Sabtu, 4 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12731

Mata Kail Batam Gelar Turnamen Mancing

Putut A
-
0
Mata Kail Batam Gelar Turnamen Mancing
Pembina komunitas mancing Mata Kail Batam, Roni Maikel (tengah) menyerahkan proposal kegiatan Mata Kail Batam Boat Fishing Tournament 2017 kepada GM Batam Pos, Guntur Marchista Sunan (kiri) dan didampingi Manajer Pemasaran Batam Pos, Mulyadi Nasution di kantor Redaksi Batam Pos, Selasa (7/11). F. Octo Zainul Ahmad/Batam Pos

batampos.co.id – Mata Kail Batam selaku komunitas mancing mania akan menyelenggarakan kegiatan “Mata Kail Batam Boat Fishing Tournament 2017”.

Even ini dilaksanakan pada 11-12 November 2017 di Pulau Abang dan Pulau Petong Batam serta diikuti kurang lebih 350 peserta yang berasal dari Indonesia, Jepang, Malaysia dan Singapura.

“Ini kegiatan yang pertama kali kami adakan dan sudah tercatat di agenda Kementerian Pariwisata,” ujar Pembina Mata Kail Batam, Roni Maikel saat berkunjung ke Redaksi Batam Pos, Selasa (7/11).

Kegiatan para pemancing mania ini berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat setempat. Untuk menarik wisatawan lokal maupun asing diperlukan adanya sosialisasi atau kegiatan yang dapat mengundang wisatawan baru untuk lebih mengenal sumber daya laut.

“Kami ingin menjalin tali silaturahmi kekeluargaan dan sesama penghobi mancing sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan lingkungan dan konservasi habitat ikan,” kata Roni.

Pihak panitia sudah menyediakan 63 kapal yang bakal dipakai peserta selama terselenggaranya Mata Kail Batam Boat Fishing Tournament 2017 ini.

Turnamen ini diperuntukkan bagi tim, dimana tiap tim diisi lima orang. Nantinya tim yang mendapatkan tangkapan ikan paling berat akan menjadi juara.

“Total hadiah yang kami sediakan sebesar Rp 38 juta,” imbuh Roni.

Tambahan bagi para peserta, selama penyelenggaraan lomba, tiap orang atau peserta wajib mengenakan life jacket.

“Keselamatan itu yang utama,” ucapnya.

Roni berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah konservasi alam laut kepada setiap pemancing dan masyarakat pada umumnya.

“Ini acara kami bersama dan saya berharap bisa berjalan sukses. Selain itu, kami ingin menjadikan Batam sebagai salah satu tujuan wisata bagi para pemancing mania,” tutup Roni. (cr16)

 

Baznas Karimun Bantu Korban Kebakaran

Putut A
-
0
Baznas Karimun Bantu Korban Kebakaran

batampos.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Karimun menyalurkan bantuan uang tunai sebanyak Rp 15,5 juta kepada 31 KK yang terkena korban kebakaran pada Minggu (5/11) lalu. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di dalam Masjid Al-Furqon Gg Perdamaian RT 01/RW 02 Kelurahan Sei Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Selasa (7/11).

“Walaupun bantuan tidak begitu besar, tapi ini amanah dari dana umat yang terkumpul di Baznas Karimun harus disalurkan kepada yang membutuhkan. Salah satunya, warga yang terkena musibah kebakaran di kampung ini,” kata Ketua Baznas Karimun H Atan AS didampingi Wakil Ketua Nasrial dan anggota Baznas Karimun.

Dirinya berharap agar bantuan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga yang paling prioritas. Dia juga berpesan agar korban bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. “Bapak dan ibu, bantuan ini merupakan wujud kepedulian Baznas Karimun terhadap warga yang terkena musibah,” ujarnya.

Sementara Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Sei Lakam Barat Wondari mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang memberikan bantuan kepada warganya yang terkena musibah. Termasuk Baznas Karimun, yang sudah memberikan bantuan uang tunai kepada warga. Sehingga dapat meringankan beban warga selama di pengungsian.

“Alhamdulillah, kepedulian masyarakat terhadap warga saya yang terkena musibah cukup tinggi. Bantuan bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan semuanya,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, para relawan bahu membahu memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah di sekitar Masjid Al-Furqon bersama pihak Tagana Dinsos Karimun. Terutama dalam mempersiapkan makanan, mulai dari sarapan pagi, makan siang, makan sore dan makan malam. “Walaupun kondisi turun hujan, semua sudah kita antisipasi sehingga warga tidak terkena hujan,” kata Koordinator Tagana Karimun Dedi. (tri)

DBH Migas Karimun Dipotong Rp 113 M

Putut A
-
0
DBH Migas Karimun Dipotong Rp 113 M

batampos.co.id – Pemerintah pusat memangkas jatah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp 113 miliar untuk tahun 2018. Pemangkasan tersebut membuat Pemkab Karimun harus mengatur ulang rancangan pembangunan dengan skala prioritas.

“Untuk APBD 2018 mendatang kami kembali mengalami defisit keuangan. Hal ini disebabkan adanya pemangkasan DBH Migas oleh pemerintah pusat dari yang diterima sebelumnya Rp 124 miliar menjadi Rp 11 miliar. Artinya, ada pemangkasan sebanyak Rp 113 miliar. Hal ini tentu saja berdampak pada keuangan daerah, khususnya untuk melaksanakan program-program peningkatan pembangunan fisik dan sumber daya manusia (SDM) yang sudah direncanakan,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Selasa (7/11).

Menurut Rafiq, pemotongan DBH Migas mengakibatkan adanya pemangkasan untuk program-program pembangunan yang sebelumnya sudah direncanakan. Padahal di antara program yang masuk prioritas, ada yang menjadi sangat prioritas dan harus ada pada tahun depan. Untuk itu, tim penyusunan anggaran daerah (TPAD) harus kembali melakukan penyusunan ulang.

“Kami menginginkan apa yang sudah jadi prirotas dan masuk dalam perencanaan bisa dianggarkan dalam ABPD 2018. Tapi kondisinya tidak memungkinkan,” katanya.
Selain mengurangi program yang masuk dalam prioritas, kata Rafiq, pemangkasan untuk anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan dilakukan.
“Anggaran akan lebih difokuskan untuk pembangunan yang merata,” tegasnya.

Bupati juga sudah menyampaikan kepada OPD yang ada di seluruh jajarannya tentang akan adanya pemangkasan anggaran. Untuk sementara, sasaran pemangkasan anggran OPD yang bisa dilakukan baru pada Dana Administrasi Umum (Adum) dan juga belanja rutin. Tidak menutup kemungkinan akan menyasar untuk anggaran yang lain. Meski demikian, diharapkan kegiatan pembangunan yang menjadi skala prioritas bisa terlaksanakan. (san)

STP NHI Bandung Wisuda 502 Lulusan SDM Pariwisata Andal

Putut A
-
0
STP NHI Bandung Wisuda 502 Lulusan SDM Pariwisata Andal

Bertempat di DOME Malabar Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung, STP Bandung melakukan wisuda terhadap 502 orang lulusan, Senin (6/11). Ini adalah wisuda periode kedua di tahun 2017. Sebelumnya wisuda periode pertama berlangsung pada Maret 2017.

Ketua STP NHI Bandung, Dr. Abang Sutono menjelaskan, 502 lulusan itu terdiri dari 23 mahasiswa Program Pascasarjana, 64 mahasiswa Program Strata 1, 121 mahasiswa Program Diploma IV serta 294 mahasiswa Program Diploma III.

“Para wisudawan diharapkan dapat menjadi tenaga-tenaga profesional dibidang pariwisata sebagai aset nasional yang berkualitas internasional. Terlebih saat ini sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu leading sector perekonomian nasional,” ujar Anang Sutono.

Anang Sutono menjelaskan, selama menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, para lulusan telah diberikan pembekalan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yang sangat mumpuni.

Sehingga diharapkan dapat terserap di dunia industri dan juga dapat merintis usaha sendiri menjadi wirausahawan yang andal untuk turut serta menyemarakkan pertumbuhan pariwisata Indonesia.

“Dalam menyongsong pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta orang pada tahun 2019,” ujar Anang Sutono.

Ia menjelaskan, selama ini STP NHI Bandung telah menjalin kerja sama dengan banyak stakeholder pariwisata guna meningkatkan kapasitas wisudawan dan juga perluasan jaringan. Kerja sama dilakukan dengan banyak perusahaan, industri dan perguruan tinggi yang bergerak di bidang pariwisata dan non pariwisata. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada perhelatan wisuda para periode ini pun, STP NHI Bandung kembali memperluas kerja sama. Dengan melakukan penandatanganan MoU dan penyerahan piagam kerja sama.

Yakni dengan Box Hill Institute Australia, Institut Sains & Teknologi Pradita, Balai Besar Tekstil Bandung, Politeknik Pariwisata Palembang, Bandara Internasional Jawa Barat, Espin Multimedia dan juga Negara Bagian Victoria.

Selain kerja sama dengan pihak-pihak di atas, dalam kesempatan ini Ketua STP NHI Bandung juga menanda tangani MoU dengan Dekan SBM ITB untuk masa tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kerjasama tersebut mencakup enam bidang, dimana kolaborasi tersebut diyakini akan menaikkan Brand Values STP NHI Bandung sehingga turut meningkatkan Top of Mind.

Selain manfaat nyata yang ingin diciptakan untuk civitas akademikanya, kerja sama ini diyakini mampu meningkatkan “Confident Level” untuk memasuki persaingan global.

“Karena itu pula pada wisuda ini mengusung tema ‘Wonderful Entrepreneur for Wonderful Indonesia’ dengan harapan lulusannya dapat berwirausaha demi kemajuan pariwisata Indonesia,” ujar Anang Sutono.

Ia mengatakan, pemerataan program peningkatan kualitas wirausaha di bidang pariwisata ini diharapkan tidak hanya dapat menghasilkan professional resources tapi juga mampu menciptakan Tourism Industry for Wonderful Indonesia melalui Wonderful Tourism Entrepreneur dalam Wonderful Collaboration Program.

Program inkubasi bisnis menjadi perhatian utama bagi STP NHI Bandung untuk segera meningkatkan angka lulusan yang berwira usaha.

“Dengan semakin tingginya presentasi lulusan berwirausaha di bidang pariwasata, diharapkan dapat mewujudkan mimpi sektor pariwisata sebagai kunci pertumbuhan perekonomian nasional,” ujarnya.

Berdasarkan data Tracer Study STP NHI Bandung tahun 2015, sebanyak 11,8 persen lulusan menjadi entrepreneur dibidangnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 14,3 persen.

“Ini membuktikan bahwa di dalam diri para lulusan STP NHI Bandung sudah terbangun ‘sense of being global-professional entepreneur’, khususnya di bidang kepariwisataan dan perhotelan, yang juga secara tidak langsung menghasilkan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja lainnya,” kata dia.

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Prof. Dr. H.M. Ahman Sya mengatakan, STP NHI Bandung telah berdiri sejak tahun 1962. Selama 55 tahun perjalanannya, dengan semangat dan idealisme yang dimilikinya, menjadikan institusi ini sebagai pelopor Pendidikan Pariwisata di Indonesia.

STP NHI Bandung telah menghasilkan generasi-generasi emas pariwisata, dimana lebih dari 21.000 lulusan profesional dengan data penyebaran sebanyak 37,8 persen bekerja di luar negeri dan 62,2 persen di dalam negeri. Semua lulusan itu bekerja dengan lingkup pekerjaan sektor industri pariwisata baik berupa Perhotelan, Restaurant, Cruise Ship, Travel Agent, hingga pemerintahan.

“Hal ini membuktikan bahwa STP NHI Bandung merupakan The History of Excellence Since 1962,” ujar Ahman Sya.

Dalam wisuda gelombang II tahun 2017 ini, jelas Ahman Sya, dari 502 peserta/wisudawan, 35 persen dari mereka sudah mendapat kepastian kerja dari industri.

“Dua bulan ke depan sisanya akan diserap oleh lapangan kerja, sehingga zero unemployment,” ujar Ahman Sya.

Sebagai lulusan STP NHI yang merupakan perguruan tinggi pariwisata terbaik di Indoneaia dan Asean, ia berpesan agar para lulusan menjadi pelopor dan agen perubahan dalam melkukan terobosan untuk lebih memajukan kepariwisataan Indonesia.

“Kemudian menjadi pebisnis di industri pariwisata yang sukses, serta menjadi perekat dalam memelihara persatuan dan kesatuan dalam naungan NKRI yang maju dan sejahtera melalui pariwisata,” kata Ahman Sya.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti yang pada kesempatan ini diwakili Plt Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar, Hariyanto mengatakan, SDM merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan pariwisata.

Lulusan STP NHI Bandung itu pun diharapkan dapat mengisi kebutuhan SDM sektor pariwisata di Indonesia.

“Dalam pengembangan pariwisata, pemenuhan SDM berkualitas sangat krusial. Karena SDM dapat menentukan kenyamanan dan kepuasan para wisatawan,” ujar Hariyanto.

Menteri Pariwisata Arief Yahya sebelumnya juga berharap agar lebih banyak mahasiswa menjadi entrepreneur. Ia ingin 10 persen dari lulusan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata ini dapat bekerja sendiri sebagai entrepreneur atau berwirausaha di sektor pariwisata.

Untuk mendukung hal tersebut, Menpar menjanjikan akan memberikan pendampingan para lulusan yang berencana menjadi entrepreneur agar dapat bersaing dalam bisnis di bidang pariwisata. Salah satu cara yang akan dilakukan yaitu membuat business incubator bagi lulusan yang memiliki keseriusan untuk merintis bisnis.

“Karena hanya dengan cara itulah kesejahteraan pelaku industri pariwisata dapat ditingkatkan,” ujar Menpar Arief Yahya.

Menpar berharap dengan sektor pariwisata yang menjadi primadona, akan semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (*)

Apri Usulkan Tenaga Kerja Pisah dari DPMPTSP

Putut A
-
0
Apri Usulkan Tenaga Kerja Pisah dari DPMPTSP

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mengusulkan
penambahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Yakni, Dinas
Tenaga Kerja Bintan yang merupakan pemisahan dari Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan dan Dinas
Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bintan. Sementara itu satu OPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dilebur ke Satpol PP
dan Dinsos Bintan.

Bupati Bintan Apri Sujadi usai rapat paripurna di kantor DPRD Bintan
di Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu, siang kemarin mengatakan, sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor
100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten Kota, maka urusan
perizinan di DPMPTSP, sedangkan urusan tenaga kerja dipisah.
“Perizinan di perizinan dan tenaga kerja di tenaga kerja,” ujar Apri.

Selain Dinas Tenaga Kerja, Apri menyebutkan, pihaknya juga mengusulkan
satu OPD yakni Diskominfo Bintan. Hal ini dilakukan karena merupakan
komitmen pemerintah di mana, seluruh organisasi perangkat daerah harus
memiliki sistem yang terintegrasi, seperti e planning dan e budgeting.
Akan tetapi, lanjutnya pembentukan OPD baru akan disesuaikan dengan
anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

“Kalau berdiri sendiri, maka fungsi kehumasan yang selama ini masih
dalam lingkup kantor bupati, akan memiliki fungsi kominfo sendiri dan
menjadi sebuah sistem teknologi yang terintegrasi dari semua OPD yang
ada,” jelasnya.

Dalam konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jelasnya, juga
harus dijalankan fungsi transparan dalam program dan anggaran di
masing-masing OPD. “Fungsinya transparan, bisa dilihat dan diklik di
website, jadi semua opd harus punya website, baik soal program dan
anggaran, bisa dilihat di sana, tujuanya transparan dalam menjalankan
roda pemerintahan,” tukasnya.

Selain mengusulkan penambahan dua OPD, Badan Penangulangan Bencana
Daerah (BPBD) akan dilebur. Di mana, pejabat eselon dua dan tiganya
serta pegawainya akan dilebur di Satpol PP dan Dinsos. “Bertambah dua,
berkurang satu. Dari 28 OPD tambah 2 menjadi 30 OPD dan berkurang 1
sehingga menjadi 29 OPD,” tukasnya. (cr21)

Badan Pengawas Perusda Ngotot Minta Suntikan Dana

Putut A
-
0

batampos.co.id – Badan Pengawas Perusahaan Natuna belakangan ini terus
ngotot minta suntikan dana segar lagi. Setelah Perusahaan plat merah
ini dalam kondisi kolaps sejak tahun 2016 meski sudah banyak menerima
dana APBD.

Bahkan Badan Pengawas Perusda sudah melakukan rapat bersama DPRD untuk
menyampaikan program yang dapat menyerap dana APBD sekitar Rp 5 miliar
untuk tahun 2018 mendatang. Padahal sebelumnya Pemerintah Daerah
menyarankan melakukan penjualan aset yang tidak produktif untuk
mendanai usaha Perusda.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, dengan kondisi Perusda
saat ini Pemerintah Daerah sulit memberikan suntikan dana segar dengan
berbagai usulan program yang diusulkan. Sebaiknya Perusda memberikan
solusi lain selain meminta suntikan dana segar.

“Saya rasa Pemerintah Daerah masih berat memberikan dana segar kepada
Perusda,” kata Hamid Rizal ditemui di gedung Sri Serindit Ranai,
Selasa (7/11).

Dikatakan Hamid, Pemerintah Daerah punya rencana, tetapi tidak
memberikan suntikan dana. Namun akan merubah nama Perusda. Perusda
sekarang pun bisa bangkit dengan menjual aset yang dimiliki untuk
berbagai kebutuhan.

“Perusda bisa jual aset, jangan hanya minta dana segar yang maunya
cepat dapat dana. Rencananya Perusda ini namanya akan dirubah,” kata
Hamid Rizal.

Sejauh ini diketahui, usaha-usaha yang dikelola Perusda tidak
memberikan kontribusi untuk daerah baik menambah pendapatan asli
daerah. Namun sebaliknya usaha yang dikelola bangkrut, seperti
pembelian kapal tangkap yang nilainya miliaran rupiah. Saat ini kapal
tersebut mangkrak.

Bahkan sebelumnya Perusda diberikan dana untuk mengelola listrik
setiap tahunnya dianggarkan puluhan miliar. Namun setelah program
subsidi listrik dihentikan, malah perusda menyisakan utang.

Sementara Sekretaris Badan Pengawas Perusda Natuna Arifin mengatakan,
untuk melelang aset perusda butuh proses. Sebaiknya diberikan dana
segar kepada Perusda. Agar bisa membayar pesangon karyawan di PHK dan
tunggakan gaji karyawan.

“Lelang aset juga butuh dana untuk tim apraisal, bagus suntikan dana
bisa segara kelola usaha,” ujar Aripin.(arn)

Natuna Terapkan e-Government

Putut A
-
0

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menegaskan, seluruh desa di Natuna diwajibkan menggunakan aplikasi e-Government untuk mempermudah segala kebutuhan di Pemerintah Desa di Natuna. Dan dalam mendukung program smart island yang dicanangkan PT Telkom di Natuna.

“Seluruh desa wajib menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Supaya mudah memberikan pelaporan penggunaan anggaran desa. Hal ini adalah suatu keharusan oleh Pemerintah untuk transparansi,” kata Hamid Rizal saat membuka sosialisasi solusi akses internet dan aplikasi e-Government dalam Mendukung Program Natuna Smart
Island Oleh Telkom Group di Gedung Sri Serindit Ranai, Selasa (7/11).

Hamid juga berharap, dengan solusi akses internet dan aplikasi e-government yang ditawarkan PT Telkom untuk Natuna dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang saat ini dirasa masih sangat minim. Terutama untuk memenuhi berbagai kepentingan, baik penyelenggara pemerintah maupun sebagai unsur pendukung utama bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk implementasi e-Goverment kata Hamid, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan pembenahan dan pembiasaan terhadap pemakaian sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas serta membangun sinergitas.
Ada peranan penting Kepala Desa di masa depan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi agar kreativitas dan inovasi meningkat, menggerakkan masyarakat dalam pemberdayaan potensi menjadi bernilai ekonomi, menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

“Telekomunikasi di Natuna adalah kebutuhan utama untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk pariwisata dan lainnya. Tanpa itu Natuna tidak bisa mendukung percepatan pembangunan yang dicanangkan Presiden, mudah-mudahan cepat terwujud,” kata Hamid.

Kepala Dinas Kominfo Pemkab Natuna Raja Darmika mengatakan, solusi akses internet dan aplikasi e-Government kepada para pimpinan penyelenggara pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa di Kabupaten Natuna adalah untuk menjadikan Kabupaten Natuna sebagai penyelenggara pemerintah yang berbasis smart office. Sekaligus mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai kawasan yang berkonsep smart city dan smart island.

Program ini kata Raja Darmika, sudah dilaksanakan berupa Memorium of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Telkom pada 22 Agustus 2017 lalu. Kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk mendukung implementasi Natuna Smart Island dalam upaya meningkatkan jenis dan mutu pelayanan publik serta Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor pembangunan. (arn)

Polisi Tangkap Pengedar Sabu

Putut A
-
0
Polisi Tangkap Pengedar Sabu
Polisi menggiring pelaku pengedar sabu-sabu seberat 20,63 gram. F. Choky Nainggolan/Batam Pos.

batampos.co.id – Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang, berhasil menangkap Sandy Andreas, 31, diduga pengedar sabu-sabu di kediamannya di Perumahan Ceruk Permata Blok Kecubung nomor 27, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Jumat (3/11).

Dari Penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 9 paket sabu-sabu, dengan berat bruto 20,63 gram, yang di dapat di rumah pelaku.

“Dia (pelaku, red) ini berhasil kita tangkap di kediamannya, sekitar pukul 18.30 WIB,” ungkap Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang, AKP Muhammad Djaiz, saat menggelar ekspose di Mapolres Tanjungpinang, Selasa (7/11).

Selain berhasil mengamankan sabu-sabu, lanjutnya dari kediaman pelaku juga berhasil diamankan barang bukti lain, seperti 1 unit timbangan, bundelan plastik, mancis, bong, dan lainnya.

“Pelaku ini merupakan Residivis kasus yang sama. Dulu pernah ditangkap tahun 2015, oleh Polres Bintan, karena mengedarkan sabu. Baru tahun kemarin keluar dari penjara, ia kembali beraksi lagi mengedarkan sabu di Tanjungpinang,” terangnya.

Ia menjelaskan penangkapan tersebut, berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan adanya peredaran sabu-sabu di wilayah tempat ia tinggal. Mengetahui informasi itu, tim langsung bergerak dan menemukan rumah yang dihuni pelaku, lalu dilakukan penggrebekan.

“Pelaku ini awalnya sudah menjadi Target Operasi (TO) kita. Pergerakannya sudah dipantau juga sejak ia keluar dari penjara Desember 2016 lalu. Diperkuat dengan adanya laporan masyarakat, langsung kita amankan dirumahnya,” jelasnya.

Akibat dari perbuatanya, pelaku ini dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-undang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara diatas enam tahun. (cr20)

Kemenhub Tetap Pungut Labuh Jangkar

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pemprov Kepri meradang. Dinas perhubungan hingga kini tidak bisa memungut uang labuh jangkar. Hingga kini Kemenhub masih memungut uang labuh jangkar di jarak 0-12 mil.

“Aneh saja. Kalau yang ada duitnya tidak mau menyerahkan. Kalau sudah ada kebijakan yang sulit-sulit selalu diserahkan ke kita,” kata Kepala dinas perhubungan Jamhur Ismail, Senin (6/11).

Ia mengatakan upaya yang dilakukan oleh Kemenhub jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Di sana disebutkan mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

Ia meminta Kemenhub jangan lagi memungut di wilayah yang bukan menjadi kewenangan pusat. Dan ia berharap pusat juga bisa tegas terkait aturan tersebut.

“Ya sekarang kita tidak kerja. Tidak pungut apa-apa sekarang. Kemenhub terus yang memungut. Mereka langgar undang-undang,” katanya.

Dishub Kepri beberapa waktu lalu berangkat ke Jakarta hendak bertemu dengan kementerian keuangan. Mereka meminta Dirjen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membuat aturan dan regulasi yang jelas mengenai pemungutan labuh jangkar.

Ia mengatakan selama ini Kemenhub masih ngotot memungut uang labuh jangkar hanya berpedoman kepada PP nomor 15 tahun 2016 tentang PNBP. “Ini yang kita minta kepada Menkeu untuk meluruskan dan mengharmonisasi ini,” katanya.

Tetapi pertemuan tersebut tidak terlalu banyak berpengaruh. Ia berharap menkeu bisa mengeluarkan keputusan mengenai aturan yang bisa membagi tugas dan kewenangan ini.

“Sudah lama Kemenhub memungut labuh jangkar ini. Tepatnya setelah Pelindo tak lagi menguasai laut. Nah dengan adanya UU no 23 tahun 2014 itu, kami minta kewenangan provinsi jangan diganggu lagi. Kalau itu di laut di atas 12 mil silahkan, itu bukan hak kami,” katanya.

Sementara komisi II DPRD Provinsi Kepri Onward Siahaan juga mengaku heran kenapa pusat masih terus memungut labuh jangkar di jarak 0-12 mil. Padahal undang-undang pemerintahan daerah sudah jelas mengaturnya.

Menurutnya potensi labuh jangkar ini sangat besar.’bisa menambah PAD Kepri yang sangat signifik

“Kalau saya memperkirakan bahwa bisa dihasilkan sekitar Rp 300-400 miliar dari labuh jangkar. Ini memang dioptimalkan,” kaanya .

Menurutnya, UU no 23 tahun 2014 memang sudah sangat jelas membagi kewenangan pengelolaan antara pusat dan daerah. Ia berharap pihak dari Kemenhub untuk tidak lagi memungut di area 0-12 mil.

“Tetapi kita minta provinsi juga untuk mempercepat dan mempersiapkan SDM yang mumpuni untuk memungut semua ini. Pemerintah provinsi harus lebih berani untuk memungut uang labuh jangkar ini,” katanya. (ian)

Disnaker Belum Terima Usulan UMK

Putut A
-
0
Disnaker Belum Terima Usulan UMK

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu yang juga merupakan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepri tersebut mengatakan, pihaknya belum ada menerima usulan Upah Minimum Kota (UMK) dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepri. Menurut Tagor, usulan tersebut selamat-lambatnya ditunggu sampai 10 November mendatang.

“Belum ada usulan yang kami terima. Kabarnya sudah ada beberapa daerah yang selesai pembahasannya, tetapi belum sampai ke kami,” ujar Tagor Napitupulu menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (7/11) di Tanjungpinang.

Mantan Kasatpol PP Batam tersebut berharap, pembahasan UMK tahun ini berjalan dengan aman dan tertib. Ia meminta semua pihak sama-sama menjaga Kepri tetap kondusif. Menurutnya, secara teknis pembahasan UMK sudah ada aturan mainnya.

“Semoga tidak terjadi gejolak yang mengganggu konduisifitas daerah. Ditengah kelesuan ekonomi sekarang ini, semua pihak harus sama-sama menjaga,” harap Tagor.

Menurut Tagor, dasar hukum dalam melakukan pembahasan tentu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan Gubernur sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur (SK) Nomor 1045 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 2.563.875.

“Terhitung mulai 11 November nanti, pembahasan UMK Kabupaten/Kota tahun 2018 harus rampung dalam waktu 40 hari,” tegas Tagor.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun belum lama ini mengharapkan Dewan Pengupahan bersama perwakilan perusahaan dan perwakilan buruh bisa melakukan pembahasan dengan kepala dingin. Menurut Gubernur, keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kedua belah pihak.

“Keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan terbaik. Yakni bisa diterima pihak perusahaan dan begitu juga pihak buruh. Yang penting Kepri aman dan terkendali,” ujar Gubernur Nurdin.(jpg)

1...12,73012,73112,732...14,094Halaman 12,731 dari 14,094

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000