Minggu, 12 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12829

Penyerapan Wajib Pajak PBB Capai 105 Persen

Putut A
-
0

batampos.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karimun, hingga bulan Oktober ini sudah mencapai Rp 5.454.096.948 miliar dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang telah disebarkan kepada WP sebanyak 76.236 lembar. Dari target Rp 5.150.000.000 miliar untuk tahun 2017 ini, sehingga untuk sementara target disektor PBB sudah melebih target sebesar 105.9 persen.

”Alhamdulillah, kalau disektor PBB setiap tahunnya target terealisasi. Pada tahun 2016 lalu saja melebih target dari Rp 5,1 miliar menjadi Rp 5,2 miliar. Ini artinya, masyarakat sadar terhadap kewajibannya dalam membayar PBB,” jelas kepala bidang PBB dan BPHTB Bapenda Karimun Suci Suryani, kemarin (20/10).

Walaupun batas akhir pembayaran terhadap PBB, 30 September lalu, namun masyarakat pada bulan Oktober ini tetap melakukan pembayaran PBB di bank Riaukepri, BNI dan kantor Pos. Sedangkan, untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) bagi WP yang ingin merubah balik nama hingga saat ini sudah terealisasi mencapai Rp 6.350.129 miliar hingga bulan Oktober ini yang ditargetkan Rp 5,3 miliar. Berarti target yang sudah ditetapkan, sudah melebih target 120 persen.

Namun demikian, target telah tercapai pihaknya tetap terus memberikan pelayanan dalam proses administrasi bagi masyarakat yang ingin balik nama kepemilikan tanah atau rumah yang tertuang dalam BPHTB. Sehingga, masih ada waktu dua bulan bagi masyarakat yang akan membayar BPHTB. Dengan demikian, secara otomatis bisa berubah angka pendapatan disektor pajak.

”Penyerapan wajib pajak di sektor PBB dan BPHTB kemungkinan akan bertambah hingga akhir tahun nanti,” kata wanita berjilbab dengan optimis.(tri)

Kadishub : Semoga Tidak Ada Polemik Lagi

Putut A
-
0
Kadishub : Semoga Tidak Ada Polemik Lagi
Jamhur Ismail 1 F,Jailani

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Brigjen TNI, Jamhur Ismail berharap perubahan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online memberikan pengaruh bagi perbaikan sistem transportasi di Indonesia, Kepri khususnya. Ia meminta semua pihak dapat menghormati apa diputuskan nanti.

“Perubahan revisi Permenhub ini mulai berlaku 1 November mendatang. Artinya sekarang masih berpegang pada aturan yang lama,” ujar Jamhur Ismail menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (20/10) di Tanjungpinang.

Menurut Jamhur, ketentuan akan perizinan tetap akan mengacu pada Permenhub yang baru nanti. Khusus bagi transportasi berbasis aplikasi, diharapkan dapat memenuhi perizinan yang ditentukan. Sehingga tidak lagi menjadi polemik dengan taksi konvensional. Dijelaskannya, substansi yang dirubah adalah menyetarakan kedudukan baik, itu transportasi umum ataupun online.

“Semoga saja tidak ada perselisihan lagi. Ketentuan yang ada harus sama-sama dihormati,” jelasnya.

Ditambahkan Jamhur, terkait perkembangan ini nanti, pihaknya akan membuat laporan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Kepri, sebenarnya tidak pernah melarang beroperasinya transportasi berbasis aplikasi. Hanya saja, aturan harua diikuti.

“Kalau tidak mematuhi tentu kita larang. Kemajuan dunia digital memang harus kita imbangi, karena negara maju juga sudah menerapkan sistem tersebut,” tutup Jamhur.

Sebelumnya, Pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubungan 26/ 2017. PM yang mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online itu rencananya akan mulai diberlakukan pada 1 November mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada sembilan poin yang direvisi dalam PM tersebut.

Dalam rumusan ini ada sejumlah substansi yang diatur yaitu mengenai, argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan,bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, dan peran aplikator.(jpg)

Mencuri karena Alasan Ekonomi

Putut A
-
0
Mencuri karena Alasan Ekonomi
Pelaku pencurian diperiksa oleh penyidik di Mapolsek Bintan Utara, kemarin. Sementara itu, Kapolsek Bintan Utara Kompol Jaswir menunjukkan barang bukti kabel listrik yang telah dicuri. F. Polsek Bintan Utara untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan membuat Tumarno,46, nekad mencuri di tempatnya bekerja di PT Bintan Inti Industrial Estate, Lobam. Warga Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah ini diamankan karena mencuri kabel di teras dormitory Blok 40 Lantai 2 di kawasan industri Bintan, Lobam, Kamis (19/10) dini hari.

Pencurian terungkap ketika kepala sekuriti, Darwono menerima informasi adanya kabel listrik yang hilang di lokasi dormitory dari dua orang asistennya, Yatiman dan Irwansyah. Lalu, ia bersama Yatiman ditemani sekuriti lainnya, Agus Salim memeriksa ke lokasi kejadian. Setelah diperiksa, ternyata kabel listrik sepanjang 150 meter yang tersambung
ke panel listrik sudah terputus dan hilang.

Kapolsek Bintan Utara Kompol Jaswir membenarkan, pihaknya menerima kasus pencurian kabel listrik yang diduga dilakukan oknum sekuriti di tempatnya bekerja. Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/36/X/2017/Kepri/Res Bintan/Sek Binut tertanggal 19 Oktober 2017 itu, pihaknya mengamankan seorang sekuriti, bernama Tumarno. “Pelaku
sudah diamankan,” kata Jaswir kepada Batam Pos, yang dihubungi kemarin siang.

Ditanya kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan pelaku? Ia menjawab, pihak perusahaan sedang menghitung total kerugian akibat kejadian itu.

Sementara itu, kepada penyidik pelaku mengaku mencuri karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia beralasan gajinya tidak cukup, padahal sebagai sekuriti dirinya menerima gaji sekitar Rp 4 juta per bulan. “Itu alasan dia saja, padahal kalau cukup tidak cukup kan relatif,” kata Jaswir. (cr21)

Perangi Perdagangan Manusia

Putut A
-
0

batampos.co.id – Tidak ada alasan yang dapat membenarkan praktik perdagangan manusia. Kegiatan kriminal ini sudah disepakati seluruh bangsa di dunia sebagai pidana serius terhadap kemanusiaan. Lain kata, praktik perbudakan modern yang menepikan asas-asas harkat dan martabat manusia.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Riono menegaskan, Pemko Tanjungpinang dan seluruh jajaran kerjanya harus siap berdiri paling depan untuk memerangi praktik perdagangan manusia. “Semua itu bisa dimulai dengan membuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia,” kata Riono.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Tanjungpinang, Ahmad Yani, mengatakan pihaknya yang membidangi kasus tindak kekerasan kepada perempuan dan anak, serta perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan dari tahun 2015 hingga 2016, kasus perdagangan orang belum ada terjadi di Kota Tanjungpinang.

Ia berharap, sampai tahun 2017 ini, tidak ditemui kejadian kasus perdagangan orang di Tanjungpinang. Namun dirinya tidak manampik atas kasus tindak kekerasan perempuan dan anak, masih banyak terjadi di Kota Tanjungpinang.

“Karena itu perlu kerja sama antarpihak untuk mencari solusi agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita cegah dan kurangi. Ini juga sebagai pintu rapat agar tidak terjadinya praktik perdagangan manusia,” ujarnya. (aya)

Lima Tim Asing Ikuti Dragon Boat Race 2017

Putut A
-
0
Lima Tim Asing Ikuti Dragon Boat Race 2017
Sejumlah peserta mengikuti Dragon Boat Race 2017 di Sei Carang Tanjungpinang, Jumat (20/10). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Sungai Carang riuh, Jumat (20/10) pagi kemarin. Helatan Dragon Boat International Race kembali dihelat sejak kemarin hingga Minggu besok. Tercatat, ada lima tim dari negara jiran berpartisipasi pada ajang bergengsi ini. Kehadiran mereka melengkapi kuota 42 peserta yang akan adu cepat mendayung perahu naga di perairan hulu Sungai Carang.

Kendati berlangsung meriah dan berhasil menyedot antusiasme masyarakat untuk berduyun-duyun ke sana, tetap ada catatan dari Kepala Dinas Pariwisata Tanjungpinang, Reni Yusneli sebagai evaluasi penyelenggaraan di tahun depan.

“Tahun ini memang hanya lima tim dari luar negeri. Kalau agendanya sudah pasti dan tidak berubah-ubah, saya yakin bisa lebih dari ini,” ujar Reni.

Kalender pariwisata yang mencatat secara pasti segala kegiatan kepariwisataan di Tanjungpinang memang menjadi kunci promosi agar wisatawan mancanegara kepincut plesiran ke Tanjungpinang. Reni tak menampik hal tersebut.

“Harusnya memang setiap tahun itu agendanya sudah pasti kapan. Jadi peserta dari luar negeri sudah bisa mempersiapkan timnya,” kata Reni.

Berhubung untuk berangkat dan bertanding di Kota Gurindam, para wisatawan dan peserta luar negeri harus mempersiapkan waktu libur, kekuatan untuk berlomba, anggaran, dan kebutuhan lain sebagainya.

“Jadi memang kalau sudah rutin, akan lebih mudah bagi mereka, dan tentu jadi lebih banyak yang berkunjung,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menginginkan agar tradisi lomba balap perahu naga di perairan Sungai Carang ini tetap menjadi rutinitas tahunan dan semakin dikembangkan.

Sebab, kata dia, tujuannya bukan saja pariwisata belaka. “Tapi juga bertujuan untuk mengenalkan kepada wisatawan dan masyarakat, bahwa Sungai Carang merupakan jejak rekam sejarah kerajaan Melayu pada masa lampau, yaitu situs Istana Kota Rebah. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa nenek moyang kita sudah bersebati dengan kebaharian,” ujar Lis. (aya)

Dana Desa Diawasi Polisi

Putut A
-
0
Dana Desa Diawasi Polisi
Gubernur Kepri dan Kapolda Kepri sebelum teleconference tentang dana desa.

batampos.co.id – Tingginya kasus penyelewengan dana desa membuat pemerintah bersikap. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri menjalin kerjasama (MoU) untuk menutup celah penyelewengan tersebut.

Perjanjian kerja sama tersebut diteken oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Tito Karnavian, Jumat (20/10). Perjanjian tersebut berisi tentang kerja sama Polri, Kemendagri, dan Kemendes untuk pengawasan, pencegahan, dan penanganan penyelewengan dana desa. Dalam penandatangan tersebut juga disaksikan oleh Kepolda seluruh Indonesia dan beberapa Gubernur melalui video converence.

”Dengan MoU ini harapannya tidak ada penyimpangan penggunaan dana desa,” kata Eko yang ditemui seusai acara. Dengan demikian diharapkan dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengawasan akan dilakukan oleh polsek-polsek seluruh Indonesia. Eko mengatakan salah satunya adalah mengawasi akuntabilitas dan keterbukaan penggunaan dana.

”Nanti setiap desa diwajibkan ada baliho yang memperlihatkan penggunaan dana desa. Kapolsek bisa mengingatkan kalau harus ada itu,” tuturnya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika keterlibatan kepolisian dalam pemanfaatan dana desa ini bukan untuk menakut-nakuti. Polisi diharapkan juga dapat melakukan pendampingan.

”Mungkin ada kepala desa yang belum tahu bagaimana pembukuan, nanti kapolsek bisa mendampingi. Mereka kan sekolah mendapatkan ilmu itu juga,” ujar Tito.

Dia miris karena melihat beberapa kasus penyelewengan dana desa bukan karena kesengajaan.

”Misalnya ada yang tidak paham kalau penggunaan harus ada notanya. Ada beberapa yang tidak sengaja,” kata Tito.

Selain pengawasan dan pendampingan, Tito juga mengatakan jika anggotanya juga bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan dana desa. Sebab 20 persen penggunaan dana desa harus padat karya. Selain itu juga masyarakat juga harus diajak dalam mengusulkan pemanfaatan dana desa.

Tito memang sengaja berpesan jika penindakan hukum merupakan langkah terakhir.

”Jadi adanya keterlibatan polisi ini bukan seperti ngintip-nginti, mencari kesalahan,” jelasnya.

Setelah melakukan video converence dengan jajarannya, Tito meminta agar mereka melakukan rapat internal. Desember nanti Tito akan melakukan evaluasi. Untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi pertiga bulan.

Polri tidak main-main untuk mengawasi dana desa ini. Jika ada anggotanya yang terlibat penyelewengan dana desa, maka Tito mengancam akan menghentikan karirnya.

”Kalau ada yang berprestasi, saya janji akan saya promosikan,” terangnya.

Tito pun berencana untuk meminta anak buahnya membuat aplikasi pengaduan penyelewengan dana desa.

”Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak harus ke kantor polisi. Nanti akan kami buatkan,” bebernya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, usai mengikuti video conference tersebut mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari desa. Karenanya kebijakan mengucurkan dana desa terus berlanjut.

“Meski sejatinya banyak perangakat desa belum siap. Silakan diberikan pendampingan, arahan, bahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa,” katanya. (atm/lyn)

Empat SMP Dapat Bantuan Drumben

Putut A
-
0

batampos.co.id – Empat sekolah menengah pertama negeri di Tanjungpinang mendapatkan bantuan berupa satu set perangkat alat drumben. Keempat sekolah itu adalah SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP Negeri 15, dan SMP Negeri 12.

Dalam masing-masing satu set peralatan drumben itu terdiri dari march snare drum, bass drum, quard toms, bellyra, march hand cymbbal, pianika horn, stick majorette, bendera colour guard, dan tongkat alumunium.

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah berharap bantuan ini dapat mendorong kreativitas generasi muda Tanjungpinang. Selain itu juga sebagai wahana penyalur minat pada musik dengan mengisinya sebagai kegiatan positif di sekolah.

“Kami ingin seluruh SMP di Tanjungpinang, siswa-siswinya punya kemampuan bermain dan belajar drumben, jadi ketika pulang sekolah, mereka punya aktivitas untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki,” kata Lis ketika menyerahkan bantuan drumben di SMPN 1 Tanjungpinang, Kamis (19/10) lalu.

Tak hanya itu saja. Lis juga menyebutkan ke depannya Pemko Tanjungpinang bakal merancang sebuah program berupa festival drumben yang diikuti seluruh SMP di Tanjungpinang. Kegiatan ini selain sebagai sarana pembinaan, juga berkenaan dengan mencari talenta terbaik agar kelak bisa ditampilkan pada ajang-ajang kepariwisataan yang ditaja Pemko Tanjungpinang.

“Jadi nanti mereka bisa tampil di Dragon Boat Race, atau perayaan HUT Tanjungpinang. Kalau bisa semua kegiatan melibatkan tim drumben dari sekolah-sekolah yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Tri Elis Setiyowati mengaku gembira dengan bantuan yang diberikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

“Bantuan ini akan membuat sekolah ini lebih semarak, ekstrakurikuler di sekolah ini akan bertambah dan anak-anak pun dapat menyalurkan minat dan bakatnya, sehingga suatu saat mereka bisa tampil di ajang lomba daerah maupun nasional,” ucap Tri Elis. (aya)

Pramuka Wadah Pembentuk Karakter

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua Kwarcab Bintan Dalmasri Syam mengukuhkan pengurus Saka Pramuka Bhayangkara Tingkat cabang Bintan, masa bakti 2017-2022, yang dipimpin Kapolres Bintan AKPB Febrianto Guntur Sunoto, di Aula Kantor Bupati Bintan, Jumat (20/10).

Pengukuhan dihadiri seluruh Forum Kordinasi Perangkat Daerah (FKPD) Bintan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan. Guntur mengatakan pengukuhan ini merupakan bentuk kepedulian bhayangkara terhadap generasi muda Bintan, dengan mendukung setiap kegiatan kepemudaan.

Bentuk dukungan yang dilakukan saka bhayangkara, lanjutnya meliputi program kepemudaan, seperti mengikutsertakan pemuda dalam kegiatan masyarakat yang dapat memberikan nilai positif bagi para pemuda.

“Mudah-mudahan dengan pengukuhan kepengurusan yang baru ini dapat memaksimalkan kerja dari program saka pramuka yang sudah ada, dengan menyiapkan generasi muda yang lebih baik. Sehingga nantinya bisa bersama-sama berperan dalam mewujudkan Bintan Gemilang,” terangnya.

Dalmasri mengatakan tujuan dari pengukuhan Saka Bhayangkara adalah menjadikan wadah yang baik dalam membentuk karakter generasi muda, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), guna menumbuhkan kesadaran untuk berperan dalam pembangunan daerah.

“Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter kepemudaan yang dapat menjadi tempat untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman dalam berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan di lingkungan masyarakat tentunya,” jelas Dalmasri.

Pemerintah daerah lanjutnya akan terus mendukung program-program yang sifatnya memberikan dampak positif terhadap kepemudaan, karena dengan memiliki generasi yang baik, maka masa depan daerah akan bersinar demi mewujudkan Bintan yang gemilang. (cr20)

Tiga Parpol Harus Melengkapi Data

Putut A
-
0

batampos.co.id – Sebanyak 16 partai politik telah memasukkan berkas ke KPU Kabupaten Lingga untuk keperluan verifikasi berkas yakni jumlah keanggotaan partai politik sesuai dengan jumlah yang terdapat di sistim informasi partai politik. Namun ada tiga partai dari 16 partai tersebut yang mesti melengkapi jumlah anggota mereka karena tidak sesuai dengan data di sistim informasi partai politik (Sipol).

“Tiga partai ini tetap kami terima karena jumlah keanggotaan partai mereka melampaui ketentuan PKPU no 11 tahun 2017 yakni harus berjumlah seperseribu dari jumlah penduduk Kabupaten Lingga,” ujar Devisi Hukum KPU Lingga Irham kepada Batam Pos, Selasa (17/10) pagi.
Enam belas partai politik yang telah menyerahkan berkas tersebut yakni, Golkar, PDI, Nasdem, Gerindra, PKB, PKS, Perindo, Demokrat, Bekarya, Idaman, PBB, Garuda, PSI, PAN, PBB dan Hanura. Sedangkan tiga parpol yang mesti melengkapi yakni partai PKB, Hanura dan partai PBB.
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU No 580 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota, maka parpol yang mendaftar sebagai parpol peserta pemilu 2019 diharuskan mendaftar dengan menyerahkan salinan berkas salinan lampiran 2S2 parpol yang berisi nama anggota parpol, alamat, nomor anggota dan nomor induk kependudukan.
Pada saat penermaan salinan berkas ini  KPU mencocokan jumlah keanggotaan parpol sesuai berkas yang diserahkan dengan berkas yang diinput tingkat pusat. KPU dapat memastikan data tersebut sesuai atau tidak dari data Sipol yang telah diisi di tingkat pusat.
Selanjunya, KPU Lingga akan melakukan tahapan pengecekan berkas administrasi sembari menanti arahan dari KPU RI. Penelitian berkas administrasi ini akan berlangsung dari hari ini (kemarin, red) hingga Minggu (5/11) bulan depan. Namun KPU tetap mengacu kepada berkas penelitian administrasi yang tertera dalam sipol.
“Misalnya ada temuan KTP ganda kami tentunya menanti arahan dari KPU RI. Bukan berarti kami bekerja asal-asalan saja,” kata Irham.
Sehingga, masih Irham, penetapan dan pemutusan parpol ikut atau tidak nya and dalam pemilihan adalah sepenuh nya di tangan KPU RI. Jadi seluruh parpol yang menyerahkan berkas ke KPU Lingga bukan mendaftar melainkan menyerahakan berkas. (wsa)

Pemkab Siapkan Pojok LIPI

Putut A
-
0

batampos.co.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemkab Natuna Basri mengatakan, Perpustakaan daerah akan membuat program pojok LIPI tahun 2018 mendatang. Pojok LIPI merupakan pusat dokumentasi dan informasi tentang hasil penelitian ilmiah Natuna.

Pojok LIPI sendiri kata Basri, kelanjutan dari MoU antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDDI) LIPI. Sehingga semua hasil riset ilmiah LIPI dapat diakses di perpustakaan daerah.

“Pojok LIPI ini untuk memudahkan masyarakat mengakses pengetahuan penelitian ilmiah tentang Natuna yang sudah dilakukan LIPI. Perpustakaan daerah juga sudah teken MoU kerjasama dengan PDII LIPI, tinggal tahun 2018 mendatang didukung perangkatnya, dan itu tidak butuh dana besar,” kata Basri, Jumat (20/10).

Menurut Basri, LIPI selama sudah banyak melakukan riset di Natuna. Namun belum banyak diketahui masyarakat maupun lembaga lainnya. Nantinya tentu akan sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Bahkan, dengan pojok LIPI ini bisa mengakses informasi secara nasional.

“Dan dalam waktu ini kami juga diundang PDII LIPI menghadiri loka karya nasional untuk menghasilkan kebijakan, dan rekomendasi tentang pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan dalam repositori dan depositorinasional. Kami juga berencana menyiapkan Pojok BNI. Tentunya tentang keuangan dan keuangan perbankan,” sebut Basri.

Dikatakannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah saat ini terus menyiapkan program untuk meningkatkan minat baca setiap elemen dan kalangan masyarakat. Mengoptimalkan perpustakaan, beberpa program mendekatkan buku dengan masyarakat.

“Sekarang ada metode silang layang, artinya melakukan mutasi paket buku secara periodik, per tiga bulan atau per enam bulan, dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan di Kecamatan. Koleksi buku juga akan ditambah, sekarang sudah ada 92 ribu judul buku,” kata Basri.

Program tumbuhkan minat baca katanya, saat ini sudah didukung fasilitas dan sarana memadai. Pemerintah Daerah sudah mendirikan delapan perpustakaan Kecamatan dan mengoperasikan tiga unit mobil perpustakaan keliling.

“Pak Bupati juga mencanangkan program Natuna membaca, setiap Desa punya satu perpustakaan. Dan membuat surat edaran. Dan kami juga meminta pak Bupati menghibau, supaya semua OPD memiliki perpustakaan mini, untuk dukungan menumbuhkan minat baca semua kalangan,” ujar Basri. (arn)

1...12,82812,82912,830...14,134Halaman 12,829 dari 14,134

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000