Kabel listrik yang terjuntai rendah di Pulau Penyengat membuat warga khawatir. F. Fara/Batam Pos.
batampos.co.id – Kabel listrik milik PLN terjuntai cukup rendah di Pulau Penyengat. Seperti yang terpantau Jumat (15/12) kemarin. Kabel hitam dengan panjang sekitar 100 meter itu terlihat terjuntai dan hanya berjarak kurang-lebih tiga meter dari tanah tepat di depan rumah warga di Kampung Bulang di Penyengat.
Pemandangan ini berbalik dengan kabel listrik lainnya yang terlihat tegang dan kencang. Selain itu, pemandangan ini juga menerbitkan kerisauan warga. Apalagi jika menilik juntaian kabel itu sehadapan dengan ranting pohon.
“Kalau cuaca buruk, angin kencang, kami takut korslet aja barang itu,” kata Nurfatilla, warga Penyengat, kemarin.
Sepengamatan Nur, kondisi kabel terjuntai ini juga merisaukan warga lain. Utamanya mereka yang tinggal tepat di dekat kabel itu. Sudah berulang kali, kondisi kabel yang menggelayut rendah ini jadi bahan pembicaraan masyarakat setempat. Namun, tetap tidak ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang.
“Padahal juga udah di-upload ke Facebook. Tapi tetap aja tak ada yang peduli. Kami risau tengok kabel itu. Kata kawan kami, kalau lebih rendah sedikit lagi nak dijadikannya jemuran baju,” ucap Nur seraya tertawa.
Mak Ros, warga Penyengat lain menimpali keadaan tersebut. Menurutnya, sudah semestinya pihak-pihak terkait lekas tanggap dan ambil peduli dengan keadaan ini. Ia tak berharap ketika sudah ada kejadian baru semua pihak hendak turun tangan.
“Kalau dah kena, baru sibuk. Jangan begitulah,” ucap Mak Ros. (aya)
batampos.co.id – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium maupun minyak tanah akhir tahun 2017 ini dipastikan stabil. Pihak Pertamina menjamin kelancaran distribusi ke agen penyalur.
Kepala Depot Pertamina Natuna, Mangku Ginting memastikan stok BBM hingga akhir tahun ini tetap stabil. Apalagi menjelang hari raya natal dan tahun baru 2018 sudah dipastikan lancar hingga pendistribusian ke agen penyalur di Kecamatan.
Pertamina sebutnya, sudah menyiapkan kebutuhan BBM di Natuna tetap terpenuhi selama satu tahun. Dan dipastikan tidak terjadi kelangkaan.
“Stok BBM jenis premium, solar dan maupun minyak tanah di Natuna tetap stabil. Distribusi pun tetap lancar,” sebut Ginting kemarin.
Bahkan dikatakan Ginting, di wilayah kerja Pertamina Depot Natuna selama ini tidak pernah terjadi masalah mengenai stok dan distribusinya ke seluruh agen penyalur minyak subsidi.
“Kalaupun sesekali ada keterlambatan distribusi, hal ini kebih kepada agen tersebut. Karena stok tersedia dan stabil.
Kabag Migas Pemkab Natuna, Faisal Firman mengatakan, berdasarkan kuota BBM yang dikeluarkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, untuk Nauna tahun 2017 dinilai mencukupi kebutuhan didaerah. Yakni jenis premium sebanyak 8817 KL, minyak tanah sebenayak 3049 KL dan solar 6923 KL.
“Kuota BBM tahun ini seperti nya cukup memenuhi kebutuhan. Tapi pemerintah daerah terus mengusulkan penambahan,” kata Faisal.
Faisal mengatakan, Pemerintah daerah juga meminta kepada Pertamina dapat menyediakan BBM jenis pertalite atau Pertamax ke depannya. Hal ini memenuhi kebutuhan meningkatnya permintaan masyarakat.
“Pak Bupati juga minta Pertamina sediakan pertamax. Karena sudah banyak kendaraan yang tidak semestinya gunakan premium,” ujar Firman.(arn)
Warga saat mengurus administrasi di Disduk Karimun. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos.co.id – DPRD Karimun mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan administasi kependudukan beberapa waktu lalu.
“Dengan Perda ini kami sudah bisa menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan perlindungan hukum yang sah,” jelas Kepala Dinas Kependudukan Capil Karimun M Tahar, kemarin (15/12).
Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sangat berpengaruh terhadap pembangunan sektor lainnya. Terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan waktu maksimal lima hari.
Kemudian e-KTP yang berlaku seumur hidup, penerbitan akta pencatatan sipil menganut azas domisili, dan kewenangan pelaksanaan inovasi pelayanan. Seluruh biaya penerbitan dokumen kependudukan diberikan secara gratis alias tidak ada pungutan.
“Di dalam Perda tersebut sudah tertuang semuanya. Kami ingin memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Pusat. Supaya jumlah penduduk di daerah benar-benar akurat datanya, baik itu yang lahir maupun yang sudah meninggal dunia,” tuturnya.
Sehingga masyarakat nantinya tidak perlu membutuhkan dokumen-dokumen banyak. Dokumen warga tersimpan di Disdukcapil Karimun, terintegrasi dengan pusat.
“Paling penting e-KTP yang sudah berlaku secara nasional. Terutama bagi masyarakat yang sering keluar kota, di saat mau naik pesawat tidak bisa lagi diwakilkan. Harus memperlihatkan e-KTP sebagai identitas calon penumpang,” katanya.
Sementara Ketua Fraksi PDIP Plus DPRD Karimun Rasno ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan revolusi teknologi, maka dalam pelayanan publik, terutama administrasi identitas warga, harus lebih cepat.
“Intinya kami berikan kepastian hukum bagi instansi yang mengeluarkan data kependudukan. Dan untuk mempersiapkan kemajuan zaman ke depan, mengingat wilayah kita berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga,” katanya. (tri)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda pembahasan revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 9/2017 tentang Jenis Tarif dan Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan. Sebelumnya BP Batam menjadwalkan pembahasan revisi pada pekan ini.
“Perka 9 akan kita rampungkan mungkin minggu depan,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Jumat (15/12), di Gedung BP Batam.
Lukita mengakui pihaknya telah berkonsultasi dengan Dewan Kawasan (DK) mengenai revisi peraturan ini. Dan DK mengatakan tidak perlu membahasnya bersama tim teknis.
“Yang pasti kami akan merampungkannya sebelum akhir tahun,” janji Lukita.
Sedangkan mengenai Perka BP Batam 17/2016 tentang Tarif Pelabuhan, Lukita mengatakan masih harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DK, makanya hingga saat ini belum diterbitkan. “Perka 17 setelah kami pelajari, ada hal yang harus dikonsultasikan ke DK terkait besaran tarif,” jelasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan pembahasan tarif UWTO yang tertuang dalam Perka 9 harus mengikuti rekomendasi teknis dari DK yang terbit pada tahun 2016.
“Sesuai dengan rekomendasi teknis tahun 2016 saja rentang batasnya. Dan kami mohon jangan semua daerah dinaikkan 100 persen,” jelasnya.
Pengembang, kata Achyar, masih membutuhkan lahan dengan tarif terjangkau agar bisa membangun rumah atau rusun murah. “Karena golongan pekerja masih butuh rumah subsidi,” katanya.
*Hapus Daftar Lartas
Sementara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Pusat mendorong pemerintah menghapus penerapan daftar larangan terbatas (lartas) di Batam. Sebab kebijakan ini dinilai akan menghambat aktivitas industri kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) ini.
“Sebetulnya Batam itu namanya kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Apakah itu lartas masih cocok berlaku di Batam,” kata Ketua HKI Pusat, Sanny Iskandar, belum lama ini, di Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kondusivitas investasi di Batam. Menghapus daftar lartas adalah salah satu kebijakan yang penting untuk menjaga hal tersebut.
“Bukan industri tak butuh insentif, tapi bagaimana cara menjaga kondisi investasi, itulah yang terpenting,” ucapnya.
Sanny mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BP Batam terkait soal ini. “Dan Pak Kepala BP Batam (Lukita Dinarsyah Tuwo, red) akan pelajari masalah ini lebih dalam dan memperjuangkan supaya di Batam bisa lain penerapannya,” jelasnya.
Selain kebijakan lartas, Sanny juga mendukung langkah BP Batam memperjuangkan penerapan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) di Batam. Sanny menyarankan kepada Kepala BP Batam untuk segera mendorong percepatan penerbitan peraturannya.
“Memang saat ini BP Batam tengah menyelesaikan warisan dari masa lalu. Makanya kami harapkan penyelesaiannya bisa paralel dengan FTA,” ungkapnya.
Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan mengambil inisiatif untuk segera mempercepat penerapan FTA di Batam.
“Kalau tak salah itu ada di Kemenkeu. Dan kami masih menunggu undangan saja dari pusat. Kalau perlu saya ambil inisiatif kapan Batam bisa masuk FTA,” janjinya. (leo)
BUPATI Bintan Apri Sujadi menyerahkan kapal bantuan kepada nelayan di Desa Dendun, Kecamatan Mantang , Bintan, Jumat (15/12). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi memberikan 68 kapal motor dan alat tangkap ikan kepada nelayan se Kabupaten Bintan. Bantuan diberikan secara simbolis kepada perwakilan Nelayan di Desa Dendun Kecamatan Mantang, Bintan, Jumat (15/12) sekitar pukul 14.00 siang.
Pada saat penyerahan bantuan kapal itu, bupati juga memberikan 320 paket sembako dan 3.215 asuransi nelayan. Bantuan tersesebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 Rp 1,8 miliar. “Sebanyak 40 unit kapal motor fiber gross tonnage (gt1) berasal dari dana DAK,” ungkapnya.
Sisanya, sekitar 28 unit kapal motor dan alat tangkap ikan dibeli dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan sebesar Rp 5 miliar. Apri berharap, bantuan kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi para nelayan.
Karena tidak sedikit bantuan kapal dari pemerintah malah dijual nelayan. “Ya sudah diterima, tak lama dijual,” katanya.
Karenanya, ia meminta masyarakat melaporkan jika nelayan yang menjual kapal bantuan. “Akan saya blacklist dan coba dituntut. Makanya, kami mohon jangan sampai dijual,” katanya.
Apri juga meminta Dinas Kelautan Kabupaten Bintan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan menyeleksi penerima bantuan. Sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. “Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran. karena itu, saya minta pendataan dan pengawasan harus benar benar dijalankan,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Bintan, Fachrimsyah mengatakan, selain membantu puluhan kapal dan alat tangkap ikan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kelong apung. “Kita juga menyerahkan bantuan klaim asuransi nelayan,” katanya. (cr21)
Suasana mendung di kawasan Simpang Batu 6 jalan Di Panjaitan, Selasa (5/12). Berdasarkan data BMKG Tanjungpinang, hingga dua hari ke depan di sebagian besar wilayah Tanjungpinang masih diguyur hujan sedang dan hujan lokal pada siang hari serta berawan pada malam hari. F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Sepekan terakhir ini, Kota Tanjungpinang berpotensi hujan sedang hingga lebat pada siang dan sore hari. Ini disinyalir lantaran ada pergerakan awan cumulonimbus yang terpantau radar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tanjungpinang, sejak beberapa waktu terakhir.
“Waspadai terhadap awan CB (cumulonimbus) yang dapat menyebabkan hujan lebat disertai angin kencang dan petir sehingga mempengaruhi ketinggian gelombang laut,” kata Prakirawan BMKG Tanjungpinang, Bhakti, Jumat (15/12).
Bhakti menjelaskan, dari keadaan atmosfer yang terpantau, peluang hujan di Kepri dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat. Faktor penyebabnya, banyak pertumbuhan awan-awan konvektif yang mengandung hujan. Suhu muka laut di sekitar laut natuna atau lau cina selatan yang masih hanggat (faktor regional yang mempengaruhi cuaca di Kepri).
“Sehingga penguapan cukup tinggi, ditambah faktor global sekarang musim monsoon (muson,red) asia. Angin dari timur atau dari daratan Asia bergerak ke selatan ke Benua Australia yang melewati Indonesia banyak membawa uap air berupa awan. Kalau sudah masuk musim ini, biasaya di Indonesia masuk musim hujan,” jelas Bhakti.
Sedangkan untuk wilayah Kepri dan sekitar Tanjungpinang, lanjut Bhakti, cuacanya cukup dinamis karena Kepri wilayah maritim (kepulaun) sifat hujannya yang konvektif berakibat banyaknya terjadi hujan lokal dengan luasan relatif 20-50 km. “Hujan tersebut dari awan musim moosoon asiadengan intensias ringan sampai sedang atau bahkan lebat dengan waktu yang tidak berlangsung lama,” ujarnya kembali.
Tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan jalan licin.
Selain itu bagi pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, dan masyarakat yang berlibur ke wilayah pesisir diimbau mewaspadai potensi gelombang laut tinggi.
“Arah angin yang bertiup dari Timur Laut cukup memicu terjadinya gelombang tinggi. Kami imbau jika cuaca buruk lebih menunda keberangkatan bagi operator laut. Hal ini menjadi bagian dari pengutamaan keselamatan dan kepada penumpang juga harus bersabar jika memang cuaca tak memungkinkan,” pungkasnya. (aya)
batampos.co.id – Setelah menyusun tiga agenda pariwisata dalam waktu yang cukup singkat, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan reorganisasi. Target mereka adalah membentuk biro pariwisata yang bertugas menyusun kalender event pariwisata dan merumuskannya bersama dengan pemerintah kota (Pemko) Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
“Untuk biro pariwisata, tentu akan perlu reorganisasi. Prosesnya harus ada ke Dewan Kawasan (DK), lalu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Kemenpan-RB,” ungkap Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Jumat (15/12) di Gedung BP Batam.
Prosesnya akan cukup panjang dan kelihatannya belum akan terealisasi pada tahun depan. Namun Menpan-RB, Asman Abnur sudah menyetujui niat BP Batam ini.
“Karena tak bisa masuk anggaran tahun depan, Januari 2018 sudah tinggal dua minggu lagi. Kami masih harus sampaikan proposal ke mereka,” jelasnya.
Tapi Lukita meyakinkan kepada masyarakat bahwa pihaknya sudah siap untuk mengembangkan pariwisata di Batam. Salah satu agenda yang akan segera dinikmati masyarakat adalah BP Batam International Culture Carnival 2017 yang akan digelar di Nagoya, hari ini (16/12) sejak pukul 12.00 WIB.
“Agenda ini dalam rangka merayakan hari jadi kota Batam ke-188 dan supaya menarik animo wisatawan ke Batam,” jelasnya lagi.
Sebelum itu, BP Batam juga telah mengundang sejumlah investor yang sudah ada di Batam dan juga investor yang berminat untuk mengembangkan bandara dan pelabuhan.
“Kami juga undang ivnestor supaya nyaman ke Batam. Dahulu potensi pariwisata belum dimaksimalkan, tapi sekarang gerak dinamika ekonomi sudah mulai dan saya harap bisa maju dan semakin maju,” ungkapnya.
Dengan rangkaian kegiatan pariwisata yang digelar oleh BP Batam ini, Lukita berharap manfaatnya dapat dinikmati bukan hanya segelintir orang saja tapi juga oleh masyarakat.
“Taksi, souvenir, cenderamata pasti akan menikmatinya,” tegasnya.
Hal yang sudah pasti dari festival budaya ini akan menjadi agenda tahunan. Bahkan BP Batam sudah sudah merumuskan agenda pariwisata setiap bulannya.
“Belum lagi dari Pemko dan Pemprov. Kami berencana akan bertemu untuk susun agenda bersama,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Lantunan ayat Al-quran terdengar menyejukkan di ruang serbaguna Yayasan Hidayatullah Batam di Tanjunguncang, Jumat (15/12). Suara itu berasal dari salah seorang santriwati SMA Hidayatullah Batam yang sedang menghafal Al-Quran.
Santriwati itu bernama Syariffah Aini, 16, dengan suara merdunya bersama sembilan santriwati lainnya mengikuti khatam dan imtihan (ujian) 30 juz Al-Quran. Muhammad Yahya, guru tahfiz SMA Hidayatullah Batam mengatakan kegiatan ini diiukuti oleh 10 santriwati yang telah menyelesaikan hafalan Al-qurannya sebanyak 30 juz.
“Ini khataman pertama untuk siswa SMA Hidayatullah,” ujar Yahya usai kegiatan.
Acara yang dimulai pukul 8.00 WIB berlangsung meriah. Para wali murid hadir menyaksikan acara khataman al-Qur’an tersebut. Semua dewan guru serta santri pun ikut menyakksikan acara yang mulia itu. Rasa haru bercampur gembira terlihat di raut wajah para tamu yang menyaksikan anak-anaknya yang khamat kita Suci ummat Islam tersebut.
“D usia yang masih sangat muda, mereka mampu menghafal dengan baik. Itu tidak mudah, apalagi zaman seperti sekarang. Sangat bangga dan terharu,” katanya.
Yahya bercerita, hampir seluruh santrinya yang sederajat SMA, hafalan mereka telah mencapai sepuluh juz. Metode yang digunakan dilakukan dengan menghafal ayat per ayat. “Mereka ditargetkan untuk menghafal satu hari satu halaman,” ucap Yahya.
Ia mengatakan menghafal Al-Quran bukan pekerjaan mudah. Jika tidak pandai memanfaatkan waktu maka hafal Al-Quran hanya akan menjadi keinginan belaka. Akrab dengan Al-Quran adalah salah satu cara yang paling ampuh bila kita bertekad untuk menghafal al-quran.
“Selain itu hafal Al-Quran harus tahu waktu-waktu yang pas. Nah, biasanya saya suruh menghafal selepas salat Tahajud dan salat Subuh,” katanya.
Waktu yang dibutuhkan pun juga panjang. Yahya memberikan waktu sekitar tiga jam untuk menghafal Al-Quran. “Setelah tiga jam menghafal mereka diberi waktu istirahat. Dan itu berlaku setiap hari,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Hidayatullah Batam Tanjunguncang, Jamaluddin Nur, mengatakan bahwa santriwati yang sudah khatam itu dapat dijadikan contoh bagi santri-santri lain di lingkungan sekolah tersebut. “Saya selaku ketua yayasan sangat bangga dengan prestasi mereka ini, maka dapat dijadikan contoh bagi yang lain,” katanya. (cr19)
batampos.co.id – Saminem, 40, warga Pelita VII Blok C nomor 5 mendatangi Mapolresta Barelang pada Kamis (14/12) lalu. Ia mendatangi Polresta Barelang untuk menyerahkan seorang bayi berusia 2 bulan yang ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri.
Menurut Saminem, awalnya ibu bayi yang diketahui bernama Berlian alias Luna, 25 mendatanginya saat bayi itu berusia 15 hari. Pada saat itu, Luna mengatakan kepada Saminem untuk pergi sebentar karena ada urusan yang harus diselesaikannya.
“Saya tunggu hari itu dia tidak pulang-pulang lagi ke tempat saya. Sampai sekarang sudah dua bulan,” ujarnya.
Beberapa kali, Saminem berusaha mencari orang tua bayi yang diberi nama Rafa Ardian tersebut dengan menghubungi nomor telepon bayi tersebut. Namun, usaha pencariannya tidak berhasil sehingga ia menyerahkan bayi itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang.
“Nomornya saya telepon sudah gak aktif lagi. Dari pada kenapa-napa, makanya saya bawa ke polisiiii,” tuturnya.
Kanit PPA Polresta Barelang Iptu Drefani Diah Yunita menjelaskan bahwa Saminem dan Luna sudah saling kenal. Awalnya, perkenalan mereka berawal dari Luna yang sering datang ke rumah Saminem untuk minta diurut.
“Kenalnya mereka ini karena ibu bayi ini sering urut sama ibu Saminem ini. Karena sudah langganan urut, makanya mereka saling percaya,” tuturnya.
Dijelaskan Drefani, Saminem takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap bayi tersebut dan dituntut oleh orang tua bayi. Maka itu, dia memilih untuk menyerahkan bayi itu kepada polisi dan meminta bantu untuk mencarikan orang tua Rafa.
“Dia tidak berani jagain anak itu dan tidak punya biaya juga untuk merawat bayi itu. Makanya dia meminta bantuan dan menyerahkan kepada kami,” tuturnya.
Hingga Jumat (15/12) sore kemarin, penyidik Unit PPA Polresta Barelang masih berusaha melakukan pencarian terhadap orang tua bayi itu. Sementara itu, penyidik juga belum mengetahui siapa ayah kandung dari bayi tersebut.
“Bayi itu sudah kita serahkan ke Dinsos. Kemudian dari Dinsos, sudah menyerahkan bayi itu ke Yayasan Budi Kemuliaan. Kita akan bantu cari ibunya. Dan Yayasan juga berusaha mencari ibunya dengan pasang iklan,” imbuhnya. (cr1)
batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengatur larangan mendaftar haji bagi yang pernah berhaji dalam sepuluh tahun terahir. Namun ternyata masih ada yang nekat mendaftar meski pernah berhaji. Data Kemenag menyebutkan ada 2.702 orang yang ditolak pendaftaran hajinya karena sudah pernah berhaji dalam rentang sepuluh tahun terakhir.
Menag Lukman Hakim Saifuddin mengimbau supaya masyarakat mematuhi larangan itu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lainnya.
’’Untuk kesekian kalinya saya mengimbau betul dengan sedalam-dalamnya,’’ katanya di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (15/12).
Dia menuturkan alasan pembatasan atau larangan itu supaya jamaah yang sudah pernah berhaji dalam sepuluh tahun terakhir, memberikan kesempatan kepada masyarakat lain. Khususnya kepada masyarakat yang belum pernah berhaji. Alasan Kemenag mengeluarkan kebijakan ini adalah animo berhaji terus menanjak, sedangkan kuotanya terbatas.
Lukman menuturkan di dalam aturan agama Islam, haji yang pertama bagi mereka yang sudah mampu secara finansial maupun kesehatan adalah wajib. Sedangkan bagi yang sudah pernah berhaji, maka haji yang berikutnya itu hukumnya sunnah.
“Di ajaran agama itu yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib harus didahulukan,” jelasnya.
Kepala Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan, sejak 18 April 2016 tercatat ada 2.702 pendaftaran haji yang tertolak oleh sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Kemenag. Alasannya adalah yang bersangkutan terdeteksi sudah pernah berhaji dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
“Yang coba-coba mendaftar kemudian terbaca oleh sistem, langsung tertolak otomatis,” tuturnya.
Di dalam Siskohat Kemenag sudah ada rekam data seluruh jamaah yang pernah berhaji. Ketika ada yang melakukan pendaftaran baru, maka sistem di Siskohat akan melakukan pencocokan dengan data-data yang telah tersimpan. Nafit menegaskan melalui basis data yang terkumpul, sistem bisa membandingkan data pendaftar baru dengan data sebelumnya. (wan/jpg)