batampos.co.id – Dana desa (DD) tahap pertama sebesar Rp 21 miliar yang bersumber dari APBN untuk 42 desa di Kabupaten Karimun sudah selesai disalurkan sejak Mei lalu. Sehingga untuk tahap selanjutnya awal bulan depan DD sudah bisa diusulkan untuk tahap kedua.
”Jangka waktunya cukup cepat, karena pencairan tahap pertama yang mengalami keterlambatan. Sehingga, baru bisa dicairkan dua bulan lalu. tahap pertama DD yang cair itu 60 persen dari Rp 35 miliar. Sehingga, untuk tahap kedua akan dicairkan 40 persen lagi atau seluruhnya atau Rp 14 miliar lagi,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karimun, Suwedi, Kamis (27/7).
Hanya saja, kata Suwedi, pengajuan dari masing-masing untuk pencairan tahap kedua tidak dapat dilakukan begitu saja. Atau hanya dengan berbekal rencana anggaran biaya (RAB) desa yang telah disahkan. Tapi, harus diikutsertakan bukti-bukti realisasi penggunaan DD tahap pertama sebesar 75 persen. Kalau tanpa ada bukti administrasi dan bukti realisasi anggaran, maka tidak akan bisa dicairkan DD tersebut ke rekening desa.
”Untuk itu, kepada setiap kepala desa untuk segera menyusun administrasi dan bukti-bukti realisasi penggunaan anggaran tahap pertama. Sehingga, pencairan tahap kedua bisa tepat waktu. Dan, realisasi seluruhnya pada akhir tahun juga tepat waktu. Karena, semua realisasi itu dilaporkan sampai ke Kementerian Desa. Gunakan tenaga pendamping untuk membantu menyiapkan laporan realisasi keuangan,” unglapnya. (san)
batampos.co.id – Polsek Bintan Timur, menggelar pemusnahan terhadap ratusan barang selundupan asal Malaysia yang berhasil diamankan di Pelabuhan Sri Bayintan, Minggu (18/6) lalu.
Ratusan produk yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dari tangan tersangka bernama Abdul Wahid.
Dimana saat ini kasus tersebut sudah masuk dalam perkara kasus perdagangan yang ditangani, oleh tim Penyidik Perdagangan, Bintan, dan Kejari Tanjungpinang.
Kapolsek Bintan Timur, AKP Abdul Rahman mengatakan pemusnahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah dengan nomor SP-SITA/17/VII/2017/Reskrim Polsek Bintan Timur.
“Pemusnahan ini dilakukan karena barang sitaan kondisinya sudah rusak dan sudah tidak bisa bertahan lama. Jadi langsung dimusnahkan,” ujar Abdul usai melakukan pemusnahan di halaman Mapolsek Bintan Timur, Kamis (27/7).
Selain itu, lanjutnya penetapan pemusnahan barang bukti tersebut, berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, dengan surat penyitaan produk selundupan bertanggal 18 Juni 2017 Nomor B/17/VII/2017/Reskrim Polsek Bintan Timur.
“Barang bukti yang dimusnahkan banyak variasi dan tidak layak pakai lagi. Diantaranya rempah-rempah, aneka makanan ringan dengan beragam merek, terasi, permen, cabai, bawang, dan lainnya,” imbuhnya.
Pemusnahan ini disaksikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagagangan (Diskoperindag) Bintan, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Bea Cukai, serta perangkat kecamatan, dan kelurahan. (cr20)
batampos.co.id – Pemkab Bintan, menggelar senam bersama yang diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf di Halaman Kantor Bupati Bintan, Kamis (27/7).
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menyongsong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), khususnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan.
Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, yang ikut berbaur menyemarakkan senam sehat tersebut mengatakan Pemkab Bintan, tentunya memberikan dukungan penuh untuk membiasakan masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bisa menerapkan kebiasaan pola hidup sehat dengan cara melakukan olahraga senam rutin.
“Pola hidup sehat merupakan sendi utama untuk menunjang kebugaran jasmani yang harus diaplikasikan oleh semua orang. Mari kita mulai dari diri kita, lalu ajak keluarga, dan kemudian di contohkan kepada masyarakat di sekitar kita. Paling tidak di pagi hari bisa menyisihkan waktu setidaknya 30 menit untuk menggerakkan badan dengan berolahraga,” jelas Dalmasri saat memberikan sambutan sebelum senam bersama dimulai.
Program GERMAS ini telah lama digagas dan terus disosialisasikan kepada masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, maupun Provinsi.
Hal ini diharapkan secara perlahan dapat memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dr. Gama Isnaeni menjelaskan bahwa GERMAS akan disosialisasikan secara berkesinambungan, agar masyarakat semakin paham bagaimana hidup sehat dalam keseharian.
Senam yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut dilanjutkan dengan sarapan bersama dengan membiasakan masyarakat mengkonsumsi buah-buahan.
“Kedepannya Pemkab Bintan melalui Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menjadikan Bintan sebagai motor penggerak pola hidup sehat,” imbuh Gama. (cr20)
batampos.co.id – Meskipun rencana pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Batam merupakan proyek strategis nasional yang diputuskan lewat Intruksi Presiden (Inpres) Jokowi. Akan tetapi, karena persoalan pembiayaan, besar kemungkinan kegiatan tersebut ditangguhkan pelaksanaanya tahun ini.
“Di Batam ada dua kegiatan strategis nasional yang diputuskan melalui Inpres Jokowi. Yakni pembangunan Waduk Sei Gong dan LRT Batam,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kepri, Heru Pudya Nugroho menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.
Dijelaskannya, salah satu faktor yang menyebabkan potensi gagalnya pembangunan sarana transportasi massal tersebut adalah persoalan kekuatan anggaran. Sehingga masih perlu dilaksanakan kajian lebih dalam mengenai kemungkinan skema pembiayaan yang melibatkan swasta.
“Artinya kegiatan strategis LRT akan melibatkan investor tentunya. Meskipun demikian, karena sudah menjadi rencana strategis, pelaksanaanya tetap diupayakan,” jelas Heru.
Ditambahkannya, bukan hanya persoalan anggaran yang harus dikaji kembali. Tetapi juga berkaitan dengan penentuan titik-titik transit, dan jenis LRT yang paling tepat untuk Kota Batam. Tujuan pembangunan sarana transportasi tersebut adalah untuk mengurai kemacetan.
“Selain itu juga menjadi angkutan alternatif bagi masyarakat Batam. Sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya lagi.
Sementara itu, untuk proyek Bendungan Sei Gong, Batam di tahun ini, berjalan dengan baik. Adapun progres pengerjaan fisiknya sebesar 45 persen. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai Juni 2018. Sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, khusus untuk pembangunan Bendungan Sei Gong, Batam diharapkan rampung pada pertengahan tahun depan,” papar Heru.
Ditambahkannya, pembangunan strategis lainnya yang sudah berjalan dan mendapatkan perhatian serius dari pusat adalah kegiatan Fly Over Simpang Jam, Batam. Dikatakannya, untuk progress fisik pembangunan infrastruktur tersebut sudah mencapai 59,36 persen.
“Sedangkan realisasi keuangan sebesar 66,15 persen. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada 31 Desember 2017 nanti,” tutup Heru.(jpg)
batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 untuk dijadikan Perda. Persetujuan ini diambil melalui Rapat Paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Rabu (26/7) pukul 20.00 WIB.
Dalam rapat paripurna tersebut seluruh fraksi menyetujui agar Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Semua fraksi yang ada juga tidak menyampaikan catatan khusus mengenai Ranperda itu.
Nur Adnan Nalla, selaku ketua Pansus Ranperda LKPJ bupati tahun 2016 mengatakan, jika sebelum menyatakan setuju, pihaknya sudah konsultasi mengenai LKPJ ini kepada kementerian. Baik kementerian dalam negeri maupun kementerian keuangan.
“Fraksi PDIP Plus Plus, menyatakan setuju agar Ranperda ini segera disahkan menjadi Perda. Demikian juga fraksi lain seperti PBB Plus, PPP Plus, maupun fraksi amanat karya Indonesia raya (Akir), semuanya menyetujui, ” ungkap Nalla.
Menanggapi hal itu Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengatakan, jika Ranperda yang sudah disetujui menjadi Perda tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Kepri Nuridin Basirun untuk dievaluasi.
“Sebagian wakil dari pemerintah pusat gubernur harus melakukan verifikasi terhadap Ranperda itu. Jika tidak ada masalah maka Perda tersebut resmi menjadi Perda, ” ungkap Haris.
Diketahui jika Ranperda tersebut sudah disampaikan kepada DPRD pada bulan lalu. Namun baru kini dapat disetujui setelah melalui sejumlah proses di DPRD. (sya)
batampos.co.id – Penerapan sistem pajak online di Batam terus menujukan tren positif. Hingga akhir Juni 2017, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam telah menerapkan pembayaran pajak melalui sistem online tersebut di 64 wajib pajak (WP).
“Yang sudah berjalan 54 WP dari Bank Riau Kepulauan dan 10 WP Bank BJB. Total 64 WP,” ujar Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah, Kamis (27/7).
Menurut dia, penerapan sistem pajak online ini diberlakukan bagi pengusaha restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir. Sedangkan lokasi yang telah dipasang diantaranya, Hotel Novotel, Montigo Resort, Mc Donald, Hotel The Hills, parkiran langganan BCS dan DC Mall.
BP2RD Batam sendiri menargetkan 100 WP sudah memasang pajak online hingga akhir 2017 ini.
“Kita masih tunggu 50 peralatan pengadaan dari Bank BJB, yang sekarang masih dalam proses. Sehingga dengan demikian target 100 WP di akhir tahun bisa tercapai,” tuturnya.
Sistem ini disebut mampu mengurangi perjumpaan antara manusia dan manusia. Setiap masyarakat yang membayar pajak akan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemko Batam. Ketika pembayaran sudah di enter di sistem maka otomatis pajak masuk ke kas daerah. Berapa pajak yang masuk akan terlihat langsung sehingga tak ada lagi lose potensi PAD.
Melalui sistem ini juga mampu meminimalisir pertemuan antara pemungut pajak dengan wajib pajak. Perangkat keras yang sudah siap pakai untuk merekam transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan serta mengirimkan data tersebut ke BP2RD sehingga mempermudah proses pelaporan Pajak atas omset hasil usaha setiap bulannya.
“Intinya dapat menekan tingkat kebocoran pendapatan terutama dari sektor pajak,” tegasnya. (rng)
Berikut ini Beberapa WP yang Memasang Pajak Online
1. Restoran Ikan Bakar Cianjur
2. Zia Boutique Hotel
3. Parkir Adhil Sukses Pratama
4. Restoran Starbucks Mega Mall
7. Hotel Haris
8. Redlink Hotel
9. Warung Cobain
10. Parkir PT Sinergi Tharada
11. Restoran de Sampan
12. D’Merlion Hotel
13. Daviena Spa
14. Restoran vegas
15. Celebrity Fitnes
16. Kalea Spa
17. Blitz Hotel
18. JCO Harbour
19. Warung Up Normal
20. JCO BCS
21. JCP City Walk
22. Takadeli Cake Bountique
23. Eska Hotel Kepri Mall
24. De Best Hotel
25. Sawadika Refleksi Massage
26. Harbour Bay
27. Awal Bros Parkir
28. Eska Wlines Spa Massage
29. Allium Batam Hotel
30. JCO Nagoya Hill
31. Nongsa Poin
32. Restoran Alamak
33. Excelso Mega Mall
34. D’cost Seafood Restauran
35. Ion Hotel
36. Warung Teko
37. Nite and Day Hotel
38. Panbil Parkir
39. Black Canyon Coffe
40. Montigo Resort
batampos.co.id – Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah dari sektor parkir tidak sesuai potensi yang sebenarnya.
“Potensi pendapatan parkir di Banyak sangat banyak. Maka dari itu perlu dilakukan upaya terobosan agar potensi parkir itu tergarap maksimal,” ujar Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak, Kamis (27/7).
Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun semakin pesat. “Untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini. Intinya pendapatan dari sektor parkir masih sangat jauh,” tuturnya.
Politisi PKB itu mengansumsikan bila melihat kendaraan di Batam yang berjumlah 700.000. Seharusnya sudah bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diangka Rp 60 miliar lebih per tahun.
Hal ini bukan tanpa sebab, bila melihat acuan perda parkir. Bila seluruh kendaraan parkir sekali saja dalam satu hari dengan tarif Rp 1.000. Meskipun satu kendaraan bisa parkir berkali-kali dengan tarif Rp 2.000.
“Kita pukul rata saja Rp 1.000 dikali 700.000 unit kendaraan, setahun bisa mencapai Rp 275 miliar. Ini hitungannya hanya satu kali parkir dengan biaya Rp 1.000 per kendaraan,” sebut Jefri.
Lalu bila dihitung setengahnya saja, sehari 350.000 unit kendaraan parkir dikali Rp 1.000, jumlahnya Rp 350 juta. “Bila diambil setengah lagi, berarti Rp 350 juta dikali 180 hari, hasilnya Rp 63 miliar,” sebutnya.
Ia menambahkan, yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa jumlah pengeluaran gaji juru parkir. Bila dibulatkan 1.000 juru parkir digaji masing-masing Rp 3 juta total Rp 3 miliar atau Rp 36 miliar selama satu tahun. Rp 63 miliar dikurangi Rp 36 miliar, masih ada Rp 27 miliar.
Juru parkir mengatur parkir di kawasan bisnis Bumi Indah, Nagoya, Rabu (26/7). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos
“Bukan seperti sekarang buat bayar juru parkir Rp 15 miliar. Tapi retribusi yang sudah masuk baru diangka Rp 2,39 miliar. Bayangkan berapa miliar kita lose (kehilangan-red) setiap tahunnya,” sebut Jefri.
Oleh karena itulah Pemko Batam harus serius menangani masalah parkir ini.
“Sektor paling besar tingkat kebocorannya adalah retribusi parkir. Makanya harus ada solusi. Kalau parkir berlangganan gagal, kita coba lagi. Begitu juga parkir online yang jadi wacana harus diterapkan,” tegasnya.
Apalagi sekarang zamannya teknologi sehingga untuk mengimplementasikan hal ini bukan suatu hal sulit bagi Pemko. Dengan sistem online atau berlangganan, pemko akan secara real time mendapatkan data pendapatan parkir, seluruh kinerja petugas parkir tercatat, sehingga insentif yang diberikan pun dapat lebih optimal.
“Sehingga potensi kita yang lose bisa diminimalisirkan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengaku kecil kemungkinan parkir berlangganan bisa diterapkan tahun ini. Mengingat kerjasama dengan samsat Polda Kepri gagal. Kendati demikian, ia mengaku masih tetap berusaha semaksimal agar target pendapatan pada tahun angaran 2017 sebesar Rp 30 miliar bisa tercapai.
“Estimasi awal pendapatan retribusi parkir Kota Batam Rp 30 miliar, dengan perhitungan bisa menerapkan parkir berlangganan, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Apakah nanti pakai pola lain, kita belum bisa pastikan,” tuturnya.
Selain itu lanjutnya, guna mengenjot target PAD Rp 30 miliar dari retribusi parkir. Beragam cara dilakukan seperti menabahan titik parkir. Dari 202 titik menjadi 635 titik. (rng)
batampos.co.id – Sebanyak 70 petugas bandara akan melayani 27 kloter Jamaah Calon Haji tahun ini. Petugas ini akan ditempatkan dibeberapa titik yakni Asrama Haji, pintu masuk bandara, ruang tunggu hingga depan pintu garbarata.
“Setiap shiftnya di asrama haji, ada sebanyak 6 orang. Mereka akan mengawasi dan memeriksa bawaan para jamaah calon haji itu,” kata General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Kamis (27/7).
Petugas yang akan mengawal jamaah calon haji ini, sudah dibekali pengetahuan serta prosedur pelayanan. Untuk kloter dari Jambi, kata Suwarso pihaknya akan mengirimkan 4 orang petugas sekuriti bandara untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan di Bandara Sultan Thaha,Jambi. “Itu nanti dari kloter 20 hingga 26, jadi jamaah calon haji dari Jambi itu tak masuk ke asrama haji. Langsung ke bandara,” tutur Suwarso.
Jamaah calon haji dari Jambi ini, sesampai di Hang Nadim tak akan lagi melalui pemeriksaan. Mereka akan langsung duduk di ruangan tunggu 9, menanti pesawat Saudi Arabian.
Suwarso mengatakan ada penambahan jumlah jamaah calon haji yang akan terbang ke Arab Saudi melalui Hang Nadim. Sebelumnya disebutkan sebanyak 11.940 orang jamaah calon haji dari Aceh, Medan, Padang, Kepri, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan,Banjarmasin, Makasar dan Lombok.
“Tapi ada penambahan sebanyak 90 orang. Jadinya yang berangkat itu sebanyak 12.030 orang,” ucap Suwarso.
General Manager Operasional Hang Nadim Batam, Suwarso, menunjukan ruangan tunggu 9 yang akan digunakan oleh calon jemaah haji di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (27/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Tambahan 90 orang jamaah calon haji ini, berasal dari Palembang. Suwarso mengatakan mereka dititipkan melalui embarkasi Batam untuk terbang ke Arab Saudi. “Kurang tau juga alasannya apa. Mereka itu akan terbang di kloter ke 26,” ucap Suwarso.
Tahun ini, kata Suwarso jamaah calon haji dibagi dalam dua kelompok besar. Kloter 1 hingga 13, merupakan calon haji yang akan mendarat di Madinah, lalu 14 hingga 27 mendarat di Jeddah. “Tak semua kloter tujuan pendaratannya sama. Hal ini disebabkan adanya penambahan kuota haji ini. Adanya tambahan ini, juga mengakibatkan diberlakukan penerbangan malam hari,” ujar Suwarso.
Secara umum, Suwarso menggambarkan perjalanan jamaah calon haji itu. Sebelum berangkat di hari yang telah ditentukan, calon haji akan diinapkan di Asrama Haji. Selang satu hari, mereka berangkat menuju ke Bandara Hang Nadim dengan menggunakan bus yang telah disiapkan. Setelah memasuki bandara, jamaah calon haji langsung memasuki ruang tunggu 9.
“Langsung saja, disana menunggu masuk. Nanti setelah waktunya masuk ke pesawat, jamaah calon haji akan menuju ke Garbarata 5. Kalau ini rusak, kami siapkan cadangan di Garbarata 4,” ungkap Suwarso.
Persiapan menyambut jamaah calon haji ini, kata Suwarso sudah matang. Tak hanya pelayanan, fasilitas juga sudah sangat memadai. “Ruang tunggu 9 sudah ada mushola, karpetnya juga masih baru. Lalu disediakan juga kursi roda bagi yang kesulitan berjalan,” ucap Suwarso. (ska)
batampos.co.id – Sejumlah pihak menyayangkan tertunggaknya pembayaran uang tiket perjalanan dinas anggota DPRD Batam hingga Rp 1 miliar pada tahun 2016. Padahal, dalam APBD tahun lalu, anggaran kunjungan anggota dewan mencapai Rp 22,2 miliar.
Anggaran sebesar Rp 22,2 miliar itu dibagi dalam dua pos anggaran. Yakni anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah sebesar Rp 8,9 miliar dan anggaran kunjungan kerja komisi-komisi DPRD sebesar Rp 13,3 miliar.
“Makanya aneh saja kalau masih ada yang belum dibayarkan. Padahal sudah dianggarkan,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Kamis (27/7).
Menurut Uba, tanggung jawab pembayaran uang perjalanan dinas kepada pihak ketiga itu ada di Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Batam. Bukan pada anggota DPRD Kota Batam. “Apa dasarnya mereka tak membayar, ataukah ada permainan kita tak tahu. Yang jelas uang tersebut harus dibayarkan pihak Setwan,” tegas Uba.
Sebagai anggota dewan, Uba mengaku setiap kunjungan kerja, terutama ke luar daerah, segala keperluan sudah disiapkan Setwan. Mulai dari tiket pesawat, penginapan, transportasi di daerah tujuan, dan keperluan lainnya. Dalam hal ini, Setwa bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya agen perjalanan wisata atau agen travel.
Seharusnya, lanjut Uba, pihak Setwan langsung membayarkan tagihan dari pihak ketiga itu setelah semua pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak atau perjanjian.
“Jadi kalau ada yang tidak dibayarkan itu seharusnya memalukan,” ujar politikus Hanura itu.
Salah seorang sumber di DPRD Kota Batam menyebutkan, menunggak tagihan uang tiket sudah menjadi hal yang lumrah di Setwan Kota Batam. Setwan terbiasa mencicil tagihan. Misalnya ada tagihan sebesar Rp 2 miliar pada bulan Januari, Setwan hanya membayar separuhnya.
Sisanya akan dibayar bulan berikutnya. Dengan konsekuensi, pembayaran tagihan tiket di bulan berikutnya juga akan dicicil separuhnya. Sehingga terjadi tumpukan tunggakan hingga Rp 1 miliar lebih.
Persoalan kemudian muncul ketika Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam diganti per Mei 2016 lalu. Jabatan Sekwan yang sebelumnya dipegang Marzuki diganti oleh Asril.
“Pak Sekwan baru (Asril, red) informasinya gak mau tahu dengan utang ini. Karena tunggakan itu terjadi sebelum dia menjabat,” tuturnya.
Sementara anggota Komisi II DPRD Batam, Mesrawati Tambubolon, mengatakan dalam setiap kali pergantian Sekwan akan dibarengi dengan laporan pertanggungjawaban anggaran. Meliputi berapa anggaran yang tersisa dan berapa yang terpakai akan dilaporkan oleh Sekwan lama kepada Sekwan baru. Begitu juga dengan sisa kas di dewan.
Sehingga, menurut Mesrawati, seharusnya Asril tak bisa lepas tangan dalam persoalan ini. Kata dia, Asril harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang terjadi di masa Sekwan sebelumnya.
“Jadi tak betul kalau Sekwan (Asril) bilang tak tahu dan tak mau tahu,” tegasnya.
Mesrawati menilai, sikap Asril tersebut menunjukkan jika ia hanya mencari posisi aman. Menurut dia, Sekwan yang baru otomatis harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini. “Bukan membiarkan berlarut-larut hingga akhir tahun,” tuturnya.
Sama halnya dengan posisi wali kota, kata Mesrawati, wali kota yang baru otomatis akan menyelesaikan masalah yang ditinggal pendahulunya.
“Jadi gak mungkin gak tahu. Masa ikan harus diajari berenang,” sindirnya.
Humas Setwan DPRD Kota Batam, Taufik, juga mengaku tidak mengetahui utang Rp 1 miliar tersebut. “Saya no comment lah kalau itu. Lagian saya baru diangkat jadi humas sejak awal tahun 2017 lalu,” kata Taufik.
Ia hanya menyebut, masalah tunggakan uang tiket ini menjadi pelajaran penting bagi Setwan Kota Batam. Sehingga untuk menghindari kasus ini terulang, Setwan memberlakukan pembayaran secara rutin dan tunai.
“Setiap kali perjalanan dinas selesai langsung kita bayar,” katanya.
Sebab, kata Taufik, anggaran perjalanan dinas anggota dan pimpinan DPRD Batam sudah dialokasikan dalam APBD. Bahkan berapa kali perjalanan dinas dewan selama setahun sudah diagendakan. Sehingga anggarannya juga sudah disesuaikan. (rng)
batampos.co.id – Kehadiran perbankan saat ini belum mampu menjangkau semua sektor perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mencatat, 2016 lalu tercatat ada 50 juta UKM yang masih unbankable atau tidak layak mendapat pinjaman kredit dari bank. Padahal potensi permintaan pinjaman mencapai Rp 2.500 triliun.
Imbasnya UKM yang unbankable itu kesulitan berkembang. “Kalaupun ada perbankan yang mengakomodirnya, tetap terkendala keterbatasan industri perbankan di daerah. Belum lagi berbagam macam peraturan ketat yang menyertainya,” ujar Kepala OJK Kepri, Uzersyah saat membuka acara Seminar OJK di Hotel Harmoni One, Kamis (27/7).
Padahal, pelaku UKM yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari bank sangat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel, transparan, dan menjangkau luas masyarakat.
Saat ini, kesulitan itu perlahan sudah bisa diatasi dengan kehadiran industri jasa keuangan yang mengoptimalkan fintech (financial technology). Masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kredit lebih mudah daripada harus mengadu ke perbankan.
Itu sebabnya Fintech kini tumbuh cukup pesat karena mampu membuat proses transaksi berjalan cepat, efisien, dan memiliki kepastian hukum.
OJK Kepri memandang industri jasa keuangan yang mengoptimalkan fintech memiliki potensi besar untuk membiayai UKM dalam melakukan proses produksi.
“Teknologi merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak, termasuk di industri jasa keuangan. Saat ini jual jasa apapun pakai jasa online, seperti tiket, hotel, dan lainnya,” ucapnya.
Ia memandang suatu bidang usaha yang dijamah oleh teknologi informasi (TI) akan berkembang menuju arah lebih baik. “Masyarakat dapat nilai tambah yang luar biasa dan dunia seperti terasa dalam genggaman,” jelasnya lagi.
Namun untuk memuluskannya, perlu dilakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat agar inklusi dan literasinya terhadap akses keuangan formal meningkat.
Inklusi keuangan merujuk pada jumlah pengguna jasa keuangan di Indonesia, sedangkan literasi keuangan pemahaman terhadap hal keuangan, seperti pengetahuan tentang jasa keuangan dan produk jasa keuangan.
“Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan akses keuangan formal masih rendah sehingga penggunaannya belum optimal,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala BI Fintech Office, Junanto Herdiawan mengatakan nilai transaksi di seluruh dunia yang menggunakan fintech mencapai 3,3 triliun dolar Amerika.
“Dan nilai tersebut akan tumbuh 20,5 persen pertahun sehingga capai 7 triliun dolar Amerika pada tahun 2021,” jelasnya.
Ia kemudian mengemukakan manfaat fintech bagi Indonesia antara lain dapat mendorong kemampuan ekspor UKM yang saat ini masih rendah. Sehingga terjadi pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
“Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang terbilang besar. Meningkatkan inklusi nasional dan mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau di Indonesia,” tutup Junanto.
Di Indonesia, beberapa FinTech yang sudah akrab di masyarakat antara lain; Veritrans, DoKu, Kartuku, iPay88, Easypay, MCpayment, Padipay, Kinerjapay.com, Truemoney, Faspay, Fasapay, Xendit, Espay, Wallezz, Cashlez, Mimopay, Indopay, Firstpay, IPaymu.com, Ovo, Nicepay, Hellopay, dan Kesles.
Kini ada juga Mobile payments company seperti; Sakuku BCA, Dompetku Indosat Ooredoo, Uangku SmartFren, Dimo, Mynt, Matchmove. Ada juga Gift Card (GCI Indonesia), BitCoin (BitX.co). Kemudian Electronic Money, berupa; Sepulsa.com, Davestpay.com, GoPay, Indomog, Kudo, Ayopop, T-cash Telkomsel. Ada juga Bebas Transfer; Kliring.co.id, SudahTransfer, Flip. Kemudian Bayar Tagihan: Paybill.id, SatuLoket.com, dan lainnya berupa Ainosi. (leo)
batampos.co.id – Penerapan sistem pajak online di Batam terus menujukan tren positif. Hingga akhir Juni 2017, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam telah menerapkan pembayaran pajak melalui sistem online tersebut di 64 wajib pajak (WP).
