Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 12827

Ada Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona Sebelum Sail Sabang

0

Persiapan Sail Sabang makin kencang dilakukan Kemenpar. Selain menyiapkan aksesibilias, amenitas dan atraksinya, Kemenpar juga mempersiapkan masyarakatnya untuk Sadar Wisata. Kampanye Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona dilaksanakan di Sabang Fair, 9-12 Oktober 2017.

Peserta sadar wisata dan Sapta Pesona itu tak sedikit. Jumlahnya menembus 300 peserta. Dari mulai tokoh masyarakat, pelaku usaha, Pokdarwis, para penarik becak, pengelola homestay, PHRI, Asita hingga anggota Saka Pariwisata, semua ikut dilibatkan.

Bahkan Wakil Walikota Sabang, Perwakilan Kemenkomar, Komandan Kodim, Lanud, Satrad dan perwakilan Lanal, ikut hadir ke tengah acara. Semuanya memberikan support full terhadap acara itu. Tamu-tamu penting tadi juga ikut mengawal penandatanganan bersama untuk membudayakan lingkungan yang bersih.

Asdep Tata kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setia Harini mengatakan, masyarakat sebagai salah satu unsur pentahelix dalam pembangunan pariwisata, memiliki peran untuk dapat menjadi tuan rumah yang baik dan mendorong terciptanya destinasi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah.

“Ini sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi Sadar Wisata yaitu penerapan unsur Sapta Pesona dan upaya-upaya pencegahan terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan dan kenyamanan destinasi pariwisata dengan mendatangkan narasumber dari BNN, BNPT dan lain-lain,” ujar Oneng, Jumat (13/10).

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan tentang pencegahan TPPO dan ESA di lingkungan pariwisata, serta Workshop Pengelolaan Toilet Bersih dan Sampah di Destinasi Pariwisata dengan narasumber Nani Sumaryati dari Asosiasi Toilet Indonesia

Oneng menjelaskan, pihaknya bertanggung jawab dalam menyiapkan masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi pada Sail Sabang 2017 nanti. Sosialisasi kepada masyarakat dipandang perlu agar masyarakat punya peran bersama-sama dalam membangun pariwisata dengan menjadi tuan rumah yang baik dengan mengimplementasikan unsur-unsur sapta pesona aman, tertib, bersih, sejuk dan indah.

Dikatakannya, pihaknya juga telah melakukan pelatihan dan pembekalan kepada 40 pemilik dan pengelola homestay di Sabang terkait dengan bagaimana pelayanan terhadap tamu dan program untuk pemasarannya.

“Secara pararel selama dua hari juga dilaksanakan peningkatan kapasitas kepada 40 pemilik homestay dengan materi hospitality. Dari beberapa peserta yang ikut sudah sebagian besar mendapatkan pemesanan pada saat event Sail Sabang 2017,” ungkap Oneng.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Jejaring Wisata Kemenko Maritim, Edi Susilo mengatakan, sebagai koordinator kegiatan Sail Sabang 2017, pihak Kemenko Maritim akan terus mendorong Kementerian lain untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Untuk itu diharapkan agar destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Sabang harus segera dipersiapkan karena yang akan hadir bukannya wisatawan domestik tetapi wisatawan mancanegara.

“Yang menarik, dan ini menjadi satu peluang bagi Pemkot Sabang dan masyarakat dalam upaya mengembangkan ekonomi lokal dalam hal pariwisata,” kata Edi.

Sementara, Wakil Walikota Sabang Suradji Junus mengatakan, pihaknya telah membentuk panitia lokal untuk mensukseskan Sail Sabang 2017 dan telah rutin melakukan kegiatan gotong-royong hampir di seluruh pelosok dalam Kota Sabang.

Sail Sabang akan berpusat di Kawasan Pelabuhan CT 3 milik BPKS sementara kawasan Sabang Fair hanya sebagai pendukung untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kuliner atau pameran hasil karya masyarakat.

“Untuk kegiatan yang lebih besar akan kita lakukan di Pelabuhan CT 3 milik BPKS, kawasan Sabang Fair hanya sebagai pendukung untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti kuliner atau pameran,” ujar Suradji.

Di lain sisi, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona merupakan satu di antara 10 program prioritas Kemenpar sebagai upaya meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di ranah persaingan global. Gerakan ini sudah terbukti mampu memperbaiki kelemahan pada unsuresafety and security, health and hygiene, ICT readiness, enviromental sustainability, maupun tourist service infrastructure.

“Karena ini terus diperbaiki, indeks daya saing pariwisata Indonesia terus naik. Pada 2014 berada di ranking 70, tahun 2015 meningkat di ranking 50. Tahun ini jadi 42. Semua kekurangan kita akan terus diperbaiki karena wisatawan dunia akan memilih berlibur ke destinasi yang memiliki ranking bagus dengan pertimbangan akan lebih nyaman,” kata Menpar Arief Yahya. (*)

Diteken Jokowi, KEK Galang Batang Segera Beroperasi

0

batampos.co.id – Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan memasuki babak baru. KEK Galang Batang akan segera beroperasi setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2017 yang mengatur pembentukan kawasan tersebut, Rabu (11/10) lalu di Jakarta.

Pengelola kawasan KEK Galang Batang, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), menawarkan beragam fasilitas dan insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan itu. Di antaranya penghapusan pajak dalam kurun waktu tertentu atau tax holiday sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2011.

“Tax holiday ini diberikan kepada investor yang siap menanamkan modal di atas Rp 1 triliun,” kata Operational Manager PT BAI, Zurkani Afikri, Jumat (13/10).

Selain itu, KEK Galang Batang memiliki badan administrasi (administrator) dan pengelola kawasan sendiri. Sehingga semua keperluan adminitrasi dan perizinan bisa dilakukan di dalam kawasan.

Kawasan ini, kata Fikri, juga sudah dilengkapi dengan pelabuhan ekspor-impor sepanjang 1 kilometer. Sementara fasilitas penunjang lainnya dijanjikan akan rampung paling lambat pada triwulan I tahun depan.

KEK Galang Batang juga memiliki pembangkit listrik sendiri. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) itu kini sedang tahap pembangunan. Untuk tahap awal, PLTU tersebut mampu memproduksi strum sebesar 150 Mega Watt (MW).

“Ke depannya akan ditingkatkan menjadi sekitar 2.750 MW,” kata Fikri lagi.

Ia menyebut, total investasi di dalam kawasan itu nantinya akan mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun. Namun untuk tahap awal, nilai investasinya sekitar Rp 36 triliun.

Fikri menjelaskan, KEK Galang Batang merupakan kawasan bisnis pengolahan bijih bauksit atau revinery alumina. Yakni mengolah bijih bauksit sebelum masuk ke smelter. Pabrik pengolahan bijih bauksit ini memiliki kapasitas 2 juta ton yang dibagi dalam 2 line, sehingga masing-masing 1 juta ton.

“Material bakusit akan digiling dulu, diekstrak jadi bubuk. Baru bisa dismelter sehingga menjadi alumina batangan,” jelasnya.

Namun tidak menutup kemungkinan, KEK Galang Batang membuka diri untuk industri sektor lainnya. Sebab saat ini sudah ada beberapa industri ban mobil dan garmen yang mulai melakukan penjajakan untuk masuk ke KEK Galang Batang Bintan.

Fikri menambahkan, PP KEK Galang Batang diundangkan, makan akan segera dibentuk administrator atau dewan kawasan di KEK Galang Batang. Dewan Kawasan KEK Galang Batang ini nantinya akan diketuai Gubernur Kepri dengan wakilnya Bupati Bintan.

Dewan kawasan ini memiliki sembilan anggota yang terdiri atas tiga pegawai yang berdinas di instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yakni pegawai Bea Cukai, Badan Pertanahan, dan Imigrasi. Tiga anggota lainnya dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, serta tiga orang dari Pemkab Bintan.

Sementara Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengaku optimistis KEK Galang Batang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor industri, tenaga kerja, dan pariwisata di Bintan. “Saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak naik dengan sendirinya,” katanya, kemarin.

Hadirnya KEK Galang Batang ini juga akan menawarkan berbagai kemudahan bagi investor, mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur. Segala kemudahan didapat jika investor mengikuti regulasi dan kewenangan di daerah maupun pusat.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra, mengatakan KEK Galang Batang dibangun di atas lahan seluas 2.590 hektare dengan nilai investasi Rp 36,6 triliun, dalam waktu enam tahun.

Dengan ditekennya draf PP KEK Galang Batang oleh Presiden, ia berharap pihak PT BAI sebagai pengelola kawasan tersebut bisa segera membangun sejumlah infrastruktur. Mulai jalan, sarana dan prasarana air bersih, sampai dengan pengelolaan limbah. Sebab dalam waktu dekat KEK Galang Batang akan diresmikan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan pihaknya akan segera membentuk lembaga administrator kawasan yang akan menangani berbagai perizinan di kawasan itu. “Semua urusan perizinan di dalam (kawasan), karena sudah ada Bea Cukai, Imigrasi, dan Badan Pertanahannya di dalamnya” katanya. (cr21)

Pemprov Kepri Ngotot Naikkan Pajak Air Permukaan, Tarif Air Macam Mana?!

0

batampos.co.id – Polemik pajak air permukaan (PAP) sebasar Rp 188 per meter kubik membuat Pemprov Kepri bergeming. Pemerintah mengaku akan tetap memungut pajak tersebut karena kebijakan ini diklaim memiliki landasan hukum yang kuat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah, mengatakan dasar pemungutan PAP tersebut adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU tersebut kemudian diperkuat dengan Pergub Kepri Nomor 25 Tahun 2016 tentang PAP sebagai petunjuk teknisnya.

“Pajak tersebut mutlak milik Pemerintah Provinsi. Makanya kami melakukan penagihan ke Adhya Tirta Batam (ATB) selaku pengelola air bersih di Batam,” ujar Arif Fadillah, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (13/10).

Mantan Sekda Kabupaten Karimun tersebut berharap ATB dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menghormati peraturan tersebut. Apalagi sebagai perusahaan swasta, ATB merupakan wajib pajak. Menurutnya, ATB harus membayar pajak atas segala aktivitas pemanfaatan air di Batam.

Dia menjelaskan, selama ini ATB membayar Rp 170 ke BP Batam untuk setiap meter kubik air yang mereka kelola menjadi air bersih. Rinciannya, Rp 150 untuk membeli air baku, dan Rp 20 disetor untuk membayar royalti, bukan pajak.

Menurut dia, tarif tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara ATB dan BP Batam (dulu Otorita Batam, red) pada tahun 1995. Saat itu, Batam masih menjadi bagian dari Provinsi Riau.

“Tetapi sekarang ini adalah Provinsi Kepri. Tentu harus dilakukan peninjauan kembali,” tegasnya

Ditambahkan Sekda, sekecil apapun penerimaan daerah yang bersumber dari pajak akan dikembalikan untuk pembangunan daerah. Karenanya ia meminta agar Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kepri segera menjagih PAP ke ATB yang diklaim mencapai Rp 17 miliar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Retribusi dan Pajak Daerah DPRD Kepri, Sahat Sianturi, juga mendesak ATB membayar tagihan pajak air tersebut. Angkanya sebesar Rp 17 miliar.

Ia kemudian meluruskan, bahwa Rp 20 yang disetor ATB ke BP Batam untuk setiap meter kubik air selama ini bukanlah pajak. Namun merupakan dana royalti. Sehingga kata dia, tidak benar jika disebut PAP naik 900 persen.

“Yang diberikan itu semacam royalti atau apalah sejak zaman pak Ismet. Bukan pajak PAP seperti yang disebut itu,” terang Sahat.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku mendukung kebijakan Pemprov Kepri tetap menerapkan tarif pajak air tersebut. Namun dia meminta, tagihan pajak ini tidak dijadikan alasan ATB untuk menaikkan tarif air bersih.

“Selama ini mereka tak bayar pajak per kubiknya. Nah, tahu-tahu ingin naikkan tarif, itu kan tak relevan,” jelas Sahat.

Dia menjelaskan, tarif PAP sebesar Rp 188 per meter kubik air itu diperoleh dari 10 persen dari Nilai Perolehan Air (NPA) Batam sebesar Rp 1.880 per meter kubik. Sehingga ketemulah angka Rp 188 itu.

Sedangkan Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, mempertanyakan dasar penetapan NPA tersebut. Menurut dia NPA Batam merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sebab rata-rata NPA di Indonesia hanya Rp 250 per meter kubik.

“Karena itu kami mempertanyakan NPA sebesar Rp 1.880 permeter kubik itu. Dasarnya apa,” kata Robert beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Robert mengatakan BP Batam akan mematuhi peraturan tentang PAP tersebut. Hanya saja, konsekuensinya BP Batam harus menaikkan tarif air baku kepada ATB. Buntutnya, tarif air bersih ATB juga akan terkerek naik.

Tukang potong rumput melintas di tepi Dam Mukakuning, Rabu (11/10). Pemerintah Provinsi Kepri menaikkan pajak air baku. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Bukan Kewenangan ATB

Manager Corporate Communication ATB, Enriqo Moreno Ginting, enggan berkomentar banyak terkait polemik PAP yang bisa berimbas pada kenaikan tarif air bersih ATB. Menurut dia, kebijakan kenaikan tarif air bersih merupakan kewenangan BP Batam selaku regulator.

“ATB tak punya wewenang untuk meminta kenaikan tarif air,” kata Enriqo, Jumat (13/10).

Ia mengakui, pemberlakuan tarif PAP sebesar Rp 188 secara langsung akan berdampak pada kenaikan tarif air bersih. Namun lagi-lagi Enriqo enggan menanggapi hal ini lebih dalam.

“ATB tak pernah meminta, jadi kami berharap ada pertimbangan dari BP Batam,” imbuh Enriqo.

Ditanya soal proyeksi kenaikan tarif air bersih jika Pemprov Kepri tetap memberlakukan PAP sebesar Rp 188, Enriqo juga tak mau menanggapi.

“Tak bisa menghitung karena bukan wewenang kami. Jadi kami tetap menunggu BP setelah berkonsultasi,” bebernya.

 

Konsumen Resah

Sementara para konsumen ATB, baik kalangan rumah tangga maupun industri, mulai resah dengan adanya wanana kenaikan tarif air bersih ini. Mereka mengaku kenaikan tarif air ini akan menambah beban baru.

“Agak keberatan. Karena industri seperti di Batamindo memanfaatkan dua sumber air,” kata Manager General Affair Batamindo, Tjaw Hoeing, Jumat (13/10).

Pria yang akrab disapa Ayung ini menjelaskan, dua sumber air bersih itu adalah air yang dikelola sendiri dan air ATB. Air yang dikelola sendiri didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang berdiri di kawasan industri.

“Sedangkan air ATB digunakan untuk dormitori,” ujarnya.

Ia enggan berkomentar lebih panjang terkait polemik tarif air tersebut. Ia hanya berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam membuat peraturan dan keputusan, apalagi jika berkaitan dengan urusan investasi.

Penolakan kenaikan tarif juga disuarakan para ibu rumah tangga dan pengusaha loundry di Batam. “Kok tambah berat beban hidup di Batam ini,” ujar Dahlia, warga Perumahan Barelang Blok C, Tanjunguncang, Jumat (13/10).

Menurut dia, kenaikan tarif tersebut akan menambah beban pengeluaran bulanan. Sebab saat ini harga kebutuhan tinggi. Sementara penghasilan warga tidak meningkat.

“Kalau air ikut naik, nasib kami yang berpenghasilan rendah ini bagaimana? gaji kami tak seberapa. Belum lagi dengan biaya sekolah anak-anak,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini tagihan airnya sekitar Rp 70 ribu hingga Rp 10 ribu per bulan. “Saya punya tiga anak. Kebutuhan akan air sangatlah tinggi,” katanya.

Hal senada dikatakan Rima, pemilik usaha laundry di Batuaji, Batam. Menurut dia, kenaikan tarif air bersih akan berpengaruh pada kelangsungan usahanya.

“Tambah tinggilah yang harus dibayar,” ujar Rima. (cr19/leo/jpg/she)

Utamakan Pengadaan Komputer

0

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, berupaya melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan kelengkapan fasilitas sekolah, demi menunjang proses belajar siswa.

Hal ini akan digesa melalui pengadaan komputer serta penambahan mobiler (meja/kursi) yang sudah dianggarkan melalui APBD-P tahun 2017, yang disahkan DPRD Bintan, Rabu (11/10) lalu.

Alhamdulillah, kita dapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar. Selanjutnya dana ini akan lebih kita prioritaskan untuk pengadaan komputer serta tambahan meja dan kursi di beberapa sekolah yang memang sangat membutuhkan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir, Jumat (13/10).

Menurutnya, pengadaan komputer ini diperkirakan mencapai 42 unit, yang dikhususkan untuk SMPN 1 dan SMPN 2 Bintan. Penambahan ini, tentunya untuk mempersiapkan pelaksanaan UNBK yang digelar tahun mendatang.

“Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan komputer mencapai Rp 400 juta,” ujar Tamsir.

Selain itu, lanjutnya penambahan mobiler juga menjadi hal penting untuk segera dilakukan di beberapa sekolah yang sangat membutuhkan. Diantaranya, SDN 02 Teluk Bintan, SDN 04 Toapaya, dan SDN 007 Seri Kuala Lobam.

“Tiga sekolah ini sangat membutuhkan meja dan bangku baru, karena saat ini hampir seluruh meja dan bangku yang mereka miliki kondisinya sudah rusak. Untuk itu, kita sudah anggarkan sebesar Rp 300 juta, untuk menambah yang baru,” terangnya.

Tamsir menambahkan, selain memfokuskan untuk pengadaan komputer dan penambahan mobiler, sisa anggaran lainnya juga akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan seminar terkait pendidikan, PAUD, dan lainnya.

“Semua yang menjadi prioritas kita ini akan segera digesa hingga akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” imbuhnya. (cr20)

Lis Bantah Delapan Jabatan Eselon Pelantikan Politik

0
 Lis Darmansyah. F. Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menolak jika disebut upayanya agar delapan jabatan eselon yang kosong itu bisa diisi itu sebagai pelantikan politik. Menurutnya, pelantikan itu memang keharusan mengingat kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depannya.

“Saya tegaskan, ini bukan pelantikan politik, tapi pelantikan karena harus mengisi kekosongan,” tegas Lis, kemarin.

Lis menjelaskan, jika tidak dilantik tahun ini, maka jabatan tersebut akan kosong hingga tahun 2019 mendatang. Hal ini menurut Lis akan menjadi masalah untuk kinerja Pemko Tanjungpinang.

Beberapa waktu lalu memang Pemko Tanjungpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Tanjungpinang telah melayangkan surat permintaan izin. Hanya saja, surat permohonan tersebut dikembalikan karena tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh Mendagri.

“Jadi surat itu dikembalikan karena mereka maunya by name by job, kalau kita cuma menentukan jumlah orangnya saja. Kita serahkan kepada Baperjakat dan akan segera diserahkan ke Mendagri lagi,” tutur Lis.

Menyikapi imbauan yang disampaikan Panwaslu Tanjungpinang, Lis menghormatinya. Menurutnya, imbauan menyangkut aturan pelantikan ketika melebih batas tenggat memang harus mengantongi rekomendasi Kemendagri. Dan Lis berjanji akan mematuhi aturan tersebut.

“Apa yang dilakukan Panwaslu itu sudah benar, tentunya kita juga tahu akan hal itu. Tapi tetap, pelantikan ini harus dilakukan, namun saya tetap taat aturan dong, kita meminta izin Mendagri dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang mengingatkan Wali Kota Lis Darmansyah agar tidak gegabah terhadap rencana pelantikan pengisi delapan jabatan kosong di lingkungan kerja pemerintah kota. Pasalnya, kendati itu sebuah niatan positif agar kinerja pemerintahan lebih prima, tetap perlu diindahkan peraturan undang-undang yang juga mengikatnya.

Ketua Panwaslu Tanjungpinang, Mariyamah menyebutkan, pihaknya menyampaikan hal ini sebagai bagian dari kerja pengawasan, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 7 Tahun 2017.

“Maka kami perlu untuk mengingatkan Pemko guna memastikan telah mendapatkan izin rekomendasi dari kementerian dalam negeri. Sesuai dengan amanat UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, bahwa Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” kata Mariyamah, kemarin.

Sementara PKPU No.1 Tahun 2017 telah menetapkan 12 Februari 2018 sebagai penetapan pasangan calon wali kota dan wakilwali kota dalam pemilu 2018, jika ditarik mundur ke belakang berarti 12 Agustus 2017 merupakan hari terakhir petahana untuk melakukan mutasi pejabat. (aya)

Mesin Cetak KTP Rusak Sejak Tahun 2012

0

batampos.co.id – Perbaikan alat rekam dan cetak KTP Elektronik masih belum dapat dipastikan hingga hari ini. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kepri, Sardison menuturkan, pihaknya masih menanti kedatangan tim teknis yang telah ditunjuk Direktorat Kependudukan untuk melakukan perbaikan mesin cetak di Provinsi Kepri.

“Kerusakan beberapa alat bahkan sudah terjadi sejak 2012. Memang belum dapat kami pastikan jumlahnya. Tapi yang pasti perbaikan baru akan dilakukan saat tim teknis datang ke sini,” tutur Sardison saat dihubungi kemarin.

Alat-alat kerusakan, sambung dia memang diserahkan ke provinsi. Guna mengkoordinasikan perbaikan mesin agar seluruh alat rusak dapat segera diperbaiki.

Berhubung perbaikan di pusat membutuhkan waktu lama. Sementara provinsi tak bisa melakukan pengadaan alat, maka Mei kemarin, koordinasi ke ditjen dilakukan. Dengan meminta perbaikan agar dapat dilakukan di provinsi. Sehingga tim teknis perbaikan, dapat melakukan kerjanya di provinsi.

Namun upaya tersebut pun membutuhkan waktu lama. Pasalnya tim teknis melakukan perbaikan bergilir ke provinsi lain.

“Sementara itu perbaikan juga baru bisa dilakukan untuk alat rusak tanpa penggantian spare part,” ujar Sardison.

Dikarenakan, Ditjen pusat belum dapat memutuskan upaya perbaikan bagi kerusakan alat yang membutuhkan penggantian suku cadang.

Hal ini juga lantas membuat beberapa kabupaten/kota di Kepri, maju mundur untuk mengirimkan alat-alat yang rusak tersebut.

“Maka itu, belum bisa kami pastikan berapa alat rusak yang ada di tujuh kabupaten dan kota. Sementara alat-alat sudah banyak rusak bahkan dari lima tahun lalu,” imbuh dia.

Kendati demikian, koordinasi yang dilakukan pihak provinsi kepada ditjen, lanjutnya, menjadi langkah awal dalam mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

“Dan 18 Oktober nanti, Ditjen ada agenda ke Kepri. Sembari itu akan kami konsultasikan kemungkinan upaya lain untuk mempercepat proses perbaikan,” tutup Sardison. (aya)

Tim Satgas Amankan Beras Bulog

0
Dayang pemilik kedai di Bandarsyah menunjukkan beras bulog yang mendapat keluhan warga. Aulia Rahman/Batam Pos.

batampos.co.id – Informasi beredarnya beras bulog oplosan langsung
ditanggapi tim satgas pangan Pemerintah Daerah. Satgas yang tergabung dari
kepolisian, dinas perindag, dinas kesehatan termasuk pihak Bulog Ranai
melakukan pemantaun lapangan, Jumat (13/10).

Pemantauan tim satgas pangan langsung menuju toko Lena di jalan HR
Subrantas, untuk memastikan beras bulog yang beredar. Pemilik toko
menyatakan, beras bulog yang dijualnya dibeli dari warga Batubi
sebanyak 20 karung. Namun sudah habis, akhirnya polisi mengamankan
beras milik Endang.

“Saya tidak tahu beras yang dibeli kemarin adalah ilegal. Apalagi
kondisi berasnya diduga dioplos gitu,” kilah Lena kepada tim satgas
pangan.

Ketua tim satgas pangan AKP Komarudin mengatakan, untuk sementara
beras dikedai Endang diamankan. Saat ini masih fokus selidiki sumber
beras bulog yang diduga dioplos. Karena dari pedagang di Ranai
didatangkan dari warga Batubi.

“Sebelum di Kecamatan Batubi, beras bulog didatangkan dari Sedanau.
Dan asalnya dari Pontianak Kalimantan Barat. Beras bulog itu diduga
juga dioplos. Tapi perlu diuji lab apa kandungannya, atau beras apa
yang dioplos,” ujar Komarudin.

Plt Kansiglog Ranai Tarmizi mengatakan, beras bulog yang dijual
pedagang bukan berasal dari gudang bolog Ranai maupun Sedanau. Bahkan
dari kodisi beras ditemukan bukan kategori cadangan beras pemerintah
untuk raskin.

Mengenai kemasan beras bulog sebut Tarmizi, juga bukan jenis beras
bulog premium. Artinya tidak dibenarkan untuk diperjual belikan bebas
oleh pedagang. Karena dari Bulog yang memerikan harga tebusan kepada
masyarakat sekitar Rp 1.600 per kilo gram.

“Saya tidak tahu dioplos atau apa, yang jelas berasnya bukan dari
gudang bulog di Ranai. Digudang bulog Ranai juga tidak menyediakan
beras bulog premium sejak tahun 2016 lalu,” kata Tarmizi.(arn)

Sudah 6 Kampung KB Diresmikan

0
Warga Busung saat mencoba program KB jangka panjang bersamaan peresmian Kampung KB di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam, Jumat (13/10) kemarin. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bintan, kembali meluncurkan program Kampung KB di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam, Jumat (13/10). Ini merupakan Kampung KB kelima yang diresmikan di Bintan pada tahun 2017.

Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (KB) Bintan, Kartini menuturkan, sudah 6 Kampung KB di Bintan yang telah diresmikan. 1 kampung diresmikan pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 sudah 5 Kampung KB yang telah diresmikan. “Target yang kita pasang 11 Kampung KB pada tahun ini,” katanya.

Di Desa Busung baru 61 pasangan dari total usia subur 125 pasangan yang baru menjadi peserta Keluarga Berencana. Rata-rata mereka menjadi peserta program KB jangka pendek yakni menggunakan suntikan pil dan kondom. Sedangkan program KB jangka panjang masih sedikit pesertanya. “Kampung KB ini diharapkan kepada peserta KB jangka pendek beralih ke program KB jangka panjang,” harapnya.

Dijelaskannya, program KB ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan terkecil yakni keluarga dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Bahkan, diharapkan melalui program KB, tak ada lagi pernikahan dini. “Wanita usia ideal menikah 23 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun,” tukasnya. (cr21)

BNI Permudah Urusan Kepelabuhanan

0
Pengguna jasa Pelindo I (Persero) melakukan pembayaran menggunakan EDC di BNI. F. BNI untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Bank Negara Indonesia (BNI) selalu meningkatkan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk para nasabahnya. Salah satunya BNI Kepelabuhanan yang telah bersinergi dengan Pelindo I (Persero) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan.

“BNI Kepelabuhanan merupakan salah satu pelayanan dengan cara sinergi sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kami (BNI, red) dengan Pelindo I (Persero) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Dan, kita tahu bahwa di Karimun, Provinsi Kepri ini wilayahnya perairannya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Untuk itu kita mengadakan pelayanan ini,” ujar Pemimpin Cabang BNI Tanjungbalai Karimun Irwansyah Kasuma Putera melalui Pemimpin Bidang Pemasaran Abdul Rahim, kemarin (13/10).

Pelaku usaha yang ingin melakukan pembayaran jasa kepelabuhanan menggunakan pelayanan yang di BNI Cabang Tanjungbalai Karimun, syaratnya mudah. Salah satunya sudah menjadi nasabah dari BNI. Kemudian, BNI akan mengeluarkan kartu debit untuk nasabah. Dengan satu kartu tersebut, maka pelaku usaha jasa kepelabuhanan tidak saja mendapatkan kemudahan untuk melakukan berbagai urusan perbankan, tapi juga kemudahan dalam membayar kewajiban ke Pelindo I.

“Dengan kartu debit BNI, pembayaran jasa kepelabuhanan bisa dilakukan secara elektronik di kanal-kanal ATM BNI atau menggunakan Electronic Data Capture (EDC). Sehingga pelaku usaha bisa kapan saja membayar jasa kepelabuhanan dan tidak perlu antrE lagi. Sehingga akan lebih cepat, mudah dan aman. BNI sebagai salah satu bank tertua di IndOnesia akan terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui inovasi,” ungkapnya.

Layanan BNI Kepelabuhanan berlaku di seluruh cabang BNI yang di daerahnya ada Pelindo I. (san)

Kenalkan Delapan Motif Batik

0
Para pelajar memperagakan delapan motif Batik Karimun yang baru diluncurkan, Jumat (13/10). F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq meluncurkan Batik Karimun, Jumat (13/10) di Aston Hotel. Ada delapan motif batik hasil karya desainer Kabupaten Karimun yang dipamerkan.

Hadirnya batik motif asli Karimun diharapkan bisa membuka peluang usaha baru di bidang kelestarian budaya melalui ukiran batik. Sehingga para pelaku kerajinan batik tersebut bisa berkreasi dalam corak maupun motif jenis-jenis batik.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak perbankan untuk memberikan kredit usaha dengan bunga yang kecil. Supaya para pelaku UKM di Karimun bisa mengembangkan usahanya, terutama di bidang batik,” kata Rafiq lagi.

Kemudian diperkirakan pada tahun 2018 mendatang, hasil karya anak daerah melalui motif-motif batik bisa dipakai. Motif batik Karimun bisa dipergunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Karimun dan sekolah-sekolah yang ada di Karimun. Untuk itulah, peluang motif batik ini dapat dimanfaatkan para wirausaha Karimun dalam pengembangan usahanya.

“Kami sangat mendukung untuk memberikan pelatihan bagi pengrajin batik, maupun menfasilitasi cara pemasaran yang bekerja sama dengan rumah kreatif. Agar batik Karimun bisa dikenal di seluruh pelosok Indonesia maupun di negara tetangga,” tutur Rafiq lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli mengatakan, dari delapan motif batik yang ada, semuanya memiliki arti dan makna. Seperti motif Udang Galah Beriring yang mempunyai makna sikap menghormati dan selalu rendah hati. Mencirikan masyarakat Kabupaten karimun yang selalu rendah hati dan saling menghormati antarsesama walaupun berbeda suku dan agama.

Kemudian motif Pokok Sayu Berayun yang berwarna kuning melambangkan ketangguhan dan harapan yang menjulang tinggi. Bahwa Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan, iman dan takwa. Motif Tampuk Manggis Bunga Melur yang berlatar belakang warna merah sebagai simbol kesederhanaan, kesucian, kemurnian dan keelokan budi pekerti yang bersajaha, dengan berpegang pada adat istiadat.

Motif Ikan Kurau Berlatar Ikan Kurau yang melambangkan kecakapan, gesit dan cepat tanggap para pemimpin yang bersatu-padu untuk meningkatkan kesehateraan. Selanjutnya, motif Jong Sri Gelam sebagai lambang ketangguhan dalam mengarungi lautan yang luas, ciri masyarakat Kabupaten Karimun siap menghadapi kehidupan.

Motif Daun Sukun melambangkan kesetaraan dan adil antara sisi kanan dan kiri, yang mencirikan kepemimpinan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di antara sesama. Motif Tampuk Manggis Sirih Raja menjadi simbol sifat rendah hati dan memuliakan orang lain, khususnya di saat menyambut tamu selayaknya raja. Dan motif Wajik Tersamar yang melambangkan suatu hubungan kekerabatan yang akan terus melekat sampai ke akhir hayat, sebagai ciri khas masyarakat Kabupaten Karimun saling bersilaturahmi.

“Sementara baru delapan motif Batik Karimun. Bisa bertambah lagi. Kami nanti akan memberikan pelatihan kepada para pembuat batik,” ucap Yosli.

Sebelum launching Batik Karimun, dilakukan pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Karimun, periode 2016 – 2021 yang diketuai oleh istri Bupati Karimun Hj Raja Azmah, Jumat (13/10).

“Dekranasda adalah wadah untuk pembinaan, pengembangan dan melestarikan seni kerajinan dan meningkatkan produk lokal,” katanya. (tri)