Senin, 13 April 2026
Beranda blog Halaman 13313

Berlakukan Penutupan Jalan

0
Sejumlah blokade menutup ruas jalan di perempatan Simpang Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya. F. Choky Nainggolan/batampos.

batampos.co.id – Satlantas Polres Bintan dan Dishub Bintan, memberlakukan penutupan jalan sementara tepat di perempatan Simpang Ceruk Ijuk, Kecamatan Toapaya.

Ini bertujuan untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan yang kerap terjadi di jalan tersebut. Termasuk kecelakaan bus sekolah yang terjadi, Kamis (18/5) lalu.

Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Bintan, Aris Sulistyo, mengatakan penutupan jalan tersebut merupakan langkah inisiatif yang diambil sementara untuk mencegah, agar kejadian kecelakaan yang sering terjadi dilokasi yang sama tidak terulang lagi.

“Ini langkah cepat dari pada evaluasi yang sudah dilakukan. Mengingat kecelakaan bus sekolah kemarin menjadi pembelajaran untuk semuanya, agar tidak terjadi lagi,” jelas Aris.

Ia menuturkan penutupan jalan ini dilakukan dengan memblokade sekeliling area perempatan Ceruk Ijuk, sehingga jalur yang mengarah dari Toapaya ke Tembeling, ataupun sebaliknya terpaksa tidak bisa dilalui untuk sementara.

“Ini termasuk pengalihan jalur utama dari yang semula ada 4 jalur yang bisa dilalui, namun kini diperkecil menjadi dua jalur utama yang diberlakukan diantaranya, dari arah Tanjungpinang, menuju Tanjunguban, dan sebaliknya,” terangnya.

Sedangkan untuk jalur yang mengarah dari Toapaya ke Tembeling, terpaksa harus memutar balik untuk bisa melalui jalur ke Tanjungpinang, ataupun ke Tanjunguban.

“Kami akan berlakukan ini sembari menunggu proses perbaikan untuk kelengkapan rambu lalu lintas yang kini lagi dibahas bersama oleh Pemkab Bintan, dan Pemprov Kepri. Sebab jalur ini kewenangannya ada di pusat, dan ini segera diusahakan untuk diperbaiki,” sebutnya.

Aris berharap dengan adanya penutupan jalan ini, hendaknya dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang kerap terjadi.

“Mudah-mudahan ini bisa efektif mengurangi kecelakaan yang sering terjadi. Karena kita tidak mau ini terulang kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, KBO Lantas Polres Bintan, Iptu Junaidi, mengatakan penutupan jalan tersebut, merupakan rencana tindak lanjut untuk memastikan keselamatan berkendara lalu lintas bagi pengendara motor dan mobil yang diarahkan langsung oleh Dirlantas Polda Kepri.

“Penutupan jalan ini adalah kelanjutan dari pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan. Dimana ini menjadi atensi utama dari Polda Kepri,” ujarnya.

Sembari melakukan blokade jalan, lanjutnya Satlantas Polda Kepri, juga tengah berupaya untuk menyelidiki bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi melalui kecanggihan teknologi Traffic Analisis Insiden (TAA) beberapa waktu lalu.

“Ini semua dilakukan secara bertahap. Kini kita juga masih menunggu hasil dari penyelidikan langsung yang sudah dilakukan Polda Kepri. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera terungkap,” imbuhnya. (cr20)

Rancang Sekolah Unggulan Tingkat SD

0

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, merencanakan segera menciptakan sekolah unggulan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).

Ini didukung dengan keinginan Disdik untuk menggabungkan sembilan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berada dilokasi lahan yang sama menjadi empat sekolah besar yang memiliki kelengkapan sarana infrastruktur pendukung untuk belajar.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir.

Ia mengatakan sembilan sekolah yang ingin digabungkan tersebut diantaranya, SDN 001 Bintan Timur, SDN 003 Bintan Timur, serta SDN 004 Bintan Timur, yang semula berada dalam satu lokasi dengan jumlah 800 murid akan digabung menjadi satu sekolah, yakni SDN 001 Bintan Timur.

Selain itu, SDN 002 Bintan Timur dan SDN 005 Bintan Timur, dengan jumlah 600 murid akan menjadi satu sekolah, yakni SDN 002 Bintan Timur.

Dilanjutkan untuk SDN 001 Bintan Utara, dan SDN 002 Bintan Utara, dengan jumlah 600 murid akan menjadi satu sekolah, yakni SDN 001 Bintan Utara.

Serta SDN 005 Bintan Utara, dan SDN 007 Bintan Utara, dengan jumlah 600 murid akan menjadi satu sekolah, yakni SDN 005 Bintan Utara.

“Kami sudah menyiapkan rancangan usulan untuk penggabungan sekolah ini. Tinggal hanya mendapat persetujuan dari Bupati Bintan, selaku kepala daerah untuk menjadi acuan hingga selanjutnya bisa diajukan ke Kementerian Pendidikan Pusat, untuk disetujui,” jelas Tamsir, diruang kerjanya, Senin (29/5).

Tamsir menjelaskan usulan penggabungan sekolah tersebut, tentunya didasari untuk peningkatan belajar siswa.

Termasuk untuk memperbaiki sistem manajemen cara mengajar bagi siswa agar lebih baik kedepannya.

“Tiga sekolah yang berada dalam satu lokasi, tentunya tidak efektif untuk belajar. Untuk itu perlu terobosan baru. Insyaalaah penggabungan ini bisa terealisasi pada tahun ajaran 2018 mendatang, ” ungkapnya.

Ia menambahkan satu dari empat sekolah yang akan digabungkan nanti juga akan dijadikan sekolah unggulan yang bisa meningkatkan kualitas belajar siswa kedepannya.

“Sejauh ini kami menargetkan SDN 001 Bintan Timur, akan menjadi sekolah unggulan yang menjadi prioritas di Bintan. Untuk itu, mudah-mudahan ini bisa segera disetujui untuk direalisasikan secepatnya, ” imbuhnya. (cr20)

Selamat Datang GenPI Banten

0

Menpar Arief Yahya terus membangun komunitas yang bakal menjadi endorser pariwisata. Anak-anak muda yang punya background digital lifestye dan secara suka rela mempromosikan pariwisata. Entah itu Calender of Events, Destinasi maupun kebijakan yang pro pariwisata.

Salah satunya adalah GenPI Generasi Pesona Indonesia, yang sudah dibentuk di 11 kota di tanah air.

“Mereka adalah komunitas anak-anak muda yang concern di pariwisata, punya passion di pariwisata dan rajin share di media sosial tema-tema pariwisata,” jelas Menpar Arief Yahya.

Senin, 29 Mei 2017, GenPI Banten diluncurkan di Anyer, Serang, Banten.

Kadispar Provinsi Banten Eneng Nurcahyati bersama Stafsus Menpar Bidang Komunikasi Don Kardono hadir bersama para koordinator GenPI, dan sempat menaikkan hastag #PesonaGenpiBanten trending topic di twitter.

“Mereka akan mempromosikan destinasi dan events pariwisata di daerah, Mereka akan kami libatkan untuk menduniakan pariwisata Banten,” tutur Emeng Nurcahyati.

Semua yang bernuansa kawula muda, medsos minded, bervisi wisata membangun bangsa akan didorong. (*)

Belum Ada Satupun Ungkap Kasus Pungli

0

batampos.co.id – Tim Saber Pungli Kabupaten Natuna hingga saat ini belum dapat mengungkap kasus Pungli di Natuna. Setelah tim tersebut dikukuhkan beberapa waktu lalu.

Kepala Satgas Pungli Natuna AKP M Momarudin mengaku, belum ada kasus pungli yang terungkap untuk saat ini. Pihaknya akan bertindak jika ditemukan indikasi Pungli.

Pembentukan Satgas Pungli ini katanya, dengan tujuan memberantas praktik Pungli di masyarakat. Baik dilembaga Pemerintah, instansi dan lainnya yang menjadi penyakit masyarakat.

“Kalau masyarakat punya informasi disampaikan kepada tim Satgas Pungli, untuk dilakukan operasi tangkap tangan,” katanya kemarin.

Komarudin mengatakan, sejauh ini tim Satgas belum melaksanakan operasi tangkap tangan. Namun pihaknya tetap akan melaporkan segala perkembangan di daerah ke tingkat provinsi dan pusat.

“Sampai saat ini belum dapat hasil OTT, kita harus laporkan ke tingkat provinsi dan pusat. Presiden akan lihat bagaimana kinerja satgas yang dibentuk, nilai kecil pun beliau akan urus”, ujarnya Kasat Rskrim Polres Natuna.(arn)

LAM Natuna Tolak Rencana Relokasi THM

0

batampos.co.id – Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Natuna menyatakan penolakan terhadap wacana lokalisasi tempat hiburan malam (THM) oleh Pemkab Natuna.

Sebelumnya Pemkab Natuna berencana melokalisasikan tempat hiburan malam di kawasan Kecamatan Bunguran Timur Laut, untuk alasan penertiban, mudahkan pengawasan dan pendapatan daerah.

“LAM menolak wacana relokasi THM. LAM jelas anti maksiat,” kata Wan Zawali Ketua LAM Kabupatrn Natuna, Senin (29/5).

Wan Zawali menegaskan, pihaknya secara aklamasi menolak segala bentuk rencana apapun dan siapapaun di Natuna yang mengandung unsur maksiat termasuk terhadap wacana relokasi tempat hiburan malam di Kampung Sujung Kecamatam Bunguran Timur Laut tersebut.

“Sebetulanya kami tak perlu ditanya tanggapan mengenai tempat hiburan malam ini. karena sikap kami sudah sangat jelas, bahwa kami menolak segala unsur maksiat. Kami anti maksiat,” tegasnya.

Tak hanya LAM, sejumlah ormas lainnya juga menentang upaya relokasi THM oleh Pemkab Natuna.

Anggota DPRD Natuna Raja Marzuni mengatakan, wacana Pemerintah Daerah melokalisasi tempat hiburan malam atau apapun namanya, perlu dibicarakan semua pihak. Karena hal ini jelas akan muncul penolakan dari kalangan masyarakat.

“Merelokasi tempat hiburan ini juga perlu diperjelas, hiburan malam seperti apa. Yang jelas, kalau berbau maksiat akan muncul penolakan jika tidak dibicarakan bersama,” kata politisi Partai PPP.

Sebelumnya Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi menyatakan Pemerintah Daerah berencana menertibkan tempat hiburan malam di Ranai, dan direlokasikan di kampung Sujung. Agar penataan kota lebih mudah dan pengawasan. Disamping Pemerintah Daerah dapat mengelola Pendapatan Asli Daerah dari retribusi hiburan malam.(arn)

Enam Kelompok Nelayan Ngadu ke Dewan

0
Pertemuan kelompok nelayan Meral bersama Komisi II DPRD Karimun dipimpin Yusuf Sirat. Nelayan mengadu soal penyaluran kompensasi yang tidak merata. F. Ichwanul/batampos.

batampos.co.id – Enam kelompok nelayan asal Kecamatan Meral, dan Meral Barat, mendatangi kantor DPRD Karimun, Senin (29/5) kemarin. Kehadiran kelompok nelayan ini, untuk mengadukan nasib mereka akan tidak adilnya pembagian kompensasi dari akibat aktivitas pendalaman alur PT Grace Rich Marine perusahaan shipyard yang beroperasi di pesisir pantai Meral.

Kedatangan kompok nelayan dengan dikoordinator Jamaluddin SH, diterima langsung Komisi II Yusuf Sirat, Marjaya, dan Aloysius. Meski mendadak, namun kedatangan kelompok nelayan langsung disambut dengan menggelar hearing.

Di hadapan anggota komisi yang membidangi perikanan ini, nelayan mengadu nasib yang mereka alami atas perbedaan kompensasi yang diterima dari perusahaan. Selain pembagian tidak merata, kompensasi yang diterima pun ada yang bukan nelayan.

“Kelompok nelayan ini sudah tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Dua kali pertemuan yang difasilitasi Dinas Perikanan dan Kelautan, tidak membuahkan hasil. Pun begitu aduan ke Polsek Meral, belum ada titik terang. Sekarang, nelayan meminta pertolongan dari bapak-bapak Dewan,” ungkap Jamaluddin.

Disampaikan Jamaluddin, persoalan yang melilit nelayan sudah berlangsung tiga bulan. Namun pembagian kompensasi tidak merata. Dan bahkan koordinator nelayan yang dipercaya mengambil kompensasi dari perusahaan pun tidak terbuka dalam soal berapa yang diterima.

“Yang kami sayangkan, pihak perusahaan terkesan menutup diri. Sampai sekarang, nelayan sulit berkoordinasi dengan perusahaan. Lebih parahnya, unsur pemerintahan tidak dilibatkan saat penyerahan kompensasi,” ucap Jamaluddin.

Ketua Komisi II Yusuf Sirat mengapresiasi kedatangan kelompok nelayan asal Kecamatan Meral, dan Meral Barat. Mengingat, ini merupakan aduan pertama sejak pengelolaan sektor perikanan dikembalikan ke daerah.

Setelah mendengar keluhan nelayan, kader Partai Golkar pun dengan tegas menyampaikan, tidak ada kreteria tertentu dalam pembagian kompensasi. Artinya, pembagian kompensasi yang diterima nelayan harus merata.

“Sebagaimana yang kami ketahui, pembagian kompensasi itu harus merata. Karena dampak yang ditimbulkan, sama dirasakan oleh semua nelayan,” tutur Yusuf Sirat.
Untuk tidak berlarut-larut persoalan yang dihadapi nelayan, Komisi II berjanji akan memanggil terlebih dahulu koordinator nelayan yang dipercaya mengambil dana kompensasi dari perusahaan. Pun begitu dengan pihak perusahaan, bakal dimintai keterangan.

“Untuk sementara, aduan nelayan kami tampung. Selanjutnya, kami akan panggil masing-masing koordinator, dan pihak perusahaan. Setelah mendapat keterangan utuh, baru kita bertemu lagi dalam hearing yang diikuti semua yang terkait dalam penyaluran kompensasi ini,” janji Yusuf Sirat. (enl)

Pohon Tumbang, Arus Listrik Alami Gangguan

0

batampos.co.id – Hujan selama dua hari yang melanda Tanjungbalai Karimun dan diikuti dengan badai angin telah mengakibatkan gangguan suplai atau pasokan listrik PLN di beberapa lokasi. Gangguan ini dalam bentuk menurunnya voltase atau arus listrik yang masuk ke pelanggan.

”Bersamaan dengan itu juga ada badai angin. Sehingga, telah menyebabkan ada pohon-pohon yang tumbang dan terkena dengan kabel listrik. Memang, menyebabkan voltase menjadi terganggu. Hanya saja, setelah pohon tumbang berhasil dipindahkan, kondisi listrik sudah normal kembali,” ujar Manajer PLN Ranting Tanjungbalai Karimun, Fauzan kepada Batam Pos, Sebinb (29/5).

Hujan dan angin kencang tak hanya mengganggu aliran listrik ke pelanggan yang berasal dari mesin PLTU, tapi juga yang berasal dari mesin PLTD. Artinya, meski lokasi mesin PLTU dan PLTD terletak dim lokasi yang berbedam, satu di tepi laut dan satu di bukit, tetap saja bisa terganggu. Sebab, jaringan listriknya sama.

Menyinggung tentang pemasangan kabel bawah laut yang pernah direncanakan oleh PLN Tanjungbalai Karimun beberapa tahun lalu, Fauzan menyebutkan, bahwa rencana tersebut memang sempat ada, khususnya pemasangan kabel bawah laut dari Pulau Parit ke Pulau Karimun.

”Tapi, hal ini sifatnya hanya wacana. Karena, saat ini masih dalam proses pengkajian. Apalagi, lokasi yang akan dipasang kabel bawah laut padat dengan jalur lalu kapal. Sehingga, untuk saat ini belum ada realisasinya dari pusat,” jelasnya. (san)

Perekonomian Karimun Melambat

0
Salah satu pedagang emas di Karimun sedang melayani calon pembeli. Ekonomi Karimun mengalami perlambatan yang ikut berdampak sepinya jual beli emas. F. Tri Haryono/batampos.

batampos.co.id – Pertumbuhan ekonomi kabupaten Karimun selama 5 bulan belakangan ini mengalami perlambatan, dibandingkan pada tahun lalu akibat beberapa faktor diantaranya belum terserapnya APBD 2017 melalui pengerjaan proyek pemerintah, kemudian dunia investasi yang sepi dengan indikator tidak adanya pekerja yang bekerja disalah satu perusahaan galangan kapal. Dan beberapa faktor lainnya, juga berpengaruh terhadap dunia perbankan.

”Yang jelas pertumbuhan ekonomi selalu diukur dengan perbandingan terhadap pencapaian ekonomi di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk dunia perbankan juga kena dampaknya, akibat perlambatan ekonomi di Karimun,” kata Kepala BNI 46 Cabang Tanjungbalai Karimun, Joko Teguh Sembodo, Senin (29/5).

Lanjutnya, perlambatan ekonomi disektor perbankan tersebut dapat dilihat dari arus modal yang masuk ke perbankan baik bank konvensional maupun BPR. Artinya, transaksi perbankan beberapa bulan ini tidak meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, arus modal bukan satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah, akan tetapi masih ada faktor lain seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, Karimun masih mempunyai potensi granite dan timah, selain itu potensi pariwisata yang perlu digarap secara serius oleh Pemerintah Daerah.

”Kemungkinan pergerakan ekonomi akan meningkat disaat awal bulan Juni nanti. Dengan seiring memasuki hari lebaran dan ajaran baru, secara otomatis transaksi jual beli masyarakat akan meningkat. Dan bisa berdampak terhadap dunia perbankan, ada yang melakukan tranfer maupun pengambilan uang tunai dan sebagainya,” tuturnya.

Joko optimis pertumbuhan ekonomi Karimun kedepan akan membaik. Walaupun, saat ini terjadi perlambatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Batam. Sehingga, perekonomian tidak bisa berjalan sendiri (eksklusive), akan tetapi dari segi ukuran (size) perekonomian batam jauh lebih besar.

”Masih ada setengah tahun lagi, masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di Karimun,” jawabnya optimis.

Sementara itu salah satu pemilik toko emas yang ada di Tanjungbalai Karimun Dayat mengatakan, hal yang sama terjadinya perlambatan ekonomi di Karimun. Salah satu indikatornya, penjualan emas dibeberapa toko yang ada di kota Tanjungbalai Karimun.

”Anda bisa lihat, di hari libur pun tidak ada yang lihat-lihat maupun jual beli emas dari masyarakat. Baik dari luar maupun masyarakat sekitar Karimun,” keluh Dayat. (tri)

Enam Belas Kamar Hotel Taman Gembira Terbakar

0
Kobaran api membakar belasan kamar hotel, Minggu (28/5). F Imam/batampos.

batampos.co.id – Hotel Taman Gembira di KM 07 Tanjungbatu Barat, Kecamatan Kundur, terbakar, Minggu (28/5) sekitar pukul 15.30 WIB. Penyebab api yang menghanguskan 16 kamar berbentuk villa berderet itu, diduga karena arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kapolsek Kundur Kompol Ely Nazarudin melalui Kanitreskrim Ipda Rabul Yamin membenarkan terbakarnya belasan unit kamar HTG tersebut. Rabul Yamin mengatakan api bermula dari kamar I blok E hingga merambat ke kamar sebelahnya.

Blok E terdiri dari delapan unit kamar. Demikian juga dengan blok H juga delapan unit kamar.  Kobaran api dapat dilokalisir berkat bantuan mobil pemadam kebakaran Kecamatan Kundur dibantu masyarakat di sekitar sehingga tidak menjalar bangunan lainya.

“Kita sudah lakukan olah TKP dan minta keterangan dari sejumlah saksi,” kata Rabul Yamin, Senin (29/5) kemarin.

Salah satu karyawan HTG, Rini mengatakan belasan kamar hotel yang terbakar sudah tidak dioperasikan lagi. Tapi sejumlah fasilitas seperti AC, tempat tidur masih lengkap.

Selama ini, manajemen Hotel Taman Gembira hanya mengoperasikan 50 unit kamar dari 399 kamar yang ada. Dan 16 kamar yang terbakar merupakan bangunan berbentuk villa yang sudah lama tidak dihuni. (ims)

Kasus Korupsi Dana Deposito dan KONI Lengkap

0
Ferrytas. F: Yusnadi/batampos.

batampos.co.id – Berkas perkara dugaan korupsi dana apresiasi atas penempatan kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas 2011-2012 dengan tiga orang tersangka dan dugaan korupsi dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Natuna tahun 2010 dengan dua tersangka, yang ditangani tim penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati Kepri dinyatakan Lengkap.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka, melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferytas, saat dikonfirmasi, Senin (29/5) siang.
”Proses penydidikan semuanya sudah selesai dan sudah kami lakukan pelimpahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut dipersidangan nantinya,” ujar Ferytas.
Dikatakan Ferytas, dengan telah lengkapnya berita acara pemeriksaan (BAP) para tersangka dari dua kasus tersebut. Pihaknya pun dalam waktu dekat akan melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk disidangkan. ”Insya Allah habis hari raya Idul Fitri nanti, kami limpahkan ke Pengadilan tipikor untuk disidangkan,” kata Ferytas.
Seperti diketahui sebelumnya, penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi dana apresiasi atas penempatan kas daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dugaan korupsi dana hibah yang diterima KONI Natuna, dilakukan tim penyidik Kejati Kepri berdasarkan hasil penyelidikan dan menemukan adanya kerugian negara yang timbul.
Untuk kasus korupsi aset daerah di tahun 2011 dan tahun 2012. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, menetapkan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, TM, mantan Kabag Keuangan IV dan mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri, KM sebagai tersangka. Kasus ini sendiri terjadi di tahun 2011-2012. Yang mana saat itu Bank Syariah Mandiri (BSM) menjalin kerjasama dalam bentuk deposito dan giro dengan Pemkab Anambas.
Adapun jumlah dana yang di depositokan Pemkab Anambas dengan total Rp 120 miliar. Atas dasar kerjasama tersebut, BSM memberikan apresiasi terhadap Pemkab Anambas, berupa 25 unit sepeda motor Honda Mega Pro, satu unit minibus dan satu unit mobil Toyota Fortuner. Harusnya, apa yang diterima dari BSM tersebut masuk ke dalam aset daerah. Namun, ternyata dijual untuk kepentingan pribadi.
Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan senilai Rp 1,2 miliar. Angka  kerugian tersebut berdasarkan dari harga beli mobil dan motor sesuai dengan struk pembelian yang dikeluarkan oleh showroom. Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 undang-undang Tipikor.
Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi dana hibah yang diterima KONI Natuna tahun anggaran 2010 yang merugikan negara Rp 1,1 miliar. Kejati Kepri menetapkan dua orang tersangka yakni mantan Pelaksana tugas BPKD, Ir Wahyunugroho yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Defri Edasa mantan Ketua harian KONI Natuna masa bakti 2006 – 2010 yang saat ini menjabat sebagai Kasi Liputan dan Olahraga Pusat Pemberitaan pada kantor LPPRRI di Jakarta.
Penetapan tersangka terhadap kedua orang tersebut dilakukan pihaknya setelah melalui serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dan berkesimpulan untuk menetapkan tersangka. Terjadinya dugaan korupsi dana hibah untuk KONI tersebut berawal ketika pengurus KONI masa bakti 2006 – 2010 mengajukan kepada Pemkab Natuna. Kemudian Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran untuk kegiatan KONI itu.
Atas perbuatannya kedua orang tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) huruf b undang – undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.(ias)