Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12652

55 Investor Digital Tertarik ke Batam

0
Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuo memberikan pemaparan pada acara seratus hari kinerja BP Batam di Swissbel Hotel Harbourbay Batuampar, Rabu (31/1). F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Masa depan Batam tampaknya akan segera bergantung pada pariwisata dan industri digital. Di sektor digital, sebanyak 55 investor asal Singapura mulai menyatakan minat untuk berinvestasi di Nongsa Digital Park.

“55 investor Singapura datang dan ingin bangun pusat ekonomi digital. Mereka telah menemui Pak Kris (Wiluan), pengelola Nongsa Digital Park, dan menyatakan minat mengembangkan start up bisnis terkait ekonomi digital di sana,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Rabu (31/1).

Lukita mengatakan, Nongsa Digital Park dipilih karena sudah memiliki infrastruktur yang baik dan ada juga industri kreatif di sana, seperti Kinema Studio.

“Sistem kabel fiber optic juga cukup baik, lalu kedekatannya juga dengan Singapura. Dari segi akses mudah karena ada Pelabuhan Feri Nongsa yang tak jauh lokasinya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk sumber daya manusia di bidang industri digital, Lukita mengakui talentanya cukup banyak di Indonesia. “Sebagai contoh yang sudah masuk di Nongsa Digital Park itu, mayoritas pekerjanya dari lokal. Jadi saya tak khawatir pengembangan SDM-nya,” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura pada September lalu, kedua belah pihak sudah menyepakati bahwa Batam akan menjadi jembatan digital dari Singapura menuju seluruh penjuru wilayah di Indonesia.

“Artinya kita di Batam punya infrastruktur dan SDM tapi bisa juga jadi jembatan lain ke wilayah Indonesia lainnya,” jelasnya.

Potensinya akan semakin besar karena pada pertengahan tahun, Badan Ekonomi Kreatif akan menggelar event di Batam. “Ketika Batam dipilih karena kotanya aman, nyaman, dan memadai maka talenta itu akan datang,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Digital Entrepeneur Indonesia (ADEI) Batam, Ammar Satria, mengatakan Batam sebagai digital hub ke daerah lain di Indonesia harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.

“Kami sangat berharap banyak dari pengembangan industri digital. Cuma potensi apa yang dimiliki Batam saat ini, itulah yang penting. Industri digital bisa berkembang pesat di Singapura karena didukung fasilitas lengkap dan kepastian hukum yang baik,” kata Ammar.

Pengembangan industri digital harus didukung penuh oleh pemerintah pusat. “Saya sangat optimsis ekonomi Batam mampu bangkit melalui sektor digital karena Presiden punya visi besar, yakni menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020,” jelasnya. (leo)

Polemik Upah Bisa Ganggu Investasi Batam

0

batampos.co.id – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, menyebut penentuan upah minimum sektoral kota (UMSK) Batam bukanlah suatu keharusan, karena tak ada aturan yang mewajibkannya. Termasuk, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan.

“PP 78 Tahun 2015 hanya menganjurkan UMSK bisa ditetapkan untuk sektor-sektor unggulan apabila memungkinkan dan tidak wajib ditetapkan,” ujar Cahya, Rabu (31/1).

Menurut dia, Apindo sudah berusaha mewujudkan UMSK Batam tahun 2017 dengan menyetujui lima sektor pada waktu itu. Namun, pihak pekerja tidak bisa menyepakati dalam forum rapat penentuan tersebut.

Karena itu, Apindo Kepri meminta supaya UMSK tidak ditetapkan pada tahun 2018 ini. Tujuannya, kata Cahya, agar tidak menambah beban operasi perusahaan yang sudah semakin berat.

Terlebih, kondisi ekonomi Kota Batam yang sedang mengalami perlambatan membuat perusahaan mengalami kesulitan operasi. Bahkan, menurut Cahya ada 74 perusahaan tutup pada tahun 2017.

“Jika ditambah lagi dengan beban UMSK pada tahun ini, maka akan semakin banyak perusahaan yang tutup di Batam,” paparnya.

Terkait desakan para buruh untuk menetapkan UMSK di Batam, Apindo Kepri meminta pemerintah agar lebih bijak mengambil keputusan mengingat kondisi ekonomi Batam yang masih terpuruk.

“Keberadaan perusahan dan investasi harus dipertahankan supaya lapangan pekerjaan bisa terus terjaga,” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, UMK Batam saat ini lebih tinggi dari Malaysia sehingga semakin sulit untuk bersaing menarik investor.

“Sejumlah perusahaan akan hengkang dari Batam ke sana jika kondisi kita semakin tidak menentu,” katanya.

Pekerja mengecat kapal di Sagulung. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Minta Pemko Tekan Harga

Ribuan pekerja di Batam berencana turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa permintaan kepada pemerintah, Kamis (1/2). Salah satunya adalah meminta pemerintah dapat menekan dan mengendalikan harga bahan pokok atau sembako di Batam yang terus naik.

Panglima Garda Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Suprapto, mengatakan aksi itu tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Batam. Ada beberapa titik kumpul menjelang aksi di depan Kantor Wali Kota Batam, di antaranya Mukakuning, Tanjunguncang, Kabil, Batuampar, dan Batamcenter.

Dikatakannya, dalam aksi tersebut para pekerja akan menyampaikan beberapa permintaan kepada pemerintah. Di antaranya meminta Wali Kota Batam segera merekomendasikan upah minimum sektoral. Hal itu untuk membedakan gaji para pekerja galangan kapal atau migas dengan pekerja di mal.

“Dasar upah pekerja harus berkeadilan. Apalagi daerah lain sudah menetapkan UMS, tapi Batam masih belum. Tahun lalu juga hanya UMS untuk galangan kapal dan logam berat yang lainnya tidak ada,” imbuh Suprapto.

Menurut dia, permintaan lainnya adalah agar pemerintah dapat mengendalikan dan menekan harga sembako seperti beras yang terus merangkak naik. Hal itu juga semakin berat dengan harga komoditas lainnya, sehingga cukup menyulitkan untuk pekerja bisa menikmati makanan layak.

“Semua serba mahal. Apalagi tarif dasar listrik (TDL) juga naik. Kami meminta pemerintah untuk bisa menurunkan ini. Karena dampak kenaikan sangat memberatkan kami yang hanya pekerja,” jelas Suprapto.

Di sisi lain, pekerja juga meminta agar pemerintah bisa bersikap atas kenaikan pertalite yang cukup signifikan dari Rp 7600 menjadi Rp 8000. Apalagi ketersediaan premium di SPBU-SPBU sudah mulai langka dan sulit didapatkan.

“Tugas pemerintah untuk menyelesaikan ini semua. Jangan tutup mata dengan kondisi saat ini. Kami rakyatmu yang merasakan ini semua,” pungkas Suprapto. (she/rna)

Istri Ahok Selingkuh Tujuh Tahun

0

batampos.co.id – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah bersabar sangat lama. Selama tujuh tahun, dia menunggu istrinya, Veronica Tan, mengakhiri hubungan terlarang dengan Julianto Tio. Kesabaran Ahok habis ketika Vero bertemu dengan Tio di Singapura November 2017 lalu ketika Ahok sedang dalam tahanan.

Hal itu diungkapkan oleh adik sekaligus kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra Purnama, Rabu (31/1). Seusai persidangan perceraian pertama Ahok dengan Vero di Pengadidan Negeri Jakarta Utara. Sidang itu ditunda karena pihak Vero tidak hadir.

”Ibu Veronica tidak akan hadir, dan menyerahkan jalannya persidangan cerainya kepada majelis hakim,” kata Fifi. ”Sidang akan kembali digelar, Rabu mendatang (7/2). Agendanya masih terkait pemanggilan tergugat,” lanjutnya.

Fifi tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Vero. Hak tergugat. Pihak Ahok akan fokus menyiapkan seluruh materi yang diperlukan di persidangan. Termasuk bukti kalau bahtera rumah tangga Ahok dan Vero kandas karena kehadiran orang ketiga, seorang pengusaha bernama Julianto Tio.

Dijelaskan Fifi, hubungan terlarang itu telah terjalin sejak 2010. Diperkenalkan oleh adiknya, Vero, kenal dengan Julianto yang ketika itu baru pulang dari Amerika Serikat. Sejak saat itu, Julianto tak pernah lelah menghubungi Veronica.

Berjalannya waktu, Ahok mengetahui hubungan terlarang tersebut. Ahok pun menegur istrinya. Meminta dia untuk tidak meneruskan hubungan dengan Julianto.

”Ibu Vero meminta maaf ke Ahok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Yaitu tidak berhubungan dengan Julianto,” ungkap Fifi.

Ahok pun memaafkan. Sayang, Vero ternyata mengulangi kesalahannya. Dia kembali berhubungan dengan Julianto. Ahok bersama putra pertamannya, Nicholas Sean, lantas menemui Julianto. Mereka meminta Julianto tidak lagi berhubungan dengan Veronica.

Sayang itikad baik Ahok bersama putranya itu tidak gubris oleh Julianto. Hubungannya dengan Vero terus berlanjut. ”Mereka (Julianto dan Veronica, Red) bertemu di Singapura pada 12 November 2017 lalu. Saat Ahok dalam kondisi di dalam penjara,” papar Fifi.

Saat itulah, kesabaran Ahok habis. Sudah berkali-kali tertangkap melakukan hubungan terlarang. Dalam kondisi Ahok dipenjara pun, Vero tetap tega mengkhianati suaminya. Ahok pun melayangkan gugatan cerai.

”Sebenarnya Ahok tidak ingin bercerai. Tapi mau gimana lagi, sudah berkali-kali ketahuan, dimaafkan, dan melakukan mediasi oleh tokoh agama, namun mereka tetap berhubungan,” paparnya.

Terkait hak asuh anak, Fifi berharap diberikan kepada Ahok. Namun, pihaknya tidak akan memaksakan. Biarkan anak-anak yang memutuskan. Toh, mereka telah dewasa.

Josefina A. Syukur, selaku tim kuasa hukum Ahok menambahkan, pertemuan Vero dan Julianto di Singapura sebenarnya berbarengan dengan acara keluarga Ahok. Vero ke negeri Jiran itu bersama Fifi. Tidak diketahui apa yang dilakukan Vero dan Julianto dalam pertemuan tersebut.

Meski kecewa dikhianati, Ahok tidak pernah melaporkan hal itu ke polisi. Sebab Ahok ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik.

Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan, persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Dengan agenda pemanggilan penggugat dan tergugat. Prosesnya akan sama dengan sidang gugatan perceraian lainnya. Tidak ada keistimewaan. Sidang akan dipimpin oleh mejelis hakim Sutaji, Ronald Salnofrin, dan Taufan Mandala.

Jootje tidak mempermasalahkan ketidakhadiran penggugat dan tergugat. Yang terpenting ada yang mewakili. Seperti diwakili oleh kuasa hukum. Namun, sampai kemarin, kuasa hukum pihak Veronica belum berkoordinasi dengan pengadilan. ”Kalau tidak ada yang mewakili atau permohonan dari pihak tergugat, Veronica harus menghadiri sidang,” katanya.

Meski pihak Ahok menyatakan telah ada proses mediasi, berkali-kali pula, pengadilan akan tetap mengagendakan mediasi. Mediasi dilakukan secara fleksibel. Baik terkait penentuan mediator dan lokasi mediasi. ”Yang pasti mediasi harus dilakukan. Karena bagaimana pun kami ingin mereka bisa berdamai,” paparnya. (ian/ang/jpg)

Tidak Semua Bisa Menikmati Bulan “Merah Darah”

0
Fenomena Super Blue Blood Moon tampat terliaht di kawasan Nagoya Batam, Rabu (31/1). fenomena langka ini dapat diamati hampir di seluruh wilayah Indonesia . F Cecep Mulyana/batam Pos

batampos.co.id – Saat yang ditunggu masyarakat tersaji tadi malam. Fenomena langka yakni gerhana bulan bersamaan dengan bulan pertama, bisa dinikmati masyarakat tadi malam.

Sebagaimana banyak dilansir, puncak gerhana bulan “super blue blood moon” tadi malam terjadi pada pukul 20.29 WIB. Pada saat puncak gerhana, bulan memang terlihat berwarna merah dan cenderung gelap. Tidak seperti cahaya bulan purnama biasanya yang kuning terang.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dirinya saat gerhana bulan muncul.

“Ada yang bertanya kok gak kelihatan bulan merahnya?” katanya tadi malam.

Thomas lantas menjelaskan bahwa terlihatnya efek “merah darah” saat gerhana bulan banyak dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi cuaca dimana pengamatan gerhana bulan dilakukan. Dia menjelaskan dalam kondisi sangat cerah, terlihat warna merahnya.

Dia menjelaskan warna merah darah yang muncul itu merupakan hasil pembiasan sinar matahari. Meskipun saat gerhana posisi bulan-bumi-matahari sejajar, bukan berarti bukan tidak menerima cahaya matahari. Ketika saat gerhana terjadi, gelombang cahaya merah dari matahari dibiaskan oleh bumi ke bulan. Dengan teleskop yang canggih, masyarakat bisa mengamati merembetnya cahaya di daratan bulan serta mengawasi kawah-kawah di bulan.

Ketika diamati lebih jauh, saat puncak gerhana bagian bawah dari bulan terlihat lebih gelap. Menurut Thomas itu menunjukkan bahwa bagian bawah bulan merupakan bagian yang terdekat dengan bumi. Dia mengatakan pada fase gerhana total, bagian bawah bulan memang terlihat lebih gelap.

“Karena bagian itu adalah bagian dekat inti bayangan bumi,” pungkasnya.

Sementara itu sebagian masyarakat menyambut gerhana bulan dengan menggelar salat gerhana. Di beberapa masjid juga terdengar khatib membawakan khutbah. Dalam tuntunan Islam memang disunnahkan melaksanakan salat gerhana saat terjadi gerhana bulan maupun matahari. (wan/jpg)

Menhub Minta Bupati Fokus Benahi Bandara

0
Bupati Aunur Rafiq, Sekda HM Firmansyah, Kadishub Fajar Harison bersama Menhub Budi Karya Sumadi saat audiensi terkait percepatan infrastruktur maritim Karimun di Jakarta, Selasa lalu. Foto: Humas Pemkab Karimun.

batampos.co.id – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta Pemerintah Karimun fokus membenahi sarana bandara Raja Haji Abdullah, Seibati. Terutama peningkatan perpanjangan landasan pacu bandara.

Landasan pacu Bandara Seibati saat ini baru sekitar 1.400 meter, dan akan diperpanjang hingga mencapai 1.800 meter. Sehingga bandara yang terletak di Kecamatan Tebing itu bisa disinggahi pesawat perintis, atau tipe ATR 72.

“Pak Menteri memang meminta kita lebih fokus benahi infrastruktur Bandara Seibati. Mengingat, transportasi udara merupakan potensi bagi Karimun sebagai wilayah kepulauan untuk meningkatkan investasi,” ungkap Bupati Aunur Rafiq usai audiensi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Selasa (30/1) lalu.

Selain itu, kelanjutan pembangunan pelabuhan peti kemas Malarko pun menjadi atensi Menteri Perhubungan. Menyusul proyek tahun jamak itu, kembali mendapat kucuran dana dari pusat di tahun 2018.

“Pak Menteri sudah menginstruksikan kepada Ditjen Perhubungan untuk segera menindaklanjuti proyek pelabuhan Malarko, dan Bandara Seibati. Semoga kedua proyek nasional itu segera terealisasi,” harap Bupati.

Di hadapan Menteri Perhubungan, Bupati memaparkan upaya Pemerintah Karimun memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki Karimun. Selain peningkatan infratruktur pelabuhan Malarko, dan Bandara Seibati, juga disampaikan rencana pembangunan pelabuhan bongkar muat Parit Rempak, dan pembangunan pelabuhan feri internasional Tanjung Penagak. Termasuk rencana peningkatan sarana pelabuhan penyeberangan skala kecil lintas Pulau Karimun-Pulau Parit.

“Jika program penguatan infrastruktur sektor maritim terwujud, akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Karimun. Artinya, tidak akan lagi terkendala terhadap pasokan barang. Dan harganya pun bisa terkendali. Kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” beber Rafiq.

Di sisi lain, Bupati juga memaparkan permasalahan yang dihadapi, terutama di sektor perhubungan. Tidak adanya pelabuhan bebas yang mampu menampung kapal-kapal bertonasi 1.000 dwt, menjadi kendala serius. Tidak layaknya, dan perlu relokasi pelabuhan kargo, dan pelabuhan penumpang yang ada saat ini, turut disampaikan.

“Lokasi pelabuhan kargo dan pelabuhan penumpang saat ini, sudah tidak layak. Keberadaan di tengah kota, selalu menjadi biang kemacetan, dan berdebu. Dari segi estetika kotapun sudah tidak layak,” tutur Bupati.

Oleh karenanya Bupati menegaskan, pemerintah Karimun sangat membutuhkan penambahan sarana, dan prasarana pelabuhan. Terutama pelabuhan penyeberangan, dan konektivitas antarpulau.

“Secara umum, Menteri mengapresiasi pemaparan terkait potensi sektor maritim di Kabupaten Karimun. Namun sekali lagi, Pak Menteri meminta kita agar lebih fokus untuk pembenahan, dan peningkatan infrastruktur Bandara Seibati,” kata Rafiq, didampingi Sekda HM Firmansyah. (enl)

PAW Rahma Segera Dirapatkan Bersama DPD

0
Rahmah. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Keputusan Rahma maju sebagai bakal calon wakil wali kota membuatnya harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang. PDI Perjuangan tidak patah arang dengan keputusan kadernya menyeberang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, Soerya Respationo mengungkapkan, dalam waktu dekat ini akan lekas dibahas nama yang akan menggantikan keanggotaan Rahma di DPRD Tanjungpinang.

“Secepatnya kami akan urus suratnya ke KPU untuk PAW Bu Rahma,” kata Soerya, ditemui di Tanjungpinang, awal pekan kemarin.

Menurut Soerya, sebagaimana aturan yang ada, pengganti Rahma adalah kader PDI Perjuangan yang pada pemilihan legislatif lalu memperoleh raihan suara terbanyak di bawah Rahma yang berada di daerah pemilihan Tanjungpinang Timur.

“Tapi siapa namanya, nanti saya tanya ke KPU,” ujar Soerya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tanjungpinang, Muhamad Syahrial menyatakan, memang sudah dalam waktu dekat ini akan mulai diurus proses pergantian antarwaktu (PAW) Rahma. Hanya saja, Syahrial menerangkan, mesti terlebih dahulu ada rapat bersama pengurus partai di tingkat provinsi.

“Soal teknis rincinya, kami belum memutuskan karena perlu rapat dengan DPD dulu. Satu yang pasti, PAW jelas akan kami lakukan agar kinerja fraksi di legislatif tidak terganggu,” kata Syahrial. (aya)

Tempatkan Satpol PP di SDN 009 Kampung Aceh

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Kerap dijadikan lokasi maksiat, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menempatkan personil Satuan Polisi pamong Pradja di SDN 009 Seibeduk di Simpang Dam, Kampung Aceh.

“Satpol PP akan kami tempatkan, dalam satu atau dua hari ini saya akan minta ke pak Zali (Kasatpol PP Nurzalie) lakukan ini,” kata Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, kemarin.

Ia menyampaikan, tak hany penjagaan pagi hari, sekolah tersebut akan dijaga hingga malam hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar sekolah tersebut tak dijadikan tempat yang senonoh.

“Sekurang-kurangnay dua shift, nanti Satpol PP akan buatkan shiftnya,” ucap dia.

Keluhan ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Batam mengadakan kunjungan ke sekolah tersebut.

¡°Kondisi ini sudah berlangsung lama. Dari laporan mereka (sekolah), tak jarang anak-anak menemukan alat kontrasepsi, alat hisap sabu, dan narkoba lainnya. Hal ini tentu harus jadi perhatian serius pemerintah,¡± kata Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Jumat (26/1).

Dalam pertemuan itu pihak sekolah mengakui akibat minimnya anggaran, sekolah tidak mampu memiliki penjaga sekolah. Begitu juga dengan lampu penerangann di malam hari. Sehingga kesempatan inilah yang kerap dijadikan orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan asusila.

¡°Dulu katanya ada satpol pp yang bertugas disana (menjaga sekolah). Tapi sekarang sudah ditarik,¡± sebut Udin.

Oleh karena itu, pihak sekolah mengusulkan agar ada penjagaan di sana. Sementara Komisi IV, juga mengusulkan penjagaan sekolah SDN 009 kembali diperbantukan Satpol PP Batam.

¡°Sangat disayangkan, jika sekolah bagus namun malah dipakai orang gak bertanggungjawab,¡± jelasnya. (adi)

Banyak Proyek Pematangan Lahan Bermasalah di Sagulung

0
Truk pengangkut tanah melintas di Jalan R Suprapto, Sagulung,
Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Sagulung sepertinya tidak berjalan mulus. Itu karena banyaknya aktifitas proyek pematangan lahan yang berusaha mempersempit alur sungai ataupun drainase.

Sepekan belakangan ini ada dua proyek pematangan lahan yang dikomplain masyarakat karena berdampak bagi lingkungan sekitar. Proyek pematangan lahan dan pembangunan akses jalan di samping perumahan Taman Anugerah, kelurahan Tembesi dihentikan warga, Jumat (26/1) lalu.

Warga protes sebab dampak dari proyek tersebut lingkungan warga jadi tak sehat. Jalan lingkungan jadi becek dan berlumpur karena aktifitas kendaraan proyek. Yang lebih parah lagi, proyek tersebut juga mempersempit alur sungai karena membangun akses jalan masuk melalui pinggiran sungai. Warga kuatir lingkungan mereka akan kebanjiran jika sungai yang menjadi saluran pembungan akhir itu dipersempit.

Keluhan serupa juga disuarakan oleh warga Kaveling Baru, kelurahan Seilangkai Sagulung, beberapa hari terakhir ini. Warga setempat komplain dengan proyek pematangan lahan di pinggir sungai Seilangkai yang merupakan sungai induk dari pembuangan warga di Batuaji dan Sagulung.

Imbas dari proyek itu lingkungan warga jadi tak sehat sebab hilir mudik kendaraan proyek membuat jalan lingkungan warga kotor dan berdebu. Warga juga kuatir sungai Seilangkai dipersempit nantinya.”Sudah dua minggu proyek ini. Timbun tanah di dekat sungai belakang. Jalan jadi kotor. Debu sampai ke dalam rumah. Jadi tak sehat kami disini,” keluh Haryati, warga Kaveling Baru.

Pihak kelurahan Seilangkai mengakui adanya persoalan itu, namun demikian pihaknya belum bisa berbuat banyak sebab pihak proyek terkesan cuek dan tak mau tahu.

“Sudah kami panggil pihak proyek tapi belum direspon. Ini akan kami sampaikan ke kecamatan agar segera diambil tindakan,” ujar Lurah Seilangkai Chandra Hernawan.

Menanggapi itu Camat Sagulung Reza Khadafi akan memanggil kembali pihak proyek ataupun pengembang-pengembang yang bermasalah itu. Pihak kecamatan akan bertindak tegas dengan memberikan rekomendasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup agar proyek-proyek yang bermasalah itu dihentikan dan dinaikan ke tingkat penyidikan.

“Beberapa sudah diambil tindakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seperti yang di belakang perumahan Taman Anugerah itu, memang melanggar sebab berusaha mempersempit alur sungai. Yang bermasalah semua akan kami tertibkan,” ujar Reza.

Jika dalam pemanggilan itu pihak pengembang tidak gubris maka, pihaknya kata Reza akan memintah bantuan ke DLH untuk membongkar ataupun menghentikan paksa proyek-proyek yang bermasalah itu.

“Kami tidak menghalangi pembangunan, tapi taati aturan yang ada. Lengkapi izin yang ada. Kalau ada izin pasti tak berdampak kepada lingkungan sekitar,” tuturnya.

Maraknya proyek-proyek pematangan lahan yang bermasalah itu diakui Reza karena pihak proyek atau pengembang tidak memiliki perizinan yang lengkap. Jika memiliki izin, maka pengerjaan di lapangan tentu tidak akan berdampak kepada lingkungan sekitar.

“Itukan diatur dalam izin kajian lingkungan atau Amdal. Kalau tak ada itu ya tentu tak tahu aturan menjaga lingkungan sekitar,” tuturnya.

Untuk itu kepada pengembang-pengembang yang sedang melaksanakan proyek pembangunan di wilayah Sagulung, Reza menghimbau agar lengkapi berkas perizinan yang ada sehingga dalam pelaksanaan tidak berdampak bagi lingkungan sekitar.

“Apalagi mempersemit alur sungai itukan tidak benar. Kita lagi susah payah untuk mengatasi persoalan banjir,” kata Reza. (eja)

DPRD Batam Pikir Penghitungan Pajak Parkir di Hang Nadim Rugikan Pemko

0
Suasana parkir di bandara Hang Nadim

batampos.co.id – Komisi II DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pengelola parkir bandara, pelabuhan dan pusat perbelanjaan di Batam.

Pada RDP kali ini anggota Komisi II DPRD Batam mempertanyakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut sebesar seribu rupiah setiap kendaraan parkir di Bandara Hang Nadim untuk BP Batam.

“Itu kan sekali parkir per dua jam sekali per kendaraan dipungut Rp 3 ribu. Dari jumlah tersebut, seribu rupiahnya langsung dipotong untuk PNBP. Itu harusnya komponennya keseluruhannya itu dihitung dahulu dari pajak, baru dibagi dengan PNBP. Itu yang menimbulkan kerugian luar biasa untuk Pemko Batam dari pajak pendapatan daerah (PPD) dari perparkiran di Bandara Hang Nadim,” ujar anggota DPRD Batam Komisi II, Salon Simatupang.

Kalau ditotal kerugian dari PAD perparkiran, lanjut Salon, sudah terjadi loss PAD sebesar Rp 15 miliar selama sebelas tahun atau Rp 1,2 miliar setiap tahunnya dari parkir di Bandara Hang Nadim.

Untuk penghitungannya sendiri dari Rp 3 ribu rupiah setiap parkir kendaraan durasi per dua jam sekali parkir di Bandara Hang Nadim Batam, jumlah tersebut langsung dipotong seribu rupiah untuk PNBP yang disetor langsung ke rekening BP Batam. Tersisa Rp 2 ribu, masih dipotong lagi 39 persen pajak ke BP Batam lagi. Sisanya itulah baru dihitung pajak untuk Pemko Batam sebesar 25 persen.

“Itu kan sistem penghitungan pajak yang tak benar. Makanya target dari pendapatan pajak parkir tak pernah besar, di angka yang kecil. Harusnya kalau penghitungannya jelas dan fair, pendapatan pajak dari sektor parkir itu besar loh. Harusnya penghitungannya itu total kompenen keseluruhan dihitung terlebih dahulu dari pajak, barulah itu PNBP dibagi, bukan seperti saat ini,” ujar Salon.

Komisi II DPRD Batam nantinya akan mengundang Pemko Batam dan BP Batam untuk melihat dan meluruskan mengenai pajak parkir di Bandara Hang Nadim. Kalau ternyata tetap tak bisa disimpulkan, lanjut Salon, pihaknya minta Pemko Batam menyurati ke Kementerian Keuangan terkait penghitungan pajak parkir di Bandara Hang Nadim Batam.

Rata-rata perhari kendaraan seperti misalnya mobil, parkir di Bandara Hang Nadim, saat ini jumlahnya mencapai 6 sampai 7 ribuan.

Pengelola Parkir Keberatan Pajak Dinaikkan Lima Persen

Terkait kenaikan pajak parkir dari 20 persen ke 25 persen, hampir semua pengelola parkir keberatan atau menolak kenaikan tersebut. Alasannya, karena tarif parkir di Batam, masih menggunakan tarif parkir yang lama tahun 2012 dan tak pernah naik.

Seperti misalnya perwakilan pengelolan parkir di Bandara Hang Nadim, Arif. Ia beralasan keberatan dengan kenaikan pajak parkir sebesar 5 persen dari sebelumnya, karena mereka juga harus menggaji karyawannya atau petugas parkir mengikuti nilai UMK.

“UMK tiap tahun selalu naik. Kami pengelola parkir juga harus menaikkan gaji karyawan sesuai kenaikan UMK. Belum lagi biaya maintenance yang makin membengkak. Di daerah lain tarif parkir sudah lebih tinggi dibandingkan di Batam juga, itu yang jadi pertimbangan keberatan kami,” ujar Arif. (gas)

Suryana Jual Nasi Goreng untuk Biaya Pendidikan

0

batampos.co.id – Berbagai cara seseorang berusaha untuk mewujudkan cita-citanya. Salah satunya Suryana yang sering disapa Yana. Gadis belia yang masih berusia 23 tahun ini memiliki segudang cara untuk menggapai mimpinya.

Yana terlahir dari keluarga yang sederhana dan tidak memiliki ilmu pendidikan tinggi.

“Yang selalu jadi motivator saya adalah mama. Beliau orang yang pantang menyerah dan selalu berusaha. Alhamdulillah berkat doa beliau saya bisa sekolah hingga perguruan tinggi,” sebut Yana.

Diakui Yana, sewaktu dirinya duduk di bangku SD, mereka memiliki rumah makan padang yang lumayan penghasilannya. Namun, suatu ketika abangnya mengalami kecelakaan yang cukup parah dan membuat kondisi kesehatan mamanya menurun drastis. Sehingga akhirnya rumah makan mereka tersebut harus ditutup selamanya.

“Buat bantu ekonomi keluarga aku jualan kue dari kelas 5 sampai 6 SD,” kenang wanita kelahiran Pekanbaru 8 Oktober 1994 itu.

Sampai akhirnya dirinya SMP, untuk mendapatkan uang tambahan, ia harus membantu Ibunya berjualan. Selanjutnya ia memutuskan bergabung di sanggar Duta Santarina untuk memuaskan hobinya menari.

“Kebetulan setiap tampil bisa dapat uang saku, Alhamdullilah aku ikut sanggar sampai SMK,” kenang wanita lulusan SMK 2 Batam jurusan usaha perjalanan wisata itu.

Sewaktu ia duduk di bangku SMK, ia kembali membantu mamanya untuk menjual nasi goreng baik di sekolah atau di sanggar.

“Aku bilang ke mama, mama adek mau jualan nasi goreng boleh? Tapi mama yg buat nasi gorengnya. Buatan mama sangat sederhana tapi rasanya luar biasa. Sempat mama bilang nggak malu nak, anak mama sekarang sudah jadi penari. Banyak di kenal orang kok jualan nasi goreng? Aku hanya jawab, yang penting ini halal ma,” curhatnya.

Yana mengatakan sampai pada akhirnya temen sekelas dan guru-gurunya jadi langganan nasi goreng buatan mamanya. Ia mengungkapkan baru berhenti berjualan nasi goreng ketika mendekati Ujian Nasional.

Saat ini Yana sudah menjadi mahasiswi Universitas Universal jurusan seni tari.

“Aku bersyukur karena mama, aku bisa ngejalani hidup yang luar biasa terombang-ambing dengan keadaan dan kondisi keuangan. Alhamdulilah sekarang kuliah dan memiliki usaha kecil-kecilan gallery makeup” ujar Yana mengakhiri. (rng)