Kondisi Pasar Induk terlihat memprihatinkan, Minggu (7/1).Pemko Batam memnita BP Batam bisa segera mengeluarkan surat pinjam pakai pasar tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berharap Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat segera mengeluarkan surat pinjam pakai aset Pasar Induk Jodoh. Hal ini diharapkan agar proses perombakan pasar mangkrak ini dapat segera dimulai.
“Kita harap segera, supaya revitalisasi pasar dapat dilakukan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik di Sekupang, Minggu (7/1) siang.
Walau demikian, ia beranggapan surat tersebut tengah diproses BP Batam. Menurutnya, surat tersebut diperlukan sembari menunggu persetujuan hibah dari pemilik aset yakni Kementrian Keuangan (Kemenkeu).
“Mungkin masih diproses. Yang jelas sudah kami ajukan surat pinjam pakai itu. Tapi dari BP Batam belum keluar,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan surat pinjam pakai diperlukan untuk memanfaatkan waktu sembari ada keputusan dari kementrian Keuangan. “Tunggu dari Kemenkeu kan bisa 4 sampai 5 bulan, bahkan setahun. Makanya saya minta surat dari BP Batam itu,” ungkap Rudi.
Terkait ini, seperti diberitakan sebelumnya, tepatnya pada Kamis (4/1) Rudi menyampaikan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyambut harapan tersebut. Hal ini dibicarakan dalam rapat Formum Komunikasi Pimpinan Daerah. Namun hingga kini surat tersebut belum keluar.
“Pekan ini (pekan kemarin, red) suratnya keluar. Kalau surat sudah keluar, pedagang sebanyak 85 orang di pasar tersebut kita pindahkan,” ucapnya.
Ditanya soal desain pasar, Pasar Klewer Surakarta, Jawa Tengah merupakan rujukan perombakan Pasar Induk Jodoh. Dalam pengerjaannya, pasar Induk kelak akan dibangun bertingkat. Sebelum dikerjakan, bangunan kini yang sudah rapuh akan dibongkar habis.
“Bisa 4 sampai 5 lantai, yang jelas bisa tampung seluruh PKL Jodoh Nagoya dan semuanya. dan Pasar basah harus dibawah, tak boleh di atas,” imbuhnya
Pantauan Batam Pos, Minggu (7/1) siang, kondisi pasar begitu memprihatinkan. Tak hanya atap maupun dinding yang sudah rapuh. Pilar bangunan juga pada beberapa sisi sudah mulai rapuh. Namun demikian, di pasar tersebut masih terlihat aktivitas jual beli. (cr13)
batampos.co.id – Perusahaan gabungan asal Australia dan Singapura dengan bendera Bintan Offshore Marina Center (BOMC) telah menanamkan modalnya di KIB Lobam. Meskipun angka penanaman modalnya masih dirahasiakan, perusahaan yang sudah melakukan pematangan lahan ini akan menyedot ratusan tenaga kerja.
“Menurut rencana, enam bulan kemudian sudah konstruksi dan beroperasi. Masa pekerjaan konstruksi tidak akan lama karena bidang galangan kapal biasanya cuma membangun workshop saja,” kata Senior Manager Liaison PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) selaku pengelola Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam Jamin Hidajat, Minggu (7/1).
Ketua Apindo Bintan ini berharap, industri perbaikan kapal dan penyedia sparepart kapal yang dilakukan BOMC berkembang pesat di KIB Lobam.Sehingga makin banyak investasi yang masuk di kawasan industri yang ada di Kabupaten Bintan ini.
Terlebih, lanjutnya, pada bulan Maret mendatang PT Honeywell Bintan yang saat ini masih beroperasi di Lobam akan pindah ke Malaysia dan menghentikan produksinya di Kabupaten Bintan. “Honeywell pindah, BOMC gantinya. Setidaknya kehadiran BOMC mengurangi angka penganguran, karena bomc bakal merekrut tenaga kerja tahap awal sekitar 400 orang,” tukasnya.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan patungan asal Singapura meneken kontrak kerjasama pengembangan kawasan yang bergerak di bidang marine, Bintan Offshore Marine Center (BOMC).
Pembangunan kawasan mulai dilakukan pada lahan seluas sekitar 12 hektare di KIB Lobam. “Hampir 1,5 tahun kami melobinya namun sejak awal mereka komitmen dan
akhirnya meneken kontrak kerja sama,” ungkap CEO Gallant Venture, Frans Gunara yang ditemui di Lagoi Bay, beberapa waktu lalu.
Selama ini, pihaknya lanjut Frans mengembangkan konsep bisnis yang tidak menimbulkan konflik dengan Singapura. “Apa yang tidak dikerjakan industri Singapura, maka kita kerjakan. Termasuk BOMC. Di sini tempat yang cocok buat industri mereka, usaha yang bergerak di bidang marine, seperti reparasi kapal dan fasilitas dan sparepart untuk industri galangan kapal,” jelasnya.(cr21)
batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Tanjungpinang Timur membekuk Hadi Saputra,24, pelaku jambret yang sudah beraksi di 10 tempat di Tanjungpinang. Pelaku diamankan di kediamannya di Jalan Pasopati batu 12, Sabtu (6/1), sekitar pukul 18.30 WIB.
Kapolsek Tanjungpinang Timur, AKP Hendriyal melalui Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur Ipda Haris Baltasar mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan warga yang menjadi korban atas aksi kejahatan tersebut. “Kasus ini pengembangan laporan Nomor 120/XI/2017. Laporan terus berkembang menjadi 10 TKP didukung dengan pengenalan wajah dari salah satu korbannya,” jelas Haris, Minggu (7/1).
Ia mengatakan, dalam melakukan aksinya sendirian menggunakan sepeda motor Supra X BP 2350 TY miliknya. “Pelaku ini selalu mengincar korbannya mulai dari Batu 8 sampai Batu 13,” ungkapnya.
Sebelum beraksi, lanjutnya, pelaku ini terlebih dahulu memantau situasi lingkungan. Ketika sudah aman, pelaku langsung menjumpai targetnya lalu merampas barangnya hingga korban terjatuh. “Target utama pelaku ini adalah ibu-ibu yang berjalan kaki sambil membawa dompet dan handphone,” terangnya.
Pelaku yang diketahui bekerja sebagai buruh bangunan ini mengaku sudah melakukan aksinya tersebut sejak 23 November 2017 lalu. “Saya menyesal telah menjambret. Itu saya lakukan karena kebutuhan ekonomi,” ungkap Hadi di Mapolsek Tanjungpinang Timur.
Menurutnya, uang hasil jambret tersebut, sudah habis digunakan untuk membayar cicilan motor dan membeli susu anak. “Saya sudah melakukan jambret sebanyak 10 kali. Itu pun karena sedang mepet uang dari kerja bangunan tidak mencukupi,” akunya.
Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa enam unit handphone, dua dompet,serta satu unit motor yang digunakan tersangka untuk beraksi. “Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama sembilan tahun,” imbuh Haris. (cr20)
batampos.co.id – Isu Ahok gugat cerai istrinya sudah mendapat kejelasan.
Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Utara bagian perdata, Tarmuzi, membenarkan adanya Surat pengajuan cerai Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada istrinya Veronica Tan.
Dia mengatakan, saat ini memang belum banyak yang mengetahui surat pengajuan cerai tersebut. Tetapi Tarmuzi sudah menandatangani pengajuan itu beserta tanda tangan mantan Bupati Belitung Timur tertera di dalam surat bermaterai Rp 6.000.
“Belum ada yang tahu memang (surat pengajuan cerai). Iya saya yang tanda tangan, sudah ada tanda tangan Pak Ahok juga. Sekarang humas sudah saya kasih tahu ini,” kata Tarmuzi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (8/1).
Basuki Tjahaja Purnama bersama istrinya Veronica Tan dan Nicholas Sean saat pemungutan suara Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Kini muncul kabar Ahok dan Veronica akan cerai.
Dia menerangkan, pengajuan surat cerai Ahok sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat (5/1) sore hari. Namun, tak terlihat kehadiran sang adik sekaligus pengacara Ahok, Fifi Let Indra. Tarmuzi mengatakan surat itu diantarkan oleh perwakilan saja.
“Sekitar 14.30. Pas mau tutup. Dari grup adiknya Ahok (Fifi) tapi bukan adiknya. Rekannya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Beredar surat pengajuan cerai kepada sang istri Veronica Tan. Surat tersebut ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2018.
Salah satu pengacara Ahok, Sirra Prayuna mengaku belum mengetahui perihal surat gugatan cerai Mantan Bupati Belitung Timur itu yang diajukan kepada Veronica. Sirra mengatakan, dirinya akan mencari informasi lebih lanjut terkait kebenaran surat tersebut.
“Belum tahu saya, coba saya cari tahu dulu ya informasinya,” kata Sirra saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (7/1).
Berikut isi surat pengajuan cerai Ahok kepada tergugat Veronica Tan :
Kepada Ketua Negeri Jakarta Utara Pengadilan Gajah Mada No. 17 Pusat
HAL GUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini: 1. FIFI, LETY INDRA, S.H., LLM. S H., M.H. 2. JOSEFINA AGATHA SYUKUR, S. H., M,H
Para dan Konsultan Hukum dari Law Firm FIFI LETY INDRA & ini berdasarkan di Jln. Bendungan Hilir IV No. 15, Jakarta Pusat 10210, dalam hal hukum dari dan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018 (teriampir), bertindak selaku kuasa oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK. Pantai Mutiara Blok J No. 39, Pluit. Penjaringan, Jakarta Nama lengkap Tempat Tinggal Utara, yang untuk saat ini bertempat tinggal di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua DEPOK, Jawa Barat Kristen Protestan Agama Wiraswasta Yang kemudian memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, selanjutnya disebut PENGGUGAT Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap: VERONICA TAN Nama lengkap Tempat Tinggal Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kristen Protestan Pekeraan Ibu Rumah Tangga Selanjutnya disebut TERGUGAT.
Sementara, pengacara yang menandatangani surat itu, Fifi Lety Indra, yang juga adik kandung dari Ahok sampai saat ini belum bersedia menjawab atau memberikan jawaban atas kebenaran surat itu. Sampai saat ini JawaPos.com masih berusaha mencari kebenaran dari beredarnya surat itu.
Diwartakan sebelumnya, Kabar mengejutkan datang dari mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Beredar sebuah surat pengajuan cerai kepada sang istri Veronica Tan. Surat tersebut ditujukan di pengadilan negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2018.
batampos.co.id -Menjelang dua tahun masa kepemimpinannya, Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakilnya, Dalmasri Syam kembali melakukan evaluasi kinerja para pembantunya.
Bupati Bintan Apri Sujadi telah memberikan sinyal bahwa akan dilakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.
“Bulan ini,” jawabnya singkat ketika ditanya mengenai mutasi para pejabat seusai menghadiri Festival Durian Bintan 2018 di Kampung Bintan Bekapur, Desa Bintan Buyu, Minggu (7/1)
Ketika didesak waktu pasti pelantikan, apakah pada pertengahan atau akhir bulan Januari? Ketua Partai Demokrat Kepri ini menegaskan dilakukan bulan ini .
Sementara itu, salah seorang pejabat yang menolak disebutkan namanya membenarkan bakal ada mutasi pejabat eselon II, III dan IV dalam skala besar di lingkungan Pemkab Bintan.
Ia juga mengatakan, dirinya tidak menutup kemungkinan akan ikut dalam gerbang mutasi kali ini. “Tidak tahu apakah masih bertahan di sini atau tidak,” kata pejabat tersebut.
Hanya informasi yang beredar di kalangan pejabat ada beberapa pejabat yang akan mendapatkan promosi jabatan dalam mutasi ini.
Sebelumnya, Bupati Bintan Apri Sujadi yang dilantik oleh alm Gubernur Kepri HM Sani pada 17 Februari 2016 telah sekali melakukan mutasi pejabat yakni pada akhir bulan desember tahun 2016.
Jika mutasi dilakukan bulan januari ini, maka ini menjadi mutasi kedua masa kepemimpinan bupati bintan Apri Sujadi dan wakilnya, Dalmasri Syam. (cr21)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berdialog dengan masyarakat Desa Batu Belubang, Kabupaten Lingga, Minggu (7/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan kunjungannya ke Pulau Batu Belubang, Kecamatan Senayang, memang untuk melihat, memantau dan mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain itu silaturahmi dengan masyarakat dapat semakin diperkuat.
“Zaman Now, pemerintah harus lebih sering turun untuk berdiskusi dan mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan turun langsung ke masyarakat kita bisa mengetahui permasalahan yang ada dan bisa menguraikannya serta mencari solusinya melalui penganggaran di APBD,” kata Nurdin saat diterima masyarakat di halaman Kantor Kepala Desa Batu Belubang, Ahad (7/1).
Menurut Nurdin dia bersilaturahmi tentunya ingin mendengarkan aspirasi, keluhan dan keinginan dari masyarakat untuk pembangunan yang lebih baik.
Kepala Desa Batu Belubang, Hasnan dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih atas waktu dan kesediaan Gubernur Nurdin melangkahkan kaki untuk berkunjung ke Desa mereka.
“Ini merupakan sejarah, sejak terbentuknya Provinsi Kepri dan telah beberapa kali pergantian Kepala Daerah, Ini adalah kali pertama dan Gubernur pertama yang menginjakan kainnya di Desa yang kami cintai ini. Semoga kedatangan Bapak Gubernur memberikan solusi atas beberapa permasalahan yang kami hadapin di sini,” ujar Hasnan.
Menyambung perkataan dari Kepala Desa Hasnan, Tokoh Masyarakat setempat Edi, menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh warga diantaranya adalah belum masuknya PLN dan ketiadaan jaringan telekomunikasi.
“Kami sangat membutuhkan listrik dari PLN dan tower untuk mempermudah kami untuk berkomunikasi karena secanggih apapun handphone yang kami miliki, tidak ada harganya di sini karena tidak signal. Keterbatasan ini juga akhirnya membuat Desa kami semakin tertinggal. Kami harap dua kebutuhan dasar ini bisa menjadi prioritas dalam rencana kerja Pemerintah,” pinta Edi.
Selain dua hal tersebut, Edi kembali menyampaikan hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat diantaranya kebutuhan air bersih. Permohonan bantuan kapal untuk nelayan yang merupakan mata pencarian utama masyarakat desa, perbaikan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan bola dan lapangan voli, semenisasi jalan desa serta bantuan pembangunan Masjid Nurul Jalal.
Nurdin langsung bertindak cepat menanggapai keluhan dan usulan dari masyarakat. Misalnya untuk rehabilitasi lapangan voli Gubernur langsung memberikan bantuan tunai kepada Tokoh Masyarakat setempat agar digesa pembangunannya.
“Bantuan ini saya serahkan dan saya berharap agar segara dilakukan pembangunan perbaikan lapangan bola voli yang ada karena saya akan datang kembali mengeceknya,” janji Nurdin seraya memberikan bantuan uang tunai.
Untuk permasalahan Listrik PLN, Jaringan Komunikasi, Kebutuhan Air bersih serta bantuan kapal untuk Nelayan, Nurdin mengatakan bahwa sekembalinya ke Ibukota dirinya akan segera melakukan rapat dengan Dinas terkait agar permasalahan ini segera dicarikan solusi yang terbaik.
“Yang pastinya untuk menuntaskan semua masalah yang ada disini tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua butuh waktu dan proses, karena pembangunan bukan seperti main sulap, tiba-tiba langsung jadi. Permasalahan disini akan menjadi bahan rapat saya dengan Dinas terkait, semoga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disini bisa terpenuhi satu persatu,” ujar Nurdin.
Setelah Pertemuan dengan Masyarakat, Nurdin berkesempatan menyaksikan atraksi pencak silat Desa Cempa dan melakukan peninjauan Sekolah Negeri 010 dan SMP Negeri 05 Satu Atap Kecamatan Senayang serta berkeliling kampung dengan berjalan kaki.
Tepat pukul 12.00 WIB, Gubernur Kepri beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Daik untuk meninjau Pembangunan Waduk. Sebelumnya rombongan berangkat dari Pelantar 1 Tanjungpinang pukul 0800 WIB dan tiba di Desa Batu Belubang pukul 09.30 WIB. (bni)
batampos.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan berdasarkan hasil perhitungan tim apraisal, besaran nilai tunjangan perumahan anggota DPRD Kepri adalah sebesar Rp 15 juta. Sedangkan tunjangan transportasi lebih kurang Rp 10 juta. Sisa kewajiban September – Desember 2017 akan diselesaikan lewat APBD 2018.
“Floting anggaran sudah masuk dalam APBD 2018. Khusus untuk tunjangan perumahan DPRD Kepri masih dibawah Batam. Karena objek perhitungannya adalah Tanjungpinang,” ujar Hotman, Minggu (7/1).
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, teknis untuk tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kepri diatur lewat Peraturan Gubernur (Pergub). Menurut Hotman, Pergub yang dikeluarkan Pemprov Kepri mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah disahkan pada Agustus 2017 lalu.
“Kita di daerah menindaklajuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD,” papar Hotman.
Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Aries Fhariandi mengatakan berdasarkan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) yang sudah disampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri pertengahan pekan lalu, secara global Sekretariat DPRD Kepri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp156,87 miliar.
Seperti diketahui, lewat APBD 2017 lalu, Sekretariat DPRD Kepri mendapatkan anggaran sebesar Rp146,44 miliar. Sehingga jika dibandingkan dengan APBD tahun 2018, anggaran DPRD Kepri mengalami kenaikan lebih kurang Rp10 miliar.
Sebelumnya, Sekrtaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepri, Hamidi mengatakan pihaknya sudah mengembalikan sebanyak 39 unit mobil dinas ke bagian aset Pemerintah Provinsi Kepri. Sementara untuk pimpinan dewan tetap akan mendapatkan fasilitas tersebut.
“Kami sudah melakukan verifikasi terhadap masing-masing kendraan dinas anggota DPRD Kepri. Secara keseluruhan ada 39 unit,” ujar Hamidi.
Manurut Hamidi, secara keseluruhan ada 45 legislator di DPRD Kepri. Sedangkan untuk pimpinan ada empat orang. Sejatinya yang harus dikembalikan adalah 41 unit. Akan tetapi Raja Astagena dan Wan Norman Edi belum mendapatkan fasilitas tersebut, karena mereka adalah pergantian antar waktu. Sehingga dengan adanya ketentuan baru ini, tinggal disesuaikan.
“Pimpinan memang ada ketentuan untuk mendapatkan fasilitas transportasi tersebut,” papar Hamidi.(jpg)
batampos.co.id – Jika sebelumnya, keluarga pra sejahtera untuk memperoleh beras sejahtera (Rastra) harus diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp13 ribu per kg. Namun, mulai tahun ini keluarga pra sejahtera di Kabupaten Karimun yang jumnlahnya 7.850 keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkannya secara gratis.
”Berdasarkan hasil rapat koordinasi beberapa hari lalu di Jakarta, memang mulai tahun ini keluarga pra sejahtrera akan mendapatkan Rastra secara gartis. Rastra untuk keluarga pra sejahtera tersebut bantuan langsung dari pemerintah dan sifatnya non tunai. Yakni, setiap keluarga yang masuk dalam KPM akan mendapatkan kartu elektronik seperti kartu ATM,” ujar Sekda Kabupaten Karimun, M Firmansyah, Sabtu (6/1).
Meski kartu elektronik, kata Sekda, namun tidak bisa untuk mengambil uang. Jadi, proses untuk mendapatkan Rastra bagi pemegang kartu elektonik ini dengan cara mendatangi bank yang sudah ditunjuk untuk bisa menerbitkan bukti pembayaran untuk pengambilan Rastra di kantor lurah atau kantor desa. Artinya, di dalam kartu tersebut memang ada dananya, namun hanya bisa digunakan ketika transaksi untuk pengambilan beras.
”Jadi, ketika ada seorang kepala keluarga ingin mengambil beras di kantor desa atau kantor lurah, maka terlebih harus ke bank yang nantinya ditunjuk untuk menggunakan kartunya. Setelah itu, akan ada tanda bukti yang diberikan oleh bank. Dengan tanda bukti itu dibawa ke kantor lurah atau kantor desa untuk menebus beras. Sejauh ini, Rastra gratis ini diberikan untuk per tiga bulan dengan jumlah 30 kg. Atau per bulannya hanya mendapatkan 10 kg,” paparnya.
Data yang dihimpun Batam Pos, jumlah penerima Rastra terbanyak di Kabupaten Karimun berada di Kecamatan Moro dengan jumlah penerimna 1.026 KPM. Kemudian, kecamatan lain yang termasuk banyak penerima Rastra gratis ada di Kecamatan Kundur Barat sebanyak 991 KPM dan Kecamatan Buru sebayak 946 KPM. (san)
Data Penerima Rastra di Kabupaten Karimun
1. Kecamatan Karimun = 666 KPM
2. Kecamatan Meral = 634 KPM
3. Kecamatan Meral Barat = 623 KPM
4. Kecamatan Tebing = 407 KPM
5. Kecamatan Kundur = 854 KPM
6. Kecamatan Kundur Barat = 991 KPM
7. Kecamatan Kundur Utara = 404 KPM
8. Kecamatan Durai = 503 KPM
9. Kecamatan Belat = 590 KPM
10.Kecamatan Ungar = 206 KPM
11. Kecamatan Moro = 1.026 KPM
12. Kecamatan Buru = 946 KPM
batampos.co.id – Sektor terbaru yang digarap BP Batam untuk menggerakkan ekonomi Batam secara langsung adalah bidang pariwisata. BP Batam di 2018 serius menggarap sektor pariwisata bersama Pemko Batam. Akan ada event bersama dan bergantian digelar sepanjang 2018.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pariwisata memang bisa menjadi andalan penggerak ekonomi Batam, di saat sektor lain masih lesu. Itu sebabnya, BP Batam serius menggarap sektor ini dengan membentuk biro pariwsata yang didukung anggaran untuk berbagai event dan pengembangan destinasi wisata baru.
“Kami telah menyusun kalender event selama setahun,” kata Lukita dalam perbincangan santai di lantai delapan Gedung BP Batam, Kamis (4/1) malam lalu.
Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam Bambang Purwanto menguraikan, event olahraga bertaraf internasional yang diadakan pihaknya antara lain; perlombaan BP Batam Internasional futsal, Downhill Dangas Internasional, Tour De Barelang Bintan, Dragon Boat Internasional, Marathon Barelang, turnamen bulutangkis terbuka, voli pantai, golf, gokart, road race dan pertandingan bola voli internasional.
“Selain itu kami juga akan mengadakan kegiatan seni dan budaya seperti karnaval pentas seni budaya melayu dan nusantara,” sebutnya.
Selain kegiatan seni dan budaya, pihaknya juga merancang pameran foto yang akan dilaksanakan para fotografer dari media di Kota Batam.
Serta konser musik yang diisi artis Indonesia dan mancanegara.
Bambang juga mengatakan BP Batam juga akan menggelar acara Batam Menari dengan target peserta 50 ribu sampai 70 ribu orang. “Kita juga akan mengadakan pemilihan Cik dan Puan untuk menjadi duta pariwisata serta festival makanan tradisional dan digital festival,” ujarnya.
Bersama Pemko dan Pemprov Kepri, BP Batam juga akan mengembangkan destinasi wisata Batam yang diharapkan bisa menjadi ikon baru wisata Batam. Antara lain, pengembangan eks Camp Vietnam dan sekitarnya di Kecamatan Galang. Kawasan ini akan disulap menjadi objek wisata menarik dengan memadukan wisata sejarah dan alam serta didukung sejumlah atraksi berupa event wisata.
Selain eks Camp Vietnam, BP Batam juga berencana menjadikan waduk-waduk di Batam sebagai salah satu objek wisata menarik. Juga akan mengembangkan Tanjungpinggir dan beberapa kampung tua sebagai destinasi wisata baru.
Sejumlah pulau juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi baru dengan menggandeng berbagai pihak untuk mengembangkan resort.
Jembatan barelang juga akan dipercantik dan mengembangkan objek wisata pendukung di sekitarnya. Begitupun di ujung Jembatan enam yang bisa dikembangkan wisata mangrove dan wisata menyelam.
“Tujuannya supaya ekonomi bergerak. Dimensi pariwisata itu luas, semua bisa menikmati. Wisatawan tertarik datang dan tinggal lama. Hotel, kuliner, souvenir, hingga jasa transportasi semua kebagian,” kata Lukita.
Wali Kota Batam Rudi juga mengungkapkan, ia fokus memperlebar jalan, juga dalam rangka menjadikan Kota Batam lebih rapi dan nyaman, sehingga wisatawan betah di Batam.
Jembatan I Barelang tampak malam hari dengan lampu menyala membuat semakin indah dipandang mata, Minggu (17/12). Jembatan I Barelang adalah salah satu ikon Kota Batam. F. Dalil harahap/Batam Pos
“Saya berharap semakin banyak wisatawan asing dan nusantara yang datang ke Batam. Efek dominonya besar, bisa menggerakan ekonomi lainnya. Makanya Batam harus bersolek seperti gadis cantik,” ujar Rudi.
Pemko Batam melalui Dinas Pariwisata juga sudah menyusun agenda kegiatan setahun penuh. Antara lain; Neptune Regata yang akan digelar pada 10-13 Januari di Nongsa RegataBatam. Kemudian pada 18-22 Januari ada Lomba Cipta Lagu Melayu di Nongsa Poin Marina. Kemudian 5-24 Februari (PAPPRI). Lalu Rugedian Asia Obstade Fun Run 20 Januari. Batam Outer Roud 29 Januari (Real Mountain Bikers).
Kemudian Imlek Festival dan barongsai Show Februari (PSMTI). Chinese New Year di Batam View 16-17 Februari (Batam View Resort). Festival Tembang Tempo Dulu di Grand i Hotel 24 Februari (PAPPRI). Jong Festival di pantai Nongsa 1-5 maret (Dinas Pendidikan dan Olahraga) SPGA golf Tornament 5-7 Maret. Bajafash 16-17 Maret. International Master Enduro 16-18 Maret (selanjutnya lihat tabel, red).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Pebrialin mengungkapkan, Tour De Barelang yang jadi agenda tahunan yang menghadirkan pesepeda dari berbagai negara tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran.
“Tapi kami coba melobi Kementerian Pariwisata dengan melibat Even Organizer (EO) dari Singapura,” ujar Pebrialin.
Selain Tour De Barelang, agenda lain yang tidak teranggarkan APBD murni, ada event Wonder Food Batam juga tak ada anggaran. Bahkan tak hanya agenda yang biasa dilakukan tiap tahun, rencana kegiatan Wonderful Indonesia yang menampilkan kebudayaan berbagai suku bangsa Indonesia yang sempat direncakanan 2017 juga terancam tak tergelar pada 2018 mendatang.
“Agenda-agenda, ini kami usahakan penganggarannya di APBD Perubahan,” imbuhnya.
Sejatinya, tak hanya kali ini agenda pariwisata terusik kekurangan dana. Tiga tahun berturut-turut Sea Eagle Boat Race tak digelar, padahal agenda ini sudah digelar sejak 2003 lalu dan gelarannya dikombinasikan dengan pesta rakyat.
“Ke depan ada harapan terselenggara lagi, kalau anggaran kita membaik,” ujarnya Pebrialin.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran memang kerap menganggu agenda kepariwisataan. Untuk itu pihaknya terpaksa memilah agenda mana yang akan jadi prioritas.
“Dipaksakan kalau duit tak cukup, kan enggak mungkin,” katanya. (nur/leo/cr13)
Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam F Cecep Mulyana/Batam Pos
Dua “mesin” turbo yang berperan mempercepat laju pertumbuhan Kota Batam menyiapkan dana besar di 2018. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan Rp 2 triliun, sementara Pemko Batam siap menggelontorkan Rp 2,6 triliun.
Perayaan tahun baru 2018 selesai digelar pekan lalu. Pesta kembang api dipadu aksi panggung artis ibu kota menghibur ratusan ribu warga Batam yang berkumpul di dataran Engku Putri Batam Center di malam pergantian tahun itu.
Semua larut dalam suka cita. Mulai dari kalangan masyarakat bawah, hingga pejabat pemerintahan. Mereka bersuka cita menyambut tahun baru dengan beragam aksi. Catatan buruk pertumbuhan ekonomi Batam di 2017 terlupakan sejenak.
Hari ini, tepat delapan hari memasuki 2018, sejumlah tugas besar menanti BP Batam dan Pemko Batam. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam dua tahun sudah start seiring masuknya 2018. Pertanyaanya, apa yang akan diperbuat dua institusi pemerintahan itu tahun ini?
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo angkat bicara. Ia menyebutkan, di 2018 BP Batam menyiapkan dana Rp 2 triliun. Dana itu sebagian besar akan digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
“Orientasi anggaran BP Batam tahun ini ke pertumbuhan ekonomi yang merata dan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat,” kata Lukita saat berbincang dengan Batam Pos di Gedung BP Batam lantai 8, Kamis (4/1) malam.
Meski tak menyebutkan persentase untuk belanja publik dengan belanja aparatur, namun Lukita meyakinkan bahwa mulai 2018 BP Batam mengencangkan ikat pinggang dengan menekan pengeluaran untuk aparatur seoptimal mungkin, agar alokasi anggaran lebih banyak untuk program peningkatan ekonomi Batam.
“Kami membatasi perjalanan-perjalanan dinas, kecuali memang orientasinya pada kemajuan ekonomi Batam,” tegas Lukita, didampingi Deputi V BP Batam, Irjen Pol Bambang Purwanto.
Lukita juga membeberkan strategi BP Batam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam 2018. Pertama, meningkatan investasi. Kedua, meningkatkan jumlah kegiatan usaha. Ketiga, penyediaan lapangan kerja dari kegiatan investasi. Keempat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelima, membantu Pemko Batam menjaga stabilitas harga-harga di Batam.
Dalam konteks investasi untuk menggerakkan ekonomi, Lukita mengaku BP Batam tak muluk-muluk dengan janji manis mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Sebab, banyak potensi yang bisa dioptimalkan agar roda ekonomi di Batam bergerak.
Salah satu potensi yang cepat dan tepat adalah memberdayakan lahan-lahan tidur yang sudah lama dialokasikan namun belum juga dibangun. Termasuk sejumlah lahan yang sempat ditarik, namun pemilik sebelumnya masih tertarik untuk membangun di lahan yang pernah mereka miliki.
“Saat ini ada delapan perusahaan yang sudah mengajukan bisnis plan-nya. Kami masih pelajari. Cocok, lahan kami berikan kembali, tapi harus langsung bangun supaya ekonomi bergerak,” ungkap Lukita.
Itu baru delapan perusahaan, belum lagi perusahaan lain yang telah lama mendapatkan alokasi lahan namun tak kunjung dibangun. Lukita menegaskan hanya memberikan dua opsi, lahan tak ditarik dengan catatan secepatnya mengajukan rencana bisnis dan segera “action” dengan membangun, atau lahan tersebut ditarik.
“Kalau tak ada rencana bisnisnya, kami akan tegas, lahan kami tarik lalu kami alokasikan yang mau segera membangun. Ekonomi Batam harus bergerak,” tegas Lukita.
Selain itu, BP Batam saat ini sedang merampungkan digitalisasi semua perizinan (Online Single Submissin/OSS). Ditargetkan Maret hingga April semua sudah rampung dan semua sudah tergabung di mal pelayanan publik (MPP) Kota Batam.
Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 25 September 1961 ini menjamin revisi peraturan kepala (Perka) yang selama ini berpolemik, akan rampung akhir Januari ini. Seiring dengan itu, BP Batam akan melakukan promosi investasi untuk menarik investor asing dan domestik ke Batam.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama para deputi melakukan peninjauan Mall Pelayanan Publik. F Cecep Mulyana/Batam Pos
“OSS ini memberi kepastian tarif dan alokasi lahan. Kami yakin investor asing dan domestik tertarik berinvestasi di Batam,” ujar Lukita.
Lukita mengungkapkan, investasi di sektor galangan kapal dan migas akan membaik pada tahun ini. Keyakinan itu didasari pada membaiknya harga batu bara dunia akhir-akhir ini dan diyakini akan terus membaik ke depan.
Dengan begitu, pesanan kapal angkutan batu bara bakal meningkat di 2018 ini. Begitupun pesanan kapal-kapal dari pemerintah untuk mensukseskan program poros maritim juga bakal meningkat. Sebab, pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk program tersebut di 2018.
BP Batam juga memberikan kemudahan bagi industri di sektor galangan dan migas yang terpuruk dengan memberikan diskon khusus tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang jatuh tempo. Meski ini sifatnya kasuistik dan hanya pada industri yang benar-benar membutuhkan, namun Lukita yakin, program BP Batam ini akan mampu membuat industri galangan dan migas yang ada bertahan.
Sementara ide baru yang diyakini BP Batam bisa semakin mengairahkan ekonomi Batam ke depan adalah program pembangunan yang menjadikan Batam sebagai pusat logistik, guna melayani industri e-commerce atau ekonomi berbasis digital. Baik di sekitar bandara, maupun pelabuhan di Batam.
Selain itu, BP Batam di 2018 ini membuat program yang memudahkan industri di Batam. Sembari merampungkan data base untuk penentuan zona-zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), BP Batam juga akan memperkuat FTZ Batam. Semua fasilitas yang menjadi hak dan ruh FTZ Batam akan dikejar ke pusat agar dilimpahkan ke Batam. Termasuk memutus mata rantai regulasi yang memberatkan industri yang berorientasi ekspor.
“Tata niaganya itu yang paling penting kami bicarakan ke pusat. Apa yang menjadi hak FTZ harus benar-benar sesuai sebuah kawasan FTZ,” kata Lukita.
Jika tidak ada kendala, dari semua program peningkatan ekonomi yang dirancang BP Batam 2018, BP menargetkan realisasi investasi baru di Batam hingga akhir tahun paling tidak bisa mencapai Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun.
Target pertumbuhan ekonomi Batam 2018 paling tidak bisa menyentuh angka 4,5 hingga 5 persen. Sementara target penerimaan BP Batam berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditagetkan naik 15 persen atau sekitar Rp 1,1 triliun.
“Meski UWTO tak boleh naik tinggi, tapi kami akan optimalkan penerimaan di sektor lain,” kata Lukita.
***
Teknisi Batam Aero Technic (BAT) sedang melakukan perawatan pesawat lion air di MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) Lion Air Grup, di Bandara Hang Nadim Batam. F Cecep Mulyana/Bata,m Pos
Selain program-program peningkatan investasi atau ekonomi, BP Batam juga menyiapkan sejumlah proyek fisik di 2018. Antara lain, lanjutan proyek penanganan limbah rumah tangga di Batam dengan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Bengkong.
Proyek ini dikerjakan bertahap beberapa tahun (multiyears). Tahap awal pemasangan pipa sepanjang 114 kilometer menghubungkan 11 ribu rumah penduduk di Batamcentre.
Proyek ini mendapat dukungan pemerintah Korea Selatan dengan bantuan pinjaman lunak sebesar Rp 387 miliar dan direncakan akan rampung pada 2019. Ada tujuh titik yang menjadi prioritas IPAL, yakni Bengkong, Batuampar, Nagoya, Batamcentre, Sagulung dan Telagapunggur.
Doktor bidang Ekonomi dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA (1994-1998) ini menjelaskan, proyek ini selain untuk menciptakan Kota Batam yang bersih dan nyaman, juga sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan air bersih di Batam. Air limbah rumah tangga di Batam nantinya tidak ada yang terbuang. Semua akan disedot untuk diolah di IPAL. Setelah dinyatakan bersih dan sehat, akan dikembalikan ke danau untuk selanjutkan diolah lagi menjadi air bersih.
“Batam ini terbatas air bersihnya, jadi segala cara kita lakukan agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, selain membangun waduk-waduk baru,” kata Lukita.
Proyek fisik lainnya, pembenahan tampilan wajah dan fasilitas Bandara Hang Nadim Batam. Juga wajah dan fasilitas pelabuhan laut di Batam. Termasuk rencana membangun pusat-pusat logistik atau pergudangan untuk melayani industri e-commerce dan industri berteknologi tinggi seperti MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul).
“Insya Allah, MRO Lion Grup perluasan tahun ini, Garuda juga deal tahun ini,” kata Lukita.
Tak hanya itu, proyek Jembatan Batam-Bintan juga akan memasuki babak baru di 2018. Sejumlah investor telah menyatakan keseriusan mereka untuk membangun jembatan tersebut.
“Selama ini terkesan hanya angan-agan, tapi 2018 ini mudah-mudahan ada kejelasan. Investor banyak yang berminat,” kata Lukita.
***
Sementara Pemko Batam 2018 memiliki duit yang lebih besar untuk menggerakkan ekonomi Batam. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Kota Batam 2018 diketok pada akhir 2017 lalu sebesar Rp 2,6 triliun. Pemko Batam mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,35 triliun, dana perimbangan Rp 934 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp 248,8 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan mengupayakan proses lelang semua proyek lebih cepat di awal tahun, sehingga realisasi pembangunan juga di awal-awal tahun. Tujuannya agar ekonomi bergerak dari belanja pembangunan tersebut.
Rudi juga menegaskan akan tetap memprioritaskan pembangunan fisik. Ada 10 proyek pelebaran yang akan dibangun 2018, yakni Simpang Flyover Laluan Madani-Simpang BNI, Simpang BNI-Underpass, Simpang BNI-simpang Frengky, Simpang Frengky-Simpang Tarempa.
Selain itu, ruasa jalan Simpang Patung Kuda-Bengkongseken juga akan dilebarkan. Lalu jalan di depan Kampung Utama-Simpang Kolekta, Simpang Kolekta-Polsek Lubukbaja, Simpang Baloi-Seiladi, Kantor Wali Kota-Simpang Kabil, dan Jalan Simpang KDA ke arah Camat Batam Kota.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBM-SDA) Kota Batam Yumasnur membenarkan 10 proyek perluasan jalan itu dikerjakan 2018. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berkas lelang agar pekerjaan bisa dimulai segera.
“Alhamdulillah semua setuju, jadi tak ada masalah,” ujarnya.
Tak hanya jalan-jalan utama, perbaikan jalan di kelurahan juga jadi fokus Pemko Batam. Pada 2018 ini, ada 64 kelurahan di Batam akan mendapatkan anggaran Rp 1,1 miliar untuk setiap kelurahan.
Selain pelebaran jalan ini, Wali Kota juga mengungkapkan sistem drainase juga menjadi programnya. Ia mengharapkan Batam bebas banjir pada 2020.
“Saya sudah kerja sama dengan Pak Lukita (Kepala BP Batam, red). Semoga 2020 masalah ini sudah clear,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan tahun ini tidak ada pembangunan puskesmas. Hanya ada beberapa puskesmas yang akan direvitalisasi. Antara lain Puskesmas Lubukbaja yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjungsengkuang dan Seilekop.
Anggaran kesehatan lainnya untuk pemenuhan fasilitas di RSUD Embung Fatimah dan pusakemas lainnya.
Dari data DPRD Kota Batam disebutkan, alokasi anggaran 2018 untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 400 Miliar dari Rp 2,6 triliun. Pembangunan dan peningkatan jalan jembatan mendapat alokasi paling besar yakni Rp Rp 207,4 miliar. Disusul pembangunan, peningkatan kualitas dan pengawasan bangunan yang berada di dinas cipta karya dan tata ruang yang menyentuh angka Rp 111,1 miliar.
Selain itu, peningkatan kebinamargaan sebesar Rp 39,1 miliar, infrastuktur untuk pengendalian banjir Rp 32,6 miliar dan infrastruktur di hinterland sebesar Rp 10,5 miliar.
Sedangkan target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam tahun ini Rp 1,35 triliun meningkat Rp 270 miliar atau naik 24,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah Rp 970 miliar, retribusi daerah Rp 122 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah Rp 16,9 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 246 miliar.
Pajak daerah diproyeksi meningkat Rp 232 miliar atau naik 31,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pajak daerah andalan masih pada bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) yakni Rp 380 miliar. Angka ini cukup besar mengalami kenaikan jika dibanding tahun lalu yang hanya Rp 250 miliar.
Selanjutnya pajak penerangan jalan umum Rp 188 miliar, disusul pajak bumi bangunan Rp 158,5 miliar dan pajak hotel Rp 117 miliar.
“Andalan kita masih BPHTB, PPJU, dan PBB,” kata Uba Ingan Sigalingging, anggota Komisi II DPRD Batam.
Untuk pajak lain seperti restoran diangka Rp 68 miliar, pajak hiburan Rp 29 miliar, pajak reklame Rp 6,9 miliar dan pajak parkir sebesar Rp 12 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Bobi Aleksander Siregar menambahkan, alokasi anggaran APBD 2018 sudah sesuai perundang-undangan. Bila APBD Batam 2018 sebesar Rp 2,62 triliun maka sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp 562 miliar atau sudah melebihi alokasi 20 persen pendidikan.
Sedangkan sektor kesehatan sendiri dialokasikan Rp 354 miliar, terdiri dari Rp 219 miliar di Dinas Kesehatan dan Rp 135 di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.
Dari alokasi anggaran 2018 itu, Rp 872,6 miliar diperuntukan untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai). Belanja ini terdiri dari gaji dan tunjuangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.
Di tahun 2018 ini proyek fisik di Dinas Pendidikan mencakupi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya Rp 6,9 miliar. Pembangunan peningkatan infrastuktur dan ruang penunjang sekolah TK dan SD Rp 1,2 miliar. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Rp 9,9 miliar dan RKB SMP beserta perabotnya sebesar Rp 2,3 miliar.
Sementara Pasar Induk yang sudah resmi dialihkan BP Batam ke Pemko, belum ada alokasi anggaran di APBD murni. Baru bisa dianggarkan di APBD perubahan nanti.
“Ini salah satu prioritas kami (DPRD dan pemko),” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang.
Meski belum dianggarkan di APBD murni, Rudi berjanji akan mulai membangun Pasar Induk Jodoh tahun ini. Rudi mengaku tinggal menunggu surat dari Kepala BP Batam bahwa pasar tersebut sudah boleh digunakan Pemko Batam sembari menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset tersebut.
“Tahap awal kami akan pindahkan 85 pedagang di pasar itu,” kata Rudi.
Di sektor pendapatan, Rudi mengapresiasi komitmen Kepala BP Batam Lukita yang terus melakukan pembenahan Peraturan Kepala (Perka) 07/2017 yang akan memberi kemudahan dan tarif yang jelas dalam pengurusan IPH. Begitu juga dengan Perka yang lain.
“Kalau IPH lancar, BPHTB akan naik, mudah-mudahan bisa PAD dari BPHTB bisa tembus Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar,” kata Rudi.
Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Efrius mengakui BPHTB adalah sektor pemasukan andalan.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau. Menurutnya, minimnya pendapatan IMB erat kaitannya dengan tersendatnya pengurusan Izin Peralihan hak (IPH) di BP Batam selama ini. Ia berharap tersendatnya IPH tak terulang lagi tahun ini.
“Kami ingin ada perubahan, ekonomi Batam harus bangkit,” kata Gustian di Kantor wali Kota Batam, Kamis (4/1) siang.
Ia meyakini pendapatan IMB tahun ini dengan target Rp 30 miliar akan lebih baik dibanding tahun kemarin, namun harus didukung dengan lancarnya pengurusan IPH di BP Batam.
“Kalau IPH mereka selesai, awal semester pertama ini langsung kami genjot (penerimaan IMB),” pungkasnya.
Lukita sendiri sudah menjanjikan pengurusan IPH akan sangat dipermudah, supaya ekonomi Batam bergerak. Bahkan bukan hanya pengurusan IPH, semua perizinan terkait lahan maupun non lahan akan dipermudah.
“Properti akan bergairah lagi,” katanya.
Lukita sangat yakin, dengan anggaran besar dan program yang banyak, baik di BP Batam maupun Pemko Batam, ditambah dari Pemprov Kepri, jika proses lelang dan pengerjaannya (belanja) sudah di mulai di awal-awal tahun, dari situ saja sudah mampu membuat ekonomi Batam bergerak.
Apalagi jika ditopang dengan perbaikan kondisi ekonomi terhadap produk barang di Batam yang berorientasi ekspor. Lukita pun semakin yakin target pertumbuhan ekonomi Batam 4,5-5 persen di 2018 akan mudah dicapai. Selanjutnya target pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2019 juga akan mengikuti. (nur/leo/rng/cr13/cr17)
“Saya sudah kerja sama dengan Pak Lukita (Kepala BP Batam, red). Semoga 2020 masalah ini sudah clear,” jelasnya.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau. Menurutnya, minimnya pendapatan IMB erat kaitannya dengan tersendatnya pengurusan Izin Peralihan hak (IPH) di BP Batam selama ini. Ia berharap tersendatnya IPH tak terulang lagi tahun ini.