan akhir bulan ini, komisioner KPU juga akan mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di KPU pusat untuk membahas pemutakhiran data ini.

Ia menerangkan sebelum menjalankan tahap pemutakhiran data, pihaknya harus menunggu
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang nanti akan dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dan disampaikan ke KPU pusat sehingga diteruskan ke KPU daerah.

“Jadi nanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota akan menghitung berapa jumlah pemilih di Batam dan dilanjutkan ke provinsi untuk diteruskan ke Kemendagri,” tambah Agus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, Said Khaidar mengatakan tengah mendata berapa jumlah pemilih pemula yang akan berpartisipasi tahun 2019 mendatang.

“KPU juga sudah datang dan minta bantu soal pengecekan nomor KK pemilih yang lalu, dan kami tengah kerjakan, begitu juga pemilih pemula,” kata Said.

Ia menambahkan untuk menghitung jumlah pemilih ini pihaknya juga melibatkan kecamatan hingga kelurahan, agar proses bisa berjalan dengan cepat. “Ini salah satu tugas berat yang harus kami selesaikan, dan kemarin sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas beberapa waktu lalu,” tutupnya. (yui)

Pemerintah Keluarkan Surat Edaran Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan

0

batampos.co.id – Pemerintah kabupaten Natuna mengeluarkan imbauan peringatan kebakaran. Ini karena dalam beberapa hari terakhir cuaca panas. Bahkan beberapa kasus kebakaran lahan pun sudah terjadi seperti pembakaran lahan di Kampung Puak, Senin (19/2).

Ketika sedang musim kemarau tidak sedikit warga yang membakar lahan untuk ditinggali. Tentunya sangat beresiko terjadinya kebakaran besar. Dan dalam dua hari terakhir ada beberapa titik kebakaran di dekat jalan raya sehingga menggangu lalu lintas. Mobil pemadam kebakaran disiagakan mencegah meluasnya kebakaran lahan hingga perumahan penduduk.

Camat Bunguran Timur Asmara Juana Suhardi mengeluarkan surat edaran kepada perangkat Kecamatan, mulai Lurah, Kepala Desa, Ketua RW, RT hingga Ketua Kaling, agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, maupun sampah di tempat terbuka selama cuaca panas.

Pem sampah dibolehkan kata Asmara, jika dilakun dengan insinerator ( alat pembakar khusus), drum bekas, lubang pembakaran, atau media lain yang dipastikan dapat mencegah merambahnya api ke lokasi lain.

Camat juga memerintahkan kepada RT dan RW agar aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pembakaran hutan lahan dan sampah diwilayahnya masing- masing.

“Saya harap masyarakat cepat tanggap, hubungi call center dinas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran di sekitar lingkungan,” katanya.(arn)

Tarik Investor, Pemerintah Siapkan Beragam Insentif

0
ilustrasi

batampos.co.id – Upaya untuk menyehatkan iklim investasi di Indonesia terus dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya dengan menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pro kemudahan investasi.

Terkait wacana ini, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani ke Istana Presiden, Jakarta, Senin (19/2). Dalam pertemuan tersebut, dibahas terkait istrumen apa saja dari APBN yang bisa digunakan untuk mendorong investasi.

Ditemui usai pertemuan, Menteri Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih menginventarisir instrumen yang bisa digunakan.

“Kami sedang memformulasikan bagaimana menggunakan intrumen APBN (untuk mendorong investasi),” ujarnya kepada wartawan.

Wanita yang akrab disapa Ani menjelaskan, salah satu instrumen APBN yang potensial digunakan adalah meringankan sistem perpajakan. Baik dalam bentuk insentif, tax allowance, tax holiday, atau kompensasi yang lain.

Saat ini, lanjutnya, salah satu item yang dikaji adalah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil sedan. Opsi itu merupakan inisiatif Menteri Perindustrian. Dengan diturunkannya PPnBM mobil sedan, harapannya produk tersebut bisa kembali bersaing di pasar.

Selain mobil sedan, lanjut Ani, ada juga ide untuk menurunkan (PPnBM) mobil listrik. Hal itu bisa terealisasi jika Indonesia memiliki komitmen terhadap perubahan cuaca dan transportasi yang baik. “Maka kita harus mulai masuk kepada pertimbangan meningkatkan mobil listrik,” imbuhnya.

Hanya saja, Ani menegaskan jika opsi-opsi tersebut masih dalam tahap kajian, alias belum diputuskan. Sosok yang baru saja didaulat sebagai menteri terbaik dunia di World Government Summit itu menuturkan, rencananya, presiden akan membawa persoalan tersebut dalam rapat terbasa kabinet.

“Supaya kita bisa presentasi apa-apa yang bisa dipergunakan. Kita juga bisa melihat struktur pembiayan dan risiko dari pihak investor,” terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, upaya memperbaiki iklim investasi juga dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui upaya deregulasi. Selain membatalkan ribuan Peraturan Daerah (Perda) 2017 lalu, Peraturan Mendagri (Permendagri) yang dinilai menghambat juga sudah dibatalkan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia memang meningkat cukup tajam dibandingkan sebelumnya. Demikian pula dalam hal daya tarik investasi, di mana Indonesia berkategori layak investasi berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat investasi internasional.

Namun itu dinilai perlu ditingkatkan. “Presiden menginginkan Indonesia bisa melompat lebih tinggi dengan melakukan sejumlah deregulasi,” ujarnya. (far/jpg)

Dinas Lingkungan Hidup Targetkan 21 Ribu Objek Retribusi Non Tunai

0
Kasi Retribusi, Dwiki tengah memasang barcode retribusi non tunai di salah satu rumah warga di Sekupang. Penarikan retribusi non tunai ini diharapkan bisa menekan kebocoran terhadap pendapatan asli daerah.f. Faisal Novrieco untuk Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam menargetkan 21 ribu objek retribusi sampah mendapatkan layanan non tunai tahun 2018 ini.

“Setiap bulan itu kami menargetkan seribu objek retribusi non tunai,” kata Kepala Bidang Sampah, DLH Batam, Faisal Novrieco, Senin (19/2).

Selama periode Januari hingga Februari tahun ini, sedikitnya 1.900 objek retribusi sudah diterapkan pembayaran non tunai. Ia menjelaskan dari pilot project atau proyek percontohan di Perumahan Gading Mas, Sekupang, pihaknya berhasil meningkatkan pendapatan retribusi mencapai 20 persen dari pembayaran kas atau menggunakan karcis.

“Perbandingannya sudah mulai terlihat, makanya kami harapkan tahun ini untuk Sekupang bisa non tunai semua, sehingga bisa bergeser ke kecamatan lain seperti Lubukbaja dan Batamkota,” beber Faisal.

Ia berharap target Rp 35 miliar bisa tercapai tahun ini. Salah satunya dengan menerapkan non tunai sehingga bisa menekan kebocoran pendapatan daerah. “Mudah-mudahan target bisa lebih setelah kami terapkan non tunai ini,” imbuhnya.

Sementara itu, warga Perumahan Gading Mas, Muhammad Arman mendukung diterapkannya non tunai ini. Menurutnya retribusi yang dibayarkan setiap bulannya bisa lebih terkontrol.

“Rumah saya salah satu yang dipasangi barcode non tunai, sejauh ini tidak ada masalah, karena sudah disosialisasikan sebelumnya,” ujarnya. (yui)

Proses Pelantikan KPID Lambat, Ketua DPRD Berdalih Banyak Tugas

0
batampos.co.id – Tujuh komisioner Komisi Informasi dan Penyiaran Daerah (KPID) Kepri terpilih menunggu keputusan Gubernur Kepri untuk dilantik. Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak berdalih banyaknya tugas, sehingga membuat molornya penyerahan hasil seleksi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
“Nama tujuh komisioner KPID Kepri sudah kami serahkan. Saya lupa satu persatu. Sekarang menjadi kewenangan Pemprov untuk menyampaikan kepada publik,” ujar Jumaga Nadeak menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (19/2).
Ditanya apalah molornya penyerahan tujuh nama tersebut, karena adanya kepentingan politik. Mengenai hal itu, Politisi PDI Perjuangan Kepri tersebut menegaskan, dirinya tidak ada kepentingan apapun. Diakuinya, sebelum ini juga sudah diserahkan sembilan nama ke Gubernur. Tetapi karena harus tujuh, tentu ditarik kembali.
“Selama ini saya banyak kesibukan diluar. Makanya baru pekan lalu diserahkan kembali hasil perbaikannya ke Pemprov,” jelas Jumaga.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Keprk, Guntur Sakti mengatakan, ia tidak ingin melangkahi kewenangan Gubernur dalam persoalan ini. Diakuinya, sesuai dengan tugas kewenangan, pihaknya menyiapkan draf Surat Keputusan (SK) tujuh komisioner terpilih.
“Untuk nama-namanya akan kita serahkan kepada Pak Gubernur. Prosesi pelantikan juga tergantung waktu Gubernur,” ujar Guntur, kemarin.
Mantan Kadispar Kepri tersebut menjelaskan, kewenangan pihaknya adalah sebagai fasilitator terkait tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan. Sehingga tidak punya kewenangan diluar tugas dan fungsi yang sudah ada. Meskipun ia sudah mengetahui nama-nama terpilih, tetapi bukan kewenangannya untuk bicara.
“Persoalan itu kapasitas Gubernur. Kalau sudah kami laporkan, kawan-kawan bisa bertanya kepada Pak Gubernur. Jika Gubernur memberikan kewenangan, tentu baru boleh kami menjelaskan,” tegaa Guntur.
Sementara itu, sorotan tajam yang diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri membuat DPRD Kepri kebakaran jenggot. Setelah sekian bulan, Senin (12/2) lalu, baru menyerahkan hasil tersebut ke Pemprov Kepri.
“Setelah adanya surat KIP ke Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri, membuat DPRD seperti kebakaran jenggot. Padahal tugas dan wewenanganya hanya menyampaikan rekomendasi hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Gubernur,” ujar Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka.
Melihat sikap pimpinan DPRD Kepri tersebut, Endri menilai proses seleksi KPID Kepri priode 2017-2020 sarat dengan nepotisme. Ia menduga persoalan ini, yang menyebabkan Ketua DPRD Kepri sulit untuk membuat keputusan. Akhirnya lebih memilih untuk membuat lembaga tersebut menjadi vakum.
“Sikap seperti ini, menyebabkan hilangnya legitimasi publik atas lembaga KPID. Lantaran tarik ulur yang dilakukan DPRD Kepri,” tegasnya.(jpg)

BP Batam Siapkan Sistem Port to Port

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya memangkas biaya logistik dari Batam ke Singapura. Sebab tingginya tarif kontainer ke Negeri Singa itu dinilai menghambat dunia usaha di Batam, khususnya di sektor industri.

Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam Nasrul Amri Latif mengatakan, saat ini pihaknya tengah menimbang sejumlah opsi dan konsep untuk menekan biaya logistik tersebut. Pihaknya juga mengkaji kembali beberapa konsep yang selama ini diterapkan di pelabuhan Batam. Seperti door to door dan door to port.

“Saat ini kami sedang mengevaluasi,” kata Nasrul, Senin (19/2).

Memang dalam dunia ekspedisi di Batam, konsep transaksi logistik dan model pengiriman barang atau biasa disebut freight terms memang mengacu kepada dua konsep yang paling sering digunakan, yakni door to door dan door to port.

Di dalam konsep door to door, pengangkut menerima ongkos angkutan sampai dengan proses bongkar muat di pelabuhan. Sehingga angkutan dari pelabuhan ke gudang pemilik barang harus melakukan negosiasi sendiri.

Nilai negatifnya adalah, pemilik barang harus menggolkan biaya logistik tersebut dengan perusahaan pengangkut lokal. Sedangkan nilai positifnya adalah biaya transportasi lokal tidak akan melibatkan perusahaan pelayaran.

Untuk saat ini, perusahaan pelayaran dan forwarder yang mendominasi jalur lalu lintas barang dari Batam ke Singapura dan sebaliknya berasal dari Singapura.

Sehingga dalam konsep berikutnya, yakni konsep door to door, maka forwarder Singapura banyak melakukan mark up untuk penagihan biaya logistik ke perusahaan pengangkut lokal.

Kemudian, dengan konsep door to door yang sekarang digunakan, maka pemilik barang akan terima bersih di gudangnya. Sedangkan urusan transportasi dari pelabuhan ke lokasi pemilik barang dilakukan perusahaan lokal, tetapi penagihan ke pelayaran di Singapura.

Dan pelayaran yang menagih pemilik barang, dimana sudah menjadi rahasia umum penagihan transpor lokal di Batam di-mark-up oleh forwarder Singapura.

BP Batam, kata Nasrul, tidak bisa ikut campur terkait persoalan ini karena transaksi logistik murni urusan bisnis. Namun ia meminta kepada setiap perusahaan industri untuk melaporkan segala transaksi logistik yang mereka lakukan ke BP Batam.

“Kami ini tugasnya mendukung dunia industri. Makanya kami akan menata pelabuhan, sehingga berkaitan dengan itu, ke depannya diharapkan agar industri bisa info ke kami soal transaksi logistik yang telah dilakukan,” jelasnya.

BP Batam juga kata Nasrul lebih condong pada penerapan konsep transaksi logistik berbasis model pengiriman port to port atau pengiriman dari pelabuhan ke pelabuhan. Dengan kata lain, tanggung jawabnya tidak sebesar pada model pengiriman door to door yang harus sampai ke gudang si pemilik barang. Pengiriman hanya sampai di pelabuhan saja, dimana barang tersebut akan ditumpuk di pelabuhan.

Setelah barang sampai di pelabuhan, maka sudah menjadi tanggung jawab importir. Sehingga ketika barang sudah sampai di pelabuhan, maka perusahaan eksportir hanya tinggal mengirimkan tagihan kepada pihak pembeli.

Pada model pengiriman ini, penjual diuntungkan. Dan Pembeli pun jadi berpotensi untuk menumpuk barangnya di balai lelang pelabuhan.

Disamping itu, persoalan lain terkait tingginya tarif logistik mengacu pada jumlah muatan yang dibawa oleh kapal asing masuk ke Batam.

Lalu mengenai jumlah muatan. Di Batam, jika jumlah kontainer kurang dari jumlah minimal kontainer yang telah ditentukan, tarifnya tetap dihitung berdasarkan jumlah minimal kontainer. Contohnya, jika batas minimal 20 ton, dan kapal hanya membawa 15 ton, maka tarif yang dikenakan sesuai dengan tarif 20 ton.

Sehingga perhitungan muatan didasarkan berdasarkan jumlah minimum sehingga harganya akan mahal.

Nasrul mengatakan, penyebabnya adalah kapasitas Pelabuhan Batuampar yang sangat kecil. Sehingga untuk menumpuk kontainer tidak akan bisa dilakukan. Hal tersebut memaksa kapal-kapal asing hanya membawa sedikit muatan.

“Proses pemetaan itu untuk menentukan alur transportasi ideal seperti apa. Begitu juga dengan tarif logistik yang ideal sehingga didapat solusinya,” ungkapnya.

Persoalan mahalnya tarif logistik ini sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam, Daniel Burhanuddin.

Daniel mengambil kesimpulan, tarif logistik Batam menuju Singapura secara door to door adalah sebesar 700 dolar Singapura per unit untuk kontainer berukuran 40 feet.

“Namun yang menikmati mahalnya tarif tersebut adalah forwarder Singapura,” ujarnya.

Untuk menurunkan tarif logistik, maka konsep door to door harus diganti door to port. Kemudian tarif angkutan dari pelabuhan ke lokasi pabrik harus ditagih ke forwarder Singapura.

“Penerapannya nanti harus dikawal dengan peraturan-peraturan BP Batam dan syahbandar,” katanya lagi.

Ia kemudian mengatakan penyebabnya juga datang dari faktor-faktor lain.“Pertama biaya pelabuhan, kedua jumlah muatan yang tersedia dan ketiga jarak, ” katanya.

Berdasarkan biaya pelabuhan maka setiap kapal yang memiliki isi atau tidak sama sekali jika memasuki pelabuhan akan dikenakan sejumlah biaya yang besarannya sama.

“Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pilotage, uang labuh, dan uang sandar dalam arti akan menjadi beban pelayaran,” ungkapnya. (leo)

BP Batam akan Kembangkan Pelabuhan Makobar

0

batampos.co.id – Kasus tenggelamnya kapal angkut granit dan material, TB Hongkin dan kapal TK Bintan I pada 5 Februari lalu di Kabil membuat BP Batam merevitalisasi Pelabuhan Makobar yang berada di sebelah utara Pelabuhan Batuampar. Tujuannya adalah membangun pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan logistik untuk menampung material yang diangkut kapal dan juga sebagai tempat bersandar yang representatif.

“Salah satu keunggulan Pelabuhan Makobar adalah terletak di teluk. Sehingga tidak gampang terguncang ombak. Sangat cocok dibangun logistik untuk material properti. Kejadian tenggelamnya kapal kemarin karena ombak yang tinggi,” kata Kepala Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam, Nasrul Amri Latif, Senin (19/2) di Kantor Pelabuhan BP Batam.

Keadaan Pelabuhan Batuampar yang tidak baik memang membuatnya tidak bisa menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar seperti kapal Super Panamax. Sehingga banyak yang memutar jauh ke Pelabuhan Kabil untuk menurunkan muatannya karena dianggap lebih layak.

Jika menurunkan muatan di Pelabuhan Batuampar, maka harus menunggu dwelling time yang cukup lama, bisa berhari-hari. Untuk itu, Pelabuhan Makobar akan dijadikan pelabuhan dengan aktivitas yang berbeda dan khusus menangani aktivitas logistik. Pengembangannya diproyeksikan bisa menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar Super Panamax dan Landing Craft Tank (LCT).

Kasus kapal TB Hongkin dan kapal TK Bintan I memang cukup menjadi perhatian karena kapal-kapal tersebut menabrak penyangga pipa avtur di trestle Dermaga Pelabuhan Curah Kabil. Untungnya tidak terjadi kebocoran karena tabrakan tersebut.

“Memang karena sempat tenggelam, maka ada minyak yang sempat tumpah ke laut. Namun bisa segera diatasi dengan memanfaatkan selimut minyak dengan berkoordinasi dengan Patra Niaga,” jelasnya.

Nasrul menggambarkan estimasi untuk mengembangkan Pelabuhan Macgobar membutuhkan data sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar dan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat barang dari kapal di Pelabuhan Batuampar, Kamis (8/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Dulu Pelabuhan Makobar merupakan pelabuhan dermaga curah yang menjadi tempat untuk menurunkan dan menampung muatan material bangunan dari kapal-kapal yang berlabuh di Batam. Namun karena kondisinya yang semakin tidak layak, maka sekarang lebih banyak digunakan untuk menurunkan muatan sembako.

Ketua INSA Batam Osman Hasyim Osman Hasyim mengungkapkan, saat ini pelabuhan di Batam sangat sepi dari aktivitas bongkar muat. Bahkan hanya untuk proses labuh tambat saja, Pelabuhan Batuampar kalah populer dari Singapura.
Banyak kapal yang memindahkan aktivitasnya ke Johor atau ke Karimun.

Ia kemudian memperlihatkan website yang menunjukkan aktivitas kapal di dunia yakni di www.marinetraffic.com dan www.vesselfinder.com. Di sepanjang pantai Singapura, banyak kapal yang melakukan aktivitas, seperti melakukan labuh tambat, bongkar muat, dan lainnya.

Sedangkan di Pelabuhan Batuampar Batam tidak terlihat aktivitas sama sekali. Pemegang regulasi dalam hal ini BP Batam diminta untuk berperan aktif. Lautan di Batam sangat luas dan mampu menampung lebih dari 1.000 kapal dengan syarat modernisasi pelabuhan dan regulasi yang memberikan kepastian dan insentif. Ia memberikan contoh ongkos labuh tambat untuk kapal adalah 0,11 dolar AS per Gross Register Ton (GRT) kapal.

Jika ada 200 kapal yang berlabuh memiliki total berat 100.000 GRT di Batam, maka pendapatan yang bisa diperoleh mencapai Rp 79,8 miliar per bulannya. “Namun itu yang tak bisa dicapai saat ini,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah kapal yang berlabuh di Batam tidak lebih dari 30 unit. Osman mengatakan pemerintah harus segera berbenah jika ingin mengembalikan kejayaan Batam di dunia maritim seperti di era kepemimpinan B.J. Habibie. Selanjutnya, ia kemudian berbicara mengenai masalah tarif pelabuhan. (leo)

BPS: Penyerapan APBD Harus Digesa

0

batampos.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan Siregar mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota menggesa penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, APBD yang sudah ada mampu menggerakan perputaran ekonomi daerah.

“APBD memberikan kontribusi yang positif bagi daerah. Dan ini bisa menggerak roda perekonomian daerah,” ujar Panusunan menjawab pertanyaan media baru-baru ini.
Dijelaskannya, pengaruh APBD sangat instan bagi ekonomi daerah. Karena kondisinya berbeda jika mengandalkan investasi besar. Ditegaskan Panusunan, pengaruh masuknya investasi membutuhkan waktu satu atau dua tahun. Disebutkannya, persoalan yang terjadi adalah penyerapan APBD tidak merata.

“Tahun 2018 ini kita berharap, penyerapan APBD tidak menumpuk di triwulan empat. Tentu ini menjadi pekerjaan Pemda untuk menyiasatinya,” tutup Panusunan.

Sementara itu, Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan sampai saat ini, sudah ada 22 paket kegiatan senilai Rp 70 miliar yang sudah rampung dilelang. Menurut Misbardi, kegiatan tersebut tinggal menunggu kontrak.
“Sedangkan yang sedang tayang ada 23 paket kegiatan dengan nilai Rp 109 miliar,” ujar Misbardi, Senin (19/2) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Dijelaskannya, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang ada empat paket dengan nilai Rp 9,6 miliar. Berikutnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri sebanyak 6 paket dengan jumlah Rp 34,5 miliar. Mantan Kepala Biro Umum tersebut juga mengatakan, kegiatan lainnya berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak dua paket dengan nilai Rp 2,5 miliar.

Masih kata Misbardi, Biro Umum ada dua paket kegiatan yang sudah selesai lelang. Adapun nilai proyeknya adalah Rp 3,9 miliar. OPD Selanjutnya yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri sebanyak empat paket kegiatan Rp7,3 miliar. Sedangkan OPD terakhir adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman sebanyak 4 paket senilai Rp 10,5 miliar.Peelaksanaan “Pelaksanaan lelang yang kita lakukan tergantung pengajuan. Cepat atau lambat, dipengaruhi kelengkapan dokumen administrasi,” jelas Misbardi.(jpg)

DPU 4 PAKET
1. Peningkatan jalan kawasan pusat pemerintahan dompak – 4.7 M
2. Pengawasan teknis peningkatan jalan kota TPI wilayah I – 230 jt
3. Peningkatan jalan coastal area lanjutan – 4.5 M
4. Pengawaasan teknis peningkatan jalan kab karimun – 210 jt

DISHUB 6 PAKET
1. Pengawasan pembangunan pelabuhan penagi tahun II – 570 jt
2. Pengawasan pembangunan pelabuhan tg uban – 400 jt
3. Pengawasan pembangunan pelabuhan parit rempak – 280 jt
4. Pembangunan plabuhan tanjungguban – 13.3 M
5. Pembangunan pelabuhan penagi tahun II – 19.1 M
6. Pengawasan pengembangan dan peningkatan pelabuhan pelantar I dan pelantar II tahun Ii – 866 jt

RSUD 2 PAKET
1. Belanja Cleaning service – 2.4 M
2. Belanja makan minum pasien – 2.1 M

BIRO UMUM 2 PAKET
1. Belanja ATK – 1.3 M
2. Belanja kebersihan kantor – 2.6 M

DISDIK 4 PAKET
1. Perencanaan pembangunan yayasan mahanaem batam – 73 jt
2. Pengadaan alat peraga microplayer education SMA berkarakter – 2.4 M
3. Pengadaan alat peraga praktek keterampilan berbasis nirkabel untuk SMA – 2.4 M
4. Pengadaan alat monitoring kelas dan pusat sumber belajar siswa untuk SMA – 2.4 M

PERKIM 4 PAKET
1. pengawasan teknis pembangunan GOR singkep barat – 165 jt
2. Pengawasan teknis peningkatan masjid baiturahman kab karimun – 135 jt
3. Peningkatan masjid baiturahman kab karimun – 4.7 M
4. Pembangunan GOR Kec. Singkep barat – 5.6 M

*Total 22 paket dengan nilai 70.8 M

Panen 6,7 Ton Gabah, Petani Untung Rp 42 Juta

0
Bupati Bintan Apri Sujadi saat panen padi di Kampung Poyotomo, Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Senin (19/2) sore. F. slamet/batam pos

batampos.co.id – Setelah kelompok tani di Kecamatan Toapaya, giliran kelompok tani di Kampung Poyotomo, Desa Sri Bintan Kecamatan TelukbSebong, Bintan berhasil melakukan panen padi, Senin (19/2) sekitar pukul 15.00 sore.

Dalam panen yang memanfaatkan lahan lebih kurang 2 hektare itu, menghasilkan gabah sebanyak 6,72 ton. Dari panen itu, kelompok petani tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp 42 juta.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, dirinya melihat potensi pertanian padi di Bintan yang sangat luar biasa. Terlebih didukung potensi alam seperti waduk. Oleh karena itu ke depan dirinya bertekad untuk lebih mengembangkan pencetakkan sawah di Kabupaten Bintan.

Kepala BPTP Balitbang Kepri mengatakan, gabah yang dihasilkan sekitar 6,7 ton per hektare setelah ditanami bibit padi jenis Invara 5 serta 2. Karena dalam masa 115 hari untuk bibit padi Invara 5 sudah panen, sedangkan dengan ditanami bibit padi Invara 2 dalam masa 127 hari.

Ia menjelaskan, dengan hasil gabah 6,7 ton, maka beras yang dihasilkan sekitar 3 ton. Saat ini, nilai jual beras di tingkat petani sekitar Rp 12 hingga Rp 13 ribu per kilogram, maka untuk penjualan padi dalam satu hektare sekitar Rp 36 juta.

“Biaya operasional sekitar Rp 15 juta, itu sudah dari awal hingga panen. Jika dikurangi Rp 36 juta, maka keuntungan petani sekitar Rp 21 juta. Jika 2 hektare maka dikalikan 2 menjadi Rp 42 juta,” kata dia ditemui usai acara.

Dengan keberhasilan ini, ia akan mengembangkan 6 hektar untuk lahan pertanian padi, di mana 2 hektare untuk bibit dan 4 hektare untuk percontohan. “Target kita di kawasan ini menjadi 12 hektare,” tukasnya.

Danramil Bintan Utara Kapten TH Prabowo mengatakan, pihak Kodim 0315 Bintan akan siap membantu menyukseskan program pemerintah ini, tentunya dengan menerjunkan personel Babinsa dan Kodim 0315 Bintan untuk melakukan pencetakkan sawah di Kampung Poyotomo.

“Kami bersama petani siap menyukseskan program ini, terlebih target ke depan akan dikembangkan 12 hektar petak sawah di sini,” tukasnya. (met)

Jika Tak Layak, Bus Sekolah akan Dikandangkan

0
Beberapa waktu lalu salah satu bus sekolah terguling di Simpang Tiga Kawasan Pariwisata Bintan Resorts Lagoi. Untuk menghindari kejadian yang sama, pihak disdik akan melakukan investigasi kelayakan bus sekolah. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Kadisdik Kabupaten Bintan Tamsir mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi kelayakan bus sekolah yang diadakan oleh PT Aneka Jaya Kijang dengan menelan anggaran sekitar Rp 7,9 miliar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Polres, Dishub maupun Organda untuk bersama – sama melakukan investigasi bus sekolah pada tahun ini,” ungkap Kadisdik Disdik Bintan Tamsir seusai acara refleksi 2 tahun kepemimpinan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Dalmasri Syam di kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (19/2).

Bila nantinya berdasarkan hasil investigasi, beberapa bus dinyatakan tidak layak operasi, Tamsir meminta agar bus bus tersebut dikandangkan. Dan kepada pemenang tender pengadaan 43 unit bus supaya segera mengganti dengan bus yang layak operasi. “Jika mereka tidak sanggup mengganti dengan bus yang layak operasi, kami minta agar bus yang layak operasi saja yang digunakan untuk transportasi antar jemput guru dan anak anak sekolah di Bintan. Yang tak layak, sebaiknya dikandangkan,” kata dia.

Ia mencontohkan, misalkan nantinya dari 43 unit bus yang diinvestigasi dan hasilnya hanya 5 unit bus yang tidak layak operasi, maka kontrak pengadaan bus sekolah itu harus diubah. “Maka nilai kontraknya hanya pengadaan 38 unit saja, itu misalkan,” kata dia.

Sebelumnya, bus sekolah yang mengangkut 7 orang siswa terbalik di Simpang Tiga, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts Lagoi. Kejadian itu mengakibatkan, 1 orang siswa mengalami luka cukup parah, sedang 6 lainnya mengalami luka ringan. (met)