Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 12870

Pemkab Gesa Pembangunan Jalan Lintas Timur

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bintan menggesa pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan jalan Lintas Timur dengan total proyeksi 12,816 kilometer.

“Kita terus meminta pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk proyek lanjutan Lintas Barat ini,” ungkap Bupati Bintan Apri Sujadi, usai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, Senin (2/10).

Ia menuturkan, sejauh ini pembangunan jalan Lintas Timur telah mencapai 7,416 kilometer. Dengan rincian 1,53 kilometer jalan aspal dan tanah keras sepanjang 5,886 kilometer. Masih katanya, saat ini Satker Pelaksanaan Jalan Provinsi Kepri juga telah melakukan rehabilitasi minor ruas jalan yang dimulai dari Simpang Kilometer 16-Gesek-Kangka-Sialang-Pengudang hingga ke Simpang Lagoi.

Dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik infrastruktur maupun non infrastruktur ia meminta semua elemen masyarakat mulai dari tingkat RT untuk melakukan pengawasan roda pembangunan yang sedang berjalan. Sebab masyarakat memiliki peran yang penting dalam sebuah pembangunan, sehingga apa yang diharapkan bersama pemerintah serta masyarakat Bintan dapat terwujud. “Pelaksanaan pembangunan dibutuhkan pengawasan dari semua pihak,” tukasnya.

Sementara itu, data yang didapat Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait komposisi status kategori Jalan yang ada di Kabupaten Bintan sampai dengan sekarang. Yakni kategori jalan nasional sekitar 136,714 kilometer, kategori jalan provinsi sekitar 174,47 kilometer dan kategori jalan kabupaten sekitar 531,73 kilometer. (cr21)

Keseriusan AW Meragukan

0
Agus Wibowo. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Kepri sampai saat ini masih belum menerima konfirmasi dari kandidat Wagub Kepri, Agus Wibowo. Meskipun demikian, Panlih tetap akan menunggu. Sementara itu, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Endri Sanopaka meragukan Agus Wibowo bisa melengkapi syarat yang sudah ditentukan.

“Dalam analisa saya, yang membuat AW dilema sejauh ini adalah mengenai Surat Pernyataan Pengunduran Diri. Karena ini menyangkut perhitungan politis,” ujar Endri Sanopaka menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (2/10) di Tanjungpinang.

Menurut Endri, kalau dilihat keseriusan, Demokrat sangat serius tentunya mempersiapkan kadernya itu. Akan tetapi, sekarang ini kembali kepada pribadi calon. Apalagi saat ini, AW adalah merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Ditanya apakah AW berat untuk mendapatkan rekomendasi partai pengusung Sani-Nurdin.

“Secara politik, tentu AW sangat memahami hal itu. Bagaimana melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik. Bisa jadi juga, perhitungan politiknya yang tidak masuk di tingkat DPRD Kepri nanti,” papar Endri.

Masih kata Endri, ketika ia tidak terpilih tentu otomatis akan melepaskan jabatannya di DPRD Kabupaten Bintan. Pada posisi ini, AW juga belajar dari pengalaman politisi PDIPerjuangan, Endra Setiawan. Karena untuk kembali meraih posisi tawar di 2019, harus punya pengaruh.

“Mungkin pengalaman ini juga menjadi satu pertimbangan politik bagi AW. Akan tetapi, ia masih punya waktu untuk membuat keputusan strategis, apakah meneruskan atau mundur secara teratur,” tegas Endri.

Selain itu, Endri juga menyoroti proses yang ditempuh Panlih Wagub Kepri. Dijelaskannya, jika Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi rujukan dalam pembentukan tata tertib. Seharusnya melakukan sosialisasi kepada partai pengusung Sanur.

“Sejauh ini, kita tidak melihat Panlih melakukan sosialisasi. Tetapi tiba-tiba langsung mengundang calon untuk diberikan penjelasan tentang syarat yang harus mereka penuhi,” tutup Endri.

Sementara itu, Anggota Panlih Wagub Kepri, Abdurahman mengatakan sampai saat ini, AW belum ada melakukan konfirmasi kepada Panlih. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan menunggu. Kesempatan tujuh hari pertama akan berakhir pada Kamis (5/10) nanti.

“Masih ada kesempatan untuk melengkapi syarat, jika memang AW serius menjadi salah satu kandidat. Jika tidak, Panlih akan meminta calon pengganti ke partai pengusung melalui Gubernur,” ujar Abdurahman yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Kepri tersebut.

Berdasarkan tatib yang sudah diputuskan, Cawagub yang diusulkan harus memenuhi 16 persyaratan. Sedangkan dokumen pendukung yang harus dilengkapi ada 15. Seperti diketahui, salah satu kandidat Cawagub, Isdianto dinyatakan tinggal memenuhi dua syarat lagi, yakni surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (jpg)

 

 

KPU Catat Ada 18 Parpol Diverifikasi

0
 Said Sirajudin. F. Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Said Sirajuddin mengatakan pihaknya mencatat ada 18 partai politik (parpol) yang ikut dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran, Verifikasi Parpol yang digelar KPU Provinsi Kepri, Senin (2/10) di Hotel CK, Tanjungpinang. Hari ini, Selasa (3/10) akan dimulai pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 mendatang.

“Bimtek yang kami gelar hari ini (kemarin,red) adalah untuk memberikan penjelasan terkait proses pendaftaran, verifikasi bagi parpol. Ada 18 partai yang kami data (red,lihat tabel),” ujar Said Sirajuddin, kemarin.

Menurut Said, digelarnya Bimtek ini adalah tindaklajut atas terbitnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Pendaftaran parpol akan dilakukan ditingkat pusat. Kemudian daerah mendapatkan tugas untuk melakukan verifikasi secara faktual. Waktu pendaftaran adalah 3-16 Oktober 2017,” papar Said.

Dijelaskan Said, kemudian proses verifikasi faktual akan dilakukan pada 15 Desember sampai 21 Desember mendatang. Khusus di tingkat Kabupaten/Kota salah satu substansi yang akan dilihat adalah keterwakilan perempuan dalam partai politik tersebut.

Masih kata Said, setelah proses verifikasi selesai, hasilnya akan diteruskan ke KPU Pusat. Apabila ada partai yang belum dinyatakan melengkapi persyaratan, KPU Pusat yang akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Keputusan akhir adalah tanggal 18 Februari mendatang.

“Adapun pengumuman partai peserta Pemilu 2019 nanti adalah pada 20 Februari 2018. Artinya, belum tentu Parpol yang ada sekarang ini menjadi peserta pada pesta demokrasi nanti,” jelasnya.

Ditanya mengenai kapan berakhirnya masa bakti komisioner KPU Provinsi Kepri saat ini. Pria yang pernah menjadi jurnalis tersebut mengatakan jabatan mereka akan berakhir pada Mei 2018. Ditambahkannya, pihaknya masih bisa fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum berakhir masa tugas tersebut.

“Masa tugas kami berakhir pada Mei 2018. Artinya, sudah menyelesaikan beberapa tahapan Pemilu dalam menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pilpres serentak,” tutup Said Sirajuddin.(jpg)

Kadishub Batam: Alfamart dan Indomaret Silakan Ajukan Parkir Mandiri

0
Juru parkir memungut uang parkir di Alfamart di Bengkong, Sabtu (30/9). Sekarang ini Dishub menempatkan juru parkir di Alfamart dan Indomaret semenjak menunggaknya pembayaran uang parkir oleh Alfamart dan Indomaret kepada Dishub Kota Batam. F. Dalil Harahap/batam Pos

batampos.co.id – Parkir pada ritel modern Alfamart dan Indomaret belum menerapkan parkir mandiri. Alhasil, potensi pendapatan ritel yang kerap ramai tersebut, selama kurun waktu Januari hingga September menguap begitu saja, tanpa ada pihak yang diuntungkan.

“Sampai sekarang belum ditetapkan sebagai obyek parkir mandiri. Jadi tak ada istilah mereka belum bayar, selama ini mereka kan belum jadi obyek parkir mandiri,” papar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri, Senin (2/10).

Karena belum jadi obyek parkir mandiri, kedua ritel yang tersebut yang selama ini memasang plang ‘parkir gratis’ diturunkan plang-nya dan ditempatkan juru parkir di sana.

“Dari awal kami sampaikan (ajukan parkir mandiri) tapi tarik ulur terus, beginilah begitulah, sementara waktunya berjalan terus, kami tak mau tunggu terus ya udah kami cabutlah,” ucapnya.

Untuk diketahui, kurun waktu Januari hingga September bukan waktu yang pendek, potensi pendapatan daerah menguap dengan sendirinya. Namun demikian, Yusfa menolak mengatakan pihaknya kecolongan atau potensi pendapatan bocor, karena belum ada penetapan kedua ritel tersebut sebagai obyek parkir mandiri.

“Retribusi itukan pelayanan, kalau ada petugas mungut duit tapi tak setor, itu kebocoran, ini pengertian saya,” ucapnya.

Terkait titik parkir mandiri, kini Batam punya 98 titik. Menurut Yusfa, titik-titik parkir mandiri ini rutin membayar. Besar pembayaran berbeda untuk setiap lahan parkirnya, dari ratusan ribu hingga puluhan juta. “Kalau sudah ada kesepakatan obyek parkir, pasti mereka bayar. Kalau tak bayar kita cabut dan tempatkan petugas parkir di sana,” katanya.

Pihaknya mendorong pengusaha, seperti pemilik restoran, warung makan maupun perkantoran menerapkan parkir mandiri, dengan cara mengajukan ke Dishub Batam melalui UPT Parkir. Dengan penerapan parkir mandiri, warga yang parkir tidak dipungut biaya namun pengusaha yang bersangkutan yang punya kewajiban menyetor ke kas daerah.

“Kalau tak mau bebankan warga, ajukan parkir mandiri,” pungkasnya. (cr13)

Rumitnya Perizinan Properti di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id– Pengembang properti tidak bersemangat lagi dalam membangun perumahan. Permasalahan utamanya terletak pada rumitnya pengurusan perizinan di Batam yang harus melibatkan dua instansi yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Jika dilihat secara nasional, sebenarnya kondisi properti itu sedang stagnan. Namun Batam tidak begitu parah sekali jika benar-benar didukung oleh para pengambil kebijakan dari sisi perizinan,” kata pengusaha properti, salah satu pemilik dari Cipta Group, Robinson Tan, Senin (2/10).

Situasi perizinan saat ini khususnya Izin Peralihan Hak (IPH) dianggap belum baik.”Dengan perizinan masih belum cukup baik sehingga membuat properti tidak berkembang,” katanya lagi.

Sebelumnya situasi sudah bagus, pengembang bisa berkonsentrasi. Namun kemudian pemerintah kembali menciptakan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan dunia investasi.”Kemarin sudah reda, bisa fokus. Namun saat ini menjadi hangat lagi. Mestinya dalam kondisi seperti ini kita harus saling bergandeng tangan sehingga dapat mengeluarkan ide-ide kebijakan yang mendorong dunia investasi,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Batam, Wirya Silalahi. Ia menuturkan kondisi properti ini saat ini menurun drastis.

“Apalagi pengembang dari Apersi banyak yang kembangkan rumah subsidi. Sedangkan saat ini banyak konsumen yang di PHK. Sehingga pengaruh ke penjualan properti,” katanya lagi.

Dengan harga tanah yang semakin meningkat, maka pengusaha properti akan kesulitan untuk membangun rumah subsidi. Hal itu terjadi karena rumah subsidi memiliki harga pasti yang ditetapkan pemerintah. Di Batam harganya mencapai Rp 129 juta perunit.”Harganya tetap sedangkan harga tanah semakin meningkat. Sekarang saja di Batam sudah Rp 250 ribu permeter,” jelasnya.

Satu lagi yang dikeluhkan pengembang adalah masalah perizinan. Di Batam, kata Wirya sangat merepotkan. Karena jumlah perizinan yang harus diurus bisa mencapai 22 macam izin.”Ada yang ke BP Batam dan ada yang ke Pemko. Dan ini bertentangan dengan kebijakan presiden yang menghendaki pemangkasan perizinan, apalagi untuk bangun rumah murah,” ungkapnya.

Ia meminta kepada pemerintah untuk segera menyederhanakan perizinan dan membenahi kekurangan yang ada serta memastikan waktu pengurusan agar terjadi kepastian hukum.(leo)

DPRD Batam akan Panggil Pengusaha Reklamasi di Belakang Kantor BP Batam

0
Lokasi reklamasi yang berada dikawasan Batamcenter belakang Kantor BP Batam, Senin (2/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Masih berjalannya aktifitas reklamasi di belakang kantor BP Batam mendapat sorotan dari DPRD Batam. Lembaga legislatif tersebut mempertanyakan izin perusahaan reklamasi mengingat aktifitas penimbunan laut di kawasan tersebut sudah pernah dihentikan.

“Setahu saya tak boleh lagi (reklamasi) di sana. Karena mengangu aktifitas pelayaran resmi,” kata Musofa, anggota Komisi I DPRD Batam, Senin (2/10).

Ia juga mempertanyakan izin reklamasi perusahaan tersebut. Apalagi melihat lokasi di tengah kota, terlalu berani rasanya, jika pengusaha reklamasi melakukan aktifitasnya tanpa berizin.

“Ini yang mau kita pastikan izinnya dari mana. Saya akan secepatnya kordinasi dengan ketua Komisi I untuk memanggil pengusaha reklamasi,” tuturnya.

Izin reklamasi sendiri dikeluarkan oleh Pemko Batam. Sementara izin galian C atau cut and fill yang mengeluarkan BP Batam. Untuk pengusaha reklamasi, kedua izin ini harus dilengkapi.

Anggota Komisi I DPRD Batam Sukaryo menambahkan, pada prinsipnya semua kegiatan reklamasi harus memenuhi syarat dan aturan yang berlaku. “Selama itu dipenuhi, maka kegiatan itu legal dan silakan jalan. Tetapi bila belum terpenuhi ilegal dan kami meminta dinas lingkungan hidup untuk segera melakukan investigasi,” tegasnya.

Bila dilihat dari sisi pendapatan, izin reklamasi masuk di dalam pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, data pajak reklami yang sudah masuk sekitar Rp 2,2 miliar dari target Rp 3,4 miliar. (rng)

Ada Reklamasi Pantai di Belakang Kantor BP Batam, Pelabuhan Batam Center Was-was

0
Lokasi reklamasi yang berada dikawasan Batamcenter belakang Kantor BP Batam, Senin (2/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Aktifitas reklamasi di belakang Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menutup sebagian bibir pantai kawasan Batamcenter. Reklamasi tersebut dikhawatirkan dapat mengaggu jalur pelayaran di Batamcenter.

Pengelola Pelabuhan Internasional Batamcenter, Nika Astaga belum mendapat keluhan dari pengelola kapal atas aktifitas reklamasi. Namun ia takut kedepannya aktifitas tersebut dapat menganggu jalur pelayaran jika reklamasi dilakukan hingga ketengah laut.

“Kami sempat komplain reklamasi yang didekat Gedung Sumatra dan sekarang sudah berhenti. Sedangkan yang reklamasi di sana (Belakang Kantor BP Batam) belum ada laporan,” terang Nika, Senin (2/10).

Sementara Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad kaget dengan aktifitas reklamasi tersebut. Menurutnya, beberapa waktu lalu sempat ada larangan untuk mereklamasi bibir pantai tersebut. Hal itu dikhawatirkan menganggu jaluar pelayaran yang ada di Batamcenter.

“Masih ada reklamasi ya, setahu saya itu tak boleh,” terang Amsakar.

Bahkan, Amsakar meyakinkan Pemko Batam tak pernah memberi izin adanya reklamasi di daerah tersebut. (she)

Masyarakat Tolak Rencana Penutupan Aplikasi Online

0

batampos.co.id – Sejumlah masyarakat Kota Batam menolak keras atas rencana pemerintah kota Batam yang akan menutup aplikasi transportasi online. Hal itu dinilai terlalu berlebihan dan menganggu kenyamanan masyarakat yang punya hak untuk memilih jenis transportasi.

Sulistia misalnya, pegawai swasta di Batamcenter ini kaget mendengar rencana penutupan aplikasi online. Sebab sehari-hari dirinya sebagai pengguna jasa tetap transportasi online.

“Serius bakal ditutup. Saya setiap pulang kerja pasti pakai taksi online karena lebih praktis,” terangnya, Senin (2/10).

Wanita yang akrab disapa Tia itu mengaku tidak terima atas rencana tersebut. Ia menganggap pemerintah terlalu lemah dengan kemajuan teknologi. Apalagi masyarakat memiliki hak untuk memilih transportasi yang diinginkan.

“Dimana-mana sudah online. Masa di Batam dibatasi gitu. Yang punya uang siapa sih, mereka atau masyarakat. Kok pakai dibatasi gitu. Jujur nggak enak banget dengarnya,” kesal Tia.

Sebagai pengguna jasa tetap transportasi online, Tia mengaku sangat nyaman. Sebab, aplikasi online tersebut disertai dengan lokasi dan harga pasti. Apalagi ada diskon yang ditawarkan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

“Jika ditutup, sama saja pemerintah menganggu kenyamanan masyarakat. Sebab selama ini, jarang sekali yang komplain tentang layanan jasa online,” ungkap wanita yang tinggal di kawasan Tiban ini.

Hal senada juga disampaikan Rispaliza warga Seipanas yang juga kerap menggunakan transportasi online. Menurutnya transportasi online yang ada di Batam cukup membantu dan mempermudahnya untuk kemana saja.

“Pesannya bisa dari rumah dan tak pakai pulsa. Cukup klik kemana dan supir taksi online itu yang menelpon untuk menjemput ke rumah,” ungkap Rispa.

ilustrasi

Karena itu ia tak ingin jika aplikasi untuk transportasi online di Batam ditutup. Ia pun meminta pemerintah membatalkan niat untuk menutup aplikasi tersebut.

“Pokoknya jangan sampai ditutup. Saya punya uang, suka-suka saya mau naik apa. Kalau ditutup, sama saja membatasi kenyamanan masyarakat,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri akan menutup aplikasi transportasi online di Batam. Tindakan itu diambil setelah adanya koordinasi Pemko Batam dengan Propinsi Kepri.

“Aplikasi untuk taksi online di Batam akan ditutup. Sebab mereka belum mendapat izin sewa khusus dari Gubernur,” terang Yusfa di Batam Center.

Ia menegaskan ada beberapa pasal di peraturan menteri perhubungan no 26 tahun 2017 yang dicabut dalam keputusan Mahkama Agung. Namun pihaknya tetap menjalankan Permenhub tersebut sebelum adanya revisi pasal tersebut selesai.

“Masih tetap kami jalankan, karena itu operasi taksi online kami berhentikan dulu,” jelas Yusfa.

Namun, lanjut Yusfa. Penutupan akan dicabut jika perusahaan aplikasi tersebut mengurus izin. Diantara izin yangb diurus yakni DPM-PTSP, izin usaha angkutan, serta izin usaha angkutan sewa khusus di Propinsi Kepri.

“Atau perusahaan aplikasi bisa join dengan perusahaan angkutan yang sudah ada. Kalau tidak mau, bisa urus izin sendiri. Angkutanya ada seri plat khusus dan juga diuji KIR,” pungkas Yusfa. (she)

Industri, KBRI, Kemenpar Kompak Jual Destinasi Batam-Bintan di Singapura

0
Turis Singapura tiba di Pelabuhan Terminal Sekupang, Sabtu (9/9). Sabtu dan Minggu turis dari luar negeri ramai mengunjungi Kota Batam. Batam salah satu tujuan turis untuk liburan. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membuka lembar Oktober 2017 penuh percaya diri. Senin (2/10), Kemenpar terlihat solid menebarkan semua potensi wisata Batam dan Bintan dengan semangat Indonesia Incorporated. Dan semuanya, ditebar langsung di Harbour Front, Singapura.

“Kami tidak bisa sendirian. Industri, KBRI di Singapura, ASITA, media, semua kami rangkul untuk membantu menjual border area di Batam dan Bintan. Semua kami gandeng untuk sama-sama menjual paket wisata ke Batam dan Bintan,” ujar Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar I Gde Pitana yang didampingi Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggata Rizki Handayani Mustafa, Senin (2/10).

Gaya-gaya professional pun langsung digunakan. Di hadapan jurnalis, wholesaler, agent, perwakilan kedutaan negara-negara sahabat dan komunitas dari Singapura dan Malaysia, semua potensi wisata di Batam dan Bintan dikeluarkan sampai berangle-angle.

Industri di Nongsa misalnya. Beragam paket menarik langsung ditebar di Negeri Singa Putih. Dari mulai Nongsa Fun Run, konser Jive Talkin – band nomor satu Singapura, Bollywood Night sampai megakonser Gloria Estefan, semua dibeberkan secara detail.

“Banyak even menarik yang sudah di create sampai malam pergantian tahun baru. Yang senang sport tourism, ada Nongsa Fun Run ‪7 Oktober‬. Malam harinya, ada konser Jive Talkin. Setelah itu ada megakonser Gloria Estefan di ‪11 November‬. Dan di penghujung tahun, ada Bollywood Night ‪pada 9 Desember‬,” terang Chairman of Nongsa Sensation Batam Island, Anddy Fong.

Dan beragam keseruan tadi, masih terus dilengkapi dengan agenda SPGA Golf series pada ‪11-13 Desember‬ dan christmast and New Year Package di ‪25 Desember‬ dan ‪31 Desember 2017‬. “Jadi banyak yang bisa dieksplore. Silakan berlibur ke Nongsa, Batam,” ajak Anddy Fong.

Pilihan wisatanya pun sangat lengkap. Dari mulai Pulau Penyengat, Gedung Gonggong, Kota Rebah, Patung Seribu, Kelenteng Senggarang, Laguna treasure bay, Lagoi Bay, Trikora Beach Telaga Biru dan Pulau Beralas Pasir, semua ada di sana.

Itu belum termasuk wisata belanja di Nagoya Mall, bermain kano di Pulau Galang, Trekking Historical Camp Vietnam, Snorkeling di Pulau Abang dan Trail Bike di Pulau Galang.

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kemenpar Rizki Handayani Mustafa ikut mengamini hal itu. Dia pun langsung menyambarnya dengan ajakan
berwisata dengan harga supermurah saat weekdays.

“Sekarang makin menarik lagi. Sejak Agustus 2017 ada paket PWI Terpadu. Sekarang 62 industri ikut menjual 250 paket supermurah saat weekdays. Banyak potongan harga yang bisa dinikmati ‪dari Senin sampai Kamis‬. Spa, golf, kuliner, belanja, sampai potongan harga ferry, semuanya ada. Jadi, silakan ke Batam dan Bintan saat weekdays,” ajak Kiki – sapaan akrab Rizki Handayani.

Minister Concelour KBRI di Singapura, Sigit Widiyanto, juga tak mau ketinggalan. Dukungan penuh, dipastikan siap diberikan KBRI untuk memperkuat program hard selling di border area.

“KBRI di Singapura pasti akan support full. Nanti kami akan deliver programnya ke Wholeseller Sigapura dan kedutaan negara-negara sahabat yang ada di Singapura,” ucap Sigit.

Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) Kemenpar di Singapura, Sulaiman Shehdek, melengkapinya dengan uraian singkat tentang destinasi Batam dan Bintan. “Paket leisure Batam dan Bintan sangat cocok untuk Singaporean. Dari anak muda, orang tua, sampai keluarga, semuanya ada,” urainya.

Semangat Indonesia Incororated yang dipertontonkan di Singapura tadi langsung diacungi jempol oleh Menpar Arief Yahya. Menurutnya, itulah resep paling ampuh untuk mencapai target 2017.

“Kalau mau memajukan sektor pariwisata memang harus seperti itu. Sektor ini harus dikeroyok rame-rame. Kalau kita bersinergi, saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan pariwisata Indonesia. Melalui Indonesia Incorporated kita akan Bigger-Broader-Better together,” terang Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI. (*)

Bandara Bakal Rampung, Kemenpar Ajak Kuningan Siap Sambut Wisman

0

Semangat bergelora diperlihatkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di perhelatan Hari Jadi Kuningan ke-519 di Lapangan Bola Desa Cijemit, Kecamatan Ciniru, Kab Kuningan, Jawa Barat, 1 Oktober 2017, dini hari.

Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara mengajak langsung di hadapan ribuan masyarakat Kuningan yang hadir di acara tersebut untuk bersiap-siap menyambut wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara dan menjadikan pariwisata menjadi sektor yang bisa mensejahterakan rakyat.

“Apalagi jika bandara sudah jadi, masyarakat harus terbuka, harus ciptakan yang unik, harus munculkan budaya Kuningan, dan jaga alam dengan baik. Karena Kuningan memiliki alam yang bagus dan juga budaya yang menarik,” kata Ukus.

Seperti diketahui, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka akan beroperasi penuh pada Februari 2018 setelah pembangunan dimulai pada Desember 2015, yang lalu. Bandara ini akan diperasikan oleh PT Angkasa Pura II yang sudah punya reputasi kelas dunia, dan sudah mengelola 13 bandara yang ada di Indonesia Barat, termasuk Soekarno Hatta, Tangerang.

Menurut Dirut PT AP II, Muhammad Awaluddin, tahun ini AP II juga menangani Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Secara simultan, akan kita kebut, agar bisa mensupport wisatawan yang akan ke Banyuwangi maupun ke Jawa Barat bagian tengah,” ucap Awaluddin.

Bandara Kertajati, sekarang masih proses administrasi. Bandara ini bisa untuk akses bagi destinasi Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu. “Tentu, termasuk Kuningan, akan cepat diakses melalui Kertajati,” kata Awaluddin.

Jika bandara ini rampung, maka akses menuju Kuningan akan semakin mudah dan cepat. Dalam acara puncak Hari Jadi Kuningan tersebut, Kemenpar memberikan dukungan dengan menyajikan pagelaran Wayang Ajen dan agenda acara lainnya.

Ki Dalang Wawan Ajen juga memukau ribuan pengunjung yang memadati lapangan tersebut. Hadir dalam acara, Bupati Kuningan Acep Purnama, Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno, Kapolres Kuningan AKBP Yuldi Yusman, Ketua DPRD Kab Kuningan Rana Suparman, S.Sos, Plt Asdep Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar Hariyanto dan stake holder pemerintahan di Kuningan.

Dalam acara pertunjukan wayang Ajen kolosal Dalang kondang Ki Wawan Ajen membuat suasana sangat hangat dan meledak. Tema lakon menyampaikan pesan moral dari berbagai arahan dan gagasan kreatif Menteri Pariwisata Arief Yahya tentang prioritas program Kementerian Pariwisata.

Go digital, Home stay, dan Airline serta memegang jurus sakti Menteri Pariwisata yaitu 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas), jurus 3S (Solid, Speed, dan Smart) yang dikemas dalam wujud monolog dan dialog tokoh wayang oleh Ki Dalang Wawan Ajen secara luwes, dan mudah dipahami penonton.

“Bandara kalau sudah dibuka, anak muda Kuningan harus kreatif, kreatif dan kreatif. Jangan gunakan sosial media untuk hal yang tidak bermanfaat, sosial media harus dijadikan ajang untuk mempromosikan pariwisata. Bandara jadi, Kuningan harus siap menyambut wisatawan mancanegara,” ujar Cepot, salah satu lakon yang dimainkan Wawan Ajen dengan sangat atraktif.

Sekadar informasi Bandara Kertajati memiliki luas lahan 1.800 hektar dan akan dilengkapi dengan akses tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, juga akses kereta. Luas terminalnya mencapai 96.000 meter persegi yang bisa menampung 5-11 juta penumpang per tahun. Diharapkan, selambat-lambatnya akses tol sudah harus ada sebelum 2020.

Runway bandara yang diharapkan menjadi pintu gerbang bisnis dan pariwisata Indonesia di Jawa Barat dan kawasan penyangga bagian timur Jabodetabek ini nantinya akan dikembangkan dengan panjang runway berukuran 3.500 meter. Saat ini, untuk runway terpanjang di Indonesia dimiliki Bandara Hang Nadim (Batam) yaitu 4.025 meter. Nantinya, bandara ini akan memiliki konsep yang mirip dengan Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara dan Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Ingat, wisatawan itu paling tertarik dengan budaya, jadi kekuatan Budaya di Kuningan harus tetap dijaga. Harus tetap dikembangkan. Karena pariwisata itu semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan,”kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.(*)