batampos.co.id – Pusat perbelanjaan Matahari Departement Store (MDS) Mega Mall di Batamcenter memberikan promo menarik selama bulan Februari ini. Promonya setiap berbelanja Rp 500 ribu gratis gelas jar.
“Kita menyediakan promo ini khusus untuk bulan Februari. Selama promo ini kita menyedikan ratusan gelas,” ujar Supervisor Matahari Departement Store Mega Mall, Ulfa Zulaita Lubis, Rabu (1/2)
Untuk mendapatkan gelas ini, customer harus berbelanja Rp 500 ribu untuk semua produk MDS, diantaranya sepatu, pakaian anak-anak, dan pakaian dewasa. “Syaratnya berbelanja 1 struk dan tidak berlaku untuk kelipatan,” terangnya.
Selain promo ini, MDS memberikan promo beli 1 gratis 2 untuk pembelian pakaian anak-anak dan dewasa. Produk yang berlaku untuk pembelian pakaian dewasa diantaranya produk St Ives, Connexion, Eprise dan ELC, Nevada, dan Details.
Sedangkan pakaian remaja, diantaranya poroduk Superti, Details, serta Nevada. “Promo ini berlaku untuk produk-produk unggulan kita. Tentunya dengan kualitas bagus,” terangnya.
Selain itu, sambung Ulfa, MDS Mega Mall menyediakan promo diskon 20 persen untuk pembelian satu produk, yakni Detail, Superti, Kibztoo, Litle M, serta Charli Adam.
“Hampir semua produk kita berikan promo. Dan setiap bulannya kita menyediakan hadiah-hadiah kejutan,” katanya. (opi)
batampos.co.id – Kawasan Orchard Park yang merupakan persembahan terbaru dari developer ternama Agung Podomoro Land, kembali memperkenalkan Cluster Exclusive yang berada di cluster Persea. “Kenapa eksklusif karena fasilitas dalam cluster ada collective garden dan collective pool,” ujar Sales Manager Orchard Park, Ellya di Batamcenter, Rabu (1/2).
Ellya mengatakan tipe unit yang ditawarkan di cluster Persea Exclusive ini, memiliki ukuran yang sama dengan tipe Falco. Yakni dengan luas tanah 200 meter per segi dan luas bangunan 200 meter per segi. Total unit dalam satu cluster yang hanya 100 unit. “Unit terbatas, harga perdana mulai dari Rp 3-an miliar,” tambahnya.
Orchard Park dibangun di luas lahan 42 hektare, dengan total yang akan dibangun sebanyak 1500 unit, yang terdiri dari dua cluster Durio dan Persea. Kedua cluster ini mempunyai keunggulan masing-masing, seperti tipe Falco yang berada di cluster Persea menawarkan konsep mediterania, dengan kolam renang khusus bagi penghuni. Sedangkan cluster Durio menyuguhkan konsep semi-resort, sehingga penghuni selalu merasa liburan setiap hari.
Menariknya setiap hunian disini ditunjang dengan fasilitas yang akan memberikan kemudahan kepada penghuni seperti, club house, jonggsing track, minimarket, kolam renang, taman bermain anak-anak, fiber optik, sollar cell linghting system yang berguna untuk menjaga lampu tetap hidup walaupun dipadamkan oleh PLN.
Tak hanya itu perumahan ini juga dilengkapi fasilitas keamanan berlapis yang sangat aman menambah kenyamanan dan ketenangan keseharian penghuni. Seperti One gate access, access card system, sistem keamanan 24 jam, cctv, dan yang paling unik, fasilitas panic button di setiap rumah sehingga kejadian yang tidak diinginkan dapat ditangani secepatnya oleh petugas keamanan.
Keunggulan perumahan ini berada di jantung kota Batam, dekat dengan kawasan industri Tunas, dekat dengan pelabuhan Ferry Internasional, dekat dengan Mega Mall, dekat dengan bandara Hang Nadim Internasional. “Saat ini kami sedang tahap pembangunan,” ucap Ellya.
Spesifikasi bangunan sudah tidak perlu diragukan lagi dengan pondasi tiang pancang, struktur baton bertulang, dengan kerangka baja, serta menggunakan bata merah dengan kualitas tertinggi, menggunakan genteng beton, plafon gypsum board, setiap kamar mandi lantai keramik dengan shower air panas dan dingin.
Berminat bisa kunjungi kantor pemasaran dialamat jalan Orchard Boulevard Batamcentre. (cr12)
PM Kanada Justin Trudeau saat memberikan pernyataan di depan parlemen soal penembakan masjid di Quebec. (AP Photo)
batampos.co.id – Kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi awal media dimana saja di dunia.
Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengkritik jaringan televisi Fox News pada Selasa (31/1). Sebab, media Amerika Serikat (AS) itu salah menginformasikan identitas tersangka penembakan di Islamic Cultural Center Kota Quebec pada Minggu malam (29/1). Setelah dikritik, Fox News menghapus informasi salah yang disebarluaskan lewat akun Twitter-nya kemarin (1/2).
Diwakili Direktur Komunikasi Kantor PM Kate Purchase, Trudeau memprotes pemberitaan Fox News yang tidak benar. Meski disampaikan lewat Twitter, bukan lewat jaringan resmi, informasi yang beredar Senin tengah hari itu bisa menggiring publik pada opini yang salah. Khususnya terhadap Maroko. Sebab, dalam cuitannya, Fox News menyebutkan bahwa pelaku penembakan berkewarganegaraan Maroko.
”Tweet yang diunggah Fox News pada Senin lalu itu mengandung informasi yang salah dan bahasa yang bisa menggiring opini publik pada hal yang tidak benar tentang identitas pelaku penembakan masjid di Kota Quebec,” terang Purchase dalam surat yang dialamatkan kepada Co-President Fox News Bill Shine.
Hingga esoknya, keterangan salah itu belum dihapus dari linimasa Twitter Fox News.
Lantaran keterangan tidak benar itu masih bertahan, Purchase melayangkan kritik resmi kepada Shine. Dia menuntut Fox News mencabut keterangan salah tersebut atau meralatnya dengan informasi yang benar.
”Informasi tersebut tidak benar. Bahkan, pada hari yang sama, kami memublikasikan bahwa tersangka 27 tahun itu adalah warga negara Kanada-Prancis, bukan Maroko,” terang Purchase.
Sebelumnya, Kepolisian Kota Quebec memang memberitakan bahwa aparat telah mengamankan dua laki-laki. Saat itu, beberapa saksi mengaku melihat dua pria menyerbu masjid dan melepas tembakan dengan membabi buta. Namun, setelah melewati pemeriksaan dan interogasi, salah seorang pemuda dibebaskan. Kabarnya, pria yang dibebaskan itulah yang berkewarganegaraan Maroko.
”Informasi salah Fox News tersebut berpotensi memecah belah masyarakat,” tegas Purchase. Dia tidak ingin masyarakat Maroko di Kanada terkucilkan atau malah menjadi sasaran tindak kejahatan setelah muncul kata Maroko dalam cuitan Fox News itu. Sebagai negara majemuk yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, Kanada mengecam keras penembakan maut pada Minggu lalu tersebut.
Dalam kesempatan itu, Purchase mengkritik kebijakan baru imigrasi AS yang diteken Presiden Donald Trump pada akhir pekan lalu. Sebagai negara yang menaungi 1 juta umat muslim, Kanada memilih mengembangkan tenggang rasa dalam masyarakat.
”Kami berfokus pada keamanan dan persatuan masyarakat. Kami tidak akan membangun tembok atau malah mengambinghitamkan kelompok tertentu,” tandasnya.
Sementara itu, investigasi terhadap Alexandre Bissonnette, pelaku tunggal penembakan di Quebec, berlanjut. Kemarin polisi menyatakan bahwa pelaku merencanakan aksinya cukup lama. Buktinya, dia menyewa apartemen di dekat masjid tersebut pada Juli. Namun, polisi belum bisa mengungkap motif pelaku yang mengaku penggemar berat Trump itu di Facebook-nya. (AFP/Reuters/hep/c16/any/tia)
Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bersama anggota DPRD Tanjungpinang melihat kondisi mesin operasi SWRO di Batu Hitam Tanjungpinang, Rabu (1/2). F.Yusnadi/Batam Pos.
batampos.co.id -Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga bersama Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang. Dewan Kota mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun segera bertindak. Sehingga infrastruktur yang sudah ada, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kita melihat SWRO ini merupakan pembangunan strategis bagi masyarakat Tanjungpinang. Karena fungsinya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya bagi di bagian pelantar,” ujar Ade Angga menjawab pertanyaan Batam Pos disela-sela sidak.
Menurut Politisi Partai Golongan Karya tersebut, memang sampai saat ini proses serahterima pengelolaan masih belum dilakukan. Meskipun Pemko Tanjungpinang sudah menyatakan kesiapan untuk mengelola SWRO ini. Karena harus melalui perantara Pemprov Kepri. Masih kata Angga, lokusnya adalah Tanjungpinang, dan manfaatnya juga untuk masyarakat Tanjungpinang. Atas dasar itu, pihaknya sebagai wakil rakyat punya tanggungjawab untuk mendorong pemanfaatan SWRO dengan segera.
“Infrastruktur ini sudah selesai dibangun dua tahun yang lalu, tetapi manfaatnya belum bisa dinikmati. Padahal sudah Rp97 miliar dana APBN dan APBD yang terpakai untuk pembangunan strategis ini. Tentu anggaran tersebut berasal dari jerih payah rakyat,” papar Angga.
Pria yang duduk sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungpinang tersebut juga mengatakan, dana rakyat yang sudah dikeluarkan tersebut sangat fantastis. Dipaparkan Angga, persoalan tarif masih bisa dikesampingkan dulu. Karena ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat banyak, apalagi bagi masyarakat Tanjungpinang yang bermukim di kawasan pelantar.
“Jika kita hitung-hitungan tarif SWRO yang nilanya Rp19,500 perliter kubik. Maka untuk satu kubik bisa mendapatkan lima (5) drum air bersih. Sedangkan membeli air dengan mobil tangki untuk ukuran 1.000 liter atau ukuran yang sama, minimal harus mengeluarkan Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” jelas Angga.
Lebih lanjut, lulusan Universitas Negeri Riau (UNRI) tersebut menjelaskan, memang tarif SWRO yang dipersoalkan kedengarannya mahal, tapi coba kalkulasikan berapa kesulitan warga di sepanjang pesisir selama ini dalam memperoleh air bersih. Bahkan warga rela membeli air bersih dengan menggunakan bot dan mobil tangki. Selain harganya mahal, kualitasnya juga masih diragukan.
“Jika fasilitas publik terus dibiarkan mangkrak seperti ini, maka sebenarnya kita sedang membiarkan kekejaman berlangsung. Tujuan utama pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Angga.
Dikatakannya juga, kapasitas produksi SWRO adalah 50 liter perdetik dan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 4.000 pelanggan. Hadirnya SWRO memberikan alternatif bagi masyarakat sudah tersambung pipa PDAM Tirta Kepri. Sehingga kapasitasnya bisa bertambah menjadi 8.000 pelanggan. Bahkan sampai saat ini, sudah ada 2.845 meteran yang sudah terpasang dirumah-rumah warga.
“Jumlah ini tentunya adalah pasarnya SWRO. Artinya tingginya harapan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari SWRO ini. Kita sangat yakin, SWRO akan memberikan manfaatkan apabila sudah difungsikan,” tegasnya lagi.
Ditambahkan Angga, sidak yang dilakukan pihaknya ini juga untuk melihat kondisi sebenar SWRO. Pada penilainnya secara fisik memang terawat, satu pekan sekali dilakukan running. Diakuinya, kedatangan mereka sedikit kurang beruntung, karena pejaga SWRO sedang tidak dilokasi. Sehingga tidak bisa mendengar SWRO dalam keadaan produksi.
“Kita juga tidak ingin SWRO diserahkan ke Pemko Tanjungpinang nanti dalam keadaan bermasalah. Seperti kerusakan pada mesin dan sebagainya. Ini yang ingin kita pastikan,” tutup Angga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar yang ikut dalam sidak tersebut turut menambahkan, apabila semakin dibiarkan dan tidak dilakukan serahterima, pihaknya khawatir pembangunan strategis ini akan menjadi sesuatu yang mubazir. Bahkan berpotensi menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apa yang harus dipahami, SWRO adalah proyek percontohan nasional.
“Kita akan segera mendudukan persoalan ini dengan pihak-pihak terkait. Bahkan sudah kita jadwalkan Senin (3/2) mendatang untuk rapat kerjanya. Disaat musim hujan, memang kebutuhan air bisa terpenuhi. Tetapi bila musim kemarau tiba, manfaat SWRO akan sangat terasa,” ujar Ashadi.
Masih dilokasi yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Saiful Bahri turut memberikan penegasan. Dikatakannya, apabila Pemko Tanjungpinang sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola, hal penting untuk dilakukan adalah menyusun kajian teknis dan bisnisnya. Karena untuk pengelolaan tentu akan membebankan APBD Tanjungpinang nantinya.
“Walaupun Pemko sudah membuat surat pernyataan siap mengelola, tetapi kita belum melihat adanya kajian teknis dan bisnis yang mereka siapkan. Karena ini juga menjadi parameter penilaian kami nantinya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Turut turun kelokasi Anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang lainnya, Said Indri. Selain itu adalah Kepala Seksi Pembangunan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang, Heri Jumeiri. Seperti diketahui, SWRO sudah selesai dibangun sejak 14 Februari 2015 lalu. Beberapa hari kedepan, genap dua tahun proyek ini mangkrak alias tidak memberikan manfaat.(jpg)
batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri memberikan atensi serius pada kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan money changer PT Jaya Valasindo di Batam. Jika kasus ini terbukti, BI berjanji akan mencabut izin usahanya.
“Yang jelas kalau ada hal-hal yang seperti itu, tentu kami akan tindak. Sanksinya izinnya bisa dicabut, kalau memang terbukti izinnya kita cabut,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Rabu (12).
Gusti mengklaim, selama ini pihaknya sudah memberlakukan sanksi tegas itu kepada sejumlah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) atau money changer di Batam. Sayangnya, dia enggan merinci nama-nama money changer di Batam yang telah dicabut izinnya selama ini.
Gusti mengakui, pihaknya kesulitan mengawasi transaksi money changer. Sebab kebanyakan money changer melakukan transaksi melalui rekening perorangan atau rekening pribadi pemilik usaha tersebut. Menurutnya, pengawasan akan lebih mudah jika transaksi dilakukan melalui rekening atas nama perusahaan.
“Kalau melalui itukan (rekening pribadi, red) pengawasan kita tak ketemu, untuk itu kita butuh informasi dari masyarakat termasuk jika ada ditemukan Kupva ilegal, kita pasti tindak,” katanya.
Ditanya lebih lanjut mengenai kasus Jaya Valasindo, Gusti enggan banyak berkomentar. Sebab kasus ini sudah ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat. “Dan para tersangkanya sudah ditahan,” katanya.
Sementara Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Darmawel Aswar, juga menegaskan akan mengawasi proses persidangan kasus Jaya Valasindo ini di Pengadilan Negeri Batam. Menurut dia, sampai saat ini kasus tersebut sudah tiga kali disidangkan dengan terdakwa Ruslan, Tjhioe Hoek alias Eddya Warman, dan Andreas.
“Tentu diawasi dong, kasusnya sebesar itu,” kata Darmawel saat dihubungi Batam Pos pada Rabu (1/2).
Dia juga memastikan ada perwakilan BNN Pusat yang akan mengawal kasus ini. Pihaknya menempatkan perwakilan BNN Pusat di Batam khusus untuk mengawasi proses persidangan. “Pastinya ada,” tuturnya.
Fungsi perwakilan BNN itu untuk memantau jika ada kejanggalan selama proses hukum berjalan. Mereka akan langsung berkoordinasi dengan petugas BNN di Jakarta. Misalnya jika ada upaya-upaya penegak hukum untuk meringankan vonis bagi para terdakwa.
“Pasti lapor mereka,” tuturnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan pencucian uang hasil penjualan narkoba di PT Jaya Valasindo diungkap BNN pada April 2016 lalu. BNN menyebut, modus operandi money changer ini adalah menyalurkan uang hasil transaksi narkoba ke luar negeri, termasuk Singapura.
BNN mengendus, nilai transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu mencapai Rp 3,6 triliun. Namun BNN hanya berhasil menyis sekitar Rp 100 miliar beserta tujuh unit mobil milik tersangka. (cr13/ska)
batampos.co.id – Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Dabo Singkep menurun drastis dari tahun ke tahun. Sesuai dengan data yang ada, pengurusan SITU pada 2015 tercatat hingga 655 usaha, sementara pada 2016 menurun menjadi 628 orang.
Pada awal tahun ini yang baru mengurus perpanjangan SITU hanya sebanyak 200 orang saja. Untuk itu, Camat Singkep, Julita turun ke lapangan mensosialisasikan pengurusan SITU dengan menempelkan stiker di sejumlah kedai dan usaha lainnya yang telah melakukan pengurusan SITU atau perpanjangan.
“Saya pastikan pengurusan SITU tidak dipungut biaya apapun, gratis dan cepat,” ujar Julita sembari menempelkan stiker di toko Mimi di Dabo Singkep, Rabu (1/2) pagi.
Untuk itu, Juliati menyarankan agar masyarakat yang bergerak dalam dunia usaha agar mengurus langsung tanpa menggunakan calo. Jika ada kekurangan persyarakatan, Juliati melalui petugasnya bersedia membantu warga dalam perjalanan pengurusan tersebut.
Tahap awal, lanjut Juliati, Kecamatan mendata ulang seluruh warga yang membuka usaha sejak awal bulan ini dan berakhir pada akhir bulan ini juga. Dengan tegas Juliati akan memberikan sangsi kepada seluruh pengusaha yang tidak mengurus SITU sampai batas waktu tersebut.
Program ini menurut Juliati juga meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membayar Surat Izin Gangguan (HO). Warga dapat membayar izin HO ini di Kecamatan yang selanjutnya diteruskan petugas kecamatan menyetor ke Pemkab Lingga.
Program awal seratus hari kerja Camat Singkep Juliati ini, berkenaan dengan program Bupati Lingga Alias Wello yang fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (wsa)
batampos.co.id – Pemko dan PT PLN Tanjungpinang akan mengurangi jumlah pelanggan listrik subsidi berdaya 900 VA untuk golongan masyarakat tidak mampu yang berada di empat kecamatan mulai Februari 2017 ini. Pengurangan itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan tentang subsidi listrik tepat sasaran yang disepakati antara Menteri ESDM dengan komisi VII DPR RI. Dengan begitu jumlah pengguna listrik RI-900 VA tersebut akan berkurang dari 27 ribu menjadi 4 ribu pelanggan sehingga 23 ribu pelanggan lainnya akan dinon subsidikan.
“Dari catatan kita pengguna listrik 900 VA bagi golongan tidak mampu berjumlah 27 ribu pelanggan. Namun ketika dilakukan survei oleh Tim Nasional Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah itu tidak tepat sasaran. Karena hanya 4 ribu pelanggan saja yang ekonominya tidak mampu sehingga sisanya akan kita berlakukan non subsidi,” ujar Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN Tanjungpinang, Muhammad Anson ketika menggelar Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Mekanisme Pengaduan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tanjungpinang di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Tanjungpinang, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (1/2).
Kebijakan subsidi tepat sasaran itu, Kata dia, merujuk amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dari aturan itu, maka dana yang dialokasikan pemerintah untuk mensubisidikan daya listrik bagi masyarakat kurang mampu harus tepat sasaran. Namun kenyataan di lapangan, subsidi yang diberikan selama ini banyak dinikmati dari kalangan ekonomi yang mampu sehingga harus dilakukan pengurangan terhadap jumlah pengguna listrik tersebut.
Dasar yang diambilnya untuk melakukan pengurangan jumlah pengguna listrik subsidi itu melalui data yang tercatat di TNP2K 2015 lalu. Dari data dua tahun silam itu, jumlah pengguna listrik subsidi dari kalangan kurang mampu hanya 4000 pelanggan. Angka itu diperolh dari hasil survei kelompok pengeluaran perkapitanya di bawah Rp 1,1 juta per bulan. Sedangkan 23 ribu pelanggan termasuk kategori kalangan ekeonomi yang sudah mampu. Karena mereka termasuk ke dalam kelompok yang pengeluaran per kapitanya di atas Rp 1,7 juta per bulan.
“Jadi kami minta kerjsamanya pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Khususnya lurah-lurah yang menjadi ujung tombaknya agar bisa menjelaskan hal ini kepada warganya. Apabila ada pengaduan yang tidak setuju dengan kebijakan itu bisa ditangani dengan baik dan koordinasikan kepada kita untuk menindaklanjutinya,” bebernya.
Untuk saat ini, sambungnya, pelanggan daya listrik 900 VA bagi golongan masyarakat tidak mampu tepat sasaran tarifnya tetap disubsidi yaitu dengan tarif Rp 582/KWH khusus yang menggunakan meteran. Sedangkan pelanggan yang menggunakan listrik token prabayar dikenakan tarif Rp 605/KWH. Kemudian bagi pelanggan yang masuk kategori subsidi tak tepat sasaran, sambungnya lagi, untuk tahap awalnya dikenakan tarif Rp 791/KWH namun diberlakukan sampai akhir Februari ini.
Selanjutnya, bagi subsidi tak tepat sasaran tersebut akan dinaikan lagi tarifnya sebesar 32 persen. Maka dimulai Maret-April nanti mereka harus membayar tarif sebesar Rp1034/KWH. Kemudian awal Mei akan dinaikan kembali menjadi Rp 1352/KWH sampai dilakukannya penyesuaian hingga Juli mendatang.
“Kalau yang gunakan daya 450 VA tidak ada perubahan tarifnya. Kebijakan ini hanya diberlakukan untuk 900 VA aja. Kami mohon agar kebijakan ini bisa diterima seluruh masyarakat Tanjungpinang,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BP4D Tanjungpinang, Surjadi mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait diberlakukannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Kemudian untuk pemahaman bersama tentang mekanisme pengaduannya.
“Kami akan meminta 18 kelurahan yang ada di empat kecamatan mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Tapi kami juga meminta agar PLN siap untuk mendampingi apabila ada permasalahan yang terjadi,” katanya.
Lurah yang ada di empat kecamatan, Kata dia, diminta untuk mengumpulkan seluruh perangkat RT/RW yang berada di wilayahnya masing-masing. Kemudian paparkan kebijakan yang akan diberlakukan tersebut. Apabila nantinya ada masyarakat yang tidak terima jika tarif subsidinya dinaikan bisa membuat aduan atau laporan di atas kertas yang tersedia. Selanjutnya aduan itu akan diteruskan kepada PT PLN Tanjungpinang.
Diharapkannya, bagi masyarakat yang merasa sudah mampu atau mapan ekonominya bisa menerima kebijakan ini. Sebab subsidi daya listrik 900 VA itu hanya diperuntukan masyarakat kurang mampu saja.
“Bagi yang kurang mampu dan namanya tidak di masukan sebagai penerima subsidi bisa komplain. Nanti akan kita tindaklanjuti ke PLN. Tapi bagi yang masyarakat sudah mampu diminta dukung kebijakan ini,” ungkapnya. (ary)
Wali Kota Hakode Toshiki Kudo bersama member JKT48. (Twitter @officialJKT48)
batampos.co.id – Kota Hakode, prefektur Hokkaido, Jepang menunjuk Grup idola JKT48 sebagai ambassador atau duta wisata kota tersebut.
Lewat JKT48, Wali Kota Hakode Toshiki Kudo ingin agar kotanya lebih banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia dan Asia Tenggara.
Pengangkatan JKT48 sebagai duta wisata itu secara resmi dilakukan Senin (30/1) lalu di balaikota Hakodate. Di sana, mereka bertemu secara langsung dengan Wali Kota Toshiki Kudo.
GM Teater JKT48, Melody Nurramdhani Laksani pada Jawa Pos mengaku sangat senang dengan hal itu. Apalagi, Hakodate merupakan kota yang punya kebudayaan unik dibanding daerah lainnya di Jepang.
’’Banyak hal unik karena kebudayaan barat dan Jepang yang bercampur,’’ ujarnya.
Oleh sebab itu, Hakodate bisa menjadi alternatif tujuan wisata. Melody berharap, JKT48 bisa membuat orang-orang Indonesia yang berwisata ke Jepang untuk mengunjungi kota berpenduduk 279 ribu jiwa itu.
’’Kalau nanti banyak orang Indonesia ke sini, kami harap banyak juga orang Hakodate yang main ke Jakarta,’’ imbuhnya.
Dikutip dari Japantimes, JKT48 berada di Hakodate untuk berbagai kegiatan. Salah satunya, syuting untuk video klip di beberapa lokasi wisata kota itu. Spot yang diambil diantara di pasar pagi khusus ikan, sampai Menara Goryokaku setinggi 107 meter.
’’Saya mendengar kalau jumlah orang yang traveling ke luar negeri meningkat karena pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya ingin ke sana (Indonesia, red) juga,’’ kata Toshiki Kudo. (dim)
batampos.co.id – Sejak dibukanya pelayanan pemohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Mapolsek Kundur pertengahan April 2016 lalu, antusias masyarakat terus meningkat. Setiap hari terdapat 6 sampai 10 orang pemohon pengurusan SIM.
Jika sebelumnya hanya ada 2 sampai 4 orang pemohon. Belakangan ini meningkat didominasi warga yang merantau dari Batam, pelajar serta mahasiswa. Pelayanan SIM ditangani langsung dua anggota BKO Satlantas Polres Karimun yakni Brigadir Robert Alfonso, dan Brigadir Seben Situmeang.
Kanitlantas Polsek Kundur Ipda Sadi mengaku, dari regristasi permohonan pengurusan SIM kendaraan meningkat dibanding beberapa bulan sebelumnya. Hal ini menunjukan kesadaran pengendara untuk memiliki SIM, juga meningkat.
“Pelayanan SIM ditangani langsung dua anggota BKO Satlantas Polres Karimun yakni Brigadir Robert Alfonso dan Brigadir Seben Situmeang,” sebut Sadi, Rabu (1/2) kemarin.
Brigadir Seben Situmeang menyebutkan, peningkatan pemohon didominasi SIM C untuk kendaraan roda dua, serta SIM A. Dan dirinya siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membawa syarat foto copy KTP serta surat kesehatan dari dokter.
“Untuk mendapatkan SIM seluruh pemohon akan mengikuti ujian teori dan praktek. Ujian teori akan mengerjakan 30 soalan. Jika 7,0 persen (21 soal) benar, pemohon dinyatakan lulus. Pemohon selanjutnya akan mengikuti ujian praktek setelah lulus pemohon baru mendapatkan SIM,” kata Seben.
Bagi pemohon yang lulus ujian praktek akan mengikuti proses foto. Selanjutnya membayar penerimaan negara bukan pajak (BNPB) SIM C Rp100 ribu, dan SIM A Rp120 ribu. (ims)
batampos.co.id – Oxley Convention Center melalui Joy Property memberikan penawaran harga khusus untuk apartemen yang dibangun di depan Palm Spring, Simpang Gelael Sungaipanas Batam Center.
Untuk memudahkan konsumen, Joy Property menggelar pameran di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall selama satu bulan sejak 13 Januari hingga 12 Februari mendatang.
“Hanya dengan cicilan Rp 6 jutaan perbulan saja, Anda sudah dapat memiliki satu apartemen mewah di Batam Center. DP hanya 50 persen bisa dicicil selama 36 bulan,” kata Julianto, Direktur Joy Property.
Oxley Holdings Limited lanjut Julianto, adalah developer Singapura yang sudah banyak membangun gedung tinggi diberbagai negara seperti di Inggris, Irlandia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Singapura.
“Pilot project pertamanya di Batam. Kenapa Batam ? Karena letaknya strategis, dekat Singapura dan Malaysia,” ujar Julianto.
Dikatakan Juliato, apartemen ini terintegrasi lengkap dengan pusat konvensi kelas dunia, menara bisnis, hotel eksklusif, retail, dan kuliner. Julianto berharap, hunian mewah dengan tiga menara setinggi 32 lantai ini dapat membangkitkan perekonomian Indonesia khususnya Batam.
“Kami bangun 5 tower diatas tanah seluas dua hektare,” kata Julianto.
Julianto menjelaskan, pihaknya menawarkan tiga tower untuk apartemen yang terdiri dari 32 lantai dengan total 624 unit hunian untuk tower A, tower B 569 unit, dan tower C 442 unit, total keseluruhan 1.635 unit apartemen.
“Ada 5 pilihan tipe, yaitu tipe studio, one bedroom, two
bedroom, three bedroom, dan pent house. Kami juga menawarkan 130 unit ruko dengan berbagai tipe,” ujarnya berpromosi.
“Oxley Convention City juga dekat dengan fasilitas umum seperti bank, mega mall, pelabuhan feri Internasional, dan pusat pemerintahan,” pungkasnya. (cca)
