Senin, 11 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12715

Jadikan Salat Kebutuhan

Putut A
-
0
Jadikan Salat Kebutuhan
Gubernur Kepri Nurdin Basirun memberikan ceramah saat safari di Masjid As-Syifa Batu 10 Tanjungpinang, Selasa (9/1). F. Humas Pemprov untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyarankan kepada umat Islam untuk menjadikan ibadah salat lima waktu sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Dengan menjadikan kebutuhan, salat akan menjadi obat hati. Ketentraman hati selalu didapat dalam menjalankan kehidupan dunia dan nantinya menjadi bekal kematian menuju alam akhirat.

“Kalau sudah mengamalkan salat hati rasa tenang tentram, kita senantiasa dijauhkan dari penyakit wahen yaitu penyakit hati yang senantiasa membawa kebimbangan akan rasa kecintaan keduniaan namun takut akan kematian,” kata Nurdin dalam rangkaian Safari Subuh di Masjid As-Syifa Kilometer 15 Tanjungpinang, Selasa (9/1).

Menurut Nurdin sudah sering disebutkan bahwa salat merupakan tiang agama. Tiang-tiang inilah yang sebaiknya dijadikan kebutuhan untuk terus dipenuhi, apalagi dengan berjamaah. Banyak manfaat yang didapat dengan aktivitas yang dijadikan kebutuhan itu.
“Agama kita kuat dan hebat tentunya dari amalan salat kita semua,” kata Nurdin.

Nurdin menambahkan, banyak manfaat yang didapat dari sekadar pahala. Berangkat dari rumah ke masjid dengan berjalan kaki menjadikannya aktivitas olahraga. Yang hendak menunaikan salat subuh bangun pagi, mandi pagi juga sangat menyehatkan. Jumpa jamaah lainnya saling silaturahim.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga berdialog dengan jamaah masjid. Mereka membahas beberapa hal termasuk perawatan di masjid tersebut. Pengurus masjid menyampaikan beberapa keinginan kepada Nurdin diantaranya perawatan pengecatan Masjid, perbaikan sarana masjid mulai dari toilet, pavling blok halaman dan usulan insentif untuk ustaz-ustaz yang mengajar di TPQ.

“Insya Allah pemerintah provinsi akan segera menindak lanjuti apa yang telah jamaah sampaikan. Untuk insentif para pengajar TPQ nanti segera Pak Sekda komunikasikan untuk ditindaklanjuti” kata Nurdin.

Tampak hadir pada kesempatan itu Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Assisten Administrasi Umum Muhammad Hasbi. (hsl)

Proses Pembangunan BLK Masih Terkendala PL

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Batam di Kawasan Tanjung Gundap, Sagulung masih terkendala status Penetapan Lokasi (PL). Padahal Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menargetkan pembangunan tahap pertama BLK selesai Agustus mendatang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Rudy Sakyakirti belum bisa memastikan kapan dimulainya proyek pembangunan BLK. Padahal Kementrian beserta Dirjen Ketenagakerjaan sudah menyetujui kondisi lahan yang telah disiapkan Pemko Batam.

“Dirjen sudah melihat langsung lahan itu. Mereka sudah sangat setuju karena memang lahan itu dekat dengan laut. Tapi belum tahu kapan dimulai,” terang Rudy kepada Batam Pos, Selasa (9/1/2018).

Menurut dia, yang menjadi kendala pembangunan karena proses PL Tanjung Gundap belum kelar. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kota Batam dan Camat Sagulung hingga perangkat daerah tersebut.

“PLnya masih kami usahakan. Namun Pak Aspawi (Kepala Badan Pertanahan) lah yang lebih paham bagaimana proses PL tersebut,” imbuh Rudy.

Untuk menentukan PL pihaknya pun harus memperhitungkan bagaimana status lahan. Agar tak terjadi permasalahaan dikemudian hari.

“Penuh perhitungan untuk PL ini, makanya koordinasi dengan banyak pihak terkait,” ujar Rudy.

Disisi lain, Rudy berharap jika pembangunan BLK tahap pertama selesai, pihaknya akan segera merekrut peserta pelatihan. “Kalau sudah selesai pasti langsung rekrut orang untuk pelatihan,” kata Rudy.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kota Batam, Aspawi belum bisa dikonfirmasi terkait proses PL BLK tersebut.(she)

Warga Pasang Drum di Badan Jalan

Putut A
-
0
Warga Pasang Drum di Badan Jalan
Sejumlah drum bekas terlihat berada di tengah jalan yang rusak. Drum ini sengaja diletakan warga sebagai bentuk kekecewaan mereka. F. Imam Soekarno/Baam Pos.

batampos.co.id – Kekecewaan warga Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, memuncak. Jalan arah ke Selat Beliah yang sudah rusak parah yang tidak kunjung diperbaiki, akhirnya dipasang drum, Selasa (9/1) kemarin.

Drum ini juga maksudkan sebagai pertanda jika kondisi jalan berlubang sehingga sangat membahayakan bagi pengendara jika dilewati. Sebelumnya warga menanam pohon pisang di jalan yang berlubang tersebut, sayangnya sampai sekarang belum ada upaya perbaikan yang dilakukan dari pemerintah maupun dinas terkait.

“Ini sangat membahayakan setiap pengendara, kalau tidak memahami kondisi jalan pengendara bisa terperosok dalam jalan yang berlubang tersebut. Beruntung warga meletakan drum sebagai pertanda (rambu-rambu) sehingga pengendara bisa lebih hati-hati saat melintas jalan yang rusak tersebut,” ujar Roziq salah seorang pengendara.

Lebih lanjut dikatakan kondisi jalan sangat membahayakan bagi pengendara terlebih jika malam hari karena jalan tidak ada penerangan lampu. Untuk itu kami berharap agar secepatnya dilakukan perbaikan sebelum menelan korban jiwa.

Informasi di lapangan jika sebelumnya sudah ada dua orang yang mengalami kecelakaan akibat ketidak tahuan pengendara terhadap kondisi jalan yang rusak tersebut. Makanya warga berinisiatif memasang drum persis di jalan yang berlubang agar pengendara mengetahui. Kondisi jalan yang berlubang tersebut merupakan jalan protokol yang menghubungkan kelurahan Sawang Kundur Barat menuju pelabuhan Selat Beliah. (ims)

 

Wujudkan Poros Maritim Dunia

Putut A
-
0
Wujudkan Poros Maritim Dunia

batampos.co.id – Panglima Komando Armada (Pangarmabar) RI Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menyampaikan pentingnya empat ide inti dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya dalam gagasan tersebut terdapat empat poin penting yang menjadi acuan dalam memajukan poros maritim di Indonesia.

Diantaranya, pembentukan pusat informasi maritim Indonesia, pembangunan sistem sensor dasar laut dengan teknologi Coastal Acoustic Tomography (CAT) dengan konsep operasi Seabed Sonar. Pembangunan Alur Pelayaran Tol Laut (APTL) dengan tujuan meningkatkan Maritime Domain Awareness (MDA) serta pemanfaatan Strategi AS (Rebalancing Strategy) untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan pertahanan.

“Gagasan tersebut juga termuat dalam buku “Facing Global Maritime Fulcrum Between Threats And Opportunies,” ujarnya saat memberikan kuliah umum dengan tema “Peran Teknologi Dalam Kedaulatan Maritim Indonesia” kepada mahasiswa UMRAH dan perwakilan siswa-siswi SMA se-Kabupaten Bintan di Auditorium Gedung UMRAH, Tanjungpinang, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, gagasan dan pemikiran tersebut awalnya muncul karena tertantang setelah melihat begitu kompleksnya permasalahan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di perairan wilayah Barat.

“Begitu banyak ancaman dan tantangan, serta peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan dari aspek maritim demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” ungkapnya.

Aan berharap mudah-mudahan materi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber referensi sekaligus inspirasi bagi para generasi muda, khususnya mahasiswa. guna mewujudkan

Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mewujudkan kedaulatan Maritim dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang di dapat selama melaksanakan pendidikan.

Kuliah umum yang berlangsung sejak pagi tersebut, dilanjutnya dengan diskusi dan tanya jawab serta penyerahan sertifikat dan cinderamata dari pihak UMRAH kepada Pangarmabar dan ditutup dengan sesi foto bersama. (cr20)

Premium Dijual Rp 9 Ribu per Liter di Midai

Putut A
-
0
Premium Dijual Rp 9 Ribu per Liter di Midai

batampos.co.id – Pemberlakuan BBM satu harga di Natuna belum merata. Masih terdapat 10 Kecamatan yang masih diatas ketetapan BBM satu harga oleh Pemerintah.

Di Kecamatan Midai, dan Kecamatan Suak Midai misalnya, masyarakat masih membeli premium Rp 9 ribu per liter dan solar kisaran Rp 8.500 per liter. Saat ini baru tiga Kecamatan di Natuna terbantu dengan diberlakukan BBM satu harga, yakni Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasa dan Kecamatan Pulau Laut.

Kepala Bagian Migas Pemkab Natuna Faisal Firman mengatakan, masyarakat Natuna belum secara merata ikut merasakan keringanan membeli BBM. Untuk wilayah yang belum di bangun SPBUN kata Faisal, BBM disalurkan pertamina melalui agen penyalur minyak subsidi (APMS). Dari harga margin dari Pertamina, APMS mengambil keuntungan dari ongkos kirim sebesar Rp 1.500 per liter, seperti pengiriman menuju pulau Midai.

Pemerintah Daerah sambung Faisal, sudah mengusulkan kepada Ditjen Migas untuk penambahan 10 lokasi supaya dibangun SPBUN. Agar program BBM satu harga dirasakan merata oleh masyarakat di Natuna.

10 lokasi yang diusulkan diantaranya, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Batubi.

“Usulan penambahan SPBUN ini sudah disampaikan pak Bupati kepada Dirjen Migas pada April 2017. Kita masih menunggu, dan sudah koordinasi ke Ditjen Migas, namun belum diputuskan. Mereka juga masih evaluasi menetapkan lokasi penambahan. Mudah-mudahan tahun 2018 ini,” ujarnya.

Dikatakan Faisal, SPBUN BBM satu harga program Pemerintah sasarannya daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Pertamian sebagai pelaksana yang dipecayakan juga memerlukan rekanan pihak ke tiga untuk mengelola SPBUN.

“Kita berharap 2018 ini ada SPBUN yang dibangun di Natuna, supaya memudahkan masyarakat membeli BBM yang sudah disesuaikan Kementerian ESDM. Tidak lagi ada penjualan premium di atas Rp 6.450 ribu perliter dan harga solar di atas Rp 5.150 ribu per liter,” kata Faisal.

Sementara Camat Serasan Edi Zaman mengatakan, dengan dioperasikan SPBUN pada akhir Desember lalu di Serasan, sangat membantu masyarakat. Pengendara sepeda motor maupun nelayan tidak lagi membeli BBM dengan harga yang tinggi.

“Sebelumnya premium dibeli warga masih kisaran Rp 7 ribu perliter. Memang di Kecamatan tetangga (Subi,red) belum diberlakukan BBM satu harga,” kata Edi

Zaman.Sama halnya di Kecamatan Pulau Laut, diberlakukannya SPBUN satu harga di pulau berbatasan laut Vietnam disambut gembira masyarakat setempat. Camat Pulau Laut, Sudirman mengaku, sebelum SPBUN satu harga dioperasikan, masyarakat membeli premium Rp 7.500 per liter dan solar Rp 6.500 per liter. “BBM satu harga di Pulau Laut. Nelayan sangat terbantu, biaya operasional lebih murah sekarang,” sebut Sudirman.(arn)

KIIS is Good

Putut A
-
0
KIIS is Good

batampos.co.id – Founder dan Co-Founder Indonesia Economic Forum (IEF), Shoeb Kagda dan Sachin Gopalan kagum dengan ruangan dan dashboard Kepri Integrated Information System (KIIS) di Dinas Kominfo Kepri, Selasa (9/1/2018).

“Wow, this is good,” ujar Sachin saat masuk ke ruang KIIS.

“Boleh ambil foto ini Pak Guntur,” tanya Mantan CEO Berita Satu itu pada Kepala Dinas Kominfo Kepri, Guntur Sakti, S.Sos, M.Si. Sachin juga mengaku kagum dengan rencana pengembangan e-government Provinsi Kepri.

“Pretty good plan. I’m impressed,” sebut Sachin. Dalam kesempatan yang sama hadir pula Kepala PDSI (Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi) BP Batam Kolonel Yuda Gunadi dan Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Andi Antono.

Kunjungan punggawa BP Batam ini sebagai tindak lanjut kunjungan Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo saat peluncuran e-Government Provinsi Kepri pada 3 Januari lalu. Rencananya BP Batam akan membangun command center untuk memantau e-tourism yang saat ini sedang dikembangkan BP Batam.

Namun Guntur mengakui e-Govenrment Provinsi Kepri saat ini masih mengembangkan dasarnya. Berbeda dengan BP Batam yang telah mengembangkan data center hingga kini termasuk dalam jajaran data center dengan kapasitas terbesar di Kepri. (*)

 

Kepri Bukukan Pendapatan Rp 6,8 Triliun

Putut A
-
0
Kepri Bukukan Pendapatan Rp 6,8 Triliun

batampos.co.id – Sepanjang 2017, Provinsi Kepri membukukan pendapatan senilai Rp 6,8 triliun. Jumlah tersebut di luar pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kanwil Ditjen Perbedaharaan Kepri mencatat adanya kenaikan pendapatan dari sektor pajak yang cukup menjanjikan pada 2017 lalu.

“Dari beberapa sektor pajak yang masuk ke kas negara. Semua menunjukan grafik yang menanjak. Artinya terjadi peningkatan yang signifikan,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudyo Nugroho di Tanjungpinang, Selasa (9/1).

Dijelaskannya, pendapatan sebesar Rp 6,8 triliun itu bersumber dari pajak dan non pajak. Untuk sektor pajak kontribusinya berasal dari Pajak Penghasilan Rp 4,4 triliun. Berikutnya Pajak Pertambahan Nilai Rp 1,02 triliun. Kemudian Pajak Cukai sebesar Rp 8,6 miliar. Selain itu ada juga Pajak Bumi dan Bangunan Rp 29,01 miliar. Sektor berikutnya disumbangkan oleh Bea Masuk senilai Rp 424,6 miliar. Sedangkan Bea Keluar Rp 15,5 miliar.

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Provinsi Kepri sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam sebesar Rp 896,5 miliar. Selebihnya bersumber dari PNBP lainnya senilai Rp 428 miliar. “Kontribusi pendapatan yang diterima negara pada tahun 2017 dibagikan ke daerah untuk kegiatan pembangunan 2018,” papar Heru.

Menurutnya, sumber-sumber pendapatan yang dibukukan tersebut di luar pendapatan yang dikelola Pemprov Kepri. Yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), dan terakhir adalah pajak Air Permukaan (AP).

“Jika diglobalkan secara keseluruhan nilainya menjanjikan. Apalagi gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kepri di 2018 kisaran Rp1,2 triliun,” paparnya. (jgp)

Sidak ke RSUD, Komisi II Temukan Proyek Belum Selesai

Putut A
-
0

batampos.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Karimun menemukan adanya proyek pembangunan gudang farmasi anggaran 2017 senilai sekitar Rp 3 miliar lebih yang belum selesai. Temuan ini diketahui saat sidak tahunan ke RSUD M Sani, Selasa (9/1).

”Salah satu tugas dari Komisi II adalah melakukan pengawasan rumah sakit. Untuk itu, setelah berakhirnya anggaran tahun lalu, maka hari ini (kemarin, red) kita melakukan sidak. Hasilnya, ditemukan adanya pekerjaan pembangunan gudang farmasi sebanyak 3 lantai belum sel3esai dikerjakan. Artinya, perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut harus dikenakan sanksi administrasif berupa denda maksimal,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Yusuf Sirat kepada Batam Pos.

Denda tersebut, katanya, sudah mulai dihitung sejak memasuki bulan ini sampai dengan pertengahan bulan depan. Berdasarkan ketentuan, besarnya denda dihitung per hari yang besarnya Rp 2 juta lebih. Jika sampai pertengahan buklan depan pekerjaan tidak selesai, maka pemerintah wajib untuk melakukan pemutusan kontrak kerja. Selain itu, ada juga pekerjaan di RSUD M Sani yang belum selesai. Yakni seluruh bangunan rumah sakit. Nilainya diperkiraklan lebioh dari Rp 1 miliar.

”Meski belum selesai, dikerjakan, tapi kita melihat pekerjaan tersbeut progrenya lumayan atau hampir selesai. Tapi, secara administrasi kita tekankan pengawas yang melakukan pengawasan proyek diminta untuk memberikan denda kepada perusahaan yang mengerjakan pembangunan gudang farmasi dan juga pengecatan bangunan. Meski kita juga sudah mendapatkan penjelasan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan,” jelasnya.

Tentang pelayanan, lanjutnya, di rumah sakit sudah baik. Namun, yang namanya pelayanan tentu saja tetap ada keluhan dari masyarakat. Untuk itu, pihaknya berharap rumah sakit dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, saat ini hasil dari sidak ruangan perawatan sudah mulai terlihat leboh baik dan bagus. (san)

Operator Sebuah PT Malu, lalu Ia Buang Bayi Mungilnya

Putut A
-
0
Operator Sebuah PT Malu, lalu Ia Buang Bayi Mungilnya
Kedua pelaku pembuang bayi.
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Pasangan pembuang bayi Dn,22 dan Ic,21, ialah pasangan kekasih yang tinggal di perumahan Puskopkar Batuaji.

Keduanya mengaku nekad membuang bayi mereka karena ingin menutupi aib sebab Ic hamil sebelum nikah.

Keduanya sudah pacaran selama tiga tahun.

Ic bekerja sebagai operator di salah satu perusahaan elektronik di kawasan Mukakuning.

Sementara Dn, sang cowok sedang nganggur. Selama ini keduanya menetap di perumahan Puskopkar. Ic tinggal di kos-kosan di blok A, sementara Dn ngekos di blok C. (eja)

Pasar Puakang Disarankan Sebagai Pusat Home Industri

Putut A
-
0
Pasar Puakang Disarankan Sebagai Pusat Home Industri
Eks Pasar Puakang yang kini masih terbengkalai. F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Sudah empat tahun, lahan pasar baru Puakang terbiarkan. Dan memasuki dua tahun berjalan kepemimpinan Kabupaten Karimun di bawah Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim, realiasi peruntukan eks pasar Puakang hanya wacana belaka. Hal ini, sering dipertanyakan oleh para pedagang pasar seken maupun masyarakat Karimun yang sering melintasi wilayah tersebut.

“Semua hanya wacana belakalah. Sebentar akan dibikin pusat pertokoan, kemudian taman hijau dan sebagainya. Satupun, tidak ada realisasinya,” tanya Kamlis, salah satu tokoh masyarakat Sungai Lakam Barat, kemarin (9/1).

Apabila pemerintah daerah serius memanfaatkan lokasi tersebut, kata Kamlis, pasti ada tahapannya. Misalnya dibuat dulu pondasi maupun perencanaan dan sebagainya. Artinya, lokasi itu benar-benar jelas peruntukannya bukan hanya angan-agan yang terus diberitakan ke publik.

“Saya juga mempertanyakan, apa dukungan dari legislatif DPRD Karimun untuk pembangunan daerah perkotaan salah satunya eks Pasar Puakang itu,” ungkapnya.

Mengingat sudah sekian lama lahan tersebut terbengkalai, sehingga terkesan kumuh dengan tumbuhnya ilalang yang cukup tinggi. Belum lagi bekas-bekas bangunan yang tidak diratakan, menambah pemandangan tidak nyaman bagi para pengendara ketika melintasi daerah itu.

“Anda bisa lihat sendiri, akses ke sini dari berbagai daerah bisa dilewati. Katanya, Karimun bersih tapi masih ada pusat kota terlihat jelas kumuh,” katanya.

Sementara itu anggota Fraksi dari PAN DPRD Karimun Anwar Abubakar ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, seharusnya sudah ada perencanaan pembangunan untuk daerah eks pasar Puakang dari Pemerintah. Yang sebenarnya, tidak sulit untuk memanfaatkan lahan tersebut dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Bisa saja, dibikin pusat home industri yang ada di Karimun. Sehingga, para pelaku usaha ekonomi mikro bisa menitipkan barang dagangannya di satu tempat secara glosir. Artinya, benar-benar terpusat disatu tempat yang bisa didistribusikan ke berbagai wilayah luar Karimun melalui penjualan secara online.

“Kalau untuk ruang hijau tidak cocoklah. Yang jelas dulu sebagai tempat pasar, tinggal bagaimana mendesain lokasi itu menjadi menarik. Tapi fungsinya tetap sebagai tempat transaksi ekonomi kerakyatan,” tegasnya. (tri)

1...12,71412,71512,716...14,293Halaman 12,715 dari 14,293

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000