batampos.co.id – Batam menjadi tempat transit narkoba dari Malaysia, Akhir-akhir ini penyelundupan narkoba dilakukan secara masif oleh beberapa kurir, namun berhasil ditegah oleh otoritas petugas di Bandara International Hang Nadim.
Deputi V Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto mengaku akan memperketat pengawasan. Salah satunya dengan memasang kamera CCTV berkualitas canggih di bandara dan pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi penyeludupan narkoba.
“Kami sudah mendengar dan mengetahui 4 kali penangkapan narkoba di Bandara,” ujarnya.
Ia mengaku akan segera berkordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi dan Polda Kepri. Pengadaan CCTV ini nantinya bakal dipasang di titik pintu masuk Batam seperti Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Batamcentre dan Sekupang.
“Itu akan kita ajukan ke BNN atau Polda. Kalau tidak ada, kami akan ajukan ke Pusat,” kata Bambang.
Diakui dia, alat canggih CCTV tersebut sangat penting diadakan di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga bisa mendeteksi secara dini seluruh barang yang dikenakan manusia, dalam mengantisifasi masuk narkoba ke Indonesia.
“Narkoba menjadi musuh secara nasional. Kami akan perketat itu dengan berkomunikasi dengan Polda dan BBN,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan bekerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyelesaikan persoalan banjir. Salah satunya dengan memfungsikan lahan-lahan yang tersedia saat ini untuk pembuatan drainase.
“Saat ini Pemko sedang bekerja sama dengan BP-Batam membuat drainase,” kata Walikota Batam, Rudi, Minggu (17/12).
Menurutnya, semula titik banjir di Kota Batam berjumlah 57 titik. Kini, 29 diantaranya sudah ditangani. Selebihnya masih dilakukan penanganan hingga saat ini. Beberapa bulan terakhir pemko mengaku bekerja keras mengatasi banjir.
Rudi mengatakan selama masa tugasnya 5 tahun ini, ia sudah memprogram pembangunan Kota Batam hingga 2019 nanti. Salah satunya fokus melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang tentunya dibarengi dengan pembangunan drainase.
Pemko dan BP Batam sudah menyiapkan tempat-tempat yang menjadi sasaran mengalirnya air. Caranya adalah memfungsikan lahan-lahan yang ada pada saat ini. “Jadi saya dengan Pak Lukita sudah membicarakan untuk menarik kembali lahan-lahan yang sudah terjual dengan mengganti rugi untuk kepentingan orang banyak,” ujarnya.
Jika UWTO lahannya sudah habis, seluruh lahan yang sudah difungsikan untuk pembuatan drainase ini tidak boleh lagi digunakan. Jadi kemungkinan akan ada penarikan kembali lahan yang sudah terjual untuk kepentingan masyarakat.
“Untuk bebas banjir secara utuh mungkin belum, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin,” sambung Rudi.
Ia melanjutkan, penarikan lahan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat tidak ada tuntutan hukum. Karena pemerintah punya hak dekresi atau hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan.
Selain itu faktor yang membuat banjir adalah saluran air tersumbat. Hal itu bisa karena sedimentasi saat musim hujan dalam intensitas tinggi. Selain itu juga faktor sampah yang menumpuk di saluran pembuangan air.
“Makanya kita menghimbau masyarakat Batam untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tuturnya. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam berencana kembali menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Batam. Hal itu dikarenakan pembangunan Kota Batam, sehingga nilai jual untuk tanah semakin tinggi.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Raja Azmansyah mengatakan pihaknya akan memverivikasi data pajak bumi dan bangunan (PBB) di Batam. Kenaikan NJOP di Batam tengah disusun.
“Kami sedang verivikasi data. Kenaikan paralel dengan kondisi di lapangan saat ini. Jadi NJOP 2018 sedang disusun,” ujar Raja, kemarin.
Pihaknya akan verivikasi data tanah ke Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk penentuan zona tanah. Lokasi juga akan menentukan harga NJOP nantinya.
“Setelah selesai disusun, baru kami expose ke pak Wali,” imbuh Raja.
Penyesuaian NJOP akan diutamakan untuk daerah yang pertumbuhannya cepat, seperti daerah Lubukbaja, Batamcenter, Bengkong. Penyesuaian tarif itu nantinya juga akan diajukan ke DPRD, tentunya setelah mendapat persetujuan Walikota.
“Di daerah Kota Batam yang sudah dibangun, pastinya memiliki nilai jual yang tinggi, makanya kami sesuaikan. Sekarang, tarif paling tinggi Rp 5 juta,” jelas Raja.
Menurut dia, penyesuaian tarif tak hanya melihat karena banyaknya perbaikan infrastruktur, namun juga demi tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam 2017 yakni Rp 1,3 triliun.
“Kami akan genjot pendapatan dari seluruh sektor,” pungkas Raja. (she)
batampos.co.id – Memiliki teman di jejaring sosial semisal Facebook tentulah sangat mungkin menemui yang menyebalkan dan menjengkelkan.
Menjawab hal tersebut, baru-baru ini jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg itu merilis sebuah fitur baru. Seperti JawaPos.com lansir dari laman AndroidAuthority, Senin (18/12/2017), fitur baru itu bernama Snooze. Sebelumnya Snooze ini sudah diuji coba di sejumlah akun pengguna Facebook pada September 2017. Sekarang, tombol Snooze dapat digunakan bagi seluruh pengguna Facebook
Tombol Snooze memungkinkan pengguna untuk membungkam akun teman yang menyebalkan. Tidak memblokir selamanya, namun hanya selama 30 hari. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa melihat unggahan apapun dari teman yang sudah dibungkam di News Feed.
Namun setelah lewat dari 30 hari, unggahan menyebalkan dari teman, grup, atau page yang bungkam sementara oleh pengguna akan kembali terlihat di News Feed atau beranda Facebook.
Cara kerja tombol Snooze sebenarnya sama dengan tombol “Unfollow” atau “Hide”. Kedua tombol tersebut memungkinkan kamu membungkam teman yang menyebalkan selama-lamanya. Sementara, tombol Snooze membungkamnya hanya selama waktu 30 hari, tanpa menghapus pertemanan secara permanen.
Sayangnya, kendati telah dirilis, namun saat JawaPos.com mencoba fitur ini, tombol Snooze belum bisa dinikmati baik di laman Facebook maupun melalui aplikasi Facebook di Android. Kemungkinan, fitur ini akan segera bisa dinikmati seluruh pengguna di seluruh dunia tidak akan lama lagi.
Jadi bagi Anda yang memiliki teman yang membuat emosi karena unggahannya yang tidak jelas, mungkin fitur ini lumayan membantu untuk berhenti sejenak melihat aktivitas menyebalkan tersebut. (ryn/JPC)
Sejumlah anggota DPRD Batam memberikan selamat kepada Helmy Helminton menjadi Wakil Ketua DPRD Batam Ketua saat rapat paripurna dengan agenda usulan pengangkatan Pimpinan DPRD Batam Fraksi Demokrat sisa jabatan 2014-2019, Jumat (8/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pelantikan Helmy Hemilton sebagai Wakil Ketua III DPRD kota Batam masih menunggu hasil putusan Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN) di Tanjungpinang. Itu artinya belum ada pelantikan dalam waktu dekat ini. Penundaan pelantikan itu setelah Tengku Hamzah Husen yang akan digantikan mengajukan gugatan.
“Kita masih tunggu petunjuk dan hasil pengadilan (PTUN),” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Minggu (17/12).
Caknur, sapaan akrab Nuryanto mengaku sampai saat ini belum mengetahui pasti perkembangan dari hasil putusan.
“Setahu saya hasilnya (PTUN) belum keluar. Tapi pastinya saya belum terima karena masih berada di Jakarta. Pelantikan sendiri baru bisa dilaksanakan setelah hasil PTUN keluar,” sebut Cak Nur.
Rapat paripurna istimewa tentang agenda pengucapan sumpah pergantian pimpinan DPRD Kota Batam, sisa jabatan 2014-2019 di Fraksi Demokrat sejatinya sudah dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada 30 November lalu.
Penundaan Rapat Paripurna istimewa itu dikarenakan gugatan dari Teuku Hamzah Husen ke PTUN Tanjung Pinang atas keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD yang mana dirinya digantikan.
Dalam gugatan tersebut, ketua DPRD sebagai tergugat. Sementara Tengku sebagai penggugat.
Anggota Banmus DPRD Kota Batam Mukriyadi, membenarkan pihaknya telah menunda agenda pelantikan tersebut.
Penundaan tersebut sampai ada arahan dari Gubernur Kepri. Namun dia kurang paham sejauh mana proses hukum yang sudah berjalan di Pengadilan saat ini.
“Kami tunda rapat paripurna istimewanya,” kata Mukriyadi. (rng)
batampos.co.id – Faktor cuaca ternyata tak hanya berpengaruh terhadap komoditas sayur mayur. Namun, juga terhadap hasil laut (Ikan).
Di Pasar Tos 3000 misalnya, sejumlah pedagang ikan mengaku kesulitan untuk mendapat ikan segar. Para nelayanan kesulitan mendapat ikan karena cuaca di laut yang kurang bersahabat.
“Kami kurang tahu juga, katanya cuaca kurang bersahabat. Jadi ikan sulit di dapat,” ujar Ujang pedangang ikan di pasar Tos 3000, Minggu (17/12).
Menurut dia, pada hari biasa ikan kecil seperti benggol, sarden, mata besar, teri berlimpah. Para pembeli pun bisa mendapatkan ikan dengan harga murah. Berkisar Rp 20-35 ribu perkilo.
“Dua hari ini benggol kosong, padahal itu yang banyak dicari ibu-ibu. Kalau pun ada yang jual itu pasti tak segar” imbuhnya lagi.
Meski begitu, Ujang dapat jatah untuk jual ikan tongkol segar. Harga ikan tongkol putih Rp 30 ribu sekilo, sedangkan ikan tongkol merah Rp 23 ribu sekilo.
“Ikan lain memang susah, tapi tongkol lumayan banyak keluar,” ujarnya.
Pantauan Batam Pos Minggu pagi, sejumlah pedagang terlihat tetap memasarkan ikan yang tidak segar. Mata ikan terlihat merah dan dagingnya pun terasa lembek.
Tak hanya ikan, cabai di pasar tersebut juga langka, meski harga Rp 45-50 ribu perkilonya. Musni salah satu pedagang tak tahu persis penyebab kelangkaan cabai merah kriting.
‘Saya yang biasa jual cabai, tak dapat bagian untuk cabai merah. Jadi sekarang jualnya cabai rawit saja,” imbuh Murni.
Dikatakan Murni, cabai rawit ditawarkan Rp 36-40 ribu perkilonya. Sedangkan untuk cabai setan Rp 50-60 ribu perkilo.
“Seminggu lalu harga cabai memang sempat turun, tapi kemudian naik lagi. Tapi langka,” ujarnya.
Asri, salah seorang di pasar Tos 3000 mengaku terpaksa membeli cabai merah kriting Rp 45 ribu perkilo. Menurutnya harga tersebut sudah lumayan murah dibanding tempat pedagang lainnya.
“Ini yang agak murah, meski tak semua cabainya segar. Mau gimana lagi, susah cari cabai,” imbuhnya. (she)
batampos.co.id – Sebanyak 275 desa yang ada di Provinsi Kepri dapat merasakan manfaat kegunaan dana desa sejak tahun 2015 lalu. Pasalnya, dana desa itu digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang ada di wilayah Kepri seperti membangun jalan desa, drainase, embung dan juga insfrastruktur lainnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan alokasi dana desa untuk di Provinsi Kepri pada tahun 2015 diterima sebesar Rp 79.199.724.000. Di tahun 2016 Kepri menerima sebesar Rp 177.766.079.000 dan di tahun 2017 Kepri menrima sebesar Rp 228.182.536.000.
“Adapun untuk penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 96% dan di tahun 2016 mencapai 91 persen dan untuk tahun 2017 serapannya sudah mencapai 91 persen,” katanya.
Ditambahknnya, bila dilihat dari sisi serapan anggaran dana desa di Kepri selama ini sudah cukup baik. Meski masih didominasi pada kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Kita harapkan untuk kedepannya penggunaan dana desa ini buklan hanya fokus ke infrstruktur saja, melainkan bisa melakukan atau bergerak dibidang yang bisa meningkatkan langusng eprekonomian masyarakat desa. Perbanyak koprasi atau Bumdes, sehingga semua bisa terbantu dan bisa memanfaatkan angagran ini dnegan sebaik-baiknyany,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri, Sardison mengatakan, masyarakat desa juga bisa menggunakan anggran dana desa ini untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Untuk di Kepri sendiri, hingga tahun ini sudah ada sebanyak 76 Bumdes dan semua berjalan dengan baik.
Dijelaskan Sardison, sejak tahun 2015 hingga 2017 ini, penggunaan dana desa di Provinsi Kepri telah digunakan untuk penyediaan sarana air bersih sebanyak 131 unit, pembangunan drainase di 356 titik, pembangunan embung sebanyak 18 unit, serta pembangunan sumur sebanyak 59 unit.
Menurut Dia, banyaknya pembangunan penyediaan sarana air bersih karena provinsi Kepri terdiri dari pulau-pulau. Sehingga, ketersediaan air bersih sangat diharapkan oleh masyarakat. Maka dari itu, pembangunan embung dan sarana penampungan air menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa.
“Tidak hanya itu saja, dari dana desa dibangun jalan cor sepanjang 241.394,30 meter sejak tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian pembangunan jembatan sepanjang 5.353 meter, serta pembangunan Mandi Cuci dan Kakus (MCk) telah dibangun sebanyak 88 unit,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dana desa tersebut juga digunakan untuk pembangunan pasar sebanyak 3 unit. Tidak ketinggalan, demi pentingnya pemeretaan pendidikan, maka dibagun juga sekolah bagi anak usia dini. Sampai tahun 2017 ini, sudah terbangun sebanyak 173 unit sekolah bagi anak usia dini.
“Anggaran dana desa ini bisa digunakan untuk membangun sekolah, pasar dan infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan fisik dan non fisik di desa,” jelasnya lagi.
Karena di Kepri ini terutama di desa, ada yang desannya berbatasan dengan laut, sehingga untuk mengantisipasi adanya erosi atau abrasi tanah oleh air laut, oleh masyarakat juga bisa dibangun tanggul penghalang ombak. Selain itu, masyarakat desa yang bermukim disekitar pesisir juga bisa membangun tambatan perahu.
Sejauh unu sudah dibangun tambatan perahu sebanyak 194 unit di Provinsi Kepri, dan juga angagran desa ini bisa dibangun sarana olah raga baik lapangan bola voly, badminton maupun sarana orahraga lainnya. Dimana, selama dua tahun ini telah dibangun sebanyak 70 unit sarana olahraga.
“Pembangunan penahan tanah ada sebanyak 434 titik dan untuk kesehatan di desa dibangun pondok bersalin desa (Polindes) dibana sudah terbangun sebanyak 22 unit. Bukan itu saja masyarakat desa juga membangun Posyandu dan sudah ada sebanyak 95 unit,” jelasnya. (cr1)
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono, menyerahkan santunan secara simbolis kepada ahli waris Adel Pasangan Angin, beberapa waktu lalu
batampos.co.id – RR Eko Marlasari tertegun sejenak. Sejurus kemudian ia melemparkan pandangan kosongnya ke luar ruangan. Sementara kedua tangannya memeluk erat papan styrofoam yang baru saja ia terima dari Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono, di sela acara press gathering di KTM Resort, Batam, Selasa (21/11) malam lalu.
Di bagian kiri atas papan styrofoam itu terdapat logo BPJS Ketenagakerjaan. Sementara di bagian bawah papan tertulis angka Rp 1.070.708.610. Ya, malam itu Marlasari memang baru saja menerima santunan secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan.
Santunan tersebut diberikan atas nama suaminya, Adel Parangin Angin, yang meninggal beberapa waktu lalu. Total santunannya sebesar Rp 1.070.708.610. Terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak BPJS Ketenagakerjaan atas segala perhatiannya,” kata Marlasari dengan tatapan menerawang.
Marlasari kemudian menceritakan, almarhum suaminya itu sebelumnya bekerja sebagai Manajer Production PT PCI Electronic Indonesia di Batam. Namun Adel mengalami kecelakaan kerja hingga berujung pada kematinannya.
Marlasari mengakui, seberapapun banyaknya santunan yang ia terima, tidak akan bisa menggantikan rasa kehilangannya atas kepergian sang suami. Namun setidaknya, uang santunan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa memberikan asa atau harapan baru baginya. Ia akan memanfaatkan santunan untuk menata kembali hidupnya bersama kedua buah hatinya.
“Saya belum tahu, uang ini untuk usaha atau apa. Yang jelas ini sangat membantu kami,” kata Marlasari sambil mencoba menyembunyikan kesedihannya.
Hal senada disampaikan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, Budiono. Ia mengaku sangat memahami, kehilangan orang-orang tercinta tak dapat digantikan dengan apapun, termasuk uang.
“Namun, santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan bisa membantu keluarga yang ditinggalkan untuk menata hidup ke depan lebih baik lagi dari segi ekonomi,” ujar Budiono dalam rilisnya pada Selasa (21/11) lalu.
Budiono menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dalam kasus kecelakaan kerja hingga meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Apabila korban mengalami luka-luka akan ditanggung seluruh biaya perawatan sampai sembuh tanpa batasan biaya.
Sementara Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Surya Rizal, mengatakan prinsip dari santunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai bantuan untuk menciptakan harapan atau asa baru bagi ahli waris peserta. Sehingga ahli waris yang ditinggal mati keluarganya -yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan-tidak larut dalam duka. Namun harus bangkit kembali dengan menata hidup yang lebih baik.
“Santunan yang kami berikan bisa dimanfaatkan untuk modal usaha oleh ahli waris,” kata Surya saat ditemui di kantornya di Nagoya, Batam, Selasa (12/12) lalu.
Sayangnya, sejauh ini pihaknya belum memiliki data terkait penggunaan uang santunan JKK oleh ahli waris peserta. “Itu perlu monitoring khusus. Sejauh ini kami belum melakukannya,” kata Surya.
Surya menjelaskan, pemberian santunan JKK ini juga merupakan upaya nyata BPJS Ketenagakerjaan membantu pemerintah menekan angka kemiskinan. Setidaknya mencegah bertambahnya warga miskin baru.
“Saya pernah ditanya oleh pemerintah daerah, apa peran BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya jawab, program santunan JKK ini salah satu peran nyata kami mencegah terciptanya warga miskin baru,” kata Surya.
Selain santunan kematian akibat kecelakaan kerja, JKK BPJS Ketenagakerjaan juga dinilai sangat membantu peserta yang dirawat di rumah sakit. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas atau unlimited.
Surya mengatakan, baru-baru ini pihaknya menyerahkan santunan JKK kepada salah seorang peserta yang mengalami luka bakar serius saat bekerja. Peserta tersebut kemudian dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Batam. Biaya perawatan peserta itu mencapai Rp 900 juta. Dan semuanya diganti BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya.
“Bayangkan kalau peserta ini menanggung sendiri biaya tersebut. Bisa-bisa ia menjual harta bendanya dan berpotensi menjadi warga miskin baru,” kata dia.
Siang itu, Surya mengaku berencana mengunjungi seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tengah dirawat di RS Awal Bros Batam. Peserta merupakan pekerja konstruksi yang mengalami kecelakaan saat bekerja di sebuah proyek pemerintah. Menurut keterangan dokter, pasien tersebut berpotensi mengalami cacat pemanen.
“Karena luka di kepalanya sangat parah. Kami akan menanggung semua biayanya,” kata Surya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya Surya Rizal(tiga dari kanan) menyerahkan santunan JKK kepada keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan di Rs Awal Bros Batam, Rabu(13/12) lalu. F humas BPJS KETENAGAKERJAAN untuk Batam Pos
Ia menyebutkan, sepanjang Januari hingga September 2017 ini, pihanya telah menyalurkan santunan JKK sebesar Rp 14,3 miliar untuk 2.545 kasus kecelakaan kerja di Batam. Surya memastikan, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung seluruh biaya pengobatan peserta yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Dengan catatan, semua syarat dan ketentuannya terpenuhi.
Tak hanya berupa santunan, sejumlah progam JKK BPJS Ketenagakerjaan juga menghadirkan sejumlah asa baru bagi peserta. Misalnya program return to work (RTW). Program ini diberikan kepada peserta yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja.
Melalui program RTW ini, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan terkait mendorong agar pekerja yang cacat permanen tersebut tetap dipekerjakan. Namun ditempatkan di posisi tertentu sesuai dengan keterbatasan kemampuannya karena mengalami cacat fisik yang sifatnya permanen.
Selain JKK, Surya menyebut beberapa program BPJS Ketenagakerjaan lainnya juga memiliki semangat yang sama. Yakni melindungi dan membantu pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Terutama melindungi dari kesulitan keuangan.
Seperti program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Melalui kedua program ini, BPJS Ketenagakerjaan ingin menjamin masa tua para pekerja di Indonesia tidak kesulitan dari segi ekonomi.
“Sekarang bukan hanya PNS dan TNI-Polri saja yang bisa menikmati uang pensiun. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan hal yang sama,” kata Surya.
Sayangnya, semangat BPJS Ketenagakerjaan itu belum selaras dengan kesadaran pengusaha. Sebab sejauh ini masih banyak perusahaan yang tidak patuh. Surya menyebut, khususnya di Batam, masih banyak perusahaan wajib tapi belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atau, beberapa perusahaan hanya mendaftar sebagian. Baik sebagian karyawannya, sebagian upah, atau sebagian program saja.
Terpisah, Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang, Muhammad Kurniawan, mengamini pernyataan Surya Rizal. Kehadiran JKK BPJS Ketenagakerjaan, baik berupa santunan kematian maupun pertanggungan biaya pengobatan, merupakan langkah nyata BPJS Ketenagakerjaan membantu pemerintah menekan angka kemiskinan.
Kata Kurniawan, dalam sejumlah kasus peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga cacat bahkan meninggal dunia, merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga jika yang bersangkutan cacat atau bahkan meninggal dunia, maka anak dan istri yang ditinggalkan berpotensi menjadi warga miskin baru.
Namun dengan mendapatkan santunan kematian dalam program JKK Ketenagakerjaan, ahli waris bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Anak-anak bisa tetap sekolah. Uang tersebut juga bisa jadi modal usaha,” kata Kurniawan, Kamis (14/12).
Begitu juga dengan santunan pertanggungan biaya pengobatan bagi peserta. Menurut Kurniawan sangat berperan dalam mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sebab jika kecelakaan kerja yang dialami peserta cukup parah dan menyebabkan kecacatan, maka biaya pengobatannya akan sangat besar.
“Jika tak ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, peserta bisa jatuh miskin karena hartanya habis untuk berobat,” kata dia.
Dalam skala nasional, Kurniawan bahkan menyebut kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah program perlindungan tenaga kerja-nya sebagai penopang ekonomi Tanah Air. Sebab dana peserta yang dikumpulkan dan dikelola BPJS Kesehatan memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri.
Kurniawan mengatakan, dana peserta BPJS Ketenagakerjaan dikelola sedemikian rupa. Antara lain ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN, obligasi korporasi swasta, saham, deposito di bank pemerintah, reksa dana, dan investasi langsung.
“Kami berperan menggerakkan ekonomi dari berbagai sektor,” kata dia.
Karenanya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Sebab semakin banyak peserta, maka akan semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan dan dikelola. Sehingga, semakin besar pula asa atau harapan yang dapat diciptakan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Indonesia. (Suparman)
batampos.co.id – Tim dari Polsek Batamkota yang dipimpin oleh Kanit Reskrimnya, Iptu Ardian mendatangi rumah salah satu warga yang berada di kawasan ruli Kampung Nanas Batam Kota, Minggu (17/12) siang.
Dilengkapi senjata laras panjang, empat personel Polsek Batamkota ini menyisir dari gang-ke gang dengan berjalan kaki di ruli Kampung Nanas mencari alamat Ys, warga yang diduga memfasilitasi adanya praktek judi dadu, kiu-kiu serta gaple di dalam pemukiman warga.
Pencarian awalnya buntu. personel Polsek Batamkota sempat memasuki gang yang salah dan buntu, tak ditemukan alamat terduga Ys.
Sempat bertanya ke beberapa warga sekitar, ternyata mereka banyak yang mengaku tak mengenal sosok Ys dan tak tahu alamat tepatnya Ys.
Setelah menyisir di tiga RW, akhirnya personel Polsek Batamkota mendapati alamat terduga Ys.
Saat rumahnya didatangi empat personel dari Polsek Batamkota, Ys lagi duduk santai di teras rumahnya.
“Dengan Pak Ys. Ini kami dari Polsek Batamkota mendapat keluhan dan laporan dari beberapa warga di RW IX kalau di rumah bapak tiap hari selalu dijadikan tempat praktek bermain judi atau taruhan,” ujar salah satu personel Polsek Batamkota.
Tahu dirinya hendak ditangkap, Ys pasrah namun tetap tak mau mengakui kalau ia memfasilitasi praktek judi di rumahnya yang juga digunakan sebagai kedai kopi dan rokok ini.
“Iya saya Ys. Tapi saya tak pernah memfasilitasi judi, tak pernah mengijinkan rumah atau kedai saya digunakan untuk judi dadu ataupun domino,” ujar Ys mencoba mengelak.
Polisi tak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan Ys. Setelah mencoba menggeledah depan rumah atau di teras rumah Ys, ditemukan tumpukan kartu domino serta beberapa kartu dan kertas rekapan bekas digunakan untuk bermain judi yang dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran besar.
Dari situ, Ys tak bisa berkilah lagi. Kepada Batam Pos ia mengakui memang ditempatnya sering dijadikan untuk bermain kartu oleh warga sekitar dengan taruhan uang, terkadang taruhan rokok.
“Bukan tiap hari, seminggu paling hanya empat kali saja. Biasa taruhan kecil-kecilan saja, untuk bayar kopi atau sekedar taruhan rokok sebungkus-dua bungkus saja,” ujar Ys.
Ys tak berkutik saat polisi membawanya ke Mapolsek Batamkota untuk diperiksa terkait dugaan dirinya memfasilitasi adanya praktek judi di lingkungan ruli Kampung Nanas.
Saat penggerebekan Ys, situasi dalam lingkungan Kampung Nanas lagi ramai-ramainya masyarakat. Sehingga polisi menduga, saat akan menggerebek rumah Ys, diduga para penjudi ini terlebih dahulu tahu akan didatangi polisi dan memilik membubarkan diri dan meninggalkan rumah Ys.
Kanit Reskrim Polsek Batamkota, Iptu Ardian menegaskan, terduga Ys ini akan dimintai keterangan terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan nantinya, akan bisa diputuskan apakan Ys terbukti bersalah ikut terlibat dalam praktek judi di tengah lingkungan masyarakat Kampung Nanas atau tidak.
“Kalau untuk terduga Ys ini, kalau terbukti nantinya akan kami jerat dengan pasal 303 KUH-Pidana tentang praktik perjudian yang ancaman hukuman penjara maksimalnya adalah empat tahun,” terang Iptu Ardian. (gas)
batampos.co.id – Batam menjadi tempat transit narkoba dari Malaysia, Akhir-akhir ini penyelundupan narkoba dilakukan secara masif oleh beberapa kurir, namun berhasil ditegah oleh otoritas petugas di Bandara International Hang Nadim.
