batampos.co.id – KASUS kejahatan yang tak kalah berbahayanya yang masih akan tumbuh subur di Provinsi Kepri pada 2018, khususnya Batam, adalah penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kepri masih jadi salah satu pintu utama masuknya narkoba dari luar negeri yang akan diedarkan di berbagai wilayah di Indonesia.

“Narkoba asal Malaysia masih menjadi salah satu penyumbang terbesar narkoba di negeri ini, khususnya jenis sabu,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri Brigjend Pol Nixon Manurung, Rabu (27/12) tahun lalu, sebelum pindah tugas menjadi Kepala BNNP Kalimantan Selatan.

Selama menjadi kepala BNNP Kepri, Nixon menyebutkan narkoba jenis sabu asal Malaysia lebih banyak keluar lewat pelabuhan Johor Bahru. Dari Johor Bahru, narkoba dikirim ke Batam atau wilayah lainnya di Kepri, sebelum diselundupkan lagi ke wilayah lainnya di Indonesia.

Bahkan narkoba yang masuk ke Kepri dari Johor, tak sekadar transit di Batam. Pulau berbentuk kalajengking ini juga menjadi pasar potensial. Pria yang baru saja ditunjuk menjadi Kepala BNNP Kalimantan Selatan ini menyebutkan, khusus di Kepri, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Sebab tak hanya menyasar orang dewasa, namun juga mahasiswa, bahkan pelajar setingkat SMP.

“Remaja itu termasuk golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena di usia mereka itu, mereka memiliki sifat dinamis, energik, dan rasa ingin tahu yang tinggi, sangat rentan terjerumus ke penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Nixon menyebutkan, pada 2017 saja, pihaknya berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari Malaysia dengan barang bukti yang cukup banyak. “Kami mengamankan 37.746 gram sabu-sabu, sejumlah itu jugalah masyarakat Kepri yang kami selamatkan dari narkoba ini,” jelas Nixon.

Barang bukti sabu itu akumulasi 55 kasus tindak pidana narkotika yang sudah P21. Sedangkan jumlah jaringan atau sindikat yang terungkap ada delapan jaringan besar, tujuh jaringan sedang, dan enam jaringan kecil.

“Totalnya 21 jaringan yang kita ungkap sepanjang tahun ini,” ujar Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kepri, Bubung Pramiadi.

Bubung menyebutkan, dari sindikat tersebut, diamankan 92 tersangka. Satu di antaranya anak di bawah umur berusia 16 tahun yang bertindak sebagai kurir.

Tak hanya WNI, dari 92 tersangka itu, ada 12 Warga Negara Asing (WNA). Satu WNA asal Amerika Serikat dan 11 warga negara Malaysia.

Dibandingkan 2016, jumlah kasus tindak pidana narkoba memang menurun. Tahun 2016 ada 62 kasus. Namun dari sisi barang bukti, jauh lebih besar di 2017. Meski hanya 55 kasus, namun barang bukti sabunya menembus angka 37.746 gram atau 37,74 kilo gram. Sementara di 2016 dari 62 kasus, barang buktinya hanya 17 kg sabu-sabu dan 25 ribu butir ekstasi.

“Jadi jumlah kasus itu bukan ukuran kesuksesan, ukurannya berapa banyak BB yang diamankan karena berkaitan langsung dengan jumlah warga yang diselamatkan,” kata Bubung.

Keberhasilan BNNP Kepri dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kepri selama 2017, tak lepas dari dukungan masyarakat yang aktif melapor ke BNNP. Juga berkat kerja sama dengan instansi yang jadi bagian Criminal Justice System, serta pelatihan peningkatan kemampuan penyidik sehingga menambah skill personel dalam mengungkap kasus narkoba.

Selain itu, BNNP Kepri juga menjalin kerja sama dengan Bea Cukai, TNI AL, Kepolisian, Jaksa, Hakim, para penegak hukum, serta lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba melalui diseminasi, penyuluhan, dan juga sosialisasi. BNNP menanamkan bahwa narkoba itu merupakan musuh bersama.

Brigjend Pol Richard Nainggolan, kepala BNNP Kepri yang baru mengatakan, BNNP Kepri akan meningkatkan koordinasi dan optimalisasi, serta meningkatkan daya tolak masyarakat terhadap barang haram ini pada 2018 ini.

Menurutnya, penyalahgunaan narkoba bukan sekadar perilaku menyimpang, yang apabila tertangkap, langsung diproses hukum. Tidak sesederhana itu. Penyalahgunaan barang haram ini tak hanya kasus kriminal saja, melainkan bagian dari kejahatan khusus yang dampaknya luar biasa. Sebab dampaknya akan mempengaruhi keberlangsungan dan tatanan hidup di negeri ini.

Bahkan, kejahatan narkoba disejajarkan dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Sebab, korbannya banyak dan merusak masa depan generasi penerus. Baik fisik maupun mentalnya.

“Tak hanya mempengaruhi fungsi kognitif, tapi juga mempengaruhi perasaan, psikomotorik, sehingga membuat pemakainya tidak bisa berpikir normal, rentan jadi pemurung, pemarah, depresi, sulit konsentrasi, dan rentan asusila sehingga mendorong penggunanya melakukan tindakan kriminal,” bebernya.

Kasus kecil akibat narkoba, para penggunanya apabila tidak memiliki uang untuk membeli barang haram untuk pemenuhan kebutuhannya, maka si pengguna rentan melakukan perbuatan kriminal lain seperti memeras orang-orang dekat, menganiaya, mencuri, merampok, bahkan bisa sampai melakukan tindakan pembunuhan. Tindakan ini sangat meresahkan masyarakat.

Sementara pemerhati sosial yang juga psikolog, Mahmud Syaltut, mengaku prihatin anak bawah umur sudah jadi pengedar. Bahkan, kini banyak usia SMP sudah menjadi pengguna narkoba. “Butuh pencegahan defensif,” ujar Syaltut, Kamis (28/12) tahun lalu.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kepri ini menjelaskan, tak hanya penyalahgunaan narkoba, anak-anak di Kepri kini juga banyak terlibat kasus tindak kriminal lainnya.

Ia mencontohkan, di Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri, mereka baru saja mengurus kasus pencurian laptop yang dilakukan anak usia lima tahun. Pada awal November lalu, anak usia tujuh tahun juga mencuri uang orangtuanya senilai Rp 5 juta. Menurut Syaltut, tindakan ini merupakan bagian dari reaksi kognitif.

“Ada yang namanya reaksi kognitif. Dimana, anak-anak kini sangat mudah mendapatkan informasi-informasi yang begitu transparan dari internet atau pun televisi. Mereka terpapar, tanpa sortir. Makanya rentan meniru. Meniru kegiatan yang negatif,” jelas Syaltut. (cha)

batampos.co.id – Kejahatan konvesional masih mendominasi kasus kriminal di Provinsi Kepulauan Riau 2017. Beberapa kasus serupa diprediksi masih akan mewarnai 2018. Namun ujaran kebencian bernuansa SARA di dunia maya diperkirakan akan leboh dominan, apalagi tahun depan merupakan tahun politik.

SUARA tabuh drumband itu membahana di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu petang 29 November 2017 lalu. Seorang pria berseragam lengkap ditemani wanita berhijab turun dari pesawat. Ia melempar senyum pada semua yang menyambut, sambil berjalan menuju gedung VVIP bandara tersebut.

Dialah Irjen Pol Didid Widjanardi, jenderal bintang dua yang baru dilantik menjadi Kapolda Kepri. Didid menggantikan Irjen Sam Budigusdian yang mendapat tugas baru sebagai pati SSDM Polri. Didid langsung bertolak ke Batam ditemani istri tercinta yang juga Ketua Bhayangkari Kepri yang baru, setelah dilantik di hari yang sama di Jakarta.

Bukan hanya drumband, sebagai penghormatan, Didid bersama istri juga disambut tari persembahan (sekapur sirih) serta tepuk tepung tawar oleh tokoh-tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau.

Didid pun langsung menyalami sejumlah pejabat tinggi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, serta petinggi TNI yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau yang datang menyambutnya.

Ya, itulah hari pertama Didid bertugas di Kepri sebagai Kapolda. Tepat sebulan sebelum 2017 berakhir. Meski begitu, ia sangat menyadari bahwa tantangan besar menantinya di Kepri.

Namun di awal tugas, Didid bisa bernapas lega. Sebab, ia mewarisi kinerja jajaran kepolisian di Kepri selama 2017 yang terbilang bagus. Lihatlah kasus kriminalitas yang berhasil dituntaskan. Dari 3.510 kasus 1.968 di antaranya berhasil diselesaikan.

Kinerja ini meningkat dibandingkan 2016. Dari sisi jumlah kasus, 2017 jauh lebih sedikit dari 2016 atau berkurang lebih dari 1.000 kasus. Tahun 2016 Polda Kepri dan jajarannya menangani 4.623 kasus kriminal.

Dari sisi pengungkapan kasus, pada 2017 juga terbilang lebih baik. Jika pada 2016 hanya mampu mengungkap 1.649 kasus, di 2017 lebih banyak lagi, yakni 1.968 kasus. Berselisih lebih dari 300 kasus. Meski masih punya PR 1.542 kasus.

“Angka kriminal turun karena jajaran kami mengambil langkah preventif. Patroli-patroli kami tingkatkan dan berbagai langkah pencegahan lainnya juga kami lakukan,” kada Didid, Jumat (29/12) tahun lalu.

Sepanjang tahun 2017, Didid memaparkan ada lima kasus kejahatan paling menonjol di Kepri. Pertama, kasus pencurian kendaraan bermotor 350 kasus. Kedua, kasus penipuan 251 kasus. Ketiga, penggelapan 241 kasus. Keempat, kasus pencurian dengan kekerasan 224 kasus. Dan kelima, kasus penganiayaan sebanyak 89 kasus.

Kasus-kasus tersebut jika ditelaah lebih dalam, hampir semua berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perut atau harta benda. Kondisi ekonomi Kepri yang lesu, sulit mencari pekerjaan, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tingginya harga kebutuhan pokok, diduga menjadi pemicu sejumlah warga mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal tersebut.

Didid menambahkan, selain kejahatan umum, sepanjang 2017, Polda Kepri dan jajarannya juga menangani 73 kasus trans-nasional. Dari jumlah itu, 23 kasus berhasil dituntaskan. Namun dari sisi jumlah, kasus trans-nasional sedikit naik dibandingkan 2016 yang hanya 61 kasus.

“Kejahatan trans-nasional itu seperti pencucian uang, perdagangan orang, dan cyber crime,” sebut Didid.

Sementara kasus kejahatan yang berhubungan kekayaan negara berupa pembalakan liar, penambangan ilegal, pencurian hasil laut, hak kekayaan intelektual, dan korupsi, terbilang banyak di 2017. Tercatat ada 34 kasus. Namun dibandingkan dengan 2016, menurun tiga kasus. Pada 2016 tercatat 37 kasus.

“Tapi semua kasus terkait kekayaan negara di 2017 berhasil kami tuntaskan,” kata Didid.

Ia menyebutkan kasus pembalakan liar 2016 tercatat 15 kasus (10 tuntas), sementara di 2017 hanya tiga kasus. Sedangkan penambangan ilegal yang ditindak Polda Kepri 2016 ada 12 kasus. Di 2017 turun menjadi 10 kasus. Delapan kasus tuntas di 2016, dan semua tuntas di 2017.

Khusus pencurian ikan, hanya ada tiga kasus yang ditangani Polda Kepri 2017. Semua pelaku melibatkan warga negara asing (WNA) dan tuntas ditangani.

Sementara itu, kasus korupsi yang ditangani Polda Kepri sepanjang 2017 juga terbilang banyak. Ada 29 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2016 yang hanya sembilan kasus. Penyelesaian kasus ini juga meningkat drastis.

“Tahun ini kami telah menyelesaikan 26 kasus tindak pidana korupsi,” sebut Didid.

Terkait dengan tiga kasus yang belum diselesaikan, Didid mengatakan ada beberapa problem. Mulai dari habisnya anggaran dari pihak kejaksaan dalam penanganan kasus, hingga perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dengan kejaksaan. Akibatnya, kasus tersebut masih menggantung hingga saat ini.

“Kami berusaha menyelesaikan kasus ini secepatnya. Insha Allah 2018 selesai,” janji Didid.

Meski dari jumlah kasus korupsi 2017 itu kekayaan negara tak kembali, namun Didid mengaku puas. Sebab jajarannya berhasil menagani dengan baik. Ia berjanji akan meningkatkan kinerja lagi dalam pemberantasan korupsi, sehingga pelaku tak hanya dijerat hukum, tapi juga bisa mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi. Seperti 2016 lalu Polda Kepri berhasil megembalikan kekayaan negara dari para koruptor sebesar Rp 3,8 miliar.

“Jangan ada lagi pejabat negara yang coba-coba korupsi. Sebab, ini jadi perhatian serius kami ke depan,” tegasnya.

Didid juga membeberkan keberhasilan pihaknya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kepri. Pada 2016 tercatat ada 1.023 kasus lakalantas. Di 2017 turun jadi 817 kasus.

Tidak hanya jumlah kasus lakalantas yang turun, jumlah korban juga. Tahun 2016 ada 194 orang meninggal dunia akibat lakalantas, sedangkan di 2017 hanya 149 orang. Begitupun korban luka berat dan ringan serta kerusakan harta benda.

***

Di tingkat Kota Batam, Kapolresta Barelang Kombes Hengki memaparkan, selama 2017, ada 2.696 kasus kriminal yang ditangani jajarannya, mulai dari polsek-polsek hingga kasus yang ditangani langsung Satuan Reskrim Polresta Barelang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.795 kasus berhasil dituntaskan. Sisanya 901 kasus ada yang masih dalam proses dan ada yang memang belum terungkap.

Khusus kasus kriminal yang ditangani Sat Reskrim Polresta Barelang sendiri, jumlahnya sebanyak 1.105 kasus dengan penyelesaian sebanyak 601 kasus (54 persen). Sisanya ada yang masih diproses dan ada yang memang belum terungkap.

Dari kasus kejahatan tersebut, didominasi kasus pencurian. Baik itu pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian biasa, hingga pencurian dengan kekerasan.

“Dari 1.105 kasus kriminal yang kami tangani di Polresta saja, 50 persen lebih atau 602 kasus pencurian. Paling banyak curanmor,” sebut Hengki. Dari 602 kasus pencurian itu, sebanyak 466 kasus berhasil diungkap.

Di urutan kedua, kasus penipuan serta penggelapan sebanyak 147 kasus. Sebanyak 56 kasus penipuan dan penggelapan berhasil diungkap.

Sementara tindak kriminal yang tergolong berat seperti pembunuhan, di 2017 hanya ada empat kasus. Dua kasus sudah berhasil diungkap. Salah satunya kasus pembunuhan Deli, ibu satu anak di Tanjunguncang.

“Kalau kasus pemerkosaan ada empat, semua sudah tuntas,” kata Hengki.

Kendati didominasi kasus pencurian, Hengki kurang sepakat jika dihubungkan dengan kondisi ekonomi Batam yang saat ini terpuruk. Penilaian ini disampaikan Hengki berdasarkan jumlah kasus kriminal di 2017 yang jauh menurun dari 2016.

Pada 2016, kasus tindak kriminal yang ditangani jajarannya mencapai 3.054 kasus. Sebanyak 1.862 kasus tuntas ditangani. Sedangkan 2017 jumlah kasus kriminal, hanya 2.696 kasus dan 1.795 kasus berhasil dituntaskan.

“Kalau memang tindak kriminal faktor besarnya di Batam dipengaruhi kondisi ekonomi yang lagi down di awal tahun dan banyaknya jumlah pengangguran, harusnya tahun ini jumlah kasusnya lebih banyak. Nyatanya tidak, justru menurun,” katanya.

Lalu mengapa masih ada 901 kasus belum terungkap? Hengki menjelaskan beberapa kasus yang belum tuntas utamanya disebabkan minim bukti untuk pengungkapan, penyidikan dan penyelidikan. Bahkan ada yang sampai buktinya mendekati nol. Itu yang jadi kendala kenapa tindak kriminal tersebut ada yang belum terungkap.

Khusus kasus korupsi yang ditangani Polresta Barelang, menurut Hengki hanya ada satu yakni dugaan korupsi di Rumah Sakit Embung Fatimah yang melibatkan dua tersangka yakni SF dan F.

“Kasusnya sudah P21 atau berkas lengkap, tinggal tahap dua saja. Untuk jumlah kerugian negaranya mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Sedangkan kasus suap dan atau pungli, Hengki menyebutkan ada beberapa kasus. Salah satunya kasus pungli OTT petugas pelabuhan Roro di Punggur yang melakukan pungli sopir lori yang hendak menyeberang dengan modus menaikkan tarif tiket Roro, jauh di atas tarif normal. Ada dua tersangka di kasus ini. Semuanya petugas ASDP Punggur.

***

Lalu bagaimana dengan tahun 2018 yang merupakan tahun politik dan kondisi ekonomi Kepri diprediksi BI hanya akan tumbuh di kisaran 2,42-4,6 persen?

Irjen Didid mengatakan, melihat kasus 2016 dan kalender politik serta kondisi ekonomi Kepri di 2018, pihaknya memperkirakan beberapa kejahatan konvensional akan tetap ada. Begitupun kejahatan yang bersifat spontanitas, dan kejahatan yang hanya mengandalkan otot dengan latarbelakang ekonomi.

Didid tak menafikan kondisi ekonomi Kepri yang diprediksi masih belum pulih bisa jadi salah satu pemicu lahirnya premanisme, kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, sengketa tanah, penyalahgunaan senjata api, pembunuhan, penganiayaan, dan beragam kejahatan lainnya.

Kejahatan trans-nasional juga diperkirakan semakin marak serta meningkat. Sebab, mobilitas warga antarnegara bakal meningkat, mobilitas kejahatan lintas negara juga meningkat. Antara lain terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, imigran gelap, dan cyber crime.

Kejahatan lain yang diprediksi juga akan mendominasi di 2018 adalah kejahatan di dunia maya. Tidak hanya akibat perkembangan teknologi yang makin pesat, tapi tensi politik di 2018 juga berpotensi lebih memanas karena pengaruh media sosial.

Berita hoax (bohong), fiktif, dan ujaran kebencian yang menyasar pihak-pihak yang bertarung memperebutkan kursi di daerah ataupun pusat, diprediksi semakin banyak.

Khusus kaitannya dengan politik, di Kepri sendiri, pertarungan politik akan dimulai dari Pilkada Kota Tanjungpinang. Setelah itu, berlanjut ke pemilihan legislatif dan berlanjut pemilihan presiden di 2019 secara umum. Masing-masing kekuatan akan unjuk kekuatan dan pengaruh yang berpotensi menimbulkan gesekan orang-orang yang berbeda pandangan politik.

“Tidak menutup kemungkinan adanya gejolak-gejolak itu,” kata Kapolda Irjen Didid.

Namun Kapolda sudah mewanti-wanti jajarannya mendeteksi dini potensi gejolak di tahun politik itu, dan menyiapkan antisipasinya.

“Saya ingin pesta demokrasi ini bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan,” ungkapnya.

Agar pesta demokrasi ini berlangsung damai dan aman, pihak kepolisian akan mengerahkan satuan reskrim, intelkam Polda kepri, Polres, Polresta dan Polsek-Polsek yang ada di Kepri, untuk memantau setiap gerakan yang sudah mulai mengarah ke hal-hal negatif.

“Setiap ada penggalangan massa juga akan kami pantau. Kami akan masuk ke pentolan parpol, agar mereka bisa mengendalikan pendukungnya. Menciptakan suasana damai dan aman di tahun 2018 itu wajib,” tegasnya.

Tak hanya tahun politik, 2018 menjadi pertaruhan untuk ekonomi Kepri dimana pariwisata akan menjadi andalan, khususnya di Batam. Badan Pengusahaan Batam sendiri menargetkan perekonomian Batam naik 7 persen dalam dua tahun yang dimulai mengejar target itu di 2018.

Tantangan lain, pembangunan dan investasi di Kota Batam juga kembali digalakkan di 2018, sehingga bakal ada penggusuran rumah liar (ruli) di lahan-lahan milik investor. Begitupun dengan rencana Pemko Batam menata Pedagang Kaki Lima (PK5). Dua hal ini juga berpotensi menimbulkan gejolak.

Namun Kapolda Kepri meyakinkan, BP dan Pemko Batam tidak perlu risau soal keamanan. Polisi menjamin kondisi Batam dan Kepri secara umum tetap kondusif. Sehingga dapat membuat seluruh pihak bekerja dengan tenang dan nyaman.

“Apapun program yang dilakukan BP dan Pemko Batam untuk memulihkan kembali ekonomi Batam kami dukung dari aspek keamanan. Sehingga suasana investasi tetap nyaman dan aman,” kata Irjen Didid.

Didid menuturkan, pihaknya sudah mendeteksi dan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan. Juga tempat-tempat keramaian.

Bahkan, unjuk rasa yang biasanya menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha dan investor, kini dan ke depan akan semakin diredam. Bahkan, intensitasnya dua tahun belakangan ini sudah menurun.

“Tahun 2016 ada 94 kali unjuk rasa, sepanjang tahun ini cuma 76 saja. Semua berjalan aman dan damai, tidak ada tindakan anarkis,” ungkapnya.

Langkah persuasif ini juga diterapkan pihak kepolisian saat menghadapi konflik sosial. Namun ada peningkatan jumlah konflik sosial yang terjadi. Tahun 2016 hanya 68 kasus, di 2017 naik menjadi 78 kasus.

Konflik sosial yang dimaksud antara lain; konflik antarkelompok yang mengedepankan golongannya saja dan memaksakan kehendaknya. Di Batam, konflik ini berpotensi dipicu oleh penertiban lahan dan bangunan ilegal yang ada di atasnya.

Namun Didid meyakinkan, pihaknya sudah merancang berbagai formula untuk mengantisipasi potensi konflik itu.

“Seperti penertiban ruli, kami meminta pemerintah yang berwenang menggunakan cara-cara yang manusiawi. Sehingga tindak menimbulkan konflik,” ujarnya.

Didid mengakui kerja berat menantinya di 2018 dan 2019. Berbagai persoalan yang berpotensi muncul itu tidak mungkin bisa diantisipasi dan diselesaikan sendiri oleh kepolisian. Perlu bantuan dari semuah pihak, baik pemerintah daerah, TNI, ormas, dan elemen masyarakat lainnya.

“Sinergitas itu penting, agar seluruh program pemerintah berjalan lancar,” ujarnya.

Didid juga mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki tim cyber patrol yang bertugas mengawasi lalu lintas di kejahatan di dunia maya. “Tidak hanya pihak kepolisian, kami juga memberdayakan masyarakat dalam memantau berita hoax dan ujaran kebencian,” tutur Didid.

Didid berharap kepada seluruh pihak untuk aktif menjaga keamanan dan ketertiban di Kepri. Juga meningkatkan kewaspadaan akan ancaman aksi teroris yang hingga kini masih nyata dan terus mengancam tata kehidupan bermasyarakat.

“Tingkatkan budaya tertib dalam bermasyarakat, patuhi hukum, norma sosial dan agama, supaya terwujud suasana aman dan damai di tanah Kepri,” pinta Didid.

Ia juga berjanji akan terus melakukan peningkatkan pelayanan ke masyarakat, meningkatkan kemampuan personel kesatuan di seluruh wilayah tugas Polda Kepri untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kepri.

Hal senada dikatakan Kombes Hengki. Sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk keamanan di Batam, Hengki berjanji akan mengerahkan semua kemampuannya dan jajarannya untuk mencegah berbagai potensi konflik dan kasus kriminal.

“2018 kejahatan tak akan jauh seperti yang di 2017, namun kami akan berusaha keras mencegahnya,” kata Hengki.

Ia juga sependapat dengan Kapolda soal potensi kejahatan di dunia maya yang bakal meningkat di 2018 hingga 2019 karena tahun politik. Bakal banyak ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial.

Namun Hengki mengingatkan, sehebat apapun pelaku kejahatan di dunia maya menyembunyikan identitas, teknologi yang dimiliki polisi kini sudah maju untuk mengungkap dan menangkap pelakunya.

“Jadi cerdaslah menggunakan media sosial. Jangan jadikan medsos untuk menghina, mencaci, apalagi menyebarkan kebencian berbau sara,” pinta Hengki.

Khusus kasus sentimen SARA juga berpotensi muncul atau bahkan marak di 2018 jelang tahun politik, Kombes Hengki menegaskan, semua hal yang berbau SARA harus dicegah. Bila ada gangguan kamtibmas, siapapun tak boleh mengaitkannya dengan unsur Suku, Agama, Ras ataupun Adat-istiadat (SARA). Semua pihak harus sama-sama menjamin kebersamaan di tengah perbedaan.

“Kami akan mengundang seluruh tokoh agama apapun di Batam dan mengajak mereka semua membuat komitmen menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan di tengah keberagaman,” ujar Hengki.

Polisi juga akan bersinergi bersama Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mensosialisasikan kerukunan di tengah keberagaman ke seluruh pelajar di Batam melalui kepala sekolah masing-masing.

Hengki juga mengimbau seluruh sekolah agar tiap hari Senin pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, menggelar upacara bendera demi mempertebal rasa cinta tanah air. “Itu akan kami lakukan bersama seluruh sekolah di Batam,” kata Hengki.

Soal prioritas ekonomi Batam di sektor pariwisata di 2018, Hengki menyakinkan kepolisian mendukung penuh. Bahkan siap mengerahkan semua potensi agar wisatawan aman dan nyaman selama di Batam. Begitu juga jaminan keamanan untuk para investor.

“Keamanan memang jadi salah satu kunci dan itu tugas kami kepolisian,” kata Hengki. (ska/gas/nur)