batampos.co.id – Kajari Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi mengingatkan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bintan agar mengelola dana desa dengan baik, tepat guna dan transparan. Karena, dana desa merupakan ujung tombak dari pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

“Dana desa bukan uang kades atau perangkat desa, tapi milik masyarakat. Jadi gunakan dana desa dengan sebaiknya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya saat membuka sosialisasi dana desa dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Aula Kantor Bupati Bintan di Bintan Buyu, Kamis (24/8) kemarin.

Dirinya menuntut kades dan perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban yang benar. Karena itu, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pihak TP4D dalam hal ini Kejaksaan Negeri menawarkan pendampingan agar dana desa yang dikelola tepat guna.

“Sejauh ini belum ada kades yang berkonsultasi ke kita. Kami harapkan dengan adanya dua kades di Bintan yang tersandung hukum, bisa jadi pelajaran dan kades lain meminta dilakukan pendampingan soal pengelolaan dana desa,” harap dia.

Pendampingan ini, menurutnya, bukan mengada-ngada atau sekadar menyenangkan pimpinan. Tapi untuk mengawal dana desa agar tepat sasaran. “Ini uang rakyat, jangan sampai uang rakyat dikelola tidak benar. Di tahun 2015 lalu dana desa yang dikucurkan sekitar Rp 20 triliun, di tahun ini sekitar Rp 60 triliun,” katanya.

Karena itu, ia mengingatkan kepala desa atau perangkat desa jangan sampai adanya pekerjaan fiktif. Apalagi ada praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Jangan sampai ditemukan, apalagi ada mark up,” tegasnya.

Dirinya mempersilakan kepala desa menghabiskan dana desa. Tapi harus ada wujudnya, dalam hal ini pembangunan. “Silakan habiskan tapi ada wujudnya dan banyak pembangunan yang dilakukan harus bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Roni Kartika mengatakan, sosialisasi ini sangat penting, karena mensinkronisasikan anggaran desa dengan pihak bank, dalam hal ini Bank Riau Kepri dan BPR Bintan. Ke depan, diharapkannya melalui bank maka tata kelola keuangan desa dilakukan nontunai.

“Jangan sampai ada bocor lagi. Terlebih sudah ada dua kades yang ditahan karena dana desa,” tuturnya.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, program dana desa merupakan program pemerintah pusat. Dalam 3 tahun terakhir, ada sekitar Rp 66 miliar dana desa dari pusat disalurkan ke desa-desa di Bintan.

“Saya minta komitmen yang kuat dari kades. Karena baru-baru ini, dua kades kita ditahan, meski ada kades kita yang patut diapresiasi dengan menoreh prestasi 3 besar nasional di Sumatera,” katanya.

Karena itu, ia menekankan kepala desa harus mempelajari perencanaan, pelaksanaan dan tidak kalah penting pengawasan. “Jangan sampai ada lagi kades yang terpeleset,” tukasnya. (cr21)

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menegaskan agar seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan dana desa dengan baik. Pasalnya jika tidak, ancamannya adalah harus berhadapan dengan pengadilan.

“Seingat saya sudah ada dua kepala desa di Indonesia yang masuk penjara gara-gara korupsi uang Rp 100 juta, jangan sampai ini terjadi di Anambas,” ungkap Abdul Haris, ketika membuka acara sosialisasi penggunaan dana desa di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Kamis (24/8).

Menurutnya, saat ini pihak kejaksaan di daerah juga sudah diwanti-wanti dari pusat agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. “Kalau tak salah Kejagung sudah memerintahkan kepada Kepala cabang kejaksaan Negeri Natuna yang ada di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kepanjangan tangan Kejaksaan Agung untuk mengawasi dana desa,” ungkapnya lagi.

Haris meminta agar kepala desa tetap mensyukuri pendapatan yang diperoleh saat ini. “Jangan pernah menyalahgunakan dana desa,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Muhammad Bayanullah, mengatakan, pihaknya akan melakukan monitor dan membuka akses konsultasi gratis terhadap kepala desa yang ingin berkonsultasi.

“Kami memberikan ruang khusus untuk memberikan solusi. Jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa tapi menemui keraguan, kami bisa kawal dan dampingi,” ungkapnya lagi.

Jika ada kepala desa yang nakal maka dirinya memastikan ada tindakan.
“Sesuai tahapan, kita akan memberikan pendapat hukum, tapi jika tak ada perbaikan, kami siap putuskan pendampingan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, karena Anambas terdiri dari pulau-pulau kecil, maka pihaknya siap turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pemerintahan desa. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan jaksa masuk sekolah. “Pada intinya kita siap turun ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas Ody Karnavian, mengatakan, RPJMdes kitab suci jangan dibuang ditunggu sampah itu yang nantinya dikontrol KPK. Camat penting untuk memberikan pembinaan didesa karena sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah.

“Camat jangan berdiam diri harus memberikan pembinaan karena laporan dari desa kedaerah melalui camat,” ungkapnya. (sya)