batampos.co.id – Pariwisata diyakini dapat menjadi sektor andalan Batam untuk tahun 2018. Badan Pengusahaan (BP) Batam telah memulai langkah awal untuk mewujudkannya. Pertama-tama mereka akan menyusun agenda pariwisata bersama dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Salah satu tugas BP Batam sesuai dengan undang-undang Free Trade Zone (FTZ) itu adalah mengurus pariwisata,” ujar Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (11/12).

Koordinasi dengan Pemko Batam dianggap sangat penting karena kedua instansi pemerintah ini telah berjanji untuk saling mendukung terutama dalam bidang pembangunan pariwisata.

“Makanya kami mendukung hari jadi Batam ke-188 dengan menggelar tiga event berskala internasional. Dan pada tahun depan, kalender pariwisata akan kami susun bersama dengan Pemko Batam,” jelasnya.

Lukita juga mengatakan dengan demikian tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan terkait koodinasi antara BP Batam dan Pemko Batam. Dua event telah dilaksanakan yakni Li-Ning Badminton Championship pada 5-10 Desember. Kemudian lomba marathon di Barelang telah digelar pada 10 Desember.

Dan event berikutnya adalah karnaval budaya di Nagoya pada 16 Desember mendatang.

Disamping event, BP Batam juga tengah mengembangkan dua kawasan wisata baru yakni kawasan agrowisata Marina di Seitemiang Sekupang dan kawasan wisata Tanjungpingir Sekupang.

kawasan agrowisata Marina ini direncanakan akan diisi oleh berbagai flora dan fauna dari seluruh Indonesia dan terdiri dari tiga zona.

Secara garis besar, kawasan agrowisata Marina akan berisi aneka ragam konten yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Rencananya, jenis wisata yang akan mengisinya antara lain wisata bonsai, wisata taman bunga, wisata kerajaan fauna, wisata kerajaan flora, wisata taman bunga non tropis, wisata kebun buah, wisata tanaman hias, wisata hidroponik, wisata kolam ikan, wisata air, wisata berkuda, wisata komposting, wisata burung, wisata peternakan kambing dan sapi, wisata outbond, wisata danau, wisata area pancing, wisata camping ground, wisata tanaman hijau. (leo)

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution kembali menegaskan di Batam akan diterapkan Kawasan Ekonomi Khusus.

“Arahnya ke sana (KEK), tapi mungkin akan lebih dari KEK lah,” ucap Darmin usai meninjau Mal Pelayanan Publik Batam, kemarin siang.

Ia mengatakan aturan tentang KEK di Batam masih dalam proses pembicaraan. Hal ini dilakukn seiring melihat perkembangan Batam ke depan.

Lalu bagaimana dengan Rempang dan Galang (Relang)? Ia menilai kini pihaknya terlebih dahulu membicarakan Batam, menurutnya ada banyak zona KEK yang bisa dikembangkan di Batam. Dengan demikian, ketika ditanya target Relang jadi KEK, ia memilih membicarakan Batam yang kini dalam proses transformasi FTZ ke KEK.

“Di Batam ada yang pariwisata, digital, ekonomi kreatif, migas macam-macam, kita dudukkan ini dulu, setelah itu baru kita kembangkan Rempang dan Galang,”terangnya.

Darmin mengungkapkan sejatinya tak hanya bicara soal penerapan KEK untuk wilayah Batam Rempang Galang (Barelang), pihaknya mengaku sedang mempersiapkan pengembangan Barelang plus Bintan dan Karimun.

“Banyak hal yang bisa kita lakukan, saya belum bisa cerita apa saja. Desainnya nanti saling mendukung, tak perlu sama asal saling mengisi,” imbuhnya.

Ia menyampaikan, penerapan KEK lebih mudah dilakukan dibandingkan mengamandemen Undang-undang (UU) Free Trade Zone (FTZ). Walau memang belakangan ia sebutkan, amandemen bisa saja dilakukan namun merubah UU dinilai tak lebih baik karean banyak pertimbangan, alhasil butuh waktu yang lebih lama padahal pembanguanan ekonomi adalah hal yang penting.

“Kita tinggal nambah apa yang mesti kita tambahkan untuk KEK sehingga lebih menarik lagi,”ucapnya.

Salah satu fasilitas yang menarik pemberlakuan KEK dibanding FTZ, menurut Darmin adalah tidak adanya pembayaran bea tak hanya untuk ekspor namun juga penjulan untuk daerah lain di Indonesia.

“KEK, produksi di sini bisa dijual di daerah lain indonesia tanpa bayar bea masuk, tapi FTZ pasti bayar,”ujarnya. (cr13)

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Darmin Nasution mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. Kehadiran pusat layanan perizinan ini dinilai mampu memutus mata rantai perizinan yang panjang.

“Baguslah, sudah satu lokasinya. Terintegrasinya mulai nyambung. Kesimpulannya saya lihat ada kemajuan,” kata Darmin usai meninjau MPP Batam, Minggu (10/12) kemarin.

Turut bersama Darmin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gustian Riau.

Menurut Darmin, hal yang perlu juga mulai dilakukan selanjutnya yakni membuat standarisasi berapa lama sebuah perizinan dapat terselesaikan, dalam hal ini pihaknya mendorong agar pelayanan dapat terstandarisasi dan cepat. Setelah standarisasi dilakukan, daerah yang melaksanakan MPP akan ketahuan tingkat keberhasilannya.

“Segala sesuatu pengurusan izin akan bisa diketahui masih nyangkut dimana. Dan ini saya lihat, mulai dikembangkan di sini (MPP Batam, red),” imbuhnya.

Beberapa waktu lalu World Bank merilis laporan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia 2018. Indonesia naik peringkat dari sebelumnya peringkat ke 91 dari 190 negara menjadi peringkat ke 72 dalam Doing Business Report 2018.

Ia menyampaikan, capaian tersebut akan lebih baik lagi dengan hadirnya MPP ini. Dan, ke depan pihaknya akan mencoba menghitung capaian EODB untuk selanjutnya. “Kita hitung tahun ini antara 70 sampai 75 ternyata 72. EODB ini bisa kita hitung, kita bisa prediksikan nanti lebih dari yang kita harapkan,”katanya.

Mendukung harapan ini, ia menilai daerah memang bergegas memperbaiki layanan. Ia mengaku, memang masih banyak daerah yang tidak berbuat kalau tidak didorong untuk lebih baik. Maka dari ia berharap inisiatif daerah untuk sama-sama memperbaiki kualitas pelayanan.

“Bila perlu nanti kita bikin awards. Hasilnya, jangan yang rangking 1 sampai 3 yang disebut. Sebutkan sampai 500, kalau di 499 pasti pusing nanti dia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gustian Riau mengatakan kedatangan Menteri Darmin diharapkan memacu semangat pelayanan perizinanan di Batam lebih terintegrasi.

“Sekarang sudah online semua, pada 2018 saya sampaikan ke pak Darmin semua terintegrasi,” ucapnya.

Ia memaparkan, kini di pusat pelayanan yang hanya dikerjakan 56 hari tersebut terdapat 416 perizinan. Awalnya, banyak yang tak menyangka mal ini rampung, namun karena dukungan dari semua pihak, mal tersebut kini mulai beroperasi.

“Terutama Wali Kota Batam (Muhammad Rudi, red), dia respon betul. Kata pak Darmin, ide pak Menpan ini (Asman Abnur) luar biasa,” kata Gustian.

Ia mengungkapkan pada 2018 mendatang tak hanya terintegrasi, namun juga pihaknya menyediakan layanan sms gateway. Yakni layanan informasi agar pengurus izin dapat mengetahui secara pasti waktu yang diperlukan untuk mengurus izin. Dengan demikian tak lagi perlu menunggu lama di lokasi MPP.

“Ini juga kami akan terapkan, untuk memudahkan masyarakat,” terangnya.

Ditanya rencana peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal Rabu (13/12) mendatang, Gustian belum bisa memberikan kepastian. Karena pada tanggal yang bersamaan, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan hadir dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Ini yang belum dijawab, tadi Pak Menpan RB juga belum bisa pastikan. Tapi yang jelas kami sudah siap dalam peresmiannya, sudah 100 persen,” imbuhnya.

Namun ia kembali meyakinkan mal pelayanan tersebut tetap pada rencana awal akan diresmikan langsung presiden, walau akan ada pengunduran hingga sesuai dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

“Tanggal 13 nanti kalau ke OKI sorean, pak presiden paginya ke Batam dulu. Kalau tidak bisa (karena ke OKI), saya dengar ceritanya (waktu peresmian) tanggal 20-an ke atas,” pungkasnya. (cr13)