Jumat, 1 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 13150

Verifikasi ulang GT Kapal Nelayan

Putut A
-
0
Verifikasi ulang GT Kapal Nelayan
Sejumlah kapal nelayan bersandar di pelabuhan Sei Enam Kijang, belum lama ini. F.Choky/Batam Pos

batampos.co.id – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kijang, melakukan pengecekan dan verifikasi Gros Tonage (GT) kapal nelayan, Selasa (15/8). Ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kapal nelayan saat beroperasi di laut.

Kepala KSOP Kijang, Sanggam Simamora mengatakan dari 400 unit kapal nelayan yang ada di wilayah Kawal, Mantang, Numbing, dan juga Kijang, hampir 200 unitnya telah diverifikasi Gross Tonagenya.

Ia menuturkan verifikasi ini sudah sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor UM.003/47/16/ DJPL-15 tanggal 10 Juli 2015 tentang verifikasi atau pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan.

Menurutnya verifikasi ulang ini dilakukan agar GT kapal yang tertulis di surat ukur tidak berbeda dengan kondisi fisik kapal.

Mengingat keselamatan dan keamanan kapal dalam melakukan operasi di laut menjadi faktor utama kelangsungan kapal. “Verifikasi GT kapal nelayan sudah dilaksanakan oleh KSOP kijang. Namun dalam pelaksanaanya ketika pemilik kapal akan memperpanjang dokumennya, disitulah kami langsung turun untuk mengkroscek kondisi fisik kapal. Apakah sesuai GT dengan dokumen kapal,” ungkapnya.

Dia juga menjamin kemudahan pengurusan verifikasi atau pengukuran kapal perikanan tidak dikenakan biaya. Nantinya, lanjut Sanggam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen kapal yang diterbitkan kembali, tentunya berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi atau pengukuran ulang kapal penangkap ikan yang dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Kami juga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal dalam proses pengukuran kapal, pengurusan dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Setelah membayar tarif PNBP ke bank, baru kita keluarkan SPB nya,” imbuhnya. (cr20)

Antisipasi Datangnya Musim Angin Utara

Putut A
-
0
Pelabuhan bongkar muat barang dan penumpang penagi Natuna, saat ini kebutuhan sembako dan barang penting masih lancar meski cuaca mendekati musim angin Utara

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Natuna Iskandar DJ mengatakan, Pemerintah daerah mulai melakukan antisipasi datangnya musim angin utara. Kelancaran kapal barang dan penumpang menjadi perioritas.

“Pemerintah sudah mulai antisipasi datangnya musim angin Utara. Agar kelancaran sembako tetap stabil,” kata Iskandar DJ, Selasa (15/8).

Meski saat ini cuaca sudah sering hujan kata Iskandar, aktifitas kapal barang ke Natuna masih lancar. Terutama bongkar muat di Pelabuhan Penagi. Kapal swasta masih rutin merapat di pelabuhan dengan muatan berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kapal barang masih normal. Kami terus monitor untuk hadapi musim angin Utara,” ujar Iskandar.

Saat ini sambungnya, selain kapal swasta. Kapal tol laut masih beroperasi dengan jadwal dua kali selama satu bulan. Membawa komoditi gula, beras dan lainnya. Namun komoditi tertentu tetap dipasok kapal swasta.

“Kapal perintis juga normal. Hanya satu kapalnya masih doking,” kata Iskandar.(arn)

Warga Lokalisasi Dinikahkan Massal

Putut A
-
0
Petugas KUA Toapaya membimbing sepasang pengantin yang akan ijab kabul
saat mengikuti nikah massa di kantor KUA Toapaya, Selasa (15/8).

batampos.co.id – 8 pasangan warga lokalisasi Km 24 Toapaya
mengikuti nikah massal. Nikah massal yang diikuti 8 pasangan itu
berlangsung haru di aula Kantor Camat Toapaya, Selasa (15/8) pagi.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toapaya, Rahmad menuturkan,
seharusnya ada 10 pasangan yang mengikuti nikah massal.

Namun, sepasang absen sehingga 9 pasangan saja yang mengucapkan ijab kabul di
kantor KUA Toapaya. Dari 9 pasangan yang mencatatkan pernikahannya secara sah di
buku nikah KUA, ia menyebut ada 8 pasangan yang merupakan warga lokalisasi Km 24. Menariknya, beberapa pasangan usianya sudah lanjut sehingga ada yang harus beberapa kali mengucap ikrar sehidup semati itu.

Bahkan, pasangan pertama Tuin Lia harus mengulang ijab kabul sebanyak
tiga kali. Adapun pasangan yang menikah di nikah massa itu, yakni
Tuin-Lia, Aco-Ani, Wawan-Hesti, Agus-Silvia, Zulfan-Yani, Ram-Fitri,
Iwan-Ami, Dani-Aam dan Nardi-Narsiah.

“Mereka yang ikut nikah massa ini sebenarnya sudah menikah, hanya
belum tercatat di buku KUA,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua RW lokalisasi Km 24, Abdul Manaf mengatakan,
sebenarnya banyak pasangan di lokalisasi yang sudah menikah siri tapi
belum tercatat secara negara di buku nikah.

“Banyak yang tidak memenuhi syarat, jadi 8 pasangan saja yang ikut,”
katanya.

Bahkan, ia mengatakan, ada pasangan yang dinikahkan saat itu,
ada yang sudah memiliki 4 orang anak, seperti pasangan Aco dan Ani.
Ia mengakui, antusias warga lokalisasi untuk mengikuti nikah massal
sangat tinggi, karena nikah ini dilakukan gratis alias tanpa dipungut
biaya.

Sebelumnya, Kakanmenag Bintan, Erizal Abdullah mengatakan, dibentuknya
KUA Toapaya untuk meminimalisir pernikahan siri di daerah tersebut,
karena banyak pernikahan yang tidak terdata secara administrasi
sehingga petugas KUA sulit mengetahui sudah berapa kali mereka
menikah. (cr21)

Rp 327 Miliar APBD Ditangan Kontraktor

Putut A
-
0
Rp 327 Miliar APBD Ditangan Kontraktor

batampos.co.id – Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan sudah merampungkan proses lelang proyek APBD Kepri senilai Rp327 miliar. Jumlah tersebut, anggarannya tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kepri.

“Dari 410 rencana kegiatan APBD senilai Rp515 miliar yang tayang di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kami sudah merampungkan proses lelang senilai Rp327 miliar,” ujar Misbardi, Selasa (15/8) di Tanjungpinang.

Menurut Misbardi, hitungan tersebut dilihat berdasarkan kegiatan yang sudah teken kontrak. Dijelaskannya, uang yang beredar sekarang ini ada dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertahanan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan sejumlah OPD strategis lainnya.

“Jumlah tersebut diluar dari belanja tidak langsung yang sudah diplot dalam APBD Kepri. Dari informasinya lebih Rp1 triliun APBD Kepri sudah beredar ditengah-tengah masyarakat,” Papar Misbardi.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan pihaknya sudah membuat maping tentang kegiatan-kegiatan fisik bagi tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Dijelaskannya, pembagian tersebut berdasarkan skala kebutuhan disetiap daerah. Diakuinya, secara umum memang banyak kegiatan di Karimun, akan tetapi nilainya masih dibawah Tanjungpinang.

“Kalau dilihat dari jumlah kegiatan di Karimun memang ada 31 kegiatan fisik di sana. Tetapi, nilainya kecil-kecil,” ujar Abu Bakar, kemarin.

Masih kata Abu Bakar, secara rinci (lihat tabel,red) di Kabupaten Anambas, ada dua kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan. Kemudian di Kota Batam ada 11 kegiatan.

Berikutnya adalah Kabupaten Natuna dengan empat kegiatan. Sedangkan untuk Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang kebagian lima kegiatan strategis.

Dikatakannya juga, untuk Kabupaten Lingga ada dua kegiatan. Sementara itu, Kabupaten Bintan mendapatkan satu kegiatan, yakni pembangunan jalan lanjutan. Ditegaskan Abu Bakar, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sekarang ini, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kepri.

“Tanpa ada persetujuan DPRD Kepri, tentu perencanaan yang kita buat tidak akan terlaksana. Pembangunan yang kita lakukan menyebar di kabupaten/kota. Makanya kurang terlihat progres fisiknya,” tutupnya.

Seperti diketahui, dari Rp1,761 triliun alokasi dana kegiatan yang dilaksanakan pada 41 OPD, Biro dan BLU Provinsi Kepri, dengan penyediaan atau lelang serta swakelola atau dengan Penunjungan langsung dari APBD 2017.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi 2.947 kegiatan dengan nilai total Rp842 miliar yang di lelang. Sementara, 4.625 Kegiatan, dengan total nilai pagu Rp919 milliar dilaksanakan dengan swakelola atau penunjukan langsung.(jpg)

Kabupaten Anambas

  • Peningkatan Jalan Temburun – Pasir Peti Kabupaten Anambas Rp11.355.000.000
  • Pembangunan Jalan Letung – Bandara Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Rp1.825.000.000

Kota Batam

  • Peningkatan Jalan Provinsi Simpang Marina City – Simpang Basecamp Kota Batam Rp1.917.000.000
  • Pekerjaan Bangunan Pelengkap dan Finishing Jembatan PulauTerong – Pulau Seberang Rp400.000.000
  • Peningkatan Jalan Provinsi Simpang Franky – Simpang Underpass Pelita Kota Batam Rp1.900.000.000
  • Normalisasi Saluran Sei Beduk Kota Batam Rp420.000.000
    Pembangunan Jalan Jalur Kedua Simpang Kalista – Simpang
  • Franky (Jl. Laksamana Bintan) Kota Batam Rp1.900.000.000
    Peningkatan Jalan S. Parman Sei Beduk (Lanjutan) Rp1.800.000.000
  • Peningkatan Jalan Bagan – Punggur Kota Batam Rp1.850.000.000
    Peningkatan Jalan Simpang KDA – Batam Center Kota Batam Rp2.250.000.000
  • Kegiatan Perbaikan Saluran Utama Kp. Melayu Sei Panas Kota Batam Rp188.649.000
  • Pembangunan Jalan Jalur Kedua Muka Kuning – Tanjung Piayu, Lanjutan Rp9.500.000.000
  • Normalisasi Sungai Sei Tering di Batu Ampar Rp362.649.000

Kabupaten Karimun

  • Pembangunan Jalan Batu Putih Kel. Gading Sari Kec. Kundur Kab. Karimun Rp950.000.000
  • Penggalian Sungai Sanglang Darat Desa Tanjung Berlian Barat Kab.Karimun Rp155.000.000
  • Pembangunan Pintu Air Paya Togok Kelurahan Tanjung BatuKecamatan Kundur Kab. Karimun Rp 165.000.000
  • Normalisasi Sungai RT 01/ RW 02 Desa Selat Mendaun Karimun Rp 155.000.000
    Pembangunan Tanggul Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat Kab. Karimun Rp 120.000.000
  • Pembangunan Jalan Lingkar Pauh Kab. Karimun Rp950.000.000
  • Normalisasi Sungai RT 02/ RW 02 Desa Selat Mendaun Karimun Rp155.000.000
  • Penggalian Sungai Jelanga Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Kab.Karimun Rp155.000.000
  • Normalisasi Sungai RT 01/ RW 01 Desa Parit Kab. Karimun Rp155.000.000
  • Normalisasi Sungai Kundur RW 02 Desa Kundur Kab.Karimun Rp155.000.000
  • Pembangunan Jembatan Pulau Parit – Pulau Lumut Tahap I Kab. Karimun Rp9.600.000.000
  • Pembangunan Tanggul Mukalimus Kelurahan Sawang KecamatanKundur Barat Kab. Karimun Rp75.000.000
  • Pembangunan Tanggul RT 02/ RW 05 Desa Tanjung Hutan Kab. Karimun Rp165.000.000
  • Pembangunan Tanggul Pulau Manda Desa Ngal. Kec. Ungar Kab. Karimun Rp 165.000.000
    Normalisasi Sungai Sengko Batu Putih Kel. Gading Sari Kab.Karimun Rp 155.000.000
  • Normalisasi Sungai Dabet/Paret Kongsi Desa Sawang SelatanKab.Karimun Rp 155.000.000
  • Normalisasi Sungai Panglong Batu 8 Kelurahan Tg. Batu Barat -Kec. Kundur Kab.Karimun Rp 155.000.000
  • Normalisasi Sungai Sawang Kec. Kundur Barat Kab.Karimun Rp 155.000.000
  • Normalisasi Sungai Sanglar Kec. Moro Kab.Karimun Rp 155.000.000
  • Pembangunan Tanggul Mengkuse Desa Sawang Selatan Kab. Karimun Rp 165.000.000
  • Normalisasi Sungai Mempelam Bawah RW 02 Dusun 1 Desa Sawang Laut Kab.Karimun Rp 155.000.000
  • Peningkatan Jalan Parit Tegak Kab. Karimun Rp 1.850.000.000
  • Pembangunan Tanggul Kampung Asam Desa Teluk Radang Kab. Karimun Rp165.000.000
  • Pembangunan Pintu Air Dabit Lubuk Kecamatan Kundur Kab. Karimun Rp165.000.000
  • Peningkatan Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun Rp9.483.000.000
    Pembangunan Jalan Pulau Parit Kab. Karimun Rp1.850.000.000
  • Normalisasi Sungai Sawang Kec. Kundur Barat Kab.Karimun Rp155.000.000
  • Pembangunan Penahan Tanah Pada Tanggul di Pulau Kundur Kabupaten Karimun Rp400.000.000
  • Peningkatan Jalan Dabit Batu 9 Kab. Karimun Rp950.000.000 Pembangunan Tanggul RT 01/ RW 01 Desa Tanjung Hutan Kab. Karimun Rp165.000.000
  • Normalisasi Sungai RT 02/ RW 08 Desa Parit Kab. Karimun Rp155.000.000

Kabupaten Natuna

  • Peningkatan Jalan Trans Batubi – Kelarik Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Rp9.580.000.000
  • Peningkatan Jalan Trans Batubi – Tanjung Kudu Sedanau (Lanjutan) Kab. Natuna Rp8.500.000.000
  • Pembangunan Jalan Lemis – Pasir Marus Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna (Lanjutan) Rp1.650.000.000
  • Penggantian Jembatan Sungai Tengah 1, Sungai Tengah 2 danSungai Curing Kab. Natuna Rp18.500.000.000

Kota Tanjungpinang

  • Pemeliharaan Rutin Normalisasi Saluran Pembuang/ DAS diKota Tanjungpinang Rp187.000.000
  • Penataan Bundaran 1 dan Jembatan 1 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang Rp1.400.000.000
  • Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak Rp14.350.000.000
  • Penataan Kawasan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang Rp11.700.000.000
  • Penataan Pintu Masuk Pulau Dompak Kota Tanjungpinang Rp4.800.000.000
    Finishing dan Bangunan Pelengkap Jembatan I Pulau Bintan – Pulau Dompak Rp10.700.000.000

Kabupaten Lingga

  • Peningkatan Jalan Musai – Sp. Kerandin Kab. Lingga Rp5.000.000.000
  • Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang Desa Tanjung Irat Kec. Singkep Barat Kab Lingga Rp102.649.000

Kabupaten Bintan

  • Pembangunan Jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan (lanjutan) Rp9.525.000.000

APBD Perubahan Kota Batam Defisit Rp 86,4 Miliar, Pembangunan Beberapa Proyek Fisik Tertunda

Putut A
-
0

batampos.co.id – Pemko Batam sudah menyusun draft estimasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Bukan naik, justru terjadi defisit atau penurunan sekitar Rp 86,4 miliar atau sekitar 7 persen dari APBD murni.

Ditetapkan di awal tahun APBD murni Kota Batam mencapai Rp 2,55 Triliun. Dan dalam estimasi APBD perubahan menjadi Rp 2,46 triliun.

“Anggaran berkurang sekitar Rp 86,4 miliar. Menurun sekitar 7 persen. Ini karena PAD yang sangat jauh dari target yang ditentukan di awal tahun,” kata wakil ketua komisi II, Sallon Simatupang di ruangannya, Selasa (15/8).

Tingginya defisit APBD ini, pastinya akan berpengaruh kepada beberapa proyek yang mungkin akan ditunda pembangunannya. Hampir di setiap OPD ada saja proyek yang ditunda pembangunannya.

“Mau bagaimana lagi, pasti berimbas ke pembangunan,” katanya.

Menurut Sallon, Penghasilan Asli Daerah (PAD) kota Batam tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp 1,16 triliun. Sementara dalam estimasi APBD Perubahan turun menjadi Rp 1,08 triliun.

“Untuk PAD saja kita turun lebih dari Rp 73 triliun. Mau tidak mau memang harus ada pembangunan yang dikorbankan. Dan itu tidak sedikit,” katanya.

Anggota komisi III DPRD Batam, Werton mengatakan devisitnya anggaran ini memaksa pembangunan kantor dinas tenaga kerja ditunda. Anggarannya mencapai Rp 7 Triliun.

“Dinas tenaga kerja dihold. Jadi tahun ini dipastikan tidak akan dibangun. Mau bagaimana lagi, memang deifisit,” katanya.

ilustrasi

Selain itu, ada beberapa anggaran juga yang dipotong di dinas bina marga, dan di dinas perumahan, permukiman dan pertamanan dan di OPD lainnya.

“Saya lupa berapa angkanya, tetapi ya lumayan rasionalisasinya,” katanya.

Pemangkasan anggaran yang besar juga terdapat di dinas kesehatan Kota Batam. Sedikitanya Rp 17 miliar dari anggaran total Rp 150 miliar.

“Detailnya saya tidak ingat, tetapi yang jelas ada sekitar Rp 17-an miliar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Didi Kusmarjadi.

Menurutnya, proyek yang ditunda ini kemungkinan akan diteruskan di tahun 2018 mendatang.

“Tetapi intinya, semua proyek yang kita kerjakan tahun ini akan selesai sebelum akhir tahun,” katanya. (ian)

 

Ekspor Kepri Naik 23 Persen, Singapura Tetap Tujuan Utama

Putut A
-
0
Ekspor Kepri Naik 23 Persen, Singapura Tetap Tujuan Utama
 F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Di tengah kelesuan ekonomi yang melanda, nilai ekspor Kepulauan Riau selama Juli 2017 mencapai 1.002, 19 juta dolar Amerika. Naik sekitar 23,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan peningkatan ekspor minyak dan gas yang nilainya mencapai 305,92 juta dolar Amerika atau naik sekitar 21,61 persen.

“Jadi sumbangan nilai ekspor migas kita itu sangat besar,” kata kepala Badan Pusat Statistik Kepri, Panusunan Siregar, Selasa (15/8).

Sementara untuk nilai ekspor non-migas pada Juli 2017 mencapai 696,27 juta dolar Amerika atau naik 24,63 persen dibanding Juni 2017.

“Ekspor non-migas terbesar adalah golongan barang mesin atau peralatan listrik. Nilainya lebih dari 198 juta dolar,” katanya.

Total ekspor kumulatif Januari sampai Juli 2017 Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 7.004,50 juta dolar Amerika.

Jika dibanding dengan total ekspor kumulatif Januari-Juli 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,94 persen, yaitu dari 6.313,98 juta menjadi 7.004,50 juta dolar Amerika. Naiknya nilai ekspor Januari-Juli 2017 disebabkan naiknya ekspor kumulatif migas sebesar 73,45 persen.

Di Juli 2017 ini, tujuan ekspor Kepri paling tinggi masih ke Singapura dengan nilai 510,96 juta dolar Amerika.

Negara tujuan ekspor kedua terbesar di bulan Juli adalah Malaysia mencapai 65,27 juta atau naik 115,55 persen dari bulan sebelumnya. Tetapi secara kumulatif Januari-Juli, nilai ekspor terbanyak kedua adalah ke Tiongkok dengan nilai 392,32 juta dolar Amerika.

Negara tujuan ekspor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh Kepri berturut-turut adalah Malaysia, Amerika Serikat, India, Rusia, Spanyol, Prancis, Jepang, Meksiko.

“Kesepuluh negara tujuan ekspor Kepulauan Riau tersebut mempunyai peran sebesar 82,06 persen terhadap total ekspor Kepulauan Riau Januari-Juli 2017,” katanya.

Sebagian besar barang ekspor tersebut dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan di Batam. Terbesar melalui Pelabuhan Batuampar nilainya 1.903,38 juta dolar. Kemudian dari Pelabuhan Sekupang 1.165,37 juta dolar, Pelabuhan Kabil sebesar 1.132,63 juta dolar. Kemudian dari pelabuhan Tarempa 995,31 juta dan pelabuhan Tanjungbalai Karimun 832,37 juta dolar Amerika.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing menyambut baik peningkatan ekspor tersebut. Ini menandakan bahwa industri di Batam dan Kepri pada umumnya sudah mulai tumbuh.

“Kita berharap ini justru akan terus tumbuh. Memang dari migas tinggi. Kalau dari elektronik mudah-mudahan terus naik,” katanya.

Menurutnya, di bulan-bulan mendatang, nilai ekspor non migas seperti industri elektronik dan manufaktur akan meningkat. Ini bisa dilihat dari mulai banyaknya perusahaan yang sudah mulai melakukan perekrutan.

“Perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai melakukan perekrutan. Artinya produksi ada,” katanya.

Sementara itu, Tumbur M Sihaloho anggota Komisi I DPRD Kota Batam meminta semua pihak terkait, baik instansi vertikal dan horizontal, untuk memudahkan perizinan dan mempermudah birokrasi. Menurutnya, masih banyak pengusaha yang mengeluh masalah perizinan dan birokrasi.

“Perizinan ini menjadi salah satu kunci pengembangan investasi. Birokrasi yang berbelit akan menghambat investasi,” katanya.(ian)

Dana Desa Tahap II Mengalir ke 35 Desa

Putut A
-
0
Warga bergotong royong saat akan memasang gapura di pintu masuk Desa
Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam. F.Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten
Bintan, Roni Kartika menyebutkan, 85 persen dana desa tahap I sudah diserap 35 desa di
Bintan, kecuali Desa Penaga.

Mantan Kabag Humas Pemkab Bintan ini mengatakan sekitar 15 persen dana desa tahap kedua di Kabupaten akan segera mengalir ke kas desa. “Tahap II lagi on progres semoga bisa segera cair,” ujarnya Selasa (15/8).
Tingginya penyaluran dana desa tahap I di Bintan, kata Roni berbuah manis. Kabupaten Bintan didaulat sebagai penerima penghargaan predikat bagus untuk penyaluran dana desa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan, Kabupaten Bintan di atas target nasional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu)  nomor 50 tentang aturan transfer dana desa.
“Target nasional 75 persen, kita sudah 85 persen,” katanya.
Ia menambahkan, dana desa yang dialokasikan ke Bintan terbagi dua. Yakni Alokasi Dana Desa dari APBD Bintan 2017 sebesar Rp 41 miliar dan Dana Desa dari APBN 2017 sebesar RP 31 miliar. Di mana, masing masing desa menerima anggaran berkisar Rp 1,9 hingga Rp 2,2 miliar.
Dana desa ini, dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan desa, antara lain pembangunan infrastruktur di desa dan pemberdayaan masyartakat desa.
Kades Teluk Sasah Erdis Suhendri, mengatakan, dana desa di Teluk Sasah sekitar Rp 2,2 miliar. Dana itu dialokasikan untuk empat bidang, yakni pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan pemerintahan.
Kegiatan yang sudah terealisasi antara lain pembangunan gapura di pintu masuk Desa Teluk Sasah dan pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan menjahit bagi masyarakat. “Yang ini untuk pemberdayaan masyarakat,” tukasnya. (cr21)

Karyawan CPM Tuntut Pesangon Rp 1,6 Miliar 

Putut A
-
0
Pertemuan mediasi antara Perusahaan CPM, Karyawan dan Dinas Tenaga Kerja, Selasa (15/8) siang F Wijaya Satria/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 49 karyawan PT Cipta Persada Mulya (CPM) menuntut cicilian pesangon PHK mereka yang tidak dikeluarkan perusahaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Sejumlah karyawan mendatangi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Lingga bersama pihak perusahaan namun tidak menemukan titik terang dan berlanjut ke pengadilan.

“Kami di sini hanya sebagai penengah terkait persengketaan ini. Kami berharap sengketa ini dapat diselesaikan pada tahap mediasi ini saja dan tidak berlanjut ke tahap selanjutnya, meja hijau,” ujar Kepala Bidang Ketenaga kerjaan Dedy Suprapto setelah melakukan mediasi di Kantor Disnaker, Selasa (15/8) siang.
Menurut salah seorang mantan Tata Usaha (TU) di PT CPM, M Rizal, seluruh karyawan mendatangi dan melakukan mediasi ke Dinas Tenaga kerja karena pihak perusahaan tidak membayar cicilan pesangon PHK mereka hingga melampaui batas waktu yang telah disepakati bersama. Semestinya pihak perusahaan membayar cicilan pesangon tahap kedua pada bulan lalu.
Rizal menambahkan, setelah pertemuan di Dinas Tenaga Kerja ini, bahkan perusahaan akan membayar pesangon sesuai dengan pembayaran yang disetorkan oleh pemegang saham. Karenannya, pekerja mesti menagih cicilan lainnya kepada pemegang saham yang lain.
“Sedangkan keputusan pesangon PHK di bawah nilai ketetapan hukum aja kami terima. Tapi masak urusan pemegang saham juga dilimpahkan kepada kami. Kami tidak terima,” ujar Rizal.
Rizal menambahkan, pekerja hanya menginginkan hak mereka sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditetapkan antara perusahaan dan karyawan. Mereka tidak mau mengurusi terkait dana untuk pesangon dari pemilik saham satu atau pemilik saham lainnya. Bahkan Rizal mengaku akan terus mengejar masalah ini hingga kemana saja.
Adapun data yang didapat Batam Pos cicilan yang telah dibayar perusahaan pada tahap awal yakni sebesar Rp 500 juta lebih. Sedangkan pada tahap kedua semestinya perusahaan membayar dengan nominal yang sama namun hingga saat ini belum dicairkan. Pada tahap ketiga, perusahaan harus membayar Rp 600 juta lebih. Total yang mesti dikeluarkan perusahaan untuk membayar pesangon PHK karyawan sebesar Rp 1,6 miliar.
Menurut Kepala Seksi PHI dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Perindustrian Rachman di tempat yang sama mengatakan, dari hasil mediasi kali ini, pihak karyawan tidak menerima opsi yang disampaikan pihak perusahaan. Namun Rachman belum mengetahui apakah mereka akan melanjutkan ketahap yang lebih jauh.
“Masih Ada tahapan lainnya namun jika semua tahapan tidak mendapat hasil maka akan berlanjut ke pengadilan,” ujar Rachman. (wsa)

Tingkatkan Kualitas Konsumsi Pangan

Putut A
-
0
Ketua TP PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi (kanan) menyerahkan secara simbolis bibit tanaman cabai kepada pengurus PKK Kabupaten Bintan, dalam pelatihan diversifikasi pangan Kabupaten Bintan, tahun 2017, di Kilometer 18, Kelurahan Sei Lekop, Selasa (15/8). F Kominfo Bintan untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Sebanyak 55 orang Kelompok Wanita Tani (KWT) ikuti Pelatihan Diversifikasi Pangan Kabupaten Bintan, tahun 2017 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan, di Kilometer 18 Kelurahan Sei Lekop, Selasa (15/8).

Pelatihan yang dilaksanakan sejak pagi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan keanekaragaman jenis pangan dan kesinambungan gizi dalam pola konsumsi pangan sehari-sehari.

Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan kerjasama MoU antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan, dan Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bintan, terkait Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), serta MoU antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dan TP PKK Kabupaten Bintan, terkait Pelaksanaan Bank Sampah.

Ketua TP PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi mengharapkan agar pelatihan tersebut dapat kiranya meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya pengembangan diversifikasi pangan, baik untuk pangan olahan, aneka menu makanan harian yang beragam, bergizi dan juga seimbang.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kedepannya akan menghasilkan keanekaragaman pangan konsumsi yang bergizi di Kabupaten Bintan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Deby Apri Sujadi juga turut menyerahkan sebanyak 18.000 batang bibit tanaman cabai kepada seluruh pengurus PKK se Kabupaten Bintan.

“Manfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin. Berdayakan tanaman dan jadikan potensi yang bisa menggerakkan sektor ekonomi keluarga,” imbuhnya.

Acara pelatihan ini turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan Khairul, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan Supriyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Aprizal Bahar serta jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. (cr20)

Natuna Krisis Minyak Tanah

Putut A
-
0
Wabub Natuna Ngesti Yuni Supapti Saat diwawancara wartawan. F Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Kekurangan jatah minyak tanah di Natuna ternyata tidak hanya terjadi di Kecamatan Pulau Laut. Tetapi hampir merata di beberapa Kecamatan, termasuk di pusat Kabupaten.

Di Ranai saja, jatah minyak tanah hanya tiga liter per Minggu untuk setiap kepala keluarga. Natuna yang belum termasuk dalam program konversi gas Pemerintah  menjadi kendala di daerah penghasil minyak dan gas.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, persoalan keluhan kurangnya jatah minyak tanah sejauh ini belum terlalu diresahkan masyarakat. Hanya di Pulau Laut kuotanya jauh lebih sedikit dari kebutuhan.

Pemerintah Daerah kata Ngesti, akan meminta data akurat kebutuhan minyak tanah di setiap Kecamatan. Agar solusinya dapat dibahas di pemerintah.

Menurut Ngesti, jika pemerintah pusat tak mampu menambah subsidi minyak tanah di Natuna, maka pemerintah daerah akan menambah subsidi dari APBD.

“Pemda akan mencari regulasi, supaya dana APBD mendapat menambah subsidi minyak tanah,” kata Ngesti, Selasa (15/8).

Dikatakan Ngesti, untuk mendapatkan jatah gas ke daerah ini adalah keinginan pemerintah sejak lama. Namun merealisasinya bukan perkara mudah dan sudah diperjuangkan. Agar Natuna masuk dalam program konversi minyak tanah ke gas.

“Persoalannya, di Natuna belum ada tempat pengisian ulang tabung gas. Hal ini menjadi kendalanya. Tapi mudah – mudahan ke depannya di Natuna bisa dibangun,” kata Ngesti.

Disatu sisi lanjutnya, juga diperlukan komitmen pemerintah pusat agar daerah penghasil ini, masyarakat nya bisa menikmati gas dengan harga yang lebih murah. Dibanding saat ini, harga gas elpiji 12 kilogram mencapai Rp 300 ribu.

Dikatakan Ngesti, disatu sisi meski Natuna belum menikmati gas lebih murah. Tetapi pemerintah sudah memberikan dana bagi hasil migas kedarah penghasil. Dana tersebut bisa digunakan untuk menambah kekurangan subsidi minyak tanah.

“Menambah subsidi minyak tanah ini saya nilai ada regulasinya dan itu bisa dilaksanakan pemerintah daerah,” sebut Ngesti.(arn)

1...13,14913,15013,151...14,239Halaman 13,150 dari 14,239

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000