Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 13633

Pemko Biayai BPJS untuk 54 Ribu Warga

0

batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Kota Tanjungpinang menggelar sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Aula Serba Guna Bulang Linggi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Rabu (22/2).

Kegiatan pemberian pemahaman tentang kewajiban para pelaku usaha mikro mendaftakan diri dan karyawannya ke Program JKN-KIS itu dihadiri Sekda Kota Tanjungpinang Riono, Kepala Kejari Kota Tanjungpinang Hery Ahmad Pribadi, Kepala PTSPPM Kota Tanjungpinang Hamalis, dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Tanjungpinang Dr Lenny Marlina.

Sekda Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan program JKN-KIS ini telah dicanangkan Pemerintah Pusat sejak 1 Januari 2014 sampai 2019 mendatang. Dalam pencanangannya, seluruh masyarakat diharuskan mengikuti program nasional ini.

“Bagi pelaku usaha mikro juga diwajibkan mendaftarkan beserta karyawannya ke JKN-KIS. Apabila tidak ikuti, akan diberikan sanksi berupa tidak memberikan pelayanan kepada usahanya sampai menutup izin usahanya,” tegas Riono.

Pemko Tanjungpinang, kata Rino sangat mendukung suksesnya pelaksanaan program tersebut. Bukti dukungan itu dengan menanggung biaya BPJS untuk 40 ribu masyarakat kurang mampu melalui APBN dan melalui APBD Kota Tanjungpinang dari 2014 sampai 2016 sebanyak 14 ribu orang.

“40 ribu dari APBN dan 14 ribu orang dari APBD. Jadi totalnya ada 54 ribu warga yang dibiayai Pemko Tanjungpinang,” ungkap Riono.

Bahkan, lanjut Riono Pemko Tanjungpinang akan menanggung kembali biaya BPJS untuk masyarakat Tanjungpinang tahun ini. Biaya yang dibebankan dalam APBD 2017 itu akan diperuntukan 4 ribu masyarakat kurang mampu.

“Pencapaian yang sudah tercover sekarang, BPJS untuk masyarakat Tanjungpinang mencapai 70 persen. Targetnya 2019 mendatang bisa mencapai 90 persen,” jelasnya.

Riono berharap Kejari Tanjungpinang dan PTSPPM Tanjungpinang berperan aktif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan karyawannya. Dan mengimbau semua elemen masyarakat mau mendukung suksesnya program nasional tersebut.

“Pihak BPJS sendiri perlu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Karena kami masih mendengar keluhan atas ketidakpuasan pelayanan yang diberikan BPJS,” sebutnya.

Perwakilan BPJS Cabang Tanjungpinang, Gunardi Candara mengatakan tahun ini BPJS diberikan target sasaran untuk memasukkan 150 pelaku usaha berikut karyawannya ke dalam program JKN-KIS ini. Maka untuk capaian target itu dilaksanakan sosialisasi pemberian pemahaman.

“Kami inginkan seluruh pelaku usaha mikro dan karyawannya mendaftarkan ke program JKN-KIS ini,” katanya. (ary)

 

Jaringan Internet Belum Masuk, Tujuh Sekolah Negeri Ini Belum Bisa UNBK

0

batampos.co.id – Enam sekolah menengah atas (SMA) negeri, dan satu SMK negeri di Pulau Kundur, belum mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penyebabnya, sekolah tersebut belum didukung sarana dan prasarana seperti perangkat komputer. Bahkan masih ada sekolah yang belum dijangkau jaringan internet.

Kepala SMA N 02 Kundur Zurkani menyebutkan, seluruh siswa peserta ujian nasional (UN) sebanyak 88 orang. Sebanyak 45 diantaranya siswa, dan 43 siswi. Namun mereka belum bisa mengikuti UNBK. Dikarenakan SMAN 02 belum masuk jaringan internet. Selain itu, terbatasnya jumlah perangkat komputer sehingga UN dilaksanakan secara manual.

“Sekolah kami belum dijangkau jaringan internet. Jika mengakses internet masih mengandalkan modem. Jika dalam kondisi mendesak untuk laporan sekolah kita gunakan layanan warung intertnet (warnet) yang tempatnya lumayan jauh. Jujur kalau ditanya sekolah kami juga ingin melaksanakan UNBK, tapi belum didukung dengan sarana dan prasana,” terang Zurkani, Rabu (22/2) kemarin.

Secara terpisah pengawas SMA/SMK dan MA di Kundur Syaril membenarkan belum satupun SMA yang berstatus negeri di Pulau Kundur bisa melaksanakan UNBK. Lebih lanjut dikatakan pada tahun ini terdapat 982 orang peserta UN terdiri dari SMA N 01 208 perserta, SMA N 02 88 peserta, SMA N 03 135 peserta, SMA N 04 139 peserta, SMA N 05 45 peserta, SMA N 06 47 peserta, SMKN 01 174 peserta, SMK Budi Mulya 100 peserta dan 15 orang peserta Madrasah Aliyah Al Huda. Dari sekian sekolah tingkat atas hanya SMK Budi Mulya yang melaksanakan UNBK. (ims)

Pencuri Laptop Dirut PLN, Diringkus Polisi

0

batampos.co.id – Selain melakukan pencurian laptop dan iPad milik Dirut Bright PLN Batam. Ratman, 33, dan Kamaludin, 26, yang ditangkap tim Buser Polresta Barelang, beberapa hari yang lalu juga pelaku pencurian laptop di kantor Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

Kapolsek Tanjungpinang Kota, AKP Edy Supandi membenarkan pelaku dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap, juga melakukan pencurian laptop milik Dovi, pegawai Pemko Tanjungpinang yang bertugas di kantor Sekretariat DPRD Tanjungpinang.

“Terungkapnya berkat pengembangan petugas di Batam yang kemudian dinformasikan ke kami,” ujar Edy, Rabu (22/2).

Dikatakan Edy, dalam menjalankan aksinya di kantor Sekwan Tanjungpinang itu. Kedua pelaku berpura-pura sebagai penjual kacamata keliling. Namun, jika melihat targetnya lengah mereka pun mengambil barang berharga milik korbannya.

“Pura-pura jualan kacamata itu hanya modus, agar orang tidak curiga. Mereka mencuri dengan memanfaatkan kelengahan orang atau targetnya,”kata Edy.

Dari pengungkapan tersebut, terang Edy, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa laptop merk Asus yang didapati dirumah yang disewa pelaku di Batam.

“Laptop itu belum sempat dijual. Pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Buser Polresta Barelang sendiri berawal dari rekaman CCTv yang ada di kantor Bright PLN Batam,” sebut Edy.

Untuk itu, sambung Edy akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam tujuh tahun penjara.

“Jadi tunggu mereka sudah selesai menjalani perkaranya disana (Batam). Baru nanti mereka dilimpahkan ke kami. Saat ini kedua pelaku juga mendekam di sel Polresta Barelang,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Edy mengimbau masyarakat untuk mewaspadai setiap gerak gerik orang yang menawarkan atau berjualan barang dengan mendatangi rumah warga.

“Memang tidak semua yang berjualan dengan berkeliling dan mendatangi rumah warga itu memiliki niat jahat. Namun, masyarakat harus selalu waspada dan mengawasi gerak geriknya untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.(ias)

Soal Pajak Ganda Belanja Obat, Pemda Minta Fatwa ke Kementerian

0

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, Pemerintah Daerah masih mengupayakan solusi keterbatasan obat-obatan di RSUD.

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengawas RSUD, BPKPAD, Dinas Kesehatan
dan pihak RSUD masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Direktorat pajak, terkait adanya beban pajak ganda kepada distributor setiap belanja obat untuk Natuna.

“Solusi keterbatasan obat masih diusahakan, masalah ini sudah disampaikan di Kementerian Kesehatan dan Direktorat pajak. Namun untuk sementara Rumah Sakit hanya bisa membeli obat-obatan dalam jumlah sedikit. Supaya tidak terjadi kekosongan,” sebut Ngesti ditemui di Restoran Basisir Ranai, Rabu (22/2).

Dikatakan Ngesti, beban pajak ganda kepada distributor obat-obatan untuk Natuna jelas sangat memberatkan. Karena ketika barang melewati wilayah Batam dikenakan pajak PPN 10 persen. Masuk ke Natuna, juga dibebankan pajak PPN 10 persen.

“Jelas ini beban pajak PPN sebesar Rp 20 persen sangat beratkan distributor. Mudah-mudahan Kementerian memberikan solusi untuk Natuna dan mengeluarkan fatwa,” kata Ngesti.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Dicky Kusnadi mengatakan, pekan lalu persoalan pajak ganda ini sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Dirjen Pajak. Terkait beban pajak barang (Obat-obatan,red) yang keluar dari Batam.

Persoalan pajak ganda ini kata Dicky, masih digodok di Kementerian. Pemerintah Daerah juga meminta fatwa tertulis, agar memberikan solusi yang membantu Natuna dalam belanja obat-obatan.

“Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Dirjen pajak. Supaya ada solusi soal pajak ganda ini. Pemerintah Daerah jelas meminta fatwa Kementerian Keuangan,” ujar Dicky.

Pajak ganda ini menurut Dicky, disatu sisi keduanya memiliki badan hukum yang kuat. Batam sebagai wilayah FTZ diatur dalam peraturan menteri keuangan. Sementara Pemerintah Daerah sebagai wajib pungut pajak PPN sebesar 10 persen.

“Memang semestinya, satu objek pajak tidak boleh dipungut pajak oleh dua instansi yang sama dibawah Kementerian keuangan. Tentu ini kebijakannya di Kementerian Keuangan,” sebut Dicky.(arn)

Unit Saber Pungli Dikukuhkan

0
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti kukuhkan unit saber pungli kabupaten Natuna. Foto : Batampos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengkukuhkan Unit Saber Pungli Kabupaten Natuna, di restoran Basisir Ranai, Rabu (22/2). Pengukuhan disaksikan Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Heru Pranoto sekaligus ketua unit Saber Pungli Provinsi Kepri.

Ngesti menegaskan, unit Saber Pungli yang sudah dikukuhkan dinilai sangat penting sebagai langkah membersihkan praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah sebagai menjalankan amanat rakyat dan pengayom masyarakat.

“Saya harap unit Saber Pungli Kabupaten Natuna bekerja maksimal dan profesional. Supaya Pemerintah ini punya wibawa dengan pengayom masyarakat yang bersih,” tegas Ngesti dalam sambutannya.

Disatu sisi kata Ngesti, praktik pungli sudah tidak mengarah pada semangat transparansi untuk memberantas KKN yang dapat merusak sendi ekonomi masyarakat.

“Besar harapan, kedepannya Unit Saber Pungli Kabupaten Natuna bisa bekerja maksimal. Tentu yang lebih penting adalah pencegahan dan upaya prepentif. Sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Ngesti.

Ngesti mengatakan, dibentuknya unit Saber Pungli ini perlu dijelaskan sasarannya kepada setiap elemen, supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama pada pihak sekolah, yang memiliki kegiatan.

“Khusus Pemerintahan ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, jika ada indikasi Pungli. Harus segera ditingak lanjuti, supaya tidak bebankan masyarakat,” tegas Ngesti.(arn)

Jumlah PHK Sampai Akhir Tahun 3 Ribu Orang

0

batampos.co.id -Hingga saat ini ada sebanyak 8 ribu orang karyawan PT Saipem Indonesia Karimun Branach (SIKB) yang sudah di PHK. Dan, sampai dengan akhir tahun nanti jumlah yang akan di PHK diperkirakan ada sebanyak 3 ribu orang.

“Ini disebabkan, karena jumlah pekerjaan juga tidak banyak,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah kepada Batam Pos, Rabu (22/2).

Memang, lanjut Azmi, dalam dua bulan nanti ada pekerjaan dari BP Tangguh untuk pembuatan modul. Hanya saja, pekerjaan itu tidak sebesar pekerjaan yang pernah dikerjakan pada dua tahun lalu. Apalagi, yang akan dikerjakan hanya dua modul. Sehingga, jumlah pekerja yang dibutuhkan juga tidak banyak. Saat ini, perusahaan sedang menyelesaikan pekerjaan pembuatan proyek Kaombo untuk keperluan pengeboran minyak dan gas.

Data November tahun lalu jumlah tenaga kerja sebanyak 13.605 orang. Jumlah ini sudah termasuk pekerja yang berasal dari perusahaan sub kontraktor dan dari jasa penyalur tenaga kerja. Jika saat ini masih ada 8 ribu pekerja, termasuk di dalamnya pekerja dari perusahaan sub kontraktor. Maka yang sudah diberhentikan dari perusahaan tersebut sekitar 5 ribu orang. (san)

UMS 2017 Naik 8 Persen

0

batampos.co.id – Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) tahun ini, khususnya untuk bidang konstruksi telah disepakati sebesar Rp3.010.500 atau mengalami kenaikan 8 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.787.500.

Kenaikan ini hasil kesepakatan yang dibahas unit serikat pekerja dengan PT Saipem Indonesia Karimun Branach (SIKB) Selasa (21/2). Proses pembahasan berjalan aman dan lancar. “Kebetulan di Karimun bidang konstruksi hanya satu saja, yakni PT SIKB, angka yang disepakati untuk UMS tahun ini Rp3.010.500. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak Rp223 ribu dari UMS tahun lalu atau naik sekityar 8 persen,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah kepada Batam Pos, Rabu (22/2).

Untuk penerapan UMS yang baru ini, katanya, sesuai dengan ketentuan akan mulai dibayarkan pada bulan depan. Dengan selesainya UMS bidang konstruksi, maka hanya tinggal satu bidang yang belum. Yakni bidang pekerja di shipyard atau galangan kapal. Sedangkan, untuk sektor pertambangan batu granit sudah disepakati akhir tahun lalu dengan angka Rp2.841.562 atau mengalami Rp216.562 dibandingkan tahun lalu.

”Khusus untuk UMS galangan kapal, dari dinas tidak bisa memaksa kapan harus selesai. Artinya, kita tidak bisa intervensi. Karena, hal ini merupakan kewenangannya dari unit serikat pekerja yang ada perusahaan galangan kapal dengan pihak perusahaan galangan kapal,” paparnya. (san)

 

Danrem Latihan Nembak dengan Prajurit

0
Komandan Korem 033 WP Membidik Sasaran Tembak. F Korem 033 WP untuk Batam Pos

batampos.co.id – Guna memelihara dan meningkatkan keterampilan agar mampu mencapai standar kualitas tingkat mampu. Personel Korem 033 Wira Pratama (WP) mengikuti latihan menembak di lapangan tembak yang ada di Mako Korem 033 WP, di Sei Timun, Senggarang, Kamis (22/2) pagi.

Latihan menembak yang masuk dalam program kerja itu pun disaksikan Komandan Korem 033 WP, Brigjen TNI Fachri. Bahkan Jenderal Bintang satu itupun mencoba senjata organik jenis SSI dalam ajang lomba menembak bersama jajaran perwiranya.

“Latihan menembak adalah kebutuhan yang harus dimiliki. Seorang prajurit harus mahir memegang senjata dan menembak,”ujar Komandan Korem 033 WP dihadapan anggotanya.

Dikatakan Fachri, latihan menembak ini juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel. Karena menembak merupakan salah satu yang harus dimiliki prajurit dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini merupakan program kerja kami di Korem 033 WP. Latihan ini juga dilakukan secara bertahap, bertingkatan dan berkelanjutan,” ucap Fachri.

Dalam lomba menembak khusus jajaran perwira Korem 033 WP, Kasi Pers Korem 033 WP Kolonel Arm Sanuri Hadi, menjadi pemenang dengan menyisihkan perwira lainnya karena meraih poin tertinggi.(ias)

Berikan Pelayanan Prima, DPM-PTSPP Buka Loket di Tiga Kecamatan

0

batampos.co.id – Plt Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPM-PTSPP) Kabupaten Lingga, Raja Fahrurrazi janji berikan pelayanan prima. Untuk itu pihaknya tengah mempersiapkan loket pelayanan perizinan di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Singkep, Senayang dan Lingga Timur, Rabu (22/2).

Penempatan loket di tiga wilayah kecamatan ini lanjut Raja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Program kami tahun ini salah satunya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Ada konter yang akan kami buka di Dabosingkep, Senayang dan Sungai Pinang Lingga Timur,” ungkapnya kepada awak media.

Untuk pelayanan loket di masing-masing kecamatan dijelaskan Raja, pihaknya bekerjasama dengan lembaga pemerintahan di wilayah kecamatan.

Khusus di kecamatan Singkep, loket PTSP akan ditempatkan di dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kini telah berkantor di Dabo Singkep. Sedang kecamatan Senayang, dan Lingga Timur lanjutnya akan ditempatkan di kantor kecamatan setempat. Yakni bekerjasama dengan tim Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) milik pemerintah kecamatan tersebut.

“Personil kami terbatas, jadi langkah kerjasama akan mengatasi kendala itu. Kami minta dibantu dululah. Target kami memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi lebih banyak melayani dari pada dilayani ” tuturnya.

Untuk taget kerja bidang penanaman modal dan investasi tahun 2017 ini, mantan Kabid PTSP Provinsi Kepri itu mengatakan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi dan mencoba menyelesaikan hambatan pada beberapa investasi yang lama. (mhb)

Yuk Luangkan Waktu, Bersihkan Lingkungan

0
Bambang, warga Moro ketika membersihkan sampah di Parit. Foto: Polister/batampos

batampos.co.id -Membersihkan lingkungan tempat tinggal kita tidak harus menunggu moment atau intruksi dari ketua RT atau RW, tapi bisa dilakukan atas inisiatif sendiri. Seperti Bambang (46), warga Moro. Bambang membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di saluran parit lingkungan Kelurahan Moro Timur, Rabu (22/2) kemarin. Termasuk pasir yang ada di parit langsung diangkat. Tujuannya, agar aliran air menuju ke laut lancar, dan tidak tersumbat.

”Biar lancar saja Pak. Maklum, sudah dangkal dan banyak sampah di sini. Melalui media inilah, saya berharap kepada masyarakat agar jangan membuang sampah di parit,” ucapnya.

Bambang mengatakan, saluran air parit yang berada di samping rumah tempatnya berjualan makanan itu adalah satu satunya tumpuan pembuangan air ke laut di Kelurahan Moro. Makanya, melihat tumpukan sampah plastik dan pasir tersumbat membuat air tak lancar turun ke laut.

”Peranan kita semualah, untuk menjaga lingkungan agar bersih. Jadi bisa meminimalisir penyakit, maklum cuaca saat ini tidak menentu,” ungkapnya.

Melihat kondisi itulah, kata Bambang pada kesempatan istirahat tak berjualan makanan pagi dimanfaatkannya untuk membersihkan saluran air parit tersebut. Soalnya,aktifitasnya berjualan makanan pada waktu sore hingga malam saja.Karena itulah tiap hari melihat tumpukan sampah jadi tergerak hatinya untuk membersihkan sampah dan mengangkat pasir yang tersumbat.

”Cukup meluangkan waktu sedikit saja. Maklum, saya jualan di sore hari,” singkatnya.(pst)