Sabtu, 9 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12720

Akhirnya, BPJS Kesehatan Tanggung Seluruh Biaya Perawatan

Putut A
-
0
Akhirnya, BPJS Kesehatan Tanggung Seluruh Biaya Perawatan

batampos.co.id – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Batam bersama dengan Efendi, orangtua bayi yang dirawat dan perwakilan BPJS Kesehatan serta Direktur RS Elizabeth, menghasilkan keputusan, Jumat (5/1) siang.

Pihak BPJS Kesehatan Batam yang diwakili humasnya, Irpan menegaskan, BPJS Kesehatan akan menanggung seluruh biaya perawatan dan perobatan pasien bayi yang masih berumur belasan hari atas nama M Rizki Satria sebesar Rp 54 juta.

“Kemarin kami langsung tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak RS Elizabeth, namun sempat tak tercapai kesepakatan. Alasan pihak rumah sakit, ada kemungkinan selisih biaya antara yang ditanggung BPJS dengan biaya perawatan yang tergolong pasien umum. Selisih itulah yang menjadi keberatan pihak rumah sakit,” ujar Irpan Rahardi.

Irpan mempertanyakan sikap pihak RS Elizabeth yang sebelumnya sempat bersikukuh keberatan saat koordinasi dengan BPJS terkait selisih biaya yang ditanggung BPJS dengan RS Elizabeth. Namun di saat RDP, Direktur RS Elizabeth menyatakan mau, bahkan seandainya BPJS tak bisa di klaim, pihak RS Elizabeth akan menggratiskan seluruh biaya perobatan dan perawatan bayi M Rizki ini.

“Aneh lah, apa gara-gara di RDP kan, mereka (pihak RS Elizabeth) berubah drastis mau menggratiskan biaya itu. Wartawan harus pantau juga apakah uang pasien yang sudah masuk di awal Rp 10 juta itu benar-benar dikembalikan pihak rumah sakit atau tidak,” ujar Irpan.

Sementara dari pihak RS Elizabeth yang diwakili direkturnya, Sahat Hamonangan Siahaan juga menegaskan, pihak RS Elizabeth tak pernah mempersulit, apalagi saat koordinasi dengan BPJS terkait biaya pasien Bayi M Rizki.

“Kami gratiskan. Tak ada itu kami permasalahkan selisih biaya seperti yang dikatakan BPJS Kesehatan. Dari awal kami tak ada menahan pasien seperti yang sudah diberitakan media. Tanggal 30 Desember itu, kamilah yang berinisiatif merujuk pasien ke RS Otorita Batam,” ujar dokter Sahat.

ilustrasi

Pasien bayi atas nama M Rizki ini sengaja dirujuk oleh pihak RS Elizabeth akhir bulan lalu, lanjut Sahat, karena menunggu kondisinya membaik. Sebab kalau langsung dirujuk saat itu juga, kondisinya masih belum bisa dan rawan dipaksakan dipindah dari ruang NICU atau ruang ICU khusus perawatan bayi.

“Permasalahannya sih, karena dari awal masuk RS Elizabeth, dari BPJS Kesehatan itu tak mau menjamin atau menanggung biaya pasien ini. Makanya muncullah tagihan itu sebagai pasien umum,” terang Sahat.

Apabila nantinya BPJS menanggung seluruh biaya perawatan dan perobatan pasien M Rizki, Sahat menegaskan, uang pembayaran awal sebesar Rp 10 juta yang sudah dibayarkan orangtua pasien, akan dikembalikan utuh.

Sementara anggota DPRD Batam dari Komisi IV, Riki Indrakari mengatakan, ada hak-hak normatif dari peserta BPJS Kesehatan ini yang belum dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

“Sehingga kami dudukkan, bahwa pasien dan orangtuanya itu harus tetap menjadi tanggungjawabnya BPJS Kesehatan, sebagaimana sudah diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, bahwa bayi dari kepesertaan umum dapat dilaporkan 3 x 24 jam. Sehingga bayi perawatannya ditanggung BPJS Kesehatan,” ujar Riki Indrakari.

Sebab, lanjut Riki, orangtua pasien ini sebelumnya sudah melaporkan anak yang dikandungan 10 hari sebelum persalinan.

“Itu seharusnya pasien bayi ini tak perlu diperlakukan atau diberlakukan seperti peserta reguler yang harus menunggu aktifnya nomor peserta atau virtual account selama 14 hari dari mulai pendaftaran awal. Kondisinya kan saat itu emergency dan memang lahir sebelum waktunya. Ini yang kami RDP kan. Semoga tak terjadi lagi di kemudian hari seperti nasib bayi M Rizki,” terang Riki. (gas)

Catatan Bens Leo tentang Yon Koeswoyo

Putut A
-
0
Catatan Bens Leo tentang Yon Koeswoyo

SEKITAR pukul 05.40 WIB, Jumat (5/1), handphone saya berdering. Dari ujung telepon, Nomo Koeswoyo mengabari, ”Dik Bens, Mas Yon meninggal dunia. Tolong wakili saya dulu ya. Rumah duka di Jalan Salak, Pamulang. Saya menyusul ke rumah duka.”

Ini berita mengejutkan. Yon Koeswoyo, sang legenda, wafat.

Berita mengejutkan itu dikirim Nomo, abang Yon, dari rumah tinggalnya di Magelang, Jawa Tengah. Belum genap dua pekan sebelumnya, Nomo, juga kedua anaknya, Chicha dan Reza Koeswoyo, membesuk Yon di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan.

Ketika itu Yon sedang kurang sehat setelah show bersama Koes Plus ”Pembaharuan” di Kediri. ”Itulah show terakhir Om Yon bersama kami. Saat itu Om Yon juga mengajak Kenas main gitar karena Om Yon belakangan memang kurang sehat untuk menyanyi sambil main gitar. Om Yon menjadi vokalis, Kenas main gitar,” ujar Sonny, basis Koes Plus ”Pembaharuan”.

Kenas, 17, adalah putra terkecil Yon dari pernikahannya dengan Bonita. Sudah lebih dari dua tahun terakhir Kenas naik panggung dengan lagu-lagu Beatles. Tapi, ayahnya mengajari dia bermain lagu-lagu Koes Plus/Koes Bersaudara dengan gitar.

”Pesan terakhir yang sempat kami dengar dari Om Yon, hendaknya Kenas bisa melanjutkan keperkasaan generasi Koeswoyo dengan memainkan lagu-lagu Koes Plus dan Koes Bersaudara. Karena David Koeswoyo dan Damon, putra Om Tonny Koeswoyo, sudah memiliki dunia sendiri dengan ngeband dalam formasi Junior atau band lainnya,” masih kata Sonny.

David dan Gerry Koeswoyo adalah abang Kenas dari ibu berbeda. Sedangkan Damon pernah satu band dengan Anang Hermansyah di Kidnap Katrina.

Kehadiran Nomo dan keluarga sangat menghibur Yon yang sepulang dari Kediri sempat dirawat lima hari di RS Medika Bumi Serpong Damai (BSD). Seperti biasa, kebiasaan Yon jika dijenguk saat sakit selalu ingin menyanyi.

”Mas Yon itu bandel, mengaku takut dokter. Main di panggung adalah terapi sakitnya,” kata Bonita, sang istri sekaligus manajer Koes Plus ”Pembaharuan” dan Yon.

Peristiwa paling mengharukan terjadi pada Januari 2017. Ketika itu Yon yang sedang diopname di Eka Hospital BSD dibesuk Benny Panjaitan. Padahal, vokalis dan gitaris band Panbers tersebut saat itu sudah terkena stroke dan harus duduk di kursi roda. Benny, seperti diketahui, akhirnya meninggal pada 24 Oktober tahun lalu.

”Mereka berdua seperti pengin saling menyanyikan lagu hit masing-masing. Tapi, yang keluar adalah lagu (Hidup) Terkekang karya almarhum Bang Benny yang disenandungkan Mas Yon,” cerita Ruslandi, salah seorang kerabat Panbers Club Band.

Yang mengharukan, ungkap Ruslandi lebih lanjut, Benny sempat menyerahkan uang Rp 300 ribu kepada Yon yang saat itu habis cuci darah. ”Mbak Bonita sampai kaget karena sebenarnya Bang Benny lebih memerlukan banyak uang untuk mengobati strokenya dibanding Mas Yon yang berangsur sehat. Tapi, itulah arti persahabatan musisi senior,” kenang Ruslandi.

Saat Yon baru pulang dari opname di Eka Hospital, komunitas musisi Indonesia Kita pimpinan Renny Djajoesman juga sempat menyambanginya di rumah. ”Yang mengharukan, Mas Yon mau menghibur kami yang besuk dengan menyanyi lagu-lagu Koes Plus tanpa mau dicegah. Jadi, benar kata orang, terapi Yon Koeswoyo itu dengan manggung atau main musik,” papar Renny.

Yon juga merasa tersanjung ketika pada 2015 lagu ciptaannya, Curiga, direkam penyanyi perempuan yang tengah meroket namanya saat itu, Indah Dewi Pertiwi. ”Umurku sudah 75 tahun, masih bisa nulis lagu dan direkam penyanyi perempuan yang sedang top-topnya, Indah Dewi Pertiwi. Ini membanggakan, Dik,” kata Yon waktu saya menyambangi rumahnya awal 2016.

Koes Plus ”Pembaharuan”

Dalam formasi Koes Bersaudara hingga Koes Plus dengan masuknya drumer Murry pada 1968, Yon dan Yok termasuk kreator penciptaan lagu di luar almarhum Tonny. Sebaliknya, Nomo terlihat kreatif justru setelah mengundurkan diri sebagai drumer Koes Bersaudara.

Nomo mencipta banyak lagu buat putrinya, Chicha Koeswoyo, dan band bentukannya, No Koes. Begitu pula Yok yang sempat sibuk mengorbitkan putrinya, Sari Yok Koeswoyo.

Yon menciptakan banyak hit untuk Koes Plus. Di antaranya Bunga di Tepi Jalan, Terlambat, Hatiku Beku, dan Hidup yang Sepi. Yang menarik disimak adalah karakter Koes Bersaudara dan Koes Plus yang ternyata tercipta dari duet legendaris Yon dan Yok. Tapi, harus diakui, Yon-lah yang lebih memiliki vokal jernih, range vokal lebar, dengan warna suara yang lembut dan mendayu-dayu.

Dalam teori musik, apabila seorang pencipta lagu mampu membawakan lagu ciptaannya sendiri melalui kepiawaiannya menyanyi, dia akan punya potensi jadi hitsmaker. Dan Yon beruntung, dia menjadi vokalis utama band kreatif bernama Koes Bersaudara dan Koes Plus itu hingga akhir hayatnya.

Fenomena yang menarik dari sejarah Koes Bersaudara dan Koes Plus adalah tekad Yon untuk melanggengkan dinasti Koeswoyo sebagai ”dinasti musisi”. Caranya, dengan terus melanjutkan kiprah Koes Bersaudara-Koes Plus, baik di panggung maupun dapur rekaman.

Tatkala Nomo mengundurkan diri dari Koes Bersaudara serta digantikan Murry, lalu Koes Bersaudara resmi berganti nama menjadi Koes Plus, Yon memilih tetap bertahan bersama Tonny dan berduet dengan adiknya, Yok. Tapi, tatkala Yok mulai memilih bersolo karir dengan mencipta lagu-lagu berspirit perjuangan, Yon memilih melanjutkan kiprah Koes Plus bersama Sonny (bas), Seno (drum), serta Danang dan Wahyu (bergantian, main keyboard dan gitar melodi).

Pada show terakhir di Kediri, Yon menyanyi dengan durasi dua jam. Sebanyak 25 lagu hit Koes Plus/Koes Bersaudara dia bawakan di depan sekitar 2.000 penonton fanatiknya.

Tentang nama Koes Plus ”Pembaharuan”, Sonny mengatakan, nama itu lahir dari gagasan Harry Tjahjono. Harry yang novelis banyak bergaul dengan keluarga Koeswoyo sejak John, Tonny, Nomo, Yon, dan Yok dari Koes Brothers (nama sebelum Koes Bersaudara) berkumpul di kompleks Koes Bersaudara, Jalan Haji Nawi, Cipete, Jakarta. ”Mas Harry Tjahjono ingin mengingatkan banyak orang bahwa Om Yon melanjutkan peran Koes Plus di industri musik Indonesia ini ditata dengan penuh perjuangan,” kata Sonny.

Masa Depan Koes Plus

Jika salah satu karakter kuat dari Koes Plus adalah warna suara Yon Koeswoyo, lalu bagaimana kelanjutan Koes Plus setelah Yon wafat? Menurut hemat saya, kita boleh berharap dari Kenas Koeswoyo yang masih belia. Kenas relatif masih mudah ”dibentuk” dibanding David atau Damon Koeswoyo yang sudah memiliki dunia sendiri di panggung maupun rekaman.

Keluarga besar Koeswoyo memutuskan untuk memakamkan Yon pagi ini. ”Karena kami ingin Om Yon bisa diantar putranya, David, yang saat ini sedang berada di Raja Ampat, Papua, untuk kegiatan musiknya. Kami memutuskan Om Yon dimakamkan satu liang lahad dengan Om Tonny di TPU Tanah Kusir. Biar mereka bisa melepas rindu,” ujar Chicha Koeswoyo dengan mata berkaca-kaca.

Didapat kabar, Koes Plus ”Pembaharuan” masih menyisakan satu kontrak main pada 20 Januari 2018. Berpulangnya Yon membuat konser tersebut otomatis akan batal. Sebab, untuk sementara waktu, sulit mencari vokalis dengan karakter menyanyi dan vokal seperti Yon.

Selamat jalan pulang ke rumah Tuhan di surga, sang legenda Yon Koeswoyo. (*)

USBN SD Berpotensi Masalah

Putut A
-
0
Ilustrasi pelajar SD. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Belum ada kejelasan terkait pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) untuk delapan mata pelajaran (mapel) di jenjang SD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengaturnya juga belum keluar. Dengan masa persiapan yang mepet, pelaksanaan USBN di SD berpotensi masalah.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menuturkan pada prinsipnya pelaksanaan USBN untuk delapan mata pelajaran sudah siap. Tinggal menunggu diterbitkannya Permendikbud tentang Ujian Nasional dan USBN 2018. Draft Permendikbud sudah disusun dan dibahas untuk kemudian disahkan Mendikbud Muhadjir Effendy. BSNP sendiri merupakan otoritas penyelenggara ujian nasional.

’’Saya terima info hari ini (kemarin, red) tadi masih dibahas internal kementerian,’’ katanya saat dikonfirmasi kemarin (5/1). Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan sampai saat ini BSNP juga belum mengeluarkan kisi-kisi USBN jenjang SD. Sebab BSNP masih menunggu terbitnya Permendikbud itu.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan pelaksanaan USBN merupakan sebuah kebijakan yang ironi. Dia masih ingat tahun lalu Kemendikbud berupaya memoratorium ujian nasional (Unas). Tetapi sekarang malah menambah jumlah mata pelajaran USBN di jenjang SD. Meskipun USBN soal dari Kemendikbud hanya 25 persen, tetap ada intervensi pemerintah pusat.

Indra mengatakan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang pelaksanaan USBN delapan mapel di SD itu. Dia khawatir jika nanti pelaksanaannya di daerah menjadi kacau. Kemendikbud bisa saja lepas tangan dengan alasan SD adalah kewenangan daerah.

Di antara yang menjadi potensi persoalan di daerah adalah anggaran. Indra mengatakan pada umumnya APBD 2018 sudah diketok palu November tahun lalu. Belum tentu di dalam APBD 2018 disiapkan anggaran untuk membuat soal USBN untuk delapan mapel. Dia khawatir ujungnya sekolah bakal memungut uang ujian kepada wali murid.

’’Pengelolaan pendidikan perlu ada cetak biru,’’ katanya.

Selama pelaksanaan USBN untuk delapan mapel di SD itu masuk cetak biru, dia mengatakan masih bisa ditoleransi. Tetapi jika USBN untuk delapan mapel itu kebijakan seporadis atau dadakan, dia khawatir tidak berjalan mulus sampai di daerah. (wan/jpg)

Permudah Izin Investasi, Batam Siap Terapkan Sistem Perizinan Terintegrasi

Putut A
-
0
Permudah Izin Investasi, Batam Siap Terapkan Sistem Perizinan Terintegrasi

batampos.co.id – Meski belum diresmikan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam sudah resmi beroperasi sejak beberapa waktu lalu. Mal ini digadang mampu memberikan layanan perizinan yang semakin mudah, baik untuk masyarakat maupun investor.

“MPP merupakan cerminan, pintu gerbang bagi masyarakat yang ada di Kota Batam. Bukan hanya membawa nama Pemerintah Kota Batam tapi juga seluruh institusi di Batam bahkan Kepulauan Riau,” kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam Firmansyah usai apel di MPP Batam, Jumat (5/1).

Firmansyah mengatakan MPP Batam ini merupakan proyek percontohan nasional. Dan menjadi satu-satunya yang terlengkap dan mengintegrasikan seluruh perizinan dari pusat ke daerah.

Pemerintah Kota Batam yakin dengan komitmen para petugas dalam memberikan pelayanan. Karena petugas di MPP merupakan pegawai pilihan dari instansi masing-masing. Sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan.

“Pemerintah daerah bangga, meski belum diresmikan, pelayanan sudah berjalan. Dan kita tetap punya semangat, integritas, dalam mengelola MPP. Mudah-mudahan ke depan, ini bisa berjalan baik dan bisa diresmikan sesuai rencana,” kata dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau menyebutkan, bulan ini ada tiga instansi dan badan usaha yang bakal bergabung di MPP Batam. Di antaranya Telkom, PT Pos Indonesia, dan Telkomsel.

“Mereka tinggal bawa perlengkapannya, tempat udah kami siapkan,” ucap dia, kemarin.

Soal peresmian MPP Batam, Gustian mengatakan pihaknya akan tetap menunggu jadwal Presiden Joko Widodo. ” Tetap tunggu beliau, sekarang kami tidak ada kendala lagi tinggal diresmikan,” imbuhnya.

Semangat mempermudah izin investasi juga digelorakan Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam. Menurut Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Kebijakan itu bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola.

“Untuk mendukung program pemerintah tersebut BP Batam telah melaksanakan layanan perizinan secara online dan secara bertahap menuju sistem perizinan terintegrasi secara elektronik,” kata Bambang, belum lama ini.

Seorang warga sedang melakukan pengurusan perizinan di dinas Penanaman Modal Kota Batam di Mall Pelayanan Pubik, Jumat (5/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Sementara Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan saat ini banyak rencana investasi yang sulit terealisasi karena masih terkendala persoalan-persoalan perizinan dan administrasi.

”Izin dikasih BKPM, tapi dalam pelakasnaanya selalu tidak jalan,” ujar Sofjan, Jumat (5/1).

Dia menyebut, saat ada sekitar 50 miliar dolar AS dana asing yang akan diinvestasikan di dalam negeri. Dari 50 miliar dolar AS itu paling banyak di sektor energi dan manufaktur.
Namun sampai saat ini rencana tersebut belum terwujud karena masih terkendala perizinan.

Sofjan menuturkan, saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mengatasi persoalan-persolan tersebut. Khususnya menggerakan satuan tugas percepatan ekonomi yang ada di Kementerian Koordiantor bidang Perekonomian.

”Begitu banyaknya investasi yang masuk minta izin. Tapi ada saja masalah di segala bidang. Termasuk masalah di daerah-daerah yang menghambat pelaksanaanya itu,” kata Sofjan yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo itu.

Sofjan menuturkan bahwa realisasi investasi itu akan punya dampak signifikan terhadap perbaikan ekonomi. Karena dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. ”Yang gerakan ekonomi itu investasi,” tegas dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong tidak membantah bahwa sistem perizinan investasi di dalam negeri masih belum baik. Menurut dia, yang harus dilakukan adalah mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan. Khususnya, di sektor birokrasi. ’’Tadi presiden pakai istilah, feodal sekali kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap kita penting dan menunggu investor seakan mereka butuh kita,’’ ucap Lembong usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, kemarin.

Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia yang butuh investor.
Seringkali, perizinan menjadi terlalu panjang di level pemeirntah daerah. Karena itulah, kebijakan single submission harus segera diterapkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Pihaknya diberi tenggat waktu paling lambat Maret sudah harus berjalan. Saat ini, sistemnya sedang disiapkan.

’’Beberapa hari lalu pak Darmin (Nasution, Menko Perekonomian) juga bisik-bisik ke saya, gedungnya di mana ya,’’ tambahnya seraya tertawa.

Menurut dia, ada dua sektor yang investasinya paling berpeluang tumbuh pesat tahun ini. Yakni, pariwisata dan e-commerce. Pariwisata menjadi unggulan karena mayoritas berada di sektor jasa. ’’Hasilnya cepat, dampak lapangan kerjanya cepat, dan pengahasilannya cepat. Devisanya jalan,’’ terangnya usai ratas.

Untuk e-commerce, BKPM sudah membuat hitungan. Selama 2017, total investasi e-commerce lebih dari 5 miliar dolar AS. Itu setara separo dari total investasi migas di tahun yang sama. ’’Nilainya besar sekali, perkiraan saya 50-80 persen year on year (yoy) pertumbuhannya,’’ lanjutnya. Sehingga, e-commerce perlu terus didukung.

Khusus e-commerce peluang modal masuk dari Tiongkok cukup besar. setidaknya ada dua pemain utama asal Tiongkok yang hendak masuk, yakni Alibaba dan Tencent. Khusus Tencent, dikabarkan hendak menanamkan modalnya sebesar Rp 16 triliun di salah satu unicorn Indonesia, Go-Jek.

Selebihnya, investor lain yang juga tidak kalah besar berasal dari ventura-ventura yang ada di Silicon Valley, Amerika Serikat. ’’Kami sedang upayakan agar lebih banyak yang masuk dari Eropa dan Jepang,’’ tutur mantan Menteri Perdagangan itu.

Bahkan, Jepang disebut sebagai Sleeping Giant. Softbank Jepang sudah menjadi investor utama di Grab. Softbank diketahui baru saja menggalang dana investasi terbesar sepanjang sejarah, yakni 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun.

Untuk saat ini, pemerintah akan berupaya mempertahankan momentum yang ada. Presiden sudah meberi penekanan pada kualitas investasi, bukan kuantitas. ’’Masyarakat ini tidak peduli investasi. Yang mereka pedulikan itu lapangan kerja yang cepat, memberikan penghasilan yang lebih tinggi, bisa bikin pekerjaan kita naik kelas,’’ ujar Lembong. Kualitas itu yang akan menjadi fokus tahun ini.
(byu/jun/jpg)

Instruksi Kapolri, Pemeriksaan Calon Kepala Daerah Ditunda

Putut A
-
0

batampos.co.id – Mabes Polri menginstruksikan kepada jajaran kepolisian untuk tidak memeriksa calon kepala daerah yang berurusan dengan kasus selama musim pilkada. Larangan tersebut merespons opini negatif terhadap pemeriksaan wali kota Samarinda dan Makassar yang bersaing dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin dalam kontestasi Pilgub Kaltim.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempertegas sikap fair-nya dengan memutasi perwira tinggi yang akan maju dalam Pilkada 2018. Di antaranya, Dankorbrimob Irjen Murad Ismail, Wakabaintelkam Irjen Anton Charliyan, dan Safaruddin.

Menurut Tito, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan pilkada. ”Namun, kami tetap mengadepankan asas equality before the law,” terang Kapolri di lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (5/1).

Meski demikian, kebijakan tersebut akan menghentikan proses hukum. Pemeriksaan calon kepala daereh akan berlanjut setelah selesainya tahapan pilkada. Baik, calon yang terpilih atau tidak. ”Hal ini untuk mencegah agar penegak hukum tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pilkada,” paparnya.

Tito juga menepis adanya kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap calon kepala daerah tertentu. Kata dia, kriminalisasi adalah objek kasus bukan pidana tetapi dipaksakan menjadi pidana. Dia mejamin semua proses hukum berunsur pidana dan bukan kriminalisasi. Apalagi, kasus tersebut sudah terjadi hampir satu tahun. ”Kalau seperti itu ya penegakan hukum, tolong hati-hati menggunakan bahasa kriminalisasi,” ujarnya.

Yang utama, Tito mengajak semua aparat bersikap netral dalam pilkada. Sebab itu, Polri akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sebagainya untuk melakukan memorandum of understanding (MoU). ”Jaga netralitas penegak hukum dan jangan menjadi alat politik,” tegasnya.

Langkah Kapolri tersebut benar-benar di luar dugaan. Sebab, selain menunda pemeriksaan calon kepala daerah, Kapolri juga langsung memutasi sejumlah perwira tinggi yang maju pilkada.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian

Sesuai telegram Kapolri nomor ST/16/1/2018 tertanggal 3 Januari 2018, Irjen Safaruddin yang menjadi sebab-musabab pemeriksaan Wali Kota Samarinda dan Makassar dimutasi dari Kapolda Kaltim menjadi Pati Baintelkam Polri. Selanjutnya, Irjen Murad Ismail digeser dari Dankorbrimob menjadi Analis Kebijakan Utama Brimob Korbrimob Polri. Murad diketahui mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku.

Irjen Anton Charliyan yang saat ini berposisi di Wakalemdiklat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Polri. Anton sempat dikabarkan akan mencalonkan diri di pilgub Jawa Barat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, mutasi tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa personil yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2018. ”Jadi yang ikut nyalon diganti tidak dalam jabatan strategis,” jelasnya. Namun ada pula pergantian yang merupakan tour of duty. Di antaranya, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudy Sufahriadi digeser menjadi Dankorbrimob menggantikan Murad. ”Ya, ini untuk meningkatkan kinerja kepolisian,” paparnya.

Jenderal Budi Gunawan juga masuk dalam mutasi. Yakni, dari Pati di Baintelkam Polri ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN). ”Namun, jabatan BIN tetap dijabat Budi Gunawan. Karena BIN tidak berdasarkan Polri. Sebagai polisi pensiun sesuai regulasi,” ujarnya. (idr/agm/jpg)

Dishub Buka Diklat Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan

Putut A
-
0
Dishub Buka Diklat Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Natuna Iskandar DJ mengatakan, Dinas Perhubungan membuka pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat bidang teknik dan keselamatan penerbangan.

Diklat pemberdayaan ini khusus untuk masyarakat Natuna di daerah perbatasan, kerjasama Kementerian Perhubungan dan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan.

“Pendaftaran Diklat sudah dibuka hingga 28 Januari ini, peserta yang mengikuti Diklat juga gratis,” kata Iskandar, Jumat (5/1).

Dijelaskan Iskandar, Diklat bersama ATKP Medan merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah daerah sejak bulan Desember lalu. Diklat ini peserta akan mendapat sertifikat, yang nantinya sangat bermanfaat mempeemudah mendapat pekerjaan di bandar udara dengan bidang ilmu didasari.

“Masyarakat yang memperoleh sertifikat diklat dari ATKP ini bisa menjadi pegangan untuk melamar di bandara manapun bisa,” ujar Iskandar.

Untuk mengikuti Diklat ini sambungnya, syarat usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun pada bulan februari 2018. Sehat Jasmani dan Rohani dari RSUD, tinggi pria 165 centi meter dan wanita 158 centi meter. Tidak berkacamata dan tidak buta warna.

Sukandar merinci, formasi Diklat yang buka diantaranya Basic aviation securitu (Avsec) lama pelatihanya 25 Hari jumlah peserta 600 orang. Marshaling lama pelatihanya 20 hari jumlah 440 orang, Technical Draving lama pelatihanya 5 Hari jumlah 160 orang.

Tidak hanya itu, ada Basic PKP-PK 42 lama pelatihanya 42 Hari jumlah 500 Orang, perawatan motor listrik lama pelatihanya 5 Hari jumlah 160 orang, perawatan Air conditioning lama pelatihanya 5 hari jumlah 160 orang, Welding lama pelatihan 5 Hari jumlah 280 orang dan fiber optik dengan lama pelatihan 7 Hari jumlah 40 Orang.

“Diklatnya di Natuna, kami sudah surati seluruh kecamatan agar ada perwakilan masyarakat mengikuti diklat akademi teknik dan keselamatan penerbangan ini,” ujar Iskandar.(arn)

Enam Hari Melaut, Mukhlis Hilang Kontak

Putut A
-
0

batampos.co.id – Mukhlis, 53, nelayan asal Sedanau dinyatakan hilang setelah enam hari melaut belum pulang ke rumah, Kamis (4/1).

Menurut keterangan keluarga Mukhlis pada tim SAR Natuna, Mukhlis melaut sejak Minggu (30/12) pekan lalu menggunakan pompong kapasitas 4 gros ton.

Kabar tersebut dibenarkan Kepala Kantor Basarnas Natuna Amirudin. Keluarga nelayan melaporkan setelah lima hari nelayan Sedanau ini tidak memberikan kabar. Karena saat melaut rencana hanya satu hari.

Menurut laporannya, Mukhlis melaut menuju perairan Pulau Semiun dan Pulau Laut. Saat ini tim SAR sudah melakukan pencarian menerjunkan lima personel menggunakan perahu karet menuju Sedanau.

Hanya saja karena kondisi alam dan keterbatasan  sarana, Basarnas akan melibatkan pihak terkait dalam pencarian. Baik Polair, TNI AL dan unsur Muspida, ditambah rentan waktu saat ini sudah enam hari hilang kontak. Serta melaporkankan ke SAR Provinsi.

“Kami akan lakukan semaksimal mungkin pencairan ini. Dan tetap kordinasi ke SAR Provinsi kepri, agar aksi untuk lakukan penyelamatan dengan metode stasiun radio pantai (SROP), membantu pencarian melalui informasi kapal yang menyeberangi laut Natuna,”ujarnya. (arn)

Semua Harus Dukung Kebijakan Kelautan Indonesia

Putut A
-
0
Semua Harus Dukung Kebijakan Kelautan Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat rapat di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/1). F. Humas Pemprov untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan jika regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah mendukung program pengembangan Kepri, maka Kepri semakin hebat. Sayang sekali jika Kepri tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kehebatan bangsa ini.

“Hilangkanlah fanatisme ego sektoral. Kalau semua mempertahankan ego, apa yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud,” kata Nurdin usai menghadiri Rakor Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru di Ruang Rapat Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (5/1).

Nurdin menegaskan, Kepri selalu berkomitmen mempercepat proses perizinan untuk kegiatan investasi dan perekonomian. Daerah ini selalu siap mempercepat proses masuknya investor. Karena, kata Nurdin, Presiden Jokowi selalu menyampaikan kalau mereka tidak jadi berinvestasi di Kepri bukan berarti investasinya batal, tapi mereka pindah ke negara lain. Kadang, ketika negeri ini membicarakan dan merencanakan untuk berbuat sesuatu, negara-negara tetangga bergerak cepat menyiapkan dan membangun kesiapan menampung investasi.

“Kepri ini beranda NKRI yang berhadapan dengan banyak negara tetangga. Keamanan, pertahanan, dan budaya harus diperkuat. Yang terpenting ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Menurutnya, kalau ekonomi masyarakat kuat, negeri ini akan ikut kuat. Karena itu, Nurdin mengatakan pihaknya terus membangun pulau-pulau terdepan dengan phrosferity dan security.

Gubernur ke Jakarta dalam upaya percepatan masuknya investasi ke Kepri. Selain di Kemenko Kemaritiman, Gubernur juga mengadakan pertemuan dengan Kementerian Kehutanan. Kadang untuk mempercepat gerak, Nurdin memilih makan di pinggir jalan seadanya dan secepatnya.

“Kita harus mempercepat masuknya investasi ke Kepri. Presiden sampai mengeluarkan Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia. Semua Menteri harus mendukung,” kata Nurdin.

Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pada rencana aksinya, banyak kegiatan tentang pengembangan kemaritiman di Kepri.
Karena itu, kata Nurdin, dengan Perpres ini semua kementerian harus mempermudah izin-izin untuk mendukung percepatan pembangunan di Kepri khususnya di bidang kemaritiman.

“Ini semua untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Kepri berada paling terdepan untuk itu,” kata Nurdin.

Nurdin menyebutkan, salah satu upaya untuk itu adalah percepatan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Untuk mendukung Perpres itu, semua lintas kementerian diharapkan mendukung percepatan itu.

Saat ini, kata Nurdin, Kepri sangat terlambat dibandingkan negara tetangga dalam pemanfaatan potensi kemaritimannya. Kalau tidak digesa, Kepri dan negeri ini akan kehilangan kesempatan.

“Bicara potensi Kepri semua tahu, tapi sampai sekarang realisasi belum ada karena masih mempertahankan ego sektoral,” kata Gubernur.

Di Kepri, seluruh pemangku kepentingan kini bahu membahu dan bersama-sama membuat daerah ini semakin maju. Malah pada kesempatan pertemuan dengan Kemenko Kemaritiman itu, Kepala BP Batam minta agar pembangunan Jembatan Batam Bintan dipercepat. Soal Jembatan Batam Bintan, Gubernur Nurdin memang selalu menggesa pusat mempercepatnya sesuai dengan semangan pembangunan infrastruktur saat ini.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan, posisi Batam khususnya dan Kepri unumnya sangat strategis. Daerah ini ingin menjadi ujung tombak dalam menghadapi persaingan dengan negara tetangga. Lukita berharap dukungan dari Jakarta harus maksimal.

“Kita ingin menjadi daerah yang efisien dan kita perlu dukungan. Potensi besar itu kini ada di Rempang Galang. Mari bersama-sama kita mengerjakannya,” kata Lukita.

Kepri yang terdepan di perbatasan yang dinamis itu, kata Lukita ikut bersaing di kawasan tersebut. Makanya harus didukung dengan regulasi yang mendukung pengembangannya.
“Kita minta Jembatan Batam Bintan, biar bisa saling mengisi baik di Batam dan Bintan. Pak Gubernur selalu menyampaikan sekarang sedang dibangun highway dengan nilai yang besar, Kepri pun ingin infrastruktur Jembatan Batam Bintan. Jembatan ini membuat Kepri semakin kompetitif,” kata Lukita.

Dalam Lampiran Perpres 16 Tahun 2017, terdapat sejumlah rencana aksi untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 Program Prioritas B Industri Maritim dan Konektivitas Laut, di antaranya adalah mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di kawasan Selat Philips dan Selat Melaka. Kemudian menciptakan multiplayer effect bagi ekonomi di kawasan Pantai Timur Sumatera.

Rapat itu dipimpin Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agus Kuswandono. Tampak hadir perwakilan Kementerian Lembaga, TNI AL, Pemko Batam dan BP Batam serta BUMN seperti Pelindo I. (bni)

112 Desa di Kepri Belum Terjamah Online

Putut A
-
0
Sardison. F. Jailani/Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Dukcapil) Kepri, Sardison mengatakan ada 112 desa di Provinsi Kepri yang belum bisa diakses secara online. Menurut Sardison, sistem koneksi berbasis informasi teknologi sangat dibutuhkan untuk mempercepat arah pembangunan.

“Dari data base yang kita kantongi, ada 112 desa di Kepri yang belum bisa di akses secara online,” ujar Sardison, Jumat (5/1) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, secara keseluruhan di Provinsi Kepri ada 416 desa/kelurahan. Lebih lanjut katanya, baik desa maupun keluruhan yang letaknya berada dekat dengan Ibu Kota Pemerintahan rata-rata sudah bisa menggunakan sistem online.

“Desa yang belum bisa berada jauh atau istilahnya masih blank spot. Kita berharap dalam dua tahun kedepan, persoalan ini tuntas,” papar Sardison.

Masih kata Sardison, untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan dana desa atau capaiannya juga memerlukan akses internet. Disebutkannya, pihaknya juga sudah merancang Sistem Informasi Desa (Sikades). Untuk mendukung terobosan tersebut, semua desa harus terkoneksi dengan jaringan internet.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kepri terkait persoalan ini. Terjamahnya semua desa dengan koneksi internet, bisa membawa perubahan yang baik bagi Provinsi Kepri kedepan,” jelas Sardison.

Ditambahkannya, dengan adanya jaringan internet sampai ke seluruh desa, pihak luar juga bisa mengetahui profile masing-masing desa. Artinya dapat melihat secara tidak langsung tentang potensi yang ada disetiap desa. Apalagi dengan adanya dana desa bisa mempercepat pembangunan infrastruktur desa.

“Akselerasi pembangunan tentunya tidak lepas dan informasi dan komunikasi. Jika semua desa sudah terjamah oleh IT, pergerakan pembangunan juga akan cepat,” tutup Sardison.(jpg)

Terkait Pengganti Lis Darmansyah, Ditjen Belum Terima Usulan Gubernur

Putut A
-
0
Terkait Pengganti Lis Darmansyah, Ditjen Belum Terima Usulan Gubernur
Soni Sumarsono. F. JPNN

batampos.co.id – Direktur Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono mengatakan dirinya belum menerima usulan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait tiga nama calon Penjabat Wali kota Tanjungpinang. Menurut Soni, pejabat terpilih tentunya adalah yang terbaik diantara yang baik.

“Sampai saat ini, belum ada sampai di meja kerja saya. Bisa jadi masih berada dibagian admministrasi. Karena mekanismenya tidak langsung ke saya,” ujar Soni Sumarsono, Jumat (5/1).

Mantan penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, ada beberapa kriteria tentunya yang dilihat dari masing-masing pejabat yang diusulkan. Artinya, rekam jejak ketiga akan dipelajari secara detail. Ditegaskannya, nama yang disampaikan ke Kemendagri adalah yang sudah memenuhi kriteria.

“Misalnya sudah mengikuti Diklat Pimpinan I (Diklatpim I). Karena untuk menjadi Penjabat Walikota/Bupati harus punya kecakapan lebih dibandingkan dengan yang lain,” jelas Soni.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Haryono mengatakan usulan Gubernur terkait penjabat Wali kota Tanjungpinang sudah disampaikannya langsung ke Kemendagri.

Karena satu bulan sebelum berakhirnya masa kerja Wali kota dan Wakil Wali kota usulan tersebut sudah diserahkan ke Kemendagri. “Sesuai arahan Pak Gubernur, surat usulan tiga nama Penjabat Walikota Tanjungpinang sudah saya serahkan langsung ke Kemendagri,” ujar Haryono, kemarin.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, usulan yang disampaikan tidak serta merta langsung sampai ke meja kerja Ditjen Otda.

Menurut Haryono, mekanismenya adalah melalui bagian penerimaan surat menyurat.
“Pasti ada disposisi-disposisinya sebelum sampai ke tangan Ditjen Otda. Setelah itu baru dilanjutkan ke Mendagri untuk diputuskan,” jelas Haryono.

Ditambahkannya, ia yakin menjelang berakhirnya masa tugas Wali kota dan Wakil Tanjungpinang pada 16 Januari nanti, keputusan tersebut sudah diterima Pemprov Kepri. Penjabat Wali kota Tanjungpinang terpilih, akan dilantik langsung oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

“Khusus untuk Penjabat Wali kota atau setingkatnya yang melantik adalah Gubernur. Semoga dalam waktu dekat ini, sudah ada petunjuk dari Kemendagri,” jelasnya lagi.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun telah memutuskan dua putra terbaik Tanjungpinang dan satu dari luar Tanjungpinang untuk dipersiapkan sebagai pengganti Lis Darmansyah untuk memimpin Tanjungpinang lebih kurang 9 bulan ke depan.

Mereka adalah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Raja Ariza. Nama kedua yakni, Syamsul Bahrum Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan. Baik Raja
Ariza maupun Syamsul Bahrum sama-sama putra terbaik Tanjungpinang yang duduk di lingkaran Pemprov Kepri. Sedangkan satu nama lainnya adalah, Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan, Ahmad Izhar.(jpg)

1...12,71912,72012,721...14,284Halaman 12,720 dari 14,284

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000