Senin, 4 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13833

Titipan Walikota Batam kepada Wakil Walikota

0
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta agar setiap lokasi di Kota Batam diberi nama khusus. Tujuannya, agar masyarakat maupun wisatawan yang datang bisa lebih mengenal lokasi yang sedang mereka datangi.

“Saya titip kepada pak Wakil Walikota (Amsakar, Pak sekda (Jefridin) dan pak yusfa (Kadisperhubungan) untuk bisa memberi nama khusus, agar mudah diingat dan dikenal,” kata Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Windsor, Lubukbaja, kemarin.

Menurut dia, pihak terkait bisa menganti nama suatu daerah jika dirasa tidak cocok. Dan setelah nama didapat, Dinas Perhubungan pun harus membuat plang nama daerah hingga masyarakat bisa tahu dengan nama baru tersebut.

“Undang seluruh tokoh kira kira nama yang lama kita pakai lagi apa tidak. Kalau tidak kita ganti yang baru seperti contoh Sungaipanas kalau kurang pas katanya ada nama Sei. Seranggong, itu contoh saja,” terang Rudi.

Selain itu, Rudi juga menjelaskan Pemko Batam juga punya rencana menjadikan Batam sebagai kota metropolitan. Sehingga kedepan, pihaknya akan menertibkan bangunan-bangunan yang dianggap melanggar atau tidak pada tempatnya.

“Ini dilakukan karena ingin menjadikan  Batam kota metropolitan. Jadi mau tidak mau kita bongkar saja. Dan kami butuh dukungan bapak ibu sekalian. Dan setiap jalur bisa kita buat tiga lajur,” jelas Rudi.

Dijelaskannya, tahun ini pemerintah akan memperlebar 7 ruas jalan antara lain. Jalan simpang BNI sampai. Fly Over (SimpangJam), simpang Telkomsel sampai simpang kolekta, selanjutnya dari simpang telkomsel sampai underpass, dan yang terakhir di tanah longsor khusus simpang frengky sampai underpass di bantu dana dari Pemerintah Provinsi.

“Bisa dibayangkan simpang Frengky sampai underpass  akan jadi lebar sekali. Bisa dijadikan percontohan karena lebarnya sampai 50 meter,” imbunya.

Menurut dia, kebijakan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dilakukan dengan mengurangi biaya perjalanan dinas. Karena itu, ia meminta agar semua pihak bisa ikhlas demi Kota Batam lebih baik lagi.

“Dengan ikhlas kita bisa memadukan masyarakat Kota Batam. Jangan mau dipanas panasi dan fitnah, jangan cari salah yang penting tujuan kita bisa tercapai secara bersama sama,” harap Rudi mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Batam tak cukup untuk membiayai pembangunan jalan di Batam. Karena itu, Pemko Batam meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

“Beberapa jalan mau kita bangun, tapi anggaran kurang. Kita sudah minta bantuan pemerintah pusat lewat proposal yang telah diajukan beberapa waktu lalu,” katanya.

Dijelaskannya, beberapa jalan yang akan dibangun sudah dibuat proposal dan diajukan ke pusat. Diantaranya, jalan Batamcenter dari Simpang BI tembus ke SMA 3 Bandara, jalan lingkar dan beberapa jalan lainnya yang membutuhkan anggaran sangat besar.  Pihaknya juga menyurati terkait pembangunan jembatan layang di Simpang Kabil. Pembangunan jembatan layang ini, tak kunjung jelas kapan akan dibangun meskipun sebelumnya jembatan layang menjadi proyek satu kesatuan dengan pembangunan jembatan layang Simpang Jam.

“Termasuk juga jalan Batuaji menuju Sekupang. Kalau untuk jembatan belum ada jawaban,” jelasnya.

Namun, untuk tujuh ruas jalan yang akan diperlebar tahun sudah siap dikerjakan. Namun, ia tak ingat detail  anggaran yang telah disiapkan untuk perbaikan dan pelebaran tujuh jalan tersebut.

“Detail anggaran setiap titik tak ingat saya. Namun untuk perlebaran jalan secara keseluruhan sekitar Rp 50 miliar,” imbuhnya. (she)

Curi Motor, Tiga Pelajar SMP Dibekuk Polisi

0

batampos.co.id – Jajaran Polsek Tanjungpinang Kota mengamankan tiga pelajar SMP yang merupakan pelaku kejahatan yakni pencurian sepeda motor. Mereka diamankan di rumahnya masing-masing di daerah Bintan, pada Sabtu (4/2) lalu.

Mereka yang diamankan yakni ED, 16, KI, 16, dan HE, 15. Ketiga remaja tersebut merupakan pelaku pencurian sepeda motor Yamah Scorpio BP 4727 TY milik Sutamto, yang hilang di Pelantar dua, tempat kerjanya.

Kapolsek Tanjungpinang Kota, AKP Edy Supandi, mengatakan penangkapan terhadap ketiga pelaku yang merupakan anak di bawah umur ini tak terlepas dari koordinasi antara pihaknya dan Polsek Teluk Bintan, Tembeling tempat motor pelapor ditemukan.

“Kami dapat informasi dari anggota Polsek di Tembeling yang kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan,” ujar Edy Supandi.

Saat dicek, kata Edy, sepeda motor yang ditemukan sesuai dengan laporan korban. Pelaku pun langsung diamankan saat itu juga dikediamanannya masing-masing.

“Mereka ini semuanya satu sekolah. Pengakuannya mereka mencuri bukan untuk di jual, melainkan untuk dipakai sendiri,” kata Edy.

Dari hasil pemeriksaan, sambung Edy, modus mereka melakukan pencurian sepeda motor itu yakni mendorong kendaraan yang terparkir dan tidak terkunci stang.

“Atas perbuatan itu, para pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Mereka juga tidak dilakukan diversi karena ancaman hukumannya tujuh tahun. Saat ini mereka sudah mendekam di sel tahanan Polsek Tanjungpinang Kota,” pungkas Edy.(ias)

Untuk Remaja, Tantangan Masa Depan makin Berat

0
Ratusan pelamar kerja berkumpul untuk melihat papan pengumuman lowongan pekerjaan yang ada di Multi Purpose Hall Batamindo, Mukakuning, Senin (1/8). Jumlah pelamar yang meningkat akibat banyaknya pendatang baru usai lebaran. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Produksi tenaga kerja di Tanah Air ditakuti tak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara. Terutama tenaga terampil yang diperkirakan masih butuh 57 juta jiwa sampai 2030 nanti. Kementerian Ketenagakerjaan pun terus meminta agar dana pendidikan bisa disisihkan untuk pelatihan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Indonesia diprediksi bakal menempati posisi ke-7 dalam daftar negara ekonomi terbesar pada 2030 nanti. Namun, untuk mencapai hal tersebut, negara diperkirakan membutuhkan 56 juta pekerja terampil.  Hal tersebut berdasarkan prediksi kebutuhan tenaga kerja Indonesia 2030 sebanyak 113 juta jiwa.

”Saat ini, masih ada 57 juta tenaga kerja terampil di Indonesia. Itu berarti, Indonesia harus memproduksi empat juta tenaga terampil setiap tahunnya,” ujarnya, Minggu (5/2).

Sebenarnya, lanjut dia, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan pasokan dalam negeri dengan perkiraan lonjakan angkatan kerja dalam 10 tahun ke depan. Namun, bonus demografi tersebut bakal percuma jika generasi tidak diberikan keterampilan yang tepat. Karena hingga saat ini pun masih ada tenaga terampil yang oversuplai.

”Karena itu, masalah pelatihan kerja itu sangat penting. Sesuai yang telah dibicarakan, harus ada 10 persen dana pendidikan yang direalokasi untuk memperkuat sektor pelatihan kerja,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga berharap peran swasta dalam membantu membentuk tenaga terampil. Dia mengaku juga dipusingkan karena banyak persediaan tenaga kerja terampil yang mismatch dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut tentu perlu peran perusahaan swasta melalui bantuan pemagangan nasional.

”Pemerintah tidak akan bisa melakukan ini sendiri. Dukungan dari dunia usaha menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Setelah ada pemagangan, tentunya pemerintah bisa langsung memasukkan tenaga kerja untuk melakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Dengan begitu mereka punya modal untuk bekerja di industri yang memang membutuhkan SDM. ”Jadi pemagangan yang kita harapkan adalah pemagangan yang terstruktur, sesuai jabatan. Dan setelah pemagangan kita ikutkan pada uji kompetensi dan sertifikasi profesi,” imbuhnya.

Dia juga berjanji akan memberikan insentif terhadap perusahaan yang melakukan program pemagangan. Meskipun saat ini dia mengaku belum menemukan solusi dengan kementerian terkait seperti kementerian keuangan (Kemenkeu).

”Itu sudah kita sampaikan (ke Kemkeu, red). Pokoknya kami dorong agar ada insentif untuk perusahaan-perusahaan yang mengikuti progam pemagangan nasional itu,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, ikut mendorong adanya penambahan kompetensi tenaga kerja Indonesia baik dalam bentuk pelatihan maupun pemagangan. Menurutnya, hal tersebut bisa melindungi pekerja domestik dari serbuan tenaga asing ditengah regulasi yang semakin terbuka terhadap persaingan antar negara.

”Kalau bisa bukan hanya pelatihan kerja yang didorong. Tapi , pekerja yang sudah punya kompetensi dasar namun belum punya keterampilan tertentu juga dibantu sertifikasi-nya. Kalau sudah dapat dana 10 persen dari dana pendidikan saya kira cukup,” terangnya. (bil/jpgrup)

Jaksa Tangkap Christopher, Korupsi Proyek Tanggul Urung APBD 2014

0
Christopher kemaja putih digelandang usai ditangkap Satgas Kejati Bengkulu dan Satgas Kejagung. Foto : Batampos.

batampos.co.id – Pelarian Christopher O’ Dewabrata selaku Direktur PT Beringin Bangun Utama (BBU) berakhir di Jawa Barat. Menyusul tim Satgas Kejati Bengkulu bekerjsama tim Satgas Kejagung menangkap pria yang didakwa melakukan tindakan korupsi proyek tanggul Urung yang menggunakan APBD Provinsi Kepri tahun 2014, Sabtu (4/2).

Sebelumnya, Christopher masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) proyek pengerjaan tanggul Urung tahap I APBD Provinsi Kepri tahun 2014. Penangkapan Christopher dibenarkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tanjungbalai Karimun di Tanjungbatu Filpan F.D Laia.

“Iya Christopher O’ Dewabrata berhasil ditangkap di Jawa Barat oleh tim satgas Kejati Bengkulu bersama tim satgas Kejagung.

Christopher O’ Dewabrata diringkus di rumahnya. Sekarang yang bersangkutan langsung dibawa ke Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan,” terang Filpan.
Lebih lanjut dikatakan jika Christopher juga menjadi DPO Kejati Bengkulu dalam kasus yang sama, dan melarikan uang negara miliaran rupiah. Untuk sementara yang bersangkutan digelandang ke Bengkulu karena keterangan sangat dibutuhkan. Saat ditangkap Christopher mengenakan kemeja panjang warna putih dan celana jeans warna biru muda.

Filpan menjelaskan terkait kasus tidan pidana korupsi yang menjerat Christopher, bermula tahun 2014 pada dinas pekerjaan umum Provinsi Kepri terdapat pekerjaan pembangunan tanggul Urung-Tanjungbatu tahap I berasal dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp18.066.000.000. Setelah dilakukan pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi I sistem gugur ditetapkan PT Beringin Bangun Utama selaku pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp16.450.203.000.

Sementara Chisttopher O’ Dewabrata menjabat sebagai direktur utama (Dirut) PT Beringin Bangun Utama (BBU). Namun dalam perjalanan pekerjaan tanggul baru selesai sekitar 76,40 persen, dalam laporanya pekerjaan sudah rampung 100 persen.
Disebutkan berdasarkan kesimpulan ahli lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPKJ) terdapat kemahalan harga pada pekerjaan item baru pekerjaan timbunan biasa di atas rawa sebesar Rp 2.423.663.669. Prosentase pekerjaan adalah 76,40 persen dibanding 100 persen sebagaimana addendum. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp 747.736.500 dan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp 822.510.150 yang seharusnya disetorkan pada kas daerah.

Yang bersangkutan melanggar pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagiamana telah dirubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (ims)

 

Lapangan Kerja Sulit, Munculkan Kreativitas Bernilai Ekonomis

0
Jam dinding salah satu hasil kreasi putra Dabo Singkep yang dipajang di CPL. F, Wijaya/batampos.

batampos.co.id – Kumpulan anak muda Dabo Singkep menggelar bazar kesenian dengan tema Cari Pasar Lagi (CPL) di Gedung bekas Implasmen Dabo Singkep, sejak Jumat (3/1). Uniknya, seluruh barang hasil seni yang ditampilkan berasal dari barang bekas.

“Seluruh barang kami jual sebagai modal untuk kegiatan selanjutnya. Seluruh kegiatan ini murni dari dana kami dan sejumlah donatur,” ujar ketua defisi acara CPL, Wendy Febrian di lokasi kegiatan, Minggu (5/1) siang.

Di lokasi bazar terlihat sejumlah barang kesenian yang dihasilkan oleh putra daerah yang cukup menarik. Diantaranya kesenian jam dinding dari kayu belas dengan berbagai bentuk, line art berbagai berbentuk ragam yang menarik, meja dan sofa, serta gantungan baju dari limbah kayu kota kemasan barang, serta lampu belajar dari kayu bekas.

Selain itu, pengunjung yang datang juga disuguhi hiburan band yang diisi oleh sejumlah pemuda termasuk dalam panitia.

“Selanjutnya hasil produk seni anak tempatan ini akan kami pajang di online. Itu kegiatan selanjutnya, sekarang masih ngumpul uang dulu,” kata Wendy.

Lebih lanjut Wendy menambahkan, CPL ini dilakukan untuk menjawab kondisi saat ini yang semakin sulit. Lapangan pekerjaan tidak ada, pemuda semakin banyak yang menganggur. Melihat ini sekelompok pemuda Dabo Singkep menggelar kegiatan tersebut.

Tak disangka, Wendy mengaku terkejut setelah melihat antusias pemuda Dabo Singkep yang banyak menyimpan kreatifitas bernilai ekonomi. Hingga saat ini sejumlah barang seni yang dipajang juga telah banyak terjual.

Dari seluruh barang yang dijual berkisar dari harga termahal Rp 5 juta yakni sofa santai, hingga harga termurah Rp 60 ribu yakni telenan untuk ibu memotong ikan dan sayur.

Sementara itu panitia CPL lainnya, Tundangun Jaya Saputra, menambahkan, barang bekas yang ada disekitar kita semua memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika diolah dengan baik. Terlebih jika si pengolah memiliki jiwa seni dan kreatif yang tinggi.

“Walau kami tinggal di pulau tapi tidak menghalangi kami untuk berkreasi,” ujar Tundangun. (wsa)

10 Kapal Asing Akan di Tenggelamkan

0
Kapal Vietnam yang ditangkap KP Bisma 8001 akhir tahun 2016 silam. Foto : Batampos.

batampos.co.id – Saat ini ada 10 kapal asing yang rencananya akan ditenggelamkan di Anambas. Namun penenggelaman kapal ikan asing yang semula dijadwalkan akhir tahun 2016 silam. Namun mundur hingga awal tahun 2017.

Setelah itu dijadwalkan lagi akan dilaksanakan pertengahan bulan Januari tahun 2017 lalu. Namun belum juga dilaksanakan. Informasi terakhir, kapal asing baik itu tangkapan dari kementerian maupun tangkapan lanal akan ditenggelamkan pada bulan Maret mendatang. Itupun belum pasti.

“Penenggelaman kapal ikan asing mundur hingga bulan Maret,” ungkap Kepala Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang ada di Antang Mochammad Erwin kemarin.

Informasi awal yang didapatkan, kata Erwin, penenggelaman kapal masih menunggu anggaran dari pusat. Jika anggaran sudah turun maka akan segera ditenggelamkan. “Memang untuk pelaksanaan penenggelaman itu dari anggatan laut, tapi penganggarannya tetap dari kementerian,” jelasnya.

Diakuinya ada perubahan sedikit yakni mengenai jumlah kapal yang akan ditenggelamkan. Pada rencana awal, kementerian akan menenggelamkan tujuh kapal asing. Namun informasi terakhir, akan ditambah lagi tiga kapal sehingga menjadi 10 kapal asing yang akan ditenggelamkan.

“Nanti ada 10 kapal asing yang akan ditenggelamkan, tujuh kapal merupakan kapal asing tangkapan dari kementerian dan tiga kapal asing lainnya merupakan kapal tangkapan dari angkatan laut,” jelas Erwin.

Diketahui jika penenggelaman kapal kali ini merupakan penenggelaman kesekian kalinya di perairan Anambas. Banyak warga yang mendukung penenggelaman ini karena dapat mengurangi nelayan asing yang mencuri ikan di Anambas. Dampak positif lainnya yakni kapal yang sudah ditenggelamkan itu bisa menjadi tempat bermain ikan di laut sehingga ditempat tersebut nantinya banyak ditemui berbagaimacam jenis ikan. (sya)

Penyelesaian Kantor Bupati Butuh Rp50 Miliar

0
Kondisi bangunan kantor bupati Lingga di Lereng Bukit Kanti Daik yang terbengkalai. Foto : M Hasbi/batampos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga, Said Nursyahdu mengatakan Pemkab Lingga masih alami keterbatasan dana untuk melanjutkan pembangunan kantor Bupati Lingga di Lereng Bukit Kanti Daik. Untuk tahun 2017 dipastikan pemkab Lingga tidak akan melanjutkan pembangunan gedung pemerintahan tersebut.

Pantauan di lapangan bangunan milik pemerintah yang terbengkalai sejak tahun 2014 silam tak terawat. Semak belukar penuhi bangunan beton dua lantai tersebut. Pada era pemerintahan sebelumnya penyelesaian gedung tersebut membutuhkan dana senilai Rp 45 Miliar. Meski telah memasuki tahap ke 3 pembangunan, pemkab belum dapat melanjutkan persiapan pusat pemerintahan ini.

“Tahun ini tidak masuk dalam kegiatan dinas PU Pemkab Lingga. Butuh Rp 50 Miliar untuk menyelesaikan kantor bupati. Saya sendiri baru 3 bulan terakhir di dinas PU, itu dibangun era pemerintahan yang lama. Daerah tidak punya dana segitu,” kata Said Nursyahdu kepada Batam Pos, Minggu (5/2).

Untuk melanjutkan pembangunan kata Said Nursyahdu yang akrab disapa John ini, daerah perlu disuport dana dari APBN. Namun karena APBD Lingga tahun 2017 sudah disahkan dan penyelesaian pembangunan tersebut juga tidak diusulkan pemkab Lingga, dinas PU tidak mampu berbuat banyak.

“Untuk mengusulkan di APBN tahun ini sudah tidak ada peluang lagi. Lagipula ada persoalan internal yang belum di dudukkan dengan kontraktor lama. Kami tidak berani untuk memulainya. Kami akan memulai ketika persoalan internal sudah selesai,” jelas John lagi.

Sementara itu selain pembangunan kantor bupati yang tidak selesai, penyelesaian gedung DPRD Lingga juga terbengkalai. Lokasi pondasi yang berjarak lebih kurang 400 meter ditutupi semak belukar. Hal ini perlu menjadi perhatian pemeritah agar pembangunan yang menggunakan uang negara tersebut dapat dicarikan solusi untuk segera dilanjutkan. (mhb)

Semenisasi Jalan Dusun Kericik Rampung

0

batampos.co.id – Semenisasi jalan di Dusun Kericik, Pulau Durian Besar, Kecamatan Moro telah rampung. Semenisasi ini menggunakan alokasi dana desa tahun 2016. Rampungnya semenisasi jalan ini dinilai berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi warga di Dusun Kericik.

Kepala Desa Jang, Nurbi pun menyempatkan diri untuk melihat langsung hasil pembangunan seminisasi di Dusun Kericik tersebut. Diakuinya, warga Dusun Kericik, Desa Jang, sudah lama mengimpikan semenisasi tersebut.

“Memang panjang jalan semenisasi di Dusun Kericik belum seluruhnya menyentuh antara satu kampung ke kampung lainnya. Paling tidak, keberadaan jalan itu dapat dinikmati masyarakat,” tegas Nurbi, Minggu (5/2) kemarin.

Sebelumnya jalan yang menghubungkan antar satu kampung ke kampung lainnya, masih berupa jalan tanah. Selesai semenisasi jalan ini, selanjutnya, bangunan jalan akan dilanjutkan sesuai besar bantuan dana desa tahun 2017. “Kita berharap, warga yang berdomisili di Pulau Durian Besar dapat menikmati jalan semenisasi secara keseluruhan,” jelasnya. (pst)

Maret Ini Bus Damri Beroperasi di Natuna

0

 

batampos.co.id – Warga Natuna akan memiliki fasilitas angkutan yang nyaman, bus Damri. Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Natuna Iskandar DJ mengatakan, diperkirakan bus Damri mulai beroperasi Maret mendatang, setelah Satker Damri dibentuk di Natuna,

Dikatakan Iskandar, pengoperasian bus Damri perlu disosialisaskkan kepada pengelola angkot. Agar tidak menggangu usaha angkutan warga di rute yang sama dan ekonomi masyarakat tetap jalan. Bus Damri juga untuk kepentingan masyarakat.

Saat ini, untuk tarif belum ditentukan. Namun karena bus Damri adalah transportasi perintis, harganya lebih terjangkau masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan survei rute bersama Pemkab Natuna Satker Damri nanti. Yakni rute Ranai ke Selat Lampa dan Ranai Teluk Buton.

“Diperkirakan akan beroperasi bulan Maret mendatang, sdamritelah Satker Damri dibentuk di Natuna. Angkutan darat perintis ini adalah bagian dari program nawacita Presiden Joko Widodo melalui dirjen perhubungan darat Kementerian perhubungan,” kata Iskandar kemarin.

Bus Damri yang didatangkàn Dirjen perhubungan Darat ini katanya, berkapasitas 19 penumpang dan dilengkapi fasilitas pendingan AC. Angkutan ini sangat layak digunakan di Natuna.

Dikatakan Iskandar, meski belum memiliki terminal bus. Maka kantor Dinas Perhubungan dijadikan terminal sementara. Untuk memudahkan akses penumpang, maka halte bus sekolah yang dibangun akan dimanfaatkan. Dan nanti akan dilakukan survei untuk menentukan beberapa titik halte bus Damri.

“Untuk sementara, Bus akan stanbay di halaman parkir Dinas Perhubungan. Dan berharap Pemerintah Pusat membangun terminal bus yang representatif di Natuna kedepan,” ujar Iskandar.

Pemerintah Kabupaten Natuna sebenarnya sudah merencanakan pembangunan terminal bus. Namun tidak pernah direalisasi. Setiap berganti kepala daerah, perencanaan selalu berubah.

Bahkan beberapa tahun lalu, sudah disiapkan peruntukan lahan untuk dibangun terminal bus. Namun dialihkan dan dibangun pasar modern.(arn)

Tarif Pas Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Naik

0

batampos.co.id – Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun memberlakukan tarif pas baru di Pelabuhan Tanjung Gelam per Februari 2017. Kenaikan tarif pas ini, sesuai amanah dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 lalu. Tarif pas yang disesuaikan yakni untuk kendaraan roda empat dari Rp2.500 sekali parkir menjadi Rp3.000. Kemudian setiap tiga jam berikutnya, dikenakan Rp3.000. Begitu selanjutnya kelipatan tiga sekali.

Sementara untuk kendaraan roda dua diberlakukan tarif Rp1.000 sekali parkir, dan tiga jam kemudian dikenakan Rp1.000. Selain itu apabila tiket pas kendaraan hilang, maka dikenakan denda untuk roda dua Rp30 ribu, dan roda empat Rp50 ribu. Dengan catatan, pemilik kendaraan harus membawa identitas kendaraan seperti STNK atau BPKB.
”Kenaikan tarif baru tidak terlalu tinggilah, khusus di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Tarif baru ini sudah kita berlakukan sejak 1 Februari untuk semua kendaraan yang masuk ke terminal pelabuhan antarpulau,” jelas Direktur Utama BUP Karimun Indrawan Susanto, Minggu (5/2).

Memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, menjadi alasan diberlakukan penyesuaian tarif pas pelabuhan Tanjung Gelam. Mengingat, banyaknya kendaraan yang nginap.
“Maka, kita berlakukan penambahan tarif parkir per 3 jam selanjutnya. Menurut saya, cukup murahlah tarifnya, semuanya masuk kas daerah,” ungkapnya.

Lanjut Santo lagi, dikarenakan saat ini masih dalam penyesuaian sistem, maka diharapkan kepada pemilik kendaraan agar dilakukan pengecekan pembayaran disaat akan ke luar pelabuhan. Agar tidak salah presepsi, bahwa penyesuai tarif pas baru ini benar-benar resmi dari BUP.

” Alhamdulillah, BUP Karimun pada tahun 2016 secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi PAD mencapai Rp3 Miliar dari target sebelumnya hanya Rp2,5 miliar. Dan tahu di kita di targetkan Rp3 miliar,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Karimun M Yusuf Sirat sebagai mitra kerja BUP Karimun memberikan dukungan penuh terhadap kenaikan pas pelabuhan tersebut. Artinya, kinerja BUP Karimun setiap tahunnya ada peningkatkan dalam pelayanan publik maupun memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.

“Kita sebagai mitra memberikan suport saja. Tekniknya BUP Karimun, mengingat persaingan usaha di bidang kemaritiman kedepan cukup ketat,” singkatnya.
Pantauan di lapangan, aktivitas di pelabuhan tersebut tidak ada kendala paska perubahan tarif pas yang diberlakukan oleh BUP Karimun. (tri)