batampos.co.id – Sepuluh tahun silam, ketika masih SMA, cowok yang tak disebutkan nama berpacaran dengan cewek bernama Sylvia. Mereka tinggal bersama selama tiga tahun. Menjelang kelulusan, Sylvia mengajak bertunangan.
”Aku tidak siap membangun komitmen di usia yang sangat muda,” terangnya saat curhat di situs Ask a Manager.
Cowok itu benar-benar tidak siap menghadapi drama putus cinta.
”Ketika libur Natal, dia pulang ke rumah orang tuanya. Aku meninggalkan rumah dan kabur ke negeri tetangga,” lanjut dia.
Sylvia terguncang. Dia melacak si cowok dan sempat bersitegang dengan keluarganya.
”Aku diam saja. Aku bersembunyi. Kuliah diam-diam dan mendapat pekerjaan di negara tetangga itu,” jelas si cowok.
Badai tampaknya berlalu bagi si cowok setelah beberapa tahun. Tidak ada kabar lagi tentang Sylvia dan obsesinya. Karir dia pun mapan.
Tiba-tiba, perusahaan mengumumkan kedatangan direktur baru.
Namanya Sylvia.
Ya, si mantan pacar! Cowok itu kini kebingungan setengah mati karena tidak bisa berganti pekerjaan. Dia curhat sana-sini. (mirror/adn/c6/na)
batampos.co.id – Syahrul bin Sakeh, 36, berjalan agak aneh saat sampai di pelabuhan internasional Batam Center, Sabtu 26/8/2017 sekira pukul 12.00 WIB.
Ia datang dari Malaysia menumpang MV Marina Syahputra 1 yang bertolak dari Pasir Gudang Malaysia.
Petigas Bea dan Cukai curiga. Syahrul lalu diperiksa secara administrasi dan wawancara.
Pria Warga Negara Indonesia itu ialah pemegang paspor A7797488 lalu diminta menungging. Nah dari sana nampak sesuatu benda aneh di dalam duburnya.
Petugas melakukan tes urine. Hasilnya, positif mengandung metamethamine.
Selanjutnya ia dibawa ke RS Awal Bros untik rontgen.
Dari dalam dubur Syahrul petugas Bea Cukai 4 paket Shabu.
Total ada 182 gram Methametamine (shabu) dalam kemasan.
Selanjutnya tersangka serta barang bukti diserahterimakan ke Polresta Barekang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Demikian keterangan yang kami terima dari Kabid BLKI Bea Cukai, Raden Evy. (ska)
Kepala Bea Cukai tipe B Batam, Nugroho Wahyu Widodo (pegang mic). Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Bea Cukai Batam akan berganti pimpinan. Kepala Bea Cukai (BC) Batam, Nugroho Wahyu Widodo akan digantikan pada hari Selasa (29/8) nanti.
Wahyu Nugroho selanjutnya akan ditarik ke Dirjen Bea Cukai pusat sebagai staf ahli Dirjen Bea Cukai pada bidang pengawasan dan penegakan hukum.
Sebagai gantinya, jabatan Kepala BC Batam nantinya akan dijabat oleh Susila Brata yang dulunya pernah menjabat sebagai Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) BC Batam.
“Pergantian jabatan ini merupakan hal yang lumrah. Dirjen menugaskan saya untuk mengisi jabatan sebagai staf ahli bidang pengawasan dan penegakan hukum. Kebetulan pengganti posisi saya nantinya adalah orang yang sudah pernah menjabat di BC Batam, Susila Brata yang tentunya sudah kenal betul dengan kinerja dan karakter wilayah di Batam,” ujar Nugroho, Jumat (25/8).
Selama bertugas di Batam, Nugroho mengakui, Batam beda karakternya dengan wilayah lainnya di Indonesia, karena letak geografisnya yang sangat terbuka dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Bertugas di Batam, tantangan dan tekanannya dari luar sangat luar biasa besar dan tinggi. Jujur saya akui, sebagai kepala BC Batam, terlalu banyak pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, misalnya dibidang ekspor maupun impor barang,” terang Nugroho.
Tantangan dan tekanan lainnya selain banyaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis maupun lainnya, sudah bukan rahasia umum lagi kalau di Batam, jumlah pelabuhan rakyat atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus, jumlahnya sangat banyak sekali.
“Tantangan ini juga harus disikapi dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai instansi maupun institusi seperti TNI maupun pemerintah Kota Batam sendiri. Sebab, kalau pengawasan hanya mengandalkan BC Batam, mustahil seluruh pelabuhan rakyat yang ada di Batam mampu terawasi semua kegiatannya,” kata Nugroho.
Nugroho berharap, pimpinan BC Batam yang baru nanti, mampu memecahkan tantangan kepabeanan di Batam.
“Harapan saya, pimpinan BC batam mampu menerapkan aturan secara fleksibel, tidak kaku. Sebab, banyak aturan yang mengatur tentang tugas BC seperti misalnya, kalau aturan A tak bisa dijalankan, cari aturan lainnya yang bisa dijalankan. Sebab, semua persoalan terkait kinerja BC itu bisa dikomunikasikan dan bisa dicarikan solusinya. Itulah kuncinya dalam menjalankan tugas di BC Batam. Ingat, Batam ini penduduknya terdiri dari semua suku, kompleks, hal inilah yang harus disikapi dengan kinerja yang ekstra dan membutuhkan ide.
Nugroho mencontohkan, tentang penyelundupan barang masuk ke Batam. Kalau menggunakan aturan yang kaku, barang selundupan tersebut akan langsung dimusnahkan. Namun ada cara lain yang tak terlalu merugikan negara, yakni kebijakan re ekspor.
“Kalau bisa dikembalikan lagi ke negaranya, kan bisa mengurangi kerugian negara. Itulah misalnya salah satu cara-cara kreatif untuk menyelamatkan kerugian negara,” terang Nugroho. (gas)
batampos.co.id – Meski tidak dianggarkan pada APBD murni 2017, Bantuan sosial (Bansos) ternyata dialkokasikan di APBD perubahan 2017. Hal tersebut sontak menuai pro dan kontra anggota DPRD Batam. Lembaga legislatif menuding langkah tersebut hanya keputusan sepihak.
“Setahu saya ketika ada usulan bansos, harus melalui pembahasan di DPRD. Tak bisa masuk begitu saja,” kata anggota komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, Jumat (25/8).
Menurut dia, sampai ini belum ada pembahasan mengenai bansos, mengingat pada APBD murni tahun ini memang tidak dianggarkan. Hal tersebut mencuat ketika di APBD perubahan, bansos muncul dan dianggarkan pemerintah. Padahal kondisi daerah sendiri tengah defisit anggaran.
“Makanya hari ini kita (komisi II) undang sekda. Kita ingin tahu besarannya berapa dan peruntukannya untuk apa, sehingga jelas dan transparan,” tegas Uba.
Ia sendiri melihat, peruntukan bansos belum menjadi prioritas mengingat bantuan seperti ini sudah dialokasikan di belanja hibah. Namun demikian ia melihat bansos masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA), sehingga masih memungkinkan dilakukan perubahan.
“Makanya kita akan bahas secara tuntas. Artinya gak bisa hanya keputusan sepihak. Sebab, peruntukan dana hibah berimplikasi terhadap penyelewengan-penyelewengan. Sebagai fungi pengawasan, menjadi tugas kami untuk meminimalisir penyelewengan tersebut,” imbuhnya.
Pendapat berbeda disampiakan Wakil Ketua komisi II, Sallon Simatupang. Politisi Nasdem itu menilai sah-sah saja bansos muncul di APBD perubahan. Apalagi diakuinya keberadaan bansos untuk sembako murah menjadi program penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.
“Jadi masalah defisit anggaran tidak berpengaruh terhadap mana-mana saja program prioritas. Melihat kondisi saat ini sembako murah dari bansos sangat diperlukan,” katanya.
Ditambahnya, bila melihat kondisi ekonomi saat ini, daya beli turun drastis, sudah seharusnya pemerintah daerah membantu masyarakat melalui sembako murah. “Artinya tidak menjadi permasalahan, karena hal tersebut juga diluluskan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna menekan angka inflasi di Kota Batam,” terang Sallon. (rng)
batampos.co.id – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan dua kebudayaan dari Kabupaten Lingga yakni pengobatan tradisional Bejenjang dan Tari Inai sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia 2017. Hingga saat ini sudah 14 karya budaya dari Kepri yang ditetapkan jadi WBTB Indonesia.
Staf Pusdok Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri, Dedi Arman mengatakan ada 28 karya budaya dari Kepri yang diusulkan namun yang lolos dan ditetapkan baru dua karya budaya.
“Harapannya ke depan makin banyak yang diusulkan. Makin banyak yang ditetapkan. Penetapan ini (WBTB, red) tujuannya untuk pelestarian nilai budaya. Supaya tak diklaim negara lain,” kata Dedi di Tanjungpinang, Jumat (25/8).
Dedi menyebutkan, sebelum penetapan WBTB, dilakukan pencatatan dan baru diusulkan ke Kemdikbud. Selama ini pencatatan karya budaya di Kepri masih minim. Dampaknya karya budaya yang diusulkan juga minim.
“Karya budaya yang diusulkan harus ada kajian terlebih dahulu. Ada video dan foto. Termasuk pelaku atau maestro,” ujarnya.
Dedi menambahkan, terdapat 79 karya budaya dari kepri yang masuk data base Kemendikbud. Namun yang ditetapkan baru 14 karya budaya. Perinciannya adalah Makyong, Gurindam 12, Gazal, Mendu, Pantun Melayu, Gubang, Gendang Siantan, Teater Bangsawan, Joget Dangkong, Tudung Manto, Gasing Kepri, Langlang Buana, Bejenjang, dan Tari Inai.
Dua karya budaya yang ditetapkan tahun ini adalah bejenjang. Bejenjang adalah pengobatan tradisional di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga. Tarian ini kondisinya hampir punah. Sudah jarang ditampilkan karena tak ada lagi tetua yang dalam upacara berperan sebagai dukun (pawang).
Sementara Tari inai adalah tarian sakral dalam pelaksanaan upacara pengantin masyarakat Melayu di Kepri, Jambi dan daerah Melayu lainnya. Tari inai dibawakan penari yang tampil menggunakan properti atau perlengkapan berupa lilin. Tari inai antara daerah Melayu satu dan lainnya berbeda baik ragam, gerak sampai properti yang dibawakan. Di Jambi dibawakan berpasang-pasangan. Ada pula yang membawakannya secara tunggal.
Tari inai biasanya dibawakan malam hari setelah selesai salat Isya. Tari inai menjadi bagian penting dalam acara memberi tanda kepada pengantin. Gerak dalam tari inai memakai gerak level rendah. Geraknya bersumber dari gerakan silat.
Tari inai pemainnya biasanya laki-laki dan maksimal jumlahnya tiga orang. Karya budaya ini masih hidup dalam keseharian masyarakat Melayu Kepri. Usai lebaran, sebagaian besar masyarakat Melayu melangsungkan acara pernikahan. Di mana, bulan setelah lebaran dianggap bulan yang baik untuk melangsungkan tradisi pernikahan, khususnya bagi masyarakat Melayu Lingga dan Pulau Singkep. (cca)
batampos.co.id – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116 Tahun 2017 tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok akan membuat harga barang kebutuhan pokok di Batam lebih tinggi dari wilayah lainnya di Indonesia.
“PMK baru tak ada imbasnya. Batam toh bebas PPN karena berstatus FTZ. Tapi meskipun bebas PPN, tetap saja harga barang kebutuhan pokok disini lebih mahal,” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Jumat (25/8).
Harga barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, gula, telur dan lainnya di Batam saat ini sama dengan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia, padahal beras di Batam bebas PPN. Contohnya untuk beras kualitas biasa di Batam dan Medan memiliki harga yang sama sekitar Rp 9.000 hingga Rp 11.000 perkilo.
Apalagi setelah PMK yang baru ini berlaku, maka harga beras diluar Batam akan lebih murah daripada di Batam sendiri. Jadi memberikan saran kepada pemerintah untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dari luar dengan kapal Pelni supaya harganya lebih murah.
“Batam memang masih bergantung pada luar untuk barang kebutuhan pokok. Itulah yang membuatnya mahal karena diangkut pakai transportasi komersil,” jelasnya.
Pengangkutan dengan kapal Pelni dinilai akan menjadi insentif yang tepat untuk memotong ongkos logistik yang mahal.”Pemerintah harus bersiasat seperti itu supaya harga di Batam bisa lebih murah. Kesannya FTZ jadi tak ada gunanya karena harga barang apapun juga mahal disini,” jelasnya lagi. (leo)
batampos.co.id – Orang tidak dikenal melempar batu ke rumah Parlindungan Sinurat manajer salah satu perusahaan di Lobam yang tersandung kasus dugaan penistaan agama akibat cuitannya.
Akibat pelemparan itu, kaca rumah mantan Ketua FSPMI Bintan di Perumahan Taman Surya Indah Desa Teluk Sasah, pecah. Kejadian itu diketahui pemilik rumah, Jumat (25/8)
sekitar pukul 04.00 dini hari.
Kapolsek Bintan Utara Kompol Jaswir kepada Batam Pos membenarkan kejadian itu. Sampai saat ini, pihaknya masih menyelidiki pelaku pelemparan batu yang mengakibatkan kaca rumah pria yang sebelumnya pernah jadi Caleg DPRD Bintan ini pecah. “Pelaku belum diketahui,” katanya.
Jaswir mengimbau masyarakat menjaga situasi agar tetap aman dan persoalan yang dilakukan Parlindungan Sinurat berhubungan dengan dugaan penistaan agama sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian.
“Biarlah (kasus dugaan penistaan agama) diserahkan ke
penegak hukum saja,” tukasnya.
Sementara itu, kasus dugaan penistaan agama terus bergulir di penyidik Polres Bintan. Kamis (24/8) Kades Teluk Sasah Erdis Suhendri dimintai keterangan. Kades Teluk Sasah Edris Suhendri membenarkan dirinya dimintai keterangan terkait dugaan penistaan agama dengan terlapor Parlindungan Sinurat.
“Ditanya soal kemarin saja. Saya cuma jelaskan bahwa saya sudah memanggil yang bersangkutan (Parlindungan Sinurat) dan menanyakan hal yang sedang viral. Itu saja,” katanya singkat.
Kapolres Bintan AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan setelah dilaporkan pihak FPI dan Laskar Pembela Islam (LPI) Kepri. Sejauh ini, tim cyber dan penyidik masih bekerja. (cr21)
batampos.co.id – Hingga saat ini masyarakat di Desa Sebadai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Natuna masih sulit menggunakan layanan komunikasi seluler.
Meski Pemerintah melalui Kemenkoinfo sudah membangun tower selelur, namun kondisinya tower tidak berfungsi. Menurut warga setempat, tower seluler dibangun empat tahun lalu, tapi hanya tiga bulan berfungsi sejak dioperasikan.
Kades Sebadai Hulu, Ilyas M. Niat mengatakan, sulitnya layanan telepon seluler belum menyentuh ke lini masyarakat. Dan sudah empat tahun hanya mengharapkan tower operator seluler yang dibangun Kementerian bisa dimanfaatkan.
“Sudah empat tahun ini kami hanya menanti tower yang dibangun Kementerian bisa berfungsi, sampai sekarang masih saja belum ada perubahan,” kata Kades kemarin.
Tower yang dibangun kata Kades menggunakan pembangkit tenaga Surya untuk kebutuhan listrik. Tetapi sekarang sudah rusak, sekitar tiga bulan dioperasi jaringan telepon seluler juga hilang lagi
“Layanan Operator telepon seluler di Desa Sebadai Ulu dan sekitarnya hingga saat ini terputus. Warga sulit berkomunikasi jarak jauh, apalagi mengakses internet,” sebut Kades.(arn)
batampos.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) baru di Nongsa. Lalu bagaimana nasib BLK di Batuaji. Kemenaker telah berjanji akan memperbaikinya, namun sampai dengan saat ini tak kunjung terealisasi.
BLK Batuaji pada awalnya dibangun oleh BP Batam dan kemudian diserahkan kepada Yayasan Karya Bangsa. Deputi IV Robert Purba Sianipar mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera bertemu dengan Kemenaker untuk membahas pengelolaan BLK ini.
“Pertemuan dengan Kemenaker nanti adalah untuk menyelesaikan statusnya. Saat ini masih milik Yayasan Karya Bangsa,” ungkapnya.
BP Batam sendiri tidak bisa turun untuk mengelolanya karena BLK Batuaji tidak tercatat sebagai aset Kementerian Keuangan.”Di Pemko Batam juga tidak tercatat,” imbuhnya.
Sejak tahun 2009, BLK tersebut memang sudah tak menjalankan aktivitasnya lagi. Makanya BP Batam berharap pertemuan dengan Kemenaker nanti berujung pada penyelesaian masalah BLK ini. Apalagi Kemenaker pernah berjanji untuk membenahinya. Janji tersebut ada pada saat Menaker, Hanif Dhakiri berkunjung ke Batam beberapa waktu yang lalu.”Mengenai statusnya itu akan kita sampaikan nanti. Supaya bisa segera diambil alih Kemenaker agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” harapnya.
Mengenai BLK baru yang akan dibangun Nongsa, Robert enggan banyak berkomentar. Tapi BP Batam akan mendukungnya.
“Kalau tak salah itu untuk bangun BLK maritim. Kami mendukung, gak ada masalah dengan itu,” ujarnya.
Sedangkan Pemko Batam juga enggan berkomentar banyak mengenai BLK di Batuaji karena memang bukan merupakan ranahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemko Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan fokus mereka saat ini adalah bagaimana merealisasikan BLK baru nanti di Nongsa.
“Di India ada jurusan Diploma Electric Marine, sedangkan di Indonesia hanya ada elektrik saja. Ini yang harus dirincikan,” terangnya.
Ia yakin pembangunan BLK nanti akan berjalan seiring dengan pembangunan pusat fasilitas perawatan pesawat oleh Garuda di Bandara Hang Nadim. Intinya kehadiran BLK akan mendukung penyediaan tenaga kerja berkompetensi yang akan bekerja di Garuda nantinya.
“BLK itu nanti juga akan ajarin ilmu aviasi. Setelah lulus SMK, maka akan belajar aviasi selama tiga bulan disana,” katanya.
Dengan pembangunan BLK ini, diharapkan pengangguran di Batam dapat berkurang drastis.(leo)
Turis asal Tiongkok menikmati liburan di salah satu resorts di Lagoi. F.Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Kawasan pariwisata Lagoi tetap menjadi destinasi favorit wisatawan di akhir pekan. Pengunjung terbanyak berasal dari Singapura dan Tiongkok. Disusul turis asal Malaysia, India dan turis dari berbagai belahan negara di benua Eropa dan Amerika.
Kadis Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira mengatakan, lebih dari 3 ribu turis menghabiskan waktunya di akhir pekan dengan berlibur di Lagoi. Terbanyak dari Singapura dan Tiongkok.
Luki mengakui, beberapa tahun belakangan promosi pariwisata gencar dilakukan untuk mengaet turis Tiongkok. Promosi wisata tidak semata dilakukan pemerintah, karena banyak agen perjalanan yang memiliki link langsung ke Tiongkok.
“Tiap resort juga berlomba-lomba menyajikan macam-macam fasilitas, baik olahraga, sea sports, kuliner dan event. Salah satunya mereka menerima paket wisata yang mengakomodir kelompok besar seperti baru-baru ini 600 turis Tiongkok menyerbu Lagoi di akhir pekan,” tuturnya.
Ia menambahkan, tahun lalu turis Tiongkok menyumbang kunjungan sekitar 19 persen atau kunjungan terbesar kedua dari total kunjungan turis sekitar 300 ribu kunjungan. Peringkat kunjungan teratas tetap disumbang turis Singapura dengan 26 persen.
“Data itu didapat dari turis yang masuk melalui pintu masuk pelabuhan saja. Tahun ini belum kami cek,” kata Luki.
Namun demikian, Luki memperkirakan tahun ini turis yang masuk ke Bintan lebih besar dari data itu. Karena, ada juga turis yang masuk melalui pelabuhan di Tanjungpinang untuk menginap di Bintan.
“Yang masuk lewat pelabuhan di Tanjungpinang, saya tak ada datanya. Karena wisatawan yang nginap di Lagoi, ada juga yang masuk melalui pelabuhan di Tanjungpinang,” katanya.
Untuk meningkatkan kunjungan turis Tiongkok ke Bintan, ia berharap ada penerbangan langsung dari Tiongkok ke Bintan. Analisa kementerian bahwa sekitar 80 persen turis masuk melalui bandara, sedangkan sekitar 20 persen melalui pelabuhan.
“Makanya kami berharap bandara di Lobam segera rampung, jadi bisa meningkatkan kunjungan turis Tiongkok ke Bintan,” tukasnya.
Sementara itu, Group General Manager PT Bintan Resorts Cakrawala (BRC) Lagoi, Abdul Wahab mengatakan, proyek pembangunan bandara Bintan Resorts Internasional Airport berjalan baik. Diharapkan, bandara rampung awal tahun 2019.
Adanya bandara, Abdul Wahab memprediksi, angka kunjungan tahun 2020 bisa mencapai sekitar 1 juta kunjungan. “Kami juga gembira karena angka pertumbuhan pengunjung ke Lagoi meningkat sekitar 8 hingga 9 persen per tahun,” katanya. (cr21)