Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13620

KPK Usut Kasus BPN Batam

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya turun tangan dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Kamis (23/2) nanti, KPK bersama Polda Kepri dan Kejati Kepri akan melakukan gelar perkara kasus ini di kantor KPK di Jakarta.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto, mengatakan gelar perkara ini untuk memutuskan apakah kasus yang menjerat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Batam, Bambang Supriyadi, tersebut termasuk korupsi atau tidak.

“Gelar perkara ini akan menentukan nasib dari Bambang Supriyadi,” kata Budi, Senin (20/2).

Sementara Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Budiman, menuturkan apabila Bambang dinyatakan korupsi, maka penyidik Polda Kepri akan langsung menyerahkan berkasnya ke Kejati. Dan berkas tersebut harus dinyatakan lengkap. Sehingga kasus ini akan segera memasuki babak baru, yakni persidangan.

“Hasil gelar perkara bisa diketahui pada hari itu juga,” ucapnya.

Seperti diketahui, kasus Bambang Supriyadi ini bergulir sejak Polda Kepri menahan pria asal Jawa Timur ini pada 2 November 2016 lalu. Namun polisi kembali melepaskan Bambang setelah ada jaminan dari beberapa pihak.

Dalam kasus ini, Polda Kepri menduga Bambang melakukan tindak korupsi uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dari PT Karimun Jaya sebesar Rp 1,5 miliar. BPHTB itu diduga digunakan untuk keperluan pribadinya, bukan disetorkan ke kas negara.

Namun setelah kasus ini ditangani Polda Kepri, Bambang mengaku segera mengembalikan uang tersebut. Meski begitu, proses hukum tetap berlanjut.

Bambang S kepala seksi hak dan pendaftaran tanah  F. Johannes Saragih/Batam Pos

Meski berstatus tersangka, Bambang masih tetap bekerja seperti biasa. Bambang tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Batam.

“Selama belum ada larangan (untuk bekerja), saya kira tak masalah,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Asnaedi, Senin (20/2).

Menurut Asnaedi, aktivitas di BPN Batam tidak terlalu terdampak oleh kasus Bambang ini.

“Layanan masih berjalan dengan baik,” katanya.

Asnaedi mengaku meyerahkan kasus yang menjerat bawahannya itu sepenuhnya kepada penegak hukum. Ia juga tak keberatan Bambang tetap bekerja seperti biasa meski tersangkut kasus hukum.

Pantauan Batam Pos, Bambang tak terlihat di ruangannya, Senin (20/2) siang. Menurut pegawai BPN Batam, Bambang memang masih bekerja seperti biasa, meskipun terlihat sering meninggalkan kantor di saat jam kerja.

“Pagi ada, tapi sebentar saja. Terus keluar, kurang tahu kemana tujuannya,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya, kemarin. (ska/cr17)

Tidak Ada Pejabat Daftarkan Diri, Tim Pansel Gelar Sosialisasi Open Biding

0

Batampos.co.id – Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan pendaftaraan lelang jabatan (open biding) untuk sembilan formasi Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) sudah dibuka sejak 13 Februari. Namun tak satupun pejabat dari eselon II dan III yang mendaftarkan diri untuk berkompetisi diopen biding tersebut.

“Belum ada satupun yang mendaftar. Maka kami gelar sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada pejabat tentang mekanisme open biding tersebut,” ujar Riono usai membuka sosialisasi tersebut di Aula Lantai III Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (20/2).

Formasi JPT yang dilelang, kata Riono, diperuntukan pejabat internal Pemko Tanjungpinang dan pejabat dari kabupaten/kota atau provinsi di Kepri. Khusus internal, lanjut Riono, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan (PRKPKP), Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), serta Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kemasyarakatan.

Sedangkan untuk pejabat dari kabupaten/kota dan provinsi, sambung Riono, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

“Pejabat internal pemko harus bisa berpartisipasi dalam open biding. Begitu juga pejabat eksternal, vertikal maupun kalangan TNI dan Polri mau berkompetisi disini,” beber Riono yang juga menjabat sebagai Sekda Pemko Tanjungpinang ini.

Disindir ada pejabat titipan yang menduduki sembilan formasi itu, Riono menjamin tidak ada satupun pejabat titipan dari manapun dalam open biding ini. Sebab pelaksanaan open biding tersebut merupakan pertama kali dilakukan Pemko Tanjungpinang. Sehingga dilakukan secara terbuka, transparan dan bebas untuk semua kalangan.

Riono berharap pejabat eselon II dan pejabat eselon III yang memiliki kecukupan pangkat, golongan, dan syarat memiliki keberanian bersaing diopen biding ini. Dan segera mendaftarkan diri karena pendaftarannya dibuka dari 13 Februari sampai 7 Maret mendatang.

“Saya berani jamin tak ada pejabat titipan. Apalagi open biding ini perdana, pastinya kami ingin pelaksanaannya berjalan sukses. Sehingga dibuka untuk umum juga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar pejabat eselon II dan III memiliki pemahaman tentang pengisian JPT. Kemudian agar mereka mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pelaksanaan kerjanya.

“Kami akan lakukan sosialisasi ini selama dua hari. Semoga dengan kegiatan ini mampu memotivasi pejabat-pejabat untuk ikuti open biding,” katanya. (ary)

Wadaskin Jamin Urus Paspor Tak Ada Pungli

0

batampos.co.id – Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun, Berthi Mustika mengaku, tidak ada yang namanya pungutan liar bagi pemohonan pembuatan paspor. Menyusul, seluruh pegawai Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun telah menandatangani fakta integritas sesuai nota dinas yang dikeluarkan Kakanim.

“Saya menjamin 100 persen, tidak ada pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat yang membuat paspor maupun perpanjangan paspor. Termasuk pungli melalui jalur calo,” tegas Berthi Mustika yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/2) kemarin.

Pernyataan Berthi Mustika menjawab banyaknya keluhan warga terkait pembuatan paspor. Soalnya, pengurusan pembuatan paspor yang memakan waktu begitu lama.
”Hingga kini, belum ada temuan yang melakukan pungli oleh pegawai saya
maupun melalui biro jasa,” ungkap Berthi Mustika yakin.

Dan perlu diingat, bahwa biro jasa untuk pengurusan paspor di kantor Imigrasi
Klas II Tanjungbalai Karimun tidak ada satupun yang mempunyai izin. Artinya,
kalau biro jasa yang mengaku-ngaku bisa mengurus paspor secara cepat, itu berarti
ilegal. Untuk itu diimbau kepada masyarakat yang ingin mengurus paspor
silakan datang langsung ke kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun.

” Yang jelas biro jasa pengurusan paspor tidak ada. Sedangkan, koperasi yang
ada di kantor sini sudah ada izin beroperasinya dari pusat,” kilahnya.

Ditanya apakah pengambilan formulir biodata untuk pembuatan paspor, dan map
dikenakan biaya? Berthi Mustika dengan tegas menjawab, tidak dikenakan biaya. Artinya formulir biodata tersebut sudah disediakan oleh pihaknya. Namun, untuk pembelian materi maupun fotokopi itu di koperasi tetap bayar.

”Sebenarnya Dirjen Imigrasi memperbolehkan biro jasa pengurusan imigrasi.
Tapi, untuk di Karimun tidak ada biro jasa yang beroperasi. Kalau ada itu bukan
biro jasa, tapi perseorangan yang membantu masyarakat dalam pengurusan paspor,”
kata Berthi.

Selain itu pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan sistem online terpadu. Prosesnya lebih cepat, tinggal menentukan kapan akan dilakukan proses foto, wawancara dansidik jari, tergantung masyarakat yang memohon paspor.

”Saat ini tinggal dari Direktorat Imigrasi, kita sudah melakukan pemaparan dan
disambut baik. Untuk tempat pembuatan paspor dalam waktu dekat ini akan
dipindahkan kembali ke belakang seperti semula,” tutupnya.

Pantauan di lapangan, para pemohon pembuatan maupun perpanjangan paspor di depan
kantor Imigrasi Klas II Tanjungbalai Karimun masih antri. Menunggu panggilan
untuk diproses lebih lanjut.(tri)

PT BRC Akan Miliki Daya Listrik 60 Mw, 30 Mw Suplai Melalui Kabel Bawah Tanah

0

batampos.co.id – Tahun ini PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) akan memiliki daya listrik sebesar 60 Megawatt (Mw). Daya itu berasal dari pembangkit listrik milik sendiri (power house) sebesar 30 Mw dan suplai dari PT PLN Rayon Tanjunguban melalui interkoneksi listrik Batam-Bintan (Babin) sebesar 30 Mw.

“Awalnya Lagoi miliki daya kelistrikan 30 Mw. Namun kami butuh tambahan daya karena investor gencar membangun usaha di kawasan ini. Jadi tambahan dayanya akan disalurkan PT PLN sebesar 30 Mw lagi,” ujar General Manager (GM) Administrasi PT BRC, Aditya Laksamana ketika dikonfirmasi, Senin (20/2).

Sebenarnya, kata Aditya, penyuplaian kelistrikan dari PT PLN keseluruh hotel dan resort di Kawasan Pariwisata Lagoi sudah bisa dilakukan secepatnya. Sebab kedua belah pihak sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) suplay listrik 30 Mw.

Namun PT BRC menginginkan penyuplaian listrik itu melalui kabel bawah tanah. Tujuannya agar kawasan pariwisata di wilayah ini tetap tertata rapi. Sehingga pelaksanaan suplainya harus menunggu pembuatan jalur kabel bawah tanah rampung.

“Kami sedang membuat jalur lintasan kabel bawah tanahnya. Jalur yang dibuat dari Gardu Simpang Lagoi sampai ke Gardu Lagoi,” jelasnya.

Dengan adanya tambahan daya listrik dari PT PLN, lanjut Aditya, mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk menerangkan 3000 kamar hotel dan resort yang ada saat ini. Bahkan juga bisa menutupi kebutuhan 2000 kamar dari beberapa resort lain yang akan hadir ditahun mendatang.

“Tapi untuk suplainya akan dilakukan bertahap. Tahap pertama akan dialiri listrik sebesar 10 Mw dulu, sedangkan sisanya akan disuplai beberapa bulan kedepan,” sebutnya.

Supervisor Teknik PT PLN Rayon Tanjunguban, Akmal Kosasih mengatakan PT PLN akan menyuplai daya listrik dari Gardu Induk (GI) Simpang Lagoi ke seluruh hotel dan resort di dalam Kawasan Pariwisata Lagoi. Tahap pertama penyuplaian listrik itu akan ditambah sebesar 10 Mw melalui kabel bawah tanah.

“PT BRC sudah mengajukan permohonan untuk pemakaian listrik dari PT PLN. Jadi kami akan suplai 10 Mw dulu ke instalasi kabel bawah tanah,” katanya.

Selama ini, kata Akmal, PT BRC mengandalkan pembangkit listriknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan puluhan hotel dan resortnya. Ternyata dengan bertambahnya investasi pembangunan, pasokan daya listrik yang dimiliki tak mampu menanggulangi beban kebutuhan. Sehingga dilakukan MoU suplai listrik antara PT BRC dengan PT PLN.

Akmal berharap PT BRC segera merampungkan pembangunan isntalasi kabel bawah tanahnya. Dengan begitu penyuplaian listrik juga bisa secepatnya dilakukan PT PLN.

“Kami minta PT BRC secepatnya rampungkan instalasi kabel bawah tanah. Jika listrik dari PT PLN sudah disuplai, PT BRC akan memiliki pasokan daya kelistrikan lebih besar lagi,” ungkapnya. (ary)

Terlilit Utang, RT Mencuri TV

0

batampos.co.id – RT, 21, pelaku pencurian dengan pemberatan di rumah sahabatnya sendiri, Daeng Suaka, 21, di ringkus jajaran Polsek Bukit Bestari, tak lama setelah menjalankan aksinya, (12/2) lalu. Dari tanganya petugas berhasil menyita barang bukti TV 32 inch merk Samsung.

Kapolsek Bukit Bestari Kompol Arbaridi Jumhur, melalui Kanit Reskrimnya, Ipda Raja Vindo mengatakan penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan pihaknya setelah menerima laporan dari korban yang di tindaklanjuti dengan penyelidikan.

”Pelaku kami tangkap di kediamannya Jalan Maharani, kilometer Lima, beberapa jam setelah melakukan aksinya,”ujar Vindo, saat eskpose dikantornya, Senin (20/2).

Diceritakan Vindo, sebelum menjalankan aksinya. Pelaku yang berteman dekat dengan korban mengajak pemilik TV 32 inch itu ke rumahnya. Namun, setibanya dirumah, pelaku malah meninggalkan korban untuk mencuri di rumah temannya itu.

”Jadi setelah menjalankan aksinya. Pelaku yang membawa TV dengan sepeda motornya menyimpan hasil kejahatannya itu di kandang ayam dekat rumahnya,”kata Vindo.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, terang Vindo, yang bersangkutan nekat menjalankan aksinya karena terbelit hutang dan menunggak pembayaran kamar kos yang ditempatinya.

”Rencananya barang yang dicurinya itu untuk bayar hutang dan bayar kamar kos nya yang nunggak beberapa bulan. Tapi barang itu belum sempat dijualnya sudah keburu kami tangkap dia,”ucap Vindo.

Dari tangan pelaku, sambung Vindo, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa TV yang dicurinya, gembok kamar korban yang dirusak serta sepeda motor yang digunakan untuk membawa hasil kejahatannya tersebut.

”Pelaku kami jerat dengan pasal 363 KUHpidana ayat (1) ke 5 KUHpidana tentang pencurian dengan pencurian dengan pemberatan. Dia terancam tujuh tahun penjara,”pungkas Vindo.(ias)

Kawasan Islamic Terpadu dan Community Centre Diwujudkan Tahun Ini

0
Bupati Bintan meninjau lahan pembangunan kawasan Islamic Terpadu dan Community Centre di Tanah Merah Kijang, Senin (20/2). F.Humas Pemkab Bintan

batampos.co.id – Tidak hanya mengedepankan konsep pelayanan kepada masyarakat, Bupati Bintan Apri Sujadi juga terus mematangkan Konsep pembangunan Kawasan Community Centre serta Kawasan Islamic Terpadu yang akan diwujudkan pembangunannya di tahun 2017 ini.

Hal itu ditandai dengan melakukan sejumlah peninjauan ke lahan yang akan dijadikan bagian dari konsep pembangunan tersebut di Tanah Merah Kota Kijang, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Senin (20/2).

Apri, menegaskan pembangunan kawasan ini nantinya akan diisi berbagai fasilitas penunjang, seperti perpustakaan pintar, museum mini, permainan anak-anak, serta infrastruktur pendukung yang bisa dimanfaatkan masyarakat, sekaligus untuk rekreasi bersama keluarga.

Sedangkan untuk lahan Kawasan Islamic Terpadu, sambungnya juga akan didirikan Rumah Tahfiz Kecamatan Bintan Timur sekaligus pengembangan landscape, seperti ikon tugu adipura, air pancur, serta infrastruktur yang menekankan pada konsep budaya melayu.

Peruntukan pembangunan areal Community Centre yang didalamnya ada gedung perpustakaan pintar, nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membaca. Dan Rumah Tahfiz Kecamatan Bintan Timur lebih kurang 1,2 hektare, sisanya 1 hektare akan diperuntukan untuk berbagai fasilitas pendukung lainnya. “Ini bisa dijadikan suatu Kawasan Islamic Terpadu di Kota Kijang,” ungkapnya.

Apri juga menginginkan agar nantinya kedua lokasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggairahkan dan menumbuhkan kembangkan sektor ekonomi masyarakat kecil, dimana masyarakat bisa menjajakan berbagai jajanan bagi pengunjung yang berlibur di akhir pekan.

“Kawasan Community Centre dan Kawasan Islamic Terpadu harus memiliki tiga konsep karakter utama diantaranya, berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan yang terpenting berkelanjutan (sustainable), sehingga di akhir pekan masyarakat dapat melakukan rekreasi,” imbunya.

Dalam peninjauan lahan ini turut didampingi Asisten 1 Setda Kabupaten Bintan, Ismail, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Mohd Setioso, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Herry Wahyu, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Bintan Edi Pribadi, Kabag Agraria Setda Kabupaten Bintan Hendrio, Perwakilan PT Antam Kijang, serta jajaran terkait lainnya. (cr20)

Nelayan Harus Pandai Baca Cuaca

0

batampos.co.id – Sejumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus pintar dalam menandai cuaca yang ada di Anambas jika ingin pergi melaut. Jika salah membaca tanda-tanda alam, maka bisa berakibat fatal.

Nelaya Anambas memiliki kemampuan tersendiri untuk membaca alam. Tanda-tanda tersebut bisa dilihat melalui langit maupun tiupan angin di tepi pantai. Jika langit tidak terlalu gelap, tidak ada mendung yang bergerombol, dan tidak ada angin kuat di darat, maka cuaca laut teduh maka pada saat itu nelayan bisa melaut meski hanya satu hari saja.

Jika cuaca teduh maka gelombang tidak terlalu tinggi. Diketahui pada hari Minggu (19/2) cuaca di laut bagus sehingga masyarakat Anambas hampir 70 persen bisa melaut.

“Kemarin sejumlah nelayan sudah mulai melaut dan itu juga karena keadaan cuaca gelombang di laut cukup mendukung, tapi masih ada juga nelayan yang memilih kerja di kebun sebagai pemanjat pohon cengkeh,” ungkap Hardi selaku nelayan Tarempa, Senin (20/2).

Menurutnya, selain mencari ikan dirinya tidak bisa bekerja yang lain dan ketika gelombang tinggi dan ia hanya bisa merawat kapal motornya saja. Namun dirinya mengaku bahwa jelang musim utara tiba, ia sudah menabung dari penghasilan selama 8 bulan mencari ikan. Jika hal itu tidak dilakukan maka, sudah tentu ia akan mengalami kwalahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. “Jika tidak saya akan kebingungan mencari uang ketika angin kencang dan gelombang tinggi,” ungkapnya.

Tambahnya, setiap tahun hal ini dirasakan oleh nelayan, tentu tidak bisa terelakan, maka ia menilai perlu adanya antisipasi mengenai pendapatan bagi kehidupannya. Dengan belajar dari pengalaman ia tidak merasa kesulitan dan selama musim utara tiba waktu dirinya istirahat melaut dan juga memiliki waktu yang banyak bersama keluarga.

Ia mengaku, dalam waktu satu tahun hanya delapan bulan saja ia memiliki waktu untuk bekerja sebagai nelayan, selebihnya waktu istirahat sebab, musim utara sudah tiba dan dipastikan ia tidak bisa melaut lagi.

“Harus bisa mengatur waktu pak, kalau saya, selama setahun ada delapan bulan saya bekerja sebagai nelayan selebihnya waktunya saya bersama keluarga untuk istirahat dan lagi pula saatnya musim utara,” jelasnya.

Tidak dipungkiri pada musim ini memperoleh ikan cukup mudah, tapi sisi lain pula harus mempertaruhkan nyawa. “Memang mencari ikan musim utara seperti ini mudah. Tapi saya tidak berani melaut,” pungkasnya. (sya)

Bola Liar Wagub Ditangan Gubernur

0

batampos.co.id – Ketua PPP Provinsi Kepri, Sarafuddin Aluan menuntut ketegasan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang merupakan Ketua DPW NasDem Kepri. Sehingga pembahasan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri tidak mengalami tarik ulur yang berkepanjangan.

“Wagub adalah pendamping gubernur, tentu gubernur sangat berkepentingan siapa yang akan menjadi patnernya. Harus ada kejelasan siapa yang dia (gubernur) inginkan,” ujar Sarafuddin Aluan menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (20/2).

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kepri tersebut, kesepakatan tidak cukup hanya pada tingkat DPD Partai pengusung Sanur. Artinya meskipun sudah ada dua nama yang diputuskan, tetap harus disampaikan kembali ke masing-masing DPP Partai Pengusung.

“Memang sekarang ini, condongnya ke Isdianto. Tetapi baru satu nama, sedangkan satu nama lainnya masih belum difinalkan,” ungkap pria yang akrab disapa Aluan itu.

Masih kata Aluan, siapapun nanti kandidatnya, gubernur tidak boleh lepas tangan. Artinya tetap harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada masing-masing DPP, terkait figur yang diinginkan untuk bekerjasama dengan dirinya.

“Setelah adanya rekomendasi, barulah gubernur mengajukan dua nama tersebut ke DPRD Kepri untuk dipilih. Dari awal gubernur menyerahkan keputusan ke parpol pengusung, tanpa memberikan petunjuk,” tutup Sarafuddin.

Kandidatnya Harus Matang

Terpisah, Direktur Batam Research Center dan Peneliti di Pusat Kajian Data Kepri, Hendri Rahman mengatakan tidak kunjung rampungnya proses penentuan dua nama Wagub Kepri mengundang perhatian pihaknya secara mendalam.

Berangkat dari persoalan tersebut, pihaknya melakukan kajian secara ilmiah mengenai kandidat seperti apa yang diinginkan tokoh-tokoh masyarakat di Kepri.

“Kebanyakan tokoh sangat menginginkan figur-figur yang diusulkan nanti adalah orang-orang yang sudah matang dan sarat pengalaman. Selain itu juga bisa berkomunikasi dengan baik, jangan sampai pecah kongsi di tengah jalan,” ujar Hendri Rahman, kemarin.

Dibeberkannya, kebanyakan para tokoh juga mempertanyakan sikap Demokrat yang mengusulkan salah satu figur yang dinilai belum siap untuk menjadi Wagub Kepri. Selain masih muda, juga belum kaya pengalaman. Gubernur tentu sangat menginginkan sosok pendamping yang bisa meringankan beban pemerintahan.

“Melihat dari dinamika yang terjadi, gubernur butuh pendamping yang siap, mempunyai pengalaman dan yang lebih penting loyal. Apalagi Kepri pintu gerbang Indonesia harus dipimpin orang yang faham di bidang maritim yang lebih utama mengerti tentang isu pertahanan dan keamanan,” papar Hendri.

Masih kata Hendri, apabila disimpulkan hasil kajian yang dilakukan, tokoh-tokoh masyarakat Kepri tidak menghendaki Kepri menjadi Jakarta kedua. Jangan karena kepentingan politik atau kepentingan pribadi, menjadi pengusik ketentraman masyarakat Kepri.

“Memang ada kesan memaksakan dukungan yang diberikan Demokrat kepada salah satu kadernya. Tetapi tidak melihat keinginan masyarakat seperti apa,” tutup Hendri.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, Abdul Razak juga memberikan masukan, kandidat yang dipilih hendaknya matang. Sehingga siap membantu Gubernur dalam bekerja. Selain kematangan faktor pengalaman juga menjadi pertimbangan. Abdul Razak meminta gubernur jangan sampai salah figur untuk diusulkan ke DPRD Kepri.

“Gubernur tentu punya selera, figur seperti apa yang diinginkannya. Kita hanya memberikan pandangan, karena kita ingin gubernur dan Wagub punya komunikasi yang baik,” ujar Abdul Razak.

Sementara itu, tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood, menilai partai pengusung salah pilih orang dalam pengusulan nama-nama calon wakil gubernur (Cawagub) Kepri ke Gubernur. Huzrin meminta agar lima partai pengusung itu untuk meninjau ulang keputusannya.

“Kita menginginkan orang yang matang atau siap. Tetapi tidak punya masalah, tentu figur seperti itu yang lebih baik,” ujar Huzrin Hood.(jpg)

Ganti Rugi Lahan Tak Tuntas, Waduk Kawal Gagal Terlaksana

0

batampos.co.id – Tidak kunjung tuntasnya penyelesaian proses pembebasan lahan seluas 200 hektar, menjadi peyebab utama gagalnya pembangunan Waduk Kawal, Bintan pada 2016 lalu. Padahal Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan tahap awal.

“Memang persoalan lahan masih belum tuntas, ini yang menjadi penyebab gagal dimulainya pembangunan Waduk Kawal tahun 2016 lalu,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjawab pertanyaan Batam Pos usai menghadiri Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kantor DPRD Kepri, Senin (20/2).

Ditanya apakah sudah mendudukan persoalan ini dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Nurdin mengaku belum ada melakukan pembahasan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, ketersediaan air bersih memang menjadi kebutuhan yang harus segera diselesaikan.

“Kita akan dudukan kembali persoalan dengan Pemkab Bintan. Karena bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat Tanjungpinang saja, tetapi juga masyarakat Bintan,” papar Nurdin.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri daerah pemilihan (Dapil) Tanjungpinang, Rudy Chua membenarkan, pembebasan lahan masih belum kunjung selesai dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Disebutkannya untuk pembangunan Waduk Kawal membutuhan lahan sekitar 400 hektar.

“Selain lahan masyarakat, di lokasi yang terkena dampak ada juga lahan perusahaan. Yakni lahan milik Tirta Madu dan Sunimas,” ujar Rudy Chua.

Masih kata Rudy, untuk pembangunan lokasi produksi Waduk Kawal hanya membutuhkan sekitar 4 hektar. Sedangkan selebihnya adalah untuk genangan dan resapan. Melihat luasnya area, maka didapati kapasitas produksi Waduk Kawal mencapai 400 liter perdetik.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Karena apabila persoalan lahan tuntas, pembangunan bisa segera dilaksanakan. Apalagi Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggarannya,” papar Rudy.

Beberapa waktu lalu, Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik mengatakan langkah awal untuk pelaksanaan pembangunan waduk Sei Kawal, Bintan adalah menyelesaikan persoalan lahan. Karena sebagian punya masyarakat, sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung.

Bersasarkan kajian yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, daya mampunya mencapai 400 liter perdetik. Sehingga kehadiran waduk Kawal bisa untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah untuk wilayah Pulau Bintan dan Detail Engineering Design (DED) sudah selesai dikerjakan.(jpg)

Pelabuhan Dompak Senilai Rp 41 Miliar Mangkrak

0
Pelabuhan Dompak masih belum bisa digunakan. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Terminal Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang yang dijanjikan selesai Desember 2016. Hingga berakhir masa kontrak 31 Desember 2015 belum juga bisa digunakan. Anggaran proyek ini dari APBN 2015 sebesar Rp 41 miliar.

Anggota DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov menyayangkan proyek untuk fasilitas masyarakat yang menelan anggaran besar ini sudah banyak yang rusak sebelum digunakan.

“Coba lihat ke sana (pelabuhan, red), itu sudah banyak yang rusak. Itu anggarannya besar loh. Puluhan miliar. Apa yang salah dalam proyek itu, kok sampai sekarang tak selesai-selesai,” ungkap Ruslan ditemui di Kantor DPRD Kepri, Dompak Tanjungpinang, Senin (20/2).

Ruslan meminta, pihak kejaksaan maupun kepolisian agar segera menyelidiki, apakah ada tindakan yang salah dalam pekerjaannya. “Saya minta kejaksaan maupun kepolisian menyelidiki ini. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana sebesar itu, tapi belum juga bisa digunakan. Malah sudah banyak yang rusak disana sini,” tegasnya.

“Sebenarnya ini ranah komisi tiga, tapi saya kan anggota dewan juga, jadi berhak mengawasi. Apalagi komisi saya bermitra dengan kejaksaan dan kepolisian,” ungkapnya.

Ruslan meminta Pemprov Kepri serius dalam menangani proyek yang berhubungan dengan fasilitas umum seperti terminal pelabuhan ini.

“Masa buat pelabuhan ini tidak ada kajiannya, kan tak mungkin. Ini pasti ada yang tidak beres. Bayangkan, sudah satu tahun lebih mangkrak. Kalau begini, kan jadi proyek mubazir,” pungkasnya. (cca)